Sop Sabhara 4z1922

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) URMINTU SATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I.

PENDAHULUAN 1. Umum a.

Bag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Sat.Sabhara Polres Gorontalo yang berada di bawah Kapolres Gorontalo.

b. Urtu merupakan bagian dari bag Renmin yang bertugas melayani istrasi tata usaha di lingkungan Satuan Sabhara. c.

Tata usaha adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tulis menulis dan dilengkapi dengan fasitilas penunjang.

d. Bag Renmin dalam pelaksanaan tugasnya juga dibantu oleh Subbag Ren, Subbag Min, Urtu dan Urkeu.

2. Dasar-dasar Kebijaksanaan. a.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. c.

Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 37/ X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008tentang Penjabaran Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat.

d. Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah. 3. Maksud dan Tujuan a.

Maksud Maksud pembuatan SOP ini untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan Urtu dalam memberikan pelayanan secara internal maupun eksternal.

- 2 b. Tujuan Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota dan atau pimpinan untuk dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat diukur keberhasilannya.

4. Ruang Lingkup Pada hakikatnya, istrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi di Satuan Sabhara untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan.

5. Tata Urut

II.

I.

PENDAHULUAN

II.

PRINSIP-PRINSIP DASAR

III.

TAHAP PERENCANAAN

IV.

TAHAP PELAKSANAAN

V.

PENUTUP

PRINSIP-PRINSIP DASAR 1. Pedoman Adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kegiatan, atau serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan secara kronologis dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. 2. Pelayanan Adalah suatu tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat membina, membangun dan mengembangkan sehingga mendatangkan hasil yang baik (konstruktif). 3. istrasi Merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. 4. Obyektif Memberikan pelayanan kepada anggota tidak memihak atau membedakan asal usul, agama, golongan dan latar belakang.

- 3 5. Akuntabel Memberikan pelayanan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada PimpinanPolri maupun anggota itu sendiri.

III. TAHAP PERENCANAAN 1. Pada awal tahun kita membuat rencana kegiatan Urtu Bag Renmin Sat. Sabhara Polres Gorontalo yang akan dilaksanakan selama 1 tahun baik itu berupa rencana tahunan, bulanan, mingguan dan harian. 2. Dari rencana kegiatan yang telah dibuat kemudian para Pimpinan mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut, apakah ada yang perlu ditambah ataupun dikurangi. 3. Setelah disetujui oleh Pimpinan maka rencanakegiatan tersebutdijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Urtu Bag Renmin Dit Sabhara Polda Metro Jaya selama 1 tahun kedepan.\

IV. TAHAP PELAKSANAAN

1. Program rencana kegiatan yang telah dibuat baik rencana harian, mingguan, bulanan dan tahunan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Urtu dibawah kendali Kabag Renmin. 2. Urtu melaksanakan tugas kesekertariatan dan istrasi umum, tata naskah, rapat dan pengarsipan yang meliputi : a. Penelitian naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas ; b. Pelaksanaan urusan kepanitiaan, rapat dan risalah serta urusan reproduksi dan distribusi naskah dinas. c. Pengarsipan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan naskah dinas. d. Pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat. e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi. f. Mengurus kesekertariatan tata naskah di lingkungan Sat. Sabhara Polres Gorontalo, antara lain melayani pemberian nomor dan mencatat naskah dinas dalam buku verbal. g. Menyelenggarakan pencatatan dan penataan buku-buku kepustakaan di lingkungan Sat.Sabhara Polres Gorontalo.

- 4 Inti dari kegiatan-kegiatan tata usaha mencakup 6 pola perbuatan (fungsi), yaitu: a. Menghimpun : yaitu kegiatan-kegiatan mencari data, mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada, sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan. b. Mencatat : yaitu kegiatan membutuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. Dalam perkembangan teknologi modern, maka dapat termasuk alat-alat perekam suara. c. Mengolah : bermacam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna. d. Menggandakan : yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat. e. Mengirim : yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain. f. Menyimpan : yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. 3. Kaurtu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh Pama dan beberapa bintara staf. 4. Para Kaurtu melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasat dan dilanjutkan kepada Kapolres gorontalo.

V.

PENUTUP Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Urmintu Satuan Sabhara Polres Gorontalo

ini dibuat untuk dipedomani oleh setiap anggota Urmintu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Satuan Sabhara Polres Gorontalo.

Limboto, Januari 2016 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT SABHARA

TTD

EVENDY ABDUL, S.AP, M.Si AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69100080

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO STANDAR OPERASIONAL PROCEDUR ( SOP )

PENGATURAN SATUAN SABHARA POLRES GORONTALO I. PENDAHULUAN 1. Umum a. Pengaturan kepolisian merupakan kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya kamtibmas bebas dari rasa kekhawatiran sehingga masyarakat dapat melaksanakan seluruh kegiatan / aktivitas dengan tertib dan lancar. b. Rasa aman merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang dalam menyelenggarakan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi satu sama lainnya terlepas dari segala kekhawatiran,ancaman, dan gangguan kamtibmas. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan SOP pengaturan kepolisian adalah untuk memperjelas dan mempertegas kegiatan pengaturan serta untuk mudah di pahami dalam pelaksanaanya. b. Tujuan Tujuan penyusunan SOP pengaturan ini adalah agar anggota yang melaksanakan kegiatan pengaturan dalam memelihara Kamtibmas dapat terlaksana secara efektif dan efisien sehingga kegiatan masyarakat dapat berjaian sesuai dengan yang direncanakan 3. Dasar a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2012, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Sektor. c. Program kegiatan Polres Gorontalo tahun 2016. 4. Ruang lingkup Ruang lingkup dalam laporan ini meliputi objek persiapan dan pelaksanaan. 5. Sistematika 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PENDAHULUAN OBJEK PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENUTUP

- 2 II. OBJEK Objek dalam kegiatan pengaturan kepolisian ini meliputi : a. Orang. b. Tempat. c. Kegiatan d. Hewan / barang

III. PERSIAPAN a. Sebelum melaksanakan giat pengaturan Kepolisian harus memperhatikan sebagai berikut : - Mengecek perizinan apabila kegiatan masyarakat / pemerintahan tersebut. - Menyiapkan sprin pelaksanaan tugas - Menentukan pola / strategi bentuk kegiatan pengaturan yang akan dilaksanakan - Menyiapkan kekuatan pehrgas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan - Memberikan AAP kepada petugas yang telah dipersiapkan b. Kemampuan petugas yang akan melaksanakan pengattran : - Kemampuan polisi tugas umum - Kemampuan polisi patroli - Kemampuan sebagai penyidik - kemampuan bantuan pertolongan dan penyelamatan korban bencana

IV. PELAKSANAAN A. Pengaturan 1. Pengaturan terhadap orang antara lain meliputi : a. Pejabat VVIP. b. Pejabat VIP c. Orang gila d. Orang mabuk e. Orang Asing f. Pengungsi / imigran gelap g. Orang berkelahi / tawuran massal

- 3 2. Pengaturan terhadap tempat antara lain meliputi : a. Pasar / pusat perbelanjaan / niaga b. Terminal c. Perkantoran d. Tempat - tempat hiburan / wisata e. Pengaturan lalu lintas f. Lokasi bencana alam g. Tempat kejadian perkara ( TKP ) 3. Pengaturan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan antara lain : a. Pesta adat b. Pesta olahraga c. Konser / hiburan d. Penyampaian pendapat dimuka umum e. Kegiatan upacara 4. Pengaturan terhadap hewan / barang antara lain: a. Lalu lintas hewan antar kota / provinsi b. Lalu lintas daging dan produk hewan lainnya antar kota / provinsi c. Wabah penyakit menular d. Barang berbahaya

B. Bentuk – bentuk pengaturan terdiri dari : 1. Pengaturan internal Pengaturan internal kepolisian adalah semua kegiatan pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan ke dalam dan istrasi organisasi antara lain meliputi : a. Pengaturan Penjagaan b. Pengaturan Pengamanan Markas c. Pengaturan Pengamanan Tahanan d. Pengaturan Dokumen

- 4 2. Pengaturan eksternal Adalah semua kegiatan pengaturan yang berhubungan dengan semua aktivitas masyarakat dan pemerintah yang berdampak terhadap terganggunya ketertiban umum.

V. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN a. Pengendalian di tingkat Polda dibawah kendali Dir Sabhara Polda, untuk tingkat Polres dibawah kendali Kapolres / pejabat yang ditunjuk. b. Pengaturan terpadu antar fungsi Kepolisian dan instansi terkait pengendalian untuk tingkat Polda dibawah kendali Dir Sabhara Polda, untuk tingkat Polres dibawah kendali Kasat Sabhara atau pejabat yang ditunjuk. c. Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pengaturan dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personil dan peralatan. d. Dalam rangka konsolidasi, apel konsolidasi dilakukan oleh pimpinan tertinggi e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengaturan secara lisan dan tulisan kepada atasan langsung atau yang member tugas.

VI. PENUTUP Pada saat SOP Pengaturan kepolisian ini di berlakukan semua peraturan perundang – perundanganyang berkaitan dengan pengaturan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SOP Pengaturan ini.

Limboto, Januari 2016 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT SABHARA

TTD EVENDY ABDUL, S.AP, M.Si AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69100080

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROCEDUR ( SOP )

PENGAWALAN SATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I.

PENDAHULUAN A.

B.

Dasar : 1.

Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.

Program kegiatan Polres Gorontalo 2016

Latar belakang. 1. Pengawalan adalah suatu tugas Polri dalam memberikan pelayanan terhadap orang maupun barang untuk memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan. 2. Turjawali adalah suatu kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas yang bertujuan untuk menciptakan Kamseltibkar Lantas dan menekan angka Kecelakaan. 3. Turjawali terdiri dari kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli

C.

D.

Maksud dan Tujuan. 1.

Maksud. Pengawalan untuk melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.

2.

Tujuan. Untuk melakukan pengamanan dan keselamatan terhadap orang dan tahanan serta keutuhan harta benda yang menjadi objek pengawalan.

Tugas dan Peran Pengawalan. 1.

Mencegah menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan kepada orang,tahanan.barang berharga,barang berbahaya dokumen penting yang mejadi obyek pengawalan.

2.

Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada obyek pengawalan pada waktu kegiatan melintasa dari tempat awal kegiatan sampai dengan tempat tujuan pengawalan.

- 2 -

E.

3.

Menyampaikan setiap segala bentuk kejahatan,gangguan,hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawalan akan melaporkan kepada atasan.

4.

peran pengawalan adalah sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada wargta masyarakat yang membutuhkan pengawalan.

Ruang Lingkup Pengawalan 1. 2. 3. 4.

F.

Sarana dan Transportasi Yang di Gunakan Pengawalan 1. 2. 3. 4. 5.

II.

Pengawalan Orang Pengawalan Tahanan Pengawalan Barang Berharga Pengawalan Barang Berbahaya

Kendaraan Sepeda Motor Kendaraan Mobil Kereta Api Kapal Laut Pesawat Terbang

Pengorganisasian A). 1. Pengawalan di laksanakan pada tingkat Mabes Polri Sampasi Dengan tingkat Kewilayaan oleh Fungsi Sat Sabhara atas Permintaan dari Fungsi Lain, Instansi atau dari kalangan Masyarakat. 2. Permintaan bantuan Pengawalan di ajukan secara tertulis kepada Sat. Sabhara setempat minimal 3 ( Tiga ) sebelum kegiatan dilaksanakan. 3. Permintaan bantuan Pengawalan yang bersifat Insidentil dalam keadaan tertentu dapat dilakasanaknan sewaktu – waktu dengan pemberitahuan Polisi setempat. B). 1. Pengawalan Orang / Tahanan dilaksanakan oleh Anggota Polri minimal 2 (dua) Orang atau di sesuaikan dengan jumlah Tahahan yang akan di kawal. 2. Pengawalan Barang / Barang berharga dan barang berbahaya dilaksanakan oleh Anggota Polri minimal 2 (dua) orang C). Larangan bagi Petugas Pengawalan 1). Melepaskan stan stir Kenderaan bermotor 2). Melakukan pengawalan pada waktu malam hati jika terpaksa berada dalam hal pengawalan tahanan maka dititipkan di kantor polisi terdekat. 3). Meninggalkan Objek pengawalan tanpa ada pengawasan dari petugas pengawalan. 4). Memberikan makanan atau minuman dan berkomunikasi kepada tahanan selain dalam penyidikan. D. Kewajiban bagi petugas pengawalan. 1). Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek dan tidak sewenang-wenang 2). Bersikap responsive terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitar. 3). Pengawasan daerah, route dan daerah yang dilalui.

- 3 4). senantiasa menjaga keamanan diri pada saat melaksanakan tugas pengawalan. 5). Melakukan pengecekan kembali sarana dan pra sarana baik perorangan maupun satuan f). Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. III.

PENUTUP Demikian Standar Operating Procedur ( SOP ) Pengawalan Satuan Sabhara Polres Gorontalo untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Dan mohon kiranya Pimpinan dapat menyempurnakan lagi susunan atau tata urut dalam pembuatan Standar Operating Procedur ( SOP ) terutama penempatan kata, dan pengalimatannya yang mungkin tidak sesuai / yang diharapkan. Limboto, Januari 2016 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT SABHARA TTD EVENDY ABDUL, S.AP, M.Si AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69100080

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL UNIT PAM OBVIT POLRES GORONTALO I.

PENDAHULUAN

1. Umum

a.

Wilayah Kabupaten Gorontalo merupakan daerah yang penduduknya heterogen baik agama, adat istiadat maupun suku bangsanya, disamping itu juga merupakan daerah yang arus lalu lintasnya cukup padat mengingat Kabupaten Gorontalo merupakan pintu gerbangnya Provinsi Gorontalo sebagai sumber keluar masuknya arus lalu lintas barang, kendaraan dan orang di kec Tibawa ada bandara udara dan di kab Gorontalo utara melalui pelabuhan anggrek dan pelabuhan kwandang dan.

b.

Wilayah Gorontalo memiliki beberapa Kawasan Tertentu seperti PLTU Kab. Gorontalo Utara, Pasar 5 Lokasi, Pelabuhan 2 Lokasi, Bandar Udara 1 Lokasi, Bank 7 Lokasi, PLN 1 lokasi, Telkom 1 Lokasi dan Kawasan Wisata seperti pentadio resort, pantai biluhu timur, Pulau Saronde di Kab Gorut, HTI (Hutan Tanam Industri) yang perlu diamanan yang sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian m asyarakat kabupaten Jembarana.

c. Dalam rangka menjaga keamanan obyek vital, diperlukan upaya secara simultan, sinergi dan terpadu antara aparat dan instansi terkait serta segenap komponen masyarakat, guna menjaga perekonomian tetap stabil. d. Berkaitan dengan point a, b dan c tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan Obyek Vital diperlukan kesamaan pendapat, kesamaan pandangan dan pola tindakan secara terkoordinasi dan terpadu dari semua pihak yang terkait sehingga Prosedur tentang Pengamanan Obyek Vital di wilayah hukum Polres Gorontalo

2. Dasar a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia b. Renja Polres Gorontalo TA. 2012

3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Prosedur tetap ini di buat guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital dari tingkat Polres Gorontalo sampai ke tingkat Polsek atau tingkat Pos Pol di Desa atau Kelurahan, serta terciptanya sinergi keterpaduan langkah dan tindakan nyata di lapangan. b. TujuanGuna dapat dipakai pedoman dan arah dalam rangka mengantisipasi secara dini terjadinya tindakan kriminalitas terhadap Obyek Vital, sehingga dapat bertindak secara cepat, tepat dan akurat dalam Pengamanan Obyek Vital di wilayah hukum Polres Gorontalo.

4. Ruang lingkup Ruang lingkup dalam pembuatan Prosedur tetap ini meliputi semua aspek yang merupakan langkah antisipasi secara dini terjadinya tindakan kriminalitas terhadap Obyek Vital.

-25. Tata urut. Prosedur tetap ini di buat dengan Tata Urut atau sistematika sebagai berikut : I. PENDAHULUAN II. SITUASI KERAWANAN PADA OBYEK VITAL III. TUGAS POKOK DAN ORGANISASI IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN CARA BERTINDAK V. KOMANDO DAN PENGENDALIAN VI. PENUTUP II. SITUASI KERAWANAN LOKASI OBYEK VITAL KAWASAN TERTENTU 1. Bendungan : Kerawanan yang mungkin terjadi : a) Pencurian b) Pelecehan Seksual c) Pemalakan d) Perkelahian e) Kecelakaan Lalu Lintas (Jalur Menuju bendungan ) 2. Pasar Kerawanan yang mungkin terjadi : a) Pencurian b) Pencopetan c) Perkelahian d) Kecelakaan Lalu Lintas 3. Pelabuhan Kerawanan yang mungkin terjadi : a) Laka lantas ( jalur masuk pelabuhan) b) Pencopetan c) Pencurian d) Perkelahian 4. Bank Kerawanan yang mungkin terjadi : a) Laka lantas (Lajur jalan yang digunakan untuk parkir nasabah ) b) Pencurian c) Perampokan 5. PLTU, PLN, Telkom Kerawanan yang mungkin terjadi : a) Pencurian b) Perampokan c) Sabotase

KAWASAN WISATA

1. Menara Limboto Kerawanan yang mungkin terjadi : a) Laka lantas ( terdapat persimpangan 4 jalur jalan yang terdapat di bawah menara). b) Pencurian. c) Perkelahian.

-32. Pemandian air panas pentadio resort a) Laka lantas ( terletak pada jalur Denpasar Gilimanuk ) b) Pencurian. c) Perkelahian 3. Pulau saronde Kerawanan yang mungkin terjadi : a) Pencurian. b) Perkelahian. 4. Pemandian air panas desa barakati Kerawanan yang mungkin terjadi : a) Laka lantas b) Pencurian. c) Perkelahian. 5. Pantai Biluhu Timur Kerawanan yang mungkin terjadi : a) Laka lantas ( terletak pada jalur yang menghubungkan kec batudaa dan kec batudaa pantai pada lokasi Jalan tanjakan / turunan ). b) Pencurian. c) Perkelahian.

III. TUGAS POKOK DAN ORGANISASI 1. Tugas Pokok. Polres Gorontalo sebagai Aparat Keamanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memiliki tanggung jawab khususnya terkait dengan adanya tindak pidana (kriminalitas) yang terjadi pada Obyek Vital. 2. Organisasi. Guna memperlancar pelaksanaan tugas Organisasi dalam Pengamanan Obyek Vital, perlu di bentuk organisasi dan tata laksana penanggulangan bencana, sehingga dapat memperlancar tugas di lapangan. a. Penanggung Jawab Pengamanan 1) Pertelaan tugas a) Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengamanan. b) Menentukan kebijaksanaan pengamanan dan mengendalikan pelaksanaan pengam anan. c) Melakukan koordinasi dengan instansi lain secara proporsional. 2) Penanggung jawab Pengamanan dijabat oleh KaSat Pam Obvit Polres Gorontalo yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kapolres Gorontalo. b. Wakil Penanggung Jawab Pengamanan 1) Pertelaan tugas a) Membantu penanggung jawab pam didalam memimpin pengam anan. b) Memberikan saran-saran kepada penanggung jawab pengam anan. c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab pengamanan 2) Wakil Penanggung jawab Pam dijabat oleh Paur Mintu Sat Pam Obvit Polres Gorontalo.

-4c. Koordinator Pengamanan Harian 1) Pertelaan tugas a) Mengkoordinir Pelaksanaan Pengamanan. b) Berkoordinasi dengan pihak panitia dalam pengaturan pam. c) Melaksanakan kegiatan istrasi pam. d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pam. 2) Koordinator Pengamanan Harian dijabat oleh Para Kanit dan Panit Sat Pam Obvit yang bertugas pada hari itu. IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN CARA BERTINDAK Titik berat kegiatan yang dilakukan oleh Sat Pam Obvit Polres Gorontalo dalam rangka pengamanan Obyek Vital adalah : 1. Melaksanakan Patroli pada Lokasi Obyek Vital. 2. Melaksanakan TPTKP bila terjadi V.

KOMANDO DAN PENGENDALIAN 1. Pos Komando dan Pengendalian Kabupaten Gorontalo dan Kab Gorontalo utara dipusatkan di SPKT Polres Gorontalo menggunakan sarana / alat komunikasi yang ada melalui nomor handphone petugas atau Radio/HT dan di seluruh Polsek Jajaran sesuai dengan sarana komunikasi yang tersedia. 2. Dalam upaya mencapai hasil guna dan daya guna dalam Pengamanan Obyek Vital, dilakukan Komando dan pengendalian, terhadap seluruh potensi yang ada, baik aparat pelaksana maupun masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, termasuk upaya memberdayakan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia. 3. Pembiayaan Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengamanan Obyek Vital dibebankan secara terpadu sesuai prosedur pertanggung jawaban anggaran.

VI. P E N U T U P

Demikian Standar Operasional Prosedur ini dibuat, guna dapat dijadikan acuan bagi petugas di lapangan, khususnya Sat Pam Obvit Polres Gorontalo dalam Pengamanan Obyek Vital di wilayah hukum Polres Gorontalo.

Dikeluarkan : Limboto Pada tanggal : Januari 2015 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT SABHARA

TTD

EVENDY ABDUL, S.AP, M.Si AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69100080

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PATROLI R-2 SATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I.

PENDAHULUAN 1. UMUM a.

Tupok polri sebaggai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

b.

Program kerja Akselerasi Transformasi Polri yang mandiri dan di percaya oleh masyarakat.

c.

Inplementasi pelayanan terbaik Polri kepada masyarakat untuk fungsi Sabhara adalah Patroli Sabhara Polres Gorontalo.

d.

Menjadi program unggulan Fungsi Sat. Sabhara Polri Khususnya Polres Gorontalo.

1. DASAR a

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b.

Kep. Kapolri No.Pol :Kep / 37/ X / 2008, tanggal 27 Oktober 2008 tentang Kebijakan Kapolri yaitu Akselerasi Transfortasi Polri yang mandiri, Profesional dan di percaya masyarakat.

c.

STR Kababinkam polri No.Pol : STR / 53 / IV / 2009, tentang penyelengaraan Rekernis fungsi Sat. Sabhara Polri tahun 2009.

2. PATROLI Adalah merupakan program unggulan dalam rangka peningkatan kinerja kepolisian ,antara lain Patroli Sabhara polres Gorontalo. 3. PATROLI

POLRI

UNTUK

MENINGKATKAN

KINERJA

POLRI

MENUJU

REMUNERASI YAITU KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI MENIGKAT.

- 2 4. PRINSIP DASAR : a.

Menggunakan prasarana yang ada Patroli R-2 8 (delapan) buah

b.

Non Stop 24 jam per hari

c.

Membantu personil shabara dalam hal pelaksanaan patroli dengan mengunakan prasarana yang ada

d.

Profesional, Transparan, Akuntabel dan Humaris

5. KOMITMEN Memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

secara

cepat,

tepat,

Profesional,

Transaparan, Akuntabel dan Humaris. 6. MAKSUD DAN TUJUAN a.

Maksud -

Adapun maksud membuat SOP ini dalah sebagai gambaran pelaksanaan Patroli Sat. Sabhara Polres Gorontalo dan jajarannya.

b.

Tujuan -

Adapun tujuan dari pada pembuatan SOP adalah untuk mendapat petunjuk dan arahan dari pimpinan agar lebih baik lagi di dalam pelaksanaannya.

7. MEKANISME PATROLI

SAT SABHARA

a.

Melaksanakan Patroli secara bergiliran

b.

Memerintahkan anggota untuk melaksanakan Patroli

c.

Mendatangi tempat-tempat yang di anggap rawan kriminal dan tempat-tempat prostitusi.

d.

Melaporkan hasil kegiataan Patroli ke Pimpinan.

8. POLA PATROLI SAT SABHARA a.

Patroli dilaksanakan oleh 10 (Sepuluh) orang anggota dengan

mengunakan 5

(Lima) buah Patroli R-2. b.

Patroli dilaksanakan pada pagi hari dan malam hari

c.

Selalu memperhatikan keselamatan dan peka terhadap lingkungan yang ada.

d.

Dinaminasi Patroli wilayah

9. SUMBER DAYA

- 31.

2.

Personel : a.

Petugas Patroli sebanyak 10 (Sepuluh) orang

b.

Yang melaksanakan Patroli sebanyak 10 (Sepuluh) orang

Material a.

3.

Patroli R-2 sebanyak 8 (delapan) buah

Dukungan istrasi logistik : a.

Makanan Petugas

b.

ATK

11. PATROLI R-2 SAT SABHARA POLRES GORONTALO DAN JAJARANNYA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PATROLI :

12.

1.

Sabhara Polres Gorontalo Patroli R-2 8 (delapan) buah.

2.

Polsek jajaran Patroli R-2 14 (empat belas) buah.

RUANG LINGKUP -

13.

Meliputi pelaksanaan Patroli Sat Sabhara Polres Gorontalo dan Jajarannya.

SISTEMATIKA I.

PENDAHULUAN

II.

PELAKSANAAN

III. HASIL YANG DICAPAI IV. KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG

PATROLI

SAT SABHARA 14.

TUGAS POKOK

a.

Mencegah Pelanggaran dan kejahatan

b.

Melakukan tindakan Kepolisian.

c.

Longmat masyarakat yang butuh dan melakukan tindakan lain menurut Undang – Undang yang berlaku.

II. PELAKSANAAN 2. Pembagian Patroli :

- 4a.

Patroli dilaksanakan secara bergiliran dan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang anggota Sabhara Polres Gorontalo.

3. Material dan Logistik ( Matlog ) : a.

Patroli R-2 : 8 (dua) Buah

b.

Senjata.

c.

HT

d.

Senter

e.

Rompi

f.

HP

g.

Borgol

h.

Tongkat.

4. Anggaran : -

Menggunakan DIPA dengan indeks uang saku Rp.15.000.00 / uang makan Rp.18.000.00 / Dana Satuan Rp. 3.000 / orang tiap hari dan dukungan BBM menggunakan anggaran Rutin Satker.

5. Pengorganisasian -

Sesuai DSPP

-

HTCK

6. Sistem Patroli a.

Laporan / pengaduan dari masyarakat : 1).

Lewat Telephone

2).

Laporan Polisi SPK

3).

Lewat Regu Patroli

- 5 III. HASIL YANG DICAPAI PATROLI SAT.

SABHARA DAN JAJARAN POLRES

GORONTALO. 1. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Patroli diharapkan masyarakat yang ada di wilayah Polres Gorontalo merasa puas didalam pelayanan Polri khususnya Polres Gorontalo. 2. Tingkatkan Patroli secara rutin.

V. PENUTUP Demikian Pembuatan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Patroli Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Patroli dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Patroli bagi anggota Sat. Sabhara dilapangan dalam rangka melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara optimal.

Limboto,

Januari 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT SABHARA TTD

EVENDY ABDUL, S.AP, M.Si AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69100080

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROCEDUR (SOP) PENJAGAAN MARKAS KOMANDO ( MAKO ) SATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN a. Dasar : 1.

Undang-Undang No. 2 th. 2002 tanggal 8 januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia.

2.

Skep / 551 / VII / 2003, Ttg petunjuk pelaksanaan pengaman obyek khusus.

3. Rencana Kerja Polres Gorontalo Tahun 2016 4.

b.

Videoconfrence pada tanggal 30 oktober bersama deops Kapolri dan Kabaintelkam Mabes polri tentang adanya pola dan sasaran / target operasi Pihak teroris.

Latar belakang : -

Bahwa personil piket jaga sat sabhara perlu Mencermati dari situasi dan kondisi yang berada di mako polers Gorontalo

yang di huni oleh personil serta didalamnya terdapat

bangunan perkantoran, dokumen – dokumen penting / data – data dan selain itu berdampingan dengan rumah Dinas para pejabat utama Polres Gorontalo. Dengan kondisi yang ada tersebut perlu di tetapkan / di buat suatu standar pedoman pengamanan yang lebih di kenal dengan sebutan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) guna menangkal, mencegah, mengetahui hal – hal yang dapat menimbulkan kerugian organisasi kepolisian khususnya Polres Gorontalo, dan selain itu sekaligus memberikan ketegasan dan tanggung jawab setiap personil yang sedang melaksanakan tugas / yang berada di dalam lingkungan

Mako Polres Gorontalo untuk dapat di laksanakan.

Pengamanan Mako yang ada saat ini belum mencerminkan kepekaan personil tugas jaga terhadap lingkungan Mako Polres Gorontalo. SOP ini di buat untuk di pedomani bagi setiap anggota POLRI

Khususnya Fungsi sat

Sabhara yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas agar lebih cermat mengantisipasi gangguan maupun ancaman yang berada di dalam lingkungan markas Polres Gorontalo.

-2 c. Maksud dan Tujuan

:

1. Maksud : Memberikan rasa aman terhadap personil Polres Gorontalo yang berkediaman di markas komando, serta Menjadi pedoman atau dasar dalam melakukan kegiatan pengamanan. 2. Tujuan

: Sebagai petunjuk atau pedoman bagi personil Polres Gorontalo yang sementara melaksanakan piket markas komando pada satuan fungsi masingmasing.

d. Tata urut : BAB BAB BAB BAB

II.

I II III IV

PENDAHULUAN SISTEM PENGAMANAN MAKO POLRES GORONTALO KESIMPULAN DAN SARAN PENUTUP

SISTEM PENGAMANAN PENJAGAAN MAKO POLRES GORONTALO 1.

Waktu : Pelaksanaan waktu dilaksanakan 1 x 24 jam.

2.

Kegiatan : Melaksanakan Patroli seputaran mako polres gorontalo dan melayani tamu yang berkunjung di mako polres Gorontalo

3.

Gangguan : Tindakan yang sudah nyata dan dapat menimbukan kerugian yang berupa korban jiwa dan harta benda

4.

Pengamanan : suatu kegiatan Personil yang bertugas menjaga keamanan Markas Komando dengan tujuan memberikan rasa aman dan tentram terhadap personil dan tamu yang berkunjung.

5

Sasaran a. b. c.

6.

piket

penjagaan

Mako

polres

gorontalo

:

Manusia

: Personil Polri, Tamu dan Lain-lain Materiil : Bangunan, sarana angkutan, perlengkapanbarang-barang Informasi : Dokumen, pembicaraan telpon, dan lain – lain.

Pendekatan Pengamanan : Pendekatan pengamanan lebih kepada pencegahan kerugian baik kerugian materi maupun harta benda serta kepercayaan.

dinas.

-3 -

7.

Disain Pola pengamanan obyek : 1)

Sifat Pengamanan :

a.

Pengamanan tertutup. Menentukan sumber daya pengamanan tertutup antara lain :  Mekanisme pemgamanan tertutup ( pengamatan & Pengambaran )  Kekuatan personil ( jumlah & standar kemampuan)  Sarana dan prasarana ( Alkom & ruangan wawancara )

b.

Pengamanan Terbuka. Menentukan sumberdaya pengamanan terbuka antara lain :  Mekanisme pengamanan terbuka ( penjagaan & razia / sweping)  Kekuatan personil (jumlah & standart kemampuan)  Sarana & prasarana ( Metek, miror set, & ruang SPK )

2)

Metode Pengamanan :

a.

Pengamanan yang dilakukan oleh Manusia :      

b.

Pengamatan dan pengambaran Penjagaan Pengaturan Patroli Pengawalan Razia / Sweping

Pengamanan Mengunakan alat : 

8.

Perlunya pengamanan mengunakan peralatan seperti :  Metek  Miror set  Pagar beton  Pintu besi

Menentukan kegiatan pengamanan : Menentukan kegiatan pengamanan berupa : a) Metode Pengaturan antara lain: • Tempat keluar masuk manusia / barang di lingkungan Polres Gorontalo • • •

Ruang parkir Route lalul lintas di dalam areal parkir Polres Gorontalo Tempat penyimpanan barang inventaris Polres Gorontalo

- 4 -

b)

Metode Penjagaan antara lain : • • •

c)

Menyangkut jumlah personil yang digunakan Giliran waktu jaga Penentuan tempat jaga yang dipandang strategis ( POS ) • Pusat kontrol penjagaan Metode Patroli antara lain : • • • •

9.

waktu patroli dalam Kesatriaan Jumlah personil Route patroli Jumlah giliran Patroli / Jadwal Pengembangan Tugas

Ketentuan Lain-lain : d)

pengamanan berupa razia / sweping memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Razia atau sweping dilakukan dengan sopan dan santun 2) Memperhatikan hak asasi manusia

e)

Perlengkapan personil polri dalam melaksanakan pengamanan antara lain : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

f)

III.

senpi Inventaris Borgol Tongkat T Senter Pluit Miror set metek

Fungsi Sat Sabhara dalam tugasnya Menjaga berkordinasi dengan piket fungsi lainnya yang berada dilingkungan Mako Polres Gorontalo.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.

Kesimpulan Kegiatan Penjagaan Markas Komando merupakan tugas Kepolisian yang harus diperhatiakan dan ditingkatkan oleh setiap anggota piket jaga Mako yaitu bidang Sat Sabhara.

2.

Saran Untuk lebih mengoptimalkan dan pencapaian sasaran dalam pelaksanaan tugas dimohom kiranya dapat diberikan kebutuhan sarana dan prasarana.

- 5 -

IV.

PENUTUP

Demikian pembuatan Standar prosedur Operasional dibuat sebagai kajian serta pedoman pelaksanaan tugas Pengamanan Markas Komando Polres Gorontalo.

Limboto, Januari 2016 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT SABHARA

TTD EVENDY ABDUL, S.AP, M.Si AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69100080

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

TIPIRING SATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I.

PENDAHULUAN 1.

2.

Umum : a.

Tupok Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat serta penegakan Hukum.

b.

Program kerja Akselerasi Transpormasi Polri yang mandiri dan di percaya oleh masyarakat.

c.

Implementasi pelayanan terbaik Polri kepada masyrakat untuk Fungsi Satuan Sabhara adalah Quick Response Penyidikan Tipiring.

d.

Menjadi Program Unggulan Fungsi Sat Sabhara Polri khususnya Polres Gorontalo.

Dasar : 1. 2. 3. 4.

3.

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. TR Kapolri No. Pol : TR / 30 / I / 2008 Tentang Pelaksanan Quick Wins. ST Kababinkam Polri No. Pol ST / 75 / C / 2009 Tentang Tehknis Penyelenggaraan Quick Rensponse.

QUICK WINS POLRI. a. Adalah merupakan Program Unggulan dalam rangka Transt Building Polri ( 2005 – 2010 ) antara lain Quick Response Penaganan Tipiring Sat Sabhara. b. Untuk meningkatkan Kinerja Polri menuju Remunirasi, yaitu Kesejahteraan Personil Polri Meningkat.

4.

KOMITMEN. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat secara cepat, tepat, Propesional, Transparan dan Akuntabel.

5.

MAKSUD DAN TUJUAN. 1. Maksud :

- 2 a. Sebagai Pedoman untuk Fungsi Sat. Sabhara dalam rangka Pelaksanaan Quick Response Penaganan Tipiring Sat. Sabhara Polres Gorontalo dan Polsek Jajaran. 2.

Tujuan : b. Untuk mendapatkan Petunjuk dan arahan dari Pimpinan agar lebih baik lagi dalam pelaksanaanya.

6.

Mekanisme Quick Response Tipiring Sat Sabhara. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

SUMBER DAYA. 1. 2.

9.

Laporan Polisi/ Pengaduan Masyarakat yang di limpahkan Sat Reskrim kepada Sat. Sabhara ( Tipiring ). Membuat Rencana Penyidikan. Surat Perintah Penyidikan. SP2HP. Panggil dan Riksa Saksi dan Tersangka. Pemberkasan. Pelimpahan Berkas Perkara Tipiring ke Pengadilan Negeri setempat untuk Gelar Sidang Perkara.

Personil Sat. Sabhara sebagai Penyidik Khusus Penanganan Tipiring 3 Personil Unit Sat Sabhara Polsek Jajaran masing – masing 2 Personil.

Ruang Lingkup Meliputi pelaksanaan Quick Response penanganan kasus tipiring Sat. Sabhara Polres Gorontalo dan jajaranya

10.

TUGAS POKOK Satuan Sabhara Polres Gorontalo dalam melaksanakan 6 kemampuan tugas pokok dan terdapat tugas berupa penegakan hukum yakni melaksanakan tugas penanganan/ penyidikan kasus tindak pidana ringan ( Tipiring) yang berperan sebagai: a. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan penegakan hukum b. TPTKP c. Melakukan penyidikan tindak pidana ringan ( Tipiring) yang dilimpahkan oleh satuan Reskrim Polres Gorontalo

11.

SISTIMATIKA

- 3 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

PENDAHULUAN PERENCANAAN PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN ANALISA DAN EVALUASI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN HASIL YANG INGIN DI CAPAI PENUTUP

II. PERENCANAAN Didalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana ringan ( TIPIRING), telah membuat perencanaan yang meliputi : 1. Membuat rencana kegiatan penyidikan ( REN SIDIK) 2. Memberikan petunjuk atau arahan kepada pers yang menangani kasus sesuai mekanisme penyidikan Tipiring

III. PENGORGANISASIAN Personil Satuan Sabhara Polres Gorontalo dan jajarannya yang di tunjuk sebagai Penyidik dalam menangani Tindak Pidana Ringan ( TIPIRING) yakni : 1. Memiliki kemampuan dalam menangani kasus 2. Memiliki Skep Penyidik 3. Personil Satuan Sabhara Polres Gorontalo 3 Pers dan Polsek jajaran masing –masing 2 pers IV. PELAKSANAAN Didalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ringan ( TIPIRING) selalu mengacu pada KUHAP, Juknis dan Juklak dengan mekanisme penyidikan sebagai berikut : 1. Melakukan pemanggilan terhadap para saksi – saksi / korban untuk didengar keterangannya 2. Melakukan pemanggilan terhadap tersangka 3. Terhadap tersangka yang di panggil pertama kali tidak memenuhi panggilan, maka akan di lakukan pemanggilan ke dua dan jika tidak hadir maka diterbitkan Surat Perintah membawa atau surat perintah penangkapan 4. Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan ( SP2HP) untuk di sampaikan kepada pihak pelapor 5. Penyidikan kasus Tipiring dilaksanakan paling lama selama 30 hari berkas perkara sudah di limpahkan ke Pengadilan Negeri Limboto untuk di sidangkan dengan menghadirkan para saksi – saksi dan tersangka 6. Anggaran Biaya penyidikan TIPIRING menggunakan DIPA Polri 7. Dukungan Material - Komputer / ATK

- 4 V. ANALISA DAN EVELUASI Didalam kegiatan pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana ringan ( TIPIRING ) yang ditangani personil yang ditunjuk, pimpinan / Kasat Sabhara Polres Gorontalo wajib melakukan analisa dan eveluasi hasil penyidikan guna mengadakan koreksi terhadap berkas perkara apakah sudah sesuai dengan prosedur VI. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN 1. Pimpinan kesatuan / Kasat Sabhara dan personil yang ditunjuk pelaksana penyidikan kasus TIPIRING dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Reskrim 2. Melakukan kordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Limboto yang berhubungan dengan pelimpahan berkas perkara Tipiring yang akan disidangkan. VII. HASIL YANG INGIN DI CAPAI 1. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Quick Response di harapkan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum yang ada di wilayah Polres Gorontalo merasa puas atas pelayanan Polri dalam hal penegakan Hukum khususnya dalam penanganan kasus Tipiring. 2. Tingkatkan pelayanan yang terbaik dalam penanganan kasus Tipiring secara cepat, tepat

waktu, professional, transparan dan akuntable demi terwjudnya pelayanan Prima Polri VIII. P E N U T U P Demikianlah pembuatan Standar Oprasional prosedur ( SOP ) Quick Respons penanganan TIPIRING Sat. Sabhara Polres Gorontalo untuk dapat dilaksanakan sesai ketentuan dan aturan yang berlaku dengan harapan kiranya Pimpinan dapat menyempurnakan apabila terdapat kekeliriuan dan kesalahan dfalam pembuatan Standar Oprasional Prosedur.

Limboto, Januari 2014 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT SABHARA

TTD

EVENDY ABDUL, S.AP, M.Si INSPEKTUR POLISI SATU NRP 69100080