Tugas Dari Keanggotaan Panitia Sembilan Yang Dibentuk Bpupki 235857

1. Sebutkan tugas panitia kecil pada masa akhir persidangan ?  

Bertanggung jawab penuh dalam pembentukan dasar negara. Memberikan usul-usul baik lisan maupun tulisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka.



Setelah mengusulkan,mereka juga menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka dari berbagai tokoh.



Setelah mereka mengusulkan dan menampung aspirasi-aspirasi tentang dasar negara,mereka juga harus menyusun sebuah naskah rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian oleh Mr.Muhammad Yamin diberi nama "Piagam Jakarta".

2. Jelaskan pengertian semangat ? 

Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Jadi, semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertidak. Seseorang yang memiliki semangat bagus, sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis.

3. Jelaskan Pengertian Nasionalisme ?

-

Pengertian Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan citacita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.

4. Jelaskan Faktor pembentuk nasionalisme ?

-

Faktor-Faktor Pemersatu dan Pembentuk Nasionalisme Bangsa Indonesia

Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beragam etnis tentu tak mudah membentuk persatuan bangsa hingga melahirkan sebuah negara merdeka bernama Indonesia. Sebelum menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia melalui serangkaian sejarah kelam dijajah oleh beberapa bangsa lain, dengan yang terlama yaitu Belanda. Ketika menjajah Indonesia, Belanda menerapkan garis-garis batas wilayah pengawasan politis untuk mempermudah mereka dalam mengawasi Hindia Timur kala itu. Garis-garis batas politis cenderung menentukan kesadaran nasional (Kahin, 1995 : 49). Kesadaran nasional tersebut terbentuk akibat sikap pemerintah Belanda yang menggalang orangorang dengan berbagai bahasa dan berbagai kebudayaan tersebut ke dalam suatu kesatuan politik (Kahin, 1995 : 49). Dari kesatuan politik yang ada kemudian lahirlah rasa patriotisme daerah

yang kemudian berkembang menjadi patriotisme sebagai bangsa yang satu sehingga kesadaran nasional pun tercipta. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa diperlukan suatu “moment” khusus yang mempersatukan bangsa dengan latar belakang yang berbeda, yang belum bersatu karena masih bersifat kedaerahan.

Selain pembentukan garis-garis batas politik, George Mc. Turnan Kahin (1995 : 50) mengatakan bahwa ada faktor lain yang mempersatukan dan mengembangkan nasionalisme bangsa Indonesia seperti tingginya derajat homogenitas agama yang memberikan rasa solidaritas. Selain itu juga terdapat faktor lain yaitu terbentuknya Volksraad sebagai Majelis Perwakilan Rakyat tertinggi kala itu yang menjadi sarana bagi kaum nasionalis Indonesia untuk mendidik kaum yang dapat membaca sebagai sasaran moderat dari pergerakan kebangsaan (Kahin, 1995 : 53). Volksraad menjadi wadah bagi kaum nasionalis untuk membentuk kader-kader pergerakan bangsa. Faktor selanjutnya adalah adanya gerakan dari kaum tani untuk memprotes penambahan beban pajak oleh Belanda terhadap para petani yang semakin memberatkan perekonomian petani. Selain faktor-faktor internal dari bangsa Indonesia juga terdapat faktor-faktor eksternal seperti kemenangan Jepang atas Rusia dan juga perkembangan media-media massa dan fasilitas-fasilitas transportasi kala itu (Kahin, 1995 : 54).

Rangkaian faktor tersebut sebenarnya tak cukup akurat menjawab kapan dimulainya nasionalisme Indonesia dan bagaimana fenomenanya. Meskipun demikian faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya perkembangan gagasan untuk membentuk pemerintahan sendiri yang lepas dari jajahan. Perkembangan gagasan pemerintahan sendiri tersebut dipercepat oleh peristiwaperistiwa yang terjadi setelah perang dunia pertama (Vlekke, 1961 : 383). Bangkitnya kesadaran nasional di kalangan orang Indonesia berhubungan erat dengan perubahan yang terjadi di Asia setelah 1900 (Vlekke, 1961 : 384). Salah satunya, Jepang yang menang atas Rusia membuat Indonesia sebagai bagian dari Asia merasa memiliki “kesempatan” untuk memperoleh kesamaan hak dengan penduduk Eropa yang berada di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa situasi politik internasional juga turut mempengaruhi perkembangan nasionalisme bangsa Indonesia.

Terbentuknya kesadaran nasional tak serta merta berjalan mulus, para imperialis memecah belah persatuan dengan menggunakan perbedaan-perbedaan etnis, agama maupun perbedaan lainnya merupakan halangan bagi kesadaran nasional dalam bersatu. (Hobsbawm 1990, 137). Hal ini menunjukkan adanya usaha dari penjajah untuk mencegah persatuan bangsa Indonesia. Bahkan secara tegas pemerintah Belanda tidak menolak mendiskusikan versi otonomi “Hindia Belanda” tapi sangat tidak setuju akan pembahasan apapun mengenai versi “Indonesia”, penggunaan kata Indonesia dilarang (Vlekke, 1961 : 411). Upaya pencegahan persatuan demikian membuat kelompok-kelompok nasionalis semakin radikal. Lahirnya organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, dan Indische Partij turut mewarnai situasi politik kala itu untuk memperoleh kemerdekaan. Salah satu penggerak kebangkitan bangsa, Organisasi Budi Utomo, merupakan organisasi yang menjadi alat penyalur bagi anggota-anggotanya untuk meluapkan kegundahan

mereka akan situasi sosial politik yang terjadi. Situasi politik dalam negeri yang penuh dengan pergerakan bangsa semakin berkembang memperlihatkan bagaimana nasionalisme semakin terbentuk dalam diri rakyat Indonesia sebagai bangsa yang berhak untuk merdeka.

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia lahir karena adanya kesadaran nasional, yang mulai terbentuk salah satunya karena politis Belanda yang membagi garis-garis batas wilayah kekuasaan dengan mempertemukan orang-orang dari berbagai latar budaya yang berbeda yang kemudian menumbuhkan rasa persatuan karena persamaan nasib dikuasai oleh bangsa asing. Dari persamaan nasib dan sejarah itulah timbul rasa patriotisme dan kesadaran nasional. Meskipun tidak dapat dibuktikan kapan tepatnya nasionalisme mulai tumbuh dari bangsa Indonesia, namun kesadaran nasional tersebut telah mempersatukan rakyat Indonesia yang majemuk dalam perjuangan sebagai bangsa yang satu dan merdeka. Sungguh menarik karena kemajemukan yang tinggi dapat dipersatukan dengan menyingkirkan egoisme diri dan memandang pada tujuan yang sama yaitu lepas dari belenggu penjajahan. Situasi politik di dalam dan di luar negeri turut membantu mengembangkan nasionalisme bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa dan keinginan untuk merdeka menjadi landasan pergerakan-pergerakan beberapa organisasi untuk melawan imperialisme Belanda. Meskipun diwarnai dengan berbagai gejolak dan upaya pencegahan persatuan bangsa dengan politik pecah belah yang dibuat Belanda, nasionalisme, persatuan dan kegigihan bangsa Indonesia telah membawa bangsa ini merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. 5. Jelaskan jiwa dan semangat 45 ? - Jiwa dan semangat’45 adalah jiwa yang sungguh-sungguh merasa terbeban akan bangsa Indonesia ini, jiwa yang tidak memandang suku dan agama lain namun tetap menciptakan suatu persatuan agar semakin harmonis lagi. Jiwa yang rela berkorban untuk Indonesia. Namun bukan berarti harus seperti para penjajah dahulu yang harus berperang untuk membela Indonesia. Jiwa dan semangat’45 saat ini dapat di artikan seperti  Peduli terhadap lingkungan, 

Tidak korupsi,



Terlibat dalam pembangunan sebuah lingkungan sekitar,



Bahkan juga jiwa dan semangat’45 dapat diartikan seperti menghormati sesama umat yang beragama.

6. Jelaskan makna Pancasila sebagai dasar Negara ? -

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara

-

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara.

Melihat dari makna pancasila sebagai dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa pancasila sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemeritahan maupun segala fenomena yang terjadi di masayrakat. 7. Jelaskan makna penetapan pancasila oleh PPKI sebagai penjelmaan takyat Indonesia? Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan “gedung” Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya. Sidang BPUPKI telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa. Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD. Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundangundangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum). Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri.Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga sekarang. Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan banga dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

Menurut Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Muhammad Yamin, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita. Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan : a.Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita. b.Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. 1. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 2. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 3. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan

rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang baku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.

8. Jelaskan Pengertian komitmen ? Pengertian Komitmen Menurut Para Ahli Pengertian Komitmen - Pengertian Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup caracara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009).

Menurut Meyer dan Allen (1991, dalam Soekidjan, 2009), komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai -nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut.

Menurut Van Dyne dan Graham (2005, dalam Muchlas, 2008), faktor -faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah: personal, situasional dan posisi. Personal mempunyai ciri-ciri kepribadian tertentu yaitu teliti, ektrovert, berpandangan positif (optimis), cendrung lebih komit.

Lebih lanjut Dyen dan Graham (2005, dalam Muchlas, 2008) menjelaskan karakteristik dari personal yang ada yaitu: usia, masa kerja, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, dan keterlibatan kerja. Situasional yang mempunyai ciri-ciri dengan adanya: nilai (value) tempat kerja, keadilan organisasi, karakteristik pekerjaan, dan dukungan organisasi. Sedangkan posisional dipengaruhi oleh masa kerja dan tingkat pekerjaan.

Menurut Quest (1995, dalam Soekidjan, 2009) komitmen merupakan nilai sentral dalam mewujudkan soliditas organisasi. Hasil penelitian Quest (1995, dalam Soekidjan, 2009) tentang komitmen organisasi mendapatkan hasil : 1. Komitmen tinggi dari anggota organisasi berkorelasi positif dengan tingginya motivasi dan meningkatnya kinerja; 2. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kemandirian dan “Self Control”; 3. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kesetiaan terhadap organisasi;

4. Komitmen tinggi berkorelasi dengan tidak terlibatnya anggota dengan aktifitas kolektif yang mengurangi kualitas dan kuantitas kontribusinya.

9. Berikan contoh seseorang yang memiliki komitmen terhadap Negara ? Pendiri Bangsa dan Negara Dalam Merumuskan Pancasila 10. Sebutkan ciri komitmen para pendiri Negara dalam perumusan pancasila ? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut: a. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; b. Selalu bersemangat dalam berjuang Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia; c. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; d. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi.

-

a. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; b. Selalu bersemangat dalam berjuang Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan

tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia; c. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; d. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi. 11. Komitmen generasi muda terhadap bangsa dan negara - Pemuda merupakan generasi yang akan mewarisi kepemimpinan bangsa ini. Masa depan bangsa ini sudah pasti ditentukan oleh para pemudanya. Jika pemuda Indonesia sudah banyak yang kehilangan nasionalismenya, tentunya bangsa ini berangsur-angsur akan mengalami kemunduran. Dan jelas ini merupakan sebuah kerugian besar bagi negara Indonesia. - Pemuda Indonesia angkatan 1928 telah menorehkan sejarah dengan tinta emas untuk negeri ini. Kala itu mereka bersumpah untuk bersama-sama memperjuangkan Indonesia agar menjadi sebuah negara yang merdeka seutuhnya. Memang kala itu, apa yang di lakukan para pemuda tidak mendapatkan respons baik dari golongan tua pergerakan kemerdekaan Indonesia. Namun justru karena itulah para pemuda semakin antusias untuk mewujudkan cita-citanya yaitu untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. - Kalau mau kita telaah lebih dalam, adanya sumpah pemuda pada waktu itu adalah karena adanya cita-cita untuk bersatu dengan mendirikan sebuah negara yang mandiri dan berdaulat. Namun sekarang ini eranya sudah berbeda. Cita-cita para pemuda harusnya juga berbeda karena saat inipun bangsa ini sudah merdeka. Hal yang pernah disumpahkan oleh para pemuda Indonesia kala itu saat inipun sudah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing warga Indonesia. - Ancaman yang dihadapi bangsa ini sudah berubah. Lebih berbahaya lagi adalah hal yang mengancam bangsa ini tidak disadari sebagian warga negara ini dan jauh lebih berbahaya. Maka untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia kita harus melakukan sumpah kembali. Mungkin bisa dengan melakukan sumpah pemuda ke dua, atau bisa juga berkomitmen dalam diri sendiri dengan setulus hati. - “Kami Putra Putri Indonesia Bersumpah, Berideologi Satu Ideologi Pancasila” - Ancaman-amcaman dari luar yang ingin menggeser posisi pancasila sebagai ideologi bangsa tentunya patut kita waspadai. Adanya trauma terhadap pancasila pasca orde baru oleh masyarakat kita tentunya patut di sayangkan. Hal yang harusnya menjadi sebuah pandangan hidup dan pribadi bangsa justru semakin hari semakin ditinggalkan oleh

masyarakatnya. Maka dari itu dirasa perlu kita untuk bersumpah untuk berideologi satu, ideologi pancasila. -

-

-

“Kami Putra Putri Indonesia Bersumpah, Untuk Menjaga Kearifan Lokal Indonesia” Local Wisdom bukan berarti sebuah keterbelakangan. Justru hal tersebut adalah sebuah kekayaan yang telah diwariskan oleh pendahulu kita. Bangsa ini mempunyai banyak sekali hal yang patut dilestarikan dan di jaga. Karena memang jika kearifan lokal bangsa ini tidak di jaga, maka akan tergerus oleh moderinsasi yang saat ini sedang gencar menyerang generasi bangsa. Sayangnya, saat ini banyak dari kita yang menganggap bahwa kearifan lokal itu penting, namun sedikit dari kita yang bersedia turut serta dalam melestarikannya. Coba lihat indahnya alam Indonesia yang telah di anugerahkan pada kita, banyaknya budaya yang ada di masyarakat kita, akan menjadi sebuah kebanggaan jika kita mampu menjaganya dan memperkayanya. “Kami Putra Putri Indonesia Bersumpah, Turut Serta Mencapai Tujuan Bangsa Indonesia” Banyak yang bingung ketika ada orang bertanya tentang tujuan negara Indonesia. Padahal jika orang hidup tanpa tujuan akan tersesat kemudian. Begitu pula dengan bangsa ni. Tujuan bangsa ini sudah jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

12. Jelaskan macam2 norma ?

Macam macam Norma Dan Penjelasannya Seperti telah di jelaskan di atas bahwa terdapat 4 macam norma yang ada di masyarakat, Berikut ini penjelasan selengkapnya. Norma Agama Norma agama ialah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan YME yang disampaikan melalui utusan Nya yang berisi perintah dan larangan. Sanksi jika melanggar norma agama ialah siksa akhirat setelah meninggal dunia. Contoh Norma Agama dalam Masyarakat

1. Menjauhi larangan-larangan agama, contohnya berjudi, mabuk-mabukan, mencuri, memfitnah, membunuh dan lain-lain. 2. Melaksanakan perintah agama, contohnya beribadah, membantu orang lain dan lain-lain. 3. Percaya kepada Tuhan YME. Norma Hukum Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga sifatnya tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Sanksi dari melanggar norma ini antara lain denda sampai hukuman penjara dan hukuman mati. Contoh Norma Hukum dalam Masyarakat 1. Mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendaran di jalan raya. 2. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum contohnya mencuri, membunuh, korupsi dan lain-lain.

Norma Kesopanan Norma kesopanan ialah aturan di dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan serta kepatuhan di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh Norma Kesopanan dalam Masyarakat 1. Menngucapkan salam ketika bertamu.. 2. Mengucapkan kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti hati orang lain. 3. Menghormati orang yang lebih tua. 4. Tidak membuang sampah sembarangan.

Norma Kesusilaan Norma kesusilaan ialah peraturan atau kaidah pedoman hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contoh Norma Kesusilaan dalam Masyarakat 1. Menghargai serta menghormati orang lain. 2. Menghormati orang yang lebih tua.

3. Jujur dan adil dalam masyarakat. 13. Apa pengertian adat istiadat ? Adat Istiadat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia. Aturan yang menatur kehidupan manusia di Indonesia bisa menjadi sebuah aturan hukum yang mengikat disebut hukum adat. Kebiasaan dapat diartikan serupa dengan pengertian adat. 14. Apa tujuan norma ? Tujuan Norma - Norma memiliki tujuan yang baik bagi setiap anggotanya, tujuan norma adalah menjadi pedoman, dasar, arahan dan tata tertib bagi anggota masyarakat dimana norma itu berlaku agar tercipa masyarakat yang teratur dan tentram serta terjadi keselarasan bagi setiap anggotanya agar dapat hidup nyaman dan tentram. Dalam hidup bermasyarakat apapun kegiatan dan aktifitas seseorang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya aturan aturan yang berlaku dalam masyarakat secara turun temurun yang gunanya untuk menghindari konflik dengan orang lain dan demi mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara Indonesia yang tidak memandang dari sudut agama, suku, status sosial dan adat istiadat seseorang. Norma norma yang di berlakukan adalah yang sesuai dengan pedoman pancasila sebagai dasar negara, sesuai undang undang negara, sesuai dengan agama dan sesuai dengan adat ketimuran yang biasa dipegang oleh seluruh warga negara Indonesia yang didalamnya sarat dengan aturan untuk berbuat baik. Inilah alasan mengapa terbentuknya norma norma dalam masyarakat harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali



Agar masyarakat dapat berprilaku tertib, disiplin, jujur, mempererat tali persaudaraan dengan orang yang berbeda agama dan suku, melupakan perbedaan yang ada dan mampu bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman dan tentran dalam pergaulan dimasyarakat.



Untuk mencegah dan menghindari konflik atau salah paham yang akan berujung menjadi pertengkaran, pertikaian dan perkelahian yanag hanya akan memicu sebuah prilaku yang diskriminasi.



Untuk menciptakan keadilan dan menumbuhkan rasa patriotisme terhadap tanah air dan agar setiap individu dapat menyadari bahwa hidup saling menghormati dan saling menghargai adalah kunci dari terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa .

-

Jika ada prilaku yang tidak sesuai dengan norma norma dan tata cara kehidupan didalam bermasyarakat dan tidak menjalankan keputusan terhadap norma yang telah dibentuk , maka seseorang akan menerima hukuman dalam bentuk sansksi, peringatan dan sebagainya.

-

Norma norma yang harus dipatuhi masyarakat demi terciptanya masyarakat yang aman, tentram dan penuh dengan rasa persaudaraan adalah; 1.Norma agama Dimana segala tingkah laku kita dan perbuatan dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh tuhan yang didalam ajarannya terdapat larangan, perintah atau saran saran baik yang tidak boleh membedakan bedakan sesama didalam hidup bermasyarakat. 2. Norma Kesusilaan Dimana segala aturan aturan yang datang dari prilaku kita sendiri terhadap orang lain dan masyarakat banyak pada umumnya, sehingga masyarakatlah yang akan menilai kita sebagai manusia yang bersusila baik atau tidak. 3. Norma Kesopanan Dimana prilaku yang kita ciptakan sendiri terhadap orang lain di dalam pergaulan dan tata krama serta kebiasaan sehari hari dalam kehidupan, hanya masyarkatlah yang akan menilai kita termasuk manusia yang sopan , santun, bijaksana , bertutur kata baik atau tidak. 4. Norma hukum Norma hukum adalah aturan aturan yanag dibuat dan ditetapkan oleh negara yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara . Ini adalah sebuah pedoman hukum yang bertujuan untuk menciptakan rasa nyaman, aman, tentram, rukun dan terhindar dari konflik apapun didalam masyarakat yang nantinya hanya akan memecah belah persatuan.

15. Jelaskan Awal terbentuknya norma dimasyarakat ? Tahukah anda bahwa Terbentuknya norma didalam masyarakat awalnya lahir dari pemikiran pemikiran dan sebagain bahan rebungan individu yang kemudian dikembangkan secara kelompok dalam hidup bermasyarakat yang gunanya untuk mencegah adanya perpecahan, pertengkaran, permusuhan, pertikaian dan lain lain agar tercipta keadilan dimasyarakat. Peraturan norma norma yang terbentuk adalah haasil dari kata sepakat dan hasil suara

terbanyak yang sama sama mempunyai tujuan utama yang sama yaitu norma yang diperuntukkan sebagai pondasi dan landasan dalaam berprilaku dan bertatakrama dalam pergaaulan sehaari hari tanpa memandang status sosial seseorang atau status agama dan suku tertentu.

16. Peranan norma hukum dalam kehidupan bernegara ? Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian dan macam-macam norma, norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai mahluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Arti penting norma tersebut dapat dilihat dari fungsinya dalam masyarakat antara lain: 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara.

17. Apa pengertian Negara hukum ? Pengertian Negara Hukum dan Ciri Ciri Negara Hukum Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian negara hukum dan ciri ciri negara hukum.

Menurut R. Djokosutono, Pengertian Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat dan negara merupakan subjek hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum, sehingga jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Di Indonesia, Konsep negara hukum tercantum di dalam UUD 1945, yang menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.

Selanjutnya dalam UUD 1945 tersebut menerangkan bahwa pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat (absolutisme (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan istrasi di Indonesia berada dalam satu tagan, yaitu ada pada presiden. Artinya bahwa istrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

18. Apa Fungsi norma hukum untuk masyarakat ? Fungsi Norma Hukum Untuk menindak lanjuti orang yang melakukan penyimpangan Untuk menciptakan rasa aman terhadap masyarakat Agar masyarakat memiliki pedoman dalam hidup agar tidak melakukan penyimpangan.

19. Apakah dasar hukum Negara Indonesia adalah neagara hukum , pasal ? a. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal

1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:

1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka. 2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). b. TUGAS PENEGAK HUKUM

POLISI polisi bertugas: *. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli masyarakat dan kegiatan pemerintah yang diperlukan; *. mengatur semua kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; *. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang dan peraturan masyarakat; *. berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional; *. menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum; *. koordinasi, pengawasan, dan bimbingan teknis kepada polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk spontan keamanan; *. melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya. Mengenai ketentuan ini penyelidikan dan investigasi, lebih jelasnya telah disediakan dalam konsep KUHAP (KUHP), yang meliputi pemahaman yang rumit penyidikan, penyelidikan, penyelidik dan penyidik dan tugas dan wewenang. *. mengadakan identifikasi polisi, polisi medis, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; *. melindungi keselamatan jiwa dan raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan dari gangguan dan / atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan bantuan untuk menegakkan hak asasi manusia; *. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau otoritas lokal; *. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan mereka dalam lingkup tugas polisi, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan undang-undang. *. melaksanakan tugas lain sesuai dengan undang-undang. HAKIM Hakim bertugas: hakim yang bertugas membentuk hukum, hakim harus memastikan sebenarnya hukum tetap, dll, kita perlu menyadari tugas utama adalah untuk menilai menyelesaikan perselisihan di-antara para pihak, memberi

hukum untuk kepuasan berperkara. Sedangkan sosial hal-hal yang hanya hasil dari keputusan pengadilan terhadap pihak yang berkepentingan. Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat mengesampingkan kepentingan para pihak, demi tuntutan sosial. Ada juga harus mencatat, dalam setiap peluang, atau hakim bahkan sepragmatis paling liberal, atau apa pun, tetap harus memutuskan menurut hukum, baik secara harfiah dan undang-undang yang telah ditafsirkan atau dibangun.

JAKSA jaksa bertugas: * Menentukan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam lingkup tugas dan wewenang jaksa * Merampingkan proses penegakan disediakan oleh Undang-Undang * Mengesampingkan kasus untuk kepentingan umum * Mengajukan banding untuk kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam kasus pidana, perdata, dan istrasi * Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam kasus pidana pemeriksaan banding; * Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam kasus pidana sesuai dengan hukum dan peraturan * Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk menjalani pengobatan atau rawat inap di negara ini, kecuali dalam keadaan tertentu bisa diobati di luar negeri, atas rekomendasi dokter. Jaksa * memiliki tugas utama sebagai jaksa, tapi dalam pemberantasan Korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kategori berat, maka Jaksa juga bertindak langsung sebagai Investigator (Pemeriksa). * Menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam lingkup tugas dan wewenang jaksa. * Merampingkan proses penegakan disediakan oleh hukum, mengecualikan kasus untuk kepentingan umum.

20. Sebutkan Sistem peradilan Negara Indonesia sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai berikut: A. MAHKAMAH AGUNG (UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2005) I. PERADILAN UMUM

a. Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) b. Pengadilan Niaga (Perpu No. 1 Tahun 1989) c. Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000) d. Pengadilan TPK (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002) e. Pengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004) f. Mahkamah Syariah NAD (UU No. 18 Tahun 2001) g. Pengadilan Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992) II. PERADILAN AGAMA Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam apabila menyangkut peradilan Agama. III. PERADILAN MILITER (1) Pengadilan Militer untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat prajurit. (2) Pengadilan Militer Tinggi, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat perwira s.d kolonel (3) Pengadilan Militer Utama, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat Jenderal. (4) Pengadilan Militer Pertempuran, untuk mengadili anggota TNI ketika terjadi perang. IV. PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002) V. PERADILAN LAIN-LAIN a) Mahkamah Pelayaran b) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) B. MAHKAMAH KONSTITUSI (UU No. 24 Tahun 2003) Tugas Mahkamah Konstitusi adalah : (1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945. (3) Memutus Pembubaran Partai Politik. (4) Memutus perselisihan tentang PEMILU. (5) Memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum, berupa : mengkhianati negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya. SISTEM PERADILAN DI INDONESIA A. Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan (Era Penjajahan) a) Sistem ketatanegaraan yang dianut berpedoman kepada teori klasik montesquieu, yaitu kekuasaan negara di tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif b) Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (namun dalam hal ini wewenangnya hanya terbatas teknis yuridis) c) Dalam setiap pengadilan negeri, diatur juga suatu lembaga yang disebut kejaksaan pada pengadilan negeri tersebut d) Badan peradilan yang ada saat itu baru pengadilan umum dan pengadilan agama B. Kekuasaan Kehakiman (Sebelum Amandemen UUD)

a)

Berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundangundangan lain yang masih

mengatur tentang hierarki lembaga negara (tertinggi, tinggi dan lembaga Negara saja). b) Menganut teori ketatanegaraan klasik (Montesquieu), dimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif c) Format lembaga kekuasaan kehakiman masih setengah independen, yaitu hanya dalam hal pemikiran, sedangkan dalam hal kedudukan dan sarana prasarana operasional lainnya masih berada di bawah kekuasaan lembaga negara lainnya C. Sistem Peradilan (Sebelum Satu Atap) a) Pembinaan organisasi dan sumber daya manusia dibawah dephukham (kekuasaan eksekutif) dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis (manajemen pekara) dibawah wewenang MA b) Badan peradilan hanya terdiri dari badan peradilan umum, TUN, agama dan militer yang masing-masing mempunyai jejang pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi c) Struktur MA sebagai badan peradilan tertinggi terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, beberapa ketua muda, Beberapa dir, satu orang pansekjen, beberapa orang kepala pusat, beberapa orang kepala bagian dan struktur2 lain di bawahnya D. Kekuasaan Kehakiman (Setelah Amandemen UUD) a) Didasarkan pada konstitusi baru hasil amandemen yang memuat prinsip checks and balances (tidak ada lagi definisi lembaga tertinggi dan tinggi, tapi semuanya disebut lembaga negara) b) Disesuaikan juga dengan perkembangan teori ketatanegaraan modern dimana kekuasaan di suatu negara dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga independen dengan fungsi khusus c) Dibentuk suatu lembaga kekuasan kehakiman yang lebih independen (terutama dari pengaruh kekuasaan negara lainnya) dengan apa yang disebut konsep satu atap dan dibuatnya lembaga kekuasaan baru yaitu MK E. Sistem Peradilan (Setelah Satu Atap) a) Pembinaan Organisasi dan Sumber daya manusia serta hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis diatur MA b) Dibentuknya badan-badan peradilan baru (terutama di bawah peradilan umum dan tun) yang berstatus ad-hoc (mis: HAM, Tipikor, Niaga, Perindustrian, Perikanan, Kedokteran, Pajak) c) Dilakukannya restrukturisasi di MA (akibat adanya 1 atap ini), terutama dilevel pimpinan dan eselon 1 (mis: wakil ketua MA dibagi atas yudisial dan non yudisial, panitera dan sekretaris jenderal di pegang oleh 2 orang yang berbeda, adanya direktorat badilumtun

yang sebelumnya di dephukham sebagai eselon 1, diubahnya status beberapa pusat menjadi badan –seperti pusdiklat- dan adanya badan-badan baru –seperti badan pengawasan-) F. Lembaga Negara Independen Menurut Dasar Hukumnya a) Dengan Dasar Hukum UUD : BI, MK, KY, KPU b) Dengan Dasar Hukum UU : KPK, KPI, Komnas HAM, KKR, KPPU c) Dengan Dasar Hukum Perpres : KON, Komisi Kejaksaan, KomisiKepolisian G. Lembaga Negara Independen Menurut Areanya  BI : Kebijakan Perbankan dan keuangan negara  MK : Uji UU, Sengketa Lembaga Negara, pembubaran Parpol dan Sengketa Pemilu          

KY : Perilaku hakim dan pencalonan hakim agung KPU : Penyelenggaraan Pemilu KPK : Pemberantasan Korupsi KPI : Pelaku media dan informasi KPPU : Pelaku bisnis dan usaha Komnas HAM : Pelanggar HAM (Penyelidikan) KKR : Pelanggar HAM (Penyelesaian) KON : Pejabat publik dalam pelayanan publik Komisi Kepolisian : Perilaku polisi Komisi Kejaksaan : Perilaku Kejaksaan

21. Jelaskan pengertian ketaatan dan keadilan? Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" [1]. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil" [2]. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Pengertian dan Contoh Taat Kata taat berasal dari bahasa Arab Ta’at. Kata ini mempunyai makna mengikuti atau menuruti. Secara istilah taat berarti mengikuti dan menuruti harapan atau perintah dari luar diri kita. Dengan kata lain, taat artinya tunduk, patuh saat kita memperoleh perintah atau larangan untuk dihindari.

22. Sebutkan factor penyebab rebdahnya kesadaran terhadapa norma ? Artinya, aturan hukum itu memiliki subjektivitasnya masing-masing bagi si pelaku dalam menjalankan aturan hukum itu. Sementara itu, banyak juga orang berpendapat, bahwa kepatuhan pada hukum itu dipengaruhi oleh teladan yang diberikan oleh para penegak hukum (reference group), seperti misalnya; jaksa, hakim, atau aparat kepolisian. Dengan demikian, para penegak hukum dianggap oleh warga masyarakat sebagai kalangan yang paling tahu tentang seluk-beluk hukum, termasuk penegakkannya. Maka dapatlah dimengerti bahwa keresahan pasti akan timbul apabila ada penegak hukum yang melanggar hukum, atau menjadi backing dari suatu tindakan pelanggaran hukum. Sebenarnya, secara psikologis, warga masyarakat mematuhi aturan hukum (termasuk aturan dan rambu - rambu lalu lintas) karena ada semacam rangsangan untuk menaatinya yang menimbulkan rasa takut. Kecuali itu, mungkin kepatuhan hukum disebabkan oleh karena yang bersangkutan juga ingin memelihara hubungan baik dengan lingkungan sosial atau penguasa (dalam hal ini mungkin aparat atau pemerintah). Selain itu sebenarnya, masih ada faktor lain yang turut mempengaruhi mengapa seseorang patuh pada hukum; yakni sesuainya nilai-nilai hukum dan aturan hukum dengan aspirasi yang tumbuh di kalangan masyarakat. Dari hal-hal inilah kiranya akan timbul bentuk-bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Namun tak disangkal, adakalanya pula masyarakat mematuhi aturan hukum disebabkan karena terpaksa (baik terpaksa karena sukarela atau tidak). Dikatakan terpaksa karena tidak sukarela karena memang tidak jarang seseorang atau katakanlah aparat memiliki kekuatan secara fisik dan non-fisik yang dapat mempengaruhi setiap warganya untuk patuh. Dengan demikian, maka dapatlah dimengerti mengapa masih ada seseorang — katakanlah sopir Angkot/taksi yang masih mau melanggar rambu-rambu lalu lintas, sementara di lain waktu ia malah demikian patuh untuk menaati rambu-rambu lalu lintas. Fenomena ini menjelaskan, bahwa seringkali kepatuhan terhadap hukum itu muncul manakala ada petugas atau manakala ada pengawasan yang ketat. Dari fenomena itu, pertanyaan yang muncul adalah; Apakah ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah ? Untuk menjawab masalah ini tidaklah mudah dan sederhana. Karena kesadaran hukum menyangkut efektivitas, dan berfungsinya hukum sangat tergantung pada keefektivitasan menanamkan hukum tadi, kemudian reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan ketentuan hukum tersebut. Artinya, sepanjang masyarakat belum mengerti dan belum paham arti hukum yang ditanamkan maka sepanjang itu pulalah pelanggaran hukum akan terjadi. Jadi proses kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat pada diri manusia, yang mungkin muncul atau mungkin juga tidak. Karena masing-masing warga mempunyai rasa keadilannya sendiri-sendiri. Disadari atau tidak bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat tergantung pada iklim dan contoh dari aparat penegak hukum. Ambillah ilustrasi misalnya, seorang bapak yang hendak menerapkan disiplin untuk taat sembahyang pada anak-anaknya, sementara ia sendiri tidak pernah memberikan contoh untuk taat sembahyang. Maka tidaklah mungkin seorang anak itu akan taat, kalaupun taat itu hanyalah semu dan hanya seketika bila ada kontrol yang kuat

— dalam hal ini mungkin bapaknya.

23. Jelaskan Pengertian konstitusi ? Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

Jelaskan Fungsi UUD dalam Negara demokrasi Keberadaan konstitusi pada awal pertumbuhan negara-bangsa modern tidak lepas dari pengakuan adanya paham demokrasi, yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, negara terbentuk karena adanya “kontrak sosial” antara individu-individu dengan penguasa di mana kepada sang penguasa diberi mandat untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi individu tersebut. Tidak semua hak-hak asasi tadi diserahkan kepada penguasa, namun sebatas apa yang tertuang di dalam “kontrak” pada saat pembentukan negara tadi. Dalam khasanah peradaban modern, “kontrak” tersebut dituangkan dalam bentuk konstitusi. Dengandemikian, maka konstitusi merupakan fungsi residual dari hak asasi manusia dan bukan sebaliknya. Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi nasehat, dan fungsi sitrasi. Saat ini UUD 1945 dalam proses amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan hubungan lembaga-lembaga negara. 24. Jelaskan dasar hukum negara Indonesia paham konstitualisme

Organisasi tersebut bisa bermacam-macam bentuk dan strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, serikat buruh, sampai organisasi internasional seperti PBB dan sebagainya, semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Adapun yang disebut ‘konstitusi’ dalam konsepnya “yang modern” ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto ialah tatanan yang menjadi bangunan dasar suatu organisasi negara, yang berfungsi sebagai rujukan normatif – yang akan memberikan dasar pembenar, baik secara moral maupun secara legal kepada — segala aktivitas para pejabat pengemban kekuasaan negara. Suatu konstitusi – yang dalam tradisi hukum tatanegara negara-negara Eropa Kontinental lebih dikenali sebagai undang-undang dasar, yang oleh sebab itu selalu tertulis — menetapkan batas-batas kewenangan setiap institusi dan mengatur hubungan kewenangan antara lembaga-lembaga negara, seperti antara lain antara badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudisial. Sedangkan konstitusionalisme menurut Soetandyo wignjosoebroto adalah pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara, tidak hanya terhadap sesamanya namun juga terhadap hak kebebasaan warga negara. Bahwa apabila lembaga-lembaga negara –baik terhadap sesamanya maupun dihadapan hak warganegara- pada asasnya terbatas, sedangkan hak-hak konstitusional warga negara (yang dinalar sebagai bagian dari hak kodrati) pada asasnya tidak terbatas. Pembatasan, apabila diperlukan hanya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan para warga negara sendiri, lewat suatu proses yang dilaksanakan dalam suasana yang bebas. Jadi antara konstitui dengan konstitusionalime sangat erat hubungannya, jika konstitusi merupakan suatau dasar atau landasan yang digunakan oleh sebuah negara, maka konstitusionalisme merupakan sebuah paham atau ajaran tentang tata cara/proses dalam pembatasan hak-hak kodrati warganegara yang ada di dalam konstitusi itu sendiri. Kendati belum terinstitusi secara apik, dan tegas disebut sebagai konstitusionalisme, dalam sejarahnya, paham konstitusionalisme—constitutionalism—pada dasarnya sudah hadir semenjak tumbuhnya demokrasi klasik Athena. Politeia yang menjadi bagian dari kebudayaan Yunani, merupakan embrio awal lahirnya gagasan konstitusionalisme. Dalam istilah Politeia mengandung makna: “all the innumerable characteristic which determine that state’s peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term, and as inclusive in its meaning as our own use of the world constitution when we speak generally of man’s constitution or of the constitution of matter”[2]. Kemudian berkembang ke zaman romawi kuno melalui Cicero (constitutio), konstitusionalisme dalam piagam madinah, hingga akhirnya konstitusi dan konstitusionalisme di zaman modern seperti saat ini. Negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar . Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. UUD di kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh menjadi kontitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraan.[3] Namun para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris maupun Israel, hanya saja konstitusi yang di maksud dalam konstitusi Inggris maupun Israel tidak hanya mencakup pada konstitusi tertulis melainkan juga kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan

dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dandibatasi sebagai mana mestinya. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang di anut dalam suatu negara, jika negara itu menganut faham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat, jika yang berlaku adalah faham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power. Dalam konteks Indonesia, Soedjatmoko, salah seorang anggota Dewan Konstituante mengemukakan, bahwa ciri-ciri dasar negara konstitusional adalah sebagai berikut: “Fungsi daripada konstitusi di dalam masyarakat itu ialah, tentunya menentukan batas-batas daripada kekuasaan politik terhadap kebebasan anggota masyarakat itu, akan tetapi di samping itu juga hal lain yang ini saya tegaskan, fungsinya konstitusi di dalam suatu masyarakat yang bebas itu ialah untuk menentukan prosedur serta alat-alatnya untuk menyalurkan dan menyesuaikan pertentangan politik serta pertentangan kepentingan yang terdapat di dalam tubuh masyarakat.”[4] Sementara Jimly Ashiddiqie menguraikan, bahwa konsensus yang menjaga tegaknya konstitusionalisme Indonesia adalah lima prinsip dasar Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan filosofis-ideologis dalam mencapai dan mewujudkan empat tujuan negara. Kelima prinsip dasar tersebut adalah: (1) ke-Tuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan keempat tujuan negara yang musti dicapai meliputi: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesai; (2) meningkatkan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedilan sosial.[5] Berangkat dari konsensus yang berfungsi sebagai landasan filosofis-ideologis itulah selanjutnya disusun konstitusi Indonesia, yang materi muatannya merupakan cerminan dari paham konstitusionalisme yang dianut Indonesia.-

25. Sebutkan anggota panitia penghalus bahasa ? - Panitia Penghalus Bahasa yang beranggotakan: Husein Jayadiningrat - Haji Agus Salim - Mr. Supomo Jelaskan sikap BPUPKI pada pembahasaan UUD

BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI

26. Jelaskan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang PPKI ? Pada sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan dua perubahan. Pertama, berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kedua, Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli”. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurnakan oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. UUD itu kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia Tahun ke-2 No. 7 Tahun 1946 pada halaman 45–48. Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas hal sebagai berikut. 1) Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. a) Ketuhanan Yang Maha Esa. b) Kemanusiaan yang adil dan beradab. c) Persatuan Indonesia. d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan

3) Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai saat itu bangsa Indonesia membulatkan tekad menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Jelaskan Kedudukan UUD 1945 ? Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 3. Peraturan Pemerintah, 4. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah. Peraturan Daerah meliputi : 

Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;



Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;



Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hokum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara -meskipun tidak tertulis – yaitu yang biasa dikenal dengan nama ‘Konvensi’. Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaaan,

dimana Konvensi tidak terdapat dalam UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

28. Apa akibatnya jika UUD negara Republik Indonesia tidak dilaksanakan ?

Salah satu tujuan penyusunan konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara. Dengan adanya konstitusi, penyelenggara negara diharapkan dapat menggunakan kekuasaannya secara bertanggung jawab. Hal itu setidaknya ditunjukkan melalui kesediaan para pemegang kekuasaan negara untuk menaati ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan alam konstitusi. Dalam kenyataannya, ada banyak penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi kita. Berikut akan dikemukakan sejumlah penyimpangan konstitusi yang terjadi pada masa UUD 1945 (Konstitusi I), Konstitusi RIS 1949, dan UUDS1950. Penyimpangan konstitusi paling parah terjadi pada masa berlakunya UUD 1945 (Konstitusi I), baik pada masa Orde Lama (1945 – 1949, 1959 – 1966) maupun Orde Baru (1967-1998). Penyimpangan relatif kecil paa masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Bahkan, penyimpangan terhadap Konstitusi RIS 1949 bisa dikatakan tidak ada. Ini karena Konstitusi RIS hanya berlangsung beberapa bulan saja (Desember 1949 – Agustus 1950). Penyimpangan yang mencolok pada masa UUDS 1950 adalah praktik adu kekuatan politik. Akibatnya, dalam rentang waktu 1950 – 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Selain itu ada pertentangan tajam dalam Konstituante yang merembet ke masyarakat, termasuk partai politik. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ada begitu banyak penyimpangan konstitusi. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Lama, misalnya : 1. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang; hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden. 2. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden. 3. Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri; dengan demikian , MPR dan DPR berada di bawah Presiden. 4. Pimpinan MA diberi status menteri; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. 5. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya. 6. Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional. 7. Presiden membubarkan DPR; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR> Sedangkan bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru meliputi, antara lain : 1. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter. 2. Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya,

hanya melayani keinginan pemerintah (Presiden). 3. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden terus menenrus dipilih kembali. 4. Terjadi monopoli penafsiran Pancasila; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakantindakannya. 5. Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. 6. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka. 7. Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas. 8. Terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi.

29. Jelaskan sikap Patriotisme dan rasa kebangsaan para pendiri Negara ? Patriotisme berasal dari kata patria, artinya tanah air. Kata patria berubah menjadi patriot yang berarti seseorang yang mencintai tanah air. Seorang patriotic adalah orang yang cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya. Patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air. Semangat patriotisme semangat untuk mencintai tanah air. Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme. Pada dasarnya patriotisme berbeda dengan nasionalisme, meskipun berdekatan dan umumnya dianggap sama. Patriotisme lahir dari semangat nasiionalisme dengan terbentuknya negara. Sikap patriotisme yang diwujudkan delama semangat sinta tanah air dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Perbuatan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsa b. Perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa. Perbuatan membela dan mempertahankan negara diwujudkan delam bentuk kesediaan berjuang untuk menahan dan mengatasi serangan atau ancaman bangsa lain yang akan menghancurkan begara. Selain itu, ancaman negara lain, ancaman dari kelompok bangsa sendiri, kegiatan yang dapat merugikan negara, dan ancaman alam dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran negara. Kelangsungan hidup negara dapat diwujudkan dengan kesediaan bekerja sesuai dengan bidang dan kapasitasnya dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta pencapaian tujuan negara. Pengembangan semangat kebangsaan atau nasionalisme pada generasi bangsa harus disertai maksud mengambangkan semangat patriotic dalam setiap jiwa generasi muda. Penanaman jiwa patriotisme harus dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sebaiknya, jiwa nasionalisme dalam setiap pribadi warga perlu dilanjutkan dengan semangat patriotic untuk mencintai dan rela berkorban demi kemampuan bangsa. . A. MAKNA NASIONALISME Negara kebangsaan dibangun atas dasar nasionalisme. Selanjutnya, nasionalisme yang tertanam dalam setiap warga negara akan memperkuat tegaknya negara kebangsaan. Gerakan untuk senantiasa mencintai dan membela bangsanya dari ancaman negara lain atau ancaman kehancuran melahirkan patriotisme.

Namun, perlu diperhatikan bahwa rasa mencintai dan berkorban untuk bangsa dan negara bukan berarti mencintai dan loyal kepada pemerintah negara. Pemerintah hanyalah salah satu bagian atau unsur dari negara selain rakyat dan wilayah. Warga negara dapat saja tidak mencintai atau patuh pada pemerintahnya karena pemerintahnya telah melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, berbuat kejam kepada warga, dan serba berkuasa. Warga negara yang mencintai dan loyal pada bangsa dan negara menumbuhkan kekhawatiran jika bangsa dan negaranya rusak atau hancur gara-gara pemerintahannya yang buruk. B. MACAM-MACAM PERWUJUDAN NASIONALISME DALAM KEHIDUPAN Semangat kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme telah dibuktikan keberhasilannya ketika bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sifat dan semangat apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga mampu merebut kemerdekaannya?. Semangat yang dimiliki tiada lain adalah semangat nasionalisme dan patriotisme. Nilai-nilai semangat nasionalisme dan patriotisme yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa, agar mampu mempertahankan kemerdekaan serta megisi kemerdekaan sehingga mampu mensejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia adalah : a Sifat dan jiwa nasionalisme dan patriotisme, contohnya antara lain : 1 Pro-Patria dan Primus Patria, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan atanh air. 2 Jiawa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3 Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, golongan, dan bangsa. 4 Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5 Jiwa kestaria, kebebasan jiwa yang tidak mengandung balas dendam. b Semangat nasionalisme dan patriotisme, contohnya antara lain : a. Semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuk b. Semangat pengorbanan seperti pengorbanan harta benda dan jiwa raga. c. Senmangat tahan derita dan tahan uji. d. Semangat kepahlawan e. Semangat persatuan dan kesatuan f. Percaya pada diri sendiri

30. Jelaskan Semangat dan Komitmen Kebangsaan Para Pendiri Negara dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila ? 1. Nilai Semangat Pendiri Negara Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia

Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk dalam diri warga negara Indonesia. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan, misalnya ketika bendera Merah Putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antarnegara. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Segenap pengorbanan rakyat tersebut bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit, juga disebut dengan nasionalisme yang negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan chauvinisme. Chauvinisme ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934–1945. Paham tersebut menganggap Jerman di atas segala-galanya di dunia (Deutschland Uber Alles in der Wetf). Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian inilah yang harus dibina oleh bangsa Indonesia karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air akan tetapi idak memandang rendah bangsa lain. Dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, kita selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sendiri serta menempatkan negara lain sederajat dengan bangsa kita. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya ‘tanah air’. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya ‘seseorang yang mencintai tanah air’. Patriotisme berarti ‘semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya’. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, tetapi antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 di antaranya adalah: 1. pro-patria dan primus patrialis ‘mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air’; 2. jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan; 3. jiwa toleran atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan, dan antarbangsa; 4. jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab; serta 5. jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Salah satu semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila adalah semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. 2. Komitmen Para Pendiri Negara dalam Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh.

Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut. 



Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia Pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilainilai yang lahir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia.



Selalu bersemangat dalam berjuang Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.



Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. e. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi.

Sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya dilakukan dengan berkomitmen untuk mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik adalah giat belajar.