BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. (1)

Peraturan ini berlaku untuk seluruh Karyawan RSI Fatimah Banyuwangi, yaitu setiap individu yang bekerja di lingkungan RSI Fatimah Banyuwangi dengan Ketetapan Direktur;

(2)

Yang dimaksud rumah sakit pada peraturan ini adalah Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi yang beralamat di Jl. Jember 25 dan merupakan Amal Usaha milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi;

Pasal 2. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: (1)

Pendidikan dan latihan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah setiap bentuk upaya dan atau kegiatan yang diselenggarakan rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme karyawan;

(2)

Ikatan dinas pendidikan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah ikatan kerja yang dikenakan kepada karyawan sebagai imbal balik atas biaya pendidikan yang diberikan rumah sakit kepada yang bersangkutan;

(3)

Masa ikatan dinas yang dimaksud dalam peraturan ini adalah masa pengabdian yang harus dijalani oleh seorang karyawan setelah mengikuti pendidikan dengan biaya dari rumah sakit;

Pasal 3. (1)

Sebagai upaya mewujudkan efektivitas dan produktivitas karyawan dalam mendukung terpenuhinya sasaran usaha, rumah sakit merasa perlu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan karyawannya sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi sehingga tercapai peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;

(2)

Rumah sakit dengan segala kemampuan akan berusaha menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang tepat guna sesuai dengan program pendidikan dan latihan yang telah disusun, baik di dalam institusi rumah sakit maupun melalui institusi di luar rumah sakit;

(3)

Setiap karyawan yang berprestasi akan didorong dan diberi kesempatan mengembangkan kemampuan dan profesionalitas dirinya;

(4)

Pendidikan dan latihan karyawan dilakukan secara teratur, terencana dan terintegrasi dengan program-program rumah sakit yang lain dengan memperhatikan kebutuhan unit kerja dan kebutuhan rumah sakit dalam jangka panjang;

Pasal 4.

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 1 of 17

(1)

Pendidikan dan latihan dapat sebagai bentuk penghargaan dan dapat pula sebagai kewajiban karyawan; penolakan karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan latihan yang diwajibkan rumah sakit, merupakan suatu pelanggaran;

(2)

Karyawan diperkenankan mengikuti pendidikan dan latihan atas biaya sendiri dengan syarat seijin atasan langsung dan selama tidak mengganggu tugas, kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan yang bersangkutan;

(3)

Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan karyawan tanpa seijin dan sepengetahuan atasan langsung dan atau rumah sakit dan atau tidak ada kaitan dengan bidang tugasnya, rumah sakit tidak menanggung pembiayaan; BAB II PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 1. (1)

Rumah sakit menyusun program dan rencana kegiatan (Plan of Action – POA) pendidikan dan latihan setiap tahun sebagai bagian dari program kerja rumah sakit;

(2)

Dalam menyusun program pendidikan dan latihan harus mengacu pada rencana stratejik rumah sakit dan berdasarkan kepada: (a)

kebutuhan unit kerja;

(b)

kebutuhan rumah sakit dalam jangka panjang;

(c)

potensi yang dimiliki oleh karyawan; dan

(d)

biaya yang dikeluarkan;

Pasal 2. Program pendidikan dan pelatihan karyawan dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (a)

jangka pendek,

(b)

jangka menengah, dan

(c)

jangka panjang,

Pasal 3. Program jangka pendek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Masa pendidikan atau pelatihan kurang dari 1 (satu) bulan atau dengan biaya pendidikan atau pelatihan setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

(2)

Pelaksanaan kegiatan dititik beratkan di dalam institusi rumah sakit sebagai upaya penyegaran dan alih atau transformasi ilmu antar karyawan sehingga didapatkan penguasaan dan pengetahuan ilmu pengetahuan terbaru dan memiliki serta menguasai ketrampilan bidang tugas yang merata;

(3)

Pelaksanaan kegiatan di luar institusi rumah sakit dititik beratkan sebagai:

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 2 of 17

(a)

upaya penyegaran ilmu pengetahuan dan ketrampilan terbaru sehingga selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi bidang tugasnya;

(b)

sertifikasi atas suatu jabatan fungsional tertentu yang disyaratkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku;

(4)

Setiap karyawan yang selesai mengikuti kegiatan pandidikan atau pelatihan di luar institusi rumah sakit wajib menyebar-luaskan dan atau mengajarkan pengetahuan dan atau ketrampilan yang diperoleh dari kegiatan tersebut kepada karyawan lain dengan pola kegiatan sesuai ketentuan pada bagian lain peraturan ini;

Pasal 4. Program jangka menengah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Masa pendidikan atau pelatihan kurang dari 1 (satu) tahun dan atau dengan biaya pendidikan atau pelatihan serendah-rendahnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2)

Pelaksanaan kegiatan dititik beratkan sebagai: (a)

sertifikasi atas suatu jabatan fungsional tertentu yang disyaratkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku;

(b)

pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan atau pengetahuan pada bidang tugas fungsional tertentu sebagai bagian dari upaya pengembangan dan atau penambahan fasilitas dan atau layanan rumah sakit;

(c)

pendidikan dan pelatihan ketrampilan pada bidang tugas fungsional tertentu untuk memenuhi kekurangan karyawan pada bidang tugas fungsional yang sama;

Pasal 5. Program jangka panjang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Masa pendidikan lebih dari 1 (satu) tahun dan atau dengan biaya pendidikan atau pelatihan serendah-rendahnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2)

Pelaksanaan kegiatan dititik beratkan sebagai: (a)

pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan atau pengetahuan pada bidang tugas fungsional tertentu sebagai bagian dari upaya pengembangan dan atau penambahan fasilitas dan atau layanan rumah sakit;

(b)

pendidikan dan pelatihan ketrampilan pada bidang tugas fungsional tertentu untuk memenuhi kekurangan karyawan pada bidang tugas fungsional yang sama;

(c)

peningkatan strata pendidikan jabatan fungsional tertentu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani dan atau untuk memenuhi kriteria standar pendidikan yang ditetapkan pada jabatan fungsional tersebut;

(d)

pendidikan profesi untuk memenuhi kekurangan karyawan rumah sakit dalam suatu profesi tertentu;

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 3 of 17

BAB III POLA PENDIDIKAN DAN LATIHAN Pasal 1. Pola pendidikan dan pelatihan karyawan dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (a)

seminar, penataran atau lokakarya,

(b)

sertifikasi;

(c)

pendidikan gelar, berupa akademis dan gelar profesi atau spesialis; dan

(d)

pelatihan ditempat kerja (on the job trainning).

Pasal 2. Seminar, penataran dan lokakarya diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Jadwal kegiatan yang dilaksanakan di dalam institusi rumah sakit disusun secara periodik dan berkelanjutan sebagai upaya penyegaran bidang pengetahuan atau ketrampilan yang spesifik sehingga setiap karyawan tetap terbuka wawasan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terbaru;

(2)

Pengiriman karyawan pada kegiatan yang dilaksanakan di luar institusi rumah sakit berpedoman pada program yang telah disusun dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kemampuan rumah sakit;

(3)

Kegiatan pendidikan dan latihan yang diadakan di dalam rumah sakit untuk suatu jabatan fungsional tertentu wajib diikuti oleh setiap karyawan yang bertugas dalam jabatan fungsional tersebut, pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan layanan rumah sakit;

(4)

Setiap karyawan yang telah mengikuti kegiatan seminar, penataran, pelatihan atau lokakarya berkaitan dengan jabatan fungsionalnya di luar institusi rumah sakit, wajib menyebar-luaskan pengetahuan dan atau ketrampilan barunya kepada karyawan lain yang bertugas pada jabatan fungsional tersebut;

Pasal 3. Pendidikan dan latihan dengan sertifikasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Merupakan pendidikan atau pelatihan untuk mendapatkan sertifikat sebagai ahli di bidang pengetahuan atau ketrampilan tertentu;

(2)

Dalam hal jumlah karyawan yang dibutuhkan memiliki sertifikat untuk bidang yang sama cukup banyak, diupayakan pelaksanaan kegiatan diadakan di dalam institusi rumah sakit bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang berwenang;

(3)

Dalam hal jumlah karyawan yang dibutuhkan memiliki sertifikat untuk bidang yang sama sedikit, pelaksanaan menyesuaikan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak luar;

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 4 of 17

(4)

Setiap karyawan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dengan sertifikasi, wajib menyebar-luaskan pengetahuan dan atau ketrampilan barunya kepada karyawan lain yang bertugas pada jabatan fungsional tersebut;

Pasal 4. Pendidikan gelar akademis diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Merupakan pendidikan untuk menaikkan jenjang atau strata akademis, sesuai dengan kualifikasi akademis jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan rumah sakit dan atau yang disyaratkan peraturan perundangan yang berlaku;

(2)

Jenis pendidikan dan masa pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan gelar akademis harus sesuai dengan program kerja rumah sakit yang telah ditetapkan;

(3)

Pengiriman karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) diluar program kerja rumah sakit disahkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit;

Pasal 5. Pendidikan gelar profesi atau pendidikan spesialis dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Merupakan pendidikan untuk mendapatkan gelar profesi di bidang tertentu atau spesialisasi atas suatu jabatan fungsional yang dibutuhkan rumah sakit dan atau yang disyaratkan peraturan perundangan yang berlaku;

(2)

Jenis pendidikan gelar profesi atau pendidikan spesialis dan masa pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan gelar profesi atau pendidikan spesialis harus sesuai dengan program kerja rumah sakit yang telah ditetapkan;

(3)

Pengiriman karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) di luar program kerja rumah sakit disahkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit;

Pasal 6. Pelatihan di tempat kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Karyawan belajar mendapatkan ketrampilan pengetahuan praktis dalam menangani suatu pekerjaan tertentu dengan menempatkannya pada unit kerja di bawah bimbingan atau pengawasan seorang karyawan lain yang ahli di bidang tersebut;

(2)

Pelatihan di tempat kerja bersifat terus-menerus sehingga penguasaan dan ketrampilan karyawan dalam satu unit kerja senantiasa sesuai dengan standar mutu dan mengikuti perkembangan terbaru;

(3)

Apabila perlu dan atau dibutuhkan, rumah sakit dapat mendatangkan seorang ahli atau konsultan dalam jangka waktu tertentu untuk membimbing langsung karyawan dalam melaksanakan tugas fungsionalnya.

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 5 of 17

BAB IV PENUNJUKAN, SYARAT, DAN KRITERIA CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN Pasal 1. Penunjukan pengiriman calon peserta pendidikan atau pelatihan ditetapkan sebagai berikut: (1)

Pengiriman seorang karyawan untuk mengikuti suatu program pendidikan atau pelatihan yang dibiayai oleh rumah sakit dilakukan berdasarkan nominasi yang diajukan oleh atasannya;

(2)

Karyawan dapat mengusulkan pada atasannya agar dirinya dapat mengikuti Pendidikan atau pelatihan tertentu;

(3)

Persetujuan akhir dalam penugasan seorang karyawan untuk mengikuti suatu program pendidikan atau pelatihan diberikan oleh: (a)

pendidikan atau pelatihan jangka pendek: 

bila sesuai dengan program kegiatan (Plan of Action – POA) pendidikan atau pelatihan, persetujuan diberikan oleh atasan langsung setingkat Kepala Bagian;



bila tidak sesuai dengan program kegiatan (Plan of Action – POA) pendidikan atau pelatihan, harus dengan seijin Direktur Rumah Sakit;

(b)

pendidikan atau pelatihan jangka menengah harus dengan seijin Direktur Rumah Sakit;

(c)

pendidikan atau pelatihan jangka panjang harus dengan seijin Direktur Rumah Sakit;

Pasal 2. Syarat karyawan dapat mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh rumah sakit harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a)

syarat umum; dan

(b)

syarat khusus;

Pasal 3. Syarat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) ditetapkan sebagai berikut: (a)

mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap rumah sakit;

(b)

mempunyai komitmen terhadap Persyarikatan Muhammadiyah;

(c)

mempunyai sifat dan sikap profesional yang tinggi;

(d)

bersedia mengikuti ikatan dinas pendidikan.

Pasal 3. Syarat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (b) ditetapkan sebagai berikut: (a)

syarat status kekaryawanan dan masa pengabdian;

(b)

syarat latar belakang pendidikan akademis dan pengalaman kerja;

(c)

syarat kondite karyawan; dan

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 6 of 17

(d)

ikatan dinas pendidikan;

Pasal 4. Syarat status kekaryawanan dan masa pengabdian sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (a) ditetapkan sebagai berikut: (a) pendidikan atau pelatihan jangka pendek tanpa sertifikasi, dapat diikuti oleh karyawan dengan status: 

Karyawan Tetap dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;



Karyawan Kontrak dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;

(b) pendidikan atau pelatihan jangka pendek dengan sertifikasi dapat diikuti oleh karyawan dengan status : 

Karyawan Tetap dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;



Karyawan Kontrak dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun ;

(c) pendidikan atau pelatihan jangka menengah dan jangka panjang dapat diikuti oleh karyawan dengan status : 

Karyawan Tetap dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun;



Karyawan Kontrak dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun ;

Pasal 5. Syarat latar belakang pendidikan akademis dan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (b) ditetapkan sebagai berikut: (a) memenuhi kualifikasi atau pengalaman kerja yang disarankan atau dipersyaratkan oleh lembaga pelaksana pendidikan atau pelatihan yang dimaksud; (b) sebelum memutuskan untuk menyertakan seorang karyawan pada suatu pendidikan atau pelatihan, rumah sakit melakukan penilaian mengenai kecocokan kwalifikasi atau pengalaman kerja karyawan yang akan dicalonkan dengan materi atau topik pendidikan atau pelatihan; (c) lulus ujian masuk apabila lembaga pendidikan atau pelatihan yang dimaksud mempersyaratkannya. Pasal 6. Syarat kondite karyawan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (c) ditetapkan sebagai berikut: (a) nominasi diberikan kepada karyawan yang serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah mendapat surat peringatan disiplin dan nilai baik pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Karyawan; (b) karyawan yang menjadi calon peserta pendidikan atau pelatihan yang dibiayai oleh rumah sakit tidak sedang mendapat surat peringatan disiplin yang belum habis masa berlakunya; Pasal 7. Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 7 of 17

Syarat khusus ikatan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (d) adalah bahwa setiap karyawan yang akan mengikuti program pendidikan dan atau pelatihan dengan sertifikasi, atau jangka menengah atau jangka panjang yang dibiayai rumah sakit harus bersedia menjalani ikatan dinas yang syarat ketentuannya diatur pada bagian lain peraturan ini. BAB V JANGKA WAKTU PENGABDIAN IKATAN DINAS DAN KEWAJIBAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN Pasal 1. (1)

Jangka waktu pengabdian ikatan dinas pendidikan sesuai dengan jenis atau kategori program pendidikan dan atau pola pendidikan atau pelatihan yang diikuti;

(2)

Jangka waktu pengabdian untuk masing-masing ikatan dinas pendidikan ditetapkan sebagai berikut: (a)

program pendidikan jangka pendek dengan pola pendidikan atau pelatihan sertifikasi, masa ikatan dinas serendah-rendahnya 1 (satu) tahun atau setinggi-tingginya 2 (dua) tahun atau selama masa berlakunya sertifikat yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan yang diikuti;

(b)

program pendidikan jangka menengah dengan pola pendidikan atau pelatihan sertifikasi, masa ikatan dinas serendah-rendahnya 2 (dua) tahun atau setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau selama masa berlakunya sertifikat yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan yang diikuti;

(c)

program pendidikan jangka panjang dengan pola pendidikan gelar akademis atau gelar profesi atau pendidikan spesialis, masa ikatan dinas serendah-rendahnya 2 (dua) kali masa tempuh pendidikan.

(3)

Masa dimulainya ikatan dinas pendidikan dihitung sejak tanggal karyawan yang bersangkutan dinyatakan telah selesai masa pendidikannya oleh instasi atau lembaga penyelenggara.

Pasal 2. Sebelum berangkat menjalankan ikatan dinas, karyawan yang mengikuti ikatan dinas pendidikan diwajibkan untuk: (1)

Menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal awal masa pendidikan;

(2)

Melakukan serah terima pekerjaan pada karyawan yang akan menggantikan pekerjaannya selama karyawan yang bersangkutan mengikuti tugas belajar;

Pasal 3.

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 8 of 17

Selama masa pendidikan atau pelatihan, karyawan yang mengikuti ikatan dinas pendidikan diwajibkan untuk: (1)

Mengikuti semua kegiatan pendidikan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga penyelenggara;

(2)

Melaporkan pada Direktur Rumah Sakit c.q. atasan langsung setingkat Kepala Bagian bila mengalami halangan yang menyebabkannya tidak dapat hadir dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan dan atau yang dapat menyebabkan tertundanya jadwal penyelesaian masa pendidikan;

(3)

Karyawan yang mengikuti program pendidikan atau pelatihan jangka menengah wajib mengirimkan secara berkala laporan singkat mengenai kemajuannya, alamat kontak, jadwal penyelesaian masa pendidikan serta perubahan-perubahannya;

Pasal 4. Selesai masa pendidikan atau pelatihan, karyawan yang mengikuti ikatan dinas pendidikan diwajibkan untuk: (1)

Segera kembali ke rumah sakit selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak yang bersangkutan dinyatakan telah selesai proses pendidikannya oleh instansi atau lembaga penyelenggara;

(2)

Menyerahkan kepada Direktur Rumah Sakit c.q Sub Bagian Kepegawaian : (a)

laporan atau risalah singkat tugas belajar;

(b)

ijazah atau sertifikat tanda resmi telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan yang diikuti;

(3)

Dalam hal karyawan peserta ikatan dinas pendidikan yang telah menyelesaikan proses pendidikannya tidak segera kembali ke rumah sakit tanpa alasan yang sah dan dapat diterima oleh rumah sakit dianggap mangkir kerja dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VI BIAYA DIKLAT DAN BESAR IKATAN DINAS PENDIDIKAN

Pasal 1. (1)

Rumah sakit menanggung biaya pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di dalam institusi rumah sakit sesuai dengan ketentuan anggaran biaya yang tercantum dalam rencana anggaran biaya tahunan rumah sakit;

(2)

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan dibiayai oleh sponsor, rumah sakit menanggung biaya-biaya yang tidak dibiayai sponsor dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kemampuan rumah sakit;

(3)

Karyawan yang mengikuti ikatan dinas rumah sakit berhak atas biaya-biaya tugas belajar yang macam dan besarnya sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan kemampuan rumah sakit.

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 9 of 17

Pasal 2. Program pendidikan jangka pendek dengan pola pendidikan atau pelatihan bersertifikasi atau tidak, biaya pendidikan atau pelatihan atau biaya ikatan dinas pendidikan yang ditanggung oleh rumah sakit ditetapkan sebagai berikut: (1)

Biaya peserta pendidikan atau pelatihan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi penyelenggara;

(2)

Biaya transportasi dalam wilayah atau luar wilayah sesuai dengan peraturan rumah sakit mengenai perjalanan dinas;

(3)

Biaya penginapan, biaya makan, dan pembayaran lumpsum sesuai dengan peraturan rumah sakit mengenai perjalanan dinas.

Pasal 3. Program pendidikan jangka menengah, dengan pola pendidikan bersertifikasi atau tidak, biaya ikatan dinas ditetapkan sebagai berikut: (1)

Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP) diberikan 50% dari tarif yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi penyelenggara;

(4)

Biaya hidup yang besarnya dihitung sesuai dengan peraturan rumah sakit mengenai perjalanan dinas atau berdasarkan kebijakan dari direktur.

Pasal 4. Program pendidikan jangka panjang dengan pola pendidikan gelar akademis, biaya ikatan dinas ditetapkan sebagai berikut: pinjam punya karim (1)

Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP) diberikan 50% dari tarif yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi penyelenggara;

(2)

Biaya hidup yang besarnya dihitung sesuai dengan peraturan rumah sakit mengenai perjalanan dinas atau berdasar kebijakan dari direktur.

(3)

Rumah sakit tidak menanggung biaya-biaya untuk: (a)

fasilitas proses pendidikan, termasuk diantaranya pembelian buku-buku pelajaran dan foto kopi;

(b)

penelitian, penyusunan dan pemaparan karya ilmiah dan atau tugas akhir;

(c)

transportasi, penginapan, dan makan dalam hal terdapat kegiatan pendidikan yang dilaksanakan diluar kota dari tempat lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan berada;

(d)

kursus, seminar, atau lokakarya baik yang disyaratkan maupun yang tidak disyaratkan oleh lembaga atau instansi penyelenggara pendidikan untuk diikuti peserta didik;

(4)

Dalam hal biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (3), rumah sakit memberikan pinjaman biaya pendidikan dan wajib dikembalikan setelah yang

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 10 of 17

bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan pola pengembalian pinjaman yang diatur dalam ketentuan tersendiri; (5)

Pemberian pinjaman biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dengan seijin Direktur Rumah Sakit. BAB VII BESAR IKATAN DINAS PENDIDIKAN GELAR PROFESI ATAU PENDIDIKAN SPESIALIS

Pasal 1. Besar biaya ikatan dinas pendidikan gelar profesi atau pendidikan spesialis ditetapkan sebagai berikut: (1)

Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP) yang besarnya sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi penyelenggara;

(2)

Biaya hidup yang besarnya dihitung berdasar pangkat dan prosentase jasa produksi yang ditetapkan sebagai berikut: (a)

gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan ruang terakhir sebelum yang bersangkutan mengikuti ikatan dinas pendidikan; dan

(b)

jasa produksi (premi) hari kerja normal untuk kategori ketenagaan karyawan yang bersangkutan;

(3)

Biaya kursus, seminar, atau lokakarya yang disyaratkan oleh lembaga atau instansi penyelenggara pendidikan untuk diikuti peserta didik; penghitungan besar biaya sesuai dengan peraturan perjalanan dinas yang berlaku;

(4)

Biaya transportasi, penginapan, dan makan dalam hal terdapat kegiatan pendidikan yang dilaksanakan diluar kota dari tempat lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan berada.

Pasal 2. (1)

Rumah sakit tidak menanggung biaya-biaya untuk: (a)

fasilitas proses pendidikan, termasuk diantaranya pembelian buku-buku pelajaran dan foto kopi;

(b)

penelitian, penyusunan dan pemaparan karya ilmiah dan atau tugas akhir;

(c)

transportasi, penginapan, dan makan dalam hal kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar kota dari tempat lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan berada;

(d)

kursus, seminar, atau lokakarya yang tidak disyaratkan oleh lembaga atau instansi penyelenggara pendidikan untuk diikuti peserta didik;

(2)

Dalam hal biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1), rumah sakit memberikan pinjaman biaya pendidikan dan wajib dikembalikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan pola pengembalian pinjaman yang diatur dalam bagian lain peraturan ini;

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 11 of 17

(3)

Pemberian pinjaman biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 3. (1)

Karyawan yang mengikuti ikatan dinas pendidikan gelar profesi atau pendidikan spesialis selain diwajibkan menjalani masa pengabdian ikatan dinas, juga dikenakan iur bea atas biaya ikatan dinas pendidikan yang dikeluarkan oleh rumah sakit;

(2)

Iur bea sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenakan setelah yang bersangkutan kembali bekerja di rumah sakit sesuai dengan profesi barunya; dalam bentuk prosentase atas pendapatan dari jasa profesinya;

(3)

Pembebanan dan besar iur bea dikenakan dalam jangka waktu tertentu yang bertingkat untuk setiap periodenya;

(4)

Jangka waktu dan besar pembebanan iur bea ikatan dinas pendidikan diatur dalam bagian lain peraturan ini. BAB VIII SANKSI ATAS PELANGGARAN PERJANJIAN IKATAN DINAS PENDIDIKAN

Pasal 1. Penundaan masa penyelesaian program pendidikan ditetapkan sebagai berikut: (1)

Dalam hal penundaan masa penyelesaian program pendidikan tidak disebabkan oleh karena adanya perubahan ketentuan jangka waktu penyelesaian pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi penyelenggara, rumah sakit memberikan toleransi penundaan penyelesaian pendidikan sebagai berikut: (a)

untuk program pendidikan jangka menengah, penundaan masa penyelesaiaan program pendidikan setinggi-tingginya ⅓ (sepertiga) jangka waktu penyelesaian normal;

(b)

untuk program pendidikan jangka panjang 1 – 3 ( satu sampai dengan tiga) tahun atau 2 – 6 (dua sampai dengan enam) semester, toleransi penundaan masa penyelesaian program pendidikan setinggi-tingginya selama 1 (satu) semester;

(c)

untuk program pendidikan jangka panjang lebih dari 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester, toleransi penundaan masa penyelesaian program pendidikan setinggi-tingginya selama 2 (dua) semester;

(2)

Dalam hal yang bersangkutan sampai dengan batas toleransi penundaan masih belum mampu menyelesaikan tugas belajarnya, rumah sakit hanya memberikan gaji pokok terakhir sebagai besar ikatan dinas.

Pasal 2. Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 12 of 17

Pengunduran diri dari program pendidikan sebelum berakhir, ditetapkan sebagai berikut: (1)

Dalam hal yang bersangkutan atas kemauan sendiri mengundurkan diri dari program pendidikan, kepada yang bersangkutan diberi sanksi kewajiban mengembalikan 3 (tiga) kali lipat untuk program pendidikan jangka pendek dan menengah atau 6 (enam) kali lipat untuk program pendidikan jangka panjang, dari jumlah total biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit setelah dikurangi gaji pokok;

(2)

Apabila yang bersangkutan dikeluarkan atau diberhentikan program pendidikannya (drop out) oleh lembaga atau instansi penyelenggara pendidikan dengan alasan: (a)

karena ketidak mampuan, kepada yang bersangkutan diberi sanksi kewajiban mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit setelah dikurangi gaji pokok;

(b)

karena pelanggaran etika, susila, kriminal dan atau pelanggaran lain yang menyebabkan yang bersangkutan dikeluarkan dengan tidak hormat, kepada yang bersangkutan diberi sanksi kewajiban mengembalikan 6 (enam) kali lipat untuk program pendidikan jangka pendek dan menengah atau 12 (duabelas) kali lipat untuk program pendidikan jangka panjang, dari jumlah total biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit setelah dikurangi gaji pokok dan sanksi disiplin secara berpadan dengan pelanggaran yang diperbuat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 3. Pemutusan hubungan kerja dengan rumah sakit, ditetapkan sebagai berikut: (1)

Apabila pemutusan hubungan kerja yang bersangkutan dengan rumah sakit dilakukan sebelum program pendidikan selesai, diberikan sanksi kewajiban mengembalikan 10X (sepuluh kali lipat) dari seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit;

(2)

Dalam hal pemutusan hubungan kerja yang bersangkutan dengan rumah sakit dilakukan pada saat masa pengabdian ikatan dinas pendidikan kurang dari 1 (satu) tahun atau kurang dari 25% (duapuluh lima persen), diberikan sanksi kewajiban mengembalikan 10X (sepuluh kali lipat) dari seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit;

(3)

Dalam hal pemutusan hubungan kerja yang bersangkutan dengan rumah sakit dilakukan pada saat masa pengabdian ikatan dinas pendidikan lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih dari 25% (duapuluh lima persen), diberikan sanksi kewajiban mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit dikalikan sisa tahun masa pengabdian ikatan dinas. BAB IX IKATAN DINAS PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 1. (1)

Ikatan dinas pendidikan khusus adalah ikatan dinas pendidikan yang diberikan kepada karyawan:

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 13 of 17

(a)

status karyawan selain yang ditetapkan peraturan ini diperkenankan mengikuti ikatan dinas pendidikan; atau

(b)

ikatan dinas pendidikan gelar, baik gelar akademis maupun gelar profesi, yang sama diikuti oleh 3 (tiga) orang karyawan atau lebih; dan

(c)

ikatan dinas pendidikan gelas akademis yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional karyawan atau kategori ketenagaan;

(d)

pihak lain yang atas penunjukan dan keputusan Direktur Rumah Sakit diberikan ikatan dinas pendidikan;

(2)

Besar ikatan dinas pendidikan khusus untuk program pendidikan gelar akademis ditetapkan sebagai berikut: (a)

dalam hal karyawan peserta ikatan dinas khusus masih dapat berdinas di rumah sakit selama mengikuti program pendidikan, besar ikatan dinas ditentukan sebagai berikut: 

gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan dan tetap mengikuti pola kenaikan gaji pokok berkala;



tunjangan pendidikan yang dihitung dari: 1.

besar jasa produksi (premi) sesuai dengan hari kerja normal untuk kategori ketenagaan yang bersangkutan;

2. tunjangan fungsional untuk kategori ketenagaan yang bersangkutan, 

Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP) yang ditanggung rumah sakit sebesar 50% (limapuluh) persen dari biaya yang ditetapkan oleh lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan; sedang 50% (limapuluh persen) sisanya dianggap sebagai pinjaman karyawanyang wajib dikembalikan setelah selesai mengikuti program pendidikan, dengan pola pengembalian yang diatur dalam bagian lain peraturan ini;

(b)

dalam hal karyawan peserta ikatan dinas khusus tidak dapat berdinas di rumah sakit selama mengikuti program pendidikan, besar ikatan dinas ditentukan sebagai berikut: 

gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan ruang terakhir sebelum yang bersangkutan mengikuti ikatan dinas pendidikan khusus;



Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP) yang ditanggung rumah sakit sebesar 50% (limapuluh) persen dari biaya yang ditetapkan oleh lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan; sedang 50% (limapuluh persen) sisanya dianggap sebagai pinjaman karyawanyang wajib dikembalikan setelah selesai mengikuti program pendidikan, dengan pola pengembalian secara angsuran bulanan yang dipotongkan langsung dari gaji yang bersangkutan

(3)

Besar ikatan dinas pendidikan khusus untuk program pendidikan gelar profesi atau pendidikan spesialis ditetapkan sebagai berikut: (a)

gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan ruang terakhir sebelum yang bersangkutan mengikuti ikatan dinas pendidikan khusus;

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 14 of 17

(b)

Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP) sesuai dengan yang ditetapkan oleh lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan;

(4)

Besar ikatan dinas pendidikan khusus untuk pihak lain atas penunjukan Direktur Rumah Sakit, ditetapkan atas kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian ikatan dinas;

(5)

Jangka waktu pengabdian ikatan dinas pendidikan khusus mengikuti dan atau sesuai dengan ketentuan jangka waktu ikatan dinas pendidikan yang tercantum pada bagian lain peraturan ini;

(6)

Pola kerja selama mengikuti ikatan dinas pendidikan khusus dihitung berdasar: (a)

penyelesaian beban tugas yang ditetapkan oleh atasan langsung yang bersangkutan dengan persetujuan pejabat struktural setingkat Kepala Bagian; atau

(b)

jam kerja atau shift kerja khusus yang diatur oleh atasan langsung yang bersangkutan dengan persetujuan pejabat struktural setingkat Kepala Bagian;

(7)

Sanksi atas pelanggaran perjanjian ikatan dinas pendidikan khusus mengikuti dan atau sesuai dengan ketentuan sanksi atas pelanggaran perjanjian ikatan dinas pendidikan yang tercantum dalam bagian lain peraturan ini. BAB X PENGEMBALIAN PINJAMAN DAN IUR BEA ATAS IKATAN DINAS PENDIDIKAN

Pasal 1. Pengembalian pinjaman untuk keperluan pendidikan selama mengikuti ikatan dinas pendidikan ditetapkan sebagai berikut: (1)

Untuk ikatan dinas pendidikan gelar profesi medis (spesialisasi), pengembalian sebesar 60% (enampuluh persen) dari jumlah keseluruhan pinjaman, dengan cara angsuran per bulan yang setinggi-tingginya 30% (tigapuluh persen) dari gaji yang dibawa pulang (take home pay);

(2)

Untuk ikatan dinas pendidikan gelar profesi paramedis, pengembalian sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan pinjaman, dengan cara angsuran per bulan yang setinggitingginya 25% (duapuluh lima persen) dari gaji yang dibawa pulang (take home pay);

(3)

Untuk ikatan dinas pendidikan gelar akademis dan ikatan dinas pendidikan khusus, pengembalian sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan pinjaman, dengan cara angsuran per bulan yang setinggi-tingginya 25% (duapuluh lima persen) dari gaji pokok;

Pasal 2. (1)

Iur bea atas ikatan dinas pendidikan hanya diwajibkan untuk ikatan dinas pendidikan gelar profesi medis (spesialisasi);

(2)

Iur bea diwujudkan dalam bentuk potongan atas pendapatan jasa medis selama masa ikatan dinas, diluar potongan yang menurut peraturan rumah sakit yang berlaku menjadi hak rumah sakit;

(3)

Besar iur bea ditetapkan sebagai berikut:

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 15 of 17

(a)

25% (duapuluh lima persen) pertama dari masa ikatan dinas, sebesar __% untuk jasa tindakan medis, dan __% untuk jasa medis lainnya (__% untuk yang bersangkutan, dan __% untuk rumah sakit, sebelum dipotong pajak);

(b)

25% (duapuluh lima persen) kedua dari masa ikatan dinas, sebesar __% untuk jasa tindakan medis, dan __% untuk jasa medis lainnya (__% untuk yang bersangkutan, dan __% untuk rumah sakit, sebelum dipotong pajak); dan

(c)

50% (limapuluh persen) terakhir dari masa ikatan dinas, sebesar __% untuk jasa tindakan medis, dan __% untuk jasa medis lainnya (__% untuk yang bersangkutan, dan __% untuk rumah sakit, sebelum dipotong pajak). BAB X LAYANAN PENDIDIKAN UNTUK PIHAK KETIGA

Pasal 1. (1)

Rumah sakit berkomitmen untuk turut dan berperan serta dalam upaya mencerdaskan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada lembaga atau instansi pendidikan untuk memanfaatkan rumah sakit sebagai sarana penunjang pendidikan dan latihan;

(2)

Persyaratan umum untuk dapat memanfaatkan rumah sakit sebagai sarana penunjang pendidikan dan latihan bagi pihak ketiga ditetapkan sebagai berikut: (a)

bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;

(b)

bentuk dan materi pendidikan dan latihan tidak mengganggu kegiatan operasional dan sesuai dengan jenis layanan rumah sakit;

(c) (d)

dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan pengembangan rumah sakit; bersedia memberikan iur bea kepada rumah sakit atas biaya yang timbul akibat penerimaan peserta didik pihak ketiga;

(3)

Hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur pemanfaatan rumah sakit sebagai sarana penunjang pendidikan dan latihan bagi pihak ketiga diatur dalam ketetapan tersendiri. BAB XI PENUTUP

Pasal 1. Aturan peralihan (1)

Penundaan pelaksanaan salah satu atau beberapa ketentuan yang tercantum dalam peraturan karyawan ini dilakukan jika kesiapan pelaksanaan belum memungkinkan;

(2)

Penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus disahkan dengan Ketetapan Direktur Rumah Sakit;

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 16 of 17

(3)

Jika ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini ditunda pelaksanaannya, maka ketentuan yang lama tetap berlaku.

Pasal 2. Aturan Penunjang Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan penunjang yang harus disahkan dengan Ketetapan Direktur Rumah Sakit. Pasal 3. Peraturan ini disebut Peraturan Pendidikan dan Latihan Karyawan Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi Tahun 2009. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 10 Desember 2007 Direktur RSI Fatimah Banyuwangi Dr. Budiningtyas, Sp.OG NIK. 95116

Peraturan Pandidikan dan Latihan, RSIF Banyuwangi Tahun 2009

Page 17 of 17