Materi 1 - Kebijakan K3 Nasional 6h5l2i

 

  

K3 sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai dari semua pihak. Tingkat kepedulian masyarakat khususnya masyarakat industri terhadap K3 relatif masih rendah Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatif rendah Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakin meningkat Isu HAM, K3 dan lingkungan yang terkait dgn perlindungan K3 saat ini dimanfaatkan sbg alasan pembatasan atau persaingan untuk produk

A.

OBJEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1. PERUSAHAAN ( UU NO. 7 TAHUN 1981) : 265.209 PERUSAHAAN ( PERMENAKERTRANS NO. 09/2005) - Perusahaan Besar > 50 orang : 17.128 (7,78%) - Perusahaan Sedang 25 s.d. 49 orang : 41.009 (18,64%) - Perusahaan Kecil < 25 orang : 165.001 (75,01%) 2. PEKERJA : 108,207 JUTA 114,02 JUTA - LAKI –LAKI : 67,462 JUTA - PEREMPUAN : 40,745 JUTA 3. SELURUH PERALATAN DAN ALAT PRODUKSI YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PRODUKSI, ANTARA LAIN PERKAKAS KERJA, MESIN, PESAWAT, INSTALASI DAN BAHAN –BAHAN BERBAHAYA SERTA BERACUN.

(Angkatan Kerja : 121, 19 juta (12119), yang bekerja 114,02 juta, penganggur 11,9 Juta

B. PERSONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1. JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN :1.776 ORANG 2. KUALIFIKASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - PENGAWAS UMUM : 1.415 ORANG - PENGAWAS SPESIALIS : 361 ORANG - PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) : 345 ORANG C. ORGANISASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 1. JUMLAH DISNAKER DI KAB./KOTA : 506 KAB./KOTA 2. PENYEBARAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - DISNAKER YG MEMILIKI PENGAWAS : 304 DINAS - DISNAKER YG BELUM MEMILIKI PENGAWAS : 202 DINAS Saat ini seluruhnya beralih di Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 ttg pemerintahan Daerah RATIO KEBUTUHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN “1 ORANG PENGAWAS IDEALNYA MENGAWASI 5 PERUSAHAAN DALAM SATU BULAN ATAU 60 KALI PEMERIKSAAN SETAHUN”

II. Kondisi

Lanjutan

• Data kecelakaan kerja di Indonesia (2016) : 101.367 kasus, 2.382 org meninggal dunia( BPJS Ketenagakerjaan) • Jumlah tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan : 21.591 Prshn tenaga kerja :16,3 Juta • Berita Acara Penyidikan (BAP) : 100 BAP • Provinsi • Provinsi • Provinsi • Provinsi

Jatim Sumatera Utara DKI Jakarta Sumetera Selatan

: 40 BAP : 30 BAP ( 1 Putusan ) : 18 BAP : 2 BAP ( 1 putusan)

A. Obyek Pengawasan 1.

Peralatan A.Pesawat Tenaga dan Produksi ⊙ Penggerak mula(perlengkapan transmisi tenaga mekanik. ⊙ Mesin produksi ⊙ Mesin pekakas kerja ⊙ Dapur B.Pesawat Angkat dan Angkut ⊙ Peralatan Angkat ⊙ Pita transport ⊙ Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan ⊙ Alat angkutan jalan ril

2. Pesawat Uap dan Bejana Tekan a. Pesawat uap ▷ Ketel Uap ▷ Pesawat Uap Selain Ketel Uap √ Pemanas Air √ Penguap √ Bejana Uap √ Pengering Uap √ Mesin/Turbin Uap b. Pesawat Cairan Panas c. Bejana Tekan √ Botol Baja √ Bejana Transport √ Bejana Penyimpanan √ Pesawat Pendingin d. Bejana Penimbun e. Instalasi pipa √ Pipa Uap √ Pipa air pengisi/buang √ Pipa gas, dll

3. Listrik - Instalasi Listrik - Lift - Instalasi Penyalur Petir 4. Sarana Penanggulangan

Kebakaran √ Alat pemadan api ringan √ Springkler √ Hidrant √ Smoke detector.

5. Pekerjaan Konstruksi Bangunan √ Gedung √ Air √ Transportasi

B. Obyek Pembinaan 1. Lembaga K3

Perusahaan Jasa K3 (PJK3) Jasa Konsultan Jasa Fabrikan, Pemeliharaan, Reparasi & Instalasi Teknik K3 Jasa Pemeriksaan & Pengujian dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja Jasa Audit K3 Jasa Pembinaan K3

Jasa Riksa Uji Teknik         

Pes. Uap dan Bejana Tekan Listrik Penyalur petir & Peralatan Elektronit Lift Instalasi Proteksi Kebakaran Konstruksi Bangunan Pesawat Angkat & Angkut Pesawat Tenaga & Produksi DT & NDT

Jasa Riksa – Uji dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja √ Kesehatan Tenaga Kerja √Lingkungan

2. Personil K3 • • • • • • •

Operator Juru Las Petugas peran kebakaran Anggota regu penanggulangan kebakaran Koordinator unit penanggulangan kebakaran Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja Ahli K3 umum ( ahli keselamatan kerja & ahli kesehatan kerja) dan spesialis.

1. Masyarakat Mendorong Pelaksanaan K3 Di Masyarakat

     

Meningkatnya Pemahaman Arti Pentingnya K3 K3 Menjadi Kebutuhan Masyarakat

PJK3 Organisasi Profesi Assosiasi Perguruan Tinggi Pemerintah Pusat & Daerah DK3N / W / K

Kepedulian setiap individu maupun kelompok terhadap K3 meningkat

Terciptanya Pelaksanaan K3 di Rumah Tangga, Lingkungan Masyarakat dan Perusahaan/ Tempat Kerja

2. Perusahaan Mendorong Terlaksananya K3 Mandiri disetiap Perusahaan Meningkatnya Kepatuhan Pengusaha/ Pengurus & Tenaga Kerja, dalam Pelaksanaan Ketentuan dan Standar K3

      

P2K3 Ahli K3 Dokter Perusahaan & Pemeriksa Kesehatan Operator Teknisi Petugas Paramedis Tingkat kecelakaan & PAK dapat ditekan bahkan dihilangkan Terciptanya Ketenangan Kerja dan Perlindungan K3

Tercapainya Peningkatan Efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta ketenangan berusaha

3. Sinergitas / Koneksitas Indonesia Berbudaya K3 • Budaya K3 • Kebiasaan Melaksanakan K3 •Berperilaku K3  Pelaksanaan K3 di perusahaan  Pelaksanaan K3 di masyarakat Peraturan & Standar • Lembaga •SDM

Pembinaan K3 Biaya

Pengawasan K3

• Metode • Tatalaksana

VISI KEMENAKER KEMANDIRIAN MASYARAKAT INDONESIA BERBUDAYA K3 TAHUN 2020

Tahun 2015 - 2019

VISI Terwujudnya masyarakat industri yang selamat, sehat dan produktif

MISI 1. 2. 3.

4. 5.

Menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurunkan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Mengurangi pekerja anak Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan Meningkatkan kepersertaan dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja Meningkatkan kualitas kondisi lingkungan kerja

1. 2. 3.

4. 5.

Menyusun dan meningkatkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Meningkatkan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan kerja ; Meningkatkan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja; Meningkatkan Jejaring kerja dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihak-pihak terkait 19

1. 2. 3.

4.

5.

Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, pedoman dan kriteria; Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas di bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja; Peningkatan kuantitas dan kualitas Ahli K3, dokter, personil, petugas, teknisi, operator di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ; Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja bagi pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat; Peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan/ lembaga/ badan bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan kerja; 20

6. 7. 8. 9.

10.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembinaan, pemeriksaan dan pengujian K3; Peningkatan pembinaan dan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja; Peningkatan penilaian dan pemberian penghargaan Keselamatan dan kesehatan kerja; Peningkatan kerjasama dengan instansi, institusi, lembaga, asosiasi dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan kesehatan kerja; Peningkatan kerja sama dengan instansi, institusi,lembaga K3 di tingkat nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. 21

DANA DEKONSENTRASI BIDANG K3 UNTUK PROVINSI

1) PEMERIKSAAN DAN PENEGAKAN HUKUM NORMA KETENAGAKERJAAN. 2) PEMERIKSAAN KASUS KECELAKAAN KERJA & PAK DAN/ATAU ANALISA POTENSI KECELAKAAN KERJA DAN PAK.

1. Manfaat • Bagi Masyarakat: 1. Menumbuhkembangkan pengetahuan, pengertian, kesadaran dan kepedulian mengenai K3; 2. Menjadi perilaku dalam hidup masyarakat dan mulai di tanamkan pada keluarga; 3. Masyarakat hidup sehat dan disiplin.

• Bagi Tenaga Kerja: 1. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mengenai K3; 2. Meningkatkan kinerja tenaga kerja dan bekerja setelah yakin akan jaminan perlindungan K3; 3. Meningkatkan kesadaran berperilaku K3 dan disiplin.

• Bagi Perusahaan: 1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3 2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3 3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3 4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan 5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan

Lanjutan



Bagi Pemerintah: 1. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional; 2. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan; 3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional.

2. Prinsip-prinsip a. b. c.

Semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat di cegah; K3 merupakan bagian integral dari budaya, nilai dan operasi perusahaan; K3 merupakan bagian integral dari perilaku, tanggung jawab dan peran setiap tenaga kerja;

Lanjutan

d. Manajemen harus menetapkan arah, menyiapkan dan menjamin sepenuhnya dalam pelaksanaan K3; e. Setiap tenaga kerja harus mempunyai rasa memiliki atas kelangsungan operasi perusahaan; f. Setiap tenaga kerja harus dapat memimpin, mengatur dirinya sendiri dan mengoreksi satu sama lain; g. Semua potensi bahaya harus di identifikasi dan dikendalikan;

Lanjutan

h. Semua kekurangan harus dilakukan koreksi; i. Akuntabilitas K3 harus ditetapkan, kinerja di ukur dan di ketahui; j. K3 merupakan “Good for Business

Success”, Vitality and sustainability.

1. Peran Masyarakat 

Mengimplementasikan K3 dalam Kehidupan sehari-hari.

2. Peran Tenaga Kerja Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja aman;  Mengembangkan pengetahuan bidang K3;  Memberikan masukan pada pihak manajemen dalam rangka merencanakan program K3 di tempat kerja;  Mengimplementasikan K3 di tempat kerja;  Mengembangkan pelaksanaan K3;  Meningkatkan kesadaran dan perilaku K3. 

3. Peran Manajemen Di awali dengan adanya komitmen pihak manajemen  Penetapan kebijakan K3  Pembentukan organisasi K3 yang bertanggung jawab menangani permasalahan K3  Mendorong aktivitas P2K3 

Lanjutan

Penyebarluasan kebijakan K3  Seluruh Manajemen harus mendukung program K3  Pengenalan dan penilaian sumber bahaya  Penentuan jenis proteksi yang diperlukan berdasarkan resiko  Perencanaan preventif maintenance  Penyiapan dan penggunaan SOP 

Lanjutan

Pemilihan dan penempatan karyawan (pekerja)  Diklat  Motivasi  Investigasi  Review atas keberhasilan dan atau kegagalan 

4. Peran Pemerintah Mendorong masyarakat atas ditaatinya perundangan dan standar dibidang K3;  Mendorong lembaga-lembaga K3 untuk berperan aktif dalam pelaksanaan K3  Mengembangkan Kebijakan K3. 