Makalah Perlindungan Konsumen Pada Transportasi Online (studi Kasus Pt. Gojek Indonesia) 6j3j5o

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSPORTASI ONLINE (STUDI KASUS PT. GOJEK INDONESIA)

DISUSUN OLEH: Khilluwa Nadhifah 11010115120158

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang teknologi semakin berkembang dengan pesat di segala bidang. Segala bentuk perkembangan yang terjadi mendorong manusia untuk selalu mengikutinya agar tidak ketinggalan zaman. Perkembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan segala kegiatan sehari hari manusia. Kegiatan manusia yang segalanya ditunjang oleh teknologi banyak menimbulkan dampak positif, namun tidak dipungkiri juga adanya teknologi tersebut juga memberikan dampak yang negatif pula. Semua kegiatan manusia kini bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan telepon genggam. Kita bisa memesan atau membeli segala kebutuhan tanpa perlu bertemu dengan penjualnya sehingga kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan uang. Manusia memiliki banyak kebutuhan pokok baik pangan, sandang, maupun papan, untuk memenuhinya kita juga perlu transportasi yang bisa membawa kita kemanapun. Transportasi kini menjadi bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi sangat tinggi baik darat, laut, maupun udara. Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu transportasi dapat berupa sepeda, delman, sepeda motor, becak, dan lain-lain. Namun sekarang ini, transportasi telah mengalami perubahan yang semakin modern, salah satunya adalah taksi, pesawat, dll. Perkembangan transportasi juga mencakup pada cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Dahulu, pengguna jasa transportasi memesan langsung di loket maupun via telepon dan kemudian membayar jasa dengan uang tunai. Saat ini, terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar secara online. Bidang transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa disebut dengan transportasi online. Transportasi online merupakan transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan transportasi. Salah satu jenis transportasi yang menggunakan sistem online adalah Gojek yang berdiri pada tahun 2011. PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta penyedia jasa berbasis

teknologi yang bermitra dengan pengendara ojek di beberapa kota di Indonesia. Sistem manajemen dan operasional Gojek adalah dengan memadukan teknologi modern startup. Setiap driver Gojek menggunakan handphone Android dengan aplikasi dan GPS yang selalu aktif, ketika pelanggan memesan jasa melalui aplikasi Gojek, dalam posisi radius 3 km, panggilan tersebut akan menggetarkan telepon genggam driver yang tersambung sampai pada akhirnya pemesanan tersebut dipenuhi PT. Gojek Indonesia Juga memberikan layanan lain selain Go-Ride (jasa antar penumpang), yaitu Go-Send (jasa antar barang), Go-Food (jasa pemesanan-pengiriman makanan), Go-Mart (jasa pembelian barang yang dibutuhkan konsumen), Go-Box (jasa pemesanan mobil pick-up untuk membawa banyak barang), Go-Clean (jasa pembersihan rumah), Go-Glam (jasa kecantikan), dan Go-Massage (jasa pemijatan). Gojek memiliki layanan unggulan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain Go-Ride, layanan yang sangat menarik minat dan memuaskan masyarakat adalah Go-Send. Hal ini karena kedua layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari untuk diantar sampai tujuan tanpa harus merasa lelah membawa kendaraan sendiri dan juga kebutuhan untuk mengirim atau menerima barang dalam waktu yang relatif cepat tanpa harus menunggu beberapa hari jika menggunakan jasa pengiriman lainnya. Namun dengan kemudahan GOJEK, ada beberapa masalah yang timbul dan dapat merugikan konsumennya. Hal tersebut yang akan kami bahas dalam makalah ini dengan menyajikan studi kasus pada permasalahan konsumen GOJEK yang ada Indonesia.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun pelaku usaha ? 2. Bagaimana pengembangan usaha Trsanportasi Online dalam PT.Gojek Indonesia? 3. Bagaimana status hukum dari transportasi online ? 4. Bagaimana Perlindungan Konsumen dan Bentuk Ganti Rugi dari Penyedia Jasa Transportasi Online ? 5. Bagaimana contoh kasus hukum yang dilakukan oleh mitra PT.Gojek Indonesia ?

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Hak dan Kewajiban yang dimiliki Konsumen maupun Pelaku Usaha 2.1.1. Hak dan Kewajiban Konsumen Perlindungan konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk

memberikan

perlindungan

kepada konsumen. Perlindungan

konsumen merupakan akibat dari kemajuan teknologi danperadaban

manusia

dimana terdapat perbedaan antara masyarakat yang awalnya mendasarkan pada kepercayaan dalam menggunakan barang dan jasa serta

melalui

tahap

yang

sederhana, tatapmuka dalam melakukan,memanfaatkan barang dan jasa menjadi semakin rumit ketika teknologi semakin maju dimana konsumen bisa dikatakan tidak lagi tahu siapa yangmenjual barang dan jasa. Perlindungan

konsumen

memiliki cakupan yang luas, meliputiperlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahapkegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai kepada akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut : a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan . c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan. e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif. h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan dari pengertian konsumen pada Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999, konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu: a. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. b. Konsumen mendapatkan

antara (intermediate barang

dan/jasa

consumer), adalah yang

setiap orang yang

digunakan untuk

diperdagangkan

kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan. c. Konsumen akhir (ultimate consumer/end ), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk kebutuhan

kehidupan

tujuan

memenuhi

pribadi, keluarga, orang lain, dan mahkluk hidup

lainya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sedangkan, apabila konsumen berkedudukan sebagai penumpang maka ia tidak diatur secara pasti dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, kewajiban penumpang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen

karena kedudukan

penumpang

dalam

proses

pengangkutan bertindak juga sebagai konsumen. Pengertian konsumen terdapat pada pasal 1 angka 2 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan konsumen adalah: “Setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan”. 2.1.2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik

Indonesia,

baik

sendiri

maupiun

bersama-sama melalui

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. berdasarkan pengertian pelaku usaha menurut pasal di atas, Ahmadi Miru sebagai ahli hukum menjelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian

ini

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi

grosir,

leveransir, pengecer, dan sebagainya. Pelaku usaha dalam pengertian tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah: a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK adalah : a. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian

dan

pemanfaatan

barang

dan/atau

jasa

yang

diperdagangkan. g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan suatu kegiatan ekoomi. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut: 1. Meningkatkan

kesadaran,

kemampuan,

dan

kemandirian konsumen untuk

melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanya dari ekses negative pemakaian barang/jasa. 3. Meningkatkan

pemberdayaan

konsumen

dalam

memilih menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian

hukum

dan

unsur

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan,

keamanan,

dan

keselamatan

konsumen.

2.1.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pelaku

usaha

pengangkutan

(transport

ordernemer)

atas

keselamatan

barang dan/ orang, kelambatan datangnya barang dan/ orang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pelaku usaha

pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 91 KUHD. Kedudukan hukum pelaku usaha angkutan umum sama dengan pengangkut. Mengenai luas tanggung jawab pengangkut tercantum dalam Pasal 1236 KUHPerdata yaitu Pengangkut wajib member ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkanatau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang serta dalam Pasal 1246 KUHPerdata yaitu biaya kerugian bunga itu terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diperoleh, kerugian harus diganti misalnya: Harga pembelian dan Biaya pengiriman dan laba yang layak diharapkan Selain itu pada umumnya pertanggungjawaban pelaku usaha diatur secara pastidalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumentelah mengakomodir prinsip-prinsip pertanggungjawaban modern yang lebih dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen,

seperti

Prinsip

pertanggung

jawaban

mutlak,

Asas pembuktian

terbalik, product liability, profesional liability.

2.2. PT. GO-JEK Indonesia Pengertian ojek online tidak diatur secara

pasti

dalam hukum

positif

Indonesia . Namun ojek online merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari dua suku kata yaitu berasal dari ojek dan online. Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya. Selain itu terdapat juga pendapat dari Peter Salim dan Yenny Salim mengenai definsi ojek yang

disewakan

pada

Kamus

dengan Besar

yaitu

sepeda

atau

sepeda

motor

cara memboncengkan penyewanya. ojek tercantum

Bahasa Indonesia

(KBBI)

yang

mempunyai

arti

yaitusepeda motor ditambangkan (tambang = kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa.

Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang. Dalam hal ini ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah moda dengan rute

dan

jadwal/waktu

yang

dapat

diubah

sesuai

keinginan penumpang.

Sedangkan untuk pengertian online yang merupakan kata yang diadopsi

dari

bahasa asing merupakan makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi mempunyai arti berkaitan dengan peralatan yang secara langung dikontrol oleh central processor. Selain itu terdapat pengertian singkat dari onlineyaitu tersambung atau terkoneksi dengan internet.Maka dari itu dua pengertian kata tadi dapat disimpulkan bahwa “ojek online” adalah angkutan umum menggunakan angkutan umum menggunakan sepeda motor yang dalam pemesanan jasanya menggunakan koneksi dengan internet. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, GO-JEK kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan ondemand lainnnya. GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. GO-JEK telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang. Produk Jasa yang ditawarkan GO-JEK sangat beragam, antara lain yaitu: a. GO-RIDE b. GO-CAR c. GO-FOOD

d. GO-SEND e. GO-MART f. GO-BOX g. GO-MASSAGE h. GO-CLEAR i. GO-GLAM j. GO-TIX k.GO-BUSWAY l. GO-PAY

2.3. Status Hukum Transportasi Online Pada dasarnya perusahaan yang bergerak dibidang aplikasi pengangkutan darat online bukanlah perusahaan transportasi, melainkan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek ataupun taxi. Oleh karena itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perusahaan dibidang aplikasi pengangkutan darat online sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung. Dengan status sebagai pelaku usaha penghubung, maka dapat dicermati bahwa driver gojek atau tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan aplikasinya. Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja, yaitu: a. Pekerjaan, unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Dalam praktiknya, driver go-jek tidak menerima perintah kerja dari perusahaan, melainkan dari pelanggan ojek dan dikerjakan secara pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya. b. Upah, unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu, bukan berdasarkan komisi atau bagi hasil. Driver tidak mendapatkan gaji dari perusahaan, justru para driver harus membagi 20 (dua puluh) persen pendapatannya ke perusahaan.

Berkaitan dengan izin, perusahaan aplikasi jasa pengangkutan darat online tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan mengantongi surat izin usaha perdagangan. Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi terbagi menjadi dua jalur, yakni: a. Transaksi langsung, yakni konsumen langsung memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi, lalu barang dan jasa disediakan langsung dari penyedia. b. Transaksi melalui penghubung, yakni konsumen memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian pelaku usaha tersebut melakukan pemesanan kepada pelaku usaha penyedia yang cocok dengan pesanan konsumen. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen yang melakukan pemesanan di awal. Sebagai contohnya, pemesanan kamar hotel melalui aplikasi traveloka.

Dari kedua jalur tersebut, aplikasi pengangkutan darat online termasuk ke dalam jalur transaksi melalui penghubung. Hampir semua badan usaha yang menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku usaha penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan yang dimiliknya adalah surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Sebagai pelaku usaha penghubung, penyedia jasa pengangkutan darat online tidak perlu memiliki izin untuk memperdagangkan jasa yang ia hubungkan melalui teknologi aplikasi. Hal ini mengingat tanggung jawab atas perdagangan jasa tersebut ada pada produsen jasa yang melaksanakan kegiatan pengangkutan. Sebagai contoh, aplikasi traveloka tidak perlu memiliki izin usaha perhotelan, namun hotel yang kamarnya dipesan melalui traveloka, harus memiliki izin usaha perhotelan. Namun, masalah yang timbul adalah jasa yang dihubungkan penyedia jasa pengangkutan darat onlineadalah tidak diaturnya ojek sebagai salah satu jenis sarana angkutan umum dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sehingga menimbulkan masalah hukum. Kegiatan perdagangan jasa yang melalui sistem elektronik, saat ini diatur dalam undangundang yang pada intinya, ketentuan dalam undang-undang mewajibkan pelaku usaha yang

memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Selain itu, oleh karena perusahaan penyedia jasa pengangkutan darat online bukan sebagai perusahaan transportasi, maka tentu tanggung jawab yang dimilikinya tidak sama dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan Data dan informasi tersebut meliputi identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan jasa, harga dan carapembayaran, serta cara penyerahan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha. Selain itu, oleh karena perusahaan penyedia jasa pengangkutan darat online bukan sebagai perusahaan transportasi, maka tentu tanggung jawab yang dimilikinya tidak sama dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan transportasi pada umumnya. Untuk memahami tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi, harus dipahami bahwa ‘usaha melalui teknologi aplikasi’ bukan merupakan suatu klasifikasi bidang usaha. Hal ini dikarenakan teknologi aplikasi dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan bidang usaha secara khusus. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan penyedia jasa pengangkutan darat online

beserta perusahaan

sejenis lainnya menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi, karena kegiatan usaha mereka adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia usaha dan pengguna jasa. Mengingat penting dan strateginya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan di kuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daearah serta antara instansi, sektor dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka memwujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan dari pada hal tersebut dicerminkan dalam satu undang-undang yang utuh yaitu undang-undang yang mengatur lalulintas dan angkutan jalan ialah Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasioanl akan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaaan lainnya. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efesien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. GO-JEK belum terdaftar sebagai angkutan umum dan belum juga ada dasar hukumnya,

hanya

saja

GO-JEK

dan

perusahaan

jasa

transportasi

lainnya

diperbolehkan beroperasi melalui perintah Menteri Perhubungan untuk mengijinkan jasa transportasi online tetap beroperasi, karena sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Setelah adanya pernyataan Presiden Republik Indonesia diatas muncul lagi Perhubungan

Nomor

32

Tahun

2016

Peraturan

Menteri

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan tersebut menjadi jawaban dari keraguan tentang peraturan mengenai ojek yang berbasis online. Berbagai kemudahan untuk penyelenggara angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasitersebut telah dijelaskan didalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang berbunyi “untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi” dan di ayat (2) yang berbunyi “untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi” Perlindungan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perlindungan hukum dalam undang-undang ini terlihat secara tegas, dimana dinyatakan bahwa “angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah

disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukannya pembayaran biaya

angkutan oleh penumpang dan/atau pengiriman barang.” Penjelasan pasal dalam undangundang ini kemudian menambahkan bahwa wajib angkut ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan umum tidak melakukan perbedaan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan,

sepanjang pengguna jasa angkutan telah memenuhi persyaratan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati. Perjanjian pengangkutan disini tidak harus diwujudkan dalam bentuk kontrak tertentu (tertulis). Perjanjian pengangkutan dapat terjadi secara lisan. Bahkan dalam hal tertentu, misalnya ketika penumpang yang telah memasuki angkutan umum ke suatu tujuan tertentu, maka ia dianggap telah melakukan perjanjian atau telah disepakati secara diam-diam semua persyaratan perjanjian angkutan. Dengan demikian para pihak terlibat disini telah mengadakan perjanjian pengangkutan. Sebagai konsekuensinya, pengangkutan (atau produsen dalam konteks hukum konsumen) harus atau wajib mengangkut penumpang tersebut sampai ke tempat tujuan yang disepakati. Pengangkutan tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi dalam mengangkut penumpang. Dalam melakukan angkutan umum tersebut, pengangkut harus mematuhi penetapan tarif angkutan yang dibuat pemerintah. Tarif angkutan terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.Pasal 181 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Selain pengaturan perjanjian pengangkutan yang berkaitan dengan kewajiban mengangkut di atas, bagian terpenting lain dalam hukum pengangkutan yang dapat memberikan perlindungan konsumen adalah pengaturan tanggung jawab pengangkut. Kemudian seberapa besar perlindungan konsumen yang dapat diberikan pengaturan tanggung jawab ini sangat bergantung kepada prinsip tanggung jawab pengangkut yang dianut suatu undang-undang.

2.4. Perlindungan Konsumen dan Bentuk Ganti Rugi dari Penyedia Jasa Transportasi Online

Konsep perlindungan konsumen sebagaimana diimplementasikan dalam undang-undang harus sejalan dengan teori yang menyatakan hukum sebagai alat perubahan sosial masyarakat (law is a tool as a social engineering). Hukum diartikan sebagai seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian yang seminimal mungkin. Dengan kata lain hukum menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian berbagai permasalahan (problem solving) dalam

masyarakat, artinya dengan eksistensi undang-undang diharapkan tidak hanya melindungi masyarakat umum sebagai konsumen tetapi juga sebagai alat untuk meminimalisir terjadinya kerugian akibat terjadinya benturan antar pelaku usaha dan konsumen sebagai akibat dari adanya kelalaian pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun ketentuan pasal-pasal yang mengatur prinsip tanggung jawab dan ganti rugi kepada konsumen akibat adanya kelalaian pelaku usaha yaitu sebagai berikut: Pasal 19 UUPK Pasal 23 UUPK Pasal 24 UUPK Pasal 27 UUPK Tuntutan ganti kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat adanya kelalaian pelaku usaha yang didasarkan pada tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Apabila tuntutan berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dan konsumen) terikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban, berupa kewajiban atas prestasi dalam perikatan. Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan, dan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi adalah sebagai akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian pihak ketigapun dapat menuntut ganti kerugian. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus

dipenuhi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, dan ada kesalahan. Bentuk

tanggung

jawab

pengemudi

GO-JEK

atas

terjadinya kecelakaan

berupa ganti rugi kepada pihak penumpang, sedangkan PT GO-JEK memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan GO-JEK yang menggunakan jasa Go-Ride(Jasa Angkutan Orang), konsumen atau penumpang akan menerima penggantian sampai dengan Rp. 10.000.000, dan untuk biaya rumah sakitnya sampai dengan Rp. 5.000.000, nominal tersebut dengan syarat dan ketentuan berlaku. Berdasarkan pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, perusahaan angkutan penumpang

dan/atau

umum bertanggung jawab pemilik

dan/atau

atas kerugian yang diderita oleh

barang dan/atau pihak

ketiga

karena

kelalaian

pengemudi”, dengan adanya peraturan perundang-undangan diatas maka sudah jelas bahwa pihak perusahaan GO-JEK wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang GO-JEK tersebut. Perlindungan Hukum dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan represif ; 1. Perlindungan hukum preventif Perlindungan

hukum

preventif

yaitu subjek

hukum diberikan kesempatan

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Menurut pasal 235 ayat (1) UULLAJ yang berbunyi “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, dan menurut pasal 235 ayat (2) yang berbunyi “jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik,

dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Pasal 7 huruf f

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK) yang berbunyi “bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”, sedangkan pada pasal 60 ayat (1) sampai ayat (3) UUPK yang berbunyi “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi istratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.”Ayat (2) yang berbunyi “sanksi

istratif

berupa

penetapan

ganti rugi paling banyak

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” dan ayat (3)yang berbunyi “ tata cara penetapan sanksi stratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan”. 2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan

hukum

oleh

pengadilan

umum

dan

peradilan istrasi di

Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Berdasarkan

peraturan

diatas

maka

penumpang

GO-JEK

bisa menuntut

pengemudi GO-JEK dan juga perusahaan GO-JEK itu sendiri atas kerugian yang diderita pihak konsumen, dan pihak Kepolisian Lalu Lintas juga dapat membantu pihak konsumen atau penumpang GO-JEK tersebut jika terjadi kecelakaan di jalan raya dan menuntut ganti rugi atas kelalaian pihak pengemudi dan perusahaan GOJEK. Penanggulangan kasus diatas pihak GO-JEK telah memenuhi syarat sebagai perusahaan jasa yang memberikan kepuasan serta memenuhi hak konsumen yang telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pihak GO-JEK, jika hak konsumen tidak terpenuhi bisa juga melaporkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena hak sebagai konsumen telah dilanggar dan tida dipenuhi.

2.5. Ketentuan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online yang Mengalami Kerugian Ketentuan hukum mengenai ganti kerugian yang terdapat dalam undang-undang terhadap kecelakaan pengangkutan dijelaskan bahwa “perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas yang berakibat kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, menentukan bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan sebagai berikut: a. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. b. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sedang dan berat, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan

bantuan

kepada

korban

berupa

biaya

pengobatandengan

tidak

menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita akibat kecelakaan lalu lintas adalah dengan cara melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian terdekat, kemudian pihak kepolisian akan melakukan upayaupaya berikut ini: a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera b. Menolong korban c. Melakukan tindakan pertama di kejadian perkara d. Mengolah tempat kejadian perkara e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas f. Mengamankan barang bukti g. Melakukan penyidikan perkara Dalam hal ada cukup bukti adanya pidana dalam kecelakaan lalu lintas tersebut saat dilakukan penyidikan maka akan dilanjutkan dengan penuntutan melalui sidang di pengadilan. Sedangkan apabila tidak terdapat cukup bukti, penyidikan akan dihentikan.

Mengenai besaran jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Selain melalui putusan pengadilan, penyelesaian ganti kerugian juga dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara pihak yang terlibat. Jadi, selain melalui proses hukum di pengadilan, penyelesaian ganti kerugian dapat diperoleh melalui cara negosiasi di antara para pihak yang terlibat. Cara memperoleh santunan bagi korban kecelakaan adalah dengan menghubungi kantor jasa raharja terdekat mengisi formulirpengajuan dengan melampirkan laporan polisi tentangkecelakaan lalu lintas dari unit laka satlantas setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya, keterangan kesehatan dari dokter yang merawat, identitas korban atau ahli waris korban, yang mana formulir pengajuan tersebut diberikan jasa raharja secara cuma-cuma. Selain itu perlu dilengkapi bukti lain yang diperlukan, dalam hal korban lukaluka kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah, dalam hal korban meninggal dunia surat kartu keluarga atau surat nikah (bagi yang penumpang atau korban yang sudah menikah). Terdapat juga ketentuan lain yang perlu diperhatikan seperti jenis santunan baik berupa berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan), santunan kematian, santunan cacat tetap, ahli waris dan kadaluarsa masa pengajuan santunan. Hak santunan menjadi gugur atau kadaluwarsa jika permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan, atau tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah hak atas korban kecelakaan pengangkutan darat yang dimaksud disetujui oleh jasa raharja. Besarnya jumlah santunan menurut undang-undang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008, dimana besaran santunan bagi yang meninggal duniasebesar Rp. 25.000.000, catat tetap (maksimal) sebesar Rp.25.000.000, biaya rawatan (maksimal) sebesar Rp. 10.000.000, dan biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000. Penumpang dapat melakukan musyawarah dengan PT GO-JEK maupun jalur non litigasi seperti: 1. Negosiasi

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua pihak

yang

bersengketa

untuk

merumuskan

belah

sebuah kesepakatan bersama,

kedua belah pihak tersebut adalah PT GO-JEK dengan penumpang. 2. Mediasi Upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. 3. Konsiliasi Upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama. 4.

Arbitrase

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa Pasal (1) angka 1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis ya ng bersangkutan ke arbitrase dihadapan

Badan Arbitrase Nasional

Indonesia

(“BANI”), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan

dibawah

penyelenggaraan

BANI

berdasarkan Peraturan tersebut,

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandasan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

2.6. Contoh Kasus Hukum yang Dilakukan oleh Mitra GO-JEK

Jakarta, CNN Indonesia -- Di tengah upaya Gojek meningkatkan kualitas, ada saja seorang mitra kerja kurir GoSend yang berlaku nakal dan pada akhirnya membuat konsumen meminta tanggung jawab Gojek selaku pengelola platform. Seorang pengguna bernama Ida (nama disamarkan atas permintaan narasumber) pada Jumat (12/8) siang pukul 10.30 WIB memakai jasa GoSend untuk mengirim sebuah ponsel pintar dari Lubang Buaya ke Cililitan, Jakarta Timur. Namun, sampai pukul 21.30 ini ponsel pintarnya belum sampai tujuan dan pengemudi yang menjadi kurir itu tidak bisa dihubungi. Ida berkata setelah 10 menit kurir GoSend menjemput barang, ia melihat ada kejanggalan karena peta digital di aplikasi Gojek tidak memperlihatkan posisi sang kurir bergerak. Ia coba menelepon dan mengirim SMS kepada Efendi selaku kurir yang menerima orderan itu, dan masih mendapat balasan. Tetapi 30 menit kemudian, Ida tak bisa menghubungi Efendi, dan posisinya juga tidak bergerak di peta digital aplikasi Gojek. "Saya langsung telepon customer service Gojek ketika tahu kurir ini tidak bisa dihubungi. CS

bilang

akan

berusaha

menghubungi

driver,"

kata

Ida

berkisah

kepada

CNNIndonesia.com. Sampai berita ini ditayangkan, status pengiriman barang di aplikasi Ida masih berstatus "on the way" dan belum dapat konfirmasi barang telah sampai tujuan. Pihak yang seharusnya menerima ponsel itu, sampai sekarang juga berkata belum menerima barang tersebut. Ketika dikirim, Ida mengemas ponsel pintar itu ke dalam map cokelat dan oleh si kurir telah dimasukkan ke bagasi motornya. Dalam keterangan order, Ida menulis bahwa barang yang dikirim adalah ponsel. Ida berkata sejak siang sampai malam ini sudah lebih dari 10 kali menghubungi customer service Gojek. Sementara customer service Gojek sudah menghubunginya sebanyak empat kali dan terakhir menanyakan merek serta tipe ponsel. "Customer service Gojek juga tanya, apa sudah ada kabar dari driver? Mereka bilang sampai sekarang belum berhasil menghubungi keluarga driver, walaupun sudah

memegang data-datanya," tuturnya. Juru bicara Gojek belum memberi tanggapan atas insiden ini. Dalam syarat dan ketentuan layanan, Gojek punya kebijakan memberikan biaya ganti rugi kehilangan barang sampai Rp10 juta, namun dengan catatan barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan. Nominal penggantian akan didasarkan atas bukti pembelian atau mengacu pada nilai wajar harga barang.

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan peranti lunak Gojek mengatakan sedang menyelidiki insiden kehilangan ponsel yang menimpa seorang konsumen bernama Ida ketika memakai layanan GoSend pada Jumat siang, 12 Agustus 2016, dan bakal menindak oknum pengemudi yang melakukan kejahatan. Gojek berkata terus berkoordinasi dengan konsumen yang bersangkutan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Perusahaan juga telah menonaktifkan akun mitra pengemudi yang melakukan pencurian ini. “Kami sudah menangani kerugian yang dialami konsumen sesuai kebijakan perusahaan. Sementara itu, akun oknum driver yang melakukan tindakan tidak bertanggungjawab ini sudah dibekukan,” tulis keterangan oleh manajemen Gojek kepada CNNIndonesia.com. Perusahaan gubahan Nadiem Makarim itu berkata, pihaknya memiliki tim khusus yang bertugas menyelidiki dan menginvestigasi keluhan konsumen. Konsumen Ida (nama disamarkan atas permintaan sumber) mengkonfirmasi bahwa pihak Gojek akan memproses ganti rugi pada Senin (15/8). Sebelumnya, Ida memakai jasa GoSend untuk mengirim sebuah ponsel pintar dari Lubang Buaya ke Cililitan, Jakarta Timur, pada Jumat (12/8) sekitar pukul 10.30 WIB. Ida berkata setelah 10 menit kurir GoSend menjemput barang, ia melihat ada kejanggalan karena peta digital di aplikasi Gojek tidak memperlihatkan posisi sang kurir bergerak. Ia coba menelepon dan mengirim SMS kepada Efendi selaku kurir yang menerima orderan itu, dan masih mendapat balasan. Tetapi 30 menit kemudian, Ida tak bisa menghubungi Efendi, dan posisinya juga tidak bergerak di peta digital aplikasi Gojek. Ketika kurir GoSend tak bisa dilacak, Ida segera menghubungi pusat layanan Gojek untuk melaporkan kehilangan ini.

2.7. Analisis Kasus

Berdasarkan Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah munculnya UU ITE segala transaksi jual beli barang atau jasa, meskipun dilakukan secara online, tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum

penyelesaian Transaksi Elektronik. Hak-hak konsumen tetap terlindungi walaupun pelaksanaan pengadaan barang/jsa dilaksanakan dengan media elektronik. Dengan demikian, pada transaksi ini pelanggaran yag dilakukan oleh Driver GOJEK selayaknya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, jelas bahwa Driver GOJEK melakukan suatu tindakan yang merugikan konsumen GOJEK berupa penggelapa barang. Dimana Driver GOJEK dengan sengaja memiliki itikad yang tidak baik dengan tidak mengantarkan barang yang seharusnya sudah diperjanjikan sejak awal. Dalam hal Driver GOJEK melakukan penggelapan dalam transaks online tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penggelapan. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pelaku Usaha dalam hal in PT. GOJEK INDONESIA harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan mitranya yaitu Driver GOJEK apabila mitra tersebut melakukan kesalahan ataupun kelalaian. Sebab, PT. GOJEK INDONESIA sebagai perusahaan penyedia transportasi online yang menaungi mitra-mitra GOJEK. Selain itu, semua kendali dan pengawasan Driver GOJEK sepenuhnya berada di tangan PT. GOJEK INDONESIA. Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja, yaitu: a. Pekerjaan, unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Dalam praktiknya, driver go-jek tidak menerima perintah kerja dari

perusahaan, melainkan dari pelanggan ojek dan dikerjakan secara pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya. b. Upah, unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu, bukan berdasarkan komisi atau bagi hasil. Driver tidak mendapatkan gaji dari perusahaan, justru para driver harus membagi 20 (dua puluh) persen pendapatannya ke perusahaan. Lalu, PT.GOJEK INDONESIA wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila barang tersebt tidak sampai ke tujuan sampai waktu pengirimannya habis. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan apa ang dikirim maka dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; . Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 5 Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan 1. Aturan-aturan hukum jasa pengangkutan darat online

berbasis aplikasi diantaranya

berkaitan dengan izin, perusahaan aplikasi jasa pengangkutan darat online tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan mengantongi surat izin usaha perdagangan. Kegiatan perdagangan jasa yang melalui sistem elektronik, saat ini diatur dalam undangundang perdagangan yang pada intinya, ketentuan dalam undang-undang mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Mengingat penting dan strateginya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan di kuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Keseluruhan dari pada hal tersebut dicerminkan dalam satu undang-undang yang utuh yaitu undang-undang yang mengatur lalulintas dan angkutan jalan ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 2. Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan

dalam

persaingan

global.

Pemerintah

dalam

rangka

mewujudkan

perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum, khusunya terhadap pengguna jasa (penumpang) pengangkutan darat online berbasis aplikasi dimana bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan perlindungan hukum melalui UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Darat.

3.2. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk membuat aturan mengenai keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum sebaiknya mendapatkan payung hukum

sebagai

angkutan

umum

yang

sah

(legalitas)

dengan menerapkan

beberapa peraturan mengenai pengoperasian ojek yang harus mampudipenuhioleh pengusaha

angkutan

umumyangmenjalankanusahanya denganmemanfaatkan

sepeda motor sebagai alatpengangkutnya. memberikan

peluang

Pengaturan

sarana

ojek

akan

untukpemberdayaan tenaga kerja yang menganggur dan

memberikan pemasukankepada negara dari pajak.Selain itu dengan adanya pengaturan mengenaipengoperasian ojek akan memberikan perlindungan bagi pengguna jasa ojek. 2. Penulis menyarankan kepada perusahaan angkutan umum yang diakui oleh peraturan

perundang-undanghendaknya

melakukan

perbaikanpelayanan dan

meningkatkan kenyamanan dari armada yang digunakan dalam penyelenggaraan pengangkutan untuk melayani masyarakat. 3. Penulis menyarankan kepada pengemudi ojek untuk memperbaiki layanan dan meningkatkan keamanan dan penentuan tarif yang wajar kepada pengguna jasa transportasi online 4. Penulis menyarankan kepada pengguna transporasi online untuk lebih bijak dalam memilih angkutan umum yang hendak digunakan dan memperhatikan hak dan kewajiban

yang

keamanan

dan

harus

dilaksanakan

keselamatan

dalam

serta

berpartisipasi

untukmenciptakan

penyelenggaraan pengangkutan.