Kerusuhan Trisakti Muna 3a1f3z

KERUSUHAN TRISAKTI Latar belakang Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. [sunting] 1998 Krisis ekonomi dan Kerusuhan Mei 1998 

22 Januari 1998 o



Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya.

12 Februari  o



Soeharto menunjuk Wiranto, menjadi Panglima Angkatan Bersenjata.

5 Maret  o

Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI



10 Maret 

o

Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.



14 Maret  o

Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII. Bob Hasan dan anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, terpilih menjadi menteri.



15 April  o

Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik



18 April  o

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.



1 Mei  o

Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.



2 Mei  o

Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (1998).

o

Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi disikapi dengan represif oleh aparat. Di beberapa kampus terjadi bentrokan.



4 Mei  o

Harga BBM melonjak tajam hingga 71%, disusul tiga hari kerusuhan di Medan dengan korban sedikitnya 6 meninggal.



7 Mei o

Peristiwa Cimanggis, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanggis, yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu, Cimanggis. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata.



8 Mei  o



Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh.

9 Mei  o

Soeharto berangkat seminggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G-15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.



12 Mei  o



13 Mei

Tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Trisakti terbunuh.

Mal Ratu Luwes di Jl. S. Parman termasuk salah satu yang dibakar di Solo  o

Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. kerusuhan juga terjadi di kota Solo.

o

Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.

o 

Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia.

14 Mei  o

Demonstrasi terus bertambah besar hampir di semua kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah.

o

Soeharto, seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo.

o

Kerusuhan di Jakarta berlanjut, ratusan orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.



15 Mei  o

Selesai mengikuti KTT G-15, tanggal 15 Mei l998, Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendarat di lapangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, subuh dini hari. Menjelang siang hari, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.



17 Mei

 o

Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Abdul Latief melakukan langkah mengejutkan pada Minggu, 17 Mei 1998. Ia mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan alasan masalah keluarga, terutama desakan anak-anaknya.



18 Mei  o

Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.

o

Pukul 21.30 WIB, empat orang menko (Menteri Koordinator) diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle. Tujuannya, agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu "malu". Namun, niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia langsung mengatakan, "Urusan kabinet adalah urusan saya." Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal yang berkembang di masyarakat.

o

Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi".

o

Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.

Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR 

19 Mei  o

Pukul 09.00-11.32 WIB, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar (Muhammadiyah), Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan Ma'ruf Amin dari NU. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Soeharto lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi

o

Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Nurcholish sore hari mengungkapkan bahwa gagasan reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi itu murni dari Soeharto, dan bukan usulan mereka.

o

Pukul 16.30 WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama Menperindag Mohamad Hasan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Pada saat itu, Menko Ekuin juga menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi; Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadli, dan Frans Seda, atas rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan me-reshuffle kabinet. Mereka intinya menyebut, tindakan itu mengulurulur waktu.

o

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta.

o

Amien Rais mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

o

Dilaporkan bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.



20 Mei  o

Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas.

o

500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung.

o

Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru

o

Pukul 14.30 WIB, 14 menteri bidang ekuin mengadakan pertemuan di Gedung Bappenas. Dua menteri lain, yakni Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier tidak hadir. Mereka sepakat tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi, ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Semula ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu

secara

langsung

kepada

Presiden

Soeharto,

tetapi

akhirnya

diputuskan

menyampaikannya lewat sepucuk surat. Alinea pertama surat itu, secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul, telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Ke-14 menteri itu adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang

Sumadhijo,

Rahardi

Ramelan,

Subiakto

Tjakrawerdaya,

Sanyoto

Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga dan Tanri Abeng. o

Pukul 20.00 WIB, surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumardjono. Surat itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto.

o

Soeharto

kemudian

bertemu

dengan

tiga

mantan

Wakil

Presiden;

Umar

Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno. o

Pukul 23.00 WIB, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Soeharto sudah berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Wapres BJ Habibie.

o

Wiranto sampai tiga kali bolak-balik Cendana-Kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Soeharto. Wiranto perlu berbicara dengan para Kepala Staf Angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto untuk mundur. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian memanggil Habibie.

o

Pukul 23.20 WIB, Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Amien Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. kata-kata yang disampaikan oleh Yusril itu, "The old man most probably has resigned". Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilakukan Soeharto 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Kabar itu lalu disampaikan juga kepada Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Utomo Danandjaya, Syafii Ma'arif, Djohan Effendi, H Amidhan, dan yang lainnya. Lalu mereka segera mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi damai di Jalan Indramayu 14 Jakarta Pusat, yang merupakan rumah dinas Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Departemen Agama, Malik Fadjar. Di sana Cak Nur panggilan akrab Nurcholish Madjid - menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintahan baru.

Pernyataan pengunduran diri Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia, 21 Mei 1998 

21 Mei  o

Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum) pagi dini hari menyatakan, "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru".

o

Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR.

o

Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.

o

Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, "ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto beserta keluarga."

o

Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.



22 Mei o

Habibie mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi".

o

Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.

o

Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya



10 November 1998

Pada tanggal 10 November 1998, diprakarsai oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), ITB Bandung, Universitas Siliwangi, dan empat tokoh reformasi yaitu Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Soekarnoputri mengadakan dialog nasional di rumah kediaman Abdurrahman Wahid, Ciganjur, Jakarta Selatan. Dialog itu menghasilkan 8 butir kesepakatan, yaitu sebagai berikut: 1. Mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan nasional. 2. Menegakkan kembali kedaulatan rakyat. 3. Melaksanakan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah. 4. Melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil guna mengakhiri masa pemerintahan transisi. 5. Penghapusan Dwifungsi ABRI secara bertahap 6. Mengusut pelaku KKN dengan diawali pengusutan KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya. 7. Mendesak seluruh anggota Pam Swakarsa untuk membubarkan diri. Pengangkatan Habibie sebagai Presiden

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural. Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. [sunting] 1999 

Kekerasan etnis/agama terjadi di Maluku



Pemisahan Timor Timur menjadi negara merdeka melalui referendum yang disponsori oleh PBB; konflik antar pro-kemerdekaan dan pro-Indonesia menimbulkan banyak korban jiwa.



Pemilu 1999 - Pemilihan umum yang bebas diselenggarakan di Indonesia



Pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden

Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. [sunting] 2000 

Skandal Buloggate dan Bruneigate menerpa pemerintahan Gus Dur



Kasus pemeriksaan dugaan korupsi mantan presiden Soeharto kandas



Papua Barat (yang dulu disebut dengan Irian Jaya) menuntut referendum seperti Timor Timur

April 

17-21 April - Kerusuhan Poso babak yang kedua terjadi



16 Mei -15 Juni - Kerusuhan Poso masih terus berlanjut



19-23 Juli - Indonesia Terbuka 2000 diselenggarakan di Gelora Senayan, Jakarta. Indonesia

Mei

Juli

memperoleh medali emas di tunggal dan ganda putra. Agustus 

1 Agustus - sebuah bom meledak di Kedubes Filipina di Jakarta. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.



27 Agustus - sebuah bom lainnya meledak di Kedubes Malaysia di Jakarta. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

September 

13 September - bom kembali mengguncang Jakarta. Kali ini lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta diledakkan oleh sebuah bom mobil yang mengakibatkan 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan. (Lihat pula: Bom Bursa Efek Jakarta)

Desember 

24 Desember - serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak. (Lihat pula Bom malam Natal 2000)

[sunting] 2001 

Kekerasan antar etnis Dayak dan Madura terjadi di Kalimantan



IMF menghentikan bantuan moneternya



Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi dan ketidak kompetenan. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Sekitar pukul 20.48, Gus Dur keluar dari Istana Merdeka. Saat berdiri di ujung teras, Gus Dur malah sempat melambaikan tangan kepada massa pendukungnya yang berunjuk rasa. Hanya pohon yang ditebang kelompok pendukung Gus Dur sebagai pelampiasan emosi.

Juli - Pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'. Sejak kenaikan Megawati sebagai presiden, aktivitas terorisme di Indonesia meningkat tajam, beberapa peledakan bom terjadi yang menyebabkan sentimen negatif terhadap Indonesia dari kancah internasional. 

23-29 Juli - Indonesia Terbuka 2001 digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Indonesia berhasil menyapu bersih kelima medali emas.

September 

23 September - 12 hari setelah 9/11, sebuah bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera.

Oktober 

12 Oktober - sebuah ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sebuah restoran cepat saji KFC di Makassar pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.

November 

6 November - sebuah bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.

Desember 

20 Desember - Kedua pihak dalam Konflik Poso menandatangani Keputusan Malino yang diprakarsai oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, presiden dan wakil presiden terpilih pada 2004.



25 Desember - Kereta api 146 Empu Jaya menabrak Kereta api 153 Gaya Baru Malam Selatan di stasiun Ketanggungan Barat, Brebes. Peristiwa ini mengakibatkan 31 orang tewas dan 53 lainnya luka berat termasuk masinis dari KA 146.

[sunting] 2002

Januari Pemerintah Indonesia meresmikan komisi pelanggaran HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM pada pemisahan Timor Timur 1999 Irian Jaya diberi kekuasaan otonom oleh Jakarta dan diperbolehkan berganti nama menjadi Papua 

1 Januari - sebuah granat manggis meledak di depan Rumah Makan Ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.

Mei Timor Timur, bekas provinsi termuda Indonesia, resmi merdeka dengan nama Timor Leste Juli 

12 Juli - Puteri Indonesia 2002

Agustus Amandemen UUD 1945 dianggap sebagai langkah konkrit menuju negara demokrasi. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia dapat memilih presiden secara langsung. 

26 Agustus - 1 September - Indonesia Terbuka 2002 diselenggarakan di Surabaya. Indonesia memenangkan medali tunggal putra dan ganda campuran

Oktober - Bom Bali 2002 

12 Oktober - Sebuah klub malam di daerah Pantai Kuta dibom, 202 orang yang mayoritas turis meninggal, 300 lebih luka-luka. Sebuah bom lainnya meledak di dekat konsul AS di Pantai Sanur yang tidak menimbulkan korban. Pada saat yang bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.

Sesaat setelah pengeboman Abu Bakar Baasyir ditangkap. Ia dituduh berniat untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dengan posisinya sebagai pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah (JI), kelompok yang disangka berada di balik pengeboman Bali.

November 

20 November - KMP Adidas bertabrakan dengan KMP Sinar Akaba di sekitar perairan Pulau Hari, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara, sekitar 25 mil arah tenggara pelabuhan Kendari. KMP Sinar Akaba tenggelam, seorang penumpang tewas dan lainnya luka parah.

Desember Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani kesepakatan damai di Jenewa, Swiss, dengan tujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata selama lebih dari 26 tahun. Kesepakatan itu menyetujui otonomi Aceh dan pemilihan umum yang bebas di provinsi yang hampir semuanya beragama Islam tersebut; sebagai balasannya GAM harus menyerahkan seluruh senjatanya. 

5 Desember - bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald's cepat saji di Makassar, setahun setelah pengeboman KFC di kota yang sama. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.

[sunting] 2003 Februari 

3 Februari - sebuah bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

April 

27 April - sebuah bom meledak di area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.

Mei 

19 Mei - Pembicaraan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM gagal; militer Indonesia melakukan serangan ofensif ke kubu gerilyawan GAM. Darurat militer diberlakukan di provinsi Aceh. (Lihat pula: Operasi militer Indonesia di Aceh 2003-2004)

Juli



25 Juli - Puteri Indonesia 2003

Agustus 

5 Agustus - Sebuah bom mobil meledak di depan Mariott Hotel di Jakarta, menewaskan belasan orang dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka. (Lihat pula: Bom JW Marriott 2003)



26-31 Agustus - Indonesia Terbuka 2003 diselenggarakan di Batam. Indonesia memperoleh medali emas di tunggal putra.

Agustus-Oktober Tiga orang tersangka pengeboman Bali dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tersangka keempat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Abu Bakar Baasyir dibebaskan dari tuduhan makar, namun kembali dipenjarakan dengan pasal subversif dan pelanggaran keimigrasian. Dakwaan subversif kemudian dibatalkan. [sunting] 2004 Januari 

10 Januari - sebuah bom meledak di sebuah kafe di Palopo, Sulawesi menewaskan empat orang.

April - Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004 Pemilihan umum parlementer dan daerah. Golkar memenangi suara terbanyak, disusul oleh PDI-P Juli - Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk terpilih kembali sebagai presiden. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan Megawati.

Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Pemilihan putaran pertama menyisihkan kandidat lainnya sehingga yang tersisa tinggal Megawati dan SBY. September 

9 September 2004, ledakan besar yang bersumber dari sebuah mobil yang diparkir terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5-11 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Australia 2004)

Mantan jenderal SBY memenangi pemilihan presiden putaran kedua, sebagian disebabkan karena ketidakpercayaan pemilih terhadap Megawati. Sejak kenaikan SBY menjadi presiden, Indonesia mengalami musibah bencana alam yang hebat dan kecelakaan-kecelakaan transportasi yang datangnya bertubi-tubi. November Akhir dari dua tahun kerja komisi HAM Timor Timur yang mengadili 18 orang dengan tuduhan pelanggaran HAM selama krisis Timor Timur 1999. Hanya satu orang yang diputuskan bersalah pemimpin militia pro-Indonesia Eurico Guterres. 

22 November - Susilo Bambang Yudhoyono meminta bantuan internasional sekitar 75 miliar USD untuk membangun infrastruktur di Indonesia, pada forum APEC di Chile



26 November - Terjadi gempa di Nabire, Papua. (Lihat pula: Gempa bumi Nabire 2004)



30 November - Terjadi kecelakan pesawat terbang Lion Air Penerbangan 538 di Solo yang menewaskan 26 orang. Keamanan penerbangan-penerbangan murah di Indonesia mulai disorot.

Desember 

7 Desember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Abdullah Puteh, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, ke Rutan Salemba sebagai tersangka kasus korupsi pembelian 2 buah helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp.12,5 miliar.



10 Desember - SBY resmi memerangi korupsi di Indonesia dengan mengeluarkan izin pemeriksaan 25 pejabat negara, diantaranya 2 gubernur KDH, 7 anggota DPR/MPR, 4 bupati KDH dan 2 walikota.



12 Desember - Dua gereja di Palu menjadi sasaran teror. Terjadi aksi penembakan di Gereja Anugerah Masomba dan terjadi ledakan bom di Gereja Immanuel. Dua kejadian tersebut terjadi hampir bersamaan, yaitu masing-masing pukul 19.05 dan 19.20 WITA. Tiga orang terluka dalam peristiwa ini.



13 Desember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta data Kedubes RI di London tentang skandal pembelian 100 tank Scorpion senilai Rp 2,8 triliun (£ 160 juta) pada tahun 1992 1994 yang melibatkan Tutut, Rini Suwondho, dan dua petinggi militer Indonesia saat itu, HBL Mantiri dan R. Hartono.



15 Desember - Banjir di Amuntai, Kalimantan Selatan terus meluas. Jumlah korban mencapai seperempat jumlah penduduk Kab. Hulu Sungai Utara yaitu 200 ribu jiwa. Hingga saat ini tak ada laporan adanya korban jiwa, karena terseret banjir atau yang tersengat listrik.



15-19 Desember - Indonesia Terbuka 2004 diselenggarakan di Station Tenis Tertutup Senayan, Jakarta. Iindonesia berhasil memenangkan gelar tunggal dan ganda putra.



16 Desember - Hasil final penelitian Tim Terpadu Penanganan Pencemaran Teluk Buyat menyimpulkan Teluk Buyat, Ratatotok, Minahasa, tercemar logam berat, terutama merkuri dan arsenik yang berasal dari pembuangan tailing PT Newmont Minahasa Raya (NMR).



18 Desember - Sembilan bom ditemukan di bus Mekar Raya jurusan Garut-Cicaheum (Bandung). Bom-bom tersebut berbentuk tabung-tabung yang diletakkan di dalam kardus mi instan. Bus tersebut dihentikan oleh Polisi di bundaran Cibiru, Bandung setelah Polisi menerima laporan adanya benda mencurigakan dalam bus.



19 Desember - Pertamina secara serentak menaikkan harga Elpiji, Pertamax, dan Pertamax Plus.



20 Desember - Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilanda kegelapan setelah delapan tower PLN bertegangan tinggi dirobohkan orang-orang tak dikenal.



20 Desember - Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum partai Golkar menggantikan Akbar Tanjung.



21 Desember - Helikopter Bell 205 nomor registrasi HU-416 milik TNI AD mengalami musibah. Helikopter tersebut jatuh menabrak tebing di kawasan Sungai Siriwo, Kampung Okobado, Distrik Siriwo, Kab. Nabire, Papua. Akibatnya, lima awak dan penumpang tewas. Kecelakaan tersebut terjadi pada saat angin kencang.



24 Desember - Eurocopter Super Puma milik TNI AU mengalami musibah. Helikopter tersebut menabrak Bukit Perahu yang terletak di Desa Suran Gede, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo, Jawa

Tengah. Akibatnya, lima awak dan penumpang langsung tewas di tempat kejadian. Kecelakaan diperkirakan terjadi akibat cuaca buruk. 

26 Desember - Tsunami 2004 - Lebih dari 220 ribu jiwa di ujung utara pulau Sumatra, Indonesia, dinyatakan hilang atau meninggal setelah provinsi Aceh disapu oleh badai tsunami raksasa pada malam Natal 2004. Negara-negara di dunia menyalurkan bantuannya ke provinsi Indonesia yang dilanda konflik selama puluhan tahun tersebut, mengakhiri isolasi provinsi Aceh dari dunia internasional. Rekonstruksi masih terus dilakukan hingga saat ini. Bencana ini juga secara tidak langsung mengakhiri operasi militer Indonesia di Aceh yang berlangsung sejak Mei 2003 (lihat: Operasi militer Indonesia di Aceh 2003-2004)



29 Desember - Bank Indonesia mengeluarkan pecahan 20 ribu dan 100 ribu baru.

[sunting] 2005 Januari 

6 Januari - Di Jakarta, Indonesia diadakan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Tsunami yang dihadiri banyak pemimpin dunia seperti Menlu AS; Colin Powell, Sekjen PBB; Kofi Annan dan lain lain untuk membahas dampak dan menolong korban gempa bumi Samudra Hindia 2004.



13 Januari - Paris Club memberikan moratorium utang sebesar US$ 350 juta kepada Indonesia hingga penilaian perlunya moratorium dari Bank Dunia selesai.



24 Januari - Gempa berkekuatan 6,2 SR mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Rakyat langsung mengungsi karena takut kemungkinan adanya tsunami seperti yang terjadi di Aceh.

Februari 

2 Februari - Gempa berkekuatan 5,2 SR di bagian selatan Kabupaten Garut merobohkan puluhan rumah dan merusak ratusan rumah lainnya. Tercatat juga adanya gempa susulan di Palu serta gempa di Pulau Bali dan Lombok.



7 Februari - Wabah demam berdarah dengue semakin meluas setelah Jakarta menyusul Jawa Barat dengan diberikannya status kejadian luar biasa (KLB) kepada kota ibukota tersebut.



16 Februari - Transparency International Indonesia mengumumkan Jakarta sebagai kota paling korup di Indonesia



18 Februari - Dua reporter Metro TV, wartawan Meutya Hafid dan juru kamera Budiyanto disandera ketika bertugas di Irak.



18 Februari - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 3 Kepala Staf TNI yang baru.



19 Februari - Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.



21 Februari - Longsor sampah Leuwigajah menimbulkan korban 94 orang, setidaknya 67 tewas tertimbun.



22 Februari - Pesawat Cassa 212-200 milik Polri jatuh di laut dekat Bandara Sarmi, Papua sehingga menewaskan 15 orang.

Maret 

1 Maret - Meski ditolak DPR, harga BBM resmi naik rata-rata sebesar 29 persen kecuali untuk minyak tanah rumah tangga yang tetap Rp 700/liter.



3 Maret - Pengadilan Indonesia memutuskan Abu Bakar Baasyir bersalah dalam tuduhan konspirasi pengeboman Bali 2002, dan dihukum penjara dua setengah tahun. Ia kemudian dibebaskan Juni 2006, satu seperempat tahun kemudian.



13 Maret - Sebanyak 17 penumpang tewas dan sekitar 30 orang lainnya masih dalam pencarian, akibat gelombang "bono" yang menghantam speed boat "Tuakal" di Teluk Meranti, Riau.



18 Maret - Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda Indonesia, resmi ditahan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir.



21 Maret - Dua bom meledak di Ambon, Maluku, yang mengakibatkan 19 orang luka-luka.



23 Maret - Sedikitnya 28 warga di Kabupaten Aceh Utara menderita muntah darah dan sesak napas setelah menghirup gas milik Exxon Mobil Indonesia yang bocor.



28 Maret - Gempa di Sibolga, Sumatra Utara menewaskan lebih dari seribu orang, dengan jumlah korban terbesar dari Pulau Nias. Gempa tersebut menimbulkan kepanikan akan terjadinya tsunami seperti beberapa bulan sebelumnya. Tsunami tidak terjadi. (Lihat pula: Gempa bumi Sumatra Maret 2005)



28-31 Maret - Kongres II PDI-P berlangsung di Denpasar, Bali dan dijadwalkan berakhir tanggal 2 April. Megawati Soekarnoputri terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin PDI-P untuk periode 2005-2010. Kongres akhirnya ditutup dua hari lebih cepat.

April 

2 April - Sebuah helikopter Australia berpenumpang 11 prajuritnya yang sedang melakukan tugas kemanusiaan jatuh di sekitar Teluk Dalam, Nias. 9 orang tewas dan dua lainnya selamat. Dua hari kemudian Presiden SBY menganugerahkan penghargaan Satya Lencana Bakti Sosial kepada 11 prajurit Australia tersebut di Canberra, Australia.



8 April - Insiden Penyerempetan Kapal RI dan Malaysia 2005 menyulut masalah Ambalat. Hingga kini status Ambalat masih dipertentangkan



11 April - Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam kasus tuduhan korupsi.



12 April - Pesawat jenis Twin Otter yang berpenumpang 17 orang dinyatakan hilang dalam penerbangan dari Timika menuju Enarotali, Papua. Pesawat tersebut diduga jatuh di daerah pegunungan.



12 April - Gunung Talang yang berada di daerah Solok, Sumatera Barat meletus dan menyemburkan debu dan abu. Sekitar 27 ribu warga dievakuasi. Letusan tersebut disusul oleh lima letusan lanjutan yang salah satunya menyebabkan gempa bumi berkekuatan 5,2 skala Richter.



17 April - Sembilan orang dari berbagai negara yang disebut dengan Bali Nine ditangkap karena menyelundupkan heroin di Bali. Mereka dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup pada tahun 2006.



21 April - terjadi insiden di perbatasan Timor Timur, Lettu Teddy Setiawan ditembak mati polisi perbatasan Timor Timur.



19-24 April - Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika 2005 dibuka oleh Presiden SBY di Bandung dan Jakarta. Konferensi ini dihadiri 89 kepala negara/pemerintahan dan mengulangi kesuksesan Indonesia menggelar acara yang serupa lima puluh tahun silam.

Mei 

4 Mei - 10 tahun setelah dinyatakan bebas polio, penyakit ini kembali muncul di Indonesia. Hingga kini telah ada dua kasus yang dilaporkan.



12 Mei - Status "darurat sipil" di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan diturunkan menjadi status "tertib sipil" terhitung mulai 18 Mei karena berbagai hal yang bersifat kedaruratan sudah tertangani.



20 Mei - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Nazaruddin Sjamsuddin, dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di KPU.



28 Mei - Dua ledakan bom mengguncang Pasar Sentral Tentena, Tentena, Poso, Sulawesi Tengah. Sedikitnya 20 orang tewas.



31 Mei - Pesawat Adam Air penerbangan Medan–Jakarta tergelincir di Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya 5 penumpang luka-luka.

Juni



1 Juni - Kedutaan Indonesia di Australia menerima kiriman surat yang diduga berisi antraks yang diduga terkait dengan putusan pengadilan Schapelle Corby, seorang penyelundup obat-obatan asal Australia yang tertangkap di Bali.



11 Juni - Bayi kembar siam Nia dan Mia mulai dioperasi di RS Cipto Mangunkusumo oleh sebuah tim dokter yang terdiri dari dua dokter anestesi dan enam dokter bedah. Walaupun kondisi dada dan perut menyatu, masing-masing bayi memiliki satu jantung yang hanya dipisahkan oleh selaput. Nia Ayu Lestari dan Mia Ayu Lestari lahir pada 22 Maret 2005 dari pasangan Nurlela dan Mulyadi.



16 Juni - Nurdin Halid, ketua PSSI, dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam kasus korupsi distribusi minyak goreng. Sementara tim Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kasus ini ke Mahkamah Agung.



17 Juni - Nia, atau dikenal dengan Nurlela II, salah seorang bayi kembar siam yang telah menjalani operasi pemisahan di RSCM, meninggal dunia karena kebocoran jantung.



17 Juni - Sembilan nelayan Indonesia kabur dari pelabuhan Nhulunbuy dengan menggunakan kapal nelayan mereka. Saat ini Australia telah mengirimkan pasukannya untuk mengejar mereka.



18 Juni - Kelangkaan BBM dalam dua hari terakhir menyebabkan sebagian besar SPBU di Malang, Jawa Timur, terpaksa tutup. Di Mataram, BBM juga langka karena keterlambatan pasokan dari Stasiun Manggis, Bali.



18 Juni - Yamin Labuso dan Erikson Hutagaol, dua dari tiga warga Indonesia yang diculik gerilyawan di wilayah Mindanao, Filipina, tiba di Indonesia. Namun Ahmad Resmiadi, warga Indonesia lainnya masih disandera para gerilyawan.



22 Juni - Tiga mantan direktur Bank Indonesia, yaitu Heru Supraptomo, Hendro Budiyanto, dan Paul Sutopo, akhirnya dijebloskan ke penjara setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa mereka bersalah dalam kasus korupsi BLBI. Dalam kasus yang merugikan negara lebih dari 2 trilyun ini, mereka bertiga hanya dihukum 1,5 tahun penjara.



23 Juni - Mantan Menteri Agama Republik Indonesia Said Agil Husin Al Munawar, resmi ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri dalam kasus penyelewengan Dana Alokasi Ummat (DAU) Departemen Agama.



24 Juni - Eksekusi hukuman cambuk, untuk pertama kalinya dilakukan terhadap 26 orang terpidana yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Syar’iyah Bireuen berlangsung di depan publik di halaman Masjid Agung Bireuen, Aceh seusai salat Jumat yang melibatkan 12 eksekutor dari wilayatul hisbah atau polisi syariat.



24 Juni - Pemerintah Indonesia meminta agar para relawan asing tidak keluar malam di Aceh, setelah peristiwa tertembaknya Eva Yeung, salah seorang relawan dari Palang Merah dan Bulan

Sabit Merah Internasional. Saat ini kondisi Eva Yeung telah membaik setelah dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura 

25 Juni - Annike Nelce Bowaire, Siswi SMAN I Serui, meraih medali emas di lomba fisika dunia, The First Step to Nobel Prize in Physics (FS) yang berpusat di Warsawa, Polandia. Dia adalah orang kedua dari Papua yang memperoleh prestasi itu setelah Septinus George Saa di tahun 2004.



25 Juni - Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan peninjauan kembali (PK) yang memperingan vonis Tommy Soeharto dari 15 menjadi 10 tahun penjara, sehingga diperkirakan Tommy Soeharto yang ditahan di Lembaga Permasyarakatan Batu, Nusakambangan bebas pada tahun 2007.



29 Juni - Menjelang pelaksanaan pilkada di Kabupaten Poso, sebuah bom meledak di tengah keramaian Pasar Sentral Poso. Ini adalah ledakan bom kedua dalam kurun kurang dari 24 jam setelah Selasa malam (28/6) sebuah bom meledak di teras bekas Kantor DPC PDIP Poso. Ledakan ini tidak mengakibatkan korban jiwa.



30 Juni - Pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak mentah di pasar internasional membubung tinggi. Pemerintah saat ini berkonsentrasi dalam mengamankan stok BBM di dalam Negeri.



30 Juni - Dua kereta rel listrik kelas ekonomi bertabrakan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. Sedikitnya dua orang meninggal dan 50 orang luka-luka.

Juli 

2 Juli - Kepolisian Indonesia menahan lagi 24 orang yang diduga terlibat dalam Bom Bali 2002.



8 Juli - Kecelakaan KM Digoel di Laut Arafura. Diperkirakan korban 84 orang ditemukan tewas dan 100-an penumpang belum diketahui nasibnya.



10 Juli - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. 10/2005 tentang Penghematan Energi dalam upaya menyelesaikan krisis BBM.



17 Juli - Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan kelompok separatis Aceh, Gerakan Aceh Merdeka.



20 Juli - Tiga warga Tangerang dipastikan sebagai korban pertama flu burung di Indonesia dalam wabah terbaru yang merebak di wilayah Asia Tenggara.



29 Juli - Pemilihan Puteri Indonesia 2005

Agustus



11 Agustus - Kebakaran hutan di Indonesia yang menyebabkan polusi udara di dua kota di Malaysia: Port Klang dan Kuala Selangor, mencapai level 500 yang berbahaya. Akibatnya sekolah-sekolah terpaksa diliburkan. Ini merupakan kejadian yang terburuk sejak 1998.



15 Agustus - Pemerintah Indonesia dan GAM kembali duduk di meja perundingan yang diketuai oleh Martti Ahtisaari. Setelah terjadinya Tsunami yang meluluh-lantakkan Aceh, GAM akhirnya setuju untuk menyerahkan seluruh senjatanya dan pemerintah Indonesia setuju untuk menarik seluruh tentara Indonesia, memberikan otonomi, dan pemilihan langsung boleh diselenggarakan. Perjanjian damai berhasil ditandatangani dan secara resmi mengakhiri gerakan separatis GAM.



16 Agustus - Pemerintah Belanda, melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot, mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.



18 Agustus - sehari setelah peringatan hari kemerdekaan RI, terjadi gangguan sistem interkoneksi listrik Jawa-Bali; listrik di Jakarta dan Banten mati total selama tiga jam dan menyebabkan pemadaman di sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Mati listrik ini memengaruhi jutaan pengguna, menyebabkan gangguan di bidang transportasi kereta, pesawat, rumah sakit, dan menyebabkan kebakaran karena penggunaan lilin. (Lihat pula: Mati listrik JawaBali 2005)



20 Agustus - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan badan intelijen nasional dan kepolisian untuk memeriksa mati listrik yang memengaruhi 100 juta orang — terbesar di dunia — tersebut.



31 Agustus - Pemerintah Indonesia membebaskan 200 tahanan GAM, tindakan yang merupakan bagian dari ditandatanganinya persetujuan perdamaian.

September 

2 September - Sebuah pekuburan di atas bukit di Padang longsor; 11 orang tewas dan 14 lainnya masih tertimbun.



5 September - Sebuah pesawat penumpang Mandala Airlines Penerbangan 91 mengalami kecelakaan di Medan, Sumatera Utara, menewaskan sekitar seratus penumpangnya dan lima puluh orang lainnya di darat. Gubernur Sumatra Utara, Rizal Nurdin dan mantan gubernur, Raja Inal Siregar dipastikan meninggal dunia.



13 September - Rois, tersangka pelaku Bom Kuningan, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



15 September - Aceh Monitoring Mission (AMM) memulai tugasnya memantau proses damai di Aceh. GAM memulai penyerahan senjata tahap pertama sebagai bagian dari Nota Kesepahaman

(MoU) perdamaian di Banda Aceh kepada tim dari AMM. Badan ini nantinya dibubarkan Desember 2006. 

18 September - Polisi membubarkan pertemuan petani di Lombok; 27 orang petani ditembak (termasuk 1 anak-anak), 8 terkena pukulan dan 3 lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian Lombok Tengah.



19-25 September - Indonesia Terbuka 2005 diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia meraih medali emas untuk ganda putra dan campuran.



25 September - Persipura Jayapura untuk pertama kalinya menjuarai Liga Indonesia setelah mengalahkan Persija 3-2 di final. PSIS Semarang meraih tempat ketiga setelah mengalahkan PSMS Medan 2-1.



27 September - Di mana-mana terlihat antrian panjang di SPBU-SPBU oleh para pemakai kendaraan yang mengantisipasi kenaikan BBM pada 1 Oktober.

Oktober 

1 Oktober - Bom Bali 2005 - hampir tiga tahun setelah Bom Bali pertama, tiga buah bom bunuh diri kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan sekitar dua ratus lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di sebuah klub di Pantai Kuta dan di Jimbaran.



1 Oktober - Harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia naik dengan persentase kenaikan paling kecil sekitar 80%.



19 Oktober - Banjir bandang di Semadam, Aceh Tenggara; sedikitnya 12 orang tewas.



29 Oktober - Tiga siswi SMU di Poso yang sedang berjalan ke sekolah Kristen dipenggal kepalanya oleh sekelompok orang tak dikenal, kekerasan ini merupakan bagian dari konflik beragama yang masih terus melanda Poso.



31 Oktober - 42 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf setelah menanti selama empat tahun sejak 2001-2005 ketika Undang-Undang Otonomi Khusus diberlakukan.

November 

9 November - Polri melakukan penyergapan di sebuah vila di Kota Batu; Dr. Azahari, buronan teroris dari Malaysia, dipastikan tewas setelah diidentifikasi lewat sidik jarinya.



13 November - Peringatan Tujuh Tahun Tragedi Semanggi I diadakan di Sekretariat Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK).



25 November - Pemerintah Indonesia diizinkan oleh Roche Holding untuk memroduksi Tamiflu untuk menghadapi flu burung. Hal ini dapat dilakukan karena Tamiflu tidak memiliki perlindungan paten di Indonesia.

Desember 

5 Desember - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan pada Kabinet Indonesia Bersatu. Tiga menteri digeser posisinya, tiga dicopot, sementara tiga lainnya adalah orang baru.



9 Desember - Sebanyak 55 orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Papua, yang telah berlangsung sejak 11 November.



13-18 Desember - Aksi protes menyambut pembukaan Konferensi Tingkat Menteri WTO yang berlangsung di Hong Kong.



26 Desember - Peringatan satu tahun bencana tsunami yang telah menewaskan lebih dari 120 ribu jiwa di Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Malaysia dan negara lainnya.



28 Desember - Mantan kepala BKPM, Theo Toemion ditahan KPK karena dugaan tindak pidana korupsi saat menjabat periode 2003-2004 yang merugikan negara sebesar 32 miliar rupiah.



31 Desember - Ledakan bom di pasar di Kota Palu menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan melukai 45 lainnya. (Lihat pula: Bom Palu 2005)

[sunting] 2006 Januari 

1 - Banjir bandang menewaskan 63 orang di Jember, Jawa Timur.



4 - Tanah longsor di dusun Cijeruk, Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tewasnya 76 orang. Bencana ini diakibatkan hujan yang turun deras dan penggundulan hutan yang tak teratur.



6 - terjadi insiden perbatasan Timor-Timur lagi, tiga penduduk NTT ditembak mati oleh polisi perbatasan Timor Timur.



16 - Sekitar 12.000 buruh yang berasal dari 10 kabupaten dan kota di Jawa Timur, mengepung Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut gubernur segera merevisi upah minimum kabupaten/kota tahun 2006.



17 - David Nusa Wijaya, terpidana kasus BLBI Bank Servitia yang menjadi buronan, ditangkap di AS dan dikembalikan ke Indonesia.



20 - Aparat keamanan Indonesia menembak mati seorang pelajar di Papua dan mencederai dua orang lainnya sementara laporan lainnya menyebut bahwa korban jiwa berjumlah empat orang. Peristiwa ini diduga terkait dengan pengungsian 43 warga Papua ke Australia dua hari sebelumnya.



20 - Timor Timur menyampaikan laporan pembantaian warganya oleh Indonesia dari 1975-1999 kepada PBB. Menurut laporan tersebut, lebih dari 100.000 orang meninggal dunia akibat kelaparan yang disengajai.



27 - Hujan deras sejak 26 Januari menyebabkan banjir dan tanah longsor melanda beberapa kota di jalur Pantura pulau Jawa. Jalur transportasi terputus akibat rusaknya beberapa jembatan. Seluruh penerbangan menuju Semarang dialihkan dan dibatalkan.



31 - KM Citra Mandala Bahari tenggelam di Selat Rote; sedikitnya 50 hilang dan 110 orang berhasil diselamatkan.

Februari 

4 - Larangan merokok di tempat umum mulai diberlakukan di provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 75 Tahun 2005.



7 - Said Agil, mantan Menteri Agama Indonesia, divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi Dana Abadi Umat.



7 - Para peneliti mengumumkan penemuan puluhan spesies satwa dan tumbuhan baru di sekitar Pegunungan Foja, Papua.



11 - Adam Air dengan nomor penerbangan 728 mendarat darurat di Bandara Tambolaka, Nusa Tenggara Timur setelah mengalami kerusakan total sistem navigasi dan komunikasi selama tiga jam.



13-15 Februari - tujuh anggota Bali Nine divonis hukuman seumur hidup dan dua dijatuhi hukuman mati. Setelah melalui banding dan kasasi akhirnya tujuh dijatuhi hukuman mati dan dua seumur hidup



17 - Gerakan nasional toilet umum bersih dicanangkan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Ngurah Rai Denpasar.



20 - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan terdakwa ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan dari tuntutan 20 tahun penjara terkait kasus korupsi Bank Mandiri yang merugikan negara Rp160 miliar.



21 - Banjirdan tanah longsor kembali melanda Kota Manado setelah sebelumnya telah terjadi pada tanggal 13 dab 19 Februari. Bencana tersebut telah menelan korban sedikitnya 31 orang.



21 - Terjadi bentrokan dan penembakan saat aparat TNI, Polisi, dan satpam PT Freeport Indonesia mengusir warga setempat yang melakukan pendulangan emas di kali Kabur Wanamon. Warga kemudian menduduki jalan masuk Freeport di Tembagapura, Papua.



22 - Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung ditetapkan Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI untuk ditahan.



23 - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi, yaitu pimpinan PT Cipta Graha Nusantara selaku debitor Bank Mandiri: Edyson (direktur utama), Saiful Anwar (komisaris utama), dan Diman Ponijan (direktur keuangan).



24 - Pemerintah DKI Jakarta memulai inspeksi dan pemusnahan unggas yang terindikasi terjangkit flu burung.



27 - Dalam Pekan Imunisasi Nasional (PIN) putaran IV, balita di 33 provinsi Indonesia divaksinasi cuma-cuma guna memberikan kekebalan terhadap virus polio liar.



27 - Arkeolog menemukan apa yang diyakini sebagai sisa-sisa peradaban yang hilang tersapu letusan gunung Tambora pada 10 April 1815. Penjelajah Belanda dan Inggris yang mengunjungi tempat itu pada awal 1800-an terkejut mendengar penduduk di sana menggunakan bahasa yang sangat berbeda dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di Nusantara.

Maret 

3 - Atap kereta api penumpang nomor KA 907 jurusan Rangkasbitung, Banten menuju Jakarta runtuh saat memasuki Stasiun Kebayoran Lama. Puluhan penumpang terluka.



7 - Catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan menunjukkan terjadinya peningkatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sepanjang 2005 sebanyak 82% dibanding tahun 2004.



8 - Hari Perempuan Internasional diperingati di berbagai kota di Indonesia dengan demonstrasi menolak diskriminasi, pemiskinan, dan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi



10 - Sebuah bom meledak di desa Toini, daerah transmigran, sekitar 30 km dari kota Poso, Sulawesi Tengah. Pelaku pengeboman di daerah itu selama ini belum terungkap.



16 - Tiga petugas polisi dan seorang intel TNI tewas, serta puluhan orang terluka akibat bentrokan terkait demonstrasi penolakan PT. Freeport Indonesia di depan Universitas Cendrawasih, Jayapura.



20 - Aktivitas di empat pelabuhan besar di Indonesia lumpuh selama 21 jam akibat aksi mogok kerja yang dilakukan anggota Organda Unit Angkutan Barang Khusus Pelabuhan untuk memprotes pengenaan PPN terhadap jasa angkutan darat di jalan dan air. Aksi ini akhirnya dihentikan setelah pemerintah memenuhi tuntutan para pemogok.



24 - Pemerintah Indonesia menarik duta besarnya di Australia sebagai protes atas keputusan Australia memberikan visa kepada 42 warga Papua. Tindakan ini diputuskan dalam rapat koordinasi polkam hari Jumat seperti dijelaskan Menkopolhukam Widodo A.S.

April 

3 - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Barnabas Suebu - Alex Hesegem ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah Papua. Barnabas-Alex meraih 354.000 suara, disusul oleh Lukas Enembe dengan 333.000 suara.



5 - Puluhan ribu buruh melakukan demonstrasi serentak di Jakarta dan kota-kota lain menolak revisi UU Ketenagakerjaan No 13/2003.



7 - Majalah Playboy versi Indonesia mulai beredar walaupun ditentang berbagai pihak.



9 - Indosiar merencanakan untuk menghentikan penayangan acara Republik BBM, setelah pertemuan para pimpinan stasiun TV dengan wapres Jusuf Kalla tanggal 7 April.



10 - Kota Padang dan sejumlah kota di Sumatera Barat diguncang gempa berkekuatan 5,5 Skala Richter. Diperkirakan pusat gempa berada 80 km barat laut dari Kota Padang, atau di sekitar epulauan Mentawai.



11 - WC kering ramah lingkungan yang dikembangkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diperkenalkan di Jepara, Jawa Tengah. Teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk daerah-daerah krisis air bersih di Indonesia.



12 - Gedung kantor redaksi Playboy Indonesia di Jakarta dilempari batu saat Front Pembela Islam berunjuk rasa menuntut penutupan majalah tersebut.



12 - Status gunung Merapi ditingkatkan menjadi status siaga. Kemungkinan besar gunung tersebut akan meletus.



15 - Dua kereta api tujuan Surabaya, yaitu KA Ekonomi Kertajaya dari Stasiun Pasar Senen dan KA Eksekutif Sembrani dari Stasiun Gambir bertabrakan dini hari, persis di Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Korban tewas dilaporkan 13 orang.



17 - Perahu layar motor "Batista" tenggelam di perairan Rote, Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar penumpang selamat dan hanya satu yang belum diketahui nasibnya.



18 - Aktivitas Merapi meninggi dengan guguran lava, gempa multifase, dan gempa vulkanik. Warga di sejumlah desa sekitarnya mulai berkemas sebagai persiapan evakuasi.



18 - KRL Ekspres Pakuan menabrak sebuah metromini di Kalibata, Jakarta Selatan. Tujuh penumpang Metromini tewas.



19 - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan pemerintah bahwa salah satu hutan gambut terbesar di dunia yang ada di Kampar, Riau akan musnah apabila penebangan dan konversi lahan gambut menjadi Hutan Tanaman Industri terus berlangsung.



20 - Kapal utama Greenpeace, Rainbow Warrior, merapat di Jakarta setelah sebulan berlayar di perairan Indonesia dalam rangka patroli pelestarian hutan.



20 - Sedikitnya 16 orang tewas dalam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.



21 - Majelis banding Pengadilan Tinggi Jakarta tetap memvonis 14 tahun penjara Pollycarpus Budihari Priyanto, yang dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Munir.



22 - Ribuan orang turut serta dalam pawai budaya di Jakarta untuk menolak Rancangan UndangUndang Antipornografi dan Pornoaksi. Pawai bertema "Bhinneka Tunggal Ika" ini dimeriahkan aksi budaya daerah-daerah di Indonesia.



28 - Kerusuhan terjadi di Dili, ibu kota Timor Timur. Sedikitnya dua orang terbunuh dan 28 orang luka-luka setelah ratusan mantan tentara dan pendukungnya mengamuk.



29 - Jam malam dan perintah tembak di tempat diberlakukan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menyusul kerusuhan sebagai buntut pemilihan kepala daerah.



29 - Dua tersangka teroris dari kelompok Noordin M. Top tewas dalam tembak-menembak dengan polisi di desa Binangun, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Dua orang lainnya tertangkap.

Mei 

3 - Aksi buruh menuntut dibatalkannya revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan di depan Gedung DPR/MPR berakhir dengan bentrokan yang terjadi dengan aparat kepolisian. Kemarahan terjadi akibat dari ketidakpuasan para buruh terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh pemerintah.



5 - Sedikitnya terjadi empat kali guguran lava pijar di Gunung Merapi, Jumat (5/5) dinihari. Lava pijar menuju Kaliurang sejauh 200-an meter. Guguran lava mulai muncul di Gunung Merapi sejak tanggal 4



8 - Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaporkan ke Kepolisian Metro Jakarta Raya hari ini. Pelapornya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI – MPO) menuduh Jusuf Kalla memprovokasi buruh pada aksi 3 Mei lalu.



9 - Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sebuah lembaga baru untuk menggantikan Komisi HAM PBB. Indonesia mendapatkan dukungan 165 negara dari 191 negara anggota PBB.



10 - Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kedua yang diajukan terpidana kerusuhan Poso, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu.



11 - Dua puluh satu elemen nasionalis yang tergabung dalam JPN melakukan aksi pawai budaya menolak disahkannya RUU APP. Aksi pawai dilakukan dengan menyusuri jalan Sudirman menuju gedung DPR, Senayan.



12 - Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan tentang Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006.



12 - Peringatan sewindu Tragedi Trisakti, mahasiswa dari berbagai elemen melakukan demonstrasi menuju kediaman Soeharto di Jl.Cendana dan di depan gedung DPR/MPR.



12 - Kota Jakarta diguncang gempa. Getarannya dapat dirasakan di gedung-gedung tinggi di seputar Jakarta Pusat.



13 - Status gunung Merapi ditingkatkan menjadi status awas. Peningkatan status ini terjadi setelah muncul awan panas dari puncak gunung merapi.



14 - Sebelas penggali pasir yang terkubur hidup-hidup di desa Nyalindung, Cipatat, Kabupaten Bandung, ditemukan tewas.



16 - Agama Konghucu memperoleh pengakuan resmi di Malang, Jawa Timur ketika pemeluknya diizinkan mencantumkan agama mereka di KTP. *16 - Sebagai tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk menutup kasus pengadilan mantan Presiden Soeharto, para aktivis prodemokrasi mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Adili Soeharto di Kantor Kontras, Jakarta.



21 - Unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia oleh sejumlah ormas Islam yang menuntut disahkannya RUU APP. Sementara di Bali terjadi unjuk rasa menolak RUU APP.



26 - Kondisi keamanan di Timor Timur yang sedang memburuk menyebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penutupan sementara pintu perbatasan darat Timor Timur dengan Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



27 Mei - Gempa bumi hebat kembali terjadi di Indonesia, kali ini mengenai kawasan Yogyakarta dan sekitarnya di pulau Jawa dan mengakibatkan enam ribu orang lebih meninggal dunia. (Lihat pula: Gempa bumi Yogyakarta Mei 2006)



Sejak 27 Mei - Lumpur Lapindo - Banjir lumpur panas melanda Sidoarjo hingga saat ini masih belum dapat ditanggulangi



30 - Gempa tektonik mengguncang Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua. Gempa yang berpusat pada 115 kilometer timur laut Wamena dan berada pada kedalaman laut 33 kilometer berkekuatan 6 Skala Richter (SR). Beberapa saat kemudian, kota Padang dan sejumlah

kota di Sumatera Barat juga diguncang gempa berkekuatan sedang. Tidak ada korban jiwa dalam kedua gempa ini. 

31 Mei - 4 Juni - Indonesia Terbuka 2006 diselenggarakan di Surabaya. Indonesia memenangkan emas di tunggal dan ganda putra

Juni 

1 - Sebanyak 124 pohon di Kebun Raya Bogor yang banyak di antaranya berusia di atas seratus tahun tumbang akibat angin kencang dan badai yang melanda Bogor. Hujan badai juga menyebabkan lima belas rumah rusak berat (di antaranya rata dengan tanah), satu jembatan putus di Kelurahan Kebon Jahe, 54 rumah rusak ringan di Kelurahan Paledang, dan lima rumah rusak berat di Kelurahan Empang, serta belasan mobil rusak.



1 - Hujan abu vulkanik dari luncuran awan panas Gunung Merapi yang lebat, tiga hari belakangan ini terjadi di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Muntilan sekitar 14 kilometer dari Puncak Merapi, paling merasakan hujan abu ini.



4 - Aktivitas Gunung Merapi lampaui status awas. Kepala BPPTK DIY Ratdomo Purbo menjelaskan bahwa dua hari terakhir ini volume lava di kubah Merapi memenuhi seluruh kapasitas kubah merapi sehingga tambahan semburan lava terbaru akan langsung keluar dari kubah Merapi.



8 - Gunung Merapi menyemburkan awan panas yang membuat ribuan warga di wilayah lereng Gunung Merapi panik dan berusaha melarikan diri ke tempat aman. Semburan awan panas sejauh lima km lebih mengarah ke hulu Kali Gendol (lereng selatan) dan menghanguskan sebagian kawasan hutan di utara Kaliadem di wilayah Kabupaten Sleman.



12 - Dalam sidang putusan praperadilan Soeharto, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Andi Samsan Nganro menyatakan bahwa SKP3 Soeharto tidak sah menurut hukum dan tuntutan terhadap HM Soeharto tersebut dibuka dan dilanjutkan.



13 - Semburan lumpur panas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada hari ke-14 semakin tidak terkendali dan belum ada tanda-tanda mereda. Lumpur panas telah merendam 45 hektar sawah dan tambak, pemukiman penduduk di tiga desa, tujuh pabrik, dan sebagian jalan tol. Penduduk semakin banyak yang mengungsi.



14 - Abu Bakar Ba'asyir, terpidana konspirasi serangan bom Bali 2002, selesai masa tahanannya dan dibebaskan dari LP Cipinang, Jakarta.



16 - Sidang kasus suap terhadap Mahkamah Agung dengan terdakwa Harini Wiyoso diwarnai aksi walk out salah seorang kuasa hukum terdakwa yang kecewa karena persidangan telah

melewati masa 90 hari. Sebelumnya sidang sempat tertunda sebanyak enam kali karena ketua majelis tidak menyetujui pemanggilan saksi Bagir Manan. 

20 - Banjir dan longsor melanda sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Genangan air, longsoran tebing, dan jembatan putus mengakibatkan beberapa kabupaten terisolasi. Dilaporkan sedikitnya 38 orang tewas, puluhan lainnya dinyatakan hilang.



29 - Setelah beberapa hari terakhir merendam dua ribu rumah di Kecamatan Katingan Tengah, banjir luapan Sungai Katingan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, mengalir ke hilir, terutama ke Kecamatan Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing, dan mulai menggenangi ruas jalan trans-Kalimantan di Kereng Pangi Kilometer 10, Katingan Tengah, yang menghubungkan kota Palangkaraya dengan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Juli 

11 - UU Kewarganegaraan dan UU Pemerintahan Aceh disetujui DPR.



13 - Tujuh orang tewas dan tiga orang luka berat akibat carok massal di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Jumlah korban diduga masih akan bertambah, karena banyak korban yang melarikan diri meskipun dalam keadaan luka.



17 - Sebuah tsunami yang disebabkan oleh gempa bawah laut menewaskan lebih dari 668 orang, 287 hilang dan 74.100 orang lainnya kehilangan tempat tinggalnya di bagian selatan Jawa. (Lihat pula: Gempa bumi Jawa Juli 2006)



24 - Gempa bumi dengan kekuatan 6,6 SR menghantam selatan Gorontalo. Gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami walaupun sempat diduga berpotensi sebaliknya oleh BMG.



26 - Stadion Menteng yang didirikan pada 1921 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jakarta Tahun 1975 telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya yang harus dilindungi, dirobohkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Agustus 

5 - Penyelenggaraan Miss Indonesia 2006



11 - Pada detik-detik terakhir menjelang pelaksanaan hukuman mati atas tiga tertuduh kasus Poso (Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva), pemerintah Indonesia mengeluarkan perintah penundaannya. Penundaan ini datang beberapa jam setelah Paus Benediktus XVI mengeluarkan imbauan khusus kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



12 - Sebuah gempa susulan kembali menerpa Sibolga, Sumatera Utara, namun tidak menimbulkan korban jiwa.



25 - Penyelenggaraan Puteri Indonesia 2006

September 

6 - Ledakan bom terjadi di Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menewaskan seorang warga.



7 - Aktivis hak asasi manusia dan keluarga para korban pelanggaran HAM memperingati dua tahun kematian Munir, sekaligus peringatan Hari Pembela HAM Indonesia. Acara yang juga dihadiri utusan Amnesty International ini berlangsung di Tugu Proklamasi Jakarta.



8 - Indonesia menuntut akses kepada Hambali, yang disebut-sebut sebagai tangan kanan Osama bin Laden di kawasan itu, setelah mendapatkan konfirmasi dari Washington bahwa ia masih hidup dan dipindahkan ke Teluk Guantanamo, Kuba.



18 - Para ilmuwan dari Conservation International menemukan sejumlah spesies baru di perairan Irian Jaya Barat, di daerah Kepala Burung, antara lain ikan hiu yang berjalan dengan siripnya, dan udang yang tampak seperti belalang sembah. Tim itu juga memperingatkan bahwa binatangbinatang di daerah itu sangat terancam, karena nelayan menggunakan dinamit dan racun sianida untuk menangkap ikan.



20 - Pejabat-pejabat Indonesia mengatakan ribuan polisi dikerahkan di Poso dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan sehubungan dengan rencana eksekusi terhadap Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus da Silva yang dituduh bersalah dalam penyerangan kepada kelompok Muslim pada Mei 2000. Eksekusi akan dilaksanakan pada Jumat dini hari mendatang.



22 - Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu dieksekusi mati sehubungan dengan kerusuhan Poso yang sarat dengan muatan politis. Eksekusi tersebut ditentang luas dan menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Oktober 

2 - Asap dan abu dari hutan-hutan yang dibakar di Indonesia menutupi bagian barat Indonesia, dan menyebabkan memburuknya kualitas udara di Singapura dan Malaysia.



4 - Mahkamah Agung menyatakan Pollycarpus Budihari Priyanto tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Dalam putusan kasasinya, MA hanya menghukum Pollycarpus dua tahun penjara karena terbukti menggunakan surat palsu.



12 - Pemerintah Indonesia berjanji akan segera meratifikasi Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas-Batas menyusul kabut asap tahunan dari Indonesia yang kembali menyelimuti negara tersebut dan tetangganya, Malaysia dan Singapura.



12 - Indonesia melunasi seluruh sisa utangnya sebesar US$3,2 miliar kepada IMF, empat tahun lebih awal dari jadwal.



12 - Wabah penyakit chikungunya di Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok telah menjangkiti sedikitnya 117 orang. Sebagian besar penderita adalah warga RT 02/RW 04, yang berjumlah 56 orang.



16 - Indonesia, Italia, Afrika Selatan, dan Belgia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2 tahun dan mulai bertugas sejak 1 Januari 2007.



16 - Pdt. Irianto Kongkoli, MTh, Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) tewas ditembak orang tidak dikenal di Palu, masih terkait dengan kerusuhan agama yang berlangsung di Palu.



17 - Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Data dan foto 14 belas koruptor tersebut direncanakan ditayangkan di televisi dan media massa dengan frekuensi seminggu sekali.



19 - Biaya menghentikan banjir lumpur di Sidoarjo dan ihkannya diperkirakan akan mencapai setidaknya AS$180 juta, sementara biaya akhirnya diduga akan jauh lebih besar lagi.



27 - Jembatan gantung yang berada di lokasi wisata Kebun Raya Bogor, Jawa Barat nyaris ambruk akibat baut di salah satu penyangganya lepas. Untuk mengamankan keseimbangan, petugas menopang jembatan dengan bambu.



30 - Tommy Soeharto dibebaskan bersyarat dari penjara setelah mendapatkan remisi enam minggu pada perayaan Idul Fitri.

November 

6 - Bank Indonesia memperkirakan cadangan devisa dalam mata uang asing mencapai sekitar 47 miliar Dolar Amerika pada akhir tahun 2007 atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang hanya diperkirakan 39,5 miliar Dolar Amerika.



7 - Kabut asap masih pekat meski Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sempat diguyur hujan. Jarak pandang pun hanya 50 meter.



11 - Bom meledak di sebuah restoran A&W di Jakarta Timur. Seorang laki-laki terluka dalam ledakan itu dan dirawat di sebuah rumah sakit terdekat. Motif peledakan ini belum diketahui.



12 - Muhamad Nuh, korban yang dirawat akibat ledakan bom di Jakarta Timur, diduga adalah pelaku pengeboman tersebut.



20 - Presiden Yudhoyono beserta anggota kabinet dan 9 tokoh sipil bertemu dengan Presiden AS George W. Bush yang berkunjung ke Bogor, Jawa Barat.



22 - Pipa gas Pertamina yang berada di bawah luberan lumpur Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo meledak, disusul jebolnya sejumlah titik tanggul penahan lumpur. Akibatnya lima orang tewas dan belasan luka bakar cukup parah. Kobaran api yang sangat besar menyala di titik ledakan dekat Km 38 Jalan Tol Porong-Gempol.



29 - Gempa berkekuatan 6,2 Skala Richter (SR) mengguncang wilayah Ternate, Maluku Utara dan Manado, Sulawesi Utara.

Desember 

8 - DPR-RI menyetujui 16 RUU tentang pembentukan 16 kabupaten dan kota baru di sejumlah provinsi.



11 - Pilkada memilih gubernur dan 19 bupati/walikota secara serentak digelar di Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai lanjutan dari perjanjian damai 2005. Mantan pemimpin separatis Irwandi Yusuf terpilih sebagai gubernur Aceh.



20 - Konser grup musik Ungu di Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah, merenggut korban: 10 orang tewas karena terinjak-injak dan bertabrakan dengan penonton keluar dan masuk. Selain terinjak-injak, mereka juga meninggal karena terperosok ke dalam parit di dekat pintu stadion.



30 Desember - KMP Senopati Nusantara yang mengangkut 800-an penumpang dan 25 anak buah kapal (ABK) dinyatakan hilang. Kapal ini hilang sekitar utara Pulau Mundanika, Kalimantan Selatan. Baru ditemukan 117 orang yang selamat. (Lihat pula: Musibah KM Senopati Nusantara)

[sunting] 2007 Januari 

1 Januari - Malam tahun baru terjadi musibah Adam Air Penerbangan 574 yang hingga kini masih menyisakan misteri. Seluruh penumpang dan awak pesawat tidak pernah diketemukan jenasahnya dan dianggap meninggal.



16 Januari - rangkaian kereta api Bengawan jurusan Solo-Tanahabang terputus di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lima orang penumpang dilaporkan tewas, ratusan lainnya luka-luka akibat insiden ini.

Februari 

sejak 1 Februari - Banjir di ibu kota Jakarta menewaskan lebih dari delapan puluh orang dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. (Lihat pula: Banjir Jakarta 2007)



18 Februari - Terjadi bencana angin lesus yang menerjang kawasan Lempuyangan, Yogyakarta yang berlangsung selama sekitar 15 menit. Akibat angin ini, ratusan rumah, pohon, kabel listrik, dan papan reklame porak-poranda diterjang angin bahkan menyebabkan lebih dari 30 orang terluka. (Lihat pula: Lesus Lempuyangan Februari 2007)



22 Februari - Sedikitnya 25 orang tewas setelah KM Levina I jurusan Tanjung Priok–Pangkal Balam, Bangka yang mengangkut 291 penumpang terbakar di Selat Sunda.[3]. 4 orang di antaranya tewas saat melakukan investigasi pada bangkai kapal pada tanggal 25 Februari. Mereka tewas saat bangkai kapal tersebut tenggelam.

Maret 

6 Maret - Terjadi gempa bumi di Padang, Sumatera Barat. (Lihat pula: Gempa bumi Sumatera Barat Maret 2007)



7 Maret - Kecelakan pesawat yang membawa korban jiwa kembali terjadi. Kali ini Garuda Indonesia Penerbangan 200 meledak ketika mendarat menyebabkan 22 penumpangnya meninggal

April 

21 April - Kereta api Serayu jurusan Senen-Kroya anjlok di Garut, Jawa Barat. Sebanyak tiga gerbong jatuh ke jurang sedalam 30 meter yang ada di pinggiran rel kereta. 40 orang terluka serta 6 orang lainnya luka berat

Mei 

7-13 Mei - Indonesia Terbuka 2007 diadakan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia gagal memenangkan medali emas.



30 Mei - Insiden Alastlogo di Pasuruan, Jawa Timur akibat sengketa tanah antara militer dan petani.

Juni Polisi menangkap Zarkasih dan Abu Dujana, yang dituduh mengepalai gerakan militan JI Juli 

5 Juli - Miss Indonesia 2007



11 Juli - KM Sinar Madinah tenggelam di perairan Laut Selatan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kapal tenggelam setelah dihempas gelombang setinggi lima meter. Tujuh orang awak kapal sempat terlilit jaring, namun enam orang berhasil menyelamatkan diri. Seorang anak buah kapal hilang bersama jaring yang melilit dirinya.



11 Juli - KM Wahai Star yang mengangkut sekitar 100 penumpang dan ribuan ton hasil bumi dari Leksula tujuan Ambon tenggelam di perairan antara Pulau Buru dan Ambon. (Lihat pula: Musibah KM Wahai Star)

Agustus Kelompok Islam Hizb ut-Tahrir menyelenggarakan konferensi internasional yang menyerukan didirikannya kekalifahan tunggal di dunia Islam. 

3 Agustus - Puteri Indonesia 2007



8 Agustus - Pilkada DKI Jakarta 2007, pemenangnya adalah Fauzi Bowo dan Prijanto dengan perolehan 2.109.511 suara (57,87%)

September 

12 September - Terjadi gempa bumi lepas pantai di dekat provinsi Bengkulu. (Lihat pula: Gempa bumi Bengkulu 2007)

Oktober 

18 Oktober - KM Asita III tenggelam di perairan Selat Kadatua, sekitar 10 mil dari Kota Baubau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, 125 orang selamat, sedikitnya 31 orang meninggal dunia, dan 35 lainnya hilang.

Desember Zarkasih yang dituduh mengepalai gerakan militan JI mulai disidangkan di Jakarta 26 Desember - Indonesia menggalakkan Tahun Kunjungan Indonesia 2008 [sunting] 2008 Januari 

27 Januari - Mantan presiden Soeharto meninggal dunia karena komplikasi kesehatan.



14 Februari - Pendirian tvOne menggantikan Lativi yang mengudara pertama kali siaran televisi diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono.



20 Februari - Sebuah gempa bumi dan disusul oleh dua gempa susulan melanda Kabupaten Simeulue, Aceh. Penduduk Aceh yang masih trauma dengan Tsunami 2004 ketakutan akan adanya tsunami.

April 

13 April - Pilkada Jabar terdiri dari 3 pasangan, pemenangnya adalah Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf

Mei Presiden SBY mengumumkan rencananya untuk Indonesia mundur dari Organisasi Pengekspor Minyak Sedunia karena impor minyak Indonesia sudah lebih besar dari jumlah ekspornya serta produksi minyak yang gagal. Terjadi demonstrasi atas rencana pemerintah menaikkan harga minyak untuk mengurangi subsidi pemerintah. 

13 Mei - Kontes Putri Indonesia diselenggarakan untuk kali keempat. (Lihat pula: Miss Indonesia 2008)

Juni 

Juli

1 Juni - Insiden Monas - memicu aksi protes terhadap kekerasan secara nasional.

Laporan akhir oleh komisi gabungan Indonesia dan Timor Leste menyalahkan Indonesia atas pelanggaran HAM. Presiden SBY menyampaikan "penyesalannya yang mendalam". 

5-17 Juli - Pekan Olahraga Nasional XVII diselenggarakan di Kalimantan Timur

Agustus 

8 Agustus - Aora TV diluncurkan mengudara pertama kali siaran televisi berlangganan di Jakarta. Produk pertama yang ditawarkan adalah paket perdana terbatas Olimpiade Beijing 2008, yang terdiri dari 10 kanal, 3 lokal dan 7 internasional. 4 kanalnya dikhususkan untuk siaran-siaran Olimpiade non-stop. Paket yang ditawarkan setelah Aora TV berhasil memperoleh hak siar Liga Utama Inggris di Indonesia untuk musim 2008-2009 yang semula dimiliki oleh Astro Nusantara adalah Paket Liga Utama Inggris. Pecahnya kerjasama Astro All Asia Networks plc dan PT First Media Tbk (bagian dari Grup Lippo) dalam PT Direct Vision, operator Astro Nusantara, dimanfaatkan oleh Aora TV untuk mendapatkan lisensi penyelenggaraan siaran Liga Utama Inggris di Indonesia.



8-24 Agustus - Indonesia turut berlaga dalam Olimpiade Beijing 2008. Indonesia berhasil memperoleh 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu, yang membuat tradisi emas Indonesia sejak 1992 tetap terjaga. (Lihat pula: Indonesia pada Olimpiade 2008)



15 Agustus - Puteri Indonesia 2008



17 Agustus - Merangka peringati Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Hari Kemedekaan Republik Indonesia yang ke-63 dari halaman Istana Merdeka letaknya menghadap ke Taman Jakarta Monumen Nasional (Monas) Jalan Medan Merdeka Utara, Kawasan Gambir, Jakarta Pusat. dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia adalah Prabowo Subianto Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi Bendera Indonesia (Sang Saka Merah Putih) yang dijahit oleh upacara penaikan bendera mulai pukul 09:00 sampai 12:00 WIB dan upacara penurunan bendera mulai pukul 17:00 sampai 19:00 WIB. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu kebangsaan dari Indonesia disebut Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.



18 Agustus - Liputan 6 punya perhelatan. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya studio siaran baru, station ident siaran baru dan logo siaran baru Liputan 6 diluncurkan. Dalam sambutannya, Pemimpin Redaksi Liputan 6 adalah Rosianna Silalahi mengatakan, Studio kami rancang terintegrasi dengan newsroom. Tidak terpisah. Dengan begitu, siaran tak hanya bisa dilakukan di studio, tapi juga di sejumlah titik di newsroom Liputan 6. Ia menambahkan,

peluncuran studio ini akan menyertai langkah Liputan 6 untuk terus mempertahankan prestasi dan menjadi bagian terbaik dari SCTV. Dalam sambutannya, Penyiar Redaksi Liputan 6 adalah Ajeng Kamaratih, Direktur Utama SCTV adalah Fofo Sariaatmadja mengatakan, pola integrasi antara studio dan newsroom merupakan terobosan Liputan 6. Itulah yang kami sebut kreatif, berani mencoba sesuatu yang baru. Liputan 6 tak asing dengan terobosan. Satu contoh, misalnya, sejak beberapa waktu silam para penyiar di siaran akhir pekan selalu menggunakan batik. Perubahan juga terjadi pada wajah Liputan6.com. Menurut Arief Suditomo, perubahan itu memperlihatkan tekad Liputan 6 untuk melanjutkan konvergensi antara traditional media dengan new media. Jika sebelumnya elemen biru begitu mendominasi, tampilan baru Liputan6.com menyajikan sapuan oranye yang dominan, sebagaimana studio dan logo baru Liputan 6. September 

15 September - Tragedi Pasuruan - pembagian zakat yang menimbulkan 21 korban jiwa.



30 September-1 Oktober - Merangka peringati Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan 30 September yang ke-43 dari halaman Istana Merdeka letaknya menghadap ke Taman Jakarta Monumen Nasional (Monas) Jalan Medan Merdeka Utara, Kawasan Gambir, Jakarta Pusat. dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia adalah Prabowo Subianto Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi Bendera Indonesia (Sang Saka Merah Putih) yang dijahit oleh upacara penaikan bendera mulai pukul 19:00 sampai 21:00 WIB yang pada tanggal 30 September. dan upacara penurunan bendera mulai pukul 23:00 sampai 01:00 WIB yang pada tanggal 1 Oktober. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu kebangsaan dari Indonesia disebut Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Oktober 

1-5 Oktober - Idul Fitri (Bahasa Arab: ‫‘ ع يد ال فطر‬Īdu l-Fiṭr) adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriyah. Karena penentuan 1 Syawal yang berdasarkan peredaran bulan tersebut, maka Idul Fitri atau Hari Raya Puasa jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Cara menentukan 1 Syawal selama 5-hari juga bervariasi, sehingga boleh jadi ada sebagian umat Islam yang merayakannya pada tanggal Masehi yang berbeda. Pada tanggal 1 Syawal selama 5-hari, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan menyelenggarakan Salat Ied bersama-sama di masjid-masjid,

di tanah lapang, atau bahkan jalan raya (terutama di kota besar) apabila area ibadahnya tidak cukup menampung jamaah. 

20 Oktober - PT Direct Vision selaku pemegang hak siar televisi berlangganan Astro sudah tidak menyiarkan lagi tayangan Astro Nusantara di Indonesia yang berhenti siaran tamat yang penutup mengudara terakhir kali operasional bangkrut dari Jakarta.

November 

9 November - Trio terpidana mati Bom Bali 2002, Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudera dieksekusi pada pukul 00.15 WIB di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

2009 April 

9 April - Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemenangnya adalah Partai Demokrat, Golkar dan PDIP.

Mei 

4 Mei - Antasari Azhar, Ketua KPK dianggap sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Direksi PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen.

Juni 

5 Juni - Miss Indonesia 2009



12 Juni - Sebuah helikopter Puma milik TNI-AU jatuh di Bogor hingga menyebabkan 4 awaknya tewas.

Juli 

8 Juli - Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemenangnya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam masa jabatan 2009-2014.



17 Juli - Terorisme kembali mengguncang Indonesia, khususnya di Jakarta. Sebuah bom meledak di dua hotel ternama yaitu JW Mariott dan Ritz Charlton. Peristiwa ini mengakibatkan 9 orang

meninggal dunia dan 53 terluka (termasuk 16 WNA dan 37 WNI). Pelakunya adalah Noordin M. Top dan Ibrohim. September 

2 September - Gempa berkekuatan 7,3 Skala Richter mengguncang wilayah Jawa Barat bagian selatan yang berpusat di 142 km barat daya Tasikmalaya. Gempa ini mengakibatkan puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, dikarenakan gempa. Gempa ini juga dirasakan hingga Bali. Lalu, terjadi gempa susulan berkekuatan 4,9 pada Skala Richter pada pukul 16.28 WIB pada tanggal 2 September 2009. (lihat pula: Gempa bumi Jawa Barat 2009)



7 September - Gempa terjadi di Yogyakarta pada 7 September 2009 berkekuatan 6,8 skala Richter yang diperkirakan terkait dengan yang terjadi sebelumnya di Jawa Barat. Gempa ini tidak menimbulkan kerusakan.



30 September - Terjadi kembali gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter mengguncang Sumatera Barat, dan mengakibatkan 1.117 orang tewas, 1.214 orang luka berat, 1.688 orang luka ringan dan 1 hilang. (Lihat pula: Gempa bumi Sumatera Barat 2009)

Oktober 

9 Oktober - Puteri Indonesia 2009

[sunting] 2010 April 

14 April - Kerusuhan terjadi di Koja, tepatnya di areal makam Mbah Priok dan sekitarnya, melibatkan Satpol PP dan warga, mengakibatkan sedikitnya tiga orang tewas dan ratusan lukaluka.

Mei 

1 Mei - Dimulainya Sensus Penduduk Indonesia 2010. Awalnya sensus ditargetkan selesai pada 31 Mei 2010. Namun pada tanggal 31 Mei 2010, BPS memperpanjang waktu sensus hingga tanggal 15 Juni 2010.[1][2]

Juni



1 Juni - Kontes Putri Indonesia diselenggarakan untuk kali keenam (Lihat pula: Miss Indonesia 2010)



29 Juni - Sebuah kecelakaan menimpa Kereta Api Logawa jurusan Purwokerto-Jember yang terjadi di antara wilayah Saradan - Wilangan. Kecelakaan ini mengakibatkan 6 penumpang tewas dan 73 penumpang lainnya luka-luka.

Agustus 

18 Agustus - Sebuah perampokan terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara yaitu di Bank CIMB Niaga cabang Medan Aksara Jl. AR Hakim, Medan. Bank ini disatroni kawanan perampok berjumlah kurang lebih 16 orang dan perampok sadis yang menewaskan seorang Brimob itu pun masih diburu.

September. 

12 September - Terjadi aksi penusukan dan pemukulan terhadap anggota Majelis Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi, yakni Pendeta Luspida Simanjuntak dan Sintua Hasian Sihombing.



26 September - Sebuah bentrokan yang melibatan dua warga terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Timur.

Oktober 

2 Oktober - Sebuah kecelakaan kembali menimpa Kereta Api Argo Bromo Anggrek jurusan Jakarta-Surabaya yang menabrak Kereta api Senja Utama Semarang jurusan Jakarta-Semarang. yang diperkirakan terjadi pada pukul 02:48 WIB yang terjadi di Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 36 penumpang tewas, dan 50 penumpang lainnya lukaluka. Selain itu, kecelakaan juga menimpa Kereta api Bima jurusan Jakarta-Surabaya yang menyerempet gerbong terakhir Kereta api Gaya Baru pada 2 Oktober 2010 yang diperkirakan terjadi pada pukul 02:35 WIB yang terjadi di Stasiun Purwosari, Solo,Jawa Tengah dan mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 orang lainnya terluka.



8 Oktober - Puteri Indonesia 2010



14 Oktober - Sebanyak 21 gerbong kereta api terbakar di Stasiun Rangkasbitung, Lebak, Banten. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, dalam peristiwa ini polisi berhasil menangkap EO, satu dari dua orang yang diduga pelaku pembakaran tersebut.



25 Oktober - Gempa berkekuatan 7.7 skala Richter disertai tsunami mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa ini mengakibatkan 286 orang tewas, 252 orang luka berat, 200 hilang. (Lihat pula: Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010)



26 Oktober - Gunung Merapi kembali meletus dan melanda daerah di sekitar DI Yogyakarta dan Jateng yaitu Sleman, Boyolali, Magelang dan Klaten. Peristiwa ini mengakibatkan sedikitnya 165 orang tewas, termasuk Mbah Maridjan.

November 

9 November - Setelah kunjungan empat hari di India, Presiden AS Barack Obama dan isterinya Michelle Obama mengunjungi Jakarta, Indonesia selama 2 hari. Pukul 16.22 WIB Obama tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta untuk menuju ke Istana Negara, Jakarta. Kemudian, pada pukul 17.00 WIB Obama tiba di Istana Negara dan disambut dalam upacara kenegaraan. Lalu, Obama mengadakan pertemuan bilateral dengan presiden SBY. Pada malam harinya, Obama menginap di Hotel Shangri-La, Jakarta.



10 November - Pada hari kedua kunjungan Obama ke Indonesia, Obama bersama isterinya Michelle Obama mengunjungi Masjid Istiqlal, Jakarta. Setelah ke Masjid Istiqlal, Obama mengunjungi ke Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat untuk memberikan kuliah umum. Lalu, Obama mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan untuk menghormati pahlawan dengan meletakkan karangan bunga, tetapi dibatalkan. Kemudian, Obama meninggalkan Jakarta dengan pesawat Air Force One dari Halim menuju Seoul, Korea Selatan untuk mengikuti KTT G-20.

Desember 

27 Desember - Terjadi pertukaran napi yaitu di luar LP Bojonegoro. Salah satu napi yang ditukar adalah Kasiem. Napi yang ditukar itu menjadi Karni. Kejadian tersebut bermula saat dia didatangi oleh mantan sopir Kasiem yang meminta tolong terkait vonis bagi Kasiem.



29 Desember - Indonesia menjadi juara kedua Piala AFF 2010, setelah dikalahkan oleh Malaysia di babak final dengan skor 4-2.

[sunting] 2011 Januari



28 Januari - Terjadi tabrakan kereta api antara KA Mutiara Selatan dengan KA Kutojaya Selatan di Stasiun Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam peristiwa tersebut setidaknya tiga orang tewas dan 26 orang lainnya terluka.



28 Januari - Setidaknya 13 orang tewas setelah KMP Teduh Laut II yang mengangkut 438 penumpang dan 31 kru kapal terbakar di 3 mil dari Pelabuhan Merak.

Februari 

6 Februari - Terjadi penyerangan oleh warga Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten. Akibat penyerangan ini, diperkirakan antara tiga atau enam orang tewas, sementara dua mobil, satu motor, dan satu rumah, hancur diamuk massa.



8 Februari - Aksi anarkis terjadi kembali. Tiga gereja di Temanggung, Jawa Tengah dibakar massa.

Maret 

29 Maret - Seorang nasabah Citibank, Irzen Octa meninggal dunia akibat diduga dibunuh oleh penagih utang kartu kredit Citibank di kantor Citibank Cabang Menara Jamsostek Jakarta. Irzen diduga dibunuh lantaran protes terhadap tagihan kartu kreditnya.

April 

2 April - Sebuah dana nasabah bank swasta Citibank dibobol oleh Senior Relationship Manager Citibank N.A Malinda Dee. Kasus tersebut, entah sengaja entah tidak, awalnya ditutup-tutupi oleh Polri. Pun Citibank lebih banyak tutup mulut soal Melinda yang mereka sebut "ekskaryawan" Citibank itu.



15 April - Sebuah bom meledak di Masjid Mapolersta Cirebon ketika akan diadakan Shalat Jumat. Peristiwa ini mengakibatkan seorang pelaku tewas dan 25 orang luka-luka.



21 April - Sebuah bom di jalur pipa gas di Christ Cathedral, Serpong, Tangerang berhasil digagalkan oleh polisi.



22 April - Seorang juru kamera Global TV ditangkap polisi Jumat 22 April 2011 pagi di kawasan Jakarta Selatan ditangkap karena diduga meliput secara langsung aksi teroris tersebut.

Mei



25 Mei - 3 orang polisi tewas akibat ditembak oleh sekawanan perampok di Kantor BCA Jalan Emisaelan Palu.

Sumber 

Dijk, Kees van. 2001. A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000. KITLV Press, Leiden, ISBN 90-6718-160-9



BBC: Timeline: Indonesia

Referensi 1. ^ "Sensus Penduduk Diperpanjang Hingga 15 Juni", TempoInteraktif, 31 Mei 2010. Diakses pada 1 Juni 2010. 2. ^ "Sensus Penduduk Diperpanjang Hingga 15 Juni 2010", detik Finance, 31 Mei 2010. Diakses pada 1 Juni 2010.

Kerusuhan Mei 1998 Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei - 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa — terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa[1]. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut[2][3]. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita Martadinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam Kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan "Milik pribumi" atau "Pro-reformasi". Sebagian masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman pada tanggal 9 November 1938 yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan berpuncak pada pembunuhan massal yang sistematis atas mereka di hampir seluruh benua Eropa oleh pemerintahan Jerman Nazi. Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, namun pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun demikian umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian (genosida) terhadap orang Tionghoa, walaupun masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat.

TragediTrisakti dimana peristiwa penembakan, pada 1 2 M e i 1998, terhadap m a h a s i s w a p a d a s a a t demonstrasimenuntutSoehartot u r u n d a r i jabatannya. A 1 . 2 R u m u s a n m a s a l a h a . A p a s a j a k o n f l i k i t u ? b.Apa penyebab terjadinya konflik Tragedi Trisakti?c . B a g a i m a n a k r o n o l o g i p e r i s t i w a t e r s e b u t ? d . B a g a i m a n a s o l u s i n y a ? 1 . 3 T u j u a n m a k a l a h engan adanya makalah ini bertujuan agar mengetahui tentang konflik yang terjadi pada era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. D 3

Bab IIIsi2 . 1 P e m b a h a s a n onflik adalah sebuah pertikaian atau perselisihan yang terjadi padaindividu atau kelompok masyarakat dengan individu atau kelompoklainnya. K K o n f l i k a d a b e b e r a p a ma c a m, s a l a h s a t u n y a me n u r u t M e n u r u t Dahrendorf , konflik dibedakan menjadi 4 macam : • konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role)) • konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank). • k o n f l i k k e l o m p o k t e r o r g a n i s i r d a n t i d a k t e r o r g a n i s i r ( p o l i s i m e l a w a n massa). • konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).Makalah ini akan membahas tentang konflik Tragedi Trisakti dimanaperistiwa penembakan, pada1 2 M e i 1998, t e r h a d a p m a h a s i s w a p a d a s a a t demonstrasimenuntutSoehartoturun dari jabatannya. 2 . 2 L a t a r B e l a k a n g d a n K ej a d i a n ejatuhan perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 m e m b u a t pemilihan pemerintahan Indonesia saat itu sangat menentukan bagip e r t u m b u h a n e k o n o m i b a n g s a i n i s u p a y a d a p a t k e l u a r d a r i k r i s i s e k o n o m i . P a d a b u l a n M a r e t 1 9 9 8 M P R s a a t i t u w a l a u p u n d i t e n t a n g o l e h mahasiswa dan sebagian masyarakat tetap menetapkan Soeharto sebagai Presiden. Tentu saja ini membuat mahasiswa terpanggil untuk menyelamatkan K 4 bangsa ini dari krisis dengan menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden. Cuma ada jalan demonstrasi supaya suara mereka didengarkan.D e m o n s t r a s i d i g u l i r k a n s e j a k sebelum Sidang Umum (SU) MPR 1998d i a d a k a n o l e h ma h a s i s wa Yo g y a k a r t a d a n me n j e l a n g s e r t a s a a t d i s e l e n g g a r a k a n S U M P R 1 9 9 8 demonstrasi mahasiswa semakinm e n j a d i - j a d i d i b a n y a k k o t a d i I n d o n e s i a t e r m a s u k J a k a r t a , s a m p a i akhirnya berlanjut terus hingga bulanMei

1998. Insiden besar pertama kali a d a l a h p a d a t a n g g a l 2 M e i 1 9 9 8 d i d e p a n k a m p u s I K I P R a w a m a n g u n Jakarta karena mahasiswa dihadangBrimob d a n d i B o g o r k a r e n a m a h a s i s w a n o n - I P B d i t o l a k m a s u k k e d a l a m kampus IPB sehingga bentrok dengan aparat. Saat itu demonstrasi gabunganm a h a s i s w a d a r i b e r b a g a i perguruan tingi di Jakarta merencanakan untuksecara serentak melakukan demonstrasi turun ke jalan di beberapa lokasi s e k i t a r J a b o t a b e k . N a m u n yang berhasil mencapai ke jalan hanya diR a w a m a n g u n d a n d i B o g o r s e h i n g g a t e r j a d i l a h b e n t r o k a n y a n g mengakibatkan puluhan mahasiswa luka dan masuk rumah sakit.Setelah keadaan semakin panas dan hampir setiap hari ada demonstrasi t a m p a k n y a s i k a p B r i m o b d a n m i l i t e r s e m a k i n k e r a s t e r h a d a p m a h a s i s w a apalagi sejak mereka berani turun ke jalan. Pada tanggal 12 Mei 1998 ribuanm a h a s i s w a T r i s a k t i m e l a k u k a n d e m o n s t r a s i m e n o l a k p e m i l i h a n k e m b a l i Soeharto sebagai Presinden Indonesia saat itu yang telah terpilih berulang kalis e j a k a w a l o r d e b a r u . M e r e k a j u g a m e n u n t u t p e m u l i h a n k e a d a a n e k o n o m i Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun 1997.Mahasiswa bergerak dari Kampus Trisaktid i Grogol menuju ke Gedung DPR/MPR diS l i p i . D i h a d a n g o l e h a p a r a t k e p o l i s i a n mengharuskan mereka kembali ke kampus d a n s o r e h a r i n y a t e r j a d i l a h p e n e m b a k a n terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan i t u b e r l a n s u n g s e p a n j a n g s o r e h a r i d a n mengakibatkan4 mahasiswa Trisaktim e n i n g g a l d u n i a d a n p u l u h a n o r a n g lainnya baik mahasiswa dan masyarakat masuk rumah sakit karena terluka.5

S e p a n j a n g m a l a m t a n g g a l 1 2 M e i 1 9 9 8 h i n g g a p a g i h a r i , m a s y a r a k a t mengamuk dan melakukan perusakan di daerah Grogol dan terus menyebarhingga ke seluruh kota

Jakarta. Mereka kecewa dengan tindakan aparat yang menembak mati mahasiswa. Jakarta geger dan mencekam. Rentang waktu • 10.30 -10.45 o Aksi damai civitas akademika Universitas Trisakti yang bertempat dip e l a t a r a n p a r k i r d e p a n gedung M (Gedung Syarif Thayeb) dimulai d e n g a n p e n g u m p u l a n s e g e n a p c i v i t a s T r i s a k t i y a n g t e r d i r i d a r i mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas serta karyawan.Berjumlah sekitar 6000 orang di depan mimbar. • 10.45-11.00 o Aksimimbar bebasdimulai dengan diawali acara penurunan benderas e t e n g a h t i a n g y a n g d i i r i n g i l a g u I n d o n e s i a R a y a yangd i k u m a n d a n g k a n b e r s a m a o l e h p e s e r t a m i m b a r b e b a s , k e m u d i a n dilanjutkanmengheningkan ciptasejenak sebagai tanda keprihatinanterhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia sekarang ini. • 11.00-12.25 o Aksiorasiserta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicarabaik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi/acara tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar. • 12.25-12.30 o Massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggotaaparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas ( jalan layang)d a n m e n u n t u t u n t u k t u r u n ( long march ) k e j a l a n d e n g a n t u j u a n menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR/DPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah Jl. Jend. S. Parman. • 12.30-12.40 o Satgasmulai siaga penuh (berkonsentrasi dan melapis barisan depanpintu gerbang) dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tetap tertib pada saat turun ke jalan. • 12.40-12.50 o P i n t u g e r b a n g d i b u k a d a n m a s s a m u l a i b e r j a l a n k e l u a r s e c a r a perlahan menujuGedung MPR/DPRmelewati kampusUntar. • 12.50-13.00 o Long march mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantorWalikota Jakarta Baratoleh barikade aparat dari kepolisian dengantameng dan pentungan yang terdiri dua lapis barisan. • 13.00-13.20 o

Barisan satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakilm a h a s i s w a ( S e n a t Mahasiswa Universitas Trisakti) melakukan 6

negoisasi dengan pimpinan komando aparat ( Dandim Jakarta Barat,L e t k o l ( I n f ) A A m r i l , d a n W a k a p o l r e s J a k a r t a B a r a t ) . S e m e n t a r a negoisasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. D i l a i n p i h a k m a s s a y a n g t e r u s t e r t a h a n t a k dapat dihadang olehbarisan satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah k a n a n . Selain itu pula masyarakat mulai bergabung di samping long march . • 13.20-13.30 o Tim negoisasi kembali dan menjelaskan hasil negoisasi di mana longmarch t i d a k d i p e r b o l e h k a n d e n g a n a l a s a n o l e h k e m u n g k i n a n terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerus akan.M a h a s i s w a k e c e w a k a r e n a m e r e k a m e r a s a a k s i n y a t e r s e b u t merupakan aksi damai. Massa t e r u s m e n d e s a k u n t u k m a j u . D i l a i n pihak pada saat yang hampir bersamaan datang tambahan aparatPengendalian Massa(Dal-Mas) sejumlah 4 truk. • 13.30-14.00 o Massa duduk. Lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksid a m a i m a h a s i s w a berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota J a k b a r . S i t u a s i t e n a n g t a n p a k e t e g a n g a n a n t a r a a p a r a t d a n mahasiswa. Sementara rekan mahasiswi membagikan bungamawar kepada barisan aparat. Sementara itu pula datang tambahan aparatdariKodam Jayadan satuan kepolisian lainnya. • 14.00-16.45 o Negoisasi terus dilanjutkan dengan komandan (Dandim dan Kapolres)d e n g a n p u l a d i c a r i t e r o b o s a n u n t u k m e n g h u b u n g i M P R / D P R . Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi pula teriakan yel-yel maupun nyanyian-nyanyian. Walaupun hujan turun massa tetaptak bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling diam dan salingtunggu. Sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus. o Polisi memasang police line . Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter darigaris tersebut. • 16.45-16.55 o W a k i l m a h a s i s w a m e n g u m u m k a n h a s i l n e g o i s a s i d i m a n a h a s i l kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur.Awalnya massa menolak tapi setelah dibujuk oleh BapakDekanFEdan Dekan FH Usakti,Adi AndojoSH, serta ketua SMUT massa maubergerak mundur. • 16.55-17.00 o

Diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswaagar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampusd e n g a n t e n a n g . M a h a s i s w a m e n u n t u t a g a r p a s u k a n yang berdirib e r j a j a r m u n d u r t e r l e b i h d a h u l u . K a p o l r e s d a n D a n d i m J a k b a r memenuhi keinginan mahasiswa. Kapolres menyatakan rasa terimak a s i h k a r e n a m a h a s i s w a s u d a h t e r t i b . M a h a s i s w a k e m u d i a n membubarkan diri secara perlahan-lahan dan tertib ke kampus. Saatitu hujan turun dengan deras. o Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan demikian pula aparat. N a m u n t i b a - t i b a s e o r a n g o k n u m y a n g b e r n a m a Mashudyangmengaku sebagaialumni(sebenarnya tidak tamat) berteriak denganm e n g e l u a r k a n k a t a - k a t a k a s a r d a n k o t o r k e a r a h m a s s a . Hal ini7

Upaya mengatasi krisis dan meredam oposisi Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia. Bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Pada 8 Oktober 1997, Presiden meminta bantuan IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Presiden minta seluruh rakyat tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter (29 November 1997). Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter. Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri (20 Mei 1998). Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri. Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat 21 Mei 1998. Tepat pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya. Tanggal 12-20 Mei 1998 menjadi periode yang teramat panjang. Bagaimanapun, masa-masa itu kekuasaannya semakin tergerus oleh berbagai aksi dan peristiwa. Aksi mahasiswa menyebar ke seantero negeri. Ribuan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di berbagai tempat. Mahasiswa Trisaksi, Jakarta mengelar aksinya tidak jauh dari kampus mereka. Peserta aksi mulai keluar dari halaman kampus dan

memasuki jalan artileri serta berniat datang ke Gedung MPR/DPR yang memang sangat stategis. Tanggal 12 Mei 1998 sore, terdengar siaran berita meninggalnya empat mahasiswa Trisakti. Sehari kemudian, tanggal 13 Mei 1998, jenasah keempat mahasiswa yang tewas diberangkatkan ke kediaman masing-masing. Mahasiswa yang hadir menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tewasnya para mahasiswa disiarkan secara luas melalui pemberitaan radio, televise, dan surat kabar. Tewasnya keempat mahasiswa seakan sebagai ledakan suatu peristiwa yang lebih besar. Kamis, 14 Mei 1998, ibukota negara (Jakarta) dilanda kerusuhan hebat. Tanggal 15 Mei 1998, pesawat yang membawa Presiden Soeharto dan rombongan mendarat menjelang pukul 05.00 WIB pagi di pangkalan udara utama TNI AU Halim Perdanakusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 15 (Group 15/G-15). Tanggal 16 Mei 1998, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsure pimpinan DPR. Tanggal 17 Mei 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mendatangi Gedung MPR/DPR. Aksi tersebut berakhir seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Mereka yang tewas adalah dua mahasiswa angkatan 1995 dan dua mahasiswa angkatan 1996. Angkatan 1995 terdiri dari Hery Hartanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin) dan Hafidhin Alifidin Royan (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin). Sedang, mahasiswa yang tewas angkatan 1996 adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur) dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen) . Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen. Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan. Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat. Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru. Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya,

pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru. [sunting] Puncak Orde Baru Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negaranegara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Republik Cina, dan Korea Selatan. Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu. Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat. Beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis. Walaupun begitu, Soeharto terlibat persahabatan yang akrab dengan Lee Kuan Yew yang pernah manjadi Perdana Menteri Singapura yang beretnis Tionghoa.

Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik. Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam. Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "electoral college". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Soviet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke istrasi PBB pada 1999.

Soeharto dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen pada tahun 1998. Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan. Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya. Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di

Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai "Peristiwa Kudatuli" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).

Kejatuhan Presiden Soeharto Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kejatuhan Soeharto

Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi. Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia, 21 Mei 1998 Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF. Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto. Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian: “

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan

”

konstitusional. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudarasaudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI. Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu. Tak berselang terlalu lama, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan sikap, demikian: pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta berdasarkan konstutusi mendukung Wakil Presiden Bapak BJ Habibie sebagai Presiden RI. Kedua, ABRI yang tetap kompak dan satu berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yakni Pasal 8 UUD 1945. Ketiga, dalam hal ini, ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan halhal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Keempat, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden/Mandataris MPR termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya.

Kelima, ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. [sunting] Kasus dugaan korupsi Artikel utama: Kasus dugaan korupsi Soeharto Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang bekuasa paling lama di Indonesia itu. Pada 1 September 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada 6 September 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri. Jaksa Agung AM Ghalib dan Menko Wasbang/PAN Hartarto menemuinya di Jalan Cendana (Jakarta) untuk mengklarifikasi penyataan tersebut (21 September 1998). Pada 21 November 1998, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai tahanan kota. Ini merupakan tindak awal pengusutan harta dan kekayaan Soeharto yang diduga berasal dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pada 3 Desember 1998, Presiden BJ Habibie menginstruksikan Jaksa Agung AM Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada 9 Desember 1998, Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai US$15 miliar (22 Mei 1999). Pada 27 Mei 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung AM Ghalib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti diberitakan Majalah Time. Pada 2 Juni 1999, Soeharto mengadukan Majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Soeharto menuntut ganti rugi sekitar 27 miliar dollar AS. Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999. Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.[4] Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.Kasus perdata Bagian ini membutuhkan pengembangan [sunting] Peninggalan [sunting] Bidang politik Sebagai presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Soeharto telah banyak memengaruhi sejarah Indonesia. Dengan pengambil alihan kekuasaan dari Soekarno, Soeharto dengan dukungan dari Amerika Serikat memberantas paham komunisme dan melarang pembentukan partai komunis. Dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 (saat itu) juga dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa partai Fretilin (Frente Revolucinaria De Timor Leste Independente /partai yang berhaluan sosialis-komunis) akan berkuasa di sana bila dibiarkan merdeka.[Mei 2008] Hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu korban jiwa sipil.[Mei 2008] Sistem otoriter yang dijalankan Soeharto dalam masa pemerintahannya membuatnya populer dengan sebutan "Bapak", yang pada jangka panjangnya menyebabkan pengambilan keputusankeputusan di DPR kala itu disebut secara konotatif oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem "ABS" atau "Asal Bapak Senang". [sunting] Bidang kesehatan Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup. [sunting] Bidang pendidikan Dalam bidang pendidikan Soeharto mempelopori proyek Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9 tahun.

Tionghoa-Indonesia Suku bangsa Tionghoa (biasa disebut juga Cina[3]) di Indonesia adalah salah satu etnis di Indonesia. Biasanya mereka menyebut dirinya dengan istilah Tenglang (Hokkien), Tengnang (Tiochiu), atau Thongnyin (Hakka). Dalam bahasa Mandarin mereka disebut Tangren (Hanzi: 唐人, "orang Tang"). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa-Indonesia mayoritas berasal dari Cina selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sementara orang Cina utara menyebut diri mereka sebagai orang Han (Hanzi: 漢人, hanyu pinyin: hanren, "orang Han").

Leluhur orang Tionghoa-Indonesia berimigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Catatan-catatan dari Cina menyatakan bahwa kerajaankerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Cina ke Nusantara dan sebaliknya. Setelah negara Indonesia merdeka, orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, sesuai Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.[4] Asal kata

Kata Tionghwa telah digunakan dalam surat setia kepada tentara Nippon ini. Tionghoa atau tionghwa, adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang keturunan Cina di Indonesia, yang berasal dari kata zhonghua dalam Bahasa Mandarin. Zhonghua dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa. Wacana Cung Hwa setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Cina untuk terbebas dari kekuasaan dinasti kerajaan dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini sampai terdengar oleh orang asal Cina yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan Orang Cina. Sekelompok orang asal Cina yang anak-anaknya lahir di Hindia Belanda, merasa perlu mempelajari kebudayaan dan bahasanya. Pada tahun 1900, mereka mendirikan sekolah di Hindia Belanda, di bawah naungan suatu badan yang dinamakan "Tjung Hwa Hwei Kwan", yang bila lafalnya diindonesiakan menjadi Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK). THHK dalam perjalanannya bukan saja memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Cina, tapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, seiring dengan perubahan istilah "Cina" menjadi "Tionghoa" di Hindia Belanda. [sunting] Populasi di Indonesia

Berdasarkan Volkstelling (sensus) pada masa Hindia Belanda, populasi Tionghoa-Indonesia mencapai 1.233.000 (2,03%) dari penduduk Indonesia di tahun 1930.[5] Tidak ada data resmi mengenai jumlah populasi Tionghoa di Indonesia dikeluarkan pemerintah sejak Indonesia merdeka. Namun ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, dalam risetnya pernah memperkirakan populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia mencapai 2.505.000 (2,5%) pada tahun 1961.[6] Dalam sensus penduduk pada tahun 2000, ketika untuk pertama kalinya responden sensus ditanyai mengenai asal etnis mereka, hanya 1% dari jumlah keseluruhan populasi Indonesia mengaku sebagai Tionghoa. Perkiraan kasar yang dipercaya mengenai jumlah suku Tionghoa-Indonesia saat ini ialah berada di antara kisaran 4% - 5% dari seluruh jumlah populasi Indonesia.[7] [sunting] Daerah asal di Cina Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara Cina, menyebabkan banyak sekali orangorang yang juga merasa perlu keluar berlayar untuk berdagang. Tujuan utama saat itu adalah Asia Tenggara. Karena pelayaran sangat tergantung pada angin musim, maka setiap tahunnya para pedagang akan bermukim di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang disinggahi mereka. Demikian seterusnya ada pedagang yang memutuskan untuk menetap dan menikahi wanita setempat, ada pula pedagang yang pulang ke Cina untuk terus berdagang. Orang-orang Tionghoa di Indonesia, umumnya berasal dari tenggara Cina. Mereka termasuk suku-suku:      

Hakka Hainan Hokkien Kantonis Hokchia Tiochiu

Daerah asal yang terkonsentrasi di pesisir tenggara ini dapat dimengerti, karena dari sejak zaman Dinasti Tang kota-kota pelabuhan di pesisir tenggara Cina memang telah menjadi bandar perdagangan yang ramai. Quanzhou pernah tercatat sebagai bandar pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia pada zaman tersebut.[rujukan?] [sunting] Daerah konsentrasi Sebagian besar dari orang-orang Tionghoa di Indonesia menetap di pulau Jawa. Daerah-daerah lain di mana mereka juga menetap dalam jumlah besar selain di daerah perkotaan adalah: Sumatera Utara, Bangka-Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, Kalimantan Barat, Banjarmasin dan beberapa tempat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.   



Hakka - Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Batam, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat,Banjarmasin, Sulawesi Selatan, Manado, Ambon dan Jayapura. Hainan - Pekanbaru, Batam, dan Manado. Hokkien - Sumatera Utara, Riau ( Pekanbaru, Selatpanjang, Bagansiapiapi, dan Bengkalis), Padang, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa, Bali (terutama di Denpasar dan Singaraja), Banjarmasin, Kutai, Sumbawa, Manggarai, Kupang, Makassar, Kendari, Sulawesi Tengah, Manado, dan Ambon. Kantonis - Jakarta, Medan , Makassar dan Manado.

 

Hokchia - Jawa (terutama di Bandung, Cirebon, Banjarmasin dan Surabaya). Tiochiu - Sumatera Utara, Riau, Riau Kepulauan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat (khususnya di Pontianak dan Ketapang).

Di Tangerang Banten, masyarakat Tionghoa telah menyatu dengan penduduk setempat dan mengalami pembauran lewat perkawinan, sehingga warna kulit mereka kadang-kadang lebih gelap dari Tionghoa yang lain. Istilah buat mereka disebut Cina Benteng. Keseniannya yang masih ada disebut Cokek, sebuah tarian lawan jenis secara bersama dengan iringan paduan musik campuran Cina, Jawa, Sunda dan Melayu. [sunting] Sejarah [sunting] Masa-masa awal

Seorang pria Tionghoa berkuncir (toucang) di jalanan Batavia pertengahan tahun 1910-an. Orang dari Tiongkok daratan telah ribuan tahun mengunjungi dan mendiami kepulauan Nusantara. Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa ("To lo mo") dan I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar bahasa Sanskerta. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama Jñânabhadra. Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, para imigran Tiongkok pun mulai berdatangan, terutama untuk kepentingan perdagangan. Pada prasasti-prasasti dari Jawa orang Cina disebut-sebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama sukubangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara dan anakbenua India. Dalam suatu prasasti perunggu bertahun 860 dari Jawa Timur disebut suatu istilah, Juru Cina, yang berkait dengan jabatan pengurus orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Beberapa motif relief di Candi Sewu diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Tiongkok.[8] Catatan Ma Huan, ketika turut serta dalam ekspedisi Cheng Ho, menyebut secara jelas bahwa pedagang Cina muslim menghuni ibukota dan kota-kota bandar Majapahit (abad ke-15) dan membentuk satu dari tiga komponen penduduk kerajaan itu.[9] Ekspedisi Cheng Ho juga meninggalkan jejak di Semarang, ketika orang keduanya, Wang Jinghong, sakit dan memaksa rombongan melepas sauh di Simongan (sekarang bagian dari Kota Semarang). Wang kemudian menetap karena tidak mampu mengikuti

ekspedisi selanjutnya. Ia dan pengikutnya menjadi salah satu cikal-bakal warga Tionghoa Semarang. Wang mengabadikan Cheng Ho menjadi sebuah patung (disebut "Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po Kong"), serta membangun kelenteng Sam Po Kong atau Gedung Batu.[10] Di komplek ini Wang juga dikuburkan dan dijuluki "Mbah Jurumudi Dampo Awang".[11] Sejumlah sejarawan juga menunjukkan bahwa Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, memiliki darah Tiongkok selain keturunan Majapahit. Beberapa wali penyebar agama Islam di Jawa juga memiliki darah Tiongkok, meskipun mereka memeluk Islam dan tidak lagi secara aktif mempraktekkan kultur Tionghoa. Kitab Sunda Tina Layang Parahyang menyebutkan kedatangan rombongan Tionghoa ke muara Ci Sadane (sekarang Teluknaga) pada tahun 1407, pada masa daerah itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda (Pajajaran). Pemimpinnya adalah Halung dan mereka terdampar sebelum mencapai tujuan di Kalapa.

Ilustrasi pedagang Tionghoa di Banten [sunting] Era kolonial Di masa kolonial, Belanda pernah mengangkat beberapa pemimpin komunitas dengan gelar Kapiten Cina, yang diwajibkan setia dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan komunitas Tionghoa. Beberapa di antara mereka ternyata juga telah berjasa bagi masyarakat umum, misalnya So Beng Kong dan Phoa Beng Gan yang membangun kanal di Batavia[rujukan?]. Di Yogyakarta, Kapiten Tan Djin Sing sempat menjadi Bupati Yogyakarta.[12]

Pembantaian orang Tionghoa tanggal 9 Oktober 1740 di Batavia Sebetulnya terdapat juga kelompok Tionghoa yang pernah berjuang melawan Belanda, baik sendiri maupun bersama etnis lain. Bersama etnis Jawa, kelompok Tionghoa berperang melawan VOC tahun 1740-1743.[rujukan?] Di Kalimantan Barat, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam "Republik" Lanfong[rujukan?] berperang dengan pasukan Belanda pada abad XIX. Dalam perjalanan sejarah pra kemerdekaan, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti pembantaian di Batavia 1740 dan pembantaian masa perang Jawa 18251830. Pembantaian di Batavia tersebut [13][14][4] melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa kota di Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada gilirannya ini

mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram. Orang Tionghoa tidak lagi diperbolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan Wijkenstelsel ini menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau pecinan di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.

Daerah Pecinan di Banjarmasin.

Kelenteng Tua Pek Kong di Ketapang. [sunting] Pendidikan Kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi pada komunitas Tionghoa. Tanggal 17 Maret 1900 terbentuk di Batavia Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang mendirikan sekolah-sekolah, seperti di kota Garut dirintis dan didirikan pada tahun 1907 oleh seorang pengusaha hasil bumi saat itu bernama Lauw O Teng beserta kedua anak lelakinya bernama Lauw Tek Hay dan Lauw Tek Siang,dengan maksud agar orang Tionghoa bisa pintar, (kemudian jumlahnya mencapai 54 buah sekolah dan di tahun 1908 dan mencapai 450 sekolah tahun 1934). Inisiatif ini diikuti oleh etnis lain, seperti keturunan Arab yang mendirikan Djamiat-ul Chair meniru model THHK. Pada gilirannya hal ini menyadarkan priyayi Jawa tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda sehingga dibentuklah Budi Utomo.

[sunting] Perekonomian Target pemerintah kolonial untuk mencegah interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa melalui aturan enstelsel dan Wijkenstelsel itu ternyata menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa paling siap berusaha dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek dan transportasi. Tahun 1909 di Buitenzorg (Bogor) Sarekat Dagang Islamiyah didirikan oleh RA Tirtoadisuryo mengikuti model Siang Hwee (kamar dagang orang Tionghoa) yang dibentuk tahun 1906 di Batavia. Bahkan pembentukan Sarekat Islam (SI) di Surakarta tidak terlepas dari pengaruh asosiasi yang lebih dulu dibuat oleh warga Tionghoa. Pendiri SI, Haji Samanhudi, pada mulanya adalah anggota Kong Sing, organisasi paguyuban tolong-menolong orang Tionghoa di Surakarta. Samanhudi juga kemudian membentuk Rekso Rumekso yaitu Kong Sing-nya orang Jawa. [sunting] Pergerakan Pemerintah kolonial Belanda makin kuatir karena Sun Yat Sen memproklamasikan Republik Cina, Januari 1912. Organisasi Tionghoa yang pada mulanya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah kepada politik. Tujuannya menghapuskan perlakukan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan, hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak dan bertempat tinggal. Dalam rangka pelaksanaan Politik Etis, pemerintah kolonial berusaha memajukan pendidikan, namun warga Tionghoa tidak diikutkan dalam program tersebut. Padahal orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak penghasilan dan pajak kekayaan). Pajak penghasilan diwajibkan kepada warga pribumi yang bukan petani. Pajak kekayaan (rumah, kuda, kereta, kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga) dikenakan hanya bagi Orang Eropa dan Timur Asing (termasuk orang etnis Tionghoa). Hambatan untuk bergerak dikenakan bagi warga Tionghoa dengan adanya enstelsel. Pada waktu terjadinya Sumpah Pemuda, ada beberapa nama dari kelompok Tionghoa sempat hadir, antara lain Kwee Tiam Hong dan tiga pemuda Tionghoa lainnya. Sin Po sebagai koran Melayu Tionghoa juga sangat banyak memberikan sumbangan dalam menyebarkan informasi yang bersifat nasionalis. Pada 1920-an itu, harian Sin Po memelopori penggunaan kata Indonesia bumiputera sebagai pengganti kata Belanda inlander di semua penerbitannya. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak harian lain. Sebagai balas budi, semua pers lokal kemudian mengganti kata "Tjina" dengan kata Tionghoa. Pada 1931 Liem Koen Hian mendirikan PTI, Partai Tionghoa Indonesia (dan bukan Partai Tjina Indonesia). [sunting] Masa Revolusi dan Pra Kemerdekaan RI Pada masa revolusi tahun 1945-an, Mayor John Lie yang menyelundupkan barang-barang ke Singapura untuk kepentingan pembiayaan Republik. Rumah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok, dekat Karawang, diambil-alih oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA), kemudian penghuninya dipindahkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dapat beristirahat setelah "disingkirkan" dari Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merumuskan UUD'45 terdapat 4 orang Tionghoa yaitu; Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat 1 orang Tionghoa yaitu Drs.Yap Tjwan Bing. Liem Koen Hian yang meninggal dalam status sebagai warganegara asing, sesungguhnya ikut merancang UUD 1945. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, pun pertama kali dipublikasikan oleh Koran Sin Po.

Dalam perjuangan fisik ada beberapa pejuang dari kalangan Tionghoa, namun nama mereka tidak banyak dicatat dan diberitakan. Salah seorang yang dikenali ialah Tony Wen, yaitu orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya. [sunting] Pasca kemerdekaan

Selama beberapa dasawarsa, aksara Tionghoa atau Hanzi sempat dilarang atau "tidak dianjurkan penggunaannya" di Indonesia. Namun bahkan kandidat presiden dan wakil presiden Megawati dan Wahid Hasyim menggunakannya pada poster kampanye Pemilu Presiden 2004. [sunting] Orde Lama Pada Orde Lama, terdapat beberapa menteri Republik Indonesia dari keturunan Tionghoa seperti Oei Tjoe Tat, Ong Eng Die, Siauw Giok Tjhan, dll. Bahkan Oei Tjoe Tat pernah diangkat sebagai salah satu Tangan Kanan Ir. Soekarno pada masa Kabinet Dwikora. Pada masa ini hubungan Ir. Soekarno dengan beberapa tokoh dari kalangan Tionghoa dapat dikatakan sangat baik. Walau pada Orde Lama terdapat beberapa kebijakan politik yang diskriminatif seperti Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibukota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965 dan lainnya. [sunting] Orde Baru Selama Orde Baru dilakukan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat istratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan". Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya

bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan[rujukan?]. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya. Pada masa akhir dari Orde Baru, terdapat peristiwa kerusuhan rasial yang merupakan peristiwa terkelam bagi masyarakat Indonesia terutama warga Tionghoa karena kerusuhan tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban bahkan banyak di antara mereka mengalami pelecehan seksual, penjarahan, kekerasan, dan lainnya. [sunting] Reformasi Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Walau belum 100% perubahan tersebut terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren perubahan pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Bila pada masa Orde Baru aksara, budaya, ataupun atraksi Tionghoa dilarang dipertontonkan di depan publik, saat ini telah menjadi pemandangan umum hal tersebut dilakukan. Di Medan, Sumatera Utara, misalnya, adalah hal yang biasa ketika warga Tionghoa menggunakan bahasa Hokkien ataupun memajang aksara Tionghoa di toko atau rumahnya. Selain itu, pada Pemilu 2004 lalu, kandidat presiden dan wakil presiden Megawati-Wahid Hasyim menggunakan aksara Tionghoa dalam selebaran kampanyenya untuk menarik minat warga Tionghoa Kerusuhan Rasial terhadap Warga Tionghoa di Indonesia Kerusuhan-kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa antara lain pembunuhan massal di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta, Kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Solo ,dll. serta berbagai kerusuhan rasial lainnya.[rujukan?] Beberapa contoh kerusuhan rasial yang terjadi yaitu : Bandung, 10 Mei 1963 Kerusuhan anti suku peranakan Tionghoa terbesar di Jawa Barat. Awalnya, terjadi keributan di kampus Institut Teknologi Bandung antara mahasiswa pribumi dan non-pribumi. Keributan berubah menjadi kerusuhan yang menjalar ke mana-mana, bahkan ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan.

Pekalongan, 31 Desember 1972 Terjadi keributan antara orang-orang Arab dan peranakan Tionghoa. Awalnya, perkelahian yang berujung terbunuhnya seorang pemuda Tionghoa. Keributan terjadi saat acara pemakaman. Palu, 27 Juni 1973 Sekelompok pemuda menghancurkan toko Tionghoa. Kerusuhan muncul karena pemilik toko itu memakai kertas yang bertuliskan huruf Arab sebagai pembungkus dagangan. Bandung, 5 Agustus 1973 Dimulai dari serempetan sebuah gerobak dengan mobil yang berbuntut perkelahian. Kebetulan penumpang mobil orang-orang Tionghoa. Akhirnya, kerusuhan meledak di manamana. Ujungpandang, April 1980 Suharti, seorang pembantu rumah-tangga meninggal mendadak. Kemudian beredar desas-desus: Ia mati karena dianiaya majikannya seorang Tionghoa. Kerusuhan rasial meledak. Ratusan rumah dan toko milik suku peranakan Tionghoa dirusak. Medan, 12 April 1980 Sekelompok mahasiswa USU bersepeda motor keliling kota, sambil memekikkan teriakan anti suku peranakan Tionghoa. Kerusuhan itu bermula dari perkelahian. Solo, 20 November 1980 Kerusuhan melanda kota Solo dan merembet ke kota-kota lain di Jawa Tengah. Bermula dari perkelahian pelajar Sekolah Guru Olahraga, antara Pipit Supriyadi dan Kicak, seorang pemuda suku peranakan TiongHoa. Perkelahian itu berubah menjadi perusakan dan pembakaran tokotoko milik orang-orang TiongHoa. Surabaya, September 1986 Pembantu rumah tangga dianiaya oleh majikannya suku peranakan TiongHoa. Kejadian itu memancing kemarahan masyarakat Surabaya. Mereka melempari mobil dan tokotoko milik orang-orang TiongHoa. Pekalongan, 24 November 1995 Yoe Sing Yung, pedagang kelontong, menyobek kitab suci Alquran. Akibat ulah penderita gangguan jiwa itu, masyarakat marah dan menghancurkan toko-toko milik orangorang Tiong Hoa. Bandung, 14 Januari 1996 Massa mengamuk seusai pertunjukan musik Iwan Fals. Mereka melempari toko-toko milik orang-orang TiongHoa. Pemicunya, mereka kecewa tak bisa masuk pertunjukan karena tak punya karcis. Rengasdengklok, 30 Januari 1997 Mula-mula ada seorang suku peranakan Tiong Hoa yang merasa terganggu suara beduk Subuh. Percekcokan terjadi. Masyarakat mengamuk, menghancurkan rumah dan toko TiongHoa. Ujungpandang, 15 September 1997 Benny Karre, seorang keturunan Tiong Hoa dan pengidap penyakit jiwa, membacok seorang anak pribumi, kerusuhan meledak, toko-toko TiongHoa dibakar dan dihancurkan. Februari 1998 Kraksaan, Donggala, Sumbawa, Flores, Jatiwangi, Losari, Gebang, Pamanukan, Lombok, Rantauprapat, Aeknabara: Januari – Anti Tionghua Kerusuhan Mei 1998 Salah satu contoh kerusuhan rasial yang paling dikenang masyarakat Tionghoa Indonesia yaitu Kerusuhan Mei 1998.

Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa — terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Solo. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang terbunuh, terluka, mengalami pelecehan seksual, penderitaan fisik dan batin serta banyak warga keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama besar yang dianggap provokator kerusuhan Mei 1998. Bahkan pemerintah mengeluarkan pernyataan berkontradiksi dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi dengan mengatakan sama sekali tidak ada pemerkosaan massal terhadap wanita keturunan Tionghoa disebabkan tidak ada bukti-bukti konkret tentang pemerkosaan tersebut. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun demikian umumnya orang setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian orang-orang tersebut. 5-8 Mei 1998 Medan, Belawan, Pulobrayan, Lubuk-Pakam, Perbaungan, Tebing-Tinggi, PematangSiantar, Tanjungmorawa, Pantailabu, Galang, Pagarmerbau, Beringin, Batangkuis, Percut Sei Tuan: Ketidakpuasan politik yang berkembang jadi anti Tionghoa. Jakarta, 13-14 Mei 1998 Kemarahan massa akibat penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang dikembangkan oleh kelompok politik tertentu jadi kerusuhan anti Cina. Peristiwa ini merupakan persitiwa anti Cina paling besar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sejumlah perempuan keturunan Tionghoa diperkosa. Solo, 14 Mei 1998 Ketidakpuasan politik yang kemudian digerakkan oleh kelompok politik tertentu menjadi kerusuhan anti Tionghua. [sunting] Peran Warga Tionghoa Bagi Republik Indonesia [sunting] Peran Ekonomi Peran Sosial Budaya dan Pendidikan Didirikannya sekolah-sekolah Tionghoa oleh organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) sejak 1900, mendorong berkembangnya pers dan sastra Melayu Tionghoa. Maka dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan sekitar 3000 buku, suatu prestasi yang luar biasa bila dibandingkan dengan sastra yang dihasilkan oleh angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66 dan pasca 66 yang tidak seproduktif itu. Dengan demikian komunitas ini telah berjasa dalam membentuk satu awal perkembangan bahasa Indonesia. Sumbangsih warga Tionghoa Indonesia juga terlihat dalam koran Sin Po, dimana koran Sin Po menjadi koran pertama yang menerbitkan teks lagu Indonesia Raya setelah disepakati pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Nama Sie Kok Liong memang sangat jarang didengar oleh masyarakat Indonesia, namun Sie Kok Liong merupakan seorang warga Tionghoa yang menyewakan rumahnya bagi para pemuda dalam menyelenggarakan Sumpah Pemuda. Hanya sedikit catatan mengenai Sie Kok Liong, seiring dengan

tumbuhnya sekolah-sekolah pada awal abad ke-20 di Jakarta tumbuh pula pondokan-pondokan pelajar untuk menampung mereka yang tidak tertampung di asrama sekolah atau untuk mereka yang ingin hidup lebih bebas di luar asrama yang ketat. Salah satu di antara pondokan pelajar itu adalah Gedung Kramat 106 milik Sie Kok Liong. Di Gedung Kramat 106 inilah sejumlah pemuda pergerakan dan pelajar sering berkumpul. Gedung itu, selain menjadi tempat tinggal dan sering digunakan sebagai tempat latihan kesenian Langen Siswo juga sering dipakai untuk tempat diskusi tentang politik para pemuda dan pelajar. Terlebih lagi setelah Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) didirikan pada September 1926. Selain dijadikan kantor PPPI dan kantor redaksi majalah Indonesia Raya yang diterbitkan oleh PPPI, berbagai organisasi pemuda sering menggunakan gedung ini sebagai tempat kongres. Bahkan pada 1928 Gedung Kramat 106 jadi salah satu tempat penyelenggaraan Kongres Pemuda II tanggal 27 - 28 Oktober 1928. Universitas Trisakti yang kini menjadi salah satu universitas terkenal di Indonesia juga merupakan salah satu sumbangsih warga Tionghoa di Indonesia. Pada tahun 1958, universitas ini didirikan oleh para petinggi Baperki yang kebanyakan keturunan Tionghoa salah satunya yaitu Siauw Giok Tjhan, pada tahun 1962 oleh Presiden Soekarno nama universitas ini diganti menjadi Universitas Res Publika hingga 1965, dan sejak Orde Baru, universitas ini beralih nama menjadi Universitas Trisakti hingga sekarang. Di Medan dikenal kedermawanan Tjong A Fie, rasa hormatnya terhadap Sultan Deli Makmun Al Rasyid diwujudkannya pengusaha Tionghoa ini dengan menyumbang sepertiga dari pembangunan Mesjid Raya Medan. Rumah peninggalan Tjong A Fie sampai sekarang masih ada di kota Medan walaupun bangunannya terlihat tidak terurus lagi. Di Bagansiapiapi terdapat Ritual Bakar Tongkang sebagai ucapan rasa syukur masyarakat Tionghoa Bagansiapiapi atas perlindungan Dewa Kie Ong Ya. Ritual Bakar Tongkang sangat diandalkan pemerintah daerah setempat sebagai daya tarik wisata daerah dimana setiap tahunnya menyedot puluhan ribu kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Saat ini di Taman Mini Indonesia Indah sedang dibangun taman budaya Tionghoa Indonesia yang diprakarsai oleh PSMTI. Pembangunan taman ini direncanakan akan selesai sebelum tahun 2012 dengan biaya kurang lebih 50 milyar rupiah.[rujukan?]

Umum Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. Tim Gabungan ini bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei. 1998. TGPF terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional HakHak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Sejak dibentuk dalam masa tiga bulan TGPF telah melaksanakan tugas-tugasnya yang berakhir pada tanggal 23 Oktober 1998. Ringkasan Eksekutif ini merupakan ringkasan dari Laporan Akhir, sedangkan Laporan Akhir terdiri dari Ringkasan

Eksekutif ini dengan semua lampiran yang terdiri dari Seri 2: Data-data Kerusuhan, Seri 3: Foto-foto dan Laporan Kemajuan (Progress Report), Seri 4: Fakta Korban, Seri 5: Testimoni dan Seri 6: Verifikasi Dalam Laporan Akhir, bahan-bahan disusun dan dianalisa menurut wilayah peristiwa (Jakarta, Solo, Surabaya, Medan, Palembang, Lampung), kecuali laporan mengenai kekerasan seksual (sexual violence), yang disusun secara tersendiri, Laporan Akhir ini merupakan dokumen aktual sebagai pertanggungjawaban TGPF. 1.2. Abstraksi TGPF berkeyakinan, bahwa peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks keadaan dan dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia pada periode waktu itu, serta dampak ikutannya. Peristiwa-peristiwa sebelumnya seperti Pemilu 1997, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR-RI 1998, unjukrasa/demonstrasi mahasiswa yang terus-menerus, serta tewas tertembaknya mahasiswa Universitas Trisakti, semuanya berkaitan erat dengan peristiwa tanggal 1315 Mei 1998. Kejadian-kcjadian tersebut nerupakan rangkaian tindakan kekerasan yang menuju pada pecahnya peristiwa kerusuhan yang menyeluruh pada tangga1 13-15 Mei 1998. TGPF berkeyakinan, bahwa salah satu dampak utama peristiwa kerusuhan tersebut adalah terjadinya pergantian kepemimpinan nasional pada tanggal 21 Mei 1998. Dampak ikutan lainnya ialah berlanjutnya kekerasan berupa intimidasi dan kekerasan seksual termasuk perkosaan yang berhubungan dengan kerusuhan 13-15 Mei 1998. Di semua wilayah yang dikaji oleh TGPF didapat adanya kesamaan waktu pecahnya kerusuhan. Kedekatan, bahkan kesamaan pola kejadian mengindikasikan kondisi dan situasi sosial-ekonomipolitik yang potensial memungkinkan pecahnya suatu kerusuhan, Kondisi objektif tersebut pada gilirannya sebagian memang pecah secara alamiah dan sebagian lagi dipecahkan melalui sarana-sarana pemicu. Pola kerusuhan bervariasi, mulai dari yang bersifat spontan, lokal, sporadis, hingga yang terencana dan terorganisir. Para pelakunya pun beragam, mulai dari massa ikutan yang mula-mula pasif tetapi kemudian menjadi pelaku aktif kerusuhan, provokator, termasuk ditemukannya anggota aparat keamanan. 1.3. Skala Kerusuhan TGPF mendefinisikan bahwa kerusuhan adalah keseluruhan bentuk dan rangkaian tindak kekerasan yang meluas, kompleks, mendadak dan eskalatif dengan dimensi-dimensi kuantitatif dan kualitatif. Skala kerusuhan 13-15 Mei 1998 mencakup aspekaspek sosial, politik, keamanan, ekonomi bahkan kultural. Dilihat dari kerangka waktu (time frame), kerusuhan ini membawa dampak ikutan. Dengan demikian, rentang kerusuhan

harus dirujuk pada dinamika krisis nasional, hingga dampakdampak pasca kerusuhan, dalam lingkup geografis yang berskala nasional. Enam kota yang dikaji merupakan contoh dari skala nasional kerusuhan yang terjadi. Secara ringkas, kerusuhan 1315 Mei 1998 harus diletakkan dalam rentang waktu sebelum dan sesudahnya, dimensinya menyeluruh dan multi aspek, serta wilayah cakupannya bersifat nasional. Dari sudut aktivitas, klasifikasi kerusuhan yang ditetapkan TGPF mencakup rangkaian tindak perusakan, penjarahan, pembakaran, kekerasan seksual, penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan intimidasi yang menjurus menjadi teror. 1.4. Prosedur dan Arah Penyelidikan Penyelidikan TGPF diawali dugaan pengumpulan informasi, fakta, dan data lapangan (pada aras massa), guna menemukan kembali jejak-jejak rangkaian peristiwa dan hubungan antar subjek dalam peristiwa itu berikut waktu (tempus) dan tempat (locus) peristiwanya. Dengan prosedur ini dapat ditemukan kembali, dan direkonstruksi, kronologi peristiwa di setiap lokasi. Tahap tersebut dilanjutkan dengan rekonstruksi makro (pada aras pengambilan keputusan) melalui serangkaian wawancara dan temu konsultasi dengan para pejabat terkait pada saat kerusuhan, lembaga masyarakat, dan organisasi profesi. Tahap berikutnya berupa pemetaan hubungan, jika ada, antara kedua arah penyelidikan.

Kerusuhan Mei 1998 Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Insiden Trisakti Kerusuhan Mei 1998 adalahkerusuhanyang terjadi diIndonesiapada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di ibu kotaJakartanamun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali olehkrisis finansial Asia dan dipicu olehtragedi Trisaktidi mana empat mahasiswaUniversitas Trisaktiditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaandihancurkan oleh amuk massa — terutama milik warga IndonesiaketurunanTionghoa [1] . Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi diJakarta,Bandung, danSurakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoayang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalamkerusuhan tersebut [2][3] . Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai,dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut,banyak warga Indonesia keturunanTionghoayang meninggalkanIndonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yangbergerak di bawahRomo Sandyawan, bernamaIta Martadinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, jugadiperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatuindikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam Kerusuhan ini digerakkansecara sistematis, tak hanya sporadis.Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebutketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan "Milikpribumi" atau "Pro-reformasi". Sebagian masyarakat mengasosiasikanperistiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht

diJermanpada tanggal9 November 1938yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orangorangYahudidan berpuncak pada pembunuhan massal yang sistematisatas mereka di hampir seluruh benuaEropaoleh pemerintahanJerman Nazi.Sampai bertahuntahun berikutnya Pemerintah Indonesia belummengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kuncidari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkanpernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapatditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, namun pernyataanini dibantah oleh banyak pihak.Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasandan kontroversi sampai hari ini. Namun demikian umumnya masyarakatIndonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakansebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak,terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakanpembasmian (genosida) terhadap orang Tionghoa, walaupun masihmenjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwayang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau perkembanganprovokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat Pengusutan dan penyelidikan Tidak lama setelah kejadian berakhir dibentuklahTim GabunganPencari Fakta(TGPF) untuk menyelidiki masalah ini. TGPF inimengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan "Laporan TGPF" [4] Mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, danpelecehan seksual, TGPF menemukan bahwa terdapat sejumlahoknum yang berdasar penampilannya diduga berlatarbelakang militer [5] .Sebagian pihak berspekulasi bahwaPangkostrad Letjen Prabowo

SubiantodanPangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddinmelakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini

[6][7][8] .Pada2004 Komnas HAMmempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agungnamun sampai1 Maret 2004belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung. [9] [sunting] Penuntutan Amandemen KUHP Pada bulan Mei 2010,Andy Yentriyani, Ketua Subkomisi PartisipasiMasyarakat di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan(Komnas Perempuan), meminta supaya dilakukan amandementerhadapKitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Andy, KitabUU Hukum Pidana hanya mengatur tindakan perkosaan berupapenetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Namun padakasus Mei 1998, bentuk kekerasan seksual yang terjadi sangatberagam. Sebanyak 85 korban saat itu (data Tim Pencari Fakta TragediMei 1998), disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam, anal, dan oral.Bentuk-bentuk kekerasan tersebut belum diatur dalam pasal perkosaanKitab UU Hukum Pidana. [10] Tragedi Trisakti Kejatuhan perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 membuatpemilihan pemerintahan Indonesia saat itu sangat menentukanbagi pertumbuhan ekonomi bangsa ini supaya dapat keluar darikrisis ekonomi. Pada bulan Maret 1998 MPR saat itu walaupunditentang oleh mahasiswa dan sebagian masyarakat tetapmenetapkan Soeharto sebagai Presiden. Tentu saja ini membuatmahasiswa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa ini darikrisis dengan menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagaiPresiden. Cuma ada jalan demonstrasi supaya suara merekadidengarkan.Demonstrasi digulirkan sejak sebelum Sidang Umum (SU) MPR1998 diadakan oleh mahasiswa Yogyakarta dan menjelang sertasaat diselenggarakan SU MPR 1998 demonstrasi mahasiswasemakin menjadi-jadi di banyak kota di Indonesia termasuk Jakarta, sampai akhirnya berlanjut terus hingga bulan Mei 1998.Insiden besar pertama kali adalah pada tanggal 2 Mei 1998 didepan kampus IKIP Rawamangun Jakarta karena mahasiswadihadang Brimob dan di Bogor karena mahasiswa non-IPBditolak masuk ke dalam kampus IPB sehingga bentrok denganaparat. Saat itu demonstrasi gabungan mahasiswa dari berbagaiperguruan tingi di Jakarta merencanakan untuk secara serentak melakukan demonstrasi turun ke jalan di beberapa lokasi sekitarJabotabek.Namun yang berhasil mencapai ke jalan hanya diRawamangun dan di Bogor sehingga terjadilah bentrokan yangmengakibatkan puluhan mahasiswa luka dan masuk rumahsakit.Setelah keadaan semakin panas dan hampir setiap hari adademonstrasi tampaknya sikap Brimob dan militer semakin kerasterhadap mahasiswa apalagi sejak mereka berani turun ke jalan.Pada tanggal 12 Mei 1998 ribuan mahasiswa Trisaktimelakukan demonstrasi menolak pemilihan kembali Soehartosebagai Presinden Indonesia saat itu yang telah terpilih berulangkali sejak awal orde baru. Mereka juga menuntut pemulihankeadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun1997.Mahasiswa bergerak dari Kampus Trisakti di Grogol menuju keGedung DPR/MPR di Slipi. Dihadang oleh aparat kepolisianmengharuskan mereka kembali ke kampus dan sore harinyaterjadilah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti.Penembakan itu berlansung sepanjang sore hari danmengakibatkan4mahasiswaTrisaktimeninggal dunia danpuluhan orang lainnya baik mahasiswa dan masyarakat masuk rumah sakit karena terluka.Sepanjang malam tanggal 12 Mei 1998 hingga pagi hari,masyarakat mengamuk dan melakukan perusakan di daerahGrogol dan terus menyebar hingga ke seluruh kota Jakarta. Mereka kecewa dengan tindakan aparat yang menembak matimahasiswa. Jakarta geger dan mencekam.

Kebangsaan

Universitas Trisakti adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak dipusat kota Jakarta, tepatnya di Jalan Kyai Tapa, Grogol, yang merupakan sebuah kawasan padat perkotaan di daerah Jakarta Barat. Dilihat dari posisi, kondisi kampus Universitas Trisakti sangatlah strategis, karena berada tepat di tengah-tengah jantung ibu kota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, kegiatan bisnis, perekonomi dan politik nasional. Karena letaknya tersebut, maka Universitas Trisakti diharapkan dapat menjadi barometer perubahan beserta penggerak pembangunan daerah dan pembangunan ditingkat nasional.[1]

Universitas Trisakti (1965 - sekarang) Berdasarkan konsesus tersebut maka Universitas Trisakti merupakan unit perguruan tinggi swasta yang pertama dan satu-satunya, yang didirikan oleh pemerintahan Republik Indonesia [14]. Pada awal berdirinya Universitas Trisakti hanya terdapat 5 Fakultas, yaitu Fakultas Teknik yang dibawahnya terdapat 5 jurusan (Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Arsitektur & Seni Rupa), Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi dengan 2 Jurusan (Ekonomi Perusahaan, Ekonomi Akuntansi), serta Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat [15] . Pada masa sekarang kampus Universitas Trisakti, juga dikenal karena keterterlibatannya dalam peristiwa 12 Mei 1998 atau yang lebih dikenal dengan Tragedi Trisakti yang menyebabkan empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia dalam baku tembak oleh aparat keamanan, sesaat para mahasiswa memutuskan untuk melanjutkan demo dan turun ke jalan. Mahasiswa yang telah gugur adalah: Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hartanto dan Hendriawan Sie [16].

[sunting] Latar Belakang Pada tanggal 29 November 1965 [17] Universitas Trisakti dibuka kembali setelah adanya penandatanganan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 013/dar tahun 1965 oleh Dr. Syarif Thayeb [18] dengan nama baru, yaitu Universitas Trisakti. Nama tersebut merupakan penganugrahan langsung dari Dr. Ir Soekarno yang menjabat sebagai President Republik Indonesia pada saat itu. Berdiri di atas bangunan semi permanen seluas 5.000 m2 , tenaga dosen 223 orang dan 2.328 mahasiswa terdaftar [19]. Pada tahun 1967 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri, SH menawarkan agar Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri, namun pihak Universitas Trisakti memutuskan untuk tetap sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Sejak 2002 Trisakti resmi menerapkan (merupakan bagian Pilot Project) RUU Badan Hukum Pendidikan, Konflik yang dipicu akibat pemisahan manajemen dari pihak Rektorat yang ingin mengatur peruntukan dan sejak saat itu. Pihak rektorat menyatakan sejak 29 Agustus 2002 Usakti secara resmi menjadi badan hukum pendidikan dan lepas dari Yayasan Trisakti secara hukum. Sedangkan yayasan berpendapat, ketentuan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan, semua tugas, fungsi, dan tata cara kerja perguruan tinggi harus sepengetahuan penyelenggara atas usul senat

PT yang bersangkutan. Hingga saat ini trisakti resmi menerapkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

TRISAKTI

KERUSUHAN MEI 1998: SUATU TRAGEDI KEMANUSIAAN YANG NYARIS TERLUPAKAN Thursday, 08 April 2010 18:26 Written by

I. Pendahuluan Begitu banyaknya kekerasan yang terjadi di Indonesia namun, tidak ada satupun dari kekerasan tersebut hingga kini dapat diungkap. Sebut saja kekerasan dari mulai tahun 1965, dimana jutaan orang mati dibunuh dan dipenjara tanpa proses peradilan yang fair, dan belum lagi perampasan tanah serta properti yang diambil paksa. Kemudian kita bisa lihat kasus Lampung di daerah Talang Sari, Kasus Tanjung Priok, penculikan aktifis pada peristiwa 27 Juli 1996 dan ratusan kasus lainnya hingga kini belum ada satupun yang diangkat ke meja hijau ataupun ada pelaku yang diadili sesuai dengan keadilan para korban. Dan tahun ini, kita akan kembali diingatkan mengenai tragedi kerusuhan yang terjadi dengan skala nasional, yang mempunyai dampak yang sangat buruk di mata internasional, yaitu Kerusuhan 13-14 Mei1998. Kami, kembali mengangkat isu Kerusuhan Mei 1998 sebagai tema besar dalam berbagai macam media yang tersedia. Hal ini kami lakukan karena hingga kini tidak ada upaya yang cukup progresif menuntaskan kasus tersebut. Hampir lima (5) tahun korban dan keluarganya menuntut dan berjuang agar kasus ini mendapat perhatian dari pemerintah. Namun tetap saja setelah melewati pergantian 3 kali pemerintahan (B.J. Habibie, Abdulrrahman Wahid dan kini Megawati Soekarno Putri), kasus ini tidak lebih dari sekedar catatan sejarah yang kelabu bagi bangsa ini. Seakan-akan, tragedi ini hanyalah butiran debu diantara butiran lainnya yang tidak pantas untuk diperhatikan. Padahal pemerintahan yang kini menyebutkan diri mereka sebagai pemerintahan ―reformasi‖ dapat berkuasa setelah kerusuhan dan penggulingan Suharto ini terjadi. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai kerusuhan ini. Seperti misalnya begaimana kejadian kerusuhan itu sendiri, sebenarnya berapa jumlah orang yang menjadi korban dalam kerusuhan tersebut, siapakah dalang dalam kerusuhan tersebut, apakah benar ada korban perkosaan dan kemudian apakah kerusuhan ini dapat disebut sebagai kerusuhan rasial. Namun dari sekian

banyak pertanyaan yang mucul, hanya sedikit jawaban yang kita dapati, dan tidak ada satupun yang diurusi.

II. Fakta Kerusuhan Mei 1998 1. Skala kerusuhan Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada tanggal 13-14 Mei 1998 yang lalu, tepat sehari setelah terjadinya penyerangan terhadap kampus Trisakti di Jakarta terjadi kerusuhan yang bernuansa rasial diberbagai kota di Indonesia. Menurut data yang kami punya, terdapat minimal 87 titik daerah kerusuhan yang terjadi di daerah Jakarta, Bogor, dan Tanggerang yang terjadi hampir secara serentak dan bersifat massif. Kerusuhan inipun terjadi diberbagai wilayah lainnya diluar Jabotabek yaitu Medan (Kerusuhan terjadi sebelum 13 Mei 1998), Surabaya, Solo, Boyolali, Banyuwangi, Palembang dan Lampung. Kerusuhan ini telah menghancurkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang ada di daerah tersebut. Menurut Temuan TGPF, ―kerusuhan ini adalah keseluruhan bentuk dan rangkaian tindak kekerasan yang meluas, kompleks, mendadak dan eskalatif dengan dimensi-dimensi kuatitatif dan kualitatif. Skala kerusuhan Mei 13-15 1998 mencakup aspek-aspek sosial, politik, keamanan, ekonomi bahkan kultural‖. TGPF juga menyebutkan bahwa: Kerusuhan ini membawa dampak ikutan. Dengan demikian, rentang kerusuhan dirujuk pada dinamika krisis nasional, hingga dampakdampak pasca kerusuhan, dalam lingkup geografis yang berskala nasional‖. Kerusuhan Mei 1998 ini seperti yang dilansir oleh TGPF adalah berskala nasional, namun fakta yang ada tidaklah sesempit itu. Kerusuhan ini juga berimbas ke bagian lebih luas yaitu ke masyarakat Internasional. Hal ini dapat dilihat dengan begitu banyaknya perpindahan modal dari Indonesia ke luar negeri, ketidak percayaan investor luar negeri serta yang lebih parah lagi adalah kerusuhan ini menuai kecaman yang tidak sedikit dari berbagai elemen masyarakat dunia. Bahkan tidak sedikit kedutaan Indonesia di Luar negeri yang mendapat ―kunjungan‖ dari pemerintah asing untuk membicarakan masalah kerusuhan ini. Bahkan kedutaan besar Indonesia yang berada di luar negeri tersebut juga tidak terlepas dari berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat internasional yang tidak dapat memahami mengapa kejadian yang sangat biadab ini terjadi di Indonesia yang mengaku sebagai negara yang pluralis. 2. Pola umum kerusuhan Menurut Laporan Tim Pengkajian Laporan Akhir TGPF Tentang Kasuus Kerusushan 13-15 Mei 1998 menyebutkan bahwa: ―Pola Umum kerusuhan dimulai dengan berkumpulnya massa if yang terdiri dari massa lokal dan massa pendatang, kemudian muncul kelompok provokator yang

memancing massa dengan berbagai modus tindakan seperti membakar ban atau memancing perkelahian, meneriak yel-yel yang memanaskan situasi, dan merusak rambu-rambu lalu lintas. Setelah itu provokator mendorong massa untuk melakukan perusakan bangunan, disusul dengan penjarahan serrta di beberapa tempat disertai pembakaran bangunan‖. Kerusuhan ini bermula didaerah Jakarta barat didaerah sekitan kempus Trisakti. Esoknya pada tanggal 14 Mai 1998, kerusuhan ini makin meluas antara pukul 08.00 hingga 10.00. Dari pola kerusuhan ini terlihat dengan jelas bagaiamna aktor lapangan bermain dnegan sangat rapih dan baik. Hal ini membuktikan bagiaman sistematisnya kerusuhan tersebut dirancang. Dengan demikian, makin kuat dugaan bahwa kerusushan ini merupakan salah sati kejahatan kemusiaan yang bersifat sistematis dan meluas. 3. Target kerusuhan dan korban kerusuhan Menurut hasil temuan Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF), sasaran kerusuhan tersebut adalah pertokoan, fasilitas umum (pompa bensin, tanda-tanda lalulintas, dll), kantor pemerintahan (termasuk kantor polisi) yang menimbulkan kerusakan berat termasuk pembakaran gedung, rumah dan toko, serta kendaraan bermotor umum dan pribadi. Malangnya, yang menjadi target kerusuhan ini adalah kebanyakan etnis Tionghoa. Dalam kerusuhan ini, banyak grafitti yang bernuansa rasial yang menggunakan simbol-simbol agama dan kelompok. Walaupun demikian, tidak ada nuansa konflik agama didalamnya karena memang simbol-simbol tersebut hanya untuk melindungi diri dari serangan perusuh. Teror dengan tulisan terhadap warga keturunan dapat dilihat dengan jelas karena terpampang di jalanjalan, di pintu-pintu rumah penduduk serta di bangkai toko dan perkantoran yang hangus terbakar. Nuansa rasial terlihat manakala dalam kerusuhan tersebut yang menjadi target utama adalah kelompok minoritas Tionghoa, walaupun terdapat juga beberapa toko dan perkantoran milik warga non Tionghoa yang dibakar dan dirusak. Pembakaran terjadi di sentra ekonomi terhadap pertokoan-pertokoan yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa seperti di Glodok, Mangga dua dan rumah toko lainnya. Begitupun di luar daerah Jakarta, nuansa rasial tidak bisa dihilangkan begitu saja manakala untuk melindungi tokonya mereka menulis kata ―Milik Pribumi dan/atau Muslim‖. Simbol-simbol ini dianggap sebagai penyelamat dalam kerusuhan ini. Simbol ini merupakan upaya melindungi diri yang dilakukan oleh masyarakat karena ketidakpercayaan kepada aparat keamanan. Jumlah korban yang tercatat menurut hasil TGPF adalah 52 korban perkosaan, 14 orang korban penganiayaan, 10 orang penyerangan/penganiayan seksual dan 9 orang korban pelecehan seksual. Sedangkan laporan dari Tim Relawan Kemanusiaan mencatat bahwa terdapat 1.190 orang meninggal akibat ter/dibakar, 27 orang meninggal akibat senjata/dan lainnya, dan 91 orang lukaluka. Hingga kini, belum ada angka pasti yang menjadi korban dalam kerusuhan ini. Kerusuhan ini

menimbulkan korban tewas yang kebanyakan akibat terbakar di dalam gedung-gedung pertokoan ataupun di pusat perbelanjaan. Menurut saksi mata, para korban berusaha untuk keluar dari gedung yang telah terbakar dengan menerobos api. Namun, mereka gagal menyelamatkan diri karena api dalam gedung tersebut kian membesar dan tidak ada upaya dari regu penyelamat ataupun pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut dan ditambah lagi terkuncinya tangga darurat dalam gedung-gedung tersebut. Hal ini tetap menjadi pertanyaan mengapa pintu-pintu darurat yang seharusnya berfungsi sebagai pintu penyelamat malahan terkunci. Tidak sedikit dari mereka juga menyelamatkan diri dari kobaran api dengan jalan lompat dari gedung-gedung yang tinggi tersebut. Namun kebanyakan dari mereka tidak berhasil. Permasalahan yang cukup kontroversial adalah mengenai korban perkosaan. Hingga kini tidak ada jumlah yang pasti mengenai korban perkosaan. Namun demikian, TGPF menyatakan adanya korban kekerasaan seksual dalam kerusuhan tersebut baik melalui testimoni korban langsung ataupun melalui pihak keluarga dan rohaniawan. Apapun hasil dari TGPF mengenai peristiwa kekerasan seksual ini, bukan hanya dilihat dari berapa besar korban yang ada, namun penggunaan cara-cara kekerasan seksual itu sendiri yang berbahaya. Maka tugas dari pemerintah untuk kembali mengungkap kasus ini. Ini adalah hutang yang harus di bawar lunas. 4. Dugaan pelaku yang dimintakan Pertanggungjawabannya Dalam tugasnya untuk mengungkapkan kerusuhan Mei 1998, TGPF telah meminta 10 orang pejabat yang terkait yang bertanggungjawab pada saat kerusuhan 13-15 Mei 1998, yaitu: 1. Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (pangdam Jaya pada saat kerusuhan) 2. Mayjen (Pol) Hamami Nata (Kapolda Metro Jaya pada saat keruuhan) 3. Mayjen TNI Sutiyoso Gubernur (KDKI Jakarta) 4. Mayjen TNI Zacky Anwar (Kepala BIA) 5. Mayjen TNI (Mar) Soeharto (Dankormar) 6. Letjen TNI Parbowo Subianto (Pangkostrad pada saat kerusuhan) 7. Fahmi Idris (Tokoh Masyarakat) 8. Brigjen TNI Sudi Silalahi (Kastaf Kodan Jaya) 9. Kolonel (Inf) Tri Tamtomo (Asops Kodan Jaya) 10. Jendral TNI Subagyo HS (KASAD/Mantan Ketua DKP) Dari sekian banyak pelaku yang seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya namun hingga kini mereka tetap dapat hidup dengan tenang tanpa harus menjalani proses hukum. Parahnya lagi mereka mendapat kedudukan yang lebih tinggi di pemerintahan.

Dari semua pihak tersebut diatas, terdapat kesan saling menutupi kegagalan mereka sebagai petinggi dan pengambil kebijakan dalam melindungi seluruh warga negaranya. Misalkan saja ucapan dari Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin selaku Pangdam Jaya menyatakan bahwa :‖Pada tanggal 12 Mei 1998, ketika Operasi Mantap Jaya untuk mengamankan Pemilu digelar, pasukan yang diturunkan di Jakarta berjumlah 60 Satuan Setingkat komnado (SKK), atau sekitar 6.000 pasukan. Kemudian pada tanggal 13 Mei, jumlahnya ditingkatkan menjadi 112 SSK. Sedangkan tanggal 14 Mei ditambah lagi menjadi 142 SSK, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 14.200 pasukan. Namun dengan begitu banyaknya upaya yang telah dilakukan tetap saja kekurangan personnil dilapangan tetap muncul‖. Menurut hasil penyelidikan TGPF, terdapat 2 golongan yakni, pertama massa if (massa pendatang) dan kedua provokator. Provokator pada umunya bukan dari wilayah setempat , secra fisik tampak terlatih, sebagian memekai seragam sekolah seadanya (tidak lengkap), tidak ikut menjarah, dan segera meninggalkan lokasi setelah gedung atau barang terbakar. Para provokator ini juga membawa dan menyiapkan sejumlah barang untuk keperluan merusak dan membakar, seperti jenis logam pendongkel, bahan bakar cair, kendaraan, bom molotov dan sebagainya. Dalam pemeriksaan terhadap beberapa orang yang diduga bertanggungjawab yang dilakukan oleh TGPF, Aris Sampurno dari kadit Intel menyatakan bahwa: ―Langkah-langkah Polri Polda Metro Jaya, mengidentifikasir 36 perusuh (kita menamakan dalang kerurusuhan yang sifatnya lokal)—sudah ditangkap ada 14 tersangka yang 2 tersangka masih dalam proses peradilan tetapi tetap disidik secara yuridis. Dari 16 tersangka, 14 orang berkasnya sudah diserahkan ke pununtut umum, dan yang sudah P21 (berkas perkara pemeriksaan sudah dianggap selesai) sebanyak 3 orang‖. Hingga kini, apa yang dilakukan oleh Polri tetap tidak ada kejelasannya, karena tidak informasi yang cukup terbuka serta fair mengenai siapa yang telah meraka anggap sebagai tersangka dan bagaimana hasil penyelidikan mereka. Kini upaya untuk mengungkap siapa dalang kerusuhan ini menjadi salah satu tugas yang dipikul oleh tim yang menyelidikan kerusuhan Mei yang dibentuk akhir tahun lalu. Kepala BIA (Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim) menilai kejadian itu sebagai musibah, walaupun sejak 20 April BIA sudah melakukan diteksi dini atau perkiraan lapangan dan melihat ada indikasi akan pecah kerusuhan. Namun, mereka tidak mengira kejadian itu akan meletus pada 13-15 Mei. Sebab, indikasinya menunjukkan kerusuhan akan terjadi pada 20 Mei, bertepatan dengan hari kebangkitan nasional,‖ Ujar Bambang W. Soeharto, Ketua komisi Pelacak TGPF (Media Indonesia, Kamis 3 September 1998). Penjelasan Zacky Anwar Makarim sebagai ―alasan pemaaf‖ yang mereka berikan kepada TGPF mengenai ketidak siapan pemerintah dalam menangani kerusuhan ini snangat tidak masuk akal. Apabila BIA telah tahu akan ada kejadian kerusushan pada waktu tertentu, sepantasnyalah

mereka bersiap-siap dan segera mengatur startegi untuk mengamankan daerah tersebut. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada kesiapan aparat keamanan dalam upapay menangani kerusushan dan menolong korban. Serta tidak ada koordinasi yang cukup baik anatar regu kemanan yang satu dnegan yang lain. Apa yang dinyatakan oleh pihak keamanan mengenai upaya pengamanan sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ketidakhadiran aparat kemanan selama 32 jam untuk mencegah kerusuhan membuat kerusuhan ini makin meluas. Fakta yang terjadi pada kerusuhan membuat kita tidak habis pikir. Kita ambil contoh di daerah Tanggerang. Di Mega Mall, Tangerang sekitar 500 orang mati terbakar karena mereka tidak bisa keluar dari pertokoan tersebut. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri karena ada pihak yang mengunci pintu keluar dan mengemboknya dari luar. Dan dengan semua korban tersebut, pihak aparat hanya diam tanpa upaya untuk menyelamatkan para korban. Apapun alasan yang diberikan mengenai ketidakhadiran mereka, negara tetap saja melakukan pelanggaran HAM karena membiarkan pembunuhan dan perampasan terjadi didepan mata mereka. Tidak berkerjanya pemadam kebakaran yang seharusnya menjadi tanggungjawab Gubernur juga dianggap bukan sebagai kegagalan dan malahan menyalahkan kondisi yang sedang chaos saat itu. Sutiyoso mengatakan bahwa: ―sulitnya petugas pemadam kebaran bekerja karena khawatir diserang massa pesuruh, sehingga selalu minta dikawal aparat. Sementara aparat dimananpun terbatas dan tidak sebanding dengan luas dan pelaku kerusuhan‖.

III. Pembentukan TGPF dan Kesetegahan Hati Komnas HAM dalam Kasus Mei 1998. Akibat dari desakan yang sangat kuat dari berbagai pihak baik didalam mapun diluar negeri mengenai kerusuhan ini, maka dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Juli 1998, di bentuklah suatu tim yang bernama Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyikapi kerusuhan ini. Tim ini mempunyai masa tugas selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak 23 Juli 1998 hingga 23 Oktober 1998. Tim dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Kemanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Peranan Wanita dan Jaksa Agung. Tim ini bertugas untuk menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998. Tim ini terdiri dari 8 orang unsur pemerintah, 4 orang anggota Komnas HAM, 4 orang dari perwakilan Lembaga swadaya Masyarakat serta dari organisasi massa yang berjumlah 2 orang. Walaupun dengan masa tugas yang relatif sangat pendek, TGPF telah menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya yaitu, pertama, pemerintah perlu melakukan penyelidikan lanjutan terhadap sebab-sebab pokok dan pelaku utama kerusahan 13-15 Mei 1998 termasuk melakukan penyelidikan terhadap pertemuan di Makostrad pada tanggl 14 Mei 1998, kedua, meminta

pertanggungjawaban Pangkoops Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoedin, dan ketiga meminta pemerintah untuk memberikan jaminan kemanan bagi saksi dan korban dengan membuat Undang-Undang yang dimaksud, dan keempat, memberikan rehabilitasi dan kompensasi bagi semua korban dan keluarga kerusuhan. Namun hingga kini, dari semua rekomendasi yang telah disampaikan oleh TGPF, tidak satupun rekomendasi yang dijalankan oleh pemerintah. Ketidak pedulian pemerintah mengenai tindak lanjut dari rekomendasi TGPF serta tidak berjalannya penyelesaikan secara hukum dari mulai penyelidikan, penyidikan sampai pada tahap persidangan terhadap kasus kerusuhan 13-14 Mei 1998 merupakan suatu bentuk kegagalan dari negara dalam memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Hasil penyelidikan TGPF telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada tanggal 30 April 1999 yang seharusnya segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan. Namun pada akhirnya, hasil temuan TGPF ini dianggap tidak pro-justisia. Akibatnya, hasil kerja dari TGPF ini mengandung kelemahan dalam kekuatan hukumnya. Hal ini terjadi karena TGPF dianggap bukanlah suatu tim penyelidik namun hanya merupakan tim peneliti yang anggotanya juga tidak disumpah. Hal inilah yang membuat pihak militer yang dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab merasa diatas angin dan dapat dengan mudah untuk tidak memperdulikan hasil temuan TGPF. Berkas yang sejak 4 (empat) tahun silam telah berada di tangan Kejaksaan Agung sama sekali tidak disentuh dan tidak ada kerja yang konkrit untuk penyelesaian kasus kerusuhan Mei 1998. Malahan yang terjadi adalah pelemparan tanggung jawab antara pihak pemerintah, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Melihat kenyataan yang ada, maka kita dapat menyimpulkan bahwa, pemerintahan di semua lini, khususnya Kejaksaan Agung selaku pihak yang seharusnya menuntut para pelaku, tidak mempunyai keinginan politik yang kuat untuk membuka kasus ini, apalagi untuk mengadili pihak yang seharusnya bertanggungjawab. Padahal sudah seharusnya Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum membawa dan menyelesaikan permasalahan ini apalagi bila ingin disebut negara yang sedang menuju suatu perubahan dalam bidang hukum ke arah yang lebih baik dan demokratis. Desakan beberapa keluarga korban Kerusuhan Mei 1998 dan Ornop untuk membentuk KPP HAM Mei 1998 membuat Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto membawa desakan ini ke rapat Pleno Komnas HAM untuk membentuk KPP HAM Mei 1998. Djoko Soegianto sendiri menyatakan bahwa ia menyakini bahwa dalam kerusuhan tersebut dengan sangat jelas ada pelanggaran HAM berat dan jumlah korbannya pun besar. Hal ini juga disampaikan oleh Albert Hasibuan bahwa ia setuju dengan pembentukan KPP Kerusuhan Mei 1998. Atas desakan tersebut pada pada tanggal 14 Mei 1998 Komnas HAM melakukan Rapat Pleno.

Pada rapat tersebut sudah dibahas mengenai kerusuhan Mei 1998 dan kemungkinan pembentukan KPP untuk kasus ini. Rapat Pleno dilanjutkan pada tanggal 4 Juni 2002. Hasil dari rapat ini adalah menyetujui pembentukan KPP Kerusuhan Mei 1998, namun pembentukannya diserahkan kepada pengurus Komnas HAM yang baru. Ssebelum amanat tersebut diatas dijalankan, Ketua Komnas HAM yang baru membuat beberapa kebijakan yang membingungkan banyak pihak. Karena, dibentuknya Fungsi Tim internal Komnas HAM untuk tindak lanjut penyelesaian kasus Kerusuhan Rasial Mei 1998. Dalam wawancara yang di lakukan oleh Abdul Hakim dalam Koran Tempo dan Suara Pembaruan pada tanggal 6 November 2002 menyebutkan bahwa tugas dari tim ini adalah sebagai berikut: Fungsi: 1. Mengkaji kembali seluruh hasil laporan TGPF; 2. Menemukan bukti terjadi pelanggaran HAM Berat. Penjelasan ini menimbulkan banyak pertanyaan yang mengesankan seolah-olah tim ini juga melakukan advokasi terhadap hasil temuan TGPF atau bahkan menentukan apakah terjadi pelanggaran HAM Berat pada kasus Mei 1998. Padahal kerja ini seharusnya telah menjadi kewenangan dari sebuah KPP HAM. ( UU No. 26 tahun 2000 pasal 18) Selanjutnya terdapat keterangan yang amat berbeda dari anggota Konas HAM yang lain yang menyatakan bahwa, fungsi tim ini hanyalah untuk mempelajari berkas laporan TGPF sebagai bahan pembahasan kembali pada rapat pleno Komnas HAM yang akan datang. Abdul Hakim memberikan penjelasan lebih jauh tentang kelanjutan dari tugas tim ini. Ia menyebutkan bahwa apabila tim ini menemukan ada dugaan terjadi pelanggaran HAM Berat dalam kasus Mei 1998 maka Komnas HAM akan meminta DPR mengeluarkan memorandum untuk meminta Presiden membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Pendapat ini tidak berdasarkan proses hukum yang ada karena, pertama dalam kasus pelanggaran HAM Berat hukum jelas menentukan bahwa upaya penyelidikan adalah kewenangan KPP HAM. Kedua, meminta pembentukan Pengadilan HAM sebelum dilakukan penyelidikan adalah tindakan pra duga bersalah. Ketiga, aturan hukum telah sedemikian jelas bahwa tugas dari Komnas HAM adalah melakukan tindak penyelidikan dengan KPP HAM, tugas pihak Kejaksaan adalah melakukan penyidikan dan tugas DPR adalah membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Akhirnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pada tanggal 5 November 2002, Komnas membentuk tim untuk mengkaji kembali hasil kerja TGPF. Setelah tim ini menemukan ada dugaan terjadi pelanggaran HAM berat maka Komnas HAM akan meminta DPR untuk mengeluarkan Memorandum. Sallahudin Wahid selaku koordinator tim ini menyatakan bahwa tim ini belum pro-justitia, karena tim ini merupakan langkah awal untuk melakukan verifikasi kasus Kerusuhan Mei 1998.Dengan demikian, tim ini bukanlah suatu tim seperti layaknya Komite Penyelidik

Pelanggaran (KPP) HAM seperti KPP HAM lainnya, namun baru hanya mempelajari berkas TGPF saja dan hingga kini belum dapat melakukan upaya yang lebih maju dibandingkan dengan upaya Komnas HAM sebelumnya. Hasil investigasi yang cukup penting adalah penemuan fakta di lapangan oleh TGPF adalah dalam peristiwa kerusuhan tersebut terdapat indikasi bahwa kerusuhan tersebut terjadi secara sistematis dan terencana. Hal ini dapat dilihat dengan begitu sistematisnya para perusuh datang dan pergi serta provokasi dan pembakaran yang dilakukan oleh ―mereka‖ yang dilakukan dengan proporsi kerja yang terencana dan terpimpin. Dengan demikian kerusuhan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2000 karena telah memenuhi kreteria meluas, sistematis dan berencana. Muncul perdebatan mengenai kekuatan hasil temuan TPGF dan perlu atau tidaknya KPP HAM untuk kasus Mei 1998. Melihat kerja dari KPP HAM Timor Timur dan Tanjung Priok, memang membuat banyak pihak berfikir ulang untuk melakukan advokasi melalui jalur KPP HAM. Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa secara hukum hasil temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dalam kaitannya dengan UU Pengadilan HAM, apakah hasil TGPF dapat langsung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, apakah perlu dibentuk KPP HAM Kerusuhan Mei 1998. Untuk menjawab hal tersebut maka kita harus kembali kepada persoalan hukum. Yaitu: a. Bahwa sesuai dengan dasar hukum tersebut di atas, maka pembentukan TGPF adalah hanya untuk menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998 dan bukannya untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM Berat. b. Bahwa institusi yang membentuknya bukan merupakan institusi yang diberi dan atau mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM Berat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UU Pengadilan HAM. c. Bahwa oleh karena maksud dan tujuan pembentukannya maupun institusi pembentukannya tidak atau bukan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM, maka hasilnya, yaitu hasil TGPF juga tidak dapat menjadi hasil penyelidikan pelanggaran HAM Berat, akan tetapi hanya hanya dapat menjadi dasar, acuan, bahan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM Berat yang akan dilakukan oleh KPP HAM, yang dibentuk oleh KOMNAS HAM. d. Bahwa jika kita melihat isi Laporan TGPF (Ringkasan Eksekutif) pada halaman 26 Bab VII Status Hukum no.1, jelas tampak bahwa hasil TGPF bukan merupakan penyelidikan pelanggaran Berat HAM ataupun penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti menjadi suatu proses hukum yang bermuara ke pengadilan oleh karena disebutkan : ―Keseluruhan bahan-bahan dan dokumentasi serta Laporan TGPF diserahterimakan kepada pemerintah cq. Menkeh pada saat berakhirnya TGPF‖. Sedangkan kita mengetahui Depkeh bukan merupakan institusi penegak hukum yang dapat dan berwenang menindaklanjuti suatu pelanggaran hukum, baik itu pelanggaran HAM Berat maupun suatu tindak pidana.

e. Bahwa dalam hasil TGPF tersebut tidak disebutkan secara eksplisit bahwa dalam kerusuhan 13-15 Mei tersebut merupakan pelanggaran HAM Berat, walaupun jika kita membaca substansi seluruh laporan TGPF tersebut TGPF mengakui aspek sistematis dan meluas dalam peristiwa tersebut. f. Bahwa adanya argumentasi agar KOMNAS HAM cukup meminta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan TGPF menunjukkan ketidakpahaman yang bersangkutan akan hukum positif yang berlaku, oleh karena Kejaksaan adalah instansi penyidik dan penuntut untuk pelanggaran HAM Berat. Jadi bagaimana mungkin ia dapat melakukan penyidikan dan penuntutan jika belum ada hasil penyelidikannya. g. Bahwa dalam pemberitaan media massa, Ketua KOMNAS HAM menyatakan bahwa KOMNAS HAM telah membentuk Tim Pengkajian Kerusuhan Mei, yang apabila dalam pengkajiannya tim menemukan fakta pelanggaran HAM Berat, maka KOMNAS HAM akan meminta DPR untuk mengeluarkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. (Tempo dan Media Indonesia 7 November 2002 dan Suara Pembaruan 6 Nov. 2002). Pernyataan Ketua KOMNAS HAM merupakan pernyataan yang menyesatkan, oleh karena yang berhak menyatakan suatu peristiwa hukum merupakan pelanggaran HAM Berat bukanlah Tim Pengkajian melainkan suatu Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18-20 UU Pengadilan HAM. Pernyataan tersebut juga menunjukkan ketidakpercayaan KOMNAS akan dirinya sendiri. Memang ada preseden buruk yang terjadi dalam kasus Trisakti Semanggi I dan II (TSS) dimana sebelum dibentuk KPP TSS, ternyata DPR sudah mengeluarkan Rekomendasi berupa penolakan pembentukan Pengadilan HAM Berat, yang seharusnya rekomendasi DPR tersebut baru bisa dikeluarkan setelah adanya hasil Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Berat. Akan tetapi KOMNAS HAM seharusnya juga dapat mengacu pada kasus pelanggaran HAM Berat Timtim dan Tanjung Priok, yang mana rekomendasi DPR baru diberikan setelah adanya hasil penyelidikan dari KPP Timtim dan KPP Tanjung Priok. Memang ketentuan pasal 43 UU Pengadilan HAM bias membuka dua interpretasi, yaitu penyelidikan dahulu baru rekomendasi DPR tentang pembentukan pengadilan HAM-nya atau rekomendasi DPR tentang pembentukan Pengadilan HAM-nya dulu baru kemudian dilakukan penyelidikannya. Akan interpretasi kedua tersebut tidak beralasan oleh karena bagaimana mungkin ada suatu rekomendasi pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc jika belum ada hasil penyelidikan yang menentukan suatu pelanggaran HAM Berat atau bukan karena jika itu terjadi berarti yang berlaku adalah asas Praduga Bersalah sebab sudah ditentukan dulu pengadilannya baru kemudian ditentukan pelaku dan perbuatannya, yang mana seharusnya dianut adalah praduga tidak bersalah, yaitu adanya perbuatan dan dugaan pelakunya baru kemudian pengadilan. Selain itu juga perlu disimak ucapan Ketua Komisi II DPR (yang membawahi bidang hukum dan HAM), sedr. Teras Narang yang menyatakan :―Hanya saja sebelum meminta kepada DPR, KOMNAS HAM harus melakukan penyelidikan yang komprehensif atas tragedy tersebut‖

(dalam Suara Pembaruan 6 November 2002). Menurut hasil Laporan Tim Pengkajian Laporan Akhir TGPF tentang Kerusuhan 13- 15 Mei 1998 menyebutkan bahwa terdapat indikasi telah terpenuhinya beberapa unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Kerusuhan Mei 1998, yaitu: 1. Adanya serangan yang meluas atau sistematis. Dalam kasus Kerusuhan 13-15 Mai 1998 dapat dilihat adanya beberapa persamaan, kemiripan, maupun variasi pola kerusuhan dari ebberapa kota serta waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan terjadinya kerusuhan Mei 1998. Patut diduga adanya rencana, misalnya telah disiapkannya bom molotov, terdapatnya pelaku yang memebawa rensel berisi batu atau abhan bakar, dan adanya nyala api yang berwarna biru diduga memggunakan zat kimia. Alat-alat yang dipergunakan dalam kerusushan patut diduga telah disiapkan sejak awal guna pengerusakan. 2. Ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil dapat di bagi dalam 2 kategori: o Serangan terhadap jiwa o Serangan terhadap harta benda. Hal ini dapat ilihat dari emerka yang ikut masuk ke gedung, toko, atau tempat lain dimana sedang terjadi penjarahan oleh massa (sipil), kemudian tempat itu dibakar oleh orang yang tidak dikenal, sehingga banyak penduduk sipil yang menjadi korban karena tidak dapat keluar. Korban perkosaan atau kekerasan seksual sebagian besar terdiri dari perempuan etnis Tionghoa. Sasaran pengerusakan, pembakaran, dan penjarahan seperti toko, rumah, dan kendaraan selmaa kerusushan adalah milik penduduk sipil. 3. Serangan itu sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Hal oini dapat dilihat dari kegiatan yang mengindikasikan adanya kelompok yang memeprtahankan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, seperti tidak dilakukannya pencegahan atau penanggulangan kerusuhan yang terjadi. Ketika terjadi kerusuhan, aparat keamanan membiarkan massa melkaukan pengerusakan, pembakaran, atau penjarahan seperti yang dilakukan oleh pasukan Marinir di Martraman. Di Solo, aparat keamanan melarang dilakukannya tindak pencengahan atau penanggulangan oleh polisi terhadap massa yang akan merusak bangunan seperti yang dilakukan oleh Danrem Solo. 4. Perbuatan yang berupa: • Pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan berikut: setelah massa masuk ke gedung/bangunan, kemudian bangunan tersebut dibakar oleh orang tak dikenal. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Akhir Seri 6 Verifikasi. Korban jiwa sekitar 451 orang.

• Perkosaan. Terdapat beberapa telah terjadi perkosaan terhadap perempuan terutama perempuan Tionghoa. Jumlah korban perkosaan diperkirakan 52 orang. • Penganiayaan. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam TGPF, maka dalam kerusushan 13-15 Mei 1998 telah terjadi tindak pengerusakan dan atau pembakaran terhadap bangunan serta adanya penjarahan. Perusakan, pembakaran dan penjarahan merupakan tindakan yang paling diminan dalam kerusushan 13-15 Mei 1998. • Penghilangan paksa. Telah terjadi penghilangan secara paksa sebanyak 4 orang yang dilaporkan oleh YLBHI/Kontras yaitu: 1. Yadin Muhidin (23 tahun). 2. Abdul Bnasir (33 tahun). 3. Hendra Hambali (19 tahun). 4. Ucok Siahaan (22 tahun). Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa untuk penuntasan kasus Kerusuhan Mei 1998 harus dibentuk KPP Kerusuhan Mei 1998 yang akan melakukan penyelidikan pelanggaran HAM Berat dalam kerusuhan Mei 1998 untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyidikan dan pemberian rekomendasi DPR tentang pembentukan Pengadilan HAM Berat Ad hoc kasus Kerusuhan Mei 1998 hingga keluarnya KEPPRES pembentukan Pengadilan HAM Berat Ad hoc kasus Kerusuhan Mei Jadi sebenarnya, melihat kerja Komnas HAM yang telah lama tersebut dapat diambil kesimpulkan belum ada kemajuan apapun dalam usaha penyelesaian kasus ini. Karena tetap saja, apapun tim yang dibentuk, tim ini belum pro-justisia yang nantinya akan bernasib sama dengan hasil TGPF. Hal yang perlu dilakukan segera adalah mendesak tim ini menjadi tim yang projustisia yang hasilnya akan dapat dijadikan dasar dalam penyidikan dalam Peradilan HAM Ad Hoc.

IV. Kebijakan Impunitas Adalah Awal Dari Kegagalan Pemerintahan Sipil Dalam Memberikan Keadilan Bag Korban Pelanggaran HAM. Praktek impunitas kerap dilakukan apabila ada dugaan kuat pelakunya adalah orang yang berasal dari militer, birokrat ataupun ada kepentingan penguasa untuk mempetieskan peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa dimana ada dugaan kuat bahwa pihak militer harus dimintakan pertanggungjawabnya. Kebijakan serta pernyataan kaum elit politik yang dilakukan oleh pemerintah bertolak belakang dengan agenda reformasi yang seharusnya dijalankan. Dengan tidak adanya tindak lanjut pada kerusuhan Mei 1998 yang seharusnya membawa para pelanggar HAM diadili dimuka hukum maka apa yang dialukan oleh pemerintah serta para pelaku elit politik saat ini merupakan

langkah mundur dalam menjalankan janji reformasi yang salah satu butirnya adalah penegakkan supremasi hukum. Tindakan pemerintah dan para elit politik dalam melakukan upaya impunitas bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan merupakan bagian dari upaya negara yang sangat sistematik melakukan pelanggaran HAM Peran Jaksa Agung dalam penghapusan impunitas juga masih di awangawang dan malahan menjadi lembaga pelanggeng impunitas bila melihat kinerja Kejaksaan Agung hingga kini. Jaksa Agung salah satu pihak yang seharusnya berperan aktif dalam penegakkan keadilan justru berperan sebaliknya. Kerja Kejaksaan Agung dinilai sangat lambat karena dari sekian banyak berkas kasus pelanggaran HAM yang ada tidak pernah selesai dan keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan mununjukkan keadilan masyarakat. Saling lempar tanggungjawab dan keengganan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM telah menjadi trend dalam perjalan hukum kita. Peristiwa pengembalian berkas penyelidikan dari Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM dalam kasus TSS, dan juga penolakan salah satu rekomendasi KPP TSS mengenai penindaklanjutan hasil investigasi TGPF yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa Agung merupakan salah contoh dari sekian contoh lain yang telah mereka lakukan dalam upaya impunitas. Langkah yang diambil oleh pemerintah Megawati dalam menyikapi kerusuhan Mei 1998 ini jelas bukan merupakan sebuah langkah yang cukup maju, malahan merupakan sebuah langkah mundur yang jauh ke belakang. Pada pemerintahan Megawati yang selalu dianggap sebagai pemerintahan wong cilik telah mengambil kebijakan yang sangat bertentangan dengan keadilan korban. Presiden Megawati tidak menunjukkan keinginan baik dan keinginan politik yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintahan kali tidak berbeda dengan pemerintah rezim Orde Baru yang selalu melindungi para pelaku kejahatan kemanusiaan. Ada beberapa kebijakan Megawati yang dapat dilihat sebagai kontra reformasi baik kebijakan tersebut dialkuan secara langsung atau tidak langsung, yaitu: 1. Pengangkatan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (Pangdan Jaya). Pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) yang menggantikan Marsekal Muda Graito Usodo menggundang petentangan yang sangat tajam. Banyak pihak terutama aktivis dan masyarakat korban menentang kebijakan Megawati yang menaikan pangkat Sjafrie Sjamsoeddin. Penentangan ini dilakukan karena Sjafrie selaku mantan Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya adalah salah satu orang yang diguga kuat terlibat dalam Kerusuhan Mei 1998. Sjafrie adalah orang yang seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya akibat kerusuhan tersebut dan bukannya diberi posisi yang penting dan strategis. Kenaikan Sjafrie merupakan indikasi menguatnya militer dalam pemerintahan Megawati.

Militer pun makin unjuk gigi dengan kekuatan dan dukungan pemerintah terhadap para perwira tinggi militer. Hal ini juga mengindikasikan makin kuatnya kedudukan TNI dalam kancah perpolitikan di negara ini. 2. Pengangkatan Mayjen TNI Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta). Selain Safrie, dukungan mayoritas anggota DPR serta dukungan penuh dari Megawati untuk kenaikan kedua kalinya Mayjen. TNI Sutiyoso menjadi Gubernur Jakarta mengindikasikan tetap kuatnya pelaku-pelaku yang bermain dalam ORBA untuk duduk dalam pemerintahan. Sutiyoso menjabat sebagai seorang Gubernur DKI pada waktu Kerusuhan Mei 1998 terjadi. Tugas dari seorang Gubernur salah satunya adalah bertanggung jawab dengan keamanan kota yang dipimpinnya. Namun pada waktu kerusuhan terjadi, Sutiyoso tidak mengambil langkah serta upaya kemanan yang seharusnya ia lakukan selayaknya pejabat yang memegang kekuasaan untuk menjalankan upaya-upaya pengamanan Ia juga tidak melakukan koordinasi kemanan Jakarta dengan pihak kemanan dalam hal ini pihak Kepolisian. Pengangkatan kembali Sutiyoso menandakan bahwa pemerintah baik dari DPR dan Megawati makin lengket dengan militer dan para pelanggar HAM dan menerapkan praktek impunitas dalam semua pelanggaran HAM yang terjadi. 3. Violence by Ommission: Akibat dari ketidakpedulian Megawati terhadap Kasus Kerusuhan Mei 1998. Ketika maraknya berbagai mass media menyuarakan mengenai pentingnya pengungkapan kasus dan membawa kasus kerusuhan Mei 1998 kepada suatu pengungkapan dan keadilan bagi korban, Presiden Megawati justru diam. Memang kediaman ini bukan hanya terjadi pada kasus kerusuhan Mei 1998, namun juga dalam banyak kasus pelanggaran HAM. Hal ini menandakan begitu lemahnya upaya pemerintahan Megawati untuk membawa negara ini ke arah demokratisasi dan keadilan bagi korban. Sehingga menumpukan harapan bagi penyelesaian kasus kerusuhan ini kepada pemerintahan Megawati sangatlah tidak mungkin. Upaya pemerintah yang menutupi kasus Kerusuhan Mei 1998 merupakan anti tesis dari keadilan. Negara ini juga telah melakukan pelanggaran (state violence) karena negara gagal melindungi warga negaranya dan terjadi pembiaran terhadap pembunuhan, pemerkosaan dan penjarahan yang dilakukan terhadap warga negaranya dan di negaranya sendiri. Kebijakan pemerintahan Megawati menandakan bagaimana konsensi yang dibangun oleh pemerintahan Megawati dengan TNI dan lebih buruk lagi adalah konsensi pemerintah dengan para pelanggar HAM Berat. Langkah yang diambil pemerintah merupakan langkah kontra reformasi dan penghambat bagi penghapusan impunitas bagi pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan seorang pejabat yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM masih di

beri kursi untuk berkuasa dan malahan diberi jabatan penting dalam TNI dan pemerintahan dan bukannya dibawa ke pengadilan untuk diadili. Pemerintahan Megawati seolah-olah telah melupakan tragedi kemanusiaan pada kerusuhan Mei 1998 yang merupakan bentuk dari teror yang sangat kuat terhadap seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya kelompok minoritas. Hal ini juga menunjukkan secara terang akan ketidakseriusan pemerintah dalam menuntasan kasus pelanggaran HAM. Padahal upaya mengingat bagi tragedi kemusiaan merupakan langkah yang pertama yang seharusnya dilakukan untuk menghapuskan impunitas. Kita dapat melihat kemunduran dan bahkan tindakan ―amnesia‖ yang dilakukan oleh Megawati jika dibanmdingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Sebut saja pemerintahan Gus Dur. Pada tahun 2000, Khofifah selaku Menteri Peranan Wanita meminta Kejaksaan Agung serta POLRI untuk kembali mengusut tuntas Kerusuhan TGPF. Dia menyatakan untuk segera menindak lanjuti hasil temuan dri TGPF. Namun seiring dengan pergantian pemerintahan Megawati, dorongan dari pemerintah ini kembali terhenti. Hingga kini belum ada satupun Menteri dan bahkan Presiden yang kembali mndorong upaya penyelesaian kasus ini. Kini sangat terlihat dengan jelas perbedaan yang sangat mencolok antara pemerintahan yang di pimpin oleh Presiden Megawati dengan Mantan Presiden Gusdur. Melihat kinerja pemerintah dalam keacuhannya terhadap kerusuhan Mei 1998 maka muncul desakan yang sangat kuat dari keluarga korban dan beberapa Organisasi Non Pemerintah (Ornop) agar pemerintah segera meninjaklanjuti hasil TGPF, tidak hanya dari persfektif hukum belaka yang saat ini tidak ada yang memihak kepada korban namun juga dilihat dari persfektif korban sesuai dengan Paris Principle.

V. Upaya Kampanye dan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Kerusuhan Mei 1998 Seperti yang telah disampaikan diatas, upaya hukum nasional dalam penyelesaian kasus Kerusuhan Mei 1998 tersendat-sendat. Salah satu upaya hukum yang telah dijalani oleh beberapa Ornop salah satunya adalah Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) adalah melakukan gugatan legal standing kepada pemerintah atas kerusuhan Me 1998. Gugatan ini telah disamapiakan sejak tahun 1999 dengan nomor 3048.K/Pdt/2001 dan telah masuk kedalam tahap kasasi (dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi gugatan ini dikalahkan). Kini berkasnya masih terrsimpan rapih di tingkatan kasasi di Mahkamah Agung RI. SNB telah meminta penyelesaian terhadap kasus ini secara prioritas kepada Mahkamah Agung namun ditolak. Melihat hal ini, Mahkamah Agung juga tampak lambat mengambil keputusan mengenai penyelesaian kasus Kerusuhan Mei 1998. Melihat kerja hukum nasional yang morat-marit maka upaya internasional akan diambil sebagai langkah akhir, yaitu jika semua mekanisme pengadilan dalam negeri tidak mampu memberikan

keadilan bagi korban. Banyak pihak yang menyampaikan pro dan kontra terhadap upaya internasional ini. Marzuki Darusman menyatakan bahwa belum ada urgensi membawa kasus kerusuhan Mei 1998 ini ke pengadilan internasional kecuali proses hukum di dalam negeri mengalami kemacetan. Namun banyak pihak yang tetap sepakat bahwa mekanisme pengadilan internasional pantas dilakukan karena para pelaku yang terlibat merupakan pelaku bagi kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) dan juga memenuhi unsur pelanggaran HAM berat karena ada rekayasa. Apapun upaya yang dijalankan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, solidaritas dan kesatuan langkah menjadi salah satu prasyarat bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Kerusuhan Mei 1998 Berbagai pertemuan Internasional telah menyinggung masalah kerusuhan Mei 1998. Perkembangan isu ini dapat kita lihat dari Konferensi Internasional Menentang Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Intoleransi (World Conference Against Racism-WCAR) yang telah dilakukan secara berangkai pada tahun 2001 di Tehran dan Afrika Selatan. Dalam Konferensi ini, pemerintah Indoensia memberikan laporannya tentang kasus rasial tersebut. Pada bulan Februari 2001, Hasan Wirayudha yang pada waktu itu masih menjadi Sekjen Departemen Luar Negeri (sebelum beliau diangkat menjadi Mentri Luar Negeri) memberikan laporan upaya penghapusan rasisme. Pada saat itu ia menyatakan bahwa kerusuhan Mei 1998 menyediakan pelajaran yang berharga bagi bangsa ini dalam permasalahan harmonisasi dan toleransi diantara berbagai macam kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Hal senada tanpa ada tambahan yang berati juga diungkapkan oleh Menteri Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 2 Sepetember 2001 dihadapan negara-negara peserta WCAR. Kedua pejabat tersebut hanya memberikan jalan keluar berupa perubahan kebijakan dalam bidang perundang-undangan yang diskriminatif, Namun, yang hingga kini, janji tersebut juga tidak kunjung dipenuhi. Dalam laporan negara peserta WCAR tersebut, pemerintah Indonesia tidak menyinggung mengenai penuntasan keadilan bagi korban dan keluarganya serta kegagalan pertanggungjawaban negara dalam kerusuhan ini. Melihat cara pelaporan dari kedua pejabat negara ini terhadap persoalan Mei 1998, maka kita dapat menyimpulkan bahwa persoalan Mei 1998 hanya merupakan pelajaran yang berharga bagi bangsa ini, namun yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan secara tuntas dan mekanisme yang efektif untuk mencegah agar sejarah ini tidak berulang. Jikalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh negara ini, maka jawabannya sudah sangat jelas. Bahwa tidak ada penyelesaian yang konkrit! Apa yang telah dilakukan oleh pejabat publik Indonesia dalam agenda Internasional selalu melakukan kebohongan kepada publik. Upayaupaya yang mereka telah sebutkan untuk menyelesaikan kasus hanyalah ada diatas kertas, namun bukan dalam kebijakan yang jelas.

Dibutuhkan penggalam kampanye internasional yang sangat kuat untuk mengakhiri impunitas dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Upaya internasional ini dilakukan baik melalui lembaga internasional seperti PBB ataupun lembaga – lembaga perjuangan HAM lainnya. Uapaya kampanye ini diharapkan akan memunculkan desakan yang snagat kuat kepada pemerintah Indonesia untuk serius dalam menyelesaikan kasus Mei 1998. Hal ini juga berguna untuk menjadi counter issues bagi kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah di luar negeri.

VII. Rekomendasi 1. Membangun kekuatan korban sebagai salah satu upaya perjuagan dalam penghapusan impunitas. Hambatan-hambatan yang terjadi selama ini membuat kita harus merefleksi diri mengenai kegagalan perjuangan penegakan HAM. Hal yang harus kita lihat pertama kali adalah dari dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah cukup baik untuk mengorganisir diri? Pemberdayaan kepada korban adalah salah satu solusinya. Pengorganisiran pada masyarakat korban salah satu tujuannya adalah terbangunnya solidaritas bersama untuk dapat saling menguatkan dan mengingatkan. Dan tujuannya selanjutnya adalah memperoleh kembali hak-hak mereka sebagai warga negara, hak keadilan dan hukum harus diambil kembali dari tangan negara yang tiran. Dengan kelompok korban yang paham mengenai hak-hak mereka serta tahu betul apa yang sedang mereka hadapi memebuat kerja-kerja kemanusiaan akan lebih mudah. Dalam kasus Kerusuhan Mei 1998 dimana masayarakat Tionghoa menjadi salah satu kelompok yang menajdi korban juga harus bersatu dan berjuang bersama dengan kelompok lain sesama korban.. Harapan besar ada ditangan keluarga korban untuk dapat mengorganisir diri. Lewat pemantauan yang kuat terhadap jalannya kasus ini yang kini telah di upayakan oleh Komnas HAM, maka pemantauan akan menjadi jalan yang sangat efektif untuk selalu mengingatkan para pejabat negara, bahwa mereka berhutang terhadap keadilan korban. Terbentuknya Panitia Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu agenda yang cukup penting untuk didorong. Koalisi yang terdiri dari berbagai elemn masyarakat membuat isu kerusuhan Mei 1998 bukan hanya sekedar Tionghoa ataupun korban dari korban yang terbakar, namun menjadi lingkaran yang akan merangkum banyak pihak. 2. Pembentukan KPP HAM Kerusuhan Mei 1998. Salah satu solusi dalam penyelesaian kasus Kerusuhan Mei 1998 adalah dengan segera dibentuknya KPP HAM Kerusuhan Mei 1998. KPP HAM ini akan mengawali dilanjutkannya penyidikan oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai Penuntut Umum yang kemudian dalam tahapan

selanjutnya dapat segera diproses dalam Pengadilan HAM Ad hoc Kerusuhan Mei 1998. Melalui KPP HAM ini maka target awalnnya adalah adanya pengungkapan fakta dalam kerusuhan tersebut yang pada akhirnya membawa para pelaku ke pengadilan. Melalui pengadilan yang fair maka impunitas yang selama ini dilakukan akan dapat dikurangi. Memang solusi ini bukanlah solusi tunggal. Artinya, diperlukan pembenahan dibidang-bidang lain untuk menunjang peradilan yang fair dan sesuai dengan keadilan para korban. Tanpa pembenahan di bidang lain, seperti pemberdayaan korban, perubahan UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM, ataupun kampanye yang serius untuk mendorong menghapusan impunitas maka seluruh proses keadilan tidak akan tercapai. 3. Meningkatkan sense of human rights dalam diri aparat penagak hukum khususnya Kejaksaan Agung dan Kehakiman dan upaya penghapusan praktek-praktek Impunitas. Seringkali Kejaksaan Agung sebagai salah satu institusi yang mengupayakan penegakan HAM justru tidak mempunyai sense of human rights. Hal ini juga terjadi pada hakim-hakim yang bertugas dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mereka tidak bisa berdiri secara idenpenden karena seragam negara yang dipakaianya memberatkan fungsi sebagai salah satu bagian dari perjuangan keadilan bagi pelanggaran HAM. Seperti kasus Pengadilan HAM Timor Timur. Yang cukup menonjol dalam roses peradilan tersebut adalah mengenai pemikiran dan pandangan terhadap nasionalisme semu dan sempit yang dimiliki oleh para jaksa dan hakim. Seolah-olah, segala kasus yang berujung pada gugatan warga negara terhadap engara adalah kontra dari sikap nasionalisme. Padahal, nasionalisme tanpa pemenuhan hak-hak warga negara adalah omomg kosong. Pemahaman HAM inilah yang juga seharusnya digalakkan ditubuh institusi negara khususnya di pihak kejaksaan dan kehakiman. Segala keputusan dan tindakan yang melibatkan pejabatan hukum harus tetap di kritisi agar tetap berada di jalur yang benar. Apa yang terjadi dengan kepurtusan-keputusan hakim dalam kasus – kasus pelanggaran HAM memunculkan kecaman karena mereka melanggar ide tentang keadilan bagi korban. Para aparat negara yang telah melakukan praktek impunitas sudah sepantasnya mengundurkan diri ataupun di copot dari jabatannya. 4. Mencabut hak DPR dalam penentuan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam kasus Pelanggaran HAM Berat. Dalam pasal 43 ayat 2 UU No 26/2000 disebutkan bahwa: ―Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden‖. Fungsi DPR dalam yang juga menjadi penentu dalam mekanisme pembentukan Pengadilan

HAM ad hoc inilah yang menjadi permasalahn yang sangat crucial. Kita tidak dapat memehami, bahwa sebuah lembaga yang sangat politis dapat bersikap netral dan mempunyai pandangan yang baik terhadap epengakan HAM. Kita tahu bagaimana track record dari kerja-kerja DPR yang sangat buruk yang malah melanggengkan impunity. Seperti kasus KPP HAM Trisakti dan Semanggi I dan II yang mengalami hambatan karena pihak DPR telah memutuskan tampa ada penyidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan agung bahwa kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Fungsi DPR yang sangat sarat dengan kepentingan politik membuat banyak kasus pelanggaran HAM hilang nuansa kemanusiaannya tapi hanya menjadi komoditas kepentingan politik. Dengan demikian maka dibutuhkan revisi terhadap fungsi DPR dalam UU No. 26/2000 mengenai Pengadilan HAM. 5. Mempertegas kedudukan Komnas HAM dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, peran Komnas HAM sebagai lembaga kemanusiaan yang seharusnya berpihak pada korban harus mempunyai posisi yang jelas. Kedekatan Komnas HAM dengan kepentingan negara dan militer membuat Komnas HAM tidak dapat bekerja dengan sesuai dengan keadilan korban. Sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian kasus ini adalah keseriusan Komnas HAM untuk membentuk suatu Tim yang bekerja secara pro-justisia. Selama tim ini belum dibentuk maka tidak ada perkembangan yang berarti dalam Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus ini. Untuk mendukung upaya pembentukan tim yang pro-justisia maka diperlukan pemantauan terhadap kerja-kerja Komnas HAM. Pemantauan ini dilakukan agar Komnas HAM tetap pada jalur yang benar. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Komnas HAM akan berimbas bagi keadilan korban. 6. Pembuatan Undang-Undang Pengapusan Diskriminasi Rasial. Negara Indonesia harus menunjukkan keinginan politik yang kuat dalam menuntaskan segala macam pelanggaran HAM di negeri ini. Dalam permasalahan kerusuhan rasial, pemerintah harus segera membuat peraturan yang mendukung keinginan politik tersebut. Paling tidak peraturan ini akan beri implikasi bagi pelaku pelanggaran rasial yang dilakukannya. Hingga kini belum adanya sebuah peraturan yang mengatur mengenai upaya-upaya penghapusan diskriminasi yang berdasarkan ras dan atau etnis menjadi hambatan tersendiri dalam upaya penuntasan kasus-kasus rasial. 7. Meratifikasi secara penuh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial oleh pemerintah Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi Pengahapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang setengahsetengah juga menjadi salah satu potret terhadap kurangnya niat politik negara dalam menghapusakan diskriminasi rasial. Hingga kini, pemerintah Indonesia tidak meratifikasi secara

penuh konvensi ini. Pemerintah tidak meratifikasi pasal mengenai kewenangan Mahkamah Internasional apabila pemerintah Indoensia tidak menajalankan kebijakan penghapusan diskriminasi rasial. Untuk itu, diperlukan dorongan yang snagat kuat untuk segera mendesak pemerintah Indoensia dalam meratifikasi secara penuh konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.

http://snb-ihs.org/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/46370265_memorial_research.jpg