Telaahan Staf 3l682o

PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima

TELAAHAN STAF Kepada

:

Bapak Walikota Bima

Dari

:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima

Nomor

:

600/

/DPU/XII/2012

Perihal

:

Permohonan PT. Raja G & G International

:

Adanya Permohonan dari PT. Raja G & G International

Dengan hormat : 1. Pokok Persoalan

berdasarkan

surat

Nomor

:...../...../.......

Tanggal.................,

perihal..........khususnya huruf (e) yang berkeinginan untuk memperoleh izin Eksploitasi pasir dan batu serta izin eksport pasir dan batu. 2. Pra Anggapan

: 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan galian batuan dapat diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan usaha dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara tertulis kepada Walikota Bima.

3. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan tersebut : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan telah diatur bahwa kegiatan eksploitasi bahan galian/tambang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. 2. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dapat disetujui

apabila

telah

memenuhi

persyaratan

secara

istratif, teknis, lingkungan dan finansial. 3.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya dapat diberikan setelah pemohon terlebih dahulu memiliki Izin Usaha

Pertambangan

Eksplorasi

dan

mengajukan

permohonan

peningkatan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. 4. Permohonan peningkatan status izin usaha pertambangan dapat disetujui

apabila

telah

memenuhi

persyaratan

secara

istratif, teknis, lingkungan dan finansial. 5. Untuk melakukan eksport pasir dan batu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi dan telah mendapatkan sertifikat Clear & Clean (CNC) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Pasir dan Batu yang diperoleh dari hasil pengerukan laut untuk pembangunan

dan

revitalisasi

pelabuhan

hanya

dapat

dimanfaatkan untuk pembangunan dan penimbunan di sekitar lokasi tersebut. 4. Kesimpulan

:

Izin Eksploitasi pasir dan batu serta izin eksport pasir dan batu hanya dapat diberikan kepada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan telah mendapatkan sertifikat Clear & Clean (CNC).

5. Saran/Tindak

:

Mohon petunjuk dan arahan Bapak Walikota untuk kami jadikan pedoman dalam bertindak selanjutnya.

6. Disposisi

:

Raba- Bima, 10 Desember 2012 Plt.Kepala Dinas,

Ir. MUHAMAD RUM NIP. 195610041990031004

PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima

TELAAHAN STAF Kepada

:

Bapak SEKDA Kota Bima

Dari

:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima

Nomor

:

600/

/DPU/III/2013

Perihal

:

Permohonan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Peritah Perjalanan Dinas (SPPD)

Dengan hormat : 1. Pokok Persoalan

:

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun anggaran 2013. Dimana terdapat program kegiatan dibidang Pertambangan Dan Energi yang mencakup program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang didalamnya terdapat belanja modal pengadaan alat-alat geologi seperti pengadaan alat potong pembelah batuan, alat pemotong siku batuan, dan alat bubut batuan.

2. Pra Anggapan

:

Bahwa di Kota Bima tidak terdapat toko-toko yang menyediakan alat-alat geologi, maka untuk menentukan standar harga barang tersebut perlu dilakukan survey harga diluar Kota Bima.

3. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan tersebut : 1. Pada proses pengadaan barang dan jasa untuk pembuatan dokumen kontrak diperlukan penentuan harga perkiraan sementara (HPS) 2. Untuk mempermudah penentuan HPS dilakukannya survey harga 3. Kota Surabaya dan Kota bandung merupakan daerah yang terdapat perusahaan yang memproduksi alat-alat geologi. 4. Penentuan HPS merupakan bagian dari tanggung jawab Pejabat

Pembuat

perjanjian kontrak.

Komitmen

(PPK)

dalam

melakukan

4. Kesimpulan

:

Untuk memudahkan penentuan harga sementara (HPS) harus dilakukan pengecekan harga barang sesuai keadaan dilapangan, maka dari itu perlunya penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Peritah Perjalanan Dinas (SPPD), guna pelancaran proses pengadaan barang dan jasa oleh PPK.

5. Saran/Tindak

:

Mohon petunjuk dan arahan Bapak SEKDA untuk kami jadikan pedoman dalam bertindak selanjutnya.

6. Disposisi

:

Raba- Bima, 04 Maret 2013 An.Kepala Dinas PU, TAMBEN Kota Bima, Sekretaris

ABD. RAIS, S.Sos NIP. 195712311985031301

PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima

TELAAHAN STAF Kepada

:

Bapak SEKDA Kota Bima

Dari

:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima

Nomor

:

600/

/DPU/IV/2013

Perihal

:

Permohonan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Peritah Perjalanan Dinas (SPPD)

Dengan hormat : 1. Pokok Persoalan

:

Bahwa Kota Bima merupakan salah satu daerah yang terbentuk dari otonomi daerah yang terbentuk berawal dari pemisahan antara kabupaten bima dan Kota Bima, Bidang Pertambangan dan Energi baru terbentuk di Kota Bima pada pertengahan tahun 2012, yang dititipkan pada Dines Pekerjaan Umum.

2. Pra Anggapan

:

3. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan tersebut :

4. Kesimpulan

:

5. Saran/Tindak

:

Mohon petunjuk dan arahan Bapak SEKDA untuk kami jadikan pedoman dalam bertindak selanjutnya.

6. Disposisi

: Raba- Bima, 04 Maret 2013 An.Kepala Dinas PU, TAMBEN Kota Bima, Sekretaris

ABD. RAIS, S.Sos NIP. 195712311985031301

PEMERINTAH KOTA BIMA PEMERINTAH KOTA BIMA JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima

TELAAHAN STAF Kepada

:

Bapak Sekretaris Daerah Kota Bima

Dari

:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima

Nomor

:

600/

/DPU/V/2013

Perihal

:

Permohonan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Dengan hormat : 1. Pokok Persoalan

:

Bahwa

di Kota Bima ada beberapa wilayah yang belum

terjangkau oleh jaringan listrik PLN, yaitu di lingkungan Ndano Na’E kel. Ntobo Kec. Raba dan dilingkungan Kabanta Kel.Nungga kec. Rasanae Timur. Hal tersebut dikarenakan jarak dari pusat Kota Bima ke lingkungan Ndano Na’E dan Kabanta mencapai 16 Km.

2. Pra Anggapan

:

Bahwa melalui pemerintah pusat yaitu Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI, mempunyai sumber dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa diajukan melalui proposal untuk memenuhi kebutuhan penerangan listrik di dua lingkungan tersebut dengan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

3. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan tersebut : Lingkungan Ndano Na’E kel. Ntobo Kec. Raba memiliki jumlah Kepala Keuarga (KK) sebanyak 95 KK terdapat dua RT dengan jarak 16 Km, dan Dilingkungan Kabanta Kel.Nungga kec. Rasanae Timur dengan tiga RT dan memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 120 KK dengan jarak 12 Km. Dengan rencana pengadaan jaringan PLTS sebanyak 215 unit, dengan total biaya Rp 1.871.420.000,- (terlampir pada proposal)

4. Kesimpulan

:

Pengadaan

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Surya

(PLTS)

dilingkungan Ndano Na’E kel. Ntobo Kec. Raba dan di lingkungan Kabanta Kel.Nungga kec. Rasanae Timur sangatlah perlu dilakukan mengingat PLTS sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dua wilayah tersebut.

5. Saran/Tindak

:

Mohon petunjuk dan arahan Bapak Sekretaris Daerah untuk kami jadikan pedoman dalam bertindak selanjutnya.

6. Disposisi

: Raba- Bima, Mei 2013 Plt Kepala Dinas PU, TAMBEN Kota Bima,

Ir. SUPAWARMAN NIP. 19630506 199203 1 012

PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima

TELAAHAN STAF Kepada

:

Bapak Walikota Bima

Dari

:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima

Nomor

:

600/

/DPU/II/2014

Perihal

:

Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Batuan dan Tanah Urug

Dengan hormat : 1. Pokok Persoalan

:

Adanya Permohonan dari usaha kelompok penambang batu ( an. Abd. Sahid) berdasarkan surat Nomor : lepas, Tanggal 30 Januari 2014, perihal: Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galian batuan dan tanah urug, yang berlokasi di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba.

2. Pra Anggapan

: 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan galian batuan dapat diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan usaha dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara tertulis kepada Walikota Bima. 2. Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dapat dilakukan

setelah

mendapatkan

Wilayah

Izin

Usaha

Pertambangan (WIUP). 3. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan tersebut : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan telah diatur bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, terlebih dahulu

mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. 2. Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dapat disetujui

apabila

telah

memenuhi

persyaratan

secara

istratif, teknis, lingkungan dan finansial. 3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dapat diperoleh setelah

mengajukan

permohonan

wilayah

izin

usaha

pertambangan (WIUP). 4. Lokasi yang dimohon merupakan wilayah Pertambangan Tampa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat setempat sejak lama. 5. Lokasi yang dimohon juga memenuhi persyaratan untuk diberikan WIUP maupun IUP. 6. Bila lokasi tersebut diterbitkan izin usaha pertambangan maka dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan

tersebut

dan

diharapkan

akan

dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak batuan. 4. Kesimpulan

:

Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galian batuan dan tanah urug oleh kelompok penambang batu pada wilayah tersebut dapat dipertimbangkan karena telah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

5. Saran/Tindak

:

Mohon petunjuk dan arahan Bapak Walikota untuk kami jadikan pedoman dalam bertindak selanjutnya.

6. Disposisi

:

Raba- Bima, 17 Februari2014 Plt.Kepala Dinas,

Ir. SUPAWARMAN NIP. 19630506 199203 1 012

PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima

TELAAHAN STAF Kepada

:

Bapak Walikota Bima

Dari

:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima

Nomor

:

600/

/DPU/II/2014

Perihal

:

Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Batuan Andesit

Dengan hormat : 1. Pokok Persoalan

:

Adanya Permohonan dari Saudara Abd. Sahid berdasarkan surat Nomor : lepas, Tanggal 30 Januari 2014, perihal: Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galian batu andesit, yang berlokasi di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda.

2. Pra Anggapan

: 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan galian batuan dapat diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan usaha dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara tertulis kepada Walikota Bima. 2. Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dapat dilakukan

setelah

mendapatkan

Wilayah

Izin

Usaha

Pertambangan (WIUP). 3. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan tersebut : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Kota Bima

Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pengelolaan

Usaha Pertambangan telah diatur bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, terlebih

dahulu mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. 2. Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dapat disetujui

apabila

telah

memenuhi

persyaratan

secara

istratif, teknis, lingkungan dan finansial. 3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dapat diperoleh setelah

mengajukan

permohonan

wilayah

izin

usaha

pertambangan (WIUP). 4. Lokasi yang dimohon berada dipinggir jalan soncotengge – kumbe yang merupakan jalan negara yang jarak lokasi dengan jalan tersebut kurang dari 10 meter. 5. Penerbitan izin usaha pertambangan diperlukan untuk mempermudah

terhadap

pemantauan

terhadap

kegiatan

masyarakat dibidang pertambangan. 6. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010, dimana salah satu persyaratan teknis antara lain lokasi penambangan yang dilakukan minimal 50m dari jalan umum. 4. Kesimpulan

:

Berdasarkan data tersebut diatas, pada lokasi yang dimohon oleh saudara Abd. Sahid tidak memenuhi persyaratan teknis untuk diterbitkan WIUP maupun IUP Eksplorasi.

5. Saran/Tindak

:

Mohon petunjuk dan arahan Bapak Walikota untuk kami jadikan pedoman dalam bertindak selanjutnya.

6. Disposisi

:

Raba- Bima, 17 Februari2014 Plt.Kepala Dinas,

Ir. SUPAWARMAN NIP. 19630506 199203 1 012

PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima

TELAAHAN STAF Kepada

:

Bapak Walikota Bima

Dari

:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima

Nomor

:

600/

/DPU/II/2014

Perihal

:

Persetujuan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Galian Batuan dan Tanah Urug

Dengan hormat : 1. Pokok Persoalan

:

Adanya Permohonan dari usaha kelompok penambang batu ( an. Abd. Sahid) berdasarkan surat Nomor : lepas, Tanggal 30 Januari 2014, perihal: Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galian batuan dan tanah urug, yang berlokasi di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba.

2. Pra Anggapan

: Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan galian batuan dapat diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan usaha dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara tertulis kepada Walikota Bima.

3. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan tersebut : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Kota Bima

Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pengelolaan

Usaha Pertambangan telah diatur bahwa untuk mendapatkan terlebih

dahulu

mengajukan

Wilayah

Izin

Usaha

Pertambangan (WIUP) dan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

2. Bahwa

lokasi

yang

dimohon

merupakan

wilayah

Pertambangan Tampa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat setempat sejak lama. 3. Bahwa lokasi yang dimohon juga memenuhi persyaratan untuk diberikan WIUP. 4. Bahwa

apabila

pertambangan

lokasi maka

tersebut dapat

diterbitkan

dilakukan

izin

usaha

pembinaan

dan

pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tersebut dan diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak batuan. 4. Kesimpulan

:

Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bahan galian batuan dan tanah urug oleh kelompok penambang batu pada wilayah tersebut dapat dipertimbangkan karena telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Saran/Tindak

:

Mohon petunjuk dan arahan Bapak Walikota untuk kami jadikan pedoman dalam bertindak selanjutnya.

6. Disposisi

:

Raba- Bima, 17 Februari2014 Plt.Kepala Dinas,

Ir. SUPAWARMAN NIP. 19630506 199203 1 012

PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima

TELAAHAN STAF Kepada

:

Bapak Walikota Bima

Dari

:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima

Nomor

:

600/

/DPU/II/2014

Perihal

:

Penolakan

Terhadap

Pertambangan

Permohonan

(WIUP)

dan

Wilayah

Permohonan

Izin

Usaha

Izin

Usaha

Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Batuan Andesit Dengan hormat : 1. Pokok Persoalan

:

Adanya Permohonan dari Saudara Abd. Sahid berdasarkan surat Nomor : lepas, Tanggal 30 Januari 2014, perihal: Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galian batu andesit, yang berlokasi di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda.

2. Pra Anggapan

: Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan galian batuan dapat diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan usaha dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara tertulis kepada Walikota Bima.

3. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan tersebut : 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan

Mineral dan

Batubara, Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan telah diatur bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan, terlebih dahulu mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). 2. Bahwa lokasi yang dimohon berada dipinggir jalan soncotengge – kumbe yang merupakan jalan negara yang jarak lokasi dengan jalan tersebut kurang dari 10 meter, sehingga

berpotensi mengganggu arus lalulintas sepanjang jalan tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Koat Bima Nomor 12 Tahun 2010 pasal 26 ayat 4, dimana salah satu persyaratan teknis antara lain lokasi penambangan yang dilakukan minimal 50m dari jalan umum. 4. Kesimpulan

:

Berdasarkan data tersebut diatas, pada lokasi yang dimohon oleh saudara Abd. Sahid tidak memenuhi persyaratan teknis untuk diterbitkan WIUP maupun IUP Eksplorasi.

5. Saran/Tindak

:

Mohon petunjuk dan arahan Bapak Walikota untuk kami jadikan pedoman dalam bertindak selanjutnya.

6. Disposisi

:

Raba- Bima, 17 Februari2014 Plt.Kepala Dinas,

Ir. SUPAWARMAN NIP. 19630506 199203 1 012