Tugas Akhir M5 6121k

TUGAS AKHIR M5 Nama

: Mula Rakhman

Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang Modul 5: Kekuasaan, Sistem Politik, dan Demokrasi di Indonesia, kerjakan tugas di bawah ini dengan tepat! 1.

Setelah Anda menguasai konsep-konsep utama kajian politik dan kekuasaan, coba Anda rumuskan sendiri menurut pemahaman Anda dengan argumentasi yang tepat tentang: a. Pengertian konsep politik menurut pemahaman konsep akademik! Jawaban: Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia. Dikemukakan Anton H. Djawamaku (1985: 144) : “bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik”. Oleh karena itu kata “politik” yang berasal dari kata “politic” (Inggris) menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut diartikan: “acting or judging wisely, well judged, prudent” (A.S. Hornby, 1974: 645). Kata ini sejak dulu dikenal dalam bahasa atau kata Latin dengan “politicus” dan bahasa Yunani (Greek) “politicos yang diartikan: relating to a citizen”. Kedua kata ini berasal dari kata “polis” yang memiliki makna city yaitu kota. Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam bahasa kita (Indonesia) dengan mempunyai 3 (tiga) arti (WJS Poerwadarminta, 183: 763) yaitu: “segala urusan dan tindakan/ kebijaksanaan, siasat dsb) mengenai pemerintahan sesuatu negara terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin “pengetahuan yaitu ilmu politik”. Dalam kehidupan masyarakat istilah “politik” mula pertamanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul “Politeia” yang pula dikenal dengan istilah “Republik” (Deliar Noer, 1982: 11-12), dan selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan “Politica”. Dari berbagai defenisi yang ada, ditemukan 2 (dua) kecenderungan tentang “definisi politik”, antaranya: 1. Pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya negara, yaitu urusan pemerintahan pusat dan daerah;

2. Pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otorita dan atau dengan konflik. b. Pengertian dan dimensi-dimensi kekuasaan (Politik)! Menurut Ratnawari dan Dwipayana (2005) dalam Modul Teori Politik, untuk memahami lebih jauh tentang rumusan kekuasaan dapat dilihat dari perdebatan empat kubu utama dalam merumuskan hakekat kekuasaan yakni (1) Kubu pluralis, (2) Kubu pengkritik pluralis, (3) Kubu radikal dan (4) Kubu Realis. Keempat kubu ini adalah pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi kekuasaan. Pendekatan one dimension view of power (Kubu Pluralis) Persepektif satu dimensi ini menjelaskan sebuah kondisi dimana salah satu kelompok didominasi oleh kelompok yang lain, sehingga kelompok yang didominasi tidak bisa melakukan apapun tanpa ada “perintah” dari kelompok yang mendominasi. Berkaitan dengan konsep kekuasaan potensial dan aktual, menurut Ratnawati dan Dwipayana (2005), dalam melakukan analisisnya, penganut pliralisme menggunakan behavioralisme yang mempunyai sifat empiris dan observable, sehingga lebih menekankan pada analisa aktor. Metodenya lebih menekankan pada studi tingkah laku (behavior) yang konkret dan dapat diamati dari para aktor dala pembuatan keputusan atas isu-isu kunci atau penting yang melibatkan konflik aktual dan bisa diamati. Para penganut pluralis dalam mengidentifikasi kekuasaan adalah dengan mempelajari proses pembuatan kebijakan karena dalam pendangan ini pembuatan kebijakan merupakan konflik langsung dan bias diamati. Kaum pluralis beranggapan bahwa kepentingan harus dipahami sebagai preferansi, sehingga konflik kepentingan dianggap sebagai konflik preferensi. Dalam melakukan analisa terhadap kekuasaan, factor yang paling penting adalah konflik, dimana ada kompetisi dan ada disharmoni antara aktor yang mempunyai kepentingan yang berlawanan sehingga pengamatan dapat secara lebih mudah dilakukan. Namun keseluruhan pengamatan terhadap objek, diasumsikan dilakukan oleh objek dalam keadaan sadar terhadap konsekuensi-konsekuensi tindakan untuk memperoleh preferensi. Pendekatan pluralis melihat arena politik sebagai sebuah sistem terbuka dengan kesempatan yang sama dengan semua orang untuk dapat terlibat, bukan hanya berputar disebuah elite saja. Setiap orang akan ikut terlibat dan berpartisipasi dalam proses kebijakan, apabila merasa terkait dengan satu isu dan ingin menyampaikan pendapatnya mengenai isu tersebut. Jadi dalam pandangan pluralis ini untuk memahami kekuasaan adalah dengan melihat aktor sebagai komponen utama analisisnya. Semakin sering banyak seorang aktor menggunakan sumber-sumber kekuasaan dengan intensitas yang tinggi dalam

mempengaruhi keputusan politik guna memperoleh preferensinya maka dapat dikatakan semakin besar pula kekuasaan dari seorang aktor tersebut. Pendekatan two dimensi of power (Kubu Pengkritik Pluralis) Pendekatan yang digunakan oleh kubu kedua ini sering disebut pendekatan elit atau pendekatan dua dimensi yang dikemukakan oleh Peter Bachrach dan Morton Baratz. Kubu kedua ini mengkritik kubu pluralis yang melihat kekuasaan dari satu dimensi saja yakni bagaimana seseorang menggunakan sumber-sumber kekuasaannya untuk mempengaruhi kebijakan sesuai dengan preferensinya. Menurut kubu kedua ini kekuasaan tidak hanya dilihat dari bagaimana seseorang menggunakan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan sesuai dengan preferensinya saja melainkan juga dapat dilihat dari dimensi bagaimana seorang elit menggunakan sumber-sumber kekuasaannya untuk menutup atau menghambat isu-isu atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak menguntungkan bagi dirinya atau bahkan membahayakan dirinya. Menurut Ratnawati dan Dwipayana (2005) poin sentral pada pendekatan dari kubu ini adalah bahwa pada tingkat mana seseorang atau kelompok secara sadar atau tidak menciptakan dan memperkokoh hambatan bagi munculnya konflik kebijakan dipermukaan, maka dapat dikatakan bahwa seseorang atau kelompok tersebut mempunyai kekuasaan. Pendekatan ini menekankan pada kekuasaan dipraktekan atau digunakan dengan membatasi ruang lingkup dari pembuatan keputusan pada isu-isu yang relatif aman bagi mereka yang menggunakan kekuasaan tersebut. Isu politik terpenting dari kubu ini adalah mengidentifikasi isu potensial yang tidak mampu atau terhambat untuk diaktualkan. Jadi pandangan kubu ini melihat kekuasaan dari dua dimensi yakni dimensi pertama melihat arena sebagai sebuah sistem terbuka dan walaupun distribusi kekuasaan tidak tersebar merata, akan tetapi tidak berpusat pada satu kelompok saja. Dimensi yang kedua adalah sistem ketidakmerataan yang monopolistik diciptakan dan dipertahankan oleh kelas dominator. Elite mempunyai kekuatan dan sumber daya untuk mencegah tindakan politik yang tidak menguntungkan mereka. Elite menentukan agenda untuk mempertahankan dominasinya. Pendekatan Three dimension of power (Kubu Radikal) Kubu radikal adalah kubu yang mengkritik pendekatan kubu kedua diatas. Pendekatan kubu radikal ini diungkapkan oleh Steven lukes dalam bukunya Power; A Radical view. Salah satu kritikan yang dikemukakan adalah pada dasarnya pendekatan ini tidak berbeda dengan pendekatan sebelumnya, yakni memfokuskan analisis pada sebuah konflik yang terlihat. Pendekatan ini melihat ketika tidak terjadi konflik, maka sudah terjadi sebuah konsensus atau alokasi sumber daya yang menyebabkan tidak terjadi sebuah konflik. Pendekatan pada kubu radikal ini menerangkan bahwasanya manipulasi

dan kewenangan merupakan sebuah bentuk kekuasaan yang tidak perlu melibatkan konflik terbuka. Menurut Ratnawati dan Dwipayana (2005) lukes tidak sepakat dengan konsepsi konflik aktual sebagai satu satunya bahan analisa sistem politik melainkan juga konflik laten dan potensial. Konflik laten terjadi dimana ketika tidak ada kesesuaian antara kepentingan penguasa dengan kepentingan riil dari mereka yang tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Ia tidak sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa jika dalam masyarakat tidak ada konflik yang terbuka, maka disana tidak ada fenomena relasi kekuasaan. Menurut Lukes, pihak yang berkuasa mampu membuat pihak yang dikuasai tidak punya kekuatan untuk melakukan konfrontasi dengan cara yang sistemik. Sehingga kubu radikal ini menolak pandangan kaum pluralis yang melihat bahwa kepentingan pribadi adalah subjektif. Menurut Lukes kepentingan individu adalah hasil konstruksi dari adanya kekuasaan pihak lain. Jadi dalam pandangan kubu radikal ini melihat kekuasaan dari tiga dimensi yakni Dimensi pertama, yaitu kekuasaan, dilihat dari perilaku dalam pengambilan keputusan dari sebuah isu yang terdapat konflik terbuka dari sebuah kepentingan subjektif. Dimensi kedua mencoba menjelaskan bagaimana proses pembuatan keputusan sedapat mungkin berangkat dari isu potensial yang didasarkan pada sebuah konflik terbuka dari sebuah kepentingan subjektif semata sehingga menyingkirkan atau menghambat isu-isu atau kepentingan yang tidak menguntungkan atau bahkan dapat membahayakan dirinya. Dimensi yang ketiga adalah bagaimana kekuasaat tidak hanya dilihat pada kondisi konflik aktual saja melainkan juga dilihat dalam konflik laten dan potensial. Dimana konflik aktual tidak terjadi karena pihak yang berkuasa mampu membuat pihak yang dikuasai tidak punya kekuatan untuk melakukan konfrontasi. Dalam dimensi ketiga ini terdapat sebuah proses bagaimana sebuah kelompok atau individu bukan hanya memperluas kekuasaan dan berusaha meloloskan kepentingan mereka, tetapi juga berusaha mempertahankan hegemoni yang telah dimiliki oleh kelompok atau individu. Pendekatan Four Dimension of Power (Kubu Realis) Menurut Ratnawati dan Dwipayana (2005) Kubu realis yang dipelopori oleh Jefrey Isaac dan Ted Benton berpendapat bahwa analisis kekuasaan seharusnya menekankan bukan pada tingkah laku yang teratur melainkan pada hubungan sosial yang membentuk mereka. Analisis kekuasaan bukan pula diletakan pada individu-individu yang diantara mereka belum tentu mempunyai keterikatan, namun ditekankan pada kecenderungan yang sama. Pendekatan four dimension of power ini menekankan analisa terhadap relasi struktural yang melibatkan lingkungan. Bahwa untuk mencapai tujuan tertentu, diperlukan analisa terhadap aktor lain, karena terdapat relasi saling bergantung diantara banyak aktor.

Tujuan-tujuan tersebut terintegrasi dalam kepentingan-kepentingan (real interest) yang berupa nilai, norma dan tujuan-tujuan yang ada dalam praktek sosial. Menurut Benton interest berbeda dengan preferences. Menurutnya keinginan, preferensi, kesenangan atau pilihan belum tentu menjadi interestseseorang. Baginya setiap aktor tidak mampu menjadi otonom. Kalau Lukes pada pendekatan Three dimension of power memahami kekuasaan berdasarkan sudut pandang ontologi dan metodologi individualisme, Benton mendasarkan pada sudut pandang metodologi relasionalisme, dimana individu adalah sebagai bagian dari lingkungan sosial. Dimensi-Dimensi Kekuasaan Menurut Surbakti (1992), untuk memahami gejala politik kekuasaan secara tuntas maka kekuasaan dapat ditinjau dari enam dimensi yaitu potensial dan aktual, konsensus dan paksaan, positif dan negatif, jabatan dan pribadi serta implisit dan eksplisit, Seseorang dikatakan mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumbersumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisir dan jabatan. Sedangkan seseorang dikatakan mempunyai kekuasaan aktual jika dia telah menggunakan sumbersumber kekuasaan yang dimilikinya kedalam kegiatan politik secara efektif. Dalam menganalisis hubungan kekuasaan maka harus membedakan kekuasaan yang berdasarkan paksaan dengan kekuasaan yang berdasarkan konsensus. Bagi yang melihat kekuasaan itu berdasarkan aspek paksaan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi dan konflik. Sehingga mereka melihat bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh elit politik tidak menyengkut masyarakat secara keseluruhan melainkan menyangkut kepentingan sekelompok kecil masyarakat. Sementara itu gai yang melihat kekuasaan itu berdasarkan aspek konsensus akan cenderung melihat elit politik sebagai orang yang sedang berupaya menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan dimensi ini menyangkut dua hal yaitu alasan penaatan dan sarana kekuasaan yang digunakan. Pada umumnya alasan untuk menaati kekuasaan paksaan berupa rasa takut baik rasa takut akan paksaan fisik seperti dipukul, ditangkat, dibunuh atau dipenjara maupun rasa takut akan paksaan non-fisik seperti kehilangan pekerjaan, dikucilkan atau diintimidasi. sedangkan, alasan untuk menaati kekuasaan konsensus pada umumnya berupa persetujuan secara sadar dari pihak yang dikuasai. Sementara itu, sarana kekuasaan paksaan dapat berupa senjata, pekerjaan atau kesempatan berusaha dan intimidasi. Sedangkan sarana kekuasaan konsensus dapat berupa nilai-nilai kebaikan bersama, moralitas, ajaran agama, keahlian dan popularitas. Kekuasaan positif adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Sedangkan kekuasaan negatif adalah

penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu tetapi juga merugikan pihaknya. Kekuasaan jabatan adalah kekuasaan yang berasal dari jabatan yang diduduki oleh seseorang. Kekuasaan tersebut melekat erat dengan jabatan tersebut. Artinya jika seseorang sudah tidak menduduki jabatan tersebut maka dia tidak mempunyai kekuasaan itu lagi. Misalnya dalam masyarakat yang sudah maju dan mapan seseorang yang menduduki jabatan tertentu akan mempunyai kekuasaan yang besar tanpa melihat kualitas diri dari orang tersebut. Sedangkan kekuasaan pribadi adalah kekuasaan yang beasal dari kualitas pribadi. Efektifitas kekuasaannya sangat tergantung pada kualitas pribadi seperti kharisma, penampilan diri, ataupun asal-usul keluarga. Kekuasaan implisit adalah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Sedangkan kekuasaan eksplisit adalah pengaruh yang secara jelas terlihat dan terasakan. Sementara itu kekuasaan langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik. c. Struktur Politik (suprastruktur politik dan infrastruktur politik) Pengertian Suprastruktur Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Contoh Supratruktur Politik: a. adanya aturan yang menagtur hubungan antara lembaga negara. b. adanya struktur yang jelas dalam sistem politik Suprastruktur Politik Indonesia 1.Eksekutif Kekuasaan Suprastruktur Politik eksekutif berada di tangan presiden, kalau di Indonesia adalah kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri–menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas–tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

2.Legislatif Suprastruktur Politik yang selanjutnya ialah Legislatif. Sistem perwakilan di Indonesia saat ini menganut sistem bicameral. Itu di tandai dengan adanya dua lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan merujuk asas trias politika, di Indonesia kekuasaan terbagi menjadi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, DPR dan DPD merepresentasikan kekuasaan legeslatif. Kekuasaan legeslatif terletak pada, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang anggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 3.Yudikatif Yang terakhir Suprastruktur Politik ialah Yudikatif. Suprastruktur Politik u ini yang satsangatlah vital perannya dalam penegakkan hukum di Indonesia. Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggrakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Infrastruktur Politik Indonesia 1.Partai Politik Bagian Infrastruktur politik yang pertama ialah Partai politik. Partai politik Adalah organisasi yang mempunyai fungsi setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi dasar sebagai partai politik yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang 2.Interest Group Bagian Infrastruktur politik selanjutnya ialah Interest Group . Interest Group Adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya, kelompok ini tepatnya menampung saran, kritik dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini sangat penting untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat agar pemerintah mengerti apa yang diingankan oleh masyarakatnya 3.Pressure Group Bagian Infrastruktur politik yang ketiga ialah Pressure Group. Kelompok ini yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat dunia perpolitikan menjadi maju. Karena perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh para kritikus. Peran kelompok ini cukup vital dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Peran kelompok ini pada dasarnya ialah demi kebaikan bangsa Indonesia . Namun terkadang disalahgunakan untuk kepentingan politik. 4.Media Of Political Communication Bagian Infrastruktur politik yang satu ini sangat dekat dengan masyarakat. Benda mati yang sebagai perantara penyebar dan pemberitaan (singkat kata alat komunikasi politik). Contoh : tv, radio, internet, surat kabar, demo, dll. Peran Media politik sangat

berpengaruh terhadap perpolitikan di Indonesia banyak sekali orang yang terpengaruh oleh kegiatan promosi oleh media politik. Biasanya Media Politik dijadikan sarana untuk pemebentukan asumsi masyarakat. 5.Journalism Group Bagian Infrastruktur politik selanjutnya ialah Jurnalis. Kelompok yang membuat berita dan memberitakan hal-hal baru tentang politik. Mereka harus mengumpulkan informasi yang sebenar-benarnya dari sumber-sumber yang tajam dan terpercaya. Karena informasi ini lalu akan disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat tau tentang perkembangan yang terjadi di dunia politik saat ini. Peran dari jurnalis juga sangatlah penting untuk membuat masyarakat mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah. 6.Student Group Bagian Infrastruktur politik ialah Pelajar. Tapi tidak semua kelompok dalam bagian ini aktif dalam kegiatan politik . Kelompok ini biasanya Mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitasnya, masing-masing kelompok ini biasanya sering mengkritik tentang keadaan politik Negara dengan berbagai cara. Ini mewakili peran anak muda dalam membangun bangsa. Oleh karena itu sering dihimbau agar mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan "santun" 7.Political Figure Bagian Infrastruktur politik ini sangat berpengaruh dalam sistem politik.Figur Politik ialah Orang-orang yang lalu-lalang atau yang bekerja didunia politik, dan exist di kalangan masyarakat, berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yangb berpengaruh dalam suatu wilayah. d. Konflik, proses politik, perilaku politik dan partisipasi politik Perilaku politik Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah: • Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin • Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat • Ikut serta dalam pesta politik • Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas • Berhak untuk menjadi pimpinan politik

• Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku Sumber perilaku politik Sumber perilaku politik pada dasarnya adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan ini tidak selalu bersifat terbuka, tetapi ada pula yang bersifat tertutup. Kesepakatan untuk menerima amplop setiap kali dilakukan pembahasan RUU merupakan kesepakatan gelap (illicit agreement). Membayar "uang pelicin" kepada para petinggi politik untuk mendapatkan dukungan partai dalam rebutan jabatan bupati, wali kota, dan gubernur merupakan tindakan yang dianggap sah dalam budaya politik kita kini. Suatu budaya politik biasanya berlaku selama periode tertentu. Ketika datang perubahan penting dalam konstelasi politik, datang pula para pelaku baru dalam gelanggang politik, terbukalah kesempatan untuk memperbarui budaya politik. Di negara kita budaya politik para perintis kemerdekaan berbeda dari budaya politik pada zaman demokrasi parlementer, dan ini berbeda dengan budaya politik yang tumbuh dalam zaman Orde Baru. Zaman reformasi ini juga melahirkan budaya politik baru, yang kemudian melahirkan perilaku politik yang menyusahkan banyak orang. Di sementara kalangan budaya politik kita disebut dengan "budaya politik aji mumpung". Politik dapat dimaknai sangat luas hampir tak terbatas. Dalam wacana politik versi Yunani, perhatian utama ilmu politik lebih pada pengetahuan politik, proses dan tindakan para aktor politik. Siapakah pelaku-pelaku politik tersebut? Pelaku politik bisa berupa lembaga, individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan politik dan melakukan aktivitas-aktivitas politik, baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Dalam memahami bentuk perilaku politik, dapat dipergunakan pendekatan respon politik (behavioralisme), yang mengetengahkan partisipasi politik, baik secara historis, sosiologis, tradisional dan lainnya. Partisipasi politik adalah perilaku luar individu warga negara yang bisa diamati dan bukan merupakan perilaku dalam yang berupa sikap atau orientasi. Bentuk partisipasi politik dibedakan menjadi kegiatan politik konvensional (normal dalam demokrasi modern) dan non-konvensional (legal maupun ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner). Dalam partisipasi politik, berarti dimungkinkan terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Untuk membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan proses, partisipasi dan kontribusi (interaksi timbal balik). Dan peningkatan partisipasi politik, baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan kunci demokrasi.

Budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial yang meliputi aspek kognitif, afektif dan evaluatif yang ditujukan kepada sistem politik secara umum. Atau, secara praktis, budaya politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar para aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik. Latar budaya politik beraneka ragam, antara lain terdiri atas: ras, etnik, adat, bahasa, agama dan lain sebagainya. Dengan keragaman latar budaya politik tersebut dimungkinkan muncul sengketa politik, yang umumnya berkisar pada kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan masalah-masalah khusus misalnya hak-hak warga negara. Penyelesaian persengketaan sulit dilakukan apabila hanya mengakomodasi kepentingan salah satu kepentingan. Maka, diperlukan kesadaran dan partisipasi politik yang bijak untuk mengatasinya. Partisipasi Politik 1. Definisi Partisipasi Politik Secara umum definisi Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berikut beberapa definisi Partisipasi Politik : • Partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. ( The term political participation will refer to those voluntary activities by which of a society share in the selection of rulers and, direcly or indirectly, in the formation of public policy ). ( Herbert Mc Closky ) • Dalam hubungan dengan Negara – Negara baru Samuel P. Hunington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in develoving Countries member tafsiran yang lebih luas dengan memasukan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan. Menurut mereka Partisipasi Poilitik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi – pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. ( By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective ). • Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka

terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. ( Kevin R. Hardwick ) • Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. ( Ramlan Surbakti ) • Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.( Michael Rush dan Philip Althoft ) 2. Penyebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut : a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 3. Jenis Partisipasi Politik Partisipasi politik sangat terkait erat dengan seberapa jauh demokrasi diterapkan dalam pemerintahan. Negara yang telah stabil demokrasinya, maka biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Negara yang otoriter kerap memakai kekerasan untuk memberangus setiap prakarsa dan partisipasi warganya. Karenanya, alih-alih bentuk dan kuantitas partisipasi meningkat, yang terjadi warga tak punya keleluasaan untuk otonom dari jari-jemari kekuasaan dan tak ada partisipasi sama sekali dalam pemerintahan yang otoriter. Negara yang sedang meniti proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi galib disibukkan dengan frekuensi partisipasi yang meningkat tajam, dengan jenis dan bentuk partisipasi yang sangat banyak, mulai dari yang bersifat “konstitusional” hingga yang bersifat merusak sarana

umum. Karena begitu luasnya cakupan tindakan warga negara biasa dalam menyuarakan aspirasinya, maka tak heran bila bentuk-bentuk partisipasi politik ini sangat beragam. Secara sederhana, jenis partisipasi politik terbagi menjadi dua: Pertama, partisipasi secara konvensional di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. Kedua, partisipasi secara non-konvensional. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri (PPIM, 2001). Jenis partisipasi yang pertama, terutama pemilu dan kampanye. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warganegara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu, secara sederhana, menunjukkan komitmen partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasannya terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput. Sementara jenis partisipasi politik yang kedua biasanya terkait dengan aspirasi politik seseorang yang merasa diabaikan oleh institusi demokrasi, dan karenanya, menyalurkannya melalui protes sosial atau demonstrasi. Wujud dari protes sosial ini juga beragam, seperti memboikot, mogok, petisi, dialog, turun ke jalan, bahkan sampai merusak fasilitas umum. 4.Partisipasi Politik di Negara Demokrasi Di negara demokrasi, partisipasi dapat ditunjukan di pelbagai kegiatan. Biasanya dibagi – bagi jenis kegiatan berdasarkan intensitas melakukan kegiatan tersebut. Ada kegiatan yang yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri besar sekali jumlahnya dibandingkan dengan jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Di Negara yang menganut paham demokrasi, bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling mudah diukur adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Prilaku warga Negara yang dapat dihitung itensitasnya adalah melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya ( voter turnout ) disbanding dengan warga Negara yang berhak memilih seluruhnya. 2.

Uraikan evaluasi Anda tentang proses bekerjanya sistem politik Indonesia berdasarkan pendekatan dan model analisis di bawah ini: a. Pendekatan Analisis sistem politik menurut David Easton Sistem politik merupakan tindakan-tindakan yang ada berhubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan kegiatan. Menurut Easton setidaknya ada tiga hal

mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik (Easton, 1992:181-184). 1. Sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada di dalamnya. 2. Sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. 3. Sistem mengacu pada co-varience dan ketergantungan antar unit yang membangun system. Ciri sistem politik yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain 1. Ciri identifikasi, Dalam identifikasi ada 2 hal yang harus di perhatikan : Unit-unit dalam sistem politik Pembatasan 2. 3. 4.

Input dan output Diferensiasi dalam sistem politik Integrasi dalam sistem

2. INPUT, OUTPUT DAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM POLITIK A. Input Input terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (). Dalam sistem politik, input diperlukan sebagai sumber energi dalam sitem politik. Masyarakat dengan berbagai kebutuhan, tingkat kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan dan sebagainya memerlukan kepuasan dari sistem. Adapun mengenai input yang berupa dukungan, tidak semata-mata berupa dukungn yang tampak dari luar, namun juga dukungan yang berupa pandangan atau suasana pikiran. Mengenai dukungan, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Wilayah Dukungan a. Komunitas Politik Dukungan dalam komunitas politik dapat digunakan sebagai usaha untuk menyelesaikan perbedaan yang ada dan mendorong pembuatan keputusan yang mengikat. Dukungan semacam ini akan terlihat melalui pertumbuhan kesadaran dan kesatuan nasional. b. Rezim Rezim dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aturan dasar yang mengatur dan menyelaraskan berbagai tindakan dari anggota sistem untuk menyelasaikan masalah yang muncul sebagai konnsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik. c. Pemerintah Artinya, ada dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas menyelesaikan beragam masalah dan konflik yang muncul diantara sesama anggota sistem. 2. Mekanisme Dukungan

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mekanisme dukungan, yaitu output dan sosialisasi. 1. Output. Output berwujud suatu keputusan atau kebijakan politik. 2. Sosalisasi. Proses pembelajaran anggota masyarakat secara turun-temurun dalam suatu sistem politik merupakan bagian dari salah satu usaha untuk menciptakan dan mengakumulasikan suatu sumber atau cadangan dukungan yang besar. Proses pembelajaran ini berlangsung terus menerus, mulai dari masa kanakkanak, remaja hingga dewasa. Sosialisasi politik ini secara efektif menciptakan dan mewariskan nilai-nilai politik dan ukuran legitimasi dari suatu generasi ke genersi lain nya. B. Output Demands yang telah di seleksi akan mengalami suatu proses yang hasilnya berupa keputusan, tindakan maupun kebijakan tertentu. Apabila output sesuai dengan yang diinginkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan. Akan tetapi apabila output yang dihasilkan tidak sesuai, maka akan terjadi erosi dukungan yang akan menggangu stabilias sistem tersebut. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijakan- kebijakan yang dihasilkan di output melalui loop. C. Lingkungan Lingkungan dalam pengertian disini adalah semua sistem, baik sosial maupun fisik yang bukan termasuk dalam sistem politik. Lingkungan terbagi menjadi lingkungan interasocietal yang merupakan komponen dalam sistem politik dan extrasocietal yang mencakup semua sistem diluar suatu sistem politik. Lingkungan menurut Easton terbagi menjadi empat yaitu : 1. Sistem ekologi merupakan semua lingkungan dan kondisi-kondisi nonhumanis dari kehidupan manusia. Lingkungan fisik misalnya kekayaan alam, flora, fauna dan lain-lain. 2. Sistem biologi. Sistem biologi mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu. 3. Sistem kepribadian. Pemahaman mngenai sistem keribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama. 4. Sistem sosial. Easton mengelompokkan sistem sosial dalam berbagai sistem, yaitu sistem budaya, sistem ekonomi, sistem ekonomi, sistem demografi dan struktur sosial. Lebih lanjut Easton mengkategorikan analisis sistem politik menjadi 4 bagian, yaitu: 1. Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku. 2. Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi.

3. Sistem politik sifatnya terbuka, artinya tidak terlepas dari pengaruh sistem yang lain. Lebih dari itu, sistem politik (melalui kebijakan yang dihasilkan) turut mempengaruhi sistem yang lain. 4. Sistem politik harus memiliki keterampilan untuk merespon ancaman dari gangguan yang datang, serta beradaptasi dalam segala kondisi. b. Pendekatan struktural fungsional menurut Gabriel Almon A. Sistem Politik, Lingkungan dan Kapibilitas Pendekatan struktural fungsional merupakan analisis yang di perlukan untuk membahas sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Almond menerapkan ide dasar dari Talcott Parsons dengan menganggap bahwa suatu sistem politik merupakan suatu kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Talcott mengemabngkan apa yang dimaksud dengan grand theory (teori besar) dalam sosiologi yang lazim disebut sebagai fungsionalisasi struktural. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Dari penjelasan tersebut setidaknya ada beberapa hal penting dalam sistem politik 1. Sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka. 2.

Tujuan sistem politik adalah untuk mencapai suatu kesatuan dalam masyarakat (integrasi) 3. Sistem politik absah dalam menggunakan kekuatan dan paksaan fisik. Dalam pandangan Almond, semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktural dan fungsi politik. Mengenai fungsi politik ini Almond membagi dalam dua jenis yaitu fungsi input dan fungsi output. Termasuk dalam fungsi input adalah sosialisasi politik dan rekruitmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output terdiri atas pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan peradilan dari pelaksanaan peraturan. Komunikasi politik menurut Almond beranggapan bahwa arus komunikasi politik dapat mengalir dari bawah keatas (dari masyarakt ke penguasa, contohnya tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik) ataupun dari bawah keatas (dari penguasa ke masyarakat, contohnya penguasa politik menyampaikan pesan politik kepada rakyat). B. Sistem dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Ekologis Menurut Almond, dalam membandingkan lembaga dan proses-psrose politik yang terdapat didalamnya, setidaknya dapat dilakukan dalam tiga tahapan : (1) kegiatan deskriptif;

(2) memilah-milah temuan yang diadapat, kemudian dikelompokkan berdasarkan tipenya masing-masing; (3) dicari keajegan dari hubungan-hubungan dari berbagai variabel, misalnya antara sistem sosial dengan konflik yang ada. Menurut Almond ada tiga konsep yang dapat digunakan dalam menganalisa berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur dan fungsi. Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinterkasi dengan lingkungan yang mempengaruhinya amaupun yang dipengaruhinya sehingga sistem politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi dimana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan bersama mereka. Agar dapat melaksanakan fungsinya, sistem politik mempunyai lembaga- lembaga atau struktur- struktur, misalnya : parlemen, birokrasi, partai politik, lembaga peradilan yang menjalankan kegiatankegiatan atau fungsi- fungsi tertentu. Keuntungan dari perspektif ekologis adalah dapat mengarahakan perhatian kita pada perspektif politik yang lebih luas. Agar dapat membuat penilaian yang objektif maka kita harus menempatkan sistem politik dalam lingkungannya. Hal inidilakukan agar dapat mengetahui bagaimana lingkungan-lingkungan membantu atau membatasi dilakukannya sebuah pilihan politik. C. Kapabilitas Sistem Politik Almond menyebutkan enam kategori untuk menentukan kapibiltas sustu sistem politik. Kapabilitas suatu sistem politik merupakan kemampuan sistem politik dalam mengatasi pengaruh lingkungan dalam atau luar terhadap dirinya. 1. Kapabilitas Ektraktif Kemapuan ektrkatif dalah kemampuan sistem politik untuk mengelola sumbersumber material dari lingkungan dalam maupun luar. Hal ini berkaiatan dengan kuantitas sumber yang masuk dalam sistem politik. Misalnya pendapatan daerah. 2. Kapabilitas Regulatif Kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu atau kelompok yang berada dalam sistem. Carany adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan tertentu. 3.

Kapabilitas Distrbutif Kemampuan sistem politik dalam mengalokaskan sumber-sumber material dan jasa kepada individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Tinggi rendahnya kapabilitas distributif tergantung oleh kuantitas, nilai, bidang-bidang kehidupan manusia yang diuntungkan dengan adanya kapabilitas distrbutif tersebut.

4.

Kapabilitas Simbolis

Kemampuan sistem politik dalam meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap simbol tertentu yang mencakup nilai-nilai yang dianut pemimpin, hari besar nasional, upacara militer maupun kunjunga kenegaraan. 5.

Kapabilitas Responsif Kemapuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan, tekanan maupun dukungan yang berasal dari dalam maupun dari luar. Semakin tinggi tingkat kepekaan sistem politik terhadap tuntutan, tekanan, dan dukungan tersebut, semakin baik pula kapabilitas responsifnya.

6.

Kapabilitas Domestik dan Internasional Kapabilitas ini mencakup kegiatan atau tindakan yang terkait dengan pedagangan internasional, penetrasi politik kenegara lain, misalnya lobi politi Yahudi kepada Amerika, IMF, Pinjaman Luar Negeri.

c. Pendekatan atau model analisis menurut David Apter, Mitchell, dan Hoogerwerf Jawaban: 1. Sistem Politik Menurut David Apter Apter memberikan perbedaan antara sistem demokratis dengan sistem totaliter. Sistem demokratis memberikan respon terhadap variabelvariabel krisis dengan cara berusaha menengahi kelompok-kelompok yang berselisih untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan dapat memperbaiki sebab-sebab perselisihan. Pemerintah berperan sebagai penengah dan wasit untuk menyelesaikan krisis Dalam sistem totaliter situasinya berkebalikan, Pemerintah berusaha menangani pelembagaan, sosialisasi, dan penghayatan dengan memobilisasi penduduk. Pemerintah mentranformasikan keseluruhan masyarakat, sebagai sarana untuk menghasilkan perubahan radikal dalam sistem masyarakat

2. Sistem Politik Meurut Mitchell

Menurut Mitchell inputs sistem politik terdiri dari tuntutan-tuntutan (demands) dan harapanharapan (expectations), sumber-sumber (resources) dan dukungan (). Harapanharapan adalah apa yang diinginkan oleh anggota masyarakat secara individual tetapi tidak mereka sadari Sumber-sumber (resources) yaitu tempat beroperasinya sistem juga penting. Outputs sistem politik terdiri dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran (goals,) nilai-nilai (values), biaya-biaya (cost), dan kontrol-kontrol (controls). Nilai-nilai (Values), dan biaya (cost), merupakan interpretasi ekonomi dimana nilai bermakna positif, sedangkan biaya bermakna negatif. Kontrol berarti cara-cara mengontrol implementasi tujuantujuan/sasaran-sasaran, nilai-nilai, dan biaya-biaya tersebut Dalam polity berlangsung hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mendistribusikan pendapatan (incomes), status, peluang, pengawasan, dan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat mendistribusikan tuntutan, dukungan, dan sumber-sumber daya kepada pemerintah. 3. Menurut Hoogerwerf Hoogerwerf berpendapat bahwa “ input “ bisa berasal dari sistem lain, misalnya sistem ekonomi.sistem ekonomi yang terkena dampak kebijakan pemerintah akan memberikan reaksi tertentu, mungkin memperkuat atau bertentangan. reaksi inimerupakan input bagi sistem politik untuk diperoses lebih lanjut. disamping itu, input juga berasal dari perilaku politik berupa unjuk rasa / demontrasi atau tindakan makar sebagai dampak dari output sistem politik. 3.

Uraikan pendapat Anda tentang implementasi hubungan pemerintah pusat dan daerah! Jawaban:

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi: a. Hubungan wewenang b. Keuangan c. Pelayanan umum d. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan istrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. A. Hubungan Wewenang 1. Pembagian urusan Pemerintahan Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara pempus dan pemda sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal 10-18 UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam kaitannya dengan hubungan pempus dan pemda maka adanya pembagian wewenang urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu : a). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (pemerintah) b). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi c). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota 2. Kriteria Pembagian urusan antar Pemerintah, daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurren (artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah) secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis. 3. Urusan Pemerintah yang menjadi urusan pempus Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: a. Politik luar negeri; mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya b. Pertahanan; misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya; c. Keamanan; misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya d. Yustisi; misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undangundang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya e. Moneter dan fiskal nasional; misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pempus meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum d. pekerjaan umum; e. perumahan; f. penataan ruang; g. perencanaan pembangunan; h. perhubungan; i. lingkungan hidup; j. pertanahan; k. kependudukan dan catatan sipil; l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; m. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; n. sosial; o. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; p. koperasi dan usaha kecil dan menengah; q. penanaman modal; r. kebudayaan dan pariwisata; s. kepemudaan dan olah raga; t. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; u. otonomi daerah, pemerintahan umum, istrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian, dan persandian; v. pemberdayaan masyarakat dan desa;

w. statistik; x. kearsipan; y. perpustakaan; z. komunikasi dan informatika; aa. pertanian dan ketahanan pangan; bb. kehutanan; cc. energi dan sumber daya mineral; dd. kelautan dan perikanan; ee. perdagangan . . . ff. perdagangan; dan gg. perindustrian. 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan (pasal 10 ayat 3 UU No.32/2004) Pemerintah : a) Menyelenggarakan sendiri b) Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau c) Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu, penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan (Pasal 10 ayat 3) Pemerintah dapat : a) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau b) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah, c) atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. 5.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria-kriteria, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. a) Urusan wajib artinya : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan wajib menurut penjelasan UU No.32/2004 artinya suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara seperti perlindungan hak konstitusional, pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. b) Urusan pilihan artinya : baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpetensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan menurut PP No 38/2007 meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata;

f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur juga disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi (Pasal 13 UU No 32 tahun 2004): a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan istrasi umum pemerintahan; n. pelayanan istrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapatdilaksanakan oleh kabupaten/kota p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota (psl 14) meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan istrasi umum pemerintahan; n. pelayanan istrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 1. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

2.

Pembagian urusan antar pemerintah, pemprov dan pemkab diatur lebih lanjut dalam PP No 38 tahun 2007. Hubungan Dalam bidang keuangan Hubungan keuangan antara pempus dan pemda Pasal 15 ayat 1 UU No.32/2004 meliputi : a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi : a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan. pemerintahan daerah kabupaten/kota; b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama; c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

3.

Hubungan dalam bidang pelayanan umum Antara Pempus dan pemda (vertikal) meliputi : a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal; b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi : a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; b. kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan pelayanan umum; dan c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

4.

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya Antara Pemerintah dan pemerintahan daerah a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi : a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; b. pengaturan istratif; c. pengaturan tata ruang;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. 2.

Uraikan evaluasi anda tentang dinamika perkembangan sistem politik dan demokrasi di Indonesia berdasarkan indikator dari para pakar! Jawaban : Dalam perkembangannya tipe- tipe budaya politik dalam masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem politik yang berlaku. Oleh karena itu, tipe-tipe budaya kelompok dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut. a. Masa Orde Lama Pada masa ini budaya politik yang berkembang berada di bawah pengaruh dominasi agama Islam yang merupakan agama mayoritas dari masyarakat Indonesia. Sekalipun demikian, menurut Deliar Noer, umat Islam di Indonesia secara politis sering terlibat kontroversi teoretis dan ideologis, baik dengan pihak nasionalis sekuler maupun antarsesama umat Islam sendiri. Perpecahan komunitas Muslim ini melahirkan kebangkitan berbagai partai politik. Dengan pola multipartai, partai politik saat itu terbagi menjadi dua, yaitu: 1) partai yang menganut asas politik agama, seperti partai keagamaan, misalnya Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Persatuan Tarekat Islam Indonesia, dan Angkatan Kesatuan Umat Islam; 2) partai nasionalis dan yang menganut asas politik sekuler PNI dan Partai Komunis Indonesia PKI. Banyaknya partai tidak menguntungkan berkembangnya pemerintahan yang stabil. Namun, kenyataannya partai-partai politik tersebut tidak menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Kondisi seperti ini sangat rentan sehingga menimbulkan banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b. Masa Orde Baru Budaya politik yang berkembang pada masa Orde Baru lebih bersifat pada nilai sentralistik dan budaya politik yang tertutup. Pemerintahan Orde Baru dianggap telah gagal dalam melakukan koreksi terhadap apa yang telah terjadi pada pemerintahan yang lalu. c. Masa Reformasi Reformasi lahir di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap kekeliruan-kekeliruan politik yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia dan berupaya mengubah tatanan kehidupan budaya politik yang kondusif, transparan, dan inklusif. Dengan tetap mempertahankan pola multipartai, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan partai politik pada masa Orde Baru, pada pelaksanaan Pemilu pada tahun 1997 diikuti oleh 48 partai politik. Suatu sistem politik harus selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya. Kapabilitas adalah kemampuan sistem politik dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, dan dalam negeri dan internasional untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pada masa modern ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi(performance

level), yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat, dan lingkungan internasional. Dalam konteks kekinian, kemampuan ekstraktif system politik dalam pengelolaan sumbersumber material belum mampu mengolah sumber daya alam untuk menyejahterakan rakyatnya. Meskipun eksplorasi, bahkan eksploitasi terjadi dimana - mana, masyarakat tetap saja bergumul dengan kemelaratan dan kemiskinan. Kemampuan ekstraktif ini juga berfungsi untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, tetapi masih banyak tenaga kerja andal yang tidak dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena proses rekrutmen politik yang tidak profesional, bahkan emosional. Dalam konteks kekinian, kemampuan distributif berkaitan dengan alokasi barang dan jasa, kemampuan sistem politik dalam mendstribusikan barang dan jasa belum maksimal karena masih banyak kesenjangan antara masyarakat kota dan masyarakat perdesaan. Banyak kita temui ketidakmerataan distribusi barang dan jasa bagi daerah yang mudah dijangkau dan yang tidak terjangkau. Contoh kecilnya, ketersediaan gedung sekolah dan kesehatan bagi masyarakat serta tenaga pengajar dan medis. Selain itu, berkaitan dengan alokasi kehormatan, status dan kesempatan, aktor-aktor politik di Indonesia belum bersedia mengalokasikan kehormatannya kepada pihak lain, sehingga yang terjadi hanya oligarki kekuasaan yang juga ditengarai adanya system dinasti dalam kancah politik. Kesempatan kerja juga masih minim diciptakan oleh sistem politik sehingga menimbulkan banyak pengangguran. Dalam konteks kekinian, kemampuan regulatif adalah kemampuan yang sangat kritis terjadi di negara ini. Mengapa tidak? Regul asi hadir sebagai pengontrol dan pengendali tingkah laku dalam berjalannya sistem politik. Menjadi ironi ketika para pembuat regulasi justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, bahkan cenderung “membentengi” diri melalui peraturan yang dibuatnya. DPR misalnya, yang mer upakan pembuat undang- undang, justru sering melanggarnya. Dalam konteks kekinian, mengenai responsivitas, system politik kurang mengakomodasi segala kepentingan masyarakat di lingkungan sistem politik i tu sendiri. Karena selama ini kecenderungan kebijakan dibuat oleh para elite politik, dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tuntutan masyarakat pun kurang di respons dengan baik meski pun ditekan dengan berbagai aksi demonstrasi. Dalam konteks kekinian, kemampuan domestik system politik masih lemah sehingga hubungan antara pemerintah dan masyar akat kurang har moni s. Hal ini tergambar dari berbagai aksi ketidakpercayaan public terhadap kinerja pemerintah selama ini. Mengenai kemampuan internasional, sistem politik Indonesia sangat terbuka terhadap kebijakan internasional dan membentuk relasi yang baik dengan dunia internasional. Namun, menjadi ironi ketika system politik Indonesia memberikan kebebasan pada dunia internasional untuk berinvestasi, justru mengorbankan rakyatnya sendiri. Contohnya ada perjanjian perdagangan bebas yang justru mematikan industry lokal . Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan sistem politik dalam mengelola potensi yang ada.