Silemkerma.dikti.go.id Usulan Registrasi Prodibaru 5563n

Pendirian Perguruan Tinggi Swasta 1. Pengertian Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah pembentukan Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi baru oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba. Badan Penyelenggara berbadan hukum adalah subjek hukum berbentuk: a. Yayasan; b. Perkumpulan; atau c.

Bentuk lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan Pendirian PTS harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitumemenuhi peringkat akreditas minimum. Pemenuhan SN Dikti harus dimuat dalam dokumen pendirian PTS melalui online/daring paling lambat 31 Maret 2015 pukul 24.00 WIB, yang terdiri atas: a. Usul Pendirian PTS; b. Legalitas Badan Penyelenggara, terdiri atas : i.

Akta Notaris Pendirian Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan, dalam akta pendirian yang mengatur mengenai kegiatan yayasan harus dicantumkan kalimat : "dapat menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi".

ii.

SK Pengesahan Yayasan / perkumpulan / persyarikatan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah) atau Berita Negara tentang Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan.

iii.

Akta Notaris Perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan (bila ada) , disertai dengan surat Menkumham tentang pencatatan perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan.

c.

Ketersediaan lahan untuk Kampus Perguruan Tinggi dibuktikan dengan sertifikat lahan atas nama yayasan atau akta perjanjian sewa menyewa sekurang – kurangnya 20 tahun dengan hak opsi berikut sertifikat atas lahan yang disewa. Sesuai dengan lampiran 7 bab VIII studi kelayakan pada buku panduan

d. Studi kelayakan; e. Rancangan Statuta; f.

Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Pembukaan Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi;

g. Rancangan Rencana Strategis; h. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal; i.

Laporan Keuangan Badan Penyelenggara; dan

j.

Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS akan didirikan.

Selain itu pengusul wajib mengirimkan dokumen hardcopy paling lambat tanggal 31 Maret 2015 stempel pos / ekspedisi yang terdiri atas: 1. Usul Pendirian Perguruan Tinggi; 2. Akta Notaris Pendirian Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan, dalam akta pendirian yang mengatur mengenai kegiatan yayasan harus dicantumkan kalimat : "dapat menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi". 3. SK Pengesahan Yayasan / perkumpulan / persyarikatan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah) atau Berita Negara tentang Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan 4. Akta Notaris Perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan (bila ada) , disertai dengan surat Menkumham tentang pencatatan perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan jika Badan Penyelenggara melakukan penyesuaian atau perubahan; Informasi lebih lanjut mengenai pengusulan pendirian PTS dan pembukaan program studi dapat diunduh pada Buku PANDUAN. Apabila dokumen yang diajukan ternyata tidak benar pada saat diverifikasi maka usulan akan ditolak dan pengusul harus mengajukan kembali dari awal.

Perubahan Bentuk PTS 1. Pengertian Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah perubahan bentuk menjadi Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik atau Akademi. Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang akan dilayani pada sistem ini meliputi: a. Perubahan bentuk PTS tertentu menjadi bentuk PTS lain; b. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru; c.

Penggabungan dari 1 (satu) atau lebih PTS ke PTS lain;

d. Pemecahan dari 1 (satu) bentuk PTS menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk PTS lain. Badan Penyelenggara berbadan hukum adalah subjek hukum berbentuk: a. Yayasan; b. Perkumpulan; atau c.

Bentuk lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan Perubahan bentuk PTS harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi,yaitu memenuhi peringkat akreditas minimum. Pemenuhan SN Dikti harus dimuat dalam dokumen perubahan bentuk PTS melalui online/daring paling lambat 31 Maret 2015 pukul 24.00 WIB, yang terdiri atas: a. Usul Perubahan bentuk PTS; b. Legalitas Badan Penyelenggara, terdiri atas :

c.

i.

Akta Notaris Pendirian Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan, dalam akta pendirian yang mengatur mengenai kegiatan yayasan harus dicantumkan kalimat : "dapat menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi".

ii.

SK Pengesahan Yayasan / perkumpulan / persyarikatan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah) atau Berita Negara tentang Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan.

iii.

Akta Notaris Perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan (bila ada) , disertai dengan surat Menkumham tentang pencatatan perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan.

Ketersediaan lahan dengan luas sesuai persyaratan untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, dibuktikan dengan sertifikat lahan atas nama yayasan atau akta perjanjian sewa menyewa sekurang – kurangnya 20 tahun dengan hak opsi berikut sertifikat atas lahan yang disewa. Sesuai dengan lampiran 7 bab VIII studi kelayakan pada buku panduan ;

d. SK Menteri tentang penyelenggaraan perguruan tinggi yang masih berlaku; e. SK Menteri tentang penyelenggaraan program studi ( apabila lebih dari satu SK, gabungkan dalam satu file pdf ); f.

Memiliki akreditasi baik sekali pada setiap program studi;

g. Daftar lulusan minimal 5 (lima) angkatan dengan ketentuan semua ujian yang diselenggarakan dalam satu tahun akademik dihitung sebagai 1 (satu) angkatan; h. Berita acara dan daftar hadir rapat : i.

Pengurus yayasan

ii.

Senat Akademik perguruan tinggi

iii.

Senat mahasiswa yang menyetujui perubahan bentuk PT;

i.

Studi kelayakan sesuai dengan bentuk PT yang diusulkan;

j.

Rancangan Statuta sesuai dengan bentuk PT yang diusulkan;

k.

Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Pembukaan Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi;

l.

Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan bentuk PT yang diusulkan;

m. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan bentuk PT yang diusulkan; n. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara; dan o. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) diwilayah PT akan didirikan. Selain itu pengusul wajib mengirimkan dokumen hardcopy paling lambat tanggal 31 Maret 2015 stempel pos / ekspedisi yang terdiri atas: 1. Usul Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi; 2. Akta Notaris Pendirian Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan, dalam akta pendirian yang mengatur mengenai kegiatan yayasan harus dicantumkan kalimat : "dapat menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi".

3. SK Pengesahan Yayasan / perkumpulan / persyarikatan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah) atau Berita Negara tentang Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan 4. Akta Notaris Perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan (bila ada) , disertai dengan surat Menkumham tentang pencatatan perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan jika Badan Penyelenggara melakukan penyesuaian atau perubahan; Informasi lebih lanjut mengenai pengusulan perubahan bentuk PTS dan pembukaan program studi dapat diunduh pada PANDUAN.

Perubahan Nama Perguruan Tinggi 1. Pengertian Perubahan nama perguruan tinggi adalah perubahan nama perguruan tinggi menjadi nama lain. Dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 10 yang menyatakan bahwa perubahan nama perguruan tinggi harus mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan fungsi di bidang pendidikan tinggi (Menteri), sehingga setiap perubahan nama perguruan tinggi wajib mengajukan usul perubahan nama kepada Menteri. Untuk melaksanakan amanat dari PP No.4 Tahun 2014 tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama diberikan tugas dan fungsi untuk menjalankan amanat tersebut.

2. Persyaratan Persyaratan Perubahan Nama Perguruan Tinggi terdiri atas: a. Surat pertimbangan dari Koordinator Kopertis wilayah setempat b. SK Pendirian dan SK pembukaan program studi c. SK Perpanjangan Prodi/Akreditasi BAN-PT d. SK Pengesahan Yayasan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah) e. Akta Notaris Pendirian Yayasan (dilegalisasi/cap basah) f. Akta Notaris Perubahan Yayasan (bila ada) (dilegalisasi/cap basah) g. Berita Acara Rapat Yayasan dilampiri Daftar Hadir Pengurus Yayasan yang menyatakan menyetujui perubahan nama perguruan tinggi h. Berita Acara Rapat Senat Perguruan Tinggi dilampiri daftar hadir anggota yang menyatakan menyetujui perubahan nama perguruan tinggi i. . Berita Acara Rapat Senat Mahasiswa dilampiri daftar hadir anggota yang menyatakan menyetujui perubahan nama perguruan tinggi j. Surat Pernyataan bermaterai dari Ketua Yayasan menyatakan bahwa Yayasan tersebut tidak sedang bermasalah/konflik dengan pihak internal maupun eksternal Yayasan k. Rancangan Statuta l. Rancangan Rencana Strategis m. Rancangan Kode Etik Sivitas Akademik Apabila dokumen yang diajukan ternyata tidak benar pada saat diverifikasi maka usulan akan ditolak dan Saudara harus mengajukan Perubahan Nama Perguruan Tinggi dari awal lagi.

Perubahan Nama Badan Penyelenggara 1. Pengertian pengalihan pengelolaan dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru Badan Penyelenggara berbadan hukum adalah subjek hukum berbentuk: a. Yayasan; b. Perkumpulan; atau c. Bentuk lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan Persyaratan Perubahan Nama Badan Penyelenggara dikirimkan melalui online/daring paling lambat 31 Maret 2015 pukul 24.00 WIB, yang terdiri atas: a. Surat Pertimbangan dari Koordinator Kopertis Wilayah b. SK Pendirian dan/atau Pembukaan Prodi c. SK Perpanjangan Prodi d. Akta notaris badan penyelenggara lama (dilegalisasi) e. Akta notaris badan penyelenggara baru (dilegalisasi) f.

SK Pengesahan Yayasan dari Menkumham(dilegalisasi)

g. Berita Acara Rapat Yayasan dilampiri Daftar Hadir Pengurus Yayasan yang menyatakan menyetujui perubahan nama badan penyelenggara h. Berita Acara Rapat Senat Perguruan Tinggi dilampiri daftar hadir anggota yang menyatakan menyetujui perubahan nama badan penyelenggara i.

Berita Acara Rapat Senat Mahasiswa dilampiri daftar hadir anggota yang menyatakan menyetujui perubahan nama badan penyelenggara

j.

Surat Pernyataan bermaterai dari Ketua Yayasan menyatakan bahwa Yayasan tersebut tidak sedang bermasalah/konflik dengan pihak internal maupun eksternal Yayasan

k. Rancangan Statuta l.

Rancangan Rencana Strategis

m. Rancangan Kode Etik Sivitas Akademik Apabila usul yang saudara ajukan adalah alih kelola, silahkan mengikuti prosedur pendirian perguruan tinggi baru, dengan menambahkan persyaratan: 1. SK pendirian perguruan tinggi 2. Akreditasi program studi / institusi ( apabila lebih dari satu dokumen, gabungkan dalam satu file pdf ) Selain dokumen yang diunggah online diatas pengusul wajib mengirimkan dokumen hardcopy paling lambat tanggal 31 Maret 2015 stempel pos / ekspedisi yang terdiri atas: 1. Akta Notaris Pendirian Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan, dalam akta pendirian yang mengatur mengenai kegiatan yayasan harus dicantumkan kalimat : "dapat menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi". 2. SK Pengesahan Yayasan / perkumpulan / persyarikatan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah) atau Berita Negara tentang Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan 3. Akta Notaris Perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan (bila ada) , disertai dengan surat Menkumham tentang pencatatan perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan jika Badan Penyelenggara melakukan penyesuaian atau perubahan; Apabila dokumen yang diajukan ternyata tidak benar pada saat diverifikasi maka usulan akan ditolak dan pengusul harus mengajukan kembali dari awal.

Pindah Lokasi PT Persyaratan Pindah lokasi PTS harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitumemenuhi peringkat akreditas minimum. Pemenuhan SN Dikti harus dimuat dalam dokumen pindah lokasi PTS melalui online/daring paling lambat 31 Maret 2015 pukul 24.00 WIB, yang terdiri atas: a. Usul Pindah Lokasi PTS; b. Legalitas Badan Penyelenggara , terdiri atas : i.

SK Pengesahan Yayasan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah).

ii.

Akta Notaris Pendirian Yayasan (dilegalisasi/cap basah). dalam akta pendirian yang mengatur mengenai kegiatan yayasan harus dicantumkan kalimat : "dapat menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi".

iii.

Akta Notaris Perubahan Yayasan (bila ada) (dilegalisasi/cap basah).

c. Ketersediaan lahan untuk Kampus Perguruan Tinggi di lokasi yang baru; d. Berita acara dan daftar hadir rapat : i.

Pengurus yayasan

ii.

Senat Akademik perguruan tinggi

iii.

Senat mahasiswa yang menyetujui pindah lokasi PTS;

e. Studi kelayakan; f. Rancangan Statuta; g. Rancangan Rencana Strategis; h. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal; i. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara; dan j. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) diwilayah lokasi yang baru. k. SK pendirian perguruan tinggi l. SK Ijin penyelenggaraan prodi ( apabila lebih dari satu SK, gabungkan dalam satu file pdf ); m. Akreditasi program studi / institusi ( apabila lebih dari satu dokumen, gabungkan dalam satu file pdf ) Selain dokumen yang diunggah online diatas pengusul wajib mengirimkan dokumen hardcopy paling lambat tanggal 31 Maret 2015 stempel pos / ekspedisi yang terdiri atas: 1. Akta Notaris Pendirian Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan, dalam akta pendirian yang mengatur mengenai kegiatan yayasan harus dicantumkan kalimat : "dapat menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi".

2. SK Pengesahan Yayasan / perkumpulan / persyarikatan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah) atau Berita Negara tentang Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan 3. Akta Notaris Perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan (bila ada) , disertai dengan surat Menkumham tentang pencatatan perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan jika Badan Penyelenggara melakukan penyesuaian atau perubahan; Apabila dokumen yang diajukan ternyata tidak benar pada saat diverifikasi maka usulan akan ditolak dan pengusul harus mengajukan kembali dari awal.

Pendirian PTN Kementerian Lain

1. Pengertian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat PTKL atau LPNK adalah penyelenggara pendidikan vokasi. Pendirian PTKL atau LPNK hanya dapat berbentuk Politeknik atau Akademi.

2. Persyaratan Persyaratan pendirian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terdiri atas: a. Usul Pendirian PTKL atau LPNK; b. Studi Kelayakan; c. Rancangan Statuta; d. Rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja; e. Rancangan Rencana Strategis; f.

Rancangan Program Akademik;

g. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu; h. Tersedianya lahan dengan Sertifikat Hak Pakai disediakan oleh Pemerintah dan / atau pemerintah daerah : i.

seluas 10 Ha untuk pendirian Politeknik

ii.

seluas 5 Ha untuk pendirian Akademi

i.

Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan;

j.

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Format rancangan program akademik pada huruf f dapat diunduh di panduan.

Apabila dokumen yang diajukan ternyata tidak benar pada saat diverifikasi maka usulan akan ditolak dan Saudara harus mengajukan Pendirian PTN Kementerian Laini dari awal lagi.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja PTN 1. Pengertian Organisasi Perguruan Tinggi merupakan wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Persyaratan Persyaratan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PTN terdiri atas: a. Usul Penataan Organisasi dan Tata Kerja PTN b. Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja PTN yang telah ditetapkan sebelumnya c. Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja PTN d. Naskah Akademik usul penataan Organisasi dan Tata Kerja PTN sesuai dengan sistematika e. Lampirkan SK ijin penyelenggaraan masing – masing program studi beserta akreditasinya Apabila dokumen yang diajukan ternyata tidak benar pada saat diverifikasi maka usulan akan ditolak dan Saudara harus mengajukan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PTN dari awal lagi. Informasi lebih lanjut mengenai pengusulan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PTN dapat dilihat di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi

Penetapan Statuta PTN 1. Pengertian Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan.

2. Persyaratan Persyaratan Penetapan Statuta PTN terdiri atas: a. Usul Penetapan Statuta; b. Peraturan Menteri tentang Statuta PTN yang telah ditetapkan sebelumnya c. Rancangan Peraturan Menteri tentang Statuta PTN yang diusulkan dan ditetapkan Apabila dokumen yang diajukan ternyata tidak benar pada saat diverifikasi maka usulan akan ditolak dan Saudara harus mengajukan Penetapan Statuta PTN dari awal lagi. Informasi lebih lanjut mengenai pengusulan Penetapan Statuta PTN sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi dapat dilihat di PANDUAN.

Pendirian Fakultas dan Jurusan PTN 1. Pengertian Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Jurusan atau sebutan lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Persyaratan Persyaratan Pendirian Fakultas, Jurusan, dan Biro/Bagian pada PTN terdiri atas: a. Usul Pendirian Fakultas, Jurusan, dan Biro/Bagian pada PTN; b. Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja PTN c. Naskah Akademik usul pendirian Fakultas, Jurusan, dan Biro/Bagian pada PTN, sesuai Sistematika. d. Lampirkan SK ijin penyelenggaraan masing – masing program studi beserta akreditasinya yang dijadikan bagian fakultas atau jurusan. Apabila dokumen yang diajukan ternyata tidak benar pada saat diverifikasi maka usulan akan ditolak dan Saudara harus mengajukan Pendirian Fakultas dan Jurusan PTN dari awal lagi. Informasi lebih lanjut mengenai pendirian Fakultas, Jurusan, dan Biro/Bagian pada PTN sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi dapat dilihat diPANDUAN.

Usulan Prodi S1 dan Diploma Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Penambahan Program Studi yaitu pembentukan Program Studi pada Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin pendirian Perguruan Tinggi. Persyaratan penambahan Program Studi S1 dan Diploma di Perguruan Tinggi Terdiri atas : 1. Usul Penambahan Program Studi; 2. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 3. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi (khusus PTS); 4. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 5. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 6. Rekomendasi L2Dikti/ Kopertis di wilayah Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi. 7. Referensi Bank (khusus untuk PTS) 8. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) 9. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap 10. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen Tetap 11. Surat Penugasan Calon Dosen Tetap 12. Fotokopi Ijazah Yang Telah Dilegalisir dan KTP calon Dosen Tetap 13. Surat Pindah Home Base Calon Dosen Tetap (Apabila Diperlukan) informasi lebih lanjut mengenai pengusulan program studi dapat diunduh pada menuPANDUAN.

Usulan Prodi S2, S2 Terapan, dan Profesi Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Penambahan Program Studi yaitu pembentukan Program Studi pada Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin pendirian Perguruan Tinggi. Persyaratan penambahan Program Studi S2, S2 Terapan, dan Profesi di Perguruan Tinggi Terdiri atas : 1. Usul Penambahan Program Studi; 2. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 3. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi (khusus PTS); 4. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 5. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 6. Rekomendasi L2Dikti/ Kopertis di wilayah Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi. 7. Referensi Bank (khusus untuk PTS) 8. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) 9. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap 10. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen Tetap 11. Surat Penugasan Calon Dosen Tetap 12. Fotokopi Ijazah Yang Telah Dilegalisir dan KTP calon Dosen Tetap 13. Surat Pindah Home Base Calon Dosen Tetap (Apabila Diperlukan) informasi lebih lanjut mengenai pengusulan program studi dapat diunduh pada menuPANDUAN.

Usulan Prodi S3 dan S3 Terapan Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Penambahan Program Studi yaitu pembentukan Program Studi pada Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin pendirian Perguruan Tinggi. Persyaratan penambahan Program Studi Doktor dan Doktor Terapan di Perguruan Tinggi Terdiri atas : 1. Rekapitulasi publikasi calon dosen, Minimal 2 Dosen calon pembimbing dari dosen tetap yang mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala dan masing-masing memiliki minimal 2 Publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Dikti (SCOPUS dan THOMPSON); 2. Usul Penambahan Program Studi; 3. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 4. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi (khusus PTS); 5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 6. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 7. Rekomendasi L2Dikti/ Kopertis di wilayah Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi. 8. Referensi Bank (khusus untuk PTS) 9. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) 10. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap 11. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen Tetap 12. Surat Penugasan Calon Dosen Tetap 13. Fotokopi Ijazah Yang Telah Dilegalisir dan KTP calon Dosen Tetap 14. Surat Pindah Home Base Calon Dosen Tetap (Apabila Diperlukan) informasi lebih lanjut mengenai pengusulan program studi dapat diunduh pada menuPANDUAN.

Usulan Prodi Kedokteran dan Profesi Dokter Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Penambahan Program Studi yaitu pembentukan Program Studi pada Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin pendirian Perguruan Tinggi. Persyaratan penambahan Program Studi Pendidikan Dokter di Perguruan Tinggi Terdiri atas : 1. Akreditasi institusi minimum B (Baik Sekali); 2. Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran Dengan Rumah Sakit Pendidikan/RSP Utama (dimana RSP Utama merupakan RSP Kelas A atau B atau Setara) Dalam Satu Kota 3. Usul Penambahan Program Studi; 4. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 5. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi (khusus PTS); 6. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 7. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 8. Rekomendasi L2Dikti/ Kopertis di wilayah Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi. 9. Referensi Bank (khusus untuk PTS) 10. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) 11. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap 12. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen Tetap 13. Surat Penugasan Calon Dosen Tetap 14. Fotokopi Ijazah Yang Telah Dilegalisir dan KTP calon Dosen Tetap 15. Surat Pindah Home Base Calon Dosen Tetap (Apabila Diperlukan) informasi lebih lanjut mengenai pengusulan program studi dapat diunduh pada menuPANDUAN.

Usulan Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Penambahan Program Studi yaitu pembentukan Program Studi pada Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin pendirian Perguruan Tinggi. Persyaratan penambahan Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Perguruan Tinggi Terdiri atas : 1. Akreditasi institusi minimum B (Baik Sekali); 2. Akreditasi fakultas kedokteran A (Unggul); 3. Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran Dengan Rumah Sakit Pendidikan/RSP Utama (dimana RSP Utama merupakan RSP Kelas A atau B atau Setara) Dalam Satu Kota 4. Rekomendasi KKI; 5. Rekomendasi Kolegium; 6. Rekomendasi Perguruan Tinggi Pembina; 7. Usul Penambahan Program Studi; 8. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 9. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi (khusus PTS); 10. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 11. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 12. Rekomendasi L2Dikti/ Kopertis di wilayah Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi. 13. Referensi Bank (khusus untuk PTS) 14. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) 15. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap 16. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen Tetap 17. Surat Penugasan Calon Dosen Tetap 18. Fotokopi Ijazah Yang Telah Dilegalisir dan KTP calon Dosen Tetap 19. Surat Pindah Home Base Calon Dosen Tetap (Apabila Diperlukan) informasi lebih lanjut mengenai pengusulan program studi dapat diunduh pada menuPANDUAN.

Usulan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Penambahan Program Studi yaitu pembentukan Program Studi pada Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin pendirian Perguruan Tinggi. Persyaratan penambahan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi Terdiri atas : 1. Akreditasi program studi tatap muka A atau B; 2. MoU Unit Sumber Belajar Jarak Jauh dan mitra; 3. Usul Penambahan Program Studi; 4. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 5. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi (khusus PTS); 6. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 7. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 8. Rekomendasi L2Dikti/ Kopertis di wilayah Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi. 9. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi dosen tetap prodi PJJ 10. Fotokopi KTP Calon Tutor 11. Fotokopi Ijazah Calon Tutor yang Telah Dilegalisir 12. Surat Penugasan Calon Tutor informasi lebih lanjut mengenai pengusulan program studi dapat diunduh pada menuPANDUAN.