Sop Spkt 471qm

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor : SOP/ /III/2016 Tentang STANDAR MUTU PELAYANAN SPKT POLRES GORONTALO I.

PENDAHULUAN 1. Umum a. Pengaruh global telah membawa perubahan yang mendasar terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap Pelayanan Polri pun semakin meningkat. Polri telah mereformasi diri melalui kebijakan perubahan Instrumental, Struktur, Kultur, namun hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga perlu adanya strategi Polri dilapangan dengan memberikan pelayanan prima kepada pelapor / masyarakat pencari keadilan; b. Pelaksanaan Pelayanan Kepolisian yang diemban oleh SPKT harus bias dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga Polri harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perubahan paradigma dari penguasa kepada pimpinan, dimana sebagai penguasa maka ia ingin senantiasa dilayani menjadi jiwa seorang pemimpin dan dari budaya yang selalu ingin dilayani kepada budaya melayani serta Polri adalah alat Negara bukan alat kekuasaan. c. Polri merupakan instansi pemerintah yang berfokus pada pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh Polri tidaklah semata mencari untung, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pelayanan yang dilakukan oleh Polri selain untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakt, juga untuk memberdayakan, serta membangun kepercayaan masyarakat/ pelapor/ masyarakat pencari keadilan; d. Guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri maka dibutuhkan akan adanya standar pelayanan sebagai pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Gorontalo maka dibutuhkan standar mutu pelayanan kepada masyarakat tersebut dalam sebuah Standar Operasional Prosedural atau disingkat SOP yang nantinya dapat dipedomani oleh anggota dijajaran Polres Gorontalo.

2. Dasar a. Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan dipercaya masyarakat; c. Perkap No.22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. 3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Mutu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ini sebagai pedoman untuk anggota SPKT Polres Gorontalo agar dapat melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang baku, seragam dan efektif sehingga masyarakat merasa terlayani, nyaman dan aman. b. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan masyarakat kepada Polri. Polri adalah lembaga pelayanan publik yang mengedepankan fungsi pelayanan dan kepercayaan masyarakat menjadi indikator. Dan dijadikan acuan untuk bertindak dalam kegiatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan dapat digunakan sebagai tolak ukur dan penilaian pelaksanaan tugas anggota SPKT Polres Gorontalo dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik bagi masyarakat. 4. Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini meliputi pengertian mutu pelayanan, mengapa diperlukan adanya standar mutu pelayanan, sasaran dan jenis standar mutu pelayanan yang harus dilakukan personel SPKT Polres Gorontalo dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 5. Tata Urut I. II.

PENDAHULUAN PENGERTIAN STANDAR MUTU PELAYANAN

III.

MENGAPA DIPERLUKAN ADANYA STANDAR MUTU PELAYANAN IV. SASARAN DAN JENIS STANDAR MUTU PELAYANAN PROSEDUR STANDAR MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT KESIMPULAN

IV. V. VI.

VII. PENUTUP II.

PENGERTIAN STANDAR MUTU PELAYANAN 1. Standar Mutu Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai rujukan mutu pelayanan yang akan diberikan / dijanjikan kepada pelanggan/ orang lain/ masyarakat. 2. Standar mutu pelayanan tersebut harus merupakan pelayanan prima yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pengertian Pelayanan Prima adalah terdiri dari dua suku kata yaitu pelayanan yang dapat diartikan dengan suatu usaha membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain dan Prima yang berarti terbaik, bermutu dan bermanfaat sehingga Pelayanan Prima adalah Pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan. 3. Prinsip Pelayanan Prima adalah fokus pada pelanggan dimana pada prinsipnya keinginan / harapan dari pelanggan adalah : a. b. c. d.

Dilayani dengan cepat, tepat, akurat, murah/ mudah dan ramah Diperlakukan dengan sungguh – sungguh, penuh hormat, dan adil. Tindak lanjut sesegera mungkin Didengarkan.

4. Tahap pelayanan ada Pra Pelayanan, pelayanan dan pasca pelayanan 5. Bila ingin pelayanan tersebut baik maka harus memenuhi 4 kategori mendasar yaitu : a. Harus diciptakan produk layanan yang excellent (excellent product) b. Perlu sistem penyerahan yang hebat agar produk sampai di masyarakat / pelapor/ masyarakat pencari keadilan dengan tepat (excellent delivery system) c. Harus menarik dan memelihara staff yang hebat dengan pola pikir pelayanan terbaik (excellent service mindset) d. Harus membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat/ pelapor/ masyarakat pencari keadilan (excellent relationships) 6. Dalam pelayan terdapat 2 pelaku yang berperan yaitu : a. Penyedia layanan (service provider) adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa – jasa (service)

b. Penerima layanan (service receiver) adalah mereka yang disebut sebagai konsumen (consumer) atau pelanggan (customer) yang menerima layanan dari para penyedia layanan. III.

MENGAPA DIPERLUKAN ADANYA STANDAR MUTU PELAYANAN

Standar mutu pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai rujukan mutu pelayanan yang akan diberikan / dijanjikan kepada pelanggan / orang lain/ masyarakat. Standar Mutu tersebut harus baku, seragam dan efektif sehingga semua masyarakat merasakan perlakuan yang sama sesuai dengan standar serta tidak diskriminasi sehingga semua masyarakat merasa terlayani dengan baik, nyaman dan aman. Standar Mutu Pelayanan tersebut harus merupakan pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan prima dilakukan dalam upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan atau konsumen (masyarakat/ pelapor/ masyarakat pencari keadilan), sehingga pelanggan merasa dirinya diperlakukan atau diperhatikan dengan baik dan benar. Pentingnya Standar Mutu Pelayanan terhadap pelanggan juga merupakan strategi dalam rangka memenangkan persaingan dari kompetitor yang lain. Akan tetapi cukup hanya memberikan rasa puas dan perhatian terhadap pelanggan saja, lebih dari itu adalah bagaimana cara merespon keinginan pelanggan, sehingga dapat menimbulkan kesan positif dari pelanggan. Standar Mutu Pelayanan harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang handal, mempunyai visi yang jauh ke depan dan dapat mengebangkan strategi dan kiat pelayanan prima yang menpunyai keunggulan. Disamping itu harus diupayakan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan para petugas pelayanan agar dapat menumbuhkan dedikasi dan memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada pelanggan untuk tetap setia menggunakan jasa Polri, tanpa sempat lagi melirik atau memakai jasa kompetitor Polri. Yang harus disadari bahwa sejalan dengan perkembangan demokrasi dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin matang, maka tuntutan masyarakat untuk dilayani, dilindungi dan disejahterakan oleh Pemerintah sebagai representasi negara juga semakin meningkat. Termasuk tekanan dan tuntutannya terhadap perubahan kinerja Polri, oleh sebab itu Polri harus segera menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan tersebut. Jika tidak responsive dan tidak adaptif dengan perubahan tersebut niscaya Polri akan kehilangan legitimasinya di mata masyarakat, Polri akan ditinggalkan masyarakatnya dalam arti masyarakat mungkin akan meminta jasa perlindungan dan pelayanan kepada instansi lain yang justru menjadi kompetitor Polri. Polri akan menjadi hujatan dan cemoohan masyarakat bahkan mungkin juga tugas pokok dan kewenangan Polri sedikit demi sedikit akan dipreteli atau dilimpahkan kepada instansi lain. Standar Mutu Pelayanan sangat diperlukan dalam pelayanan kepada pelanggan karena pengalaman tidak menyenangkan yang diterima oleh pelanggan maka cenderung untuk selalu mengingatnya, sehingga sekali kita memberikan pelayanan yang buruk atau tidak menyenangkan maka akan selalu diingat oleh pelanggan tersebut. Akibatnya yang selalu diingat adalah pengalaman yang buruk bahkan dari 1 (satu) orang yang mengalami pengalaman buruk bisa mempengaruhi 10 (sepuluh) orang lain sehingga pelayanan terbaik harus selalu diberikan kepada konsumen.

Betapa pentingnya Standar Mutu Pelayanan terhadap pelanggan karena keberhasilan pelayanan prima dapat juga menimbulkan hal – hal sebagai berikut: 1. Standar Mutu Pelayanan dapatmenimbulkan keputusan masyarakat/ pelapor/ masyarakat pencari keadilan untuk menggunakan pelayanan Polri. 2. Standar Mutu Pelayanan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat/ pelapor / masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Polri. 3. Standar Mutu Pelayanan diharapkan dapat mempertahankan masyarakat/ pelapor / masyarakat pencari keadilan agar percaya dan cinta serta tetap loyal (setia) kepada Polri. 4. Standar Mutu Pelayanan diharapkan dapat mendorong masyarakat/pelapor / masyarakat pencari keadilan untuk senantiasa menggunakan pelayanan Polri. 5. Standar Mutu Pelayanan dapat menghindarkan terjadinya tuntutan – tuntutan terhadap Polri yang tidak perlu. Standar Mutu Pelayanan tersebut dilaksanakan untuk menghapuskan kesan pemerintahan yang selama ini dinilai buruk. Antara lain dengan ditandai oleh indikator : 1. Buruknya kualitas pelayanan public (lambat, tidak ada kepastian aturan / hukum, berbelit – belit, arogan, minta dilayani atau feodal style dan sebagainya). 2. Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) 3. Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja pengawai negeri. 4. Kualitas manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan efisien. 5. Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

IV.

SASARAN DAN JENIS KEGIATAN STANDAR MUTU PELAYANAN Adapun sasaran dalam Standar Mutu Pelayanan antara lain : 1. Hubungan Petugas dengan Pelapor. 2. Hubungan Petugas dengan Masyarakat. Jenis – jenis kegiatan dalam Standar Mutu Pelayanan diantaranya : 1. Penerima Laporan. 2. Pelayanan Polisi kepada masyarakat / yang membutuhkan. Pentahapan dalam Standar Mutu Pelayanan yaitu :

1. Tahap Pra Pelayanan ( Penerimaan Laporan) 2. Tahap Pelayanan (Proses Penerimaan) 3. Tahap Pasca Pelayanan (pelayanan Polisi telah dilaksanakan) Prinsip – prinsip yang harus dikembangkan dalam Standar Mutu Pelayanan yaitu: 1. Standar Mutu Pelayanan berdasarkan konsep attitude (sikap) meliputi : a. Melayani dengan penampilan yang sopan dan serasi b. Melayani dengan berpikir positif, sehat dan logis c. Melayani dengan sikap menghargai. 2. Standar Mutu pelayanan berdasarkan konsep attention (perhatian) meliputi : a. Mendengarkan dan memahami secara sungguh – sungguh kebutuhan pelapor / masyarakat pencari keadilan. b. Mengamati dan menghargai perilaku para pelapor / masyarakat pencari keadilan. c. mencurahkan perhatian penuh kepada para pelpor / masyarakat pencari keadilan. 3. Standar Mutu Pelayanan berdasarkan konsep action (tindakan) meliputi : a. Mencari setiap keinginan para pelapor / masyarakat pencari keadilan b. Mencatat kebutuhan para pelapor / masyarakat pencari keadilan c. Menegaskan kembali kebutuhan para pelapor d. Mewujudkan kebutuhan para pelapor / masyarakat pencari keadilan e. Menyatakan terima kasih dengan harapan pelapor merasa nyaman dengan pelayanan Polri. Kegiatan – kegiatan yang erat hubungannya dengan Standar Mutu Pelayanan bidang SPKT yaitu kegiatan yang terkait dengan pelayanan Kepolisian dan pemberian bantuan / pertolongan kepada masyarakat dan dengan atau pihak yang membutuhkan. V.

PROSEDUR STANDAR MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Prosedur Standar Mutu Pelayanan kepada masyarakat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sesuai jenis, sasaran, pentahapan dan prinsip – pinsip dalam pelayanan prima dikaitkan dengan kegiatan Pelayanan Kepolisian maka dirumuskan bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) adalah : 1. Standar Operasional dalam Penerimaan Laporan a. Menerima warga yang melaporkan perkara dengan mengedepankan keramahtamahan, kesopanan, senyum dan kesantunan b. Mempersilahkan pelapor untuk duduk dan siapkan minum untuk pelapor c. Petugas memperkenalkan terlebih dahulu identitasnya kepada pelapor d. Petugas bertanya dengan sopan kepada pelapor dengan tidak langsung kepada materi laporan tetapi dengan pertanyakan pembuka baik identitas pelapor, asalnya dan sebagainya (pertanyaan pembuka) e. Petugas menanyakan apakah laporan yang akan dilaporkan tersebut pernah dilaporkan di kesatuan lain.

f. Apabila laporan tersebut dinilai layak untuk diterima segera dibuatkan Laporan Polisi dan surat tanda penerimaan laporannya. g. Segera dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dengan baik h. Tidak ada diskriminasi terhadap pelapor i. Tidak ada pungli dalam penerimaan laporan oleh petugas. 2. Pelayanan dengan menentukan standar mekanisme penyelesaian Laporan Polisi dari masyarakat dan SP2HP. a. Menerima Laporan Polisi oleh SPK maksimal 30 menit b. Datangi TKP sampai di TKP diupayakan maksimal 15 menit (untuk dalam kota) dan kemudian melaksanakan olah TKP. c. Laporan Polisi dikaji oleh Dirreskrim/ Wadir/ Kabag analis / Was sidik kurang lebih 1 hari. d. Hari ke-2 laporan Polisi diterima penyidik / penyidik pembantu e. Penyidik bedah perkara tentang pokok, obyek, subyek perkara dan sangkalan / penerapan pasal laksanakan managemen sidik. f. Penyidik / penyidik pembantu membuat rencana lidik untuk kasus mudah 14 hari dan kasus sulit 30 hari dan rencana sidik. g. Hari ke 3 laporan Polisi penyidik buat SP2HP ke pelapor/ keluarganya “ yang menyatakan ke pelapor laporan polisi ditangani oleh Brigadir ..........., Unit ......, No. telp.......... h. Hasil lidik dalam waktu 14 hari untuk perkara mudah dan sedang serta 30 hari untuk perkara sulit dan sangat sulit, berikan SP2HP I (pertama) ke pelapor / keluarganya sesuai kriteria perkara. i. Pada tahap penindakan dan pemeriksaan pembuatan SP2HP adalah 1) 2) 3) 4)

Perkara mudah hari ke 10, 20 dan 30 Perkara sedang hari ke 15, 30, 45 dan 60 Perkara sulit hari ke 15, 30, 45, 60 dan 90 Perkara sangat sulit hari ke 20, 40, 60, 80, 100 dan 120

j. Pemberian SP2HP selain pada hari sesuai poin i. juga bisa diberikan sesuai kebutuhan dan pertimbangan dari penyidik terutama hasil penyidikan pada hasil riksa tersangka dan upaya paksa beritahukan SP2HP kepada pelapor beserta hambatan jika ada. k. Berkas perkara selesai dan dikirimkan tahap I, berikan SP2HP ke pelapor l. Berkas perkara tahap II berikan SP2HP terakhir m. Tahap kasus sulit / sangat sulit sesuaikan SP2HP ke pelapor/ keluarganya sesuai tingkat kesulitan dan hambatan. n. Hambatan dalam penyidikan agar digelar bertahap antara lain : 1) Internal dalam unit / fungsi 2) Terpadu / lengkap dengan JPU/ akademisi / praktisi hokum o. Pengawas Penyidik lakukan kendali dan pengawasan perkembangan penyidikan mulai laporan polisi diterima penyidik / penyidik pembantu sampai dengan pelimpahan JPU tahap II. p. SP2HP diberikan ke pelapor / keluarganya dengan tembusan Kapolres dan pengawas penyidikan q. SP2HP setiap bulan di rekapitulasi dan dilaporkan secara berjenjang ke eselon atau sebelum tanggal 3 setiap bulannya.

3. Pelayanan penerbitan surat – surat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT) Polres Gorontalo adalah : a. Pelayanan SIM 1) Pembuatan SIM Baru a) Pembuatan SIM Baru (1) Mengajukan permohonan (2) Dapat menulis dan membaca huruf latin (3) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu lintas dan teknik dasar kendaraan bermotor. (4) Memenuhi ketentuan tentang batas usia (a) 17 Tahun untuk SIM gol C dan D (b) 18 tahun untuk SIM gol A (c) 20 tahun untuk SIM gol B1 dan B2 (d) Memiliki KTP setempat (e) Memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor (f) Sehat jasmani dan rohani (g) Lulus ujian teori dan praktek I dan II (h) Telah memiliki SIM sekurang kurangnya 12 bulan Gol. A bagi pemohon SIM Gol. B1 dan pemohon SIM B2. b) Standar Waktu (1) Rikkes = 5 menit (2) Pendaftaran = 3 menit (3) Ujian teori = 30 menit (4) Riksa Hasil = 3 menit (5) Ujian Praktek = 30 menit (6) Produksi / photo = 5 menit c) Standar Biaya (1) SIM Baru (2) SIM Perpanjangan 2) Penerbitan SIM Umum (a) Persyaratan (1) Gol. SIM A untuk memperoleh SIM A umum (2) Gol. SIM A umum / B1 untuk memperoleh SIM B1 umum (3) Gol B1 umum / B2 untuk memperoleh SIM B2 umum (4) Mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan bermotor sesuai golongan SIM yang dimiliki sekurang – kurangnya 12 bulan. (5) Memiliki pengetahuan mengenai : (a) Pelayanan angkutan umum (b) Jaringan jalan dan kelas jalan (c) Pengujian kendaraan bermotor (d) Tata cara pengangkutan orang dan barang (6) Memiliki KTP setempat (7) Lulus ujian teori dan praktek I dan II

(8) Khusus untuk pemohon SIM umum diwajibkan mengikuti ujian klinik mengemudi. (b) Standar Waktu (1) Pengantar = 10 menit (2) Klipeng = 30 menit (3) Pendaftaran / BRI = 5 menit (4) Ujian teori = 30 menit (5) Rikkes hasil ujian teori = 5 menit (6) Ujian Praktek = 30 menit (7) Produksi / photo = 5 menit (c) Standar Biaya (1) Klipeng = Rp. 50.000,(2) SIM Baru = Rp. 75.000,(3) SIM Perpanjangan = Rp. 60.000,3) Penerbitan SIM hilang / rusak (a) Persyaratan (PP no. 44/1993, pasal 225) (1) Mengajukan permohonan / mengisi formulir (2) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian / SIM rusak yang dimiliki (3) Memiliki KTP setempat (b) Standar Waktu (1) Laporan Kehilangan = 15 menit (2) Rikkes = 10 menit (3) Pendaftaran / BRI = 5 menit (4) Produksi / photo = 5 menit (c) Standar Biaya SIM perpanjangan = Rp. 60.000,4) Mutasi SIM (a) Persyaratan (PP no. 44/1993, pasal 226) (1) Pemilik SIM harus melaporkan apabila pindah tempat tinggalnya secara tetap ke luar wilayah kekuasaanpenerbit SIM dalam waktu selambat –lambatnya 2 (dua) bulan sejak kepindahan ditempat yang baru. Pelaksana penerbit SIM (satpas). (2) Selama SIM masih berlaku tetap dapat digunakan ditempat yang baru (3) Persyaratan pengajuan mutasi SIM (a) Mengajukan permohonan / mengisi formulir (b) Melampirkan SIM yang dimiliki (c) Melampirkan KTP dengan alamat baru (b) Standar Waktu (1) Pengantar = 5 menit (2) Pemberkasan = 25 menit (c) Standar Biaya NIHIL

5) Penerbitan SIM untuk penderita cacat (a) Persyaratan (1) SIM dapat diberikan kepada penderita cacat (2) Pengecualian dari persyaratan yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Undang – undang, ditinjau secara kasus demi kasus. (3) Atas keyakinan pemeriksaan dokter, bahwa kecacatannya tidak menghalangi teknis mengemudi yang membahayakan dirinya atau orang lain (4) Penderita cacat terbatas hanya dapat diberikan SIM A dan SIM C, bukan SIM umum. (5) Ketentuan persyaratan dan mekanisme memperoleh SIM sama dengan persyaratan umum. b. Unit Pelayanan STNK 1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor CKD a) Persyaratan (1) Mengisi Formulir SPPKB (2) Identitas : (a) Untuk perorangan : Surat jati diri yang sah + 1 lembar foto copy bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup. (b) Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. (c) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas/ Surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. (3) Faktur (4) Sertifikat registrasi uji tipe, tanda buku lulus uji tipe, sertifikat NIK /VIN dan tanda pendaftaran tipe (5) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan rubah bentuk dari bengkel / perusahaan karoseri yang telah memiliki izin. (6) Rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk angkutan umum, antara lain berupa : (a) Izin usaha (b) Izin prinsip (c) Rekomendasi DLLAJ/ Dinas Perhubungan b) Standar Waktu (1) Cek fisik = 5 Menit (2) Pendaftaran = 3 menit (3) Entry data = 3 menit (4) Cetak SKPD = 2 menit

(5) Koreksi = 5 menit (6) Validasi = 5 menit (7) Cetak STNK= 5 menit c) Standar Biaya (1) Ranmor R2 = Rp. 25.000,(2) Ranmor R4 = Rp. 50.000,2) Pendaftaran kendaraan Bermotor CBU a) Persyaratan (1) Mengisi Formulir SPPKB (2) Identitas : (a) Untuk perorangan : Surat jati diri yang sah + 1 lembar foto copy bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup. (b) Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. (c) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas/ Surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. (d) Surat Rekomendasi dari Dirlantas Polri atau Dirlantas polda yang ditunjuk Dirlantas Polri (untuk pengendalian dan pengawasan masuknya kendaraan ke Indonesia dalam bentuk utuh (CBU/Formulir A) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB), terbaru Formulir A dari Bea Cukai (asli) Faktur Surat setoran Pabean Cukai dan pajak (SSP) Sertifikat registrasi uji tipe dari ditjen Hubdat Tanda bukti lulus uji tipe Sertifikat NIK / VIN Invoice Packing List Bill Of Loading Tanda pendaftaran tipe dan variant kendaraan bermotor untuk keperluan impor dari Deperindag Hasil cek fisik Surat keterangan Rekondisi dari perusahaan rekondisi yang memiliki izin yang sah (khusus kendaran yang diimpor dalam keadaan bukan baru untuk diperjual belikan)

b) Standar Waktu (1) Cek fisik = 5 Menit (2) Pendaftaran = 3 menit (3) Entry data = 3 menit

(4) Cetak SKPD = 2 menit (5) Koreksi = 5 menit (6) Validasi = 5 menit (7) Cetak STNK = 5 menit c) Standar Biaya (1) Ranmor R2 = Rp. 25.000,(2) Ranmor R4 = Rp. 50.000,c. Unit Pelayanan SKCK Syarat – syarat untuk penerbitan SKCK 1) Membuat Baru a) Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan tempat domisili pemohon b) Membawa Fotocopy KTP /SIM sesuai dengan domisili yang tertera di Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan. c) Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar d) Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar e) Pengambilan sidik jari oleh petugas 2) Memperpanjang masa berlaku SKCK a) Membawa lembar SKCK lama yang asli / legalisir (maksimal habis masanya selama 1 tahun) b) Membawa surat pengantar dari kantor kelurahan tempat domisili pemohon c) Membawa fotocopy KTP/SIM d) Membawa pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4x6 3 lembar e) Mengisi Formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor polisi d. Persyaratan Penerbitan Surat Ijin Keramaian 1) Surat Pengantar dari kelurahan setempat 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya hajat sebanyak 1 (satu)lembar 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya hajat sebnayak 1 (satu) lembar 4) Mengisi Blanko permohonan / data pertunjukan e. Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Penyampaian Pendapat di Muka Umum Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum : 1) Unjuk Rasa / demonstrasi 2) Pawai 3) Rapat Umum 4) Mimbar Bebas Bentuk penyampaian pendapat di muka umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum. Syarat – syarat penyampaian pendapat dimuka umum :

Diberitahukan secara tertulis kepada Polri yang memuat : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Maksud dan tujuan Tempat, lokasi, route Waktu dan lama pelaksanaan Bentuk Penanggung jawab Nama dan alamat organisasi, kelompok, perorangan Alat peraga yang digunakan Jumlah peserta

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat – lambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan. Setelah menerima pemberitahuan Polri wajib : 1) Memberikan Surat tanda terima pemberitahuan 2) Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum 3) Melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/ lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan route yang dilalui 4) Bertanggung jawab untuk melindungi poara peserta penyampaian pendapat di muka umum 5) Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan PAM Ketentuan dan sanksi : Dibubarkan bila tidak memenuhi ketentuan : Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku Penanggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama satu tahun. f. Tata Cara Permohonan Izin Senpi / Handak dan Permohonan Izin Berburu Pemohon mengajukan izin berburu kepada Kepala UPT KSDA setempat, dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian stempat dengan mengisi formulir isian permohonan izin berburu yang telah disediakan dan melampirkan : 1) 2) 3) 4)

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat keterangan Catatan Kepolisian dari Kepala Kepolisian setempat Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah Fotocopy akta buru atau surat keterangan sebagai pemburu dari negara asal bagi pemburu Warga Negara Asing serta

5) Membayar pungutan izin berburu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan 6) Bagi pemburu tradisional tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud poin 5 dan 6 (pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan RI no. P.18/menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan tata Cara Permohonan Izin berburuh (dimodifikasi)) g. Permohonan Surat Rekomendasi / Izin Badan Usaha Jasa Pengamanan Berdasarkan Perkap No. 24 tahun 2007 tentang sistem Manajemen pengamanan Organisasi, Perusahaan, Instansi/ Lembaga pemerintahan dijelaskan bahwa surat rekomendasi digunakan untuk mengurus surat ijin operasional, adapun prosedurnya sebagai berikut : 1) Membuat permohonan kepada Kapolda langsung 2) Melengkapi persyaratan istrasi 3) Melampirkan surat ijin layak setelah pegecekan yang dilakukan oleh staf. Surat Rekomendasi hanya berlaku 6 (enam) bulan. h. Standar Pelayanan TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara) TPTKP bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan korban dan pengamanan TKP agar tetap dalam status quo. TPTKP dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip keterpaduan dengan fungsi – fungsi lain, seleksi prioritas tindakan represif tahap awal dan ketanggap segeraan. 1)

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

9) 10) 11)

Menerima warga yang melaporkan perkara atau kejadian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan keramah tamahan, kesopanan, senyum dan kesopanan, senyum dan kesantunan Melakukan pengecekan sarpras perorangan maupun satuan sebelum berangkat tugas TPTKP Menerima APP dari pimpinan lapangan, koordinasi dengan fungsi-sungsi teknis dan fungsi pendukung lainnya Mendatangi TKP dengan penentuan rute terpendek Melakukan pertolongan terhadap korban bila terdapat korban Memasang garis polis (Police Line) Mengamati secara umum tentang situasi, orang, barang dan benda-benda Mencatat tempat, waktu kejadian, keadaan cuaca, TKP terutama yang mengetahui tentang kejadian dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat. Melakukan oleh TKP Menyerahkan hasil penanganan TKP kepada petugas sesuai fungsi teknisnya Melakukan konsolidasi

VI.

STANDAR MUTU PELAYANAN YANG DIHARAPKAN Adanya standar mutu pelayanan untuk menurunkan complain masyarakat (Zero Complain) 1. Tidak ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan Polri 2. Setiap laporan masyarakat direspon dengan prosedur dan Quick Respons masing – masing fungsi 3. Tidak terjadinya Diskriminasi 4. Tidak ada complain masyarakat terhadap perilaku anggota Polri yang tinggal di tengah – tengah masyarakat 5. Tidak ada complain dari masyarakat terhadap pemberian pelayanan keamanan baik orang, barang maupun tempat. Standar Mutu Pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Prima Polri. 1. Berkomunikasi berbasis kepedulian 2. Cepat dan tanggap 3. Kemudahan pemberian informasi 4. Prosedur yang efektif dan efisien 5. Biaya yang normal dan wajar (tidak ada pungutan lain diluar ketentuan) 6. Kemudahan penyelesaian urusan 7. Tempat pelayanan / lingkungan kerja yang presentastif Meningkatkan partisipasi masyarakat : 1. Meningkatnya laporan masyarakat baik melalui telepon / SMS maupun tertulis tentang informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. 2. Tokoh – tokoh elemen masyarakat dapat meredam setiap kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di tempat kejadian. 3. Dapat meredam setiap perselisihan perkelahian yang terjadi di masyarakat untuk menghindari bentrok antar masyarakat 4. Berjalannya Poskamling dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tempat tinggal 5. Terjalinnya tali silahturahmi yang baik, antar anggota Polri dengan masyarakat 6. Tidak terjadi complain dari masyarakat Terjalinnya kemitraan antara Polri dan elemen masyarakat 1. Saling interaksi 2. Membangun kesetaraan dalam memberikan pelayanan 3. Membangun saling percaya 4. Bertanggung Jawab 5. Saling menghormati dan menghargai

VII.

KESIMPULAN 1. Standar Mutu Pelayanan yang dilakukan harus baku, seragam dan efektif sehingga terdapat keamanan standar pelayanan yang sama terhadap semua warga dan tidak ada perbedaan dalam pelayanan dan diskriminasi. Focus dari pelayanan Polri adalah pada pelayanan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mempunyai dampak yang positif. 2. Pelayanan prima yang diberikan oleh Polri tidaklah semata mencari untung, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat / pelapor / masyarakat pencari keadilan. Untuk it pelayanan yang dilakukan oleh Polri selain untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat/ pelapor / masyarakat pencari keadilan, juga untuk memberdayakan dan membangun kepercayaan masyarakat 3. Untuk mewujudkan pelayanan prima diperlukan standard an patokan agar seluruh anggota Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT) dapat melayani dengan standar operasional yang baku, seragam dan efektif sehingga masyarakat meras terlayani, nyaman dan aman dengan pelayanan prima tersebut Polri dapat dipercaya dan dicintai oleh masyarakat.

VIII.

PENUTUP Demikian Standar Operasional Prosedural (SOP) ini dibuat sebagai pedoman bagi anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Gorontalo dalam memberikan pelaynan yang baik kepada ,masyarakat, Standar Operasional Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Limboto, Maret 2016 KA SPKT POLRES GORONTALO

TTD

M. TICOALU INSPEKTUR POLISI SATU NRP 65050678