Prinsip Etika Bisnis Islam.docx 1h1z62

PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM MAKALAH Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Etika Bisnis Islam

Oleh : Kelompok 1 Herdi Dian

141002114

Makhrus

141002116

Abdul Karim

141002118

Isna Adistya

141002119

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS SILIWANGI 2014/2015

LEMBAR PENGESAHAN/PENERIMAAN

Makalah ini telah diterima pada hari…………………… tanggal………………….. oleh Dosen Mata Kuliah Etika Bisnis Islam,

Agus Ahmad N, SEI., M.Esy

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami telah mampu menyelesikan makalah yang berjudul “Prinsip Etika Bisnis Islam”. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam. Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter (character). Secara terminologis kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur’an yaitu al-khuluq (akhlaq). Prinsip Etika Bisnis Islam meliputi Tauhid, Justice, Free Will, Responsibility, Kindness Or Benevolence, Halal Dan Haram Earning Kami menyadari dalam penulisan makalah ini, kami banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada: 1. 2. 3. 4.

Dr. H. Cucu Hidayat, M. Pd., selaku ketua dekan; Hj. Lina Marlina, S.Ag., M.Ag., selaku ketua prodi; Joni Ahmad Mughni, M.Esy., selaku wali dosen; Agus Ahmad N, SEI., MEsy., selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis Islam yang telah membantu kami dalam penyusunan makalah ini; Makalah ini bukanlah karya yang sempurna karena masih

memiliki

banyak

kekurangan,

baik

dalam

hal

isi

maupun

sistematika dan teknik penulisannya. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan

saran

dan

kritik

yang

membangun

demi

kesempurnaan makalah ini. Akhirnya semoga makalah ini bisa

1

memberikan manfaat khisusnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Amin. Tasikmalaya, 23 Februari 2015 Penulis

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. i DAFTAR ISI…………..………………………………………………………….. ii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………..

1

B. Rumusan Masalah………………………………………. ……...

2

C. Tujuan Makalah………………………………………………... 2 D. Kegunaan Makalah…………………………………………….. 2 E. Prosedur Makalah……………………………………………… 3 BAB II

PEMBAHASAN A. Pengertian

Etika

…………………………………. 4 B. Prinsip Etika Bisnis Islam 2

Bisnis

Islam.

1. Tauhid……………………………………………………….5 2. Justice……………………………………………………….. 6 3. Free Will……………………………………………………..8 4. Responsibility……………………………………………… 12 5. Kindness

Or

Benevolence………..

………………………....13 6. Halal Dan

Haram

Earning…………………………………..14 BAB III

SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan………………………………………………………..1 6 B. Saran…………………………………………………………….1 6

DAFTAR PUSTAKA………………………………………...…………………… 17

3

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sistem Etika Bisnis islam berbeda dengan sistem etika sekuler.

Melalui

perkembangan

peradaban,

sistem

sekuler

mengasumsikan sejumlah kode moralitas yang sangat entropis, karena konsep moral dari sistem etika tersebut berdiri di atas nilainilai

temuan

manusia.

Seperti

halnya

epicurianism

atau

kebahagiaan hanya untuk kebahagiaan itu sendiri. Sistem etika tersebut mengusulkan sebuah sistem penceraian antara etika dengan agama. Sedangkan kode moralitas yang diadopsi agama selain Islam lebih sering menekankan kepada pengkaburan eksistensi kehidupan manusia di muka bumi. Seperti halnya dalam agama Kristen misalnya,

terlalu

berlebihan

dalam

menekankan

kepada

monasticism (kebiarawanan) yang menganjurkan kepada para pengikutnya untuk menarik diri dari segala hiruk pikuk dan kesibukan hidup keduniaan. Lain halnya dengan sistem Islam, nilai moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena Allah SWT. Maha sempurna

lagi Maha Mengetahui, kode

etika seorang muslim sudah melampaui setiap batasan waktu ataupun perilaku bias dari kemanusiaan. Sistem etika Islam bisa ditekankan kapan saja, tidak terikat dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai sang pencipta dan para pencatatnya sangat

1

dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun. Bagi orang muslim, kemapanan paradigma konvensional akan arti manusia sebagai “homo economicus” (pelaku ekonomi yang mencari keuntungan bagi dirinya tanpa mengindahkan kepentingan orang lain) tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

2

2

Oleh sebab itu, morality concept dalam perspektif Islam diusung pada saat pencerahan aksioma-aksioma yang sudah terlanjur kondang (dari sistem kapitalis misalnya). Alhasil, apresiasi manusia umum akan materi (proprty of wealth) pelan-pelan harus digeser melalui arahan rambu imperatif syariah. Pergeseran ini diharapkan dapat membantu bentukan sistem aplikasi manual dari mekanisme produk ekonomi syariah, karena muatan “tercerah” dan perspektif ini adalah adanya dimensi moral berbasis wahyu. B. Rumusan Masalah Berdasarkan

latar

belakang

masalah

di

atas,

kami

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. 1. 2. 3. 4.

Apa Apa Apa Apa

yang dimaksud dengan etika? yang dimaksud dengan etika bisnis? yang dimaksud dengan etika bisnis islam? saja prinsip etika bisnis dalam islam?

C. Tujuan Makalah Sejalan dengan rumusan masalah di atas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1. 2. 3. 4.

Untuk Untuk Untuk Untuk

mengetahui mengetahui mengetahui mengetahui

apa apa apa apa

yang dimaksud dengan etika. yang diamksud etika bisnis. yang dimaksud etika bisnis islam. saja prinsip etika bisnis dalam islam.

D. Kegunaan Makalah Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis makalah ini berguna sebagai pengembangan pembelajaran etika bisnis islam

3

khususnya tentang prinsip etika bisnis islam. Secara praktis makalah ini diharapkan bermanfaat bagi 1. penulis, sebagai wahana penambah pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya tentang prinsip bisnis islam. 2. pembaca atau dosen, sebagai media informasi tentang prinsip etika bisnis islam baik secara teoritis maupun secara praktis.

E. Prosedur Makalah Makalah

ini

disusun

dengan

menggunakan

pendekatan

kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Melalui metode ini kami akan menguraikan permasalahan yang dibahas secara jelas dan komperhensif. Data teoritis dalam makalah ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka, artinya kami

mengambil

data

melalui

kegiatan

membaca

berbagai

literature yang relevan dengan tema makalah. Data tersebut kemudian diolah dengan teknik analisis isi melalui kegiatan mengeksposisikan data serta mengaplikasikan data tersebut dalam konteks tema makalah.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter (character). Etika merupakan studi sistematis tentang tabia’at konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip

umum

mengaplikasikannya

yang

atas

membenarkan

apa

saja.

Disini

kita

untuk

etika

dapat

dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filusufnya dalam berprilaku. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan benar dan tidak sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggung jawabkan pada diri sendiri. Begitu juga sikapnya

terhadap

orang

lain

bila

pekerjaan

tersebut

mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Secara terminologis kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur’an yaitu al-khuluq (akhlaq). Etika Bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna unuk mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan

4

selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dalam ekonomi dan bisnis, yaitu tentang baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari prilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.

5

5

Etika Bisnis Islam. Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis, berarti mempelajari tentang mana yang baik, buruk, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari prilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis islam susunan diatas ditambah dengan halal dan haram, sebagaimana disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah prilaku etis bisnis (akhlaq al-islamiyah) yang dbungkus dengan batasan syari’ah.

B. Prinsip Etika Bisnis Ekonomi Islam Ada enam prinsip etika bisnis ekonomi islam, diantaranya adalah : 1. Tauhid Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya.

Konsep

tauhid

(dimensi

vertikal)

berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas prilaku manusia sebagai khalifah, untuk

memberikan

manfa’at

pada

mengorbankan hak-hak individu lainnya. Masudul Alam Choudhury dalam

individu

tanpa

pemaparannya

mengenai endogeneity of ethics in islamic socio-scientific order menyatakan bahwa Ibnu Arabi dan para filisuf atomism dari asharites (Qadhri: 1988) meyakini bahwa mencermati keberaturan segala sesuatu di alam semesta ini berarti dapat menembus esensi dari keesaan Tuhan (the essence of the Oneness of God).

6

Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum

yang

mengikat

masyarakat

berikut

perangkat

institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem

terpadu

untuk

mengarahkan

setiap

individu

manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol,

serta

mengawasi

aturan-aturan

tersebut.

Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk ethical organizational climate tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam

hubungan

horizontal

dengan

kehidupan

sesama

manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama. Semua manusia tergantung pada Allah, semakin ketat ketergantungan mausia kepada Allah, maka akan semakin dicintai-Nya. Individu-individu memiliki

kesamaan

dalam

harga

dirinya sendiri sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan

kapabilitas

dan

kapasitas

yang

dimiliki

dan

singkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah, beberapa perbedaan peranan muncul antara orang-orang dewasa, disatu pihak, dan orang jompo atau remaja, dipihak lain, atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hakhak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui

7

adanya kelas-kelas sosioekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan Karena

dengan

mematuhi

prinsip

ajaran-ajaran

persaudaraan islam

dalam

(ukhuwah). aspeknya,

dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah.

2. Justice (Keadilan) Keadilan. Allah swt telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menelan dan memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam. Berikut pengertian keadilan menurut para filsof dan para ahli hukum : a. Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal

itu.

Untuk

istilah

keadilan

ini

Plato

menggunakan

kata

yunani”Dikaiosune” yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan social. Penjelasan tentang tema keadilan diberi ilustrasi dengan pengalaman saudagar kaya bernama Cephalus. Saudagar ini menekankan bahwa keuntungan besar akan didapat jika kita melakukan tindakan tidak berbohong dan curang. Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain.

8

b. Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat jutitia bereat mundus. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: 1) Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. 2) Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan. c. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif-terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menggangap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”. d. Jhon Rawls, Konsep keadilan menurut rawls, ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual

rawls

menjelaskan

keadilan

sebagai

fairness,

yang

mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya

9

hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpuan yang mereka hendaki. e. Soekanto, menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. 1) Pertama, Naminem Laedere, yakni "jangan merugikan orang lain", secara luas azas ini berarti "Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". 2) Suum Cuique Tribuere, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas azas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya". Azas pertama merupakan sendi equality yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas equity yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.

3. Free Will (Kehendak Bebas) Konsep islam memahami bahwa seperti

pasar

dapat

berperan

efektif

institusi ekonomi dalam

kehidupan

ekomomi. Hal ini dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penetuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang diinterpretasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tanga-tangan yang sengaja mempermainkannya. Bagi Smith

10

bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak tampak (the invisible

hand),

untuk

mencapai

yang

terbaik

pada

masyarakat. Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, maupun yang

lainnnya.

kecurangan,

dan

Larangan praktik

adanya riba

adlah

bentuk

monopoli,

jaminan

terhadap

terciptanya suatu mekanisme pasar yang yang sehat dan persamaan

peluang

untuk

berusaha

tanpa

adanya

keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Salah satu kekhasan dan keunggulan sistem etika ekonomi islam adalah kebersatuannya dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Tanpa filter moral, maka kegiatan ekonomi rawan kepada perilaku destruktif yang dapat merugikan masyarakat

luas.

Tanpa

kendali

moral,

kecenderungan

penguatan konsumtivisme, misalnya akan muncul praktik riba, monopoli, dan kecurangan akan menjadi tradisi. Inilah kebebasan ekonomi bermoral terkendali (al-hurriyah)yang menjadi ciri dan prinsip sistem islam, seperti kebebasan memiliki

unsur

produksi

dalam

menjalankan

roda

perekonomian. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis

islam,

tetapi

kebebasan

itu

tidak

merugikan

kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala

11

potensi yang dimilikinya. Kcenderungan manusia untuk terusmenerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang terbatas dikendalikan

dengan

adanya

kewajiban

setiap

individu

terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah yang

menjadi

pendorong

bagi

bergeraknya

roda

perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada. Sebuah hadits diriwayatkan al-Bazaar menyatakan : “ Pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah bersabda : “Seorang bekerja dengan tangan sendiri dan melakukan jual beli dengan bersih”. Di lain pihak, “Rasulullah bersabda : “Pedagang yang jujur lagi terpercaya adlah kebersamaan para nabi, orang shadiqin, dan para suhada” (HR.

Tirmidzi

dan

Hakim).

Kedua

hadits

diatas

mengilustrasikan kepada umat muslim untuk bekerja dan berproduksi

dalam

semua

sektor.

Bahkan

para

ulama

menyatakan bahwa kerja profesionalisme, dimana pada setiap komunitas muslim harus ada pihak yang mengembangkan produktivitasnya pada salah satu sektor tersebut. Para ulama klasik menegaskan bahwa urusan agama dan dunia tidak akan bisa tercapai bila tidak ada pihak muslim yang berandil dalam sektor-sektor tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami

bahwa

profesionalisme dan pabrikasi dapat dikategorikan sebagai kepentingan umat secara kumulatif, semua berhak untuk turut andil didalamnya, pengembangan sektor-sektor tersebut bukan hak pribadi seseorang maupun kelompok tertentu, dan sebaliknya, tak satupun pihak didunia ini mempunyai otoritas untuk bisa melarang ataupun membatasi pihak lain untuk

12

berandil didalamnya. Menurut Ibnu Khaldun dan al-Satibi, keduanya sepakat bahwa pembatasan pada aktivitas produksi oleh pihak-pihak tertentu tak terkecuali pemerintah untuk tujuan monopolistik adalah inti dari pemahaman modern akan monopoli itu sendiri, apalagi jika hal tersebut ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Namun demikian, harus dipahami dengan cermat dan digaris bawahi, bila saja pembatasan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, maka hal ini dapat ditolelir, karena kaidah yang dianut kemudian dikembalikan kepada kaidah umum dalam islam, atau dalam bahasa dapat ditegaskan bahwa kepentingan umum, maka kepentingan umum, maka kepentingan

umum

inilah

yang

menjadi

alasan

untuk

memberikan ruang toleransinya. Menurut hemat penulis, jika para ulama memerangi perilaku monopolistik pada industri dan kerja profesional, maka sudah barang tentu mereka juga akan mempunyai opini yang

sama

diasumsikan

pada

aktivitas

ekonomi

sebagai

sebuah

kezaliman

dipasar. bila

Dapat

membatasi

transaksi jual beli dan menutup pasar untuk pihak-pihak tertentu, atau yudifikasi yang melarang sebuah industri, barang maupun jasa, untuk masuk pasar, atau adanya tindakan penimbunan komoditas industri tertentu, barang maupun jasa, pada sebuah pasar. Dalam hal diatas, otoritas pemerintah harus bisa berperan untuk menggusur pihak-pihak yang melakukan praktik-praktik monopolistik. Ibnu Taimiyah menegaskan : “Terkadang ada pihak-pihak tertentu dipasar yang suka membiasakan diri untuk tidak memberikan hak jual sebuah

13

komoditas kecuali pada orang-orang tertentu yang sudah dikenal,

dengan

ketentuan

yang

dibuat-buat

bahwa

komoditas tersebut dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan hanya mereka yang berhak untuk menjualnya, pada kasus seperti inilah pihak yang mempunyai otoritas dapat mengintervensi

pasar

dengan

mematok

harga

untuk

komoditas tersebut, dimana para pejual tersebut dilarang untuk menjual komoditas tadi kecuali dengan harga yang sudah ditentukan, dan mereka pun tidak diperkenankan untuk membeli aset orang lain kecuali sesuai harga yang dipatok”... untuk ini Ibnu Taimiyah meyakini bahwa para ulama

madzhab

ataupun

lainnya

(Imam

Abu

Hanifah

misalnya) menyetujui adanya intervensi (kontrol harga) pada kasus seperti ini. Namun disisi lain, Ibnu Khaldun mengilustrasikan bahwa sangat berbahaya bagi pemerintah jika memonopoli pasar dengan

mempersempit

ruang

industri

dan

perniagaan

rakyatnya, prinsip kesempatan yang sama bagi siapa pun untuk bereproduksi haruslah dianut, kehidupan perekonomian menjamin terjadinya proses inputasi antarsektor atau antara produsen ke konsumen dlam kesempatan yang sama. Jika pasar dapat mengkodinir bentuk-bentuk kebebasan diatas, hal ini berarti pasar sudah berperan sebagai instrumen terstruktur untuk pendistribusian barang dan jasa, efesiensi produksi, dan distribusi income.

4. Responsibility

14

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan yang baik. Setiap individu mempuyai hubungan langsung dengan Allah, tidak ada perantara sama sekali. Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul atau petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingsn umat manusia. Tidak ada seorangpun memiliki

otoritas

untuk

memberikan

keputusan

atas

namanya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber islam (Al-Qur’an dan AsSunnah). Tanggung

jawab muslim yang sempurna

tentunya

berdasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Perpsektif islam menekankan bahwa individulah yang penting dan bukan komunitas masyarakat ataupun bangsa. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat melainkan masyarakatlah yang harus melayani individu. Tidak ada satu komunitas ataupun bangsa bertanggung jawab dihadapan masyarakat

Allah

sebagai

bertanggung

kelompok, jawab

melainkan

dihadapan-Nya

anggota secara

individu. Dari sinilah ukuran yang benar dari suatu sistem sosial yang baik adalah batas yang membantu para anggita

15

masyarakat untuk mengembangkan kepribadian mereka dan meningkatkan kemampuan personal mereka. 5. Kindness or Benevolence (Ihsan) Ihsan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut (Beekun, 1997) atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah

Allah

melihat.

Siddiqi

(1979)

melihat

bahwa

keihsanan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan sosial. Jika keadilan dapat menyelamatkan lingkungan sosial dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan kegetiran hidup, ke ihsanan justru membuat kehidupan sosial ini menjadi manis dan indah. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam kegagalan bisnis. Orang muslim yang beriman harus bekerja keras untuk mendapatkan fasilitas terbaik diakhirat nanti, dengan cara memanfaatkan setiap karunia yang diberikan Allah dimuka bumi ini. (Al-Qur’an 28: 76-77). Manusia

juga

diwajibkan

untuk

mengenal

dan

mengobservasi skala prioritas Qur’an seperti : a. Lebih memilih kepada penghargaan akhirat ketimbang penghargaan duniawi.

16

b. Lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral. c. Dan lebih memilih halal ketimbang yang haram (Ahmad, 1995). Hal

lain

yang

tak

kalah

penting

adalah

spirit

persaudaraan sesama muslim dapat pula direfleksikan kepada persoalan bisnis dan transaksi yang sudah dibatasi dalam frame syari’at, agar Allah SWT selalu membukakan pintu keberkahan kepada umat dalam setiap hubungan ekonomi antara yang mengusung semangat persaudaraan sekalipun harus tetap dilandasi agama dan tidak diperkenankan untuk memungkiri

batasan

melaksanakan

aturan

mengokohkan ikatan

syari’ah, syari’at

karena

justru

persaudaraan

kewajiban

bertujuan

diantara

untuk

orang-orang

islam. 6. Halal and Haram Earning Islam

adalah

agama

universal

yang

dapat

pula

dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syari’ah, agama

dan

negara,

intuisi

dan

aturan

main.

Syariah

mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah dan muamalah untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah SWT. Dalam Al-Qur’an aturan halal dan haram, bisnis diatur secara umum, firman Allah SWT : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

17

jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ... (QS. An-nisa : 4). Kemudian dalam sebuah hadits Rasulullah dinyatakan yang artinya : “Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara yang haram itupun jelas, dan diantara keduanya terdapat perkaraperkara yang syubhat (meragukan) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah terbebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya. Dan orang yang terjerumus kedalam perkara haram seperti, penggembala yang

menggembala

kemungkinan

besar

disekitar

tempat

gembalanya

akan

terlarang, masuk

maka tempat

terlarang tadi. Ingat!

Sesungguhnya

didalam

tubuh

itu

ada

sebuah

gumpalan, apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh, tidak lain ia adlah hati” (HR.Muslim).

BAB III SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan uraian bab sebelumnya kami dapat mengemukakan simpulan sebagai berikut. 1. Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter (character). Secara terminologis kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur’an yaitu al-khuluq (akhlaq) 2. Prinsip etika bisnis islam meliputi : Tauhid, Justice (Keadilan), Free Will (Kehendak Bebas), Responsibility, Kindness or Benevolence (Ihsan), Halal and Haram Earning. 3. Di

dalam

kehidupan

alangkah

baiknya

apabila

kita

menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam B. Saran Sejalan dengan simpulan di atas, kami merumuskan saran sebagai berikut. 1. Dalam bisnis aspek yang harus kita lakukan salah satunya adalah jujur dan menerapkan kaidah-kaidah etika bisnis dalam islam. 2. Dalam melakukan transaksi apapun harus ada etikanya. 3. Menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam, dalam kehidupan kita sehari-hari.

16

DAFTAR PUSTAKA Badroen, F. et al (2006). Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Kencana Majid, F (1996). Etika Dalam islam. Jakarta: Pustaka Pela

17