Pembaharuan Hutang Fix 6e6347

Implementasi Novasi Subyektif Pasif sebagai Upaya Mengakhiri Kredit Macet dalam Dunia Perbankan

Disusun oleh : Rizki Arditya Cahyo Nugroho Kelas A

S351508035

Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015

Implementasi Novasi Subyektif Pasif Sebagai Upaya Mengakhiri Kredit Macet dalam Dunia Perbankan Rizki Arditya Cahyo Nugroho (Mahasiswa S2 Progam MKN FH UNS) Email : [email protected] . Abstrak Penyaluran kredit merupakan salah satu bisnis perbankan, namun disisi lain juga dapat mengundang hal-hal beresiko tinggi terutama masalah perbankan yang bernama kredit macet. Akibat adanya kredit macet akan menjadi beban bank karena kredit macet menjadi salah satu indikator penentu kinerja sebuah bank. Maka dari itu apabila terjadi kredit macet biasanya bank akan melakukan upaya untuk mengakhiri kredit macet tersebut. Upaya untuk mengakhiri kredit macet salah satunya dapat melalui novasi subyektif pasif. Novasi subyektif pasif adalah pembaharuan hutang dengan cara mengganti debitur lama dengan debitur baru. Pelaksanaan novasi subyektif pasif terjadi ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibanya membayar hutang kepada bank dan disisi lain bank sudah memberikan surat peringatan kepada debitur untuk melaksanakan kewajibanya. Dalam prakteknya di dunia perbankan pelaksanaan novasi subyektif pasif harus melalui beberapa proses antara lain proses permohonan novasi, analisis atau penilian kredit, keputusan kredit dan istrasi kredit. A. Pendahuluan Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang artinya kepercayaan. Banyak usaha di sektor industri, baik besar maupun kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai bantuan permodalan agar usaha dapat berjalan lancar dan mencapai kemajuan. Pada umumnya, pengusaha tidak selalu dapat menyediakan sendiri seluruh modal yang diperlukan dalam usahanya, sehingga diperlukan adanya kredit dari pihak lain yaitu bank. Pemberian kredit oleh bank sangat diharapkan, sebab melalui pemberian kredit kepada pengusaha merupakan salah satu tujuan dari usaha bank yaitu setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat, maka kepada bank dituntut utuk dapat menyalurkan kembali kepada masyarakat antara lain melalui pemberian kredit. Jika terjadi pemberian kredit

berarti bank memberikan uang kepada debitur yang berjanji akan mengembalikan uang tersebut di waktu tertentu dimasa yang akan datang. Karena adanya tenggang waktu tersebut maka dapat terjadi kejadian yang tidak diduga sehingga dalam kredit

terkandung pengertian tentang “Degree of Risk” yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit. (Muchdarsyah Sinungan, 1979: 12) Bagi penerima kredit, risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu resiko yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet.( Sudiman Sidabukke, 2008:2). Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit tepat pada waktunya. Adanya kredit macet akan menjadi beban bank karena kredit macet menjadi salah satu indikator penentu kinerja sebuah bank. Maka dari itu apabila terjadi kredit macet biasanya para pihak terutama kreditur akan melakukan upaya untuk mengakhiri perjanjian kredit tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Meskipun dalam KUH Perdata menyebutkan tentang hapusnya perikatanperikatan, perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Perikatan disini juga yang dimaksud adalah hubungan hukum yang timbul karena telah adanya sebuah persetujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lain yang biasa disebut dengan perjanjian. Didalam pasal 1381 KUH Perdata disebutkan ada sepuluh cara untuk dapat dikatakan suatu perjanjian telah berakhir. Diantara sepuluh cara tersebut terdapat salah satu cara yaitu dengan pembaharuan hutang atau biasa yang disebut novasi. Novasi pada hakekatnya merupakan salah satu cara untuk menghapus atau mengakhiri suatu perjanjian. Novasi penting dilakukan karena merupakan upaya reaktif, yaitu dilakukan bagi kredit yang telah mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga. Tujuan dari pada novasi adalah memberikan tenggang waktu bagi debitur agar dapat memenuhi

kewajibanya membayar kredit pokok dan bunganya. Debitur yang diberi fasilitas novasi adalah debitur yang menunjukan itikad baik dan karakter yang jujur serta keinginan untuk membayar kredit. Novasi ada tiga macam yaitu novasi objektif, novasi subjektif pasif dan novasi subjektif aktif. Dari ketiga macam novasi tersebut yang paling sering terjadi dalam dunia perbankan adalah novasi subjektif pasif. Novasi subjektif pasif adalah suatu keadaan dimana debiturnya diganti oleh debitur lain. Tujuan novasi subjektif tiada lain dari pada penghapusan perikatan. Sehingga hubungan hukum antara kreditur lama dengan debitor atau antara debitur lama dengan kreditur terhapus dan tak mengingkat lagi. Berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan diatas maka perlunya untuk mengetahui pelaksanakan novasi subyektif pasif sebagai upaya mengakhiri kredit macet yang terjadi dalam dunia perbankan. B. Pemharuan Hutang (Novasi) Pengertian dan istilah mengenai novasi tidak diberikan dalam undangundang, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”), novasi diterjemahkan sebagai pembaharuan utang. Menurut J. Satrio, Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.(J. Satrio, 1999:100). Sedangkan Gunawan Widjaja dkk mengatakan, novasi adalah salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru.(Gunawan Widjaja,2003:80). Dari pengertian novasi yang diberikan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Menurut Pasal 1413 KUH Perdata, ada tiga macam jalan untuk melaksanakan novasi ,yaitu: 1) Apabila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya

2) Apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatanya 3) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa debitur dibebaskan dari perikatanya Dari ketiga macam cara pemberitahuan utang yang disebutkan dalam pasal 1413 KUH Perdata dapat kita ketahui bahwa dalam novasi, perikatan yang lama hapus demi hukum dan selanjutnya dibentuk suatu perikatan baru antara pihak yang sama, yaitu antara debitur dan kreditur yang sama dalam perikatan yang dihapuskan, atau dengan pihak lain yang selanjutnya akan berkedudukan sebagai kreditur dan debitur baru, yang menggantikan kreditur atau debitur yang lama. Pasal 1413 KUH Perdata selain menunjukan jalan untuk melaksanakan novasi, sekaligus menunjukan terdapat macam-macam novasi. Novasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu: a. Novasi objektif, yaitu perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain. Novasi objektif dapat terjadi karena: 1) Mengganti atau mengubah isi perikatan. Penggantian perikatan terjadi jika kewajiban debitur atas suatu prestasi tertentu diganti oleh prestasi lain 2) Mengubah sebab dari pada perikatan b. Novasi subjetif pasif, yaitu debiturnya diganti oleh debitur lain, yang dapat dilakukan dengan dua cara berikut. 1) Expromissie, yaitu debitur semula diganti oleh debitur baru, tanpa bantuan debitur semula 2) Delegatie, yaitu apabila terjadi persetujuan antara debitur, kreditur semula, dan debitur baru. Tanpa persetujuan dari kreditur, debitur tidak dapat diganti dengan kreditur lainnya c. Novasi subjektif aktif, yaitu apabila krediturnya diganti oleh kreditur lain. Novasi subjektif aktif merupakan persetujuan segitiga karena debitur harus mengikatkan dirinya dengan kreditur baru, dan novasinya dapat terjadi secara bersamaan penggantian, baik kreditur maupun debitur. Secara umum dapat dikatakan bahwa novasi adalah pembentukan perikatan baru berdasarkan pada suatu bentuk perjanjian, dan oleh karena itu

maka ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata berlaku dalam hal ini. Ketentuan pasal 1414 KUH Perdata yang menyatakan bahwa novasi hanya dapat terlaksana antara orang-orangyang cakap mengadakan perikatan-perikatan. Pada dasarnya merupakan penegasan kembali akan berlakunya ketentuan pasal 1320 angka 2 bahwa novasi hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk membuat perikatan. (Gunawan Widjaja,2003:80). Jadi jika orang yang melakukan novasi tidak cakap untuk membuat perikatan maka novasi tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya pasal 1415 KUH Perdata menentukan bahwa tiada novasi yang dipersangkakan, kehendak seorang untuk mengadakanya harus dengan tegas ternyata dari perbuatanya. Ini berarti suatu novasi harus dengan tegas menyatakan bahwa utang lama atau perikatan lama yang ada diantara debitur dan kreditur menjadi hapus demi hukum dan sebagai penggantinya dibuat dan berlakulah perikatan baru dengan segala ketentuan dan syarat syaratnya yang baru, yang berlaku bagi debitur dan kreditur dalam perikatan baru tersebut. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan atau tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi penghapusan perikatan lama yang disertai dengan pembentukan perikatan baru dengan segala konsekuensinya maka tetap berlakulah ketentuan dalam perikatan yang lama. Ini berarti tidak terjadi novasi. (Gunawan Widjaja,2003:81-82) Pasal 1417 KUH Perdata menyebutkan delegasi atau pemindahan, dengan mana seorang berutang memberikan kepada orang yang mengutangkan padanya seorang berutang baru mengikatkan dirinya kepada si berpiutang, tidak menerbitkan suatu pembaharuan utang, jika si berpiutang tidak secara tegas menyatakan bahwa ia bermaksud membebaskan orang berutang yang melakukan pemindahan itu, dari perikatannya. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa penggantian debitur berdasarkan novasi memerlukan pernyataan yang tegas dari kreditur. Selama tidak dinyatakan secara tegas bahwa debitur dibebaskan dari perikatan yang lama maka setiap penunjukan seorang debitur baru yang secara sukarela kemudian mengikatkan dirinya kepada kreditur senantiasa dianggap untuk kepentingan kreditur. Akibat terjadinya novasi menurut pasal 1418 KUH Perdata adalah debitur lama yang telah dibebaskan kewajibannya oleh kreditur, tidak dapat melakukan

pembayaran kepada debitur lama, sekalipun debitur baru mengalami pailit atau tidak dapat menjalankan perbuatan hukum. Dengan kata lain, setelah terjadi delegasi, kreditur tidak dapat menuntut debitur semula, jika debitur baru jatuh pailit. Berlainan halnya jika hak penuntutan dipertahankan dalam persetujuan atau jika pada waktu terjadi delegasi, debitur baru ternyata sudah pailit atau dalam keadaan terus-menerus merosot kekayaanya. Menurut pasal 1419 KUHPerdata, jika telah terjadi novasi subjektif aktif,debitur tidak dapat mengajukan sanggahan (tangkisan) terhadap kreditur baru. Akan tetapi, ia dapat mengajukan kepada kreditur semula, sekalipun ia tidak mengetahui pada waktu terjadinya novasi akan adanya sanggahan tersebut. Berkaitan dengan adanya Perjanjian Ikutan atau Perjanjian Accessoirnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pokoknya, secara hukum positif bilamana dilakukan pengalihan hutang sebagaimana mekanisme novasi ,maka terdapat perbedaan mengenai hapus atau tidaknya Perjanjian Ikutan

atau Perjanjian

Accessoir yang melekat pada perjanjian pokok hutang antara kreditur dan debitur lama, dengan penjelasan sebagai berikut (dengan contoh perjanjian pengikatan jaminan). Pertama, Jika dilakukan pengalihan hutang dengan cara Delegasi, maka secara yuridis perjanjian pengikatan jaminannya masih tetap dipertahankan dan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini berarti perjanjian pengikatan jaminannya tidak hapus karena perjanjian pokoknya tetap berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1422 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila pembaharuan utang diterbitkan dengan penunjukan seorang berutang baru yang menggantikan orang berutang lama, maka hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dari semula mengikuti piutang, tidak berpindah atas barang-barang si berutang baru. Kedua, Jika dilakukan pengalihan hutang dengan cara Novasi Subyektif

Pasif,

maka

perjanjian

pengikatan

jaminannya

tidak

dapat

dipertahankan. Hal ini berarti perjanjian pengikatan jaminannya hapus karena perjanjian pokoknya sudah tidak berlaku dengan adanya pembebasan utang dari kreditur kepada debitur lama. Dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, diatur bahwa Hak Tanggungan menjadi hapus karena hal-hal sebagai berikut :

1) hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan 2) dilepaskannya Hak Tanggungan oleh Pemegang Hak Tanggungan 3) pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri 4) hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan Sedangkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur bahwa Fidusia menjadi hapus karena hal-hal sebagai berikut : 1) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia 2) pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia 3) musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia C. Pelaksanaan Novasi Subyektif Pasif dalam Dunia Perbankan Pelaksanaan novasi subyektif pasif dimulai ketika debitur tidak bisa melaksanakan kewajibanya untuk membayar hutang. Ketika debitur tidak dapat melaksankan kewajibanya untuk membayar hutang dan sudah diperingatkan oleh pihak kreditur dengan surat somasi maka nantinya debitur lama yang dengan sendiri akan menunjuk debitur baru untuk meneruskan pelaksanaan kewajibanya membayar hutang kepada kreditur atau kreditur yang akan menunjuk debitur baru untuk melaksanakan kewajiban debitur lama. Berdasarkan peraturan yang berlaku Penunjukan oleh kreditur terhadap debitur baru dapat dilakukan tanpa persetujuan dari debitur lama. Dalam prakteknya di dunia perbankan untuk dapat menjadi debitur baru atau pelaksanaan novasi subyektif pasif harus melalui beberapa proses sebelum debitur baru tersebut dapat melaksanakan kewajibanya untuk melanjutkan pembayaran utang kepada kreditur. Adapun proses-proses yang harus dilaksanakan dalam dunia perbankan sebagai berikut: 1) Proses permohonan novasi Persiapan proses pengajuan novasi adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur baru dengan bank. Informasi umum yang dikemukakan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur /tata cara pengajuan novasi serta syarat-syarat untuk meneruskan kredit debitor lama yang telah meninggal dunia . dari pihak calon debitur baru diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak bank tentang keadaan calon debitor baru. Proses permohonan novasi pada lembaga perbankan sama dengan permohonan kredit padaumumnya.

Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian yaitu melalui perjanjian kredit antara bank sebagai pemberi kredit (kreditor) dengan nasabah sebagai permohonan kredit(debitor) sehingga diantara keduanya tersebut terjadi hubungan hukum. Sebelum fasilitas kredit dilaksanakan, maka pihak bank telah menyediakan blanko perjanjian kredit terlebih dahulu untuk diberikan kepada setiap permohonan kredit, guna meminta persetujuan debitur mengenai isi perjanjian tersebut, apakah debitur menerima atau menolak isi perjanjian tersebut( Mariam badrulzaman, 1992:36) 2) Analisis atau penilain kredit Syarat umum untuk melakukan novasi adalah bahwa debitur baru yang menggantikan debitur lama harus mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kreditnya tepat pada waktunya. Adapun unsur-unsur yang harus ada sesuai surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 28 Februari 1991 Nomor : 23/6/UKU, yaitu prinsip 5 C , Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy dan Collateral: a. Character (Watak), adalah penilaian atas kepribadian, moral, kejujuran calon Debitur secara pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang. Karena itu, sebelum kredit diluncurkan, harus terlebih dahulu ditinjau apakah misalnya calon Debitur berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya. Kegunaan dari penilaian terhadap karekter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya (Willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa sipeminjam mempunyai watak, moral, sifat dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang baik serta kooperatif. Karakter ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak mempunyai

itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut : a) Meneliti riwayat hidup nasabah b) Meneliti reputasi nasabah tersebut di lingkungan usahanya c) Meminta informasi antar bank d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada b. Capital (Kapital), adalah penilaian terhadap permodalan dari suatu debitur. Penilaian terhadap permodalan dari seorang debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit. Permodalan dapat diketahui misalnya lewat laporan keuangan usaha debitur, yang apabila perlu disyaratkan audit oleh independent auditor. Kapital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat penilaian kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktek, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self financing. Bentuk dari self financing ini tidak selalu harus berupa uang tunai, namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin. Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen modal disetor, laba ditahan dan lain-lain. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi hutang-hutangnya.

c. Capacity (Kapasitas), Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya lagi menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika menurunnya itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik. Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutanghutangnya (ability yo pay) secara tepat waktu, dari kegiatan usahanya. d. Colateral (Jaminan/Agunan), Fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit sangat penting. Bahkan Undang-Undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit. Agunan merupakan the last resort bagi Kreditur, dimana akan direalisasi/dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet. Collateral adalah barang-barang yang disertakan nasabah sebagai agunan kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Evaluasi terhadap agunan ini antara lain jenis, lokasi, ukuran, bukti kepemilikan, status hukum dan nilainya. Agunan meliputi agunan utama adalah barang yang dibiayai oleh dana dari bank dan agunan tambahan adalah barang yang tidak dibiayai oleh dana bank dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami masalah atau bangkrut, seringkali dana kas atau persediaan atau piutang tidak dapat lagi dilikuidasi untuk memenuhi berbagai kewajiban nasabah kepada pihak lain. Oleh karena itu nasabah harus menyerahkan agunan tambahan di luar barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.

e. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur. Misalnya jika bisnis debitur adalah di bidang bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak monopoli oleh pemerintah. Jika misalnya terjadi perubahan policy dimana pemerintah mencabut proteksi atau hak monopoli, maka pemberian kredit terhadap perusahan tersebut mesti ekstra hati-hati. Kondisi perekonomian yaitu situasi dan kondisi politik, mempengaruhi

keadaan

sosial, ekonomi dan budaya yang

perekonomian

pada

suatu

saat

yang

kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah. Selain itu, prinsip-prinsip pemberian kredit dengan prinsip 7P yaitu( Jamal Wiwoho,2008 :96-97): a. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup emosi, sikap, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Jadi didalam melakukan analisis kredit dapat melihat kebiasaan nasabah yang mengajukan permohonan kredit b. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan

tertentu

berdasarkan

modal,

loyalitas

serta

karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dana akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank c. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.tujuananya pengambilan kredit dapat bermacam-macam d. Prospect, yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah

e. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dan untuk pengembalian kredit f. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari period eke periode apakah akan tetp sama atatu akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya g. Protection, tujuannya adaah bagaimana menjaga agar usaha dan jamina mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminannya yaitu asuransi. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi masalah atau kredit macet tersebut dapat langsung lunas karena diasuransikan Selain analisis 5 C dan 7 P, dalam melakukan pemberian kredit juga dianalisis dengn mengunakan prinsip 3 R yaitu (Djoni S.Gazali dan rachmadi usman 2010:276) : a. Return (Hasil yang diperoleh), Merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti harus dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan lain, seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya. b. Repayment ( Pembayaran Kembali), Kemampuan membayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, apakah kemampuan membayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh c.

diabaikan. Risk Bearing Ability (Kemampuan menanggung resiko), Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi resiko tersebut.

Selain prinsip prinsip yang telah disebutkan agar pelaksanaan novasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan syarat-syarat tambahan yang diperlukan antara lain (Indriyani Widyastuti, 2010:102) : a. Para pihak yaitu debitur baru dan pihak bank harus cakap menurut hukum, sehingga mampu membuat perjanjian. b. Perjanjian novasi harus dinyatakan secara tegas dan tertulis, tidak boleh hanya dipersangkakan. c. Ada dua pihak dalam novasi yaitu pihak bank sebagai kreditur dan debitur baru. d. Antar pihak bank sebagai kreditur dan debitur baru membuat akta novasi dihadapan notaris. e. Harus ada akta pengikatan jaminan baru baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan. f. Jaminan milik debitur baru masih bisa menutup hutang yang diambil alih debitur baru. g. Debitur baru harus memenuhi syarat-syarat sebagai debitur baru. h. Debitur baru harus melakukan pembayaran awal sebagai bukti bahwa debitur baru mempunyai kesungguhan untuk menyelesaikan hutang yang diambil alih. 3) Keputusan kredit Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank akan memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan novasi tersebut. Apabila permohonan tersebut layak untuk dikabulakan, maka akan dituangkan dalam surat penegasan persetujuan novasi 4) istrasi kredit dalam proses novasi istrasi dalam proses novasi adalah pencatatan keseluruhan data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan novasi. Proses pelaksanaan novasi adalah keseluruhan tindakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan novasi, meliputi sejak dari debitur baru mengajukan permohonan novasi sampai permohonannya ditolak atau bilamana permohonanya disetujui sampai dengan hubungan krdit berakhir D. Penutup Pelaksanaan novasi subyektif pasif terjadi ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibanya membayar hutang kepada kreditur dan disisi lain

kreditur sudah memberikan surat peringatan kepada debitur untuk melaksanakan kewajibanya. Debitur dapat dengan sendirinya menunjuk debitur baru untuk melaksanakan kewajibanya membayar hutang kepada kreditur atau kreditur yang akan menunjuk debitur baru untuk melaksanakan kewajiban debitur lama. Implementasi novasi subyektif pasif sangat diperlukan dalam dunia perbankan baik untuk bank, debitur lama dan debitur baru. Bank berkepentingan untuk kelanjutan atau kelancaran angsuran pengembalian pinjaman disisi lain debitur lama karena tidak bisa melaksanakan kewajibanya maka diperlukan bantuan orang lain yaitu debitur baru. Debitur baru juga mendapat keuntungan yaitu mendapat barang jaminan debitur lama dengan nilai yang dibawah harga pasar apabila jaminan tersebut dijual oleh debitur sebagai syarat untuk meneruskan kewajiban debitur lama untuk membayar hutang kepada kreditur. Proses pelaksaan novasi subjektif dalam dunia perbankan meliputi proses permohonan novasi, analisis atau penilian kredit, keputusan kredit dan istrasi kredit.

Daftar Pustaka Muchdarsyah Sinungan. 1979. Kredit seluk beluk dan tehnik pengelolaan. Jakarta: Yagrat. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. Hapusnya Perikatan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. J. Satrio. 1999. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang. Bandung: Alumni. Jamal Wiwoho. 2012. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta : UNS Press. Indriyani Widyastuti. 2010. Novasi Subyektif Pasif Karena Meninggalnya Debitur pada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Pemuda Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. Sidabukke, Sudiman. (2008). Kredit Macet Dan Novasi Subjektif Pasif. Jurnal Yustika, 11 (1). Pp. 1-15. ISSN 1410-7724. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Irham Fachreza Anas. Pengalihan Hutang Dari Debitur Lama Kepada Debituru. Dalam http://irhamanas.blogspot.co.id/2012/07/pengalihan-hutang-dari-debitur-lama.html diakses 1 oktober 2015

Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek).