Pkn Modul 6 Kb 2 5l17x

TUGAS MODUL 6 KB 2 Kewarganegaraan Indonesia dan Warga Negara Global pada Era Globalisasi Membuat laporan tentang hasil bacaan, hasil diskusi dan hasil kajian dengan struktur pokok sebagai berikut: 1. Hasil bacaan tentang konsep warga negara, teori kewarganegaraan Indonesia, dan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. 2. Hasil diskusi tentang konsep warga negara, teori kewarganegaraan Indonesia, dan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. 3. Hasil kajian permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia JAWABAN 1. Laporanhasilbacaantentangkonsepwarganegara,teorikewarganegaraanIndonesia,danpermasalahankewarganegaraanyangterjadidiIndonesia. Konsep Warga Negara. Hakikat Warga Negara Secara etimologis, warga negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu staatsburger; bahasa Inggris, yaitu citizen; dan bahasa Perancis, yaitu citoyen. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalamhubungannya dengan negara. Menurut AS Hikam, warga negara merupakanterjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuknegara itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Civics: Citizen in Action, Turner(1990) menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusiayang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negaramerupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya.Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadapnegaranya. Hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasimanusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 26, 27, 28 dan 30, 31. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lainkewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga,membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hakasasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak merupakan sesuatu yang boleh kita dapatkan, miliki, dan bukanlahmenjadi keharusan. Kansil (1989) membedakan hak ke dalam dua jenis hak, yakni: 1) Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untukmelakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.. Hakmutlak terbagi ke dalam tiga macam hak, yaitu:  Hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup dan melanjutkan keturunan.  Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak darirakyatnya.  Hak keperdataan, misalnya hak material. 2) Hak nisbi atau hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorangtertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau

tidakmelakukan sesuatu. Hak ini biasanya berada dalam hukum perikatan yang harusdisetujui oleh kedua belah pihak. Dalam menggunakan haknya, setiap orang harus memerhatikan aspek berikutini (Halim, 1988, hlm. 178):  Aspek kekuatan.  Aspek perlindungan hukum atau proteksi hukum.  Aspek pembatasan hukum (restriksi hukum). Dalam melaksanakan haknya, seseorang dibatasi oleh kewajibannya sendiridan hak orang lain. Dengan kata lain, perlaksanaan hak seseorang harusmempertimbangkan hak orang lain pula. Alangkah lebih baik, sebelum menuntut hakharus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban seorang warga negaramisalnya membayar pajak dan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku di negaranya. Dalam melaksanakan kewajiban, maka aspek-aspek yang perlu diperhatikanadalah (Wuryan & Syaifullah, 2008, hlm. 117):  Aspek kemungkinan  Aspek perlindungan hukum  Aspek pembatasan hukum  Aspek pengecualian hukumSeorang warga negara harus pandai melaksanakan hak dan kewajibannyasecara seimbang dan tidak bertentangan dengan hak orang lain. Dalam kehidupannya,seorang warga negara juga dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya sesuaidengan tuntutan perkambangan masyarakat masa kini. Teori Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yangmenjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut: a. Anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia; b. Anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warganegara asing; c. Anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah warga negara asing dan ibu warganegara Indonesia, yang keduanya tetap memilih kewarganegaraan Indonesia bagianaknya; d. Anak yang lahir di luar nikah dari seorang ibu warga negara Indonesia; e. Anak yang lahir di luar nikah yang diakui oleh ayahnya seorang warga negaraIndonesia; f. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak mendapatkewarganegaraan ayah atau ibunya; g. Anak yang baru lahir yang diketemukan di wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui; h. Anak dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia. UU No. 12 Tahun 2006 menyatakan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesiadengan cara pewarganegaraan, adopsi, dan pemberian. Berikut adalah penjelasannya: a. Pewarganegaraan, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohonapabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:  Sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.



Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah NegaraRepublik Indonesia paling sedikit 15 tahun berturut-berturut atau selama 20 tahuntidak berturut-turut.  Sehat jasmani dan rohani.  Cakap berbahasa Indonesia dan mempunyai pengetahuan tentang Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejarah Indonesia.  Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun.  Apabila memperoleh kewarganegaraan Republilk Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.  Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.  Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. b. Adopsi, yaitu anak warga negara asing yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, yang diangkat secara sah menurut keputusan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia, apabila tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. c. Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasankepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia olehPresiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. UU No. 12 Tahun 2006 dalam Bab IV Pasal 23 menyatakan bahwa warga negaraIndonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: (1) Memperolehkewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; (2) Tidak menolak dan melepaskankewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untukitu; (3) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannyasendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidakmenjadi tanpa kewarganegaraan; (4) Masuk dalam dinas tentara asing tanapa izin terlebihdahulu dari presiden; (5) Secara sukarela masuk dalam dinas negara lain, yang jabatandalam dinas semacam itu di indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia; (6) Secara sukarelamengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian darinegara asing tersebut; (7) Tidak diwajibkan tetapi ikut serta dalam pemilihan sesuatuyang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; (8) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tandakewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; (9) Bertempattinggal di wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukandalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakankeinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu limatahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia yang wilayah kerjanya meliputitempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telahmemberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutantidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yangmengharuskan mengikuti wajib militer.Selain itu, Pasal 31 menyatakan

bahwa seseorang yang telah kehilangankewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9-18 dan pasal 22 UU No.12 tahun 2006. Cara memperoleh kewargenegaraan dengan kelahiran terdapat dua asas(Komalasari & Syaifullah, 2009, hlm. 6), yaitu asas keturunan (ius sanguinis) dan asastempat kelahiran (ius soli). Ius sanguinis beranggapan bahwa seseorang adalah warganegara jika dilahirkan dari orang tua warga negara tersebut (melalui pewarisan/ citizenshipby heritance). Asas ini dapat memudahkan bagi adanya solidaritas. Namun, tidak semuanegara menggunakan asas tersebut, sebab meskipun suatu negara mengaturkewarganegaraan berdasarkan persamaan keturunan, namun ikatan antara negara denganwarga negara dapat menjadi tidak erat jika warga negara tersebut tinggal lama di negaralain. Sedangkan menurutius soli,seseorang yang dilahirkan dalam wilayah suatu negaraadalah warga negara dari negara tersebut (melalui wilayah/citizenship by territory) . Permasalahan Status Kewarganegaraan Adanya perbedaan asas kewarganegaraan dan cara memperoleh serta kehilangankewaganegaraan berimplikasi pada timbulnya permasalahn kewarganegaraan yang baru.Milsanya cara memperoleh kewarganegaraan dengan kelahiran dan perkawinan, seringkalimenyebabkan permasalahan kewarganegaraan berupa bipatride dan apatride, terutama bagi mereka pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Selanjutnya, Pasal58 menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yangmelakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan darisuami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yangtelah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. a. Karakteristik Warga Negara dalam Konteks Kewarganegaraan Indonesia Cogan (1998) berpendapat ciri-ciri kewarganegaraan akan berbeda berdasarkanhakikat sistem politik yang dianutnya, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: (1)Perasaan identitas; (2) Memiliki hak-hak tertentu; (3) Pemenuhan kewajiban-kewajiban; (4) Tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam berbagai urusan publik; (5)Penerimaan nilai-nilai masyarakat yang mendasar.Di samping itu, Cogan (1998) mengemukakan tentang karakteristik yang harusdimiliki oleh warga negara adalah: 1) Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai aggota masyarakatglobal. 2) Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat. 3) Kemampuan untuk memahami, menerima, dan toleransi terhadap keragaman budaya. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat 4) Kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis. 5) Keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai. 6) Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan konsumtif untuk menjagalingkungan. 7) Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak-hak asasi manusia. 8) Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal,nasional, dan internasional.Karakteristik warga negara tersebut tidak lepas dari kecenderungan global bangsa-bangsa abad 21 yang berdampak dan berimplikasi dalam berbagai kontekskehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kecenderungan global tersebutdapat diklasifikasikan menjadi (Cogan, 1998): (1)

Kesenjangan ekonomi; (2) Secaradramatis, teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi atau hak-hak individu;(3) ketidakmerataan antara yang punya akses kepada teknologi informasi dan yang tidak memiliki akses akan semakin meningkat; (4) Konflik kepentingan antaranegara maju dan negara berkembang akan meningkatkan kerusakan lingkungan; (5) Penggundulan hutan; (6) pertumbuhan penduduk. b. Karakteristik Warga Negara Global Warga negara global adalah warga negara yang bertanggungjawab untukmemenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagimasyarakat (Korten, 1993). Sementara itu, Mansbach (1997) menggunakan istilah global actors yang membedakannya menjadi dua macam, yaitu intergovernmentalorganization (IGO) dan international nongovernmental organization (INGO).Menurutnya, kedua aktor ini memiliki peran yang sangat penting dan telah banyakterlibat dalam kehidupan kewarganegaraan.Untuk menjadi seorang warga negara global, terlebih dahulu seseorang harusmenjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab di negaranya. Sifat yangmenjadi ciri khas dari seorang warga negara yang bertanggung jawab adalah adanyakomitmen terhadap nilai integratif dan penerapan aktif kesadaran kitisnya, yaitukemampuan untuk berpikir mandiri, kritis, dan konstruktif, kemampuan melihatmasalah dalam konteks jangka panjang, dan untuk membuat penilaian berdasarkansuatu komitmen kepada kepentingan masyarakat jangka panjang. Sarana yangdipergunakan unuk menetapkan identitas dan pengakuan sah adalah organisasisukarela. c. Konsep Globalisasi dan Permasalahannya Globalisasi adalah proses meluas atau mendunianya kebudayaan manusia,karena difasilitasi media komunikasi dan informasi yang mendukung ke arah perluasankebudayaan itu. Sedangkan warga negara global adalah warga negara dimana sikap,komitmen, dan tanggung jawabnya mampu melintasi batas-batas budaya setempat baiklokal maupun nasional kepada budaya masyarakat global (Korten, 1993).Globalisasi saat ini berdampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia.Huntington meramalkan akan terjadinya benturan antarperadaban akibat faktor politik,sosial, budaya, ekonomi, ras, dan agama. 2. Laporanhasildiskusidengantemansejawat(rekankerja)tentangkonsepwarganegara,teorikewarganegaraanIndonesia,danpermasalahankewarganegaraanyangterjadidiIndonesia. A. Konsep Warga Negara  Warga negara merupakan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yangmenjadi unsur negara. Warga negara mengandung arti peserta, anggota atauwarga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikandengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaanhak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dantanggung jawab.  Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslahditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut.ketentuan itu menjadi asas atau pedoman untuk menentukan statuskewarganegaraan seseorang. Setiap warga negara mempunyai kebebasan dankewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraannya.  Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini, dikenal dengan 2 (dua) pedoman,yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dari sisi kelahiran, ada 2 (dua) asas

B.  



C.    





4.

kewarganegaraanyang sering dijumpai, yaitu ius soli (tempat kelahiran) dan ius sanguinis(keturunan). Sedangkan dari sisi perkawinan dikenal pula asas kesatuan hukumdan asas persamaan derajat. Teori kewarganegaraan Indonesia Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dengan adanya asaskewarganegaraan yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurutdaerah atau negara tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Asas ius soli disebut juga asas daerah kelahiran. Sedang asas ius sanguinis ialah asas yang menentukankewarganegaraan seseorang menurut pertalian daerah atau keturunan dari orangyang bersangkutan. Asas ius soli dan asas ius sanguinis dianggap sebagai asas yang utama dalammenentukan status hukum kewarganegaraan. Pada sekarang ini umumnya negaramenganut kedua asas tersebut secara simultan. Permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia antara lain: Apatride merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai statuskewarganegaraan. Bipatride merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memilikistatus kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi-kewarganegaraan. Multipatride adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan statuskewarganegaraan seseorang yang memiliki 2 (dua) atau lebih statuskewarganegaraan. Kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan merupakansesuatu yang akan mempersulit orang tersebut dalam konteks menjadi penduduk pada suatu negara. Mereka akan dianggap sebagai orang asing, yang tentunyaakan berlaku ketentuan-ketentuan peraturan atau perundang-undangan bagi orangasing, yang selain segala sesuatu kegiatannya akan terbatasi, juga setiap tahunnyadiharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran sebagai orang asing. Kasus kewarganegaraan dengan kelompok bipatride, dalam realitas empiriknya,merupakan kelompok status hukum yang tidak baik, karena dapat mengacaukankeadaan kependudukan di antara dua negara, karena itulah tiap negara dalammenghadapi masalah bipatride dengan tegas mengharuskan orangorang yangterlibat untuk secara tegas memilih salah satu di antara keduakewarganegaraannya. Kondisi seseorang dengan status berdwikewarganegaraan, sering terjadi pada penduduk yang tinggal di daerah perbatasan di antara dua negara. Dalam hal ini,diperlukan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbatasan sertawilayah teritorial, sehingga penduduk di daerah itu dapat meyakinkan dirinyatermasuk ke dalam kewarganegaraan mana di antara dua negara tersebut.

LaporanhasilkajianpermasalahankewarganegaraanyangterjadidiIndonesia Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda dapat menimbulkan masalahkewarganegaraan, antara lain: a. Apatride (tidak berkewarganegaraan)Dengan keadaan apatride ini mengakibatkan seseorang tidak akan mendapat perlindungan dari negara manapun juga. b. Bipatride (berkewarganegaraan ganda)Dengan demikian mengakibatkan ketidakpastian status orang yang bersangkutan dankerumitan istrasi tentang kewarganegaraan tersebut.

c. Multipatride (lebih dari 2 berkewarganegaraan) Upaya-upaya penyelesaian permasalahan apatride, bipatride, dan multipatridedijelaskan sebagai berikut: - Memberikan kepastian hukum yang jelas akan status kewarganegaraannya. - Menjamin hak-hak perlindungan hukum yang pasti bagi seseorang dalamkehidupan bernegara Perkawinan Campuran Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikandalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 : ”yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara duaorang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalahmasalah kewarganegaraan anak.UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsipkewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yangharus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalanapabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinancampuran. Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjekhukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yangmasih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yangmenghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.Manusia sebagai subjek hukum berartimanusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.Namun tidak berartisemua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili olehorang lain. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidakcakap melakukan perbuatan hukum.Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasadiwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.Anak yang lahirdari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memilikikewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikutikewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anakakan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengankewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penentuankewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problemkewarganegaraan bagi seorang warga.Secara ringkas problem kewarganegaraan adalahmunculnya apatride dan bipatride.Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidakmemiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memilikikewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan

dapat muncul multipatride yaitu istilahuntuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2).Proses kewarganegaraan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu:  kewarganegaraan karena kelahiran  kewarganegaraan melalui pewarganegaraan  kewarganegaraan melalui registrasi biasa. Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia banyak yang tidak sepenuhnya dapatdiselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja. Sebagai contoh, banyak warganegaraIndonesia yang karena sesuatu, bermukim di Arab Saudi, di Jepang, ataupundi Malaysia dan negara-negara lainnya dalam waktu yang lama sampai beranak dan bercucu, tetapi tetap mempertahankan status kewarganegaraan Republik Indonesia.