Telaahan Staf Reni Kcmtn g3f2p

TELAAHAN STAF Kepada Yth. Dari Tanggal Perihal

I.

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : PPTK Profil Perkembangan Kependudukan : 11 Juni 2012 : Perjalanan dinas dalam daerah

Dasar Hukum : 1. Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang istrasi kependudukan 2. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 23 tahun 2006 4. Peraturan Presiden 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan istrasi Kependudukan 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 thun 2008 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan istrasi Kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara

II.

Pokok Permasalahan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, belum maksimal dilaksanakan 2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mendapatkan masukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Kebijakan Pembangunan berwawasan Kependudukan untuk perencanaan Kebijakan Pembangunan.

III. Fakta yang berpengaruh terhadap permasalahan : a. Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang istrasi Kependudukan pasal 50 ayat (3) dan Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamatkan untuk mengelola dan menyajikan Data Kependudukan, pemberian informasi, pendidikan dan penyediaan sarana dan pra sarana yang berkaitan dengan Pembangunan Kependudukan. b. Dalam merencanakan kebijakan sektor maupun intervensi sektoral terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk diperlukan Profil Perkembangan Kependudukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Data yang diperlukan untuk penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah jumlah data Kependudukan menurut jenis kelamin, status perkawinan, kelahiran, kematian serta data – data lain yang mendukung.

IV.

Saran / Pendapat : 1. Profil Perkembangan Kependudukan yang akan dihasilkan ini nantinya dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan guna mewujudkan perencanaan tepat arah dan tepat sasaran. 2. Perlu mendatangi kecamatan-kecamatan untuk mendapatkan data seperti jumlah data kependudukan menurut jenis kelamin, status perkawinan,kelahiran, kematian serta data-data lain yang mendukung. 3. Untuk itu kami mohon persetujuan perjalanan dinas ke kecamatankecamatan dalam rangka mendukung penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. 4. Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran kegiatan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2012

Mengetahui : Kepala Bidang Pendayagunaan data istrasi kependudukan

PPTK,

Ismi Nurul Huda,SP.,MM. Nip. 19700924 199503 2 003

Hj.Yusparini,SH. Nip. 19730127 200701 2 014

TELAAHAN STAF Kepada Yth. Dari Tanggal Perihal

I.

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : PPTK Profil Perkembangan Kependudukan : 28 Mei 2012 : Perjalanan dinas dalam daerah

Dasar Hukum : a. Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang istrasi kependudukan b. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 d. Peraturan Presiden 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil e. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan istrasi Kependudukan f. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 thun 2008 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan istrasi Kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara

II.

Pokok Permasalahan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, belum maksimal dilaksanakan b. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mendapatkan masukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Kebijakan Pembangunan berwawasan Kependudukan untuk perencanaan Kebijakan Pembangunan.

III. Fakta yang berpengaruh terhadap permasalahan : i.

Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang istrasi Kependudukan pasal 50 ayat (3) dan Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamatkan untuk mengelola dan menyajikan Data Kependudukan, pemberian informasi, pendidikan dan penyediaan sarana dan pra sarana yang berkaitan dengan Pembangunan Kependudukan.

b. Dalam merencanakan kebijakan sektor maupun intervensi sektoral terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk diperlukan Profil Perkembangan Kependudukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal

IV.

Saran / Pendapat : a. Profil Perkembangan Kependudukan yang akan dihasilkan ini nantinya dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan guna mewujudkan perencanaan tepat arah dan tepat sasaran. b. Perlu mendatangi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dan konsultasi tentang mekanisme penyusunan Perkembangan Kependudukan yang akan menjadi acuan pembuatan Profil Perkembangan Kependudukan di Kabupaten Kartanegara.

untuk Profil untuk Kutai

c. Untuk itu kami mohon persetujuan perjalanan dinas ke Samarinda dalam rangka mendukung penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. d. Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran kegiatan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2012

Mengetahui : Kepala Bidang Pendayagunaan data istrasi kependudukan

PPTK,

Ismi Nurul Huda,SP.,MM. Nip. 19700924 199503 2 003

Hj.Yusparini,SH. Nip. 19730127 200701 2 014