Konstitusi Ris Dan Uud Sementara 495a4l

“KONSTITUSI RIS DAN UUD SEMENTARA, TAHUN 1949-1950” A. Konstitusi republik indonesia serikat 1949 (RIS) 1. Latar belakang dan proses terjadinya konstitusi RIS. Sejak ditetapkan, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab bangsa indonesia masih terus berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan yang akan dirampasa kembali oleh belanda. Belanda berusaha terus untuk menghancurkan NKRI dengan cara melancarkan agresi militer I (1949) dan agresi militer II (1948). Adanya agresi militer belanda ini membuat indonesia dan belanda mengadakan perundingan linggar jati (10-15 september 1946) dan perundingan renville (17 januari 1948). Perjuangan bangsa indonesia tidak akan pernah mati demi mempertahankan kemerdekaan. Indonesia terus menekan dan melancarkan serangan 1 maret 1948 terhadap belanda. Akibatnya, indonesia dan belanda harus melakukan perundingan lagi yang disebut konferensi meja bundar (KMB) di den haag, belanda. KMB menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya:  Belanda akan mengakui kedaulatan RIS pada akhir bulan desember 1949.  Penyelesaian irian barat akan diselesaikan satu tahun kemudian setelah adanya pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 september 1949, belanda mengakui kedaulatan negara RIS. Sejak saat itulah berdiri negara RIS dengan menggunakan konstitusi republik indonesia serikat 1949. Wilayah RIS meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Adapun UUD 1945 hanya berlaku di dalam wilayah republik Indonesia (bagian RIS) yang beribu kota di Yogyakarta. 2. Sistematika dan Isi pokok Konstitusi RIS  Sistematika Konstitusi RIS terdiri dari : Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea. Di dalamnya tercantum dasar negara pancasila.  Batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Konstitusi RIS bersifat sementara. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 186 yang berbunyi “Konstituante (sidang pembuat konstitusi), bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini”. 3. Implikasi Konstitusi RIS terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan. Berlakunya konstitusi RIS 1949 membuat bentuk negara indonesia menjadi negara ferderasi atau srikat. Negara ferderasi atau serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang merdeka dan berdaulat kemudian negara-negara tersebut menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja. Konstitusi RIS pasal I ayat (I), berbunyi: “republik indonesia serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”. Berdasarkan

pasal tersebut jelaslah bahwa semenjak berlakunya konstitusi RIS 1949 ini adalah negara federasi. Menurut ketentuan pasal II konstitusi RIS bahwa daerah RIS meliputi:  Republik indonesia (dengan daerah menurut status quo seperti dalam persetujuan perjanjian renville), negara indonesia timur, negara pasundan (termasuk distrik federal jakarta), negara jawa timur, negara madura, negara sumatra selatan, negara sumatra timur (status quo asahan selatan dan labuhan batu berhubungan dengan negara sumatra timur).  Satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri yaitu: jawa tengah, bangka, belitung, riau, kalimantan barat (daerah istimewa), dayak besar, daerah banjar, kalimantan tenggara dan kalimantan timur.  Daerah-daerah indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. Daerah yang ada pada poin a dan b merupakan negara-negara bagian yang mempunyai kemerdekaan menentukan nasib sendiri. Negara-negara bagian ini bersatu dalam ikatan federasi RIS berdasarkan konstitusi RIS 1949. 4. Perbedaan Pokok Antara UUD 1945 dengan Konstitusi RIS No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. b. c. d. e. f.

UUD 1945 Bentuk negara: Kesatuan Sisten pemerintahan : Presidensil Kedaulatan : Kedaulatan di tangtan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR Demokrasi : Demokrasi Pancasila Tidak dikenal senat melaiknkan utusan-utusan dari daerahdaerah dan golongan-golongan Alat-alat perlengkapan negara (tidak disebutkan secara khususa. dalam UUD 1945) b. MPR c. DPR d. Presiden e. BPK f. Mahkamah Agung Dewan Pertimbangan Agung

Kontitusi RIS 1949 Bentuk negara : Serikat / Federasi Sisitem Pemerintahan : Parlementer Kedaulatan : Kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintah bersamasama dengan DPR Demokrasi : Liberal Dikenal senat sebagai wakil daerahdaerah bagian Alat-alat perlengkapan negara RIS Presiden Menteri=menteri Senat DPR Makamah Agung Indonesia Dewan Pengawas Keuangan

B. UUD Sementara 1950 ( UUDS 1950 ) 1. Latar belakang dan proses terjadinya UUDS 1950 Terbentuk nya RIS tidak sejalan dengan keinginan para pendiri negara dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, pembentukan RIS di anggap sebagai bentukan Belanda sehingga beberapa negara bagian memutuskan bergabung kembali ke dalam NKRI.

Penggabungan negara-negara bagian tersebut berdasarkan UU darurat no 11 tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan dari wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 19 Mei 1950 RIS hanya terdiri dari 3 negara bagian yaitu: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Pada saat itu, keaadaan daerah-daerah tidak menetu, sukar untuk di atur dan di perintah. Hal itu membuat menurunnya kewibawaan pemerintahan RIS. Akhirnya, di lakukan perundingan antara pemerintah RIS (Termasuk atas nama Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur) dengan pemerintah RI yang bertujuan untuk kembali ke NKRI. Pada tanggal 19 Mei 1950 di tanda tangani persetujuan antara pemerintah RIS dengan pemerintah RI untuk kembali ke NKRI kemudian di bentuklah sebuah panitia bersama yang bertugas merancang UUDS NKRI. Panitia perancang UUDS di ketuai oleh Prof.DR.Soepomo sebagai wakil RIS dan MR.Abdul hakim sebagai wakil RI. Hasil kerja panitia bersama tersebut di serahkan kepada DPR, SENAT DAN KNIP. Akhirnya dengan sedikit perubahan, DPR, SENAT, dan KNIP meneriman rancangan hasil kerja panitia bersama tersebut menjadi UUDS 1950. Perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 didasarkan pada undang-undang federal No. 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara RIS menjadi UUD RI yang tertulis dalam lembaran Negara No. 56 tahun 1950. Naskah perubaha tersebut termuat dalam pasal I UU No. 7 tahun 1950. Berasarkan pasal II UU No. 7 tahun 1950, UUDS 1950 mulai berlaku tanggal 7 agustus 1950. Maka sejak saat itu susunan Negara federasi atau serikat berubah menjadi NKRI. 2.

Sistematik dan isi pokok UUDS 1950:

 Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea. Yang memuat dasar Negara pancasila.  BAB I. Negara republic Indonesia. Bagian 1. Bentuk Negara dan kedaulatan (1 pasal ) Bagian 2. Daerah Negara (1 pasal ) Bagian 3. Lambang dan bahasa Negara (2 pasal) Bagian 4. Kewarganegaraan dan penduduk Negara (2 pasal) Bagian 5. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia (28 pasal) Bagian 6. Asas-asas dasar (9 pasal)  BAB II alat dan perlengkapan Negara Bagian 1. Pemerintah (11 pasal) Bagian 2. DPR (22 pasal) Bagian 3. MA (2 pasal) Bagian 4. DPK (2 pasal)

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku kembali UUD 1945. Dengan demikian rumusan dan sistematika Pancasila tetap seperti yang tercantum dalam ‘Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat’. Untuk mewujudkan pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dibentuklah alat-alat perlengkapan Negara: a. Presiden dan Menteri-Menteri b. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) c. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) d. Dewan Pertimbangan Agung Sementara Pelaksanaan UUD 1945 periode ini semenjak Dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan kembali kepada UUD 1945, tetapi dalam praktek ketatanegaraan hingga tahun 1966 ternyata belum pernah melaksanakan jiwa dan ketentuan UUD 1945, terjadi beberapa penyimpangan, antara lain: 1. Pelaksanaan Demokrasi Terpempin, diman Presiden membentuk MPRS dan DPAS dengan Penpres Nomor 2 tahun 955 yang bertentangan dengan system pemerintahan Presidentil sebagaimana dalam UUD 1945 2. Penentuan masa jabatan presiden seumur hidup, hal ini bertentangan dengan pasal UUD yang menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. 3. Berdirinya Partai Komunis Indonesia yang berhaluan atheisme, dan adanya kudeta PKI dengan gerakan 30 September yang secra nyata akan membentuk Negara Komunis Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa amandemen UUD 1945 hanya dilakukan terhadap batang tubuh UUD 1945 tetapi tidak dilakukan terhadap pembukaan UUD 1945. Terdapat asumsi bahwa melakukan perubahan terhadap pembukaan UUD 1945 pada dasarnya akan mengubah Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1946. Karena pembukaan UUD 1945 hakikatnya adalah jiwa dan ruh Negara proklamasi, sementara dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.