Sk Sterilisasi.docx 382r6l

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG Jl. Raya Simpang – Parakanmuncang Kec.Pamulihan No Tlp. (022)2) 7911257 Email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG NOMOR

: ....... /........./........./2017 TENTANG

STERILISASI ALAT KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS UPT HAURNGOMBONG

Menimbang

:

a. Puskesmas

sebagai

penyedia

pelayanan kesehatan dasar

diharapkan dapat menjaga agar peralatan siap pakai dan dalam kondisi baik saat dibutuhkan,

maka

Puskesmas

perlu

menetapkan ketentuan dan prosedur. b. Sebagaimana

dalam

huruf

a

tersebut

ketentuan

dan

prosedur kebersihan dan sterilisasi alat – alat yang perlu disterilkan, dan menempatkan alat yang siap pakai pada tempat yang tepat sesuai persyaratan

dan

fungsi

alat

pelayanan

ditetapkan dengan Surat Keputusan. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Kepmenkes

No.

1204/Menkes/SK/X/Tentang

Alat Medik. 3. Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas

Pengelolaan

MEMUTUSKAN Pertama

:

Puskesmas merupakan penyelengara kesehatan layanan primer yang mampu mengelola peralatan medis dengan cara memisahkan alat yang bersih dan kotor.

Kedua

:

Memisahkan alat yang memerlukan strerilisasi.

Ketiga

:

Memisahkan alat yang membutukan perawatan lebih lanjut

Keempat

:

Memisahkan alat –alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya.

Ditetapkan di Haurngombong Pada Tanggal

April 2017

Kepala UPT Puskesmas Haurngombong

CEPY TRICAHYADI

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG Jl. Raya Simpang – Parakanmuncang Kec.Pamulihan No Tlp. (022)2) 7911257 Email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG NOMOR

: ....... /........./........./2017 TENTANG

PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPAL UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG

Menimbang

:

a. Puskesmas

sebagai

penyedia

pelayanan kesehatan dasar

diharapkan dapat menjaga agar peralatan siap pakai dan dalam kondisi baik saat dibutuhkan,

maka

Puskesmas

perlu

menetapkan ketentuan dan prosedur. b. Sebagaimana

dalam

huruf

a

tersebut

ketentuan

dan

prosedur kebersihan dan Perawatan alat – alat agar alat – alat terpelihara dan terawat dengan baik, dan menempatkan alat yang siap pakai pada tempat yang tepat sesuai persyaratan

dan

fungsi alat pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Kepmenkes

No.

1204/Menkes/SK/X/Tentang

Alat Medik. 3. Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas

Pengelolaan

MEMUTUSKAN

Pertama

:

Puskesmas merupakan penyelengara kesehatan layanan primer yang mampu memelihara peralatan medis dan menjaga alat-alat agar tetap terpantau dan terpelihara dengan baik

Kedua

:

Ketiga

:

Keempat

:

Memisahkan alat yang memerlukan strerilisasi. Memisahkan alat yang membutukan perawatan lebih lanjut Memisahkan alat –alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya.

Ditetapkan di Haurngombong Pada Tanggal April 2017 Kepala UPT Puskesmas Haurngombong

CEPY TRICAHYADI

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG Jl. Raya Simpang – Parakanmuncang Kec.Pamulihan No Tlp. (022)2) 7911257 Email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG NOMOR

: ....... /........./........./2017 TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG Menimbang

: a. Bahwa pelayanan klinis Puskesmas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasien; b. bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien; c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan pelayanan klinis di UPT Puskesmas Haurngombong;

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang, Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);

6. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Nomor 440/1179.7/SDK/VI/2015 tentang Penetapan Puskesmas Yang Akan Diakreditasi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA UPT HAURNGOMBONG TENTANG PELAYANAN KLINIS UPT HAURNGOMBONG

PUSKESMAS KEBIJAKAN PUSKESMAS

Kesatu

pelayanan klinis di UPT Puskesmas : Kebijakan Haurngombong, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

: Surat keputusan ini berlaku sejak tenggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada tanggal

: Sumedang : April 2017

KEPALA UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG

CEPY TRICAHYADI