Kerangka Konseptual Audit Sektor Publik (kelompok 3) 6w6o2i

Kerangka Konseptual Audit Sektor Publik Untuk Memenuhi Tugas Audit Sektor publik Dengan Dosen Pengampu Triana Yuniati, SE.,MM.,Ak.,C.A

Disusun oleh Kelompok 3:

Garnis Andari

201510315113

Jennifer Sylvia

201510315085

Ni Made Yanita Ruslim

201510315028

Indah Pratiwi

201510315009

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA BEKASI 2018

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “Kerangka Konseprual Audit Sektor Publik”. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Triana Yuniati, SE.,MM.,Ak.,C.A. Penulis berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Kami menyadari tugas ini masih jauh dari sempurna oleh sebab itu penulis meminta maaf apabila ada kesalahan di dalam penulisan tugas ini. Penulis juga meminta kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat membuat tugas yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Bekasi, 13 maret 2018

Penulis

2

DAFTAR ISI JUDUL ……………….………………………...……………………….…....…. 1 KATA PENGANTAR ………..…………..…………………...………....…….. 2 DAFTAR ISI …………………………………………………………........…... 3 BAB I PENDAHULUAN …………………………….…………….…............. 4 1.1 Latar Belakang ….. ……….……..………….…….…………………............ 4 1.2 Rumusan Masalah ………....…………………..………..……...................... 5 1.3 Tujuan Penelitian ……………………………….……………………........... 5 1.4 Manfaat Penelitian ……..…………...………….……………..……….......... 5 BAB II PEMBAHASAN…………………………...…………………..…......... 6 2.1 Kebijakan Dan Prosedur Pengendalian Kualias Audit ……………..............

6

2.2 Keberadaan dan Peran Komite Audit ………………...………….….........… 9 2.3 Pengujian Audit Sektor Publik ...................………..……….…...…........... 12 2.3.1 Term of reference ................................................................................

12

2.3.2 Investigasi .......................................................................................... 14 2.3.3 Pelaporan ........................................................................................... 16 2.4 Akun dan Asersi Pengujian Audit Sektor Publik ………………….….......... 18 2.4.1 Akun Pendapatan ................................................................................ 18 2.4.2 Akun Belanja ..................................................................................... 19 2.4.3 Akun Aktiva Tetap ............................................................................ 12 2.4.4 Akun Jasa Personalia ......................................................................... 23 2.4.5 Akun Pembiayaan (Investasi) ............................................................. 24 2.4.6 Akun Saldo Kas ................................................................................ 24 2.5 Siklus Audit Sektor Publik ………..…………………………..….…........... 25 2.5.1 Survei Awal Karakter Industri/Bidang/Organisasi Yang Akan Diaudit .... 25 2.5.2 Pembuatan Program dan penerbitan Surat Tugas Audit Sektor Publik ...... 25 2.5.3 Pelaksanaan Audit Sektor Publik .......................................................... 25 2.5.4 Pembuatan Daftar Temuan .................................................................. 26 2.5.5 Komunikasi Temuan dan Penyusunan Draf Laporan Hasil Pemeriksaan .. 26 2.5.6 Penerbitan dan Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan ......... 26

3

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ……………...….......………........... 27 3.1 Kesimpulan ………….……...……....…...……...…....……………….….... 27 3.2 Saran .................................................................................................... 27 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 28

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keuangan

Negara

merupakan

salah

satu

unsur

pokok

dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mencapai tujuan bernegara, Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). BPK melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Penyusunan standar pemeriksaan memerlukan acuan dan dasar berupa Kerangka Konseptual Pemeriksaan. Pengembangan kerangka konseptual ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penyusunan standar pemeriksaan internasional yang relevan. Konseptual bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi BPK, Pemeriksa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, serta akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, penyusun standar pemeriksaan; dan pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan pihak-pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan/atau pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

5

Kerangka Konseptual bukan merupakan standar dan/atau prosedur pemeriksaan. Kerangka Konseptual menjadi acuan bagi pengembangan standar pemeriksaan. Dalam hal terdapat permasalahan yang belum diatur dalam standar pemeriksaan, maka Pemeriksaan mengacu kepada Kerangka Konseptual.

1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas audit? 2. Bagaimana keberadaan dan peran komite audit? 3. Bagimana pengujian audit sektor publik? 4. Bagimana akun dan asersi pengujian audit sektor publik? 5. Baimana siklus audit sektor publik?

1.3 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas audit 2. Untuk mengetahui dan memahami keberadaan dan peran komite audit 3. Untuk mengatahui dan memahami pengujian audit sektor publik 4. Untuk mengetahui dan memahami akun dan asersi pengujian audit sektor publik 5. Untuk mengetahui dan memahami siklus audit sekor publik

1.4 Manfat Penelitian Manfaat dari dibuatnya makalah ini adalah supaya pembaca dapat mengetahui bagaimana Kerangka Konseprual Audit Sektor Publik di Indonesia.

6

BAB II PEMBAHASAN 2.1

KEBIJAKAN

DAN

PROSEDUR

PENGENDALIAN

KUALIAS AUDIT Terkait pembahasan bab ini bahwa pengendalian kualitas di sini yang di maksud adalah kualitas audit sektor publik. Dalam pelaksanaan audit terdapat standar yang dibuat sebagai pengendali berjalannya proses audit. Berdasarkan General Standards Government Auditing and Standards with Ethical Significance (INTOSAI), bahwa karena tugas dan tanggung jawab lembaga audit tertinggi adalah penting untuk konsep akuntabilitas publik, lembaga audit harus berlaku untuk memenuhi metodologi audit dan praktik dengan kualitas terbaik. Tugas merumuskan prosedur untuk mengamankan pelaksanaan yang efektif dari tanggung jawab untuk laporan audit, tidak terganggu oleh kurangnya kepatuhan terhadap standar oleh personil atau ahli dari luar, prosedur perencanaan, metodologi dan pengawasan. Kinerja dan penerapan keterampilan teknis harus berkualitas sesuai dengan kompleksitas aduit tertentu. Auditor harus waspada untuk situasi,kelemahan pengendalian, kekurangan dlam pencatat, kesalahan dan transaksi yang tidak biasa atau hasil yang bisa menjadi indikasi penipuan, pengeluaran yang tidak benar atau melanggar hukum, operasi tidak sah, pemborosan, inefisiensi atau kurangnya kejujuran. Apabila lembaga audit dalam melaksanakan fungsinya perlu nasihat dari spesialis eksternal, standar untuk penerapan tesebut memiliki dasar pada pemeliharaan kualitas kinerja. Sebagai contoh di Indonesia, standar pengendalian mutu atau kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan panduan bagi Kantor Akuntan Publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oelh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang di terbitkan oleh Dewan Standar

7

Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publikyang diterbitkan oleh IAPI. Unsure-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audi, atestasi dan konsultansi meliputi: 

Independensi. Meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi.



Penugasan personel. Meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud.



Konsultasi. Meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengatahuan, kompetensi, pertimbagan (judgement), dan wewenang memadai.



Supervisi. Meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP.



Pemekerjaan (hiring). Meyakinkan bahwa semua orang yang di pekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten.



Pengembangan profesioanl. Meyakinkan bahwa setiap personal memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP.



Promosi (advancement). Meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratakan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.



Penerimaan dan keberlanjutan klien. Menentukan apakah perikatan dari klien

akan

di

terima

atau

dilanjutkan

untuk

meminimumkan

kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya

8

tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinisip pertimbangan kehatihatian (prudence). 

Inspeksi. Meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsureunsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif.

2.2 KEBERADAAN DAN PERAN KOMITE AUDIT Komite Audit harus mendukung tujuan organisasi. Bagian akuntansi di dalam organisasi dengan mengkaji kelengkapan bukti dalam rangka memenuhi kebutuhan keandalan dan integritas dari bukti-bukti yang ada. Berikut adalah prinsip penerapan komite audit yang baik (Sumber: National Audit Office Online). 1.

Peran Komite Audit. Komite Audit harus mendukung Dewan dan Pemimpin Bagian Akuntansi dengan meninjau kelengkapan jaminan dalam memenuhi kebutuhan Dewan dan Pegawai Bagian Akuntansi, serta mengkaji keandalan dan integritas jaminan.

2.

Keanggotaan, independensi, objektivitas dan pemahaman. Komite Audit harus independen dan objektif, di samping setiap anggota harus memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dan prioritas organisasi dan peran mereka sebagian anggota Komite Audit.

3.

Ketrampilan. Komite Audit seharusnya memiliki campuran keterampilan yang tepat untuk memungkinkan untuk melaksanakan fungsi secara keseluruhan.

4.

Lingkup Kerja. Lingkup kerja Komite Audit harus didefinisikan dalam ketentuan atas Referensi, dan mencakup semua kebutuhan jaminan dari Dewan dan

9

Pimpinan Bagian Akuntansi. Dalam hal ini, Komite Audit harus memiliki keterlibatan tertentu dengan perkerjaan Audit Internal, pekerjaan Auditor Eksternal, dan isu-isu Pelaporan Keungan. 5.

Komunikasi. Komite Audit harus dipastikan memiliki komunikasi yang efektif dengan Dewan. Kepala Audit internal, Auditor Eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara lebih terinci, peran Komite Audit dapat disebutkan sebagai berikut

(Sumber: National Audit Office Online). 1)

Mendukung Dewan Audit a. Dewan Audit memiliki banyak masalah, salah satu tantangan meraka dan

anggota

mereka

adalah

mengetahui

apakah

mereka

memperhatikan isu-isu yang tepat. Jaminan adalah kunci untuk mengatasi hal tersebut. Jaminan adalah pendapat yang dievaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari review, tata kelola organisasi, manajemen risiko dan kerangka pengendalian internal. b. Jaminan pada aspek manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal berfungsi secara efektif dan sama pentingnya dengan aspek yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki pelaksanaan audit. Jaminan membantu Dewan untuk menilai fokus dari isu-isu yang penting-penting dalam kaitannya untuk mencapai tujuan organisasi dan apakah pengguaan terbaik adalah dari sumber daya. Komite Audit dapat membantu Dewan untuk merumuskan kebutuhan jaminan, dan kemudian menyarankan pada seberapa baik jaminan yang diterima benar-benar memenuhi kebutuhan jaminan. c. Perumusan kebutuhan jaminan adalah kunci untuk menentukan sumber daya yang perlu didedikasikan untuk pengiriman jaminan,

10

dalam organisasi. Elemen-elemen kunci dari kebutuhan jaminan meliputi.  Sejauh mana Dewan ingin menempatkan jaminan manajemen periodik (misalnya laporan pelayanan untuk mendukung akuntabilitas dan peloporan akhir tahun ).  Sejauh mana Dewan ingin menempatkan jaminan manajemen yang sedang berlangsung, misalnya inspeksi atau

kepatuhan

tim

yang

memberikan

review

berkelanjutan bidang tertentu dan disebut dengan pengendalian, dan  Tingkat kepercayaan yang diperlukan dalam jaminan, termasuk sejauh mana berbagai penyedia jaminan dapat diandalkan oleh internal audit dalam pengendalian dan tata kelola

sesuai dengan Standar Audit Internal

Pemerintah. d. Pemberian jaminan kepala Dewan harus ditinjau oleh Komite Audit. Hal ini menambah nilai dan kegunaan jaminan dapat keyakinan meningkatkan kehandalan mereka. Komite Audit juga harus proaktif dalam jaminan pekerjaan jika mengidentifikasi risiko pemerintahan, signifikasi dan masalah pengendalian yang tidak menjadi sasaran review yang cukup, dan dalam mencari jaminan bahwa kelemahan yang diidentifikasi melalui ulusan yang telah dilakukan agar benarbenar diperbaiki. e. Peran yang tepat dari Komite Audit akan tergantung pada keadaan tertentu organisasi. Tujuan menyeluruhan dari Komite Audit adalah memberi masukan kepada Dewan agar senantiasa membuat keputusan yang relevan.

11

2) Kerangka acuan a. Komite Audit harus diberikan Term of Reference resmi oleh Dewan. Ini harus ditinjau secara teratur dan pada gilirannya harus mewajibkan Komite Audit secara teratur meninjau keefektifan sendiri. b. Komite Audit harus memiliki wewenang yang tepat untuk meminta setiap anggota organisasi baik untuk: menghadiri pertemuan Komite Audit, atau memberikan informasi untuk membantu Komite Audit dalam memenuhi perannya menasihati Dewan. c. Komite Audit akan memerlukan akses ke pendanaan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi perannya. Dana tersebut harus cukup untuk: memadai memenuhi remunerasi dan biaya kerja anggotanya: memadai memenuhi kebutuhan pelatihan yang relevan dari para anggotanya: menyediakan saran spesialis (eksternal) atau pendapat ketika diperlukan, dan (jika disetujui sesuai dalam organisasi memberikan review eksternal terhadap efektif Komite Audit).

2.3 PENGUJIAN AUDIT SEKTOR PUBLIK Teori dan konsep terkait pengujian audit sektor publik dibagi menjadi dua kategori, yakni konsep teori dan konsep proses. Dalam bab ini, kategori teori konsep lebih jauh akan dibahas sebagai kerangka konseptual audit sektor publik. Konsep dibagi menjadi tiga fase, yakni term of reference, investigasi dan peloparan.

2.3.1 Term of Reference Face acuan (reference) terdiri dari tujuh konsep, yaitu:

12

1. Nilai Sosial Konsep pertama mencerminkan akar audit bukti dalam nilai sosial yang menganggap penting konsistensi dan integritas dalam persiapan dan penyajian laporan keuangan.

2. Keterkaitan

Dengan

Perencanaan,

Anggaran,

Dan

Pengendalian manajemen Konsep kedua mencerminkan hubungan antara audit internal dan eksternal, dengan komponen lain siklus manajemen: perencanaan, penganggaran dan pengendalian manajemen.

3. Akuntabilitas Konsep ketiga menetapkan istilah akuntabilitas acuan secara eksplisit uuntuk hubungan klien atau audite, di mana meminta seluruh aktivitas keuangan untuk dibukukan, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan menggukan kriteria yang telah ditetapkan yakni Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4. Kriteria Kriteria pelaporan keuangan dicirikan sebagai empat konsep dalam aturan term of reference.

5. Lingkup Investigasi Akuntabilitas term of reference dan terkait kriteria yang dapat dikelompokan sebagai lingkup audit, dan hal ini didentifikasikan sebagai konsep kelima dalam konsep ini.

6. Tujuan Aturan tujuan audit mengikuti secara langsung dari lingkup dan termasuk tujuan wajib untuk menyatakan opini laporan keuangan, dan tujuan

discretionary

dalam

menyediakan

pengendalian internal/manajemen setelahnya.

13

rekomendasi

melalui

7. Batasan-Batasan Konsep ketujuh adalah aturan batasan-batasan dari sebagai macam subjek audit. Batasan yang dapat didentifikasi temasuk batasan dalam Undang-Undang dan kontrak, yang ditetapkan lingkungan pragmatis di mana audit bukti dilakukan ketetapkan waktu (timeliness), afektivitas biaya (cost effectiveness), dan kelayakan praktik (practise feasibility).

2.3.2 Investigasi Konsep dasar mengidentifikasikan bahwa face investigasi dan pelaporan berada dalam Uniform Rules of Profesional Conduct, yang diterjemahkan dengan khusus pada audit bukti sebagai Standar Audit Berterima Umum (Generally Accepted Auditing Standar/GAAS). Tiga tipe standar dalam Standar Audit Berterima Umum berperan dalam kerangka konsep ini, yakni: pertama, standar umum menyediakan dasar konsep yang sudah teridentifikasi terkait kapasitas dan perilaku auditor dalam pengumpulan informasi dan kegiatan evaluasi dalam fase investigasi dan kegiatan pelaporan informasi pada fase pelaporan. Kedua, aturan standar pengujian menyediakan dasar konsep terkait pengumpulan informasi dan kegiatan aktivitas pada fase investigasi. Ketiga, aturan standar pelaporan menyediakan dasar konsep terkait konsep pelaporan informasi pada fase pelaporan. Perbedaan antara aturan konsep terkait pengumpulan informasi dan evaluasi pada fase investigasi dan pelaporan informasi pada fase pelaporan, serta aturan konsep terkait kapasitas dan tingkah laku auditor dalam tahapan fase investigasi dan pelaporan. Aturan konsep informasi pada fase investigasi teridentifikasidalam fase investigasi audit menurut Cutt, James (1988) ada pada 9 konsep dan konsep kesepuluh berikut yang menghubungkan dari fase investigasi kepada fase pelaporan.

14

1. Pengatahuan akan lembaga yang akan diaudit konsep pertama ini meminta auditor untuk mencapai kedekatan yang cukup dengan usaha klien dalam melakukan audit.

2. Kepercayaan Konsep

kedua

ini

meminta

adanya

indentifikai

auditor

pengendalian internal organisasi di mana dia fokus dan dapat dipercaya dalam melaksanakan audit.

3. Bukti Konsep ketiga ini mengidentifikasi hakikat dari sumber bukti

4. Verifikasi Konsep keempat adalah konsep pengendalian pada fase investigasi dan teridentifikasi sebagai verifikasi (pengumpulan dan evaluasi buti audit dengan pandangan penyediaan opini audit). Lebih lanjut, proses verifikasi di dalamnya termasuk konsep ketercakupan (sufficiency) dan kesesuian (approriateness) bukti.

5. Asumsi Konsep verifikasi terlihat terkait dengan konsep kelima dan keenam, dengan asmsi pada aktivitas verifikasi ditemukan.

6. Asersi Selanjutnya asersi atau pernyataan, keduanya tentang pengendalian internal dan laporan keuangan, auditor mencari untuk memverifikasi dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.

7. Kecukupan (kuantitas) Kecukupan atau kuantitas bukti terdapat dua konsep lainnya, yakni ketepatan (precision) dan tingkat jaminan yang disediakan oleh auditor. Ketepatan (precision) dapat didefinisikan dalam istilah yang lebih luas yang memerlukan bukti yang persuasif daripada konklusif, namun dapat jugadidefinisikan terutama pada konsep tambahan dari metrialitas.

15

Sedangkan tingkat jaminan yang disediakan oleh auditor didefinisikan dlam istlah konsep risiko dalam bentik variatif.

8. Penyesuaian (kualitas) Penyesuaian atau kualitas bukti audit didefinisikan dalam istilah lebih lanjut sebagi ketertarikan (relevance) dan keandalan (reliability).

9. Metode Metode

atau

teknik

yag

digunakan

oleh

auditor

dalam

mngumpulkan dan mengevaluasi bukti didefinisikan sebagai konsep terpisah, kemudian terbagi kedalam metode pemenuhan (compliance methods) dna metode substantif (substantive methods)

10. Kelayakan (Cerminan Batasan Umum dan Penyediaan Mata Rantai Pelaporan) konsep terkahir terkait infprmasi dalam fase investigasi audit adlah kelayakan, mencerminkan secara khusus dalam standar pengujian ketuga yang meminta auditor mempunyai cukup bukti yang layak untuk menyediakan dasar layak dalam isi laporan.

2.3.3 Pelaporan Konsep terkait informasi dalam fase pelaporan terbagi ke dala ketgori, yaitu :

1. Tipe Laporan Kategori pertama terkait dengan berbagai tipe laporan keuangan yang ada

2. Lingkup Laporan Kategori kedua aalah linfkup laporan audit, meminta auditor mengidentifikasi laporan keuangan yang trlah dilaporkan kepada negara yang pengujuannya dilakukan dengan mengacu standar audit berterima umum serta dilaksanakan melalui tes dan prosedur tertentu

16

3. Opini Konsep ketiga terkait opini auditor yaitu permintaan auditor yang menggambarkan apakah informau laporan disajikan dengan secara wajar sesuai dengan dasar pengungkapan akuntansi dan apakah penerapan dasar akuntansi telah konsisten dengan periode terdahulu. Konsep terpenting dalam kewajaran adalah ditemukan hubungan denga opini audit. Pandangan umu tentang kewajaran adalah pelaksanaan yang sesuai dengan penilaian profesional yang sesuai dengan prinsip akutansi berterima umum.

4. Reservasi konsep keempat mengidentifikasi beragam bentuk reservasi yang dapat digunaan auditor dalam laporan audit.

5. Pengendalian Internal/Manajemen Konsep kelima terkait dengan kebebasan menentukan tujuan ats rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan pengendalian internal.

6. Tindak Lanjut Audit Konsep terakhir adalah terkait dengan pernyataan bagaimana tindak lanjut audit. Konsep-konsep kelayakan dan keajaran mengacu pada informasi pada fase investigasi dan bayanagn pada fase pelaporan audit selanjutnya yang berdasarkan pada akar standar umum. Konsep inni terkait dengan kapasitas dan perilaku auditor, dan operasionalisasi standar umum yang terdiri dari kegiatan pengumpulan informasi, evaluasi dan pelaporan akan dapat dilkukan oleh auditor yang mempunyai karakteristik: 1) Kompete, dapat dicapai dengan pelatihan terkait. 2) The Behavioral Concept of Due Care. Dapat dilihat dengan jelas dalam literatur yang terkait dengan legal liability. 3) Terkait dengan konsep perilaku objektivitas-penilian mandiri.

17

4) Konsep perilaku terkait penilaian profesional, tercermin dalam koonsep informasi yang layak dan tepat, dan dapat juga termasuk konsep perilaku tambahan dari reasonable scepticism.

2.4 AKUN DAN ASERSI DALAM PENGUJIAN AUDIT SEKTOR PUBLIK 2.4.1 AKUN PENDPATAN Tujuan adanya siklus pendapatkan adalah untk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yangmaterial dalam pos pendapatan Organusasi, Dana Transfer dan lainlainpendaptan yang sah. Periksaan atas siklus pendapatan mencangkup pemeriksaan atas : 1) Pendapatan organisasi, contohnya : pos pajak daeah, retribusi laba, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. 2) Dana perimbangan mencakup atas bagi hasil pajak bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan dari pusat. 3) Pendaptan lain-lain yang sah sesuai dengan lingkup pemeriksaan tersebut, maka koreksi dilakukan atas salah saji yang ditemukan dalam pemeriksaan Transaksi-transaksi dalam siklus pendapatan ini sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Kesaahan dalam membedakan pendapatan yang dierima secara tunai dan pendapatan yang diterima secara kredit (piutang) akan menyebabkan laporan keuangan yang salah saji. Pemeriksaaan pendapatan Risiko bawaan siklus pendaptan pada banyak organisasi sektr publik, adalah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus pendapatan ini, antara lain:

18

a. Volume transaksi yang selalu tinggi b. Masalah akuntansi yang berkembang Tingginya volume transaksi, akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, semakin tinggi kemungkinan kesalahanpencatatan transaksi tersebut. Disamping itu, masalah akuntansi yang berkembang perlu diperhitungkan Jenis koreksi pembukuan yang harus dikoreksi atas pendaptan adalah: a) Kesalahan pembukuan dan atau penyajian saldo awal tahun anggaran perhitungan/sisa anggaran tahun lalu. b) Kesalahan pembukuan dan atau penyajian pendapatan daerah. c) Kesalahan pembukuan dan atau penyajian saldo akhir tahun anggaran/sisa perhitungan anggaran thun anggaran perhitungan. d) Kesalahan

penyajian

dalam

daftar

lampiran

erhitungan

anggaran/sisa anggaran perhitungan. e) Kesalahanyang wajib dikoreksi oleh auditor, terdiri atas : 1) Kesalahan pembukuan (kekeliruan pencatatan) 2) Kesalahan pembebanan 3) Kesalahan dan pengurangan angka (aritmatika)

2.4.2 AKUN BELANJA Audit terhadap siklus organisasi sektor publik terdiri dari auditor terhadap belanja aparat/pegawai/SDM dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan belanja pelayanan publik terdiri dari belanja itrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Tujuan audit sikulus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing divisi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdsar atas kelima kategori asersi laporan keuangan, yakni :

19

1) Siklus belanja oprganisasi sektor publik mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan salam pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik termauk di dalamnya unitunit organisasi. Siklus ini dimulai dengan adanya permintaan pebelian dari berbagai unit kerja melaui pengajuan “Daftar Isian Anggaran” masingmasing unit kerja. Transaksi belanja yang dilakukan oleh organisasi sektor publik bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit (menimbulkan utang), baik itu untuk belanja aparatur/pegawai maupun belanja pelayanan publik. Audit siklus belanja ini berkaitan dengan belanja pegawai, belanja operasional seperti pengadaan barang invebtaris antor, ATK, belanja pemeliharaan dan pengeluaran kas. Kedua kelompok transaksi ini memengaruhi berbagai rekening berikut. a) Kas b) Persediaan barang habis pakai c) Aktiva tetap d) Aktiva lain-lain e) Utang Transaksi-transaksi daalam siklus oprganisasi sektor publik ini sanagt berpengaruh terhadap laporan keuangan organisasi sektor publik. Kesalahan dalam membedakan pengeluaran/belanja untuk belanja aparat/pegaai dan pengeluaran/belanja untuk pelayanan publik akan menyebabkan laporan keuangan yang salah saj.i. Berbagai pos-pos rekening belanja itrasi umum, belanaj operasi dan peeliharaan dan belanja mosal/pembangunan dapat material secara individual. Jadi, auditor berusaha mencari untuk mencapai tingkat risiko yang lebih rendah yakni bahwa transaksi dalam pos belanja merupakan sumber salah saji material dalam laporan keuangan. 2) Risiko bawan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi adalah tinggi. Ada berbagai faktor yang meyebabkan tingginya risiko bawaan sikulus belanja ini, anatara lain:

20

a) Volume transaksi yang selalu tinggi. b) Pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otorisasi yang dapat terjadi. c) Pembelian aset yang tidak perlu. d) Masalah akuntansi yang berkembang. 3) Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjainya salah saji. Semakin tinggi volume transakis, semakin tinggi kemungkinan juga bahwa organisasi sektor publik melakukan oebelian aset yang tidak perlu. Masalah akuntansi mengenai penentuan ‘apakah harga perolehan aktiva dikapitalisasi atau dianggap sebagai biaya’ mengakibatkan tingginya kemungkinan kesalahan perlakuan pengeluaran kas. 4) Tingginya risiko bawaan siklus belanja menyebakan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus belanja, untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Ini signifikan mengurangi risiko pengendalian asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan,penilaian dan pengalokasian yang berkaitan dengan transaksi dan rekening siklus belanja organisasi. Jadi, strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah. Dalam stretegi ini, auditor lebih banyk mengandalkan pengujian pengendalian logika pempikiran yang mendasari penggunaan strategi ini adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian internal klien, sangat baik dan dapat mencegah dan mendeteksi salah saji, maka auditor akan menguji efektivitas struktur pengendalian internal. Dengan demikian akan melaksanakan pengujian pengendalian. Seperti siklus pendaptan, pengujian pengendalian umumnya tidak mengurangi risiko pengendalian untuk asersi hak dan kewajiban. Jadi, auditor dapat menggunakan kombinasi strategi risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah dan pengujian subtantif.

21

5) Faktor ini yang perlu dipertimbangkan dala memilih strategi audit adalh pertimbangan

manfaat

biaya,

pengujian

pengendalian

tergantung

pertimbangan manfaat biaya. Auditor perlu mmbandingkan biaya dalam melakukan penngujian pengendalian internal dengan penghematan yang diperoleh dengan berkurangnya pengujian subtantif.

2.4.3 AKUN AKTIVA TETAP Aktiva tetap merupakan aset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasional organisasi dan tidak untuk dijual belikan serta digunakan lebig dari satu tahun (periode akuntansi) dengan maksud untuk mencapai tujuan orgnisasi. Audit atas aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi terbesar sebagai aset/harta yang dimiliki oleh organisasi publik. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang masingmasing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima ketegori asersi laporan keuangan, seperti yang sudah disebutkan diatas. Audit atas aktiva tatap sangat penting karena biasanya aktiva tetapmerupakan aset daerah/kekayaan terbesar yang dimiliki oleh suatu organisasi sektor publik. Masalah berikutnya adalah bahwa aktiva tetap merupakan titik rawan terjadinya inrfisiensi dan pencurian. Oleh karena itu, perlakuan aktiva tetap organisasi sektor publik harus diperhatikan secara khusus.

2.4.4 AKUN JASA PERSONALIA Siklus jasa personalia sangat penting karena maslah gaji, pajak penghasilan pegawai dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama hampir di semua entitas. Masalah berikutnya adalah penggajian pimpinan/eksekutif organisasi sektor publik dan pegawai pekerjaannya.

22

Kompensasi tersebut meliputi gaji, insentif lembur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. Transaksi utama siklus ini adalah transaksi gaji.

2.4.5 AKUN PEMBIAYAAN (INVESTASI) Investasi ini pada i=umunya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Investasi dalam surat berharga dapat berupa penanaman dalam surat berharga yang termasuk aktiva lancar maupun bukan aktiva lancar. Investasi surat berharga sebagai aktiva lancar merupakan investasi sementara yang bertujuan untuk memanfaatkan dana yang tidak dipergunakan dalam jangka pendek untuk memperoleh laba seperti capital gain. Jangka waktu onvestasi sementara tidak lebih dari satu periode akuntansu. Di samping investasi sementara, investasi dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal dengan wujud surat berharga jngka panjang. Investasi jangka pendek mungkin sangat berpengaruh atas kemampuan membayar jangka pendek, tetapi pendapata atas investasi itu tidak selalu signifikan dengan hasil oprasi entittas. Dengan demikian, surat berharga yang dipegang atau dipunyai sebagai investasi jangka pendek material bagi neraca, tetapi tidak material bagi laporan surplus defisit organisasi sektor publik. Surat berharga yang dipegang atau dipunyai sebagai investasi jangka panjang bisa jadi material baik bagi neraca maupun laporan surplus defisit. Investasi surat berharga jangka panjang pada umumnya dilakukan dalam jumlah nilai rupiah yang besar, sehingga sangat berpengaruh bagi neraca. Disamping itu, pendapatan maupun kerugian akibat investasi jangka panjang terkadang bear nilainya, sehingga sangat material dalam transaksi. Risiko salsh saji pada transaksi penanaman investasi organisasi sektor publik, pada umumnya rendah karena transaksi yang jarang terjadi. Lebih dari itu pengendalian internal atas transaksi ini. Pada umumnya efektif karena satu atau lebih pihak dari manajemen pemerintahan daerah berpartisipai dalam transaksi.

23

Stategi audit sangat tergantung frekuensi transaksi penanaman investasi. Bila frekuensinya rendah, auditor akan menghemat biaya bila memakai primary substantive apporoach atau pendekatan mengutamakan pengujian substantif. Sebaliknya, apabila frekuensi transaksi tinggi, maka auditor menghemat biaya kalau melakukan pengujian pengendalian, untuk menghimpun bukti yang mendukung.

2.4.6 AKUN SALDO KAS Saldo kas dihasilkan dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Entitas harus mengeluarkan kasnya untuk memperoleh berbagai sumber daya yang diperlukan organisasi sektor publik (siklus belanja). Pengeluaran kas tersebut meliputi pula pengeluaran untuk memperoleh sumber daya manusia (suklus jasa personalia). Siklus investasi juga berkaitan erta dengan siklus kas. Entitas yang menanamkan investasi harus mengeluarkan sejumlah uangnya untuk membeli saham atau surat berharga lain. Investasi tersebut akan dapat menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya akan menambah kas. Saldo kas meliputi kas ditangan atau disimpam dalam entitas kas di bank dan dana tertentu yang disishkan (seperti, dana kas kecil) Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masingmasing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori sersi laporan keuangan. a. Asersi keberadaan dan kerterjadian 

saldo kas tercatat bener-benr eksis pada tanggal neraca

b. Asersi kelengkapan 

Saldo kas tercatat, meliputi pengaruh semua transaksi kas yang telah terjadi.



Transfer kas antar bank pada akhir tahun telah dicatat pada periode yang tepat

24

c. Asersi hak dan kewajiban 

Saldo kas tercatat dapt direalisasi pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai skedul pendukungnya.

d. Asersi pelaporan dan pengungkapan 

Saldo kas telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca

2.5 SIKLUS AUDIT SEKTOR PUBLIK 2.5.1 Survei Awal Karakter Industri/Bidang/Organisasi Yang Akan Diaudit Tahapan selanutnya dalam siklus audit sektor publik adalah survei awal terhadap karakter industri/organisasi yang akan diaudit. 2.5.2 Pembuatan Program Audit dan Penerbitan Surat Tugas Audit Untuk setoap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya.langkah-langkah itu tertuang di dalam program audit. Suatu program audit akan berisi:  Tujuan audit untuk setiap area.  Prosedur audit yang akan dilakukan.  Sumber-sumber bukti audit.  Deskripsi mengenai kesalahan (error). Setelah program audit selesai dibuat, maka pihak organisasi sektor publik segera

mengeluarkan

tugas

untuk

lembaga

pemeriksa

(auditor)

untuk

melaksanakan audit. 2.5.3 Pelaksanaan Audit Sektor Publik Setelah mendapat surat tugas maka dimulailah salah satu tahapan dalam proses audit dimana auditor akan mengembangkan sutu program audit, melalui

25

keefktifitas sistem pengendlian internal organisasi, dan melakukan pengujianpengujian yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang memadai 2.5.4 Pembuatan Daftar Temuan Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan termuan-temuan terkait dengan keuangan klie. Temuan-temuan tersebut kemudian didaftarkan sebagai bukti dalam penyampaian pendapat nantinya. 2.5.5

Komunikasi

Temuan

dan

Penyusunan

Draf

Laporan

Hasil

Pemeriksaan Berdasarkan temuan-temjan auditor di lapangan, kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organiasi sektor publik, terkait temuantemuan tersebut. Dalam tahapan ini, auditor melakukan cross-check hasil temuannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah hasil temuan auditor dibicarkan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, auditor kemudian menyusun draf laporan hasil pemeriksaan. 2.5.6 Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasrkan temuan-temuan yang ada dilapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik. Tahapan terkahir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah diaudit tersebut.

26

BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kerangka konseptual pada akuntansi sangatlah penting. Dikarenakan kauntansi sektor publik memiliki banyak lingkup maka sbelumnya perlu unutk direncanakan dengan sebaiknya dengan adanya kerangka konseptual audit sektor publik maka kita dapat merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus audit sektor publik.

3.2 SARAN Dalam tersusunnya bentuk tugas makalah ini, dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan bagi kita tentang kerangka konseptyal audit sektor publik/komersialserta perkembangnnya dari waktu ke waktu. Lebih jauhnya penyusun berharap dengam memahami materi di makalah ini pembaca menjadi bertambah wawasannya dan dapat berdamak positif.

27

DAFTAR PUSTAKA Bastian. Indra. 2004. “Audit Sektor Publik”. Jakarta : Salemba Empat

28

Lampiran

29

30

31