Negara Dan Konstitusi Pkn 4g1qh

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Banyak masyarakat Indonesia sampai saat ini yang mengabaikan arti dari negara dan konstitusi. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui makna dari negara dan konstitusi tersebut. Golongan masyarakat yang demikian sepertinya kurang pemahaman pendidikan tentang negara dan konstitusi Indonesia. Terlebih di era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang negara dan konstitusi diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari dan memahami makna negara dan konstitusi yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Negara yaitu suatu tempat yang di dalamnya di diami oleh banyak orang yang mempunyai tujuan hidup yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, sedangkan konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah

dasar Negara. Pernyataan-pernyataan tersebutlah yang membuat penulis mengangkat permasalan tersebut ke dalam tema makalah ini yang berjudul ‘Negara dan Konsitusi Indonesia’. 1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dapat dirumuskan masalahmasalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Adapun yang akan dibahas dan menjadi rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan Negara? 2. Apa yang dimaksud dengan Konstitusi? 3. Apakah pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia?

1.3 TUJUAN Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan beberapa tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengertian negara 2. Untuk mengetahui pengertian konstitusi 3. Untuk mengetahui pengaruh konstitusi terhadap negara Indonesia BAB II

PEMBAHASAN 2.1. NEGARA 2.1.1. Pengertian Negara Secara historis pengertian Negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang Negara telah banyak di definisikan oleh para ahli filsuf Yunani Kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain: a) Pendapat Aristoteles (Schmandt, 2002), negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. b) Jean Bodin (Schmandt, 2002), negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. c) Riger Soltau, (Budiardjo, 2007; Agustino, 2007; Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007), negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. d) Robert M. Mac Iver (Soehino,1998;Agustino,2007), negara adalah asosiasa yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum diselenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memeksa. e) Miriam Budiardjo (2007), negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. f) Negara adalah suatu wilayah yang ditempati sekelompok manusia yang dipimpin oleh suatu pemerintahan yang berdaulat. 2.1.2. Teori Terjadinya Negara a) Teori Teokrasi Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah maha pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini Thomas Aquinas, Agustinus, FJ. Sthal, maupun Hegel.

b) Teori Organik Teori ini pertama kali diperkenalakan oleh Plato bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik, juga bukan orang yang tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. c) Teori Perjanjian Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu Negara karena adanya perjanjian masyarakat. d) Teori Kekuasaan Menurut teori kekuasan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan, selayaknya memegangg pucuk pemerintahan. e) Teori Kedaulatan Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan Negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat (negara).

2.1.3. Bentuk Negara a) Negara Kesatuan (unitaris) Negara kesatuan adalah Negara yang tersusun tunggal, Negara yang hanya berdiri satu Negara saja, tidak terdapat Negara dalam suatu Negara. Dalam pelaksanaan pemerintah derah di nrgara kesatuan dapat di laksanakan dengan dua alternative sistem, yaitu: 

Sistem desantralisasi, dimana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi)



Sistem sentralisasi: dimana segala sesuatu urusan dalam Negara tersebut langsung diatur an di urus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah.

b) Negara Serikat (federasi) Negara serikat adalah Negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian dari pada suatu Negara serkat. 2.1.4.

Negara Indonesia Berdasarkan berbagai teori terjadinya negara, kedaulatan Negara, serta bentuk dan

tujuan Negara, maka Negara Indoneia yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, dapat dijelaskan secara teoristis sebagai berikut: a) Lahirnya Negara Indonesia Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan RI bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita, membentuk masyarakat adil makmur, aman sentosa berlandaskan pancasila. Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hampir semua negara memiliki kesamaan, namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentuknya negara serta susunan negara, setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing. Demikian pula negara-negara lain di dunia tumbuh dan berkembang dengan ciri khas dan sejarahnya masing-masing. Demikian pula Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh karena, itu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat kebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, seperti masa kejayaan kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian datanglah bangsa asing

ke Indonesia maka bangsa Indonesia saat itu bertekad untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa, sebagai unsur pokok negara melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat), dan satu bahasa, sebagai bahasa pengikat dan komunikasi antar warga negara, dan dengan sendirinya setelah kemerdekaan kemudian dibentuklah suatu pemerintahan negara. Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Kita dapat mempelajari serta menelaah dokumen kenegaraan Indonesia, diantaranya adalah Pembukaan UUD 1945 terutama pada alenea satu sampai tiga yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Alinea I, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bengsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia yang sadar dan bangkit melawan penjajah, dan penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan oleh karena itu harus dihapuskan. Alinea ke II menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, alinea III menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religious yang kemudian pernyataan kemerdekaan. b) Kedaulatan Indonesia Pernyataan bangsa Indonesia terkait dengan kedaulatan Indonesia dapat diketahui dalam pembukaan UUD 1945 pada alenea empat. Adapun alinea IV, menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, pemerintahan negara Indonesia yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar negara, wilayah negara serta dasar filosofis negara yaitu Pancasila (Notonagoro, 1975). Ketentuan lain dapat dijumpai pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Amandemen, Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang0Undang dasar. Pasal ini dengan tegas menyebut, bahwa Kedaulatan Negara bersumber pada kedaulatan rakyat, dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang pelaksanannya dilakukaan berdasarkan Undang-Undang Dasar.. Dengan memperhatikan pasal tersebut maka, bangsa Indonesia menyatakan dirinya secara langsung dalam UUD 1945 bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, yang pelaksanaannya kembali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Disamping pengakuan kedaulatan rakyat, bangsa Indonesia juga dipengaruhi pada teori kedaulatan hukum, dimana dalam tujuan pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, sebagaimana

pernah dimuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen, menyatakan, Indonesia adalalah Negara hukum. c) Tujuan Negara Indonesia Tujuan bernegara bangsa Indonesia yang harus diwujutkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan pedamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari tujuan tersebut maka tujuan Negara Indonesia dipengaruhi oleh teori tyujuan Negara untyuk menunjukkan suatu ketertiban. Bila dilihat secara umum, bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, lebih menekankan pada terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia yang mampu bertindak atas dasr nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik perannya sebagai individu maupun dalam kehidupan social bangsa Indonesia. d) Bentuk Negara Indonesia Dilihat dari bentuk Negara, Indonesia termasuk pada Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Bentuk kesatuan tercantum pada Pasal UUD 1945, dengan system desentralisasi dimana daerah-daerah dalam wilayah Negara diberikan hak otonomi, dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan kota. Pembagian wilayah Negara seperti tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan. Istilah republic sebagai kelanjutan dari Negara kesatuaan yang berbentuk republic menunjuk pada system pemerintah Negara yang dipimpim oleh Presiden.

2.2 Konstitusionalisme Setiap Negara modern ini senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Dengan lain perkataan untuk menciptakan suatu tertib pemerintahan diperlukan perlakuan sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan (Hamilton, 1931:255). Gagasan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam suatu kehidupan umat manusia. Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukkan dan penggunaan mekanisme yang disebut dengan negara. Kuncinya adalah consensus general agreement. Jika kesepakatan iti runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang berkaitan, dan pada gilirannya dapat terjadi civil war atau perang sipil, atau dapat pula suatu revolusi. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern ini pada umumnya dipahami berdasar pada tiga elemen kesepakatan atau Konsensus, sebagai berikut: 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government). 2. Kesepakatan tentang the rule of low sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government). 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institusions and procedures). (Andrews 1968: 2) Kesepakatan pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan bahkan

melahirkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, pada suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita Negara) yang berfungsi sebagai philosofhiscegronslaag dan common platforms, di antara sesame warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Bagi bangsa Indonesia dasar filosofis yang dimaksud adalah dasar fisafat Negara pancasila. Lima prinsip dasar merupakan dasar filosofis bangsa negara tersebut adalah: 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima prinsip dasar filsafat negara tersebut merupakan dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita ideal dalam bernegara yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Meningkatkan atau memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hokum dan konstitusi. Kesepakatan ini sangat principal karena dalam setiap negara

harus ada keyakinan bersama bahwa dalam segala hal dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas rule of law. Dalam istilah The Rule of Low berbeda dengan istilah The Rule by Low. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (law) digambarkan hanya bersifat instrumentalis atau hanya sebagai alat sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia yaitu The Rule of Man by Law. Dalam pengertian demikian hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem uang puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang yang disebut konstitusi, baik itu dalam arti naskah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dari pengertian ini kita kenal istilah Constitusional State yang merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi modern. Oleh karena itu kesepakatan tentang sistem aturan sangat peting sehingga konstitusi tidak berguna karena ia sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati hanya bernilai sematik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan: 1. Bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan 2. Hubungan-hubungan antar organ Negara itu sama lain 3. Hubungan antara organ-organ Negara itu dengan warga Negara. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama. Kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharpkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan undang-undang dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Meskipun demikian harusnya konstitusi tidak disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi tatkala orde baru. Semua kesepakatan ini menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Atas dasar pengertian tersebut maka sebenarnya prinsip konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government. Dalam pengertian ini

konstitusimengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, hubungan antara lembaga pemerintahan dengan warga negara. Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya.

2.2.1. Konstitusi Indonesia a. Pengantar Dalam proses reformasi hukum dewasa ini sebagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu sendiri, amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut (mahfud, 1999:64). Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa orde lama dan orde baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden.karena latar belakang politik inilah maka masa orde baru berupaya untuk melestarikan UUD 1945 bahkan UUD 1945 seakan-akan bersifat keramat yang tidak dapat diganggu gugat. Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan “checks and balance” terutama terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu bagi Indonesia proses reformasi terhdap UUD 1945 adalah merupakan suatu keharusan, karena hal itu kan mengantrkan bagsa Indonesia kearah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaran

Amandemen pertama UUd 1945 dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945. yang kedua di lakukan pada tahun 2000, ketiga thun 2001, dan yang terakhir pada tahuhun 2002 dan disahkan pada tnggal 10 agustus 2002. b. Konstitusi Konstitusi dalam kosa kata bahasa Inggris constitutional, yang salah satu maknanya adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah sebuah aturan-aturan dasar dan ketentuanketentuan hukum yang di bentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah termasuk dasar hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Herman Heller membagi pengertian konstitusi dalam tiga cakupan, yaitu: 1. Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (mengandung arti politis dan sosiologis). 2. Konstitusi adalah suatu kaidah yang hidup dimasyarakat (mengandung arti hukum atau yuridis). 3. Konstitusi adalah kaidah yang ditulis dalam suatu naskah Undang-Undang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara. Sifat konstitusi ada dua macam, yakni 1. Flexibel (luwes) dan rigid (kaku). Bersifat rigid, karena untuk mengubah konstitusi perlu prosedur yang rumit. Sedang bersifat flexible, konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan jaman. Apabila diperlukan konstitusi tidak membutuhkan prosedur yang istimewa atau rumit. Perubahan itu cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. 2. Formil dan materiil Bersifat Formil berarti tertulis. Sedangkan bersifat Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. (sama dengan konstitusi dalam arti relatif). Konstitusi yang besifat kaku tidak dapat megikuti perkembangan zaman karena tidak

hanya memuat hal-hal pokok saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. UUD 1945 meskipun perubahannya membutuhkan prosedur istimewa, namun bersifat luwes karena memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok-pokok saja sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman. Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuaaan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian hak-hak warga Negara akan dilindungi. Fungsi dan kedudukan konstitusi antara lain: 1. Membatasi kekuasaan si pengusaha dan menjamin hak warga Negara. 2. Merupakan percerminan keadaan masyarakat dan Negara bersangkutan. 3. Memberi petunjuk dan arahan kemana Negara akan di bawa. 4. Dasar dan sumberhukum bagi peraturan perundangan di bawahnya. 5. Produk politik yang tertinggi bagi suatu bangsa dalam membentuk dan menjalankan Negara. Disamping pengertian UUD, di prgunakan juga istilah lain yaitu “konstitusi”. Istilah berasal dari bahasa inggris “constitution” atau dari bahasa belanda “constitutie”.terjamahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar,dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orangbelanda Dan jerman . yang dalam percakapan sehari –hari memakai kata “grondwet’ (grond:dasar, Wet= undang-undang) yang keduanya menunjukan naskah tertulis. Namun pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai Arti: 1. Lebih luas dari pada undang-undang dasar atau 2. Sama dengan pengertian undang-undang dasar.

Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian undang – undang dasar , karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Bagi Indonesia proses reformasi terhdap UUD 1945 adalah merupakan suatu keharusan, karena hal itu kan mengantrkan bagsa Indonesia kearah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaran Amandemen pertama UUd 1945 dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945.yang kedua di lakukan pada tahun 2000, ketiga tahun 2001,dan yang terakhir pada tahuhun 2002 dan disahkan pada tnggal 10 agustus 2002. Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Rebublik Indonesia Serikat bagi Undang-Undamg Dasar Republik Indonesia (Totopandoyo, 1981:25.26) Konstitusi hukum dasar ada dua, yakni hukum dasar tertulis dan yang tidak tertulis., 1. Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang dasar) konstitusi yang tertulis yakni Undang Undang Dasar. Hukum dasar meliputi dua macam yaitu,hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum tidak tertulis (convensi). Oleh karna itu sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Secara umum menurut E.C.S wade dalam bukunya Constitusional Law, undang – Undang dasar menurut sifat dan fungsi adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dalam penjelasan UUD 1945 di sebutkan bahwa undang-undang dasr 1945 bersifat singkat dan supel. Undang-undang dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasal lainyabhanya mencatat aturan peralihan dan aturan tambahan.Hal ini mengandung makna: (1) (2)

Telah cukup jikalau uandang-uandang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok. Sifatya yang supel (elastis) dimaksudkan bahwa kita senantia harus terus

berkembang,dinamis.

Menurut powahyono, seluruh kegiatan Negara dapat di kelompokan menjadi dua macam yaitu: (1)

Penyelenggaraan kehidupan Negara.

(2)

Penyelenggaraan kesejahteraan social.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka sifat-sifat Undang-undang dasar 1945 adalah sebagai berikut : (1)

Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif

yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun mengikat bagi setiap warga Negara. (2)

Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 bahwa UUD

1945 bersifat singkat dan supel,memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus di kembangakan sesuai dengan sesui dengan perkembangan jaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. (3)

Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus

di laksanakan secara konstitusional. (4)

Undang-undang dasar 1945 dalam tertip hukum Indonesia merupakan peraturan-

peraturan hukum positif tertinggi,di samping itu sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertip hukum Indonesia.

1. Hukum Dasar yang tidak tertulis (Convesional) Konstitusi tidak tertulis dikenal dengan nama Convesional. Convesional adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Salah satu contoh konvensi yang

berlaku di Indonesia adalah pelaksanaan pidato kenegaraan presiden menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus. Convensi ini mempunyai sifat-sifat sebgai berikut : (1)

Merupakan kebiasaan yang berulangkali

dan terpeelihara dalam praktek

penyelenggaraan Negara. (2)

Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan berjalan sejajar.

(3)

Di terima oleh seluruh rakyat.

(4)

Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang

tidak terdapat dalam Undang-undang dasar. Contoh-contoh Convensional antara lain sebagai berikut : (1)

Peangabilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

(2)

Pratek-praktek penyelenggaraan Negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak

tertulis antara lain : (a)

Pidato kenegaraan presiden republic Indonesia setiap tanggal 16 agustus di dalam

siding dewan parwakilan rakyat. (b)

Pidato presiden yang di ucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rencana

anggaran pendapatan dan belanja negara pada minggu pertama pada minggu bulan januari setiap tahunnya.

Ketiga hal tersebut dalam batinnya secara tidak langsung adalah merupakan realisasi dari undang –undang dasar (merupakan pelengkap).Namun perlu di garis bawahi bila mana convensi ingin di jadikan menjadikan rumusan yang bersifat tertulis , maka yang berwenabg adalah MPR, dan rumusannya buukanlah merupakan suatu hukum dasar melainkan tertuang dalam ketetapan MPR. Jadi konvensi bilamana dikehendaki untuk mrnjadi suatu aturan dasar yang tertulis , tidak secara otomatis setingkat dengan UUD melaikan sebagai suatu keterapan MPR.

c) Keberadaan dan Tujuan Konstitusi Menurut Mahfud MD (2002), secara umum konstitusi diartikan sebagai aturan dasar ketatanegaran yang setelah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat Rousseau, dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisikan pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraaan kekuasaan pemerintah negar. Dengan kata lain konstitusi sebenarnya tidak lain dari realisasi demokrasi dengan kesepakatan bahwa kebebasan penguasa ditentukan oleh pengusaha. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran atas konstitusi harus dipandang sebagai pelanggaran atas kontrak social. d) Konstitusi atau Undang-Undang Dasar di Indonesia Beberapa cara perubahan UUD atau konstitusi di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan UUD atau Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yaitu: 1. Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUd 1945 Proklamasi 2. Perubahan Konstitusi dalam Konstitusi republik Indonesia Serikat 3. Perubahan Undang-Undang Dassar dalam UUDS 4. Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 pada periode Orde lama dan Orde Baru 5. Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedudukan UUD sebagai hukum dasar tertulis merupakan sumber hukum setiap produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya. Pembukaan UUD 1945 Amandemen Pembukaan UUD 1945 Amandemen, tidak mengalami perubahan sebagaimana awalnya UUD 1945 ditetapkan. Dapat tidaknya Pembukaan UUD 1945 dilakukan perubahan terdapat dua pandangan. Menurut Notonegoro, Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental keberadaan Negara Republik Indonesia, Pembukaan merupakan suatu rangkaian

dengan proklamasi 17 agustus 1945, sehingga tidah boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Perubahan terhadap pembukan berarti pembukaan Negara Proklamasi, meski masih ada Negara Indonesia tetapi Negara terebut bukan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Pendapat lain dikemukakan oleh Mahfud MD (2000), bahwa semua hasil perbuatan manusia dapat d ubah, termasuk pembukaan UUd 1945. Semua itu sangat tergantung kepada dinamika masyarakat Indonesia. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh UUD ke dalam pasal-pasalnya. Empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah: 1. Pokok pikiran I cerminan sila ke tiga 2. Pokok pikiran II cerminan sila ke lima 3. Pokok pikiran III cerminan sila ke empat 4. Pokok pikiran IV cerminan sila ke satu dan ke dua. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002 Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen dibagi atas tujuh , secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem ini dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara. Walaupun tujuh pokok tersebut tidak lagi sebagai dasar yuridis, namun tetap mengalami perubahan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 setelah amandemen secara komparatif, sebagai berikut : 1. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechtstaat) Negara Indonesia berdasrkan atas hukum (Rechtstaat), bukan kekuasaan belaka (Machtsstaat) memiliki makna bahwa Negara, termasuk Pemerintah beserta Lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melakukan tindakan apapun harus dilandasi maupun dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (recht), harus berhadapan dengan kekuasaan (macht), sehingga akan tampak rumusannya dalam pasal-pasal. Tetapi juga harus sejalan

dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 lalu diwujudkan oleh cita-cita hukum (rechsidee) yang merupakan hukum dasar tidak tertulis. Pengertian Negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Juga dalam arti material, yaitu Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh bangsanya. Dengan landasan material tersebut, hendaknya setiap tindakan Negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan. Dua landasan tersebut adalah kegunaanya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtnaigheid). 1. Sistem Konstitusional Berdasarkan sifat ini pemerintah atas system konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas). Sehingga pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuanketentuan konstitusi, juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan sebagainya. Dengan landasan keduanyanya, maka dapat diciptakan system mekanisme hubungan dan hokum antar lembaga Negara, yang dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri dan juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional. 1. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat Sistem kekuasaan sebelum mengalami amandemen dinyatakan dalam penjelasan UndangUndang Dasar 1945 sebagai berikut: “Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungorgatan des willens des Statsvolkes). Majelis ini bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan GarisGaris Besar Haluan Negara, mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden), juga pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan majelis, dengan begitu Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis dan wajib menjalankan keputusankeputusan majelis. Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2). MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002, hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil

Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai masa jabatan atau jika melanggar suatu konstitusi. d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi Di samping MPR dan DPR. Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen , sebagai berikut : “Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan Presiden (Concentration of power responsibility upon the president) “. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertingggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat (UUD 1945 Pasal 6A ayat (1)). 1. Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR Menurut UUD 1945 sebelum amandemen menjelaskan : “Di samping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang (Gezetzgebung) pasal 5 ayat (1) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Staatsbergrooting) sesuai dengan pasal 23. 1. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak Bertanggungjawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sistem ini dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 maupun dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut : “ Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri Negara (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen). Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen 2002). 1. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas

Sistem ini dinyatakan secara tidak eksplisit dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002dan masih sesuai dengan penjelasan UUD 1945, sebagai berikut : Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (UUD 1945 hasil Amandemen 2002 pasal 6A ayat (1)). Dengan demikian dalam system kekuasaan kelembagaan Negara Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR bahkan sejajar dengan DPR dan MPR. Hanya jikalau Presiden melanggar Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar, maka DPR dapat melakukan Impeachment. 4. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum Menurut Penjelasan UUD 1945 , Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan sifat. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturanaturan yang ditentukan lebih dulu oleh alat-alat yang dikuasai untuk mengadakan aturanaturan itu. Ciri-ciri suatu Negara hukum : ü Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang menandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. ü Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. ü Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan secara aman dalam melaksanakannya. Sifat hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum memberikan pengayom agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara. Dalam era reformasi ini, bangsa Indonesia benarbenar akan mengembalikan peranan hokum, aparat penegak hokum bersama seluruh sistem peraturan perundang-undangan akan dikembalikan pada dasar-dasar Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen 2002 yang mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Adapun pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan Negara hukum, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional terutama rakyat, melalui penyusunan materi hokum yang bersumber pada Pancasila sebagai sumber filosofinya dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusinya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya.

BAB III PENUTUP Negara adalah suatu wilayah yang ditempati sekelompok manusia yang dipimpin oleh suatu pemerintahan yang berdaulat. Konstitusi adalah sebuah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang di bentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah termasuk dasar hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apakah pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia p

konstitusi terhadap Negara Indonesia sangatlah berpengaruh karena konstitusi merupakan suatu aturan – aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang di bentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah sehingga negara Indonesia tertata dan tidak terjadi penyelewengan dalam pemerintahan di Indonesia. Saran dengan mempelajari pengertian negara dan konstitusi, sehingga kita sebagai warga negara dapat memahami dan lebih mengenal negara Indonesia. DAFTAR PUSTAKA

Kaelan, Achmad Zubaidi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma. Bedjo, Zainul Akhyar. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Banjarmasin: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. WP Harsoyo, dkk. 1982. Pendidikan Moral Pancasila. Solo: Tiga Serangkai. Sukonto Bambang Priyo. 2009. Panduan Belajar Pendidikan Keawrganegaraan. Yogyakarta: Primagama.

1. 3. Teori dan Bentuk Negara v

Teori-teori Negara

ü Tiga teori pengertian negara yang dikemukakan Mr. Soepomo (dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945): a. Teori Individualisme Diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), J.J. Rousseau (17121778), Herbert Spencer (1820-1903), Harold J. Laski (1839-1950). Teori ini menganggap negara sebagai masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara setiap pribadi (individu) yang menjadi anggota masyarakat itu.Karena merupakan perjanjian antarpribadi, maka yang diutamakan dalam setiap kegiatan negara adalah kepentingan dan kebebasan pribadi sehingga kepentingan seluruh warga negara kurang diperhatikan. b. Teori Kelas (Golongan) Diajarkan oleh Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (1820-1895), V.I. Lenin (18701924). Teori ini menganggap negara sebagai alat dari suatu golongan atau kelas ekonomi kuat yang menindas golongan ekonomi lemah.Maka Karl Marx menganjurkan revolusi kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan balas menindas mereka.Baginya tiada tempat dalam negara untuk kepentingan pribadi.Teori ini mendasari komunisme yang dianut dalam bentuk diktatur proletariat. c. Teori Integralistik Diajarkan oleh Benedictus de Spinoza (1632-1677), Adam Muller (1799-1829), Friedrich Hegel (1770-1831). Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang integral: semua anggota masyarakat merupakan bagian dari persatuan organis. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan menjamin keselamatan hidup seluruh bangsa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. ü

Teori Ideologi Negara 1. Fasisme Menurut teori fasisme, tujuan negara adalah imperium dunia. 2. Individualisme Menurut teori individualisme bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan warga negaranya.

3. Sosialisme Menurut teori sosialisme negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 4. Integralistik Menurut teori Integralistik, tujuan negara merupakan gabungan dari teori individualisme dan sosialisme. v

Bentuk-bentuk Negara

Bentuk Negara ada 2, yaitu: 1. Bentuk Negara Kesatuan adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah. Ciri-ciri : ü

Mempunyai 1 UUD

ü

Mempunyai 1 presiden

ü

Hanya pusat yang berhak membuat UU

Untuk memerintah daerah, dibagi 2 sistem, yaitu: ü

Sentralisasi, bila semua urusan diatur dan diurus pusat

ü Desentralisasi, pemda diberi kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi) 1. SERIKAT (Federasi) disebut gabungan, suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Kedaulatan tetap dipegang oleh pusat. Ciri-ciri : ü

Tiap negara bag punya 1 UUD, 1 lembaga legisltif

ü Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar dipegang pusat. ü Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan parlemen negara bagian. 1. 4. Fungsi dan Tujuan Negara v

Fungsi Negara ada 4, yaitu:

1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. 1. Fungsi Keadilan Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. 1. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. v

Tujuan Negara menurut ahli ada 4, yaitu: 1. Shang Yang

tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. 1. Nicolo Machiavelli tujuan negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar mencapai kehormatan, kebesaran, dan kesejahteraan bangsa. 1. Dante Allighieri tujuan negara adalah untuk mrnciptakan perdamaian dunia. 4. Immanuel Kant tujuan negara adalah untuk membentukdan memelihara hak dan kemerdekaan warga negara. 1. B. Sistem Konstitusi Negara Indonesia 2. 1. Pengertian Konstitusi Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk, yaitu membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu Negara. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar.

Dalam arti sempit Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (Loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara. Menurut EC Wade Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Sedangkan menurut Carl Schmitt dari mazhab politik adalah : 

Konstitusi dalam arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dalam wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dalam organisasi negara. Sehingga konstitusi menentukan segala norma.



Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yang sulit untuk diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang fondamental saja sehingga tidak absolut.



Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.



Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yang dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi relatif.

1. 2. Tingkat Konstitusi Herman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat: 

Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa . Pengertian Hukum menjadi sekunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering disebut political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat.



Konstitusi sebagai pengertian hukum , keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.



konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis.

1. 3. Sifat dan Fungsi Konstitusi 1. Sifat Konstitusi -

Formil dan materiil

Formil berarti tertulis.Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara.

-

Flexibel dan rigid.

Kalau rigid berarti kaku sulit untuk mengadakan perubahan. Sedang flexibel berarti elastic, diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang. -

Tertulis dan tidak tertulis 1. Fungsi Konstitusi 

Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme



Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah



Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organorgan kekuasaan negara.

1. 4. Konstitusi Negara Indonesia Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu Negara.Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amamdemennya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis.Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi.Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organic yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Sifat-sifat hukum tertulis antara lain : 1. Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun rakyat sebagai warga Negara. 2. Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan. 3. Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat control terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah. 4. Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman. Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan cirri-cirinya yaitu : 

Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara,



Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan.



Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam UndangUndang Dasar.



Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat.

1. 5. Sistem Pemerintahan Negara Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, dikenal tujuh kunci pokok system pemerintahan Negara yang dibagi dua kelompok yaitu system dasar dan system pelaksana. 1. Sistem Dasar Sistem dasar meliputi : -

Sistem Negara hukum

yaitu Negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaaan belaka (Machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -

Sistem Konstitusional.

Pemerintah berdasar atas system kontitusi (hukum dasar), tidak bersifat absulitisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi ketentuan-ketentuan konstitusi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional seperti GBHN dan UU. Dengan landasan kedua system itu, system Negara hukum dan system konstitusioanal, diciptakan system mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga Negara yang dapat menjamin terlaksananya system itu sendiri serta dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional. 1. Sistem Pelaksana Lembaga Negara yang tercantum dalam system pelaksana pemerintahan ada tiga lembaga Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. 1. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan rakyat Sebelum amandemen dirumuskan: Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tugas dan wewenang MPR adalah 

Menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.



Mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara



Memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis.

1. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR. Sebelum amandemen dirumuskan Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah majelis. Berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat .Maka logis bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Presiden disamping MPR dan DPR, dan Presiden bukan sebagai mandataris majelis. 1. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat Menurut sistem pemerintahan ini presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Akan tetapi presiden bekerja sama dengan dewan. Dalam pembuatan Undang-Undang, sesuai UUD 1945 hasil amandemen yaitu presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, dan rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. 1. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat. Sitem ini dijelaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut :presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung daripada dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. 1. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas Dalam sistem ini kedudukan dan peranan DPR adalah kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden tetapi DPR pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi sesuai dengan sistem ini maka kebijaksanaan atau tindakan Presiden dibatasi pula oleh adanya pengawasan yang efektif oleh DPR. 1. C. Politik dan Strategi Nasional 1. Konsepsi Politik Dan Strategi Politik dan strategi nasional meruapakan konsepsi operasional dari proses pencapaian citacita nasional, dengan bekal bersatu dalam bentuk nasionalisme Indonesia, tujuannya masyarakat adil dan makmur dengan sistem kedaulatan rakyat. v

Konsep Dasar Politik

Untuk memberikan pengertian kata politik, akan disampaikan terlebih dahulu berapa arti kata politik dari segi kepentingan penggunaannya, yaitu dalam arti kepentingan umum, dan dalam arti kebijaksanaan. 1. Politik sebagai kepentingan umum Politik dalam pengertian ini adalah medan atau arena tempat keseluruhan individu atau kelompok individu bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri. 1. Politik dalam arti kebijaksanaan Politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang dikehendaki.jadi dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya : -

Proses pertimbangan

-

Menjamin terlaksananya suatu usaha

-

Pencapaian cita-cita yang dikehendaki

Jadi politik dalam pengertian ini adalah tindakan dari satu individu atau suatu kelompok individu mengenai satu masalah atau keseluruhan masalah dari masyarakat atau negara. 1. Pengertian politik nasional Politik nasional adalah asas haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional. Politik nasional meliputi : Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyar indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan dakibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif antiimperalisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyar serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa. Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya dengan tidak mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat indonesia sebesar besarnya. Politik pertahanan keamanan, yang bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan.

v

Konsep Dasar Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani “strategia” yang diartikan “the art of the general” atau seninya orang panglima. Pengertian strategi secara ilmiah pertama kali dikemukakan oleh Karl von Clausewitz dari Prusia, Antoine Henri Jomini dari Swiss, dan kemudian oleh Liddle Hart dari Inggris, yang masing-masing memberi definisi sebagai berikut : 

Karl von Clausewitz (1780-1831) menyatakan bahwa “Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang, dan perang adalah lanjutan politik dengan cara lain”.



Antoine Henri Jomini (1779-1869) memberikan definisi strategis yang bersifat deskriptif yakni “strategi adalah seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi”.



Liddle Hart (1921-1953) seorang kapten cacat veteran yang menekuni sejarah perang secara global menyatakan bahwa “strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik.

Strategi pada dasarnya merupakan kerangka dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban yang optimal terhadap tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 1. Pengertian Strategi Nasional Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatankekuatan nasional (yaitu : ideologi politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer) dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. 1. Hubungan Strategi dan teknologi Strategi membutuhkan teknologi dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh politik, demikian juga bentuk teknologi dipengaruhi juga strategi yang dintentukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil penemuan teknologi diteliti untuk dapat diterapkan dalam konteks strategi, dan sebaliknya keinginan-keinginan strategi perlu dirumuskan untuk mendapatkan tanggapan dari teknologi. 2. Sistem Politik Dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebbijaksanaan umum untuk mencapai cita-cita nasional masyarakat adil dna makmur yang terkandung dalam alinea kedua, dan tujuan nasional keamanan dan kesejahteraan yang terkandung dalam alkinea keempat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945.sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. 

Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Tingkat penentu Kebijakan Puncak Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan UUD, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 samapai dengan 15 UUD 1945 . 1. Tingkat penentu kebijakan umum Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk: 1) Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ). 2) Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat 2) 3) Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ). 4)

Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden. 1. Tingkat Penentu kebijakan khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan.Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan dalam

bidang utama tersebut.Wewenang kebijakan khusu berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat diatasnya. 1. Tingkat penentuan Kebijakan Teknis Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak ditangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non departemen. Kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah : Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat didaerah terletak ditangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat didaerah yuridiksi masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. 3. Pelaksanaan Politik Nasional Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya telah mengalami masa-masa peralihan sebagai periode transisi, sekarang telah memasuki periode konstruksi. Tugas bangsa indonesia sekarang adalah untuk membangun suatu mekanisme yang dapat mengatur dinamika masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan cita-cita bangsa dalam kehidupan nasional. Strategi nasional merupakan bagian yang penting dalam proses pemantapan, sebab setiap mekanisme yang dibentuk, pada akhirnya diputuskan secara politis. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat terdapat serangkaian kebijaksanaan politik, dan dalam kerangka inilah penyelenggaraab fubgsi politik itu berlangsung. Hakikat Politik Nasional Politik nasional pada hakikatnya adalah sama dengan kebijaksanaan nasional, menjadi landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Kebjaksanaan nassional merupakan suatu manifestasi pencapaian tujuan nasional melalui rumusan-rumusan pokok yang dapat menjamin tercapainya tujuan nasional.Politik nasional merupakan pula konsepsi perjuangan dalam rangka mengisi cita-cita kemerdekaan yang mencerminkan aspirasi dan ideologi bangsa serta sikap kearah tindakan yang nyata. Cita-cita kemerdekaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke dua, yang identik dengan cita-cita nasional. Cita-cita nasional perlu mengalami proses penegasan atau konkretisasi yang dinamis lewat penjabatan yang terjadi dengan memproyeksikan cita-cita nasional itu secara bertahap. Proses penegasan cita-cita nasional itu secara berturut-turut harus dapat menentukan : 

Idaman Nasional sebagai hasil proyeksi Cita-cita Nasional dalam jangka panjang.



Tujuan Nasional sebagai hasil prakiraan Idaman Nasional dalam jangka sedang.



Sasaran Nasional sebagai hasil perhitungan Tujuan Nasional dalam jangka pendek.

Selain penegasan faktor Karsa menurut proyeksi berdasarkan tahapan jangka waktu, maka cita-cita, idaman, tujuan , dan sasaran nasional tersebut menurut keperluan dapat pula menjadi pangkal bagi penentuan arah menurut struktur organisasial, pembidangan fungsional, struktur program, pembagian kewilayahan atau kedarrahan dan lain sebagainya. Konsepsi politik nasional berdasarkan pola dan orientasi pada daya upaya untuk mengatur negara dengan sebaik-baiknya demi memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat banyak, sehingga konsepsi politik nasional berorientasi kepada pembangunan.Sehingga dapat dikatakan politik nasional adalah politik pembangunan. Perumusan Politik Nasional Perumusan politik nasional indonesia adalah dilakukan oelh presiden yang dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Menurut ketatanegaraan indonesia dengan prinsip Kabinet presidensial, maka politik nasional disusun oleh pemerintah bersama DPR. Politik nasional ini disusun berlandaskan ketetapan-ketetapan MPR.Ketetapan-ketetapan MPR merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945, yang sebagai jelmaan dari empat pokok pikiran pancaran dari pancasila.Dengan demikian politik nasional adalah berlandaskan pada ideologi pancasilam karena ideologi pancasila bersifat asasi sedang politik nasional merupakan pelaksanaan ideologi yang disesuaikan dengan ruang dan waktu.Dalam landasan tersebut telah ditentukan masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan dan cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Tugas yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 kepada setiap pemerintah Indonesia adlah pembangunan bangsa Indonesia yang mencakup : 

Perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Penertiban dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1. 4. Implementasi Politik Dan Strategi Nasional Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum: 1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang– undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi. 3. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

4. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. 5. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi : 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. 2. Mengembangkan prsaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat. 3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur undang–undang. 4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak–anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang– undang. 5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. 6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik : 1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.

2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945. 3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. 4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik. Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa. 3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. 4. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, indutri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam. 5. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya. 6. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : 1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. 3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. 4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang–undang. 5. Menerapkan indikator–indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan : 1. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan. 2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat. 3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. 4. D. Sistem Manajemen Nasional 5. 1. Pengertian SISMENNAS SISMENNAS merupakan suatu himpunan usaha nasional secara menyeluruh yang memadukan pengertian manajemen sebagai perilaku. Dengan kata lain bahwa SISMENNAS merupakan suatu system dimana managemen adalah merupakan faktor upaya yang mengunakan organisasi sebagai faktor sarana serta istrasi sebagai faktor karsa yang member arah dalam kebijaksanaan pemerintah.

istrasi meliputi bidang : a)

istrasi Negara

b)

istrasi Niaga

2. Unsur-unsur Manjemen Ketatanegaraan Meliputi hal- hal sebagai berikut : 

Negara

Sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturaan, dan pelayanaan yang diperlukan dalam ranga mewujutkan cita- cita bangsa. 

Bangsa Indonesia

Sebagai unsure pemilik Negara yang berperen menentukan system nilai ndan arah serta haluan negera sebagai landasan dan pedoman bagi penyelengraan fungsi Negara. 

Pemerintah

Sebagai Manager dan Penguasa dalam penyelengraan fungsi pemerintahan umum. 

Masyarakat

Sebagai unsure Penunjang dan Pemakai sebagai contributor, penerima, dan konsumen bagi hasil kegiatan penyelengraan fungsi pemerintahan. Secara structural unsure utama SISMENNAS tersusun atas empat tatanan : 

Tata Laksana Pemerintahan (TLP)



Tata istrasi Negara (TAN)



Tata Politik Nasional (TPN)



Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)

Secara prases SISMENNAS berpusat pada suatu rangkaian pengambilan keputusan yang berwenagan pada tatanan TAN dan TLR. Kata wewenang berarti bahwa keputusan itu bersifat mengikat dan dapat dipaksakan dengan sangsi- sangsi tertentu yang ditujukan pada masyarakat umum. 3. Fungsi SISMENNAS Fungsi pokok SISMENNAS adalah pemesyarakatan politik.Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan diarahkan pada penjaminan hak dan penerbitan kewajiban rakyat.Hak rakyat adalah berupa terpenuhinya berbagai kepentingan sedangkan kewajiban rakyat berupa

likutsertaan dan tangung jawab bagi terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik. Dalam prosesnya Arus Masuk terdapat 2 fungsi: a)

Fungsi Pengenalan Kepentingan

Untuk menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur Tata Kehidupan Masyarakat. b)

Fungsi Pemilihan Kepemimpinan

Untuk memberikan masukan tentang tersedianya orang- orang yang berkualitas guna menempati derbagai kedudukan dan jabatan tertentu yang menyelengarakan berbagai tugas dan prkerjaan dalam rangka TPKB. Tata Pengambilan Keputusan Berwenangan(TPKB) merupakan inti SISMENNAS yang meliputi fungsi : 1. Perencanaan, sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan. 2. Pengendalian, sebagai pengarahan, bimbingan dan koordinasi selama pelaksanaan. 3. Penilaian, untuk memperbandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelasaknaan selesai. Pada aspek Arus Keluar secara fungsional SISMENNAS untuk menghasilkan: F

Pembuatan Aturan(Rule Making)

A turan, norma, patokan dan pedoman sebagai cara yang singkat dalam kebijaksanaan umum. F

Penerapan Aturan

Penyelengaraan, penerapan, penegakan, atau pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam program berbagai kegiatan. F

Penghakiman Aturan

Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan penentuan kebijaksanaan umum dalam rangka pemeliharaan tertip hukum. BAB III KESIMPULAN Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa :

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta suatu negara mempunyai unsur dan sifat. Bentuk Negara ada 2 yaitu Negara Kesatuan dan Serikat( Federasi ) yang masing-masingnya mempunyai cirri-ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Konstutusi mempunyai pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuanketentuan dasar/ hukum dasar.Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara.Konstitusi memiliki sifat dan fungsi. Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya.Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia.Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya. Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar Negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama. BAB III KESIMPULAN Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa : Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta suatu negara mempunyai unsur dan sifat. Bentuk Negara ada 2 yaitu Negara Kesatuan dan Serikat( Federasi ) yang masing-masingnya mempunyai cirri-ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Konstutusi mempunyai pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuanketentuan dasar/ hukum dasar. Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara. Konstitusi memiliki sifat dan fungsi. Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya. Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang

sebagai dasar Negara Indonesia. Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya. Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar Negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama.

2.3. Konstitusi Indonesia Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu Negara. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amamdemennya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi. Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organik yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. 2.3.1.

Kedudukan UUD 1945

Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan secara garis besar cara kerja badan-badan pemerintahan tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Selain itu ada pula hukum dasar yang tidak tertulis yang sering disebut konvensi. Artinya kebiasaan politik dalam politik dalam ketatanegaraan yang tidak tertulis, adapun pelaksanaanya dapat diterima dan dibenarkan oleh rakyat, seperti presiden setiap tanggal 17 Agustus. Namun hukum dasar pada UUD hanyalah sebagian saja melainkan ada juga yang hukum yang tidak tertulis sebagaimana dijelaskan pada penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa: “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis ialah aturan-aturan tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.”

Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui kedudukan utama dari UndangUndang Dasar adalah sebagai hukum dasar dan bukanlah satu-satunya hukum dasar melainkan hanya sebagian hukum dasar, yakni hukum dasar yang tertulis. Di samping itu masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Sebagai hukum dasar, maka UUD 1945 merupakan sumber hukum. 2.3.2.

Fungsi UUD 1945

Sebagi Konstitusi tentulah UUD 1945 memiliki fungsi, bila dijabarkan fungsi UUD 1945 adalah sebagai berikut: -

Sebagai sumber hukum dalam tertib hukum, merupakan perundang-undangan

yang tertinggi.

-

-

Sebagai alat kontrol bagi hukum yang berada di bawahnya.

-

Sebagai pedoman yang memberi arah bangsa.

Sebagai kerangka dasar dalam pembagian dan penyelenggaraan pemerintah

negara.

Fungsi tersebut adalah suatu acuan dalam melakukan segala kehidupan berbangsa dan keseimbangan dalam berprilaku bila diterapkan dengan baik. 2.3.3.

Nilai-Nilai dalam UUD 1945

Selain sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: a.

Paham negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b.

Tujuan negara, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

c.

Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

d.

Negara berdasar adas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. e.

Menentang Penjajahan

f.

Mencita-citakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

Jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kandungan nilai-nilai yang sangat baik, mewakili cita-cita, identitas, dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus terus dipupuk agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme.

2.3.4. Sejarah UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 dirancang sejak 29 mei 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI ) yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat. Tugas utamanya adalah menyusun rancangan Undang-Undang sebagai salah satu persiapan Untuk membentuk negara yang merdeka, namun anggota lembaga ini sibuk mengusung ideoya masing-masing ketika membicarakan masalah Ideologi negara Akibatnya, pembahasan tentang rancangan UUD menjadi terbengkalai. Maka BPUPKI dalam sidang pertamanya membentuki panitia kecil untuk merumuskan UUD yang diberinama Panitia Sembilan 7. Dan pada tanggal 22 juni 1945 Panitia Sembilan ini berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukhodimah UUD yang kemudian diterima dalam siding II BPUPKI tanggal 11 Julu 1945. Setelah itu Ir. Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan UUD dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang. Sehingga UUD atau konstitusi Negara Indonesia ditetapkan oleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945, Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. . Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu Negara modern karena telah memiliki suatu system ketatanegaraan yaitu dalam UUD 1945. 1. Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949 Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Namun karena tidak sesuai dengan jati diri bangsa serta

mencuat issu disintegrasi, maka kemudian Indonesia berganti bentuk lagi menjadi Negara kesatuan Republik. 3. Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Perubahan bentuk Negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Mulai Pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi Indonesia berubah menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia. Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950. 4. Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966 Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan UndangUndang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya: 1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. 2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. 5. Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumber alam kita. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantaranya melalui sejumlah peraturan: 

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.



Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

6. Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999 Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. 7. Periode Pasca Remormasi (Amandemen) Setelah Reformasi banyak kalangan yang menginginkan dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Tujuan dilakukannya perubahan adalah untuk menambah sesuatu yang belum ada aturannya dalam konstitusi serta untuk merespon tuntutan zaman. Para pengamat politik berpandangan bahwa keberadaan UUD 1945 didesain oleh para pembuatnya bersifat sementara karena belum menentunya kondisi Negara pada saat itu. Selain itu Undang-Undang dasar 1945 juga telah diselengkan oleh pemerintah orde baru untuk melanggengkan Kekuasaanya.

Salah satu hal yang berubah dengan adanya amandemen adalah keberadaan lembaga Negara. Keberadaan lembaga ini cukup vital karena pada masa sebelumnya berbagai macam lembaga Negara dikendalikan oleh satu orang saja, yaitu Presiden. Meskipun secara formal terdapat aturan untuk memisahkan antara lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif namun karena ketiadaan aturan yang jelas, maka aturan tersebut dapat dimanipulasi. Oleh sebab itu setelah reformasi mencoba diperbarui agar lebih jelas pola pemisahannya serta memunggkinkan adanya control secara baik diantara berbagi macam lembaga Negara. Dengan adanya check and balances maka bisa mengurangi penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: 

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 oktober 1999 : Perubahan Pertama UUD “45



Sidang Umum MPR 2000, tanggal 7-18 Oktober 2000: Perubahan Kedua UUD “45



Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001: Perubahan Ketiga UUD “45



Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002: Perubahan Keempat UUD “45

2.4. Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis.Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi.Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organic yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Sifat-sifat hukum tertulis antara lain :

1. Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun rakyat sebagai warga Negara. 2.

Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus

dilaksanakan. 3. Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat control terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah. 4. Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman. Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan cirri-cirinya yaitu : 

Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara,



Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan.



Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-

Undang Dasar. 

Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat.

2.5. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 1 A (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, NKRI adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) tidak berdasar kekuasaan belaka (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan tanpa batas). Konsepsi negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum materiil atau negara hukum arti luas, yang berarti pemerintah berperan aktif membangunkesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan.Bukti Indonesia menggunakan konsep negara hukum materiil adalahsebagai berikut:

1)

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV

Yang berbunyi: “... memajukankesejhteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut elaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial ....” 2). Pasal 33 dan 34 UUD 1945

Menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Perwujudan Negara Hukum IndonesiaDi dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalamdalm lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada

peraturan

perundang-undangan

atau

berdasarkan

pada

legalitas.

Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum yakni sebagai berikut: 1. adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatanrakyat 2. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya haus berdasar atas hukum atau perundang-undangan 3. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 4. adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 5. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengauh eksekutif; 6. adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negarauntuk turt serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; 7. adanya sistem perekonomian yang menjamin pembagian yang meratasumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, perwujudan secara operasional dari konsep nagara hukum adalah konstitusi negara tersebut. Operasional dari konsep negara hukum di Indonesia dituangkan dalamkonstitusi negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar negarayang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum(legal order) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berabagiaturanpeundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945. BAB III KESIMPULAN Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya.Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang

sebagai dasar Negara Indonesia.Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya. Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar Negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama. Konstitusi adalah instrument wajib yang harus dimiliki oleh suatu Negara, tanpa Konstitusi Negara tidak akan berjalan dengan baik, karena arah dari erjalanan suatu Negara ditentukan oleh Konstitusi itu sendiri. Meskipun para ilmuan memiliki banyak definisi tentang Konstitusi namun, secara umum Konstitusi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu Negara baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia telah mengalami sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami pasang surut serta perubahan-peubahan, dari awal pembentukan hingga proses amandemen. Hal ini adalah agar terwujud suatu kesempurnaan yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Dan dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadikan bangsa kita menjadi lebih dewasa dan lebih bijak dalam proses berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA Bakry, Noor Ms. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Budiyanto. 2003.Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Erlangga. Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Inti Media Anonim . 2006. .http://yanel.wetpaint.com/page/Negara+dan+Konstitusi diakses 19 Oktober 2012.

3.2 KLASIFIKASI KONSTITUSI

Hampir semua negara memiliki konstitusi, namun antara negara satu dengan negara lainya tentu memiliki perbeadaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya.

Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution)

b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution). Konstitusi fleksibelitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri-ciri pokok:

- Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah .

- Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang- undang.

c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.

d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution).

Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.

e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

Dalam sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain:

1. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan.

2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih.

3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang meng¬ikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedau¬latan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh Wheare ” Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak termasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan Presidensial maupun pemerintahan Parlementer . Hal ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parlementer. Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran.

4.2 KONSTITUSI DI NEGARA INDONESIA

Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu Negara.Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amamdemennya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar

tidak tertulis.Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi.Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organic yang masingmasing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri.

Sifat-sifat hukum tertulis antara lain :

1. Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun rakyat sebagai warga Negara.

2. Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan.

3. Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat control terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah.

4. Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman.

Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan ciri-cirinya yaitu :

1. Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, 2. Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan. 3. Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam UndangUndang Dasar.

4. Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat.

A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, dikenal tujuh kunci pokok system pemerintahan Negara yang dibagi dua kelompok yaitu system dasar dan system pelaksana.

1. Sistem Dasar

Sistem dasar meliputi :

a. Sistem Negara hukum

yaitu Negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaaan belaka (Machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Sistem Konstitusional.

Pemerintah berdasar atas system kontitusi (hukum dasar), tidak bersifat absulitisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi ketentuan-ketentuan konstitusi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional seperti GBHN dan UU. Dengan landasan kedua system itu, system Negara hukum dan system konstitusioanal, diciptakan system mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga Negara yang dapat menjamin terlaksananya system itu sendiri serta dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional.

c. Sistem Pelaksana

Lembaga Negara yang tercantum dalam system pelaksana pemerintahan ada tiga lembaga Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan rakyat

Sebelum amandemen dirumuskan: Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Tugas dan wewenang MPR adalah

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. 2. Mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara 3. Memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR.

Sebelum amandemen dirumuskan Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah majelis. Berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat .Maka logis bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Presiden disamping MPR dan DPR, dan Presiden bukan sebagai mandataris majelis.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat

Menurut sistem pemerintahan ini presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Akan tetapi presiden bekerja sama dengan dewan. Dalam pembuatan Undang-Undang, sesuai UUD 1945 hasil amandemen yaitu presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, dan rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR.

f. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.

Sistem ini dijelaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut :presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung daripada dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden.

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Dalam sistem ini kedudukan dan peranan DPR adalah kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden tetapi DPR pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi sesuai dengan sistem ini maka kebijaksanaan atau tindakan Presiden dibatasi pula oleh adanya pengawasan yang efektif oleh DPR.

5.2 HUBUNGAN NEGARA DAN KONSTITUSI

Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

6.2 HUBUNGAN PANCASILA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);

2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);

3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.

3) Formell gesetz: Undang-Undang.

4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Penempatan pancasila sebagai suatu Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh Notonagoro. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan menempatkan pancasila sebagi Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi?

Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas. Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

7.2 PERUBAHAN DAN MACAM-MACAM PERUBAHAN KONSTITUSI

Dari segi tata bahasa kata Amandemen sama dengan amandement. Secara harfiah amandement dalam bahasa Indonesia berarti mengubah. Mengubah maupun perubahan berasal dari kata dasar ubah yang berarti lain atau beda. Mengubah mengandung arti menjadi lain sedang perubahan diartikan hal berubahnya sesuatu; pertukaran atau peralihan. Dapat kita jabarkan bahwa perubahan yang oleh John M Echlos dan Hasan Shadily juga disebut amandemen tidak saja berarti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam UUD, akan tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD yang sebelumnya tidak terdapat didalamnya.

Menurut KC Wheare konstitusi itu harus

bersifat kaku dalam aspek perubahan. Empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan Konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya adalah:

1.

Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara

serampangan dan dengan sadar (dikehendaki).

2.

Agar rakyat mendapat kesempatan untukmenyampaikan pandangannya sebelum

perubahan dilakukan.

3.

Agar kekuasaan Negara serikat dan kekuasaan Negara bagian tidak diubah semata-

mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri.

4.

Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama

atau kebudayaannya mendapat jaminan.

Apabila kita amati mengenai system pembaharuan konstitusi di berbagai Negara , terdapat dua system yang berkembang yaitu renewel (pembaharuan) dan Amandement (perubahan). System renewel adalah bila suatu konstitusi dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan) maka yang berlaku adalah konstitusi baru secara keseluruhan. System ini dianut di Negara-negara Eropa Kontinental. System Amandement adalah bila suatu konstitusi yang asli tetap berlaku sedang hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusi asli. Sistem ini dianut di Negara-negara Anglo Saxon.

Factor utama yang menentukan pembaharuan UUD adalah berbagai pembaharuan keadaan di masyarakat. Dorongan demokrasi, pelaksanaan paham Negara kesejahteraan (welfare state), perubahan pola dan system ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kekuatan (forces) pendorong pembaharuan UUD. Demikian pula dengan peranan UUD itu sendiri. Hanya masyarakat yang berkendak dan mempunyai tradisi menghormati dan menjunjung tinggi UUD yang akan menentukan UUD dijalankan sebagaimana semestinya.

Menurut KC Wheare, perubahan UUD yang timbul akibat dorongan kekuatan (forces) dapat berbentuk:

1.

Kekuatan tertentu dapat melahirkan perubahan keadaan tanpa mengakibatkan

perubahan bunyi tertulis dalam UUD. Yang terjadi adalah pembaharuan makna. Suatu ketentuan UUD diberi makna baru tanpa mengubah bunyinya.

2.

Kekuatan kekuatan yang melahirkan keadaan baru itu mendorong perubahan atas

ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal, putusan hakim, hukum adat maupun konvensi.

Secara Yuridis, perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila dalam konstitusi tersebut telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang ditetapkan dalam konstitusi disebut perubahan secara formal (formal amandement). Disamping itu perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui cara tidak formal yaitu oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, penafsiran oleh pengadilan dan oleh kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan.

Menurut CF Strong ada empat macam cara prosedur perubahan konstitusi, yaitu :

1.

Melalui lembaga legislative biasa tetapi dibawah batasan tertentu.( By the

ordinary legislature, but under certain restrictions) Ada tiga cara yang diizinkan bagi lembaga legislative untuk melakukan amandemen konstitusi.

- Untuk mengubah konstitusi siding legislative harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah keseluruhan anggota lembaga legislative. Keputusan untuk mengubah konstitusi adalah sah bila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

- Untuk mengubah konstitusi, lembaga legislative harus dibubarkan lalu diselenggarakan Pemilu. Lembaga legislative yang baru ini yang kemudian melakukan amandemen konstitusi.

- Cara ini terjadi dan berlaku dalam system dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar harus mengadakan sidang gabungan. Sidang inilah yang berwenang mengubah konstitusi sesuai dengan syarat cara kesatu.

2.

Melalui rakyat lewat referendum. (By the people through a referendum)

Apabila ada kehehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga Negara yang berwenang m,engajukan usul perubahan kepada rakyat melalui referendum. Dalam referendum ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi

- Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada Negara federal.( By a majority of all units of a federal state). Cara ini berlaku pada Negara federal. Perubahan terhadap konstitusi ini harus dengan persetujuan sebagian besar Negara bagian. Usul perubahan konstitusi diajukan oleh Negara serikat tetapi keputusan akhir berada di tangan Negara bagian. Usul perubahan juga dapat diajukan oleh Negara bagian.

- Melalui konvensi istimewa.( By a special conventions)

Cara ini dapat dijalankan pada Negara kesatuan dan Negara serikat. Bila terdapat kehendak untuk mengubah UUD maka sesuai ketentuan yang berlaku dibentuklah suatu lembaga khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi.usul perubahan dapat berasal dari masing-masing lembaga kekuasaan dan dapat pula berasal dari lembaga khusus tersebut. Bila lembaga khusus tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai selesai dengan sendirinya dia bubar.

Pada dasarnya dua metode amandemen konstitusi yang paling banyak dilakukan di Negara-negara yang menggunakan konstitusi kaku: pertama dilakukan oleh lembaga legislative dengan batasan khusus dan yang kedua, dilakukan rakyat melalui referendum. Dua cara yang lain dilakukan pada Negara federal. Meski tidak universal dan konvensi istimewa umumnya hanya bersifat permisif (dapat dipakai siapa saja dan dimana saja). Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa konstitusi dari berbagai Negara dapat dikemukaka hal-hal yang diatur dalam konstitusi mengenai perubahan konstitusi, yaitu:

1. Usul inisiatif perubahan konstitusi.

2. Syarat penerimaan atau penolakan usul tersebut menjadi agenda resmi bagi lembaga pengubah konstitusi.

3.Pengesahan rancangan perubahan konstitusi.

4.Pengumuman resmi pemberlakuan hasil perubahan konstitusi.

5.Pembatasan tentang hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusi.

6.hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau klausula khusus.

7.Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, seperti parlemen, Negara bagian bersama parlemen, lembaga khusus, rakyat melalui referendum.

8.2 CONTOH STUDI KASUS PADA KONSTITUSI DI INDONESIA

KESIMPULAN

KonstItusi mempunyai pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuanketentuan dasar/ hukum dasar.Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara. Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya. Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai tujuan dari suatu negara yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia.Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya. Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar Negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama.

1. v ü

Teori dan Bentuk Negara Teori-teori Negara Tiga teori pengertian negara yang dikemukakan Mr. Soepomo (dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945):

a. Teori Individualisme Diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), J.J. Rousseau (1712-1778), Herbert Spencer (1820-1903), Harold J. Laski (1839-1950). Teori ini menganggap negara sebagai masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara setiap pribadi (individu) yang menjadi anggota masyarakat itu.Karena merupakan perjanjian antarpribadi, maka yang

diutamakan dalam setiap kegiatan negara adalah kepentingan dan kebebasan pribadi sehingga kepentingan seluruh warga negara kurang diperhatikan. b. Teori Kelas (Golongan) Diajarkan oleh Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (1820-1895), V.I. Lenin (1870-1924). Teori ini menganggap negara sebagai alat dari suatu golongan atau kelas ekonomi kuat yang menindas golongan ekonomi lemah.Maka Karl Marx menganjurkan revolusi kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan balas menindas mereka.Baginya tiada tempat dalam negara untuk kepentingan pribadi.Teori ini mendasari komunisme yang dianut dalam bentuk diktatur proletariat. c. Teori Integralistik Diajarkan oleh Benedictus de Spinoza (1632-1677), Adam Muller (1799-1829), Friedrich Hegel (1770-1831). Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang integral: semua anggota masyarakat merupakan bagian dari persatuan organis. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan menjamin keselamatan hidup seluruh bangsa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. ü

Teori Ideologi Negara

1.

Fasisme Menurut teori fasisme, tujuan negara adalah imperium dunia.

2.

Individualisme Menurut teori individualisme bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan warga negaranya.

3.

Sosialisme Menurut teori sosialisme negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

4.

Integralistik Menurut teori Integralistik, tujuan negara merupakan gabungan dari teori individualisme dan sosialisme.

v

Bentuk-bentuk Negara

Bentuk Negara ada 2, yaitu: 1.

Bentuk Negara Kesatuan

adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah. Ciri-ciri : ü

Mempunyai 1 UUD

ü

Mempunyai 1 presiden

ü

Hanya pusat yang berhak membuat UU

Untuk memerintah daerah, dibagi 2 sistem, yaitu: ü

Sentralisasi, bila semua urusan diatur dan diurus pusat

ü

Desentralisasi, pemda diberi kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi)

1.

SERIKAT (Federasi)

disebut gabungan, suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Kedaulatan tetap dipegang oleh pusat.

Ciri-ciri : ü

Tiap negara bag punya 1 UUD, 1 lembaga legisltif

ü

Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar dipegang pusat.

ü

Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan parlemen negara

bagian. 1. v 1.

4. Fungsi dan Tujuan Negara Fungsi Negara ada 4, yaitu: Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. 1.

Fungsi Keadilan

Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. 1.

Fungsi Pengaturan dan Ketertiban

Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 1.

Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran

Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. v 1.

Tujuan Negara menurut ahli ada 4, yaitu: Shang Yang

tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. 1.

Nicolo Machiavelli

tujuan negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar mencapai kehormatan, kebesaran, dan kesejahteraan bangsa. 1.

Dante Allighieri

tujuan negara adalah untuk mrnciptakan perdamaian dunia. 4. Immanuel Kant tujuan negara adalah untuk membentukdan memelihara hak dan kemerdekaan warga negara. 1.

B. Sistem Konstitusi Negara Indonesia

2.

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk, yaitu membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu Negara. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Dalam arti sempit Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (Loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara. Menurut EC Wade Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.

Sedangkan menurut Carl Schmitt dari mazhab politik adalah : 

Konstitusi dalam arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dalam wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dalam organisasi negara.



Sehingga konstitusi menentukan segala norma. Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yang sulit untuk diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang



fondamental saja sehingga tidak absolut. Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.



Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yang dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi relatif.

1.

2. Tingkat Konstitusi

Herman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat: 

Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa . Pengertian Hukum menjadi sekunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering



disebut political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat. Konstitusi sebagai pengertian hukum , keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum



tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis.

1.

3. Sifat dan Fungsi Konstitusi 1.

-

Sifat Konstitusi Formil dan materiil

Formil berarti tertulis.Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. -

Flexibel dan rigid.

Kalau rigid berarti kaku sulit untuk mengadakan perubahan. Sedang flexibel berarti elastic, diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang. -

Tertulis dan tidak tertulis

1. 

Fungsi Konstitusi Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme



Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah



Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.

1.

4. Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu Negara.UndangUndang Dasar Negara Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amamdemennya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis.Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi.Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organic yang masingmasing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Sifat-sifat hukum tertulis antara lain : 1.

Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun rakyat sebagai warga Negara.

2.

Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan.

3.

Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat control terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah.

4.

Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman.

Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan cirricirinya yaitu : 

Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara,



Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan.

 

Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam UndangUndang Dasar. Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat.

1.

5. Sistem Pemerintahan Negara

Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, dikenal tujuh kunci pokok system pemerintahan Negara yang dibagi dua kelompok yaitu system dasar dan system pelaksana. 1.

Sistem Dasar

Sistem dasar meliputi : -

Sistem Negara hukum

yaitu Negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaaan belaka (Machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -

Sistem Konstitusional.

Pemerintah berdasar atas system kontitusi (hukum dasar), tidak bersifat absulitisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi ketentuan-ketentuan konstitusi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional seperti GBHN dan UU. Dengan landasan kedua system itu, system Negara hukum dan system konstitusioanal, diciptakan system mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga Negara yang dapat menjamin terlaksananya system itu sendiri serta dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional. 1.

Sistem Pelaksana

Lembaga Negara yang tercantum dalam system pelaksana pemerintahan ada tiga lembaga Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. 1.

Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan rakyat

Sebelum amandemen dirumuskan: Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tugas dan wewenang MPR adalah 

Menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.



Mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara



Memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis.

1.

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR.

Sebelum amandemen dirumuskan Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah majelis.

Berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat .Maka logis bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Presiden disamping MPR dan DPR, dan Presiden bukan sebagai mandataris majelis. 1.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat

Menurut sistem pemerintahan ini presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Akan tetapi presiden bekerja sama dengan dewan. Dalam pembuatan Undang-Undang, sesuai UUD 1945 hasil amandemen yaitu presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, dan rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. 1.

Menteri Negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.

Sitem ini dijelaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut :presiden mengangkat dan memberhentikan menterimenteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung daripada dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. 1.

Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Dalam sistem ini kedudukan dan peranan DPR adalah kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden tetapi DPR pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi sesuai dengan sistem ini maka kebijaksanaan atau tindakan Presiden dibatasi pula oleh adanya pengawasan yang efektif oleh DPR. 1.

C. Politik dan Strategi Nasional

1. Konsepsi Politik Dan Strategi Politik dan strategi nasional meruapakan konsepsi operasional dari proses pencapaian cita-cita nasional, dengan bekal bersatu dalam bentuk nasionalisme Indonesia, tujuannya masyarakat adil dan makmur dengan sistem kedaulatan rakyat. v

Konsep Dasar Politik

Untuk memberikan pengertian kata politik, akan disampaikan terlebih dahulu berapa arti kata politik dari segi kepentingan penggunaannya, yaitu dalam arti kepentingan umum, dan dalam arti kebijaksanaan. 1.

Politik sebagai kepentingan umum

Politik dalam pengertian ini adalah medan atau arena tempat keseluruhan individu atau kelompok individu bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri. 1.

Politik dalam arti kebijaksanaan

Politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang dikehendaki.jadi dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya : -

Proses pertimbangan

-

Menjamin terlaksananya suatu usaha

-

Pencapaian cita-cita yang dikehendaki

Jadi politik dalam pengertian ini adalah tindakan dari satu individu atau suatu kelompok individu mengenai satu masalah atau keseluruhan masalah dari masyarakat atau negara. 1.

Pengertian politik nasional

Politik nasional adalah asas haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional.

Politik nasional meliputi : -

Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat derajat

dan potensi rakyar indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan dakibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. -

Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif antiimperalisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan

manifestasi, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyar serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa. -

Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya dengan tidak mengisolasi diri, tetapi diarahkan

kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat indonesia sebesar besarnya. -

Politik pertahanan keamanan, yang bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta

perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. v

Konsep Dasar Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani “strategia” yang diartikan “the art of the general” atau seninya orang panglima. Pengertian strategi secara ilmiah pertama kali dikemukakan oleh Karl von Clausewitz dari Prusia, Antoine Henri Jomini dari Swiss, dan kemudian oleh Liddle Hart dari Inggris, yang masing-masing memberi definisi sebagai berikut : 

Karl von Clausewitz (1780-1831) menyatakan bahwa “Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang, dan perang adalah lanjutan



politik dengan cara lain”. Antoine Henri Jomini (1779-1869) memberikan definisi strategis yang bersifat deskriptif yakni “strategi adalah seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh



kawasan operasi”. Liddle Hart (1921-1953) seorang kapten cacat veteran yang menekuni sejarah perang secara global menyatakan bahwa “strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik.

Strategi pada dasarnya merupakan kerangka dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban yang optimal terhadap tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 1.

Pengertian Strategi Nasional

Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional (yaitu : ideologi politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer) dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. 1.

Hubungan Strategi dan teknologi

Strategi membutuhkan teknologi dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh politik, demikian juga bentuk teknologi dipengaruhi juga strategi yang dintentukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil penemuan teknologi diteliti untuk dapat diterapkan dalam konteks strategi, dan sebaliknya keinginankeinginan strategi perlu dirumuskan untuk mendapatkan tanggapan dari teknologi. 2. Sistem Politik Dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebbijaksanaan umum untuk mencapai cita-cita nasional masyarakat adil dna makmur yang terkandung dalam alinea kedua, dan tujuan nasional keamanan dan kesejahteraan yang terkandung dalam alkinea keempat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.



Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945.sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. 

Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Tingkat penentu Kebijakan Puncak -

Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup

penentuan UUD, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945. -

Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10

samapai dengan 15 UUD 1945 . 1.

Tingkat penentu kebijakan umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk: 1)

Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR

(UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ). 2)

Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya

berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat 2) 3)

Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang

wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ). 4) 1.

Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden. Tingkat Penentu kebijakan khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan.Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan dalam bidang utama tersebut.Wewenang kebijakan khusu berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat diatasnya. 1.

Tingkat penentuan Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak ditangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non departemen. Kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah : -

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat didaerah terletak ditangan gubernur

dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat didaerah yuridiksi masing-masing. -

Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

3. Pelaksanaan Politik Nasional Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya telah mengalami masa-masa peralihan sebagai periode transisi, sekarang telah memasuki periode konstruksi. Tugas bangsa indonesia sekarang adalah untuk membangun suatu mekanisme yang dapat mengatur dinamika masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan cita-cita bangsa dalam kehidupan nasional. Strategi nasional merupakan bagian yang penting dalam proses pemantapan, sebab setiap mekanisme yang dibentuk, pada akhirnya diputuskan secara politis. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat terdapat serangkaian kebijaksanaan politik, dan dalam kerangka inilah penyelenggaraab fubgsi politik itu berlangsung. Hakikat Politik Nasional Politik nasional pada hakikatnya adalah sama dengan kebijaksanaan nasional, menjadi landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Kebjaksanaan nassional merupakan suatu manifestasi pencapaian tujuan nasional melalui rumusan-rumusan pokok yang dapat menjamin tercapainya tujuan nasional.Politik nasional merupakan pula konsepsi perjuangan dalam rangka mengisi cita-cita kemerdekaan yang mencerminkan aspirasi dan ideologi bangsa serta sikap kearah tindakan yang nyata. Cita-cita kemerdekaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke dua, yang identik dengan cita-cita nasional. Cita-cita nasional perlu mengalami proses penegasan atau konkretisasi yang dinamis lewat penjabatan yang terjadi dengan memproyeksikan cita-cita nasional itu secara bertahap. Proses penegasan cita-cita nasional itu secara berturut-turut harus dapat menentukan : 

Idaman Nasional sebagai hasil proyeksi Cita-cita Nasional dalam jangka panjang.



Tujuan Nasional sebagai hasil prakiraan Idaman Nasional dalam jangka sedang.



Sasaran Nasional sebagai hasil perhitungan Tujuan Nasional dalam jangka pendek.

Selain penegasan faktor Karsa menurut proyeksi berdasarkan tahapan jangka waktu, maka cita-cita, idaman, tujuan , dan sasaran nasional tersebut menurut keperluan dapat pula menjadi pangkal bagi penentuan arah menurut struktur organisasial, pembidangan fungsional, struktur program, pembagian kewilayahan atau kedarrahan dan lain sebagainya. Konsepsi politik nasional berdasarkan pola dan orientasi pada daya upaya untuk mengatur negara dengan sebaik-baiknya demi memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat banyak, sehingga konsepsi politik nasional berorientasi kepada pembangunan.Sehingga dapat dikatakan politik nasional adalah politik pembangunan. Perumusan Politik Nasional Perumusan politik nasional indonesia adalah dilakukan oelh presiden yang dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Menurut ketatanegaraan indonesia dengan prinsip Kabinet presidensial, maka politik nasional disusun oleh pemerintah bersama DPR. Politik nasional ini disusun berlandaskan ketetapan-ketetapan MPR.Ketetapanketetapan MPR merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945, yang sebagai jelmaan dari empat pokok pikiran pancaran dari pancasila.Dengan demikian politik nasional adalah berlandaskan pada ideologi pancasilam karena ideologi pancasila bersifat asasi sedang politik nasional merupakan pelaksanaan ideologi yang disesuaikan dengan ruang dan waktu.Dalam landasan tersebut telah ditentukan masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan dan cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Tugas yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 kepada setiap pemerintah Indonesia adlah pembangunan bangsa Indonesia yang mencakup : 

Perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Penertiban dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1.

4. Implementasi Politik Dan Strategi Nasional

Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:

1.

Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

2.

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.

3.

Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

4.

Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

5.

Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi : 1.

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai– nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

2.

Mengembangkan prsaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat.

3.

Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur undang– undang.

4.

Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak–anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang–undang.

5.

Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

6.

Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.

Implementasi politik strategi nasional di bidang politik : 1.

Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.

2.

Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.

3.

Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu

pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. 4.

Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.

Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

3.

Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah.

4.

Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, indutri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

5.

Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya.

6.

Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : 1.

Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

2.

Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

3.

Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang.

4.

Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang–undang.

5.

Menerapkan indikator–indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan : 1.

Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.

2.

Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat.

3.

Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.

4.

D. Sistem Manajemen Nasional

5.

1. Pengertian SISMENNAS

SISMENNAS merupakan suatu himpunan usaha nasional secara menyeluruh yang memadukan pengertian manajemen sebagai perilaku. Dengan kata lain bahwa SISMENNAS merupakan suatu system dimana managemen adalah merupakan faktor upaya yang mengunakan organisasi sebagai faktor sarana serta istrasi sebagai faktor karsa yang member arah dalam kebijaksanaan pemerintah. istrasi meliputi bidang : a)

istrasi Negara

b)

istrasi Niaga

2. Unsur-unsur Manjemen Ketatanegaraan Meliputi hal- hal sebagai berikut : 

Negara

Sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturaan, dan pelayanaan yang diperlukan dalam ranga mewujutkan cita- cita bangsa. 

Bangsa Indonesia

Sebagai unsure pemilik Negara yang berperen menentukan system nilai ndan arah serta haluan negera sebagai landasan dan pedoman bagi penyelengraan fungsi Negara. 

Pemerintah

Sebagai Manager dan Penguasa dalam penyelengraan fungsi pemerintahan umum. 

Masyarakat

Sebagai unsure Penunjang dan Pemakai sebagai contributor, penerima, dan konsumen bagi hasil kegiatan penyelengraan fungsi pemerintahan. Secara structural unsure utama SISMENNAS tersusun atas empat tatanan : 

Tata Laksana Pemerintahan (TLP)



Tata istrasi Negara (TAN)



Tata Politik Nasional (TPN)



Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)

Secara prases SISMENNAS berpusat pada suatu rangkaian pengambilan keputusan yang berwenagan pada tatanan TAN dan TLR. Kata wewenang berarti bahwa keputusan itu bersifat mengikat dan dapat dipaksakan dengan sangsi- sangsi tertentu yang ditujukan pada masyarakat umum. 3. Fungsi SISMENNAS Fungsi pokok SISMENNAS adalah pemesyarakatan politik.Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan diarahkan pada penjaminan hak dan penerbitan kewajiban rakyat.Hak rakyat adalah berupa terpenuhinya

berbagai kepentingan sedangkan kewajiban rakyat berupa likutsertaan dan tangung jawab bagi terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik. Dalam prosesnya Arus Masuk terdapat 2 fungsi: a)

Fungsi Pengenalan Kepentingan

Untuk menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur Tata Kehidupan Masyarakat. b)

Fungsi Pemilihan Kepemimpinan

Untuk memberikan masukan tentang tersedianya orang- orang yang berkualitas guna menempati derbagai kedudukan dan jabatan tertentu yang menyelengarakan berbagai tugas dan prkerjaan dalam rangka TPKB. Tata Pengambilan Keputusan Berwenangan(TPKB) merupakan inti SISMENNAS yang meliputi fungsi : 1.

Perencanaan, sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan.

2.

Pengendalian, sebagai pengarahan, bimbingan dan koordinasi selama pelaksanaan.

3.

Penilaian, untuk memperbandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelasaknaan selesai.

Pada aspek Arus Keluar secara fungsional SISMENNAS untuk menghasilkan: F

Pembuatan Aturan(Rule Making)

A turan, norma, patokan dan pedoman sebagai cara yang singkat dalam kebijaksanaan umum. F

Penerapan Aturan

Penyelengaraan, penerapan, penegakan, atau pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam program berbagai kegiatan. F

Penghakiman Aturan

Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan penentuan kebijaksanaan umum dalam rangka pemeliharaan tertip hukum. BAB III

B. KONSTITUSI DI INDONESIA 1. Negara Indonesia adalah Negara Hukum Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka terbukti bahwa pemerintahan dan lembaga- lembaga lainnya dalam melaksanakan tidakantindakan apa pun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan

secara hukum. Disamping akan tampak dalam rumusannya dalam pasal- pasalnya, juga akan menjalankan pelaksanaan dari pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan oleh cita- cita hukum dan hukum dasar yang tertulis dengan landasan negara hukum setiap tindakan Negara haruslah mempertimbangkan

dua

kepentingan yaitu kegunaannya dan hukumnya, agar senantiasa setiap tindakan Negara selalu memenuhi dua kepentingan tersebut. Hukum Dasar Tertulis dan tidak Tertulis a.

Hukum Dasar Tertulis Dasar hukum tertulis adalah Undang- undang Dasar yang menurut sifat dang fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas- tugas pokok cara kerja badanbadan tersebut. Undang- undang Dasar bersifat singkat dan supel. Undang- undang Dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal- pasalnya hanya memuat aturan peralihan dan

1. 2. 3.

aturan tambahan. Hal ini mengandung makna: Telah cukup jika undang- undang dasar hanya memuat aturan- aturan pokok. Sifatnya yang supel. Memuat aturan- aturan, norma- norma serta ketentuan- ketentuan yang harus dilaksanakan

4.

secara konstitusional Undang- undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif tertinggi

b.

1. 2. 3. 4.

Hukum Dasar yang tidak Tertulis Aturan- aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis mempunyai sifat- sifat, yaitu: Merupakan kebiasaan berulang kali dalam penyelenggaraan Negara Tidak bertentangan dengan undang- undang dasar dan berjalan sejajar Diterima oleh seluruh rakyat Bersifat sebagai pelengkap

2. Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 hasil Amandemen 2002 Sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dilakukan amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam undang- undang dasar 1945. Sistem pemerintahan Negara Indonesia ini dibagi atas tujuh yang secara sistematis merupakan pertanggung jawaban kedaulatan rakyat oleh karena itusistem Negara ini dikenal dengan tujuh kunci pokok system pemerintahan, walaupun tujuh kunci pokok menurut penjelasan tidak lagi merupakan dasar yudiris, namun mengalami perubahan. C. HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN KONSTITUSI Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan

UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar Negara BAB III