Kebijakan Penolakan Rencana Asuhan Medis 2qh48

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SAKINA IDAMAN NOMOR : TENTANG PENGELOLAAN PENOLAKAN RENCANA ASUHAN MEDIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT SAKINA IDAMAN

Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan pengelolaan pasien rawat inap dan rawat jalan yang menolak rencana asuhan medis termasuk keluar Rumah Sakit atas permintaan sendiri

dan

pasien

yang

menghendaki

penghentian

pengobatan. b.

Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada butir a di atas, perlu disusun kebijakan tentang transfer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Sakina Idaman

Mengingat

: 1. 2. 3. 4.

Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang- Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran Permenkes No. 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran

5. Akta Notaris Noer Idajati nomor 02 tahun 2011 Tentang Yayasan Sakina Idaman 6. Keputusan Bupati Sleman nomor 503/ 11037/ 719A/ DKS/2018 7.

tentang Ijin Operasional Rumah Sakit Sakina Idaman Keputusan Ketua Yayasan Sakina Idaman Nomor 002/Y-SI/1/2011

tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Sakina Idaman MEMUTUSKAN Menetapkan : KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENOLAKAN RENCANA ASUHAN MEDIS Pasal 1

Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan (termasuk pasien dari Unit Gawat Darurat) berhak menolak tindakan medis, keluar Rumah Sakit dan menghentikan pengobatan. Pasal 2 Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan (termasuk pasien dari Unit Gawat Darurat) yang menolak tindakan medis, keluar Rumah Sakit dan menghentikan pengobatan tanpa persetujuan dokter harus diberikan informasi tentang resiko medis yang mungkin ditimbulkan dari pelayanan atau tindakan yang tidak lengkap oleh dokter yang membuat rencana asuhan atau tindakan. Pasal 3 Pasien yang menolak tindakan medis, keluar Rumah Sakit dan menghentikan pengobatan sesuai dengan Pasal 2 yang memiliki dokter keluarga dikomunikasikan kepada dokter keluarga tentang keputusan pasien dan apabila tidak ada dokter keluarga maka pasien dimotivasi untuk mendapat/ mencari pelayanan kesehatan lebih lanjut. Pasal 4 Alasan pasien keluar dari Rumah Sakit harus dikaji untuk memperbaiki proses. Pasal 5 Pasien yang menolak tindakan medis, keluar Rumah Sakit dan menghentikan pengobatan

sesuai

dengan

Pasal

2

dilakukan

prosedur

penolakan

dengan

menandatangai formulir penolakan yang didalamnya terdapat informasi tentang diagnosa, rencana tindakan atau pengobatan, resiko medis yang mungkin ditimbulkan dari pelayanan atau tindakan yang tidak lengkap dan alasan penolakan, setelah mendapatkan informasi dari dokter ang membuat rencana asuhan atau tindakan. Pasal 6 Rumah Sakit wajib berupaya menghubungi untuk menginformasikan potensial risiko bahaya kepada pasien yang menolak tindakan medis, keluar Rumah Sakit dan menghentikan pengobatan tanpa memberitahu pihak Rumah Sakit atau pasien rawat jalan yang menerima pelayanan kompleks atau pelayanan untuk menyelamatkan jiwa yang tidak kembali ke Rumah Sakit. Pasal 7 Rumah Sakit wajib mengidentifikasi pasien yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau

lingkungannya,

serta

melaporkan

kepada

pihak

yang

berwenang

untuk

ditindaklanjuti. Pasal 8 Segala biaya yang ditimbulkan dengan berlakunya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit. Pasal 9 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 2 Februari 2021, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapanya, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 2 Februari 2018 Direktur

dr. H. Nur Muhammad Artha, M.Sc, M.Kes, S.pA.