Makalah Pengukuran Kinerja Kelompok 9 29y2o

DISUSUN OLEH:KELOMPOK 9 1. 2. 3. 4.

TESSA LONIKA LIMBONG YANTI YULI TUNTUN UNTARI ZELVI OKTAPIANI

:301 14 11 113 :301 14 11 119 :301 14 11 123 :301 14 11 125

KELAS:4 AKUNTASI 4

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 PENGUKURAN KINERJA 1. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits): dan dampak (impacts). 2. SYARAT-SYARAT INDIKATOR KINERJA Syarat yang berlaku untuk semua kelompok kinerja yaitu sebagai berikut: a. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indicator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama. c. Relevan, indicator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan. d. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. e. Harus cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. f. Efektif: data/informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. 3. PERAN DAN MANFAAT INDIKATOR KINERJA Peran indikator kinerja, dimana melayani berbagai macam tujuan dasar yangsalah satunya adalah menjamin pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Manfaat indikator kinerja: 1. 2. 3. 4. 5.

Kejelasan tujuan organisasi. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas. Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas. Tersedianya pembandingan kinerja dari organisasi yang berbeda. Tersedianya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi dan individual. manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi kepada pemilik

saham 4. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA Langkah-langkah dalam menyusun indikator kinerja: 1. Susun dan tetapkan rencana strategis lebih dahulu, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran. 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indicator kinerja. 3. Pilih dan terapkan indicator kinerja paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. 5. DEFINISI KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

2

Menurut Mahsun(2009) dari berbagai literature secara umum,kinerja dapat diartikan sebagai

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi.Sedangkan menurut Mahmudi(2010) kinerja diartikan sebagai suatu konstruksi yang bersifat multidimensional dan pengukurannya sangat

bergantung

pada

kompleksitas

faktor-faktor

yang

membentuk

dan

mempengaruhinya,antara lain: 

Faktor personal/individu,meliputi:pengetahuan,skill,kepercayaan diri,motivasi dan



komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Faktor kepemimpinan,meliputi:kualitas dalam memberikan dorongan semangat,arahan



dan dukungan yang diberikan oleh manajer atau team leader. Faktor tim,meliputi:kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu



tim,kepercayaan terhadap sesama anggota tim,kekompakan dan keeratan anggota tim. Faktor sisten,meliputi:sistem kerja,fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh



organisasi,proses organisasi dan kultur kinerja organisasi. Faktor kontekstual/situasional,meliputi:tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi. Levine dkk.(1990) dan Dwiyanto (1995) mengemukakan tiga konsep yang dapat

dijadikan

acuan

(reponsiveness),

untuk

mengukur

responsibilitas

kinerja

organisasi

(responsibility),

dan

publik,

yakni

akuntanbilitas

responsivitas

(ability).

Responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakt. Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan dengan prinsip-prinsip yang implisit atau eksplist. Sedangkan akuntabilitas mengaku pada seberapa besar pejabat politi dan kegiatan organisas publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat. Dalam konteks ini organisasi publik dinilai baik apabila keseluruhnya, atau setidaknya sebgaian besar kegiatan, didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Selain ketiga indikator kinerja tersebut , lazim juga dipergunakan indikator lain yang bersifat lebih khusus (Mulyadi dan Setiawan, 1999) ,yaitu : 1 Membangun kepuasan pelanggan (custumer satisfaction) 2 Produktivitas kerja kayawan; 3 Menghasilkan financial returns yang memadai. Mardiasmo (2002:196) mengemukakan bahwa tolak ukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai oleh organisassi tersebut. Satuan 3

ukur yang relevan digunakan adalah efisien pengelolaan dana dan tingkat kulaitas pelayanan yang dapat diberikan kepada publik. Bastian (2001 :331-332) mengemukakan bahwa terlepas dari bedar , jenis, sektor ,atau spesialisasinya setiap organisasi beiasanya cenderung tertariik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut: 1. Aspek finasial, meliputi anggaran rutin dalam pembangunan dari suatu instansi pemerintah. Karena aspek finansial dapat dianalogikan sebgai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek finansial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. 2. Kepuasan pelanggan , dimana dalam globalisasi perdagangan ,peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Hal serupa juga terjadi pada instansi pemerintah. Dengan demikian banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka instansi pemerintah dituntut untu terusmenerus memberikan pelayanan yang berkualitas prima. Untuk itu, pengukuran kinerja perlu didesain sedemikian rupa sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi yang relavan mengenai tingkat kepuasan pelanggan. 3. Operasi bisnis internal , diaman informasi operasi beisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan instansi pemerintah sudah in-concert (seirama) untuk mencapai dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana trategis. Disamping itu , informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk melakukan perbaikan secara terus menerus atas efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. 4. Kepuasan pegawai , dimana dalam setiap organisasi pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik. Apabila dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh nyata . hal serupa juga terjadi padah instansi pemerintah. Apabila pegawai tidak terkelola dengan baik maka kehancuran instansi pemerintah akan sangat sulit dicegah. 5. Kepuasan komunitas dan stakeholder/shareholder, di mana instansi pemerintah tidak beroperasi in vacuum, artinya kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak penaruh kepentingan terhadap keberadaanya. Untuk itu, informasi dari pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan para stakeholder. 6. Waktu, dimana ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja. Betapa sering kita membutuhkan informasi 4

tersebut lambat diterima. Sebaliknya, informasi yang ada yang sering sudah tidak relavan. Dwiyanto dkk. (2002:48-49) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut: 1. Produktivitas Konsep produktivitas tidak ahnya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara inpit dan output. Konsep produktivitas kemudian dirasa terlalu sempit dan General ing Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah sati indikator kinerja yang penting. 2. Orientasi Kualitas Layanan kepada Pelanggan Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpastian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kalitersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Karena akses informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka ini bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan menegmbangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditujukan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas 5

menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 4. Akuntabilitas Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan ulasan dan pendapat dari pakar manajemen dan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, yang mana ukuran-ukuran ini akan diterapkan pada pengukuran kinerja organisasi yang dicapai. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu menajer publik menilai mencapai suatu strategi memlalui alat ukur financial dan non fianansial. Sistem pengukuran kinerja dapat diajadikan sebagai alat pengendalian organisasi , karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional , sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprensif. Berbeda dengan sektor swasta , karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intagle output , maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu , perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial. Sedangkan pengukuran kinerja(performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya,termasuk informasi atas:efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa;kualitas barang dan jasa(seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan

6

sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan),hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan;dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson,2002). Sementara menurut Lohman(2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian

pencapaian

target-target

tertentu

yang

diderivasi

dari

tujuan

strategis

organisasi.Whittaker(dalam BPKP,2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.Simmons dalam BPKP,2000 mnyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalaam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil akrual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana strategis sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain: 1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yangn pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selain itu, pihak legislatif menggunakan ukuran kinerja ini untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan (cost of service) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik karena mereka tidak mau selalu ditarik pungutan tanpa adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari pelayanan yang diterima tersebut. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat

7

intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kerja non-finansial. 6. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan bagian penting bagi proses pengendalian manajemen bagi sektor publik,menurut Mahmudi(2010) terdapat enam tujuan dalam pengukuran kinerja sektor publik yaitu: a) b) c) d)

Untuk mengetahui tingkat ketercapain tujuan organisasi. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Memperbaiki kinerja pada periode berikutnya. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan reward dan

punishment. e) Memotivasi pegawai. f) Menciptakan akuntabilitas publik. Sedangkan tujuan umum pengukuran kinerja,sebagai berikut: a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom up). b) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur berkembangan pencapaian strateginya. c) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai good congruence. d) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. 7. MANFAAT PENGUKURAN KINERJA Manfaat dari pengukuran kinerja sektor publik bagi pihak internal dan eksternal organisasi (BPKP, 2000), antara lain: a) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk penilaian kinerja. b) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. d) Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. e) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. f) Mengindentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. i) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. j) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 8. PRINSIP-PRINSIP PEMILIHAN UKURAN KINERJA

8

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ukuran-ukuran kinerja instansi yang sesuai dengan skema indikator: Evaluasi kembali ukuran yang ada Informasi kinerja tetap dibutuhkan oleh manajemen. Apabila skema indikator kinerja sudah tidak berfungsi, maka manajemen akan mengembangkan skema baru. Mengukur kegiatan yang penting, Kinerja selalu berorientasi hasil. Ukuran hasil tidak hanya hasil

sering diformulasikan dalam rasio keuangan. Pencapaian hasil akan menunjukkan adanya permasalahan. Hasil tersebut tidak akan

menunjukkan diagnosis hasil. Pengukuran harus mendorong tim Pembagian proses pengukuran menciptakan kerja yang akan mencapai tujuan Pengukuran perangkat

harus yang

lingkungan tim kerja yang aktivitasnya

diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. merupakan Agar efektif, sistem pengukuran harus terintegrasi, diciptakan sebagai perangkat terintegrasi

seimbang dalam penerapannya

yang diperoleh dari strategi perusahaan. Sebagian

besar

perusahaan

berusaha

meminimalkan biaya, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu pelaksanaan produksi dan menciptakan pengembalian investasi yang wajar. Pengukuran harus memiliki fokus Ukuran internal yang umum dipakai dalam eksternal jika memungkinkan

sebuah organisasi perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Suatu perbandingan tertentu dapat dilakukan ke tingkatan mikro: divisi, departemen, kelompok, bahkan individu.

9. ASPEK YANG DIUKUR Aspek yang diukur dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: a) Aspek finansial, meliputi anggaran atau cash flow. b) Kepuasan pelanggan, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kepuasan pelanggan. c) Operasi dan bisnis internal, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategis. 9

d) Kepuasan pegawai, apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran perusahaan sulit untuk dihindari. e) Kepuasan komunitas dan shareholders/stakeholders, untuk mengakomodasikan kepuasan dari para stakeholders. f) Waktu, agar informasi yang diharapkan relevan dan up to date. 10. SKALA PENGUKURAN Skala pengukuran dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: a) Skala Nominal Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya karena dengan skala ini obyek pengukuran hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan kelompok lain. Kelompok-kelompok atau golongan tidak dibedakan berdasarkan tingkatan, karena kelompok yang satu tidak dapat dikatakan lebih rendah atau lebih tinggi tingkatannya dari pada kelompok yang lain, tetapi hanya sekedar berbeda. b) Skala Ordinal Skala ini lebih tinggi tingkatannya atau lebih baik dari pada skala nominal karena selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan skala nominal, yaitu dapat mengolongkan obyek dalam golongan yang berbeda, skala ordinal juga mempunyai kelebihan dari skala nominal, yaitu bahwa golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal ini dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah dari pada golongan yang lain. c) Skala Interval Skala interval memiliki kelebihan yaitu mempunyai unit pengukuran yang sama, sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain, atau antara satu golongan dengan golongan yang lain dapat diketahui. d) Skala rasio Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi tingkatannya karena skala ini mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh semua skala di bawahnya. Skala rasio memiliki titik nol yang sebenarnya yang berarti bahwa apabila suatu obyek diukur dengan skala rasio dan berada pada titik nol, maka gejala atau sifat yang diukur benar-benar tidak ada. 11. TEKNOLOGI PENGUKURAN KINERJA A. Teknologi Balace Score Card (BSC) 1. Perspektif keuangan, memberikan penilaian terhadap target keuangan yang dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan visinya.

10

2. Perspektif konsumen, memberikan penilaian terhadap segmen pasar yang dituju dan tuntutan customer beserta tuntutan kebutuhan yang dilayani oleh organisasi dalam upaya untuk mencapai terberkeuangan tertentu. 3. Perspektif proses bisnis/intern, memberikan penilaian gambar proses yang harus dibangun untuk melayani customer dan untuk mencapai target keuangan tertentu. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, memberikan penilaian yang merupakan pemacu untuk membangun kompetisi personel, prasarana sistem informasi, dan suasana lingkungan kerja yang diperlukan untuk mewujudkan target keuangan, customer, dan proses bisnis internal. B. Penilaian Dengan 3E (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas)  Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa 

yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur



organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang dingnkan dan pada harga terbaik yang

dimungkinkan. 12. SIKLUS PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui lima tahapan berikut ini: a) Perencanaan strategi: siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses penskemaan strategi, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas. b) Penciptaan indikator kinerja: penciptaan indikator kinerja dilakukan setelah perumusan strategi. Indikator yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung, contohnya adalah jumlah klaim yang diproses. c) Mengembangkan sistem pengukuran kinerja: tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Ketiga, penggunaan data pengukuran yang dihimpun, harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. d) Penyempurnaan ukuran: pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas indikator hasil (outcomes) dan indikator dampak (impacts) menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan (inputs) dan keluaran (outputs).

11

e) Pengintegrasian dengan proses manajemen: bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedian secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi. 13. INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA a) Informasi Finansial Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada : 1. Varians pendapatan (revenue varians) Varians pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 2. Varians pengeluaran (expenditure variance)  Varians belanja rutin Anggaran

belanja

rutin

adalah

anggaran

yang

disediakan

untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.  Varians belanja investasi/modal (recurrent expenditure variance) Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi

satu

tahun

anggaran

dan

akan

menambah

aset

atau

kekayaanpemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Setelah dilakukan analisis varians, maka tahap selanjutnya dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. b) Informasi Nonfinansial Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Dengan balance scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek financial saja, tetapi juga aspek nonfinansial.empat aspek pengukuran metode balance scorecard yaitu :

12

1. 2. 3. 4.

Perspektif finansial Perspektif pelanggan Perspektif efisiensi proses internal Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci . variabel

kunci adalah variabel yang mengindenfikasikan faktor-faktor menjadi sebab kesuksesan organisaisi. Jika terjadi perubahan yang tidak di inginkan , maka variabel ini harus segera disesuaikan. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik antara lain : a. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi b. Sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat c. Perubahan tidak dapat di prediksi; d. Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera; e. Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara (surrgate). Sebagai contoh , kepuasan konsumen tidak dapat di ukur secara langsung ;akan tetapi dapat dibuat ukuran di antaranya , misalnya ; jumlah aduan ,tuntutan dan demonstrasi dapat dijadikan sebgai variabel kunci. Tabel . Variabel Kunci Dinas/unit kerja Rumah Sakit Dan Hotel Klinik Kesehatan Perusahaan Listrik Negara Perusahaan Telekomunikasi Perusahaan Air Minum Pekerjaan Umum Kepolisian

Variabel kunci Tingkat Hunian Kamar (Kamar Yang Dipakai : Jumlah Total Kamar Yang Tersedia) Jenis Pelanggan (Masyarakat) Yang Dilayani Perhari KWH Terjual Jumlah Pulsa Yang Terjual Jumlah Debit Air Terjual Panjang Jalan Yang Dibangun Jumlah Kriminalitas Yang Tertangani Jumlah Kecelakaan/Pelanggar Lalu Lintas Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani

14. ELEMEN POKOK PENGUKURAN KINERJA a. Menetapkan Tujuan,Sasaran Dan Strategi Organisasi Tujuan adalah pernyataan secara umum(belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi.Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas.Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.Tujuan sasaran,dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi.Berdasarkan tujuan,sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indicator dan ukuran kinerja secara tepat. 13

b. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance indicator). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capain kinerja. c. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan.nol Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. d. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan dan rewardpunishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 



14

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pegelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, hasil ini pun bisa dijadikan landasan pemberian reward and punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. 

Penilaian Kemajuan Organisasi Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) maka kemajuan organisasi bisa dinilai. Semestinya ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya. Jika pada suatu periode, kinerja yang dicapai ternyata lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka harus diidentifikasi dan ditemukan sumber penyebabnya dan alternatif solusinya. 

Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk

pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholders. Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi. Di samping beberapa hal yang sudah disinggung di atas, pengukuran kinerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian manajemen strategik. Hal ini penting karena pengukuran kinerja merupakan salah satu tahapan dalam siklus manajemen strategis.Dengan memahami siklus manajemen strategis tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja merupakan tahapan yang sangat vital bagi keberhasilan implementasi manajemen strategis. Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wahana untuk mewujudkannya dalam bentuk aktivitas keseharian organisasi. Implementasi rencana strategis akan dapat mencapai kualitas yang diinginkan jika ditunjang oleh pola pengukuran kinerja yang yang berada dalam koridor manajemen strategis. Pengukuran kinerja yang dimulai dari penetapan indikator kinerja dan diikuti dengan implementasinya memerlukan adanya evaluasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi dan misi organisasi. Jadi, diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik, sebagai orang yang diberi amanah oleh masyarakat. Pengukuran tersebut akan melihat 15

seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Apabila dalam melaksanakan kegiatannya ditemukan hambatan-hambatan ataupun kendala yang mengganggu pencapaian kinerjanya, juga akan diungkapkan dalam pengukuran kinerja tersebut. Pengukuran kinerja ini sangat penting baik bagi pihak yang memberikan amanah maupun pihak yang diberi amanah. Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan atau tidak. Sedangkan bagi yang diberi amanah, pengukuran dapat digunakan sebagai media untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Selain itu pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi mereka untuk mengetahui seberapa jauh prestasi yang telah berhasil diraihnya. 15. FOKUS PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi.Hasil actual yang dicapai untuk setiap indicator dan ukuran kinerja,menunjukkan tingkat ketercapaian manajemen atas strategi yang dipilih.Review hasil aktual dengan ukuran kinerja yang ditetapkan memberikan masukan untuk diambilnya tindakan korektif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya(). Pengukuran kinerja harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi,hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indicator dan ukuran kinerja yang digunakan.Hal ini bermanfaat untuk mengkuantifikasi tingkat efisiensi dan efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan,selain itu pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai

dasar melakukan

perubahan,penghapusan dan perbaikan sehingga hasil operasi organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 16. ASPEK-ASPEK PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK a. Kelompok masukan(input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. b. Kelompok proses (process) adalah ukuran

kegiatan,baik

dari

segi

kecepatan,ketepatan,maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. c. Kelompok keluaran(output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. d. Kelompok hasil(outcome),adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. e. Kelompok manfaat(benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 16

f. Kelompok dampak(impact),adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Menurut BPKP(2000) cakupan pengukuran kinerja sektor public harus mencakup itemitem sebagai berikut: 

Kebijakan(policy):untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian



kebijakan. Perencanaan dan penganggaran(planning and budgeting):untuk membantu perencanaan dan penggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor



perubahan terhadap rencana. Kualitas(quality):untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun

keefektifan organisasi.  Kehematan:  Keadilan:  Pertanggungjawaban: 17. PERBEDAAN PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS Pada organisasi bisnis,pengukuran kinerjanya dapat dilakukan dengan meilihat tingkat laba yang berhasil diperolehnya.Apabila pengukurannya ingin ditingkatkan lagi hal ini dapat dilihat dengan menilai berbagai hal lainnya seperti solvabilitas,rentabilitas,return on investment dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik pengukuran keberhasilannya lebih kompleks,karena hal-ha yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang-kadang bersifat abstrak sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan satu variable saja.Dengan kata lain tidak mudah melakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor public terutama pemerintah.Khusus organisasi pemerintah selama ini pengukuran keberhasilannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif.Selama ini pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam menyerap anggaran.Dengan kata lain suatu instansi akan dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah,meskipun hasil serta dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibahwah standar(ukuran mutu).Pengukuran kinerja pada organisasi sektor public menjadi sulit dan kompleks.Suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atau efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerha suatu organisasi sektor public sudah sangat mendesak untuk disusun. 18. KENDALA DALAM PENGUKURAN KINERJA 17

Pengukuran kinerja pada sektor swasta bertumpu pada aspek financial karena tujuannya adalah mencari laba sehingga mudah diukur karena bersifat kuantitatif dan nyata. Namun kondisi ini berbeda dengan organisasi sektor publik, dimana penilaian keberhasilan organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsinya adalah kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat atas penyediaan barang dan jasa publik yang bersifat kualitatif. Dengan demikian Mahsun (2009) membuat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik, antara lain: a) Tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba. Tujuan organisasi sektor publik adalah peningkatan pelayanan publik dan penyediaan barang publik. b) Sifat output adalah kualitatif, intangible dan indirect. Output yang dihasilkan dari kegiatan organisasi publik pada umumnya bersifat kualitatif, tidak berwujud dan tidak langsung dirasakan pada saat itu sehingga kinerja organisasi lebih sulit diukur. c) Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung (discretionary cost centre). Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban, organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas yang harus diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban (responsibility centre). Sedangkan disisi lain karateristik input (biaya) yang terjadi sebagian besar tidak dapat ditelusur secara langsung dengan outputnya, sebagaimana sifat biaya kebijakan (discretionary cost). Hal ini menyebabkan sulitnya ditetapkan standar tolok ukur kinerja. d) Tidak beroperasi berdasarkan market force sehingga memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar. Organisasi sektor publik tidak beroperasi sebagaimana adanya market competition sehingga tidak semua output yang dihasilkan tersedia di pasar. Oleh karena itu tidak ada pembanding yang independen maka dalam pengukuran kinerja diperlukan instrumen pengganti mekanisme pasar. e) Berhubungan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat). Organisasi sektor publik menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat yang sangat heterogen, dengan demikian mengukur kepuasan masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan harapan yang beraneka ragam adalah pekerjaan yang tidak mudah. 19. PENDEKATAN PENGUKURAN KINERJA Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional memiliki makna bahwa tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis organisasi sektor publik, dengan begitu indikator kinerja yang dipilih akan sangat bergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah diindentifikasi. Karena adanya sifat multidimensional atas kinerja organisasi sektor publik

18

tersebut maka pengukuran kinerja instansi pemerintah haruslah dibuat sekomprehensif mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kinerja. Menurut Niven (2003) terdapat enam konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik dan organisasi non profit, yaitu: 1. Financial ability Adalah Pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang telah dikeluarkan. 2. Program products or output Adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik bergantung pada jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan beberapa jumlah orang yang dilayani. 3. Adherence to standards quality in service delivery Pengukuran kinerja yang terkonsentrasi pada pelayanan yang mengarah pada ketentuan badan sertifikasi dan akreditasi pemerintah. Badan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk/jasa yang mereka berikan. 4. Participant related measures Pengukuran kinerja yang menekankan pentingnya kepastian pemberian pelayanan hanya kepada mereka yang sangat membutuhkan, oleh karena itu organisasi sektor publik akan melakukan penilaian klien atau pelanggan yang akan dilayani berdasarkan status demografinya, 5. Key performance indicators Pengukuran kinerja yang berdasarkan pada pembentukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat mewakili semua area yang ingin dinilai, untuk kemudian disusun indikator-indikator yang mampu mengukur kriteria tersebut. 6. Client satisfaction pengukuran kinerja organisasi publik didasarkan pada kepuasan pelanggan atas penyediaan barang atau pelayanan publik. Beberapa faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan yaitu: ketepatan waktu pelayanan, kemudahan untuk mendapat layanan dan kepuasan secara keseluruhan. Disamping itu, menurut Mahsun (2009) terdapat empat pendekatan pengukuran kinerja yang dapat diaplikasikan pada organisasi sektor publik, yaitu: I.

Analisis anggaran.

Adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran pengeluaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih (favourable

19

variance) atau selisih kurang (unfavourable variance). Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat financial dan data yang digunakan adalah data anggaran dan realisasi anggaran. Analisis anggaran ini bersifat analisis kinerja yang tradisional karena tidak melihat keberhasilan program, kinerja instansi pemerintah dikatakan baik jika realisasi pengeluaran anggaran lebih kecil daripada anggaranya dan sebaliknya jika realisasi pengeluaran anggaran lebih besar daripada anggarannya maka kinerja instansi pemerintah tersebut dinilai tidak baik. II.

Analisis rasio laporan keuangan. Berikut dibawah ini beberapa pendapat mengenai definisi analisis laporan keuangan

yang dikutip dari Mahsun (2009), antara lain: a. Menurut Bernstein (1983), analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. b. Menurut Foster (1986), analisis laporan keuangan adalah mempelajari hubungan-hubungan dalam satu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungan dari hubungan ini sepanjang waktu. c. Menurut Helfert (1982), analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bawah analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Dalam menganalisis laporan keuangan terdapat berbagai cara yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu oraganisasi salah satunya adalah teknik analisis rasio keuangan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam satu laporan keuangan ataupun berberapa laporan keuangan pada satu periode waktu tertentu. Bagi tipe organisasi publik yang bertujuan non profit maka rasio keuangan yang berhubungan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik dapat menjadi ukuran kinerja organisasi non profit. Rasio keuangan dimaksud adalah Rasio Likuiditas yang bertujuan mengukur kemampuan suatu organisasi untuk membayar kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang segera jatuh tempo berdasarkan jumlah aset lancar yang dimiliki dan Rasio Solvabilitas yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar aset organisasi yang dibiayai dengan hutang usaha. III.

Balanced scoredcard

20

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berbasis pada aspek finansial dan non finansial yang diterjemahkan dalam empat perspektif kinerja, yaitu perspektif finansial, persektif

kepuasan

pelanggan,

perspektif

bisnis

internal

dan

perspektif

pertumbuhan/pembelajaran. IV.

Audit kinerja (value for money) Adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada konsep value for money yang

merupakan perluasan ruang lingkup dari audit finansial. Indikator pengukuran kinerjanya terdiri dari ekonomi, efisiensi dan efektivtas. Pengukuran kinerja ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggarannya. Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar daya guna anggaran dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Sedangkan efektifitas berkaitan dengan seberapa tepat dalam pencapaian target dengan cara membandingkan outcome dengan output. 20. PERANAN INDIKATOR KINERJA DALAM PENGUKURAN KINERJA Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance indicator). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja : a) Biaya pelayanan (cost of service) Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, biaya per siswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman

21

tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut maka dibuat indikator kinerja produksi misalnya belanja per kapita. b) Penggunaan (utilization) Indikator

ini

membandingkan

antara

jumlah

pelayanan

yang

ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik (public demand). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas. Contoh lain yaitu rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur. c) Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Contohnya yaitu perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. d) Cakupan pelayanan (coverage) Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. e) Kepuasan (satisfaction) Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat (need assessment) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja.

Contoh Pengembangan Indikator Kinerja: Dinas/Unit Kerja Rumah Sakit

Indikator Kinerja Biaya total rata-rata rawat jalan per pasien yang masuk Biaya rata-rata pelayanan medis dan paramedis per pasien 22

yang masuk Biaya rata-rata pelayanan umum (non-klinis) per pasien yang masuk Penggunaan fasilitas Rata-rata masa tinggal pasien di rumah sakit Jumlah pasien rata-rata per bed per tahun Rasio antara pasien baru dengan pasien lama yang masuk kembali Klinik Kesehatan

Proporsi tingkat hunian Jumlah pelanggan yang dilayani per hari per jumlah total

Pekerjaan Umum

penduduk untuk wilayah tertentu Panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki/total panjang jalan Panjang jalan yang disapu atau dibersihkan/total panjang jalan Kondisi jalan

Kepolisian

Keamanan jalan (road safety) % Jumlah kriminalitas yang tertangani/Jumlah kriminalitas yang terdeteksi/tercatat % Penurunan jumlah kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas % Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani/Jumlah

DPR/DPRD

total pengaduan masyarakat yang masuk % Jumlah pengaduan dan tuntutan masyarakat yang tertangani/Jumlah total aspirasi yang masuk Jumlah rapat yang dilakukan per bulan/tahun Jumlah peraturan yang dihasilkan per bulan/tahun

Dispenda

% Jumlah peserta rapat per total anggota % Jumlah pendapatan yang terkumpul/potensi

21. INDIKATOR KINERJA DAN PENGUKURAN VALUE FOR MONEY Menurut Mahmudi (2005:97) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik menyatakan karakteristik indikator kinerja sebagai berikut: a) Sederhana dan mudah dipahami, b) Dapat diukur, c) Dapat dikualifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio persentase dan angka, 23

d) Dikaitkan dengan standar atau target kinerja, e) Berfokus pada costumer service, kualitas, dan efisiensi, dan f) Dikaji secara teratur. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output berwujud tetapi lebih banyak berupa intangible output. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja, antara lain : 1. Sistem perencanaan dan pengendalian Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggungjawab. 2. Spesifikasi dan standarisasi Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. 3. Kompetensi teknis dan profesionalisme Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja. 4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar Mekanisme

ekonomi

terkait

dengan

pemberian

penghargaan

dan

hukuman (reward and punishment) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat pembinaan). 5. Mekanisme sumber daya manusia Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain : 24

a) b) c) d) e) f) g)

Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan Sebagai masukan untuk menentukan skema insensif manajerial Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan Untuk menunjukkan standar kinerja Untuk menunjukkan efektivitas Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling

baik untuk mencapai target sasaran h) Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. 22. PENGUKURAN VALUE FOR MONEY Kriteria pokok manajemen publik didasari atas: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hermat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumberdaya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumberdaya, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan atau sasaran. Untuk mengukur kinerja organisasi dapat dilakukan secara obyektif digunakanlah indikator kinerja, yang idealnya terkait paada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. 23. PENGEMBANGAN INDIKATOR VALUR FOR MONEY Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu: indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisisensi), dan indikator kualitas pelayanan (efektifitas). Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal dan juga akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Tiga pokok bahasan dalam indikator value for money: 1) Ekonomi Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less). 2) Efisiensi Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitasnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilakn terhadap input yang digunakan (cost of output), dan dapat dikatakan 25

efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). 3) Efektifitas Pada dasarnya berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Dari uraian diatas, value for money sangat berkaitan. Ekonomi membahas masukan (input), efisiensi membahas masukan (input) dan keluaran (output), dan efektifitas membahas mengenai keluaran (output) dan dampak (outcome). Dan hubungan nya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator efektifitas biaya (Cost-Effectiveness) Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaanya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai target. Sedang dipihak lain, program dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi tidak dicapai dengan cara ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program tersebut dikatakan cost-effectivenness.

24. LANGKAH-LANGKAH PENGUKURAN VALUE FOR MONEY a) Pengukuran Ekonomi Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan dan merupakan ukuran relatif. b) Pengukuran Efisiensi Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif, karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:  Meningkatkan output pada tingkat input yang sama  Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. 26

 Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.  Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar

daripada

proporsi

penurunan output. c) Pengukuran Efektifitas Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. d) Pengukuran Outcome Outcome adalah

dampak

suatu

program

atau

kegiatan

terhadap

masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur

hasil

tanpa

mengukur

dampaknya

terhadap

masyarakat,

sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan (Smith, 1996) e) Estimasi Indikator Kinerja Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan : 1. Kinerja tahun lalu Digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Karena merupakan perbandingan bagi unit untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Disamping itu, terdapat time lag antara aktivitas yang telah dilakukan dengan dampak yang timbul dari aktivitas tersebut. Dampak yang timbul pada tahun sekarang dapat dirasakan pada tahun yang akan datang. 2. Expert Judgement Digunakan karena kinerja tahun lalu yang sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Expert judgement digunakan untuk melakukan estimasi kinerja. Selain itu, dari segi biaya juga tidak terlalu mahal. Tetapi mempunyai kelemahan yaitu sangat tergantung pada pandangan subyektif para pengambil keputusan. Dampak dari pencapaian kinerja tidak secara otomatis dapat dikatakan bahwa unit tersebut mengalami peningkatan kinerja. 3. Trend Digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. 4. Regresi Regresi dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabelvariabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen. 27

f) Pertimbangan dalam Membuat Indikator Kinerja Langkah awal dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dalam menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Terdapat dua jenis kebijakan yaitu input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau operasi. Hasil kebijakan ada tiga jenis, yaitu: output, akibat, dampak, dan distribusi manfaat. Output yang diproduksi diharapkan akan memberikan sejumlah akibat dan dampak yang positif tehadap tujuan program. Hal ini disebut dengan outcome program. Apabila ukuran outcome tidak bersedia dan ukuran efektivitas suatu program yang dapat dikuantifikasi tidak dapat ditentukan, maka perlu dikembangkan ukuran kinerja antara. Karena ukuran kinerja pengganti tidak dapat mengukur secara tepat dalam pencapaian program. Terlalu banyak perhatian terhadap ukuran pengganti tersebut dapat menyebabkan perilaku disfungsional pada manajer dan pengambilan keputusan.

Contoh indikator kinerja di Perguruan Tinggi Pertimbangan Input Input Mahasiswa

-

Latar belakang sosial ekonomi

Sumber Daya

-

Latar belakang budaya Jumlah dosen

-

Fasilitas

Indikator Proses Staf

-

Kualitas dosen

Perkuliahan

-

Tingkat perpindahan dosen Frekuensi temu kelas dan konsultasi

Kurikulum

-

Rasio dosen Mata kuliah utama

Daya Dukung Pendidikan

-

Mata kuliah pilihan Forum-forum ilmiah

Organisasi

-

Saran olahraga Manajemen perguruan tinggi 28

-

Organisasi mahasiswa Tingkat ekspektasi dosen

-

Tingkat tanggung jawab mahasiswa

Indikator Output Mahasiswa

-

Sikap dan perilaku masasiswa

Dosen

-

Tingkat kehadiran dan ketidakhadiran Tingkat kehadiran dan ketidakhadiran

-

Keterlambatan

Mutually

25. PELAPORAN KINERJA Informasi tentang kinerja manjadi informasi penting yang dibutuhkan di setiap fase perjalanan organisasi sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalam aspek perencanaan , informasi kinerja memberikan gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjasi basis perencanaan. sebuah program pembrantasan buta huruf misalnya , membutuhkan pencapaian tingkat buta huruf yang ada. Tanpa informasi itu , pemerintah akan mnegalami kerancuan dalam meningkatkan target keberhasilan dan menghitung sumber daya yang dibutuhkan. Informasi tentang kinerja juga dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Seperti layaknya indikator dan rambu saat berkendara , informasi kenierja berguna bagi organisasi untuk mengetahui posisi dan keberadaannya sehingga dapat mengatur strategi dan terobosan yang dibutuhkan. Informasi kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menjadi infoermasi yang

krusial

untuk

kepentingan

evaluasi.

Tanpa

laporan

kinerja

dalam

proses

pertanggungjawaban, siklus penggangaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap perencanaan dan kinerja. Karena itu, penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus bertanggung jawab pada akhir periode penggangaan. Proses audit pun seharusnya menjadi satu kesatuan antara audit laporan keuangan dan audit kinerja. Penjelasan di atas menunujukkan keberadaan informasi kinerja yang dibutuhkan pada berbagai fase pengelolaan organisasi sektor publik seperti ditunjjkan bagan berikut : Bagan 8.2

Perencanaan strategi

29

Informasi kinerja

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Penganggaran

Terdapat dua mekanisme pelaporan kinerja ; 1. Pelaporan secara ad hoc. 2. Pelaporan reguler. Pelaporan kinerja secara ad hoc di lakukan diatas area tertentu secara mendalam pada waktu yang tidak ditentukan sebelum sesuai kebutuhan. Pelaporan reguler di jadwalkan secara rutin , misalnya tahunan. Kedua mekanisme ini saling melengkapi . pelaporan ad hoc biasanya di lakukan sebagai respon adanya kebutuhan yang muncul dari pelaksana pelaporan reguler.

30

DAFTAR PUSTAKA 1. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. 2. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. 3. Mahsun, Mohammad., Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre, 2006, Akuntansi Sektor Publik (Edisi Pertama), Yogyakarta: BFE 4. https://www.idoub.com/doc/142718106/RMK-ASP-Kelompok-1-Pengukuran-Kinerja 5. http://mohmahsun.blogspot.co.id/2011/04/konsep-dasar-pengukuran-kinerja.html

31