Audit Sektor Publik f6nn

KERANGKA KONSEPTUAL AUDIT SEKTOR PUBLIK Nama anggota: Nia Azura Sari 11273203526 Vira Octariana 11273202848

KERANGKA KONSEPTUAL AUDIT SEKTOR PUBLIK Adapun ruang lingkup yang termasuk dalam kerangka konseptual audit sektor publik adalah sebagai berikut : • Kebijakan dan prosedur pengendalian

• Pengujian audit sektor publik • Akun dan asersi dalam pengujian audit sektor publik • Siklus audit sektor publik

• Survei awal karakter industri/bidang/organisasi yang akan diaudit • Pembuatan program audit dan penerbitan surat tugas audit • Pelaksanaan audit sektor publik

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGENDALIAN

A. Definisi Struktur Pengendalian Internal Suatu` proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri atas: 1. Keandalan laporan keuangan

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada 3. Efektivitas dan efisiensi operasi

B.

Jenis Pengendalian Internal

Berikut adalah penjelasan jenis – jenis pengendalian internal: 1.

Organisasi

Penyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur pelaporan untuk semua aspek operasi, dan pengendaliannya seharusnya disebutkan secara rinci dan jelas. 2.

Pemisahan tugas

Salah satu fungsi utama pengendalian adalah pemisahan tugas dan tanggung jawab, sebab dengan adanya pemisahan tugas dapat mengurangi risiko terjadinya manipulasi maupun kesalahan yang disengaja. 3.

Fisik

Pengendalian ini berhubungan dengan supervisi aktiva. Prosedur dan keamanan yang memadai dirancang untuk memberi keyakinan bahwa akses terhadap aktiva, baik langsung maupun tidak langsung lewat dokumentasi – terbatas pada personel yang berwenang.

4.

Persetujuan dan otorisasi

Seluruh transaksi seharusnya diotorisasi ataupun disetujui oleh orang yang tepat serta adanya batas wewenang yang juga harus dijelaskan. 5.

Akuntansi

Pengecekan akurasi catatan, penghitungan jumlah total, rekonsiliasi, pemakaian nomor rekening, jurnal-jurnal dan akuntansi untuk dokumen. 6.

Personel

Keberadan prosedur menjamin bahwa penempatan personel sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya 7.

Supervisi

Setiap sistem pengendalian internal seharusnya mencakup supervisi oleh atasan yang bertanggung jawab atas transaksi dan pencatatannya sehari-hari.

8.

Manajemen

Ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajemen di luar dari tugas rutinnya. Termasuk didalamnya adalah pengendalian secara keseluruhan

C. Unsur – Unsur Dari Struktur Pengendalian Internal 1. Lingkungan pengendalian

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas adalah: • Nilai integritas dan etika • Komitmen terhadap kompetensi • Filosofi dan gaya operasi manajemen • Struktur organisasi • Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab • Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2.

Penaksiran risiko Penaksiran risiko mencakup pertimbangan khusus atau risiko yang timbul dari :

• Perubahan standar akuntansi • Hukum dan peraturan baru • Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi • Pertumbuhan pesat suatu entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi serta karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut

3.

Informasi dan komunikasi

Berkaitan dengan sistem akuntansi yang efektif untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau yang terjadi adalah sah; telah diotorisasi; telah dicatat; telah dinilai secara wajar; telah digolongkan secara wajar; telah dicatat dalam periode yang seharusnya; dan telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan diringkas dengan benar

4. Aktivitas pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Aktivitas pengendalian dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu: • Pengendalian pengolahan informasi • Pemisahan fungsi yang memadai • Pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan catatan • Peninjauan atas kinerja 5. Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu.

D.

Keterbatasan Pengendalian Internal

Beberapa penyebabnya antara lain karena: 1.

Pengendalian internal yang bergantung pada pemisahan tugas dapat dimanipulasi dengan kolusi

2.

Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen

3.

Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan.

Berikut ini adalah ciri-ciri sistem pengendalian yang baik: 1.

Independen dalam prosedur pemrosesan

2.

Hanya dapat dimanipulasi dengan kolusi

3.

Terdapat personel dengan senioritas yang memadai

4.

Dilakukan secara tepat waktu.

E. Pemahaman Atas Struktur Pengendalian Internal Dalam memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian internal, auditor menggunakan tiga jenis prosedur audit berikut: 1. Mewawancarai personel dinas/instansi yang berkaitan dengan unsur struktur pengendalian

2. Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan 3. Melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan

PENGUJIAN AUDIT SEKTOR PUBLIK A.

Pengklasifikasian Berdasarkan Tujuan Pengujian

Dasar pengklasifikasian pengujian audit tergantung pada tujuan pengujian yang dilakukan oleh auditor, yaitu:

1.

Pengujian pengendalian – untuk menyediakan bukti-bukti yang berkaitan dengan (1) efektivitas desain kebijakan atau prosedur sistem akuntansi, prosedur pengendalian atau lingkungan pengendalian, atau dengan (2) efektivitas pelaksanaan kebijakan atau prosedur tersebut.

2.

Pengujian substantif – untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya, tentang kesalahan atau ketidakberesan yang terjadi.

B.

Jenis – Jenis Pengujian Pengendalian

Terdapat dua jenis pengujian pengendalian: 1.

Pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan efektivitas desain kebijakan atau prosedur dan untuk menentukan apakah kebijakan atau prosedur tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan organisaasi

2.

Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan dan prosedur, bagaimana cara penerapannya, konsistensinya dengan penerapan sebelumnya, dan oleh siapa penerapan tersebut dilakukan selama periode audit

C.

Perancangan Pengujian Substantif

Perancangan pengujian substantif meliputi penentuan: 1.

Sifat pengujian

2.

Waktu pengujian

3.

Luas pengujian substantif

D.

Sifat atau Jenis Substantif

Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif. Tiga jenis pengujian substantif yang dapat digunakan adalah: 1.

Pengujian rinci atau rincian saldo

2.

Pengujian rinci atau rincian transaksi

3.

Prosedur analitis

E.

Prosedur untuk Melaksanakan Pengujian Substantif

Ada delapan prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian substantif, yaitu : 1.

Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka

2.

Pengamatan atau observasi terhadap persoalan dalam melaksanakan tugas mereka

3.

Inspeksi atas dokumen catatan

4.

Perhitungan kembali (reperforming)

5.

Konfirmasi

6.

Analisis

7.

Pengusutan (tracing)

8.

Penelusuran (vouching)

AKUN DAN ASERSI DALAM PENGUJIAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

AKUN PENDAPATAN A.

Tujuan

Tujuan audit siklus akun pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam proses pendapatan daerah/organisasi, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. B.

Proses pemeriksaan

Pemeriksaan atas siklus pendapatan mencakup: 1.

Pendapatan daerah seperti pos pajak daerah, retribusi laba, dll

2.

Dana perimbangan mencakup bagi hasil pajak, bukan pajak

3.

Pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan lingkup pemeriksaan

C.

Jenis Koreksi Pembukuan Pendapatan Jenis koreksi pembukuan yang harus dilakukan atas pendapatan adalah sebagai

berikut: 1.

Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian saldo awal tahun anggaran/sisa perhitungan anggaran tahun lalu

2.

Kesalahan pembukuan dan atau penyajian pendapatan daerah dan pendapatan UKP

3.

Kesalahan pembukuan dan atau penyajian saldo akhir tahun anggaran sisa perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan

4.

Kesalahan penyajian dalam daftar lampiran perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan

5.

Kesalahan yang wajib dikoreksi oleh auditor, terdiri atas : • Kesalahan pembukuan (kekeliruan pencatatan) • Kesalahan pembebanan

• Kesalahan penjumlahan dan pengurangan angka (aritmatika)

AKUN BELANJA A.

Tujuan

Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi da saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kategori berikut: 1.

Sifat Siklus Belanja

Siklus belanja organisasi sektor publik mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik. Dua kelompok transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Kedua transaksi tersebut mempengaruhi berbagai akun tersebut: •

Kas

•

Persediaan barang habis pakai

•

Aktiva tetap

•

Aktiva lain-lain

•

utang

2.

Risiko Bawaan

Risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi sangatlah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus belanja ini, yaitu:

• Volume transaksi yang selalu tinggi • Pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otorisasi yang dapat terjadi • Pembelian aset yang tidak perlu • Masalah akuntansi yang berkembang

AKUN AKTIVA TETAP Aktiva tetap merupakan aset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Audit aktiva tetap sangat penting karena biasanya aktiva tetap merupakan aset/kekayaan terbesar yang dimiliki oleh suatu organisasi sektor publik.

AKUN JASA PERSONALIA Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas

AKUN INVESTASI (PEMBIAYAAN) Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Jangka waktu investasi sementara tidak lebih dari satu periode akuntansi. Risiko salah saji pada transaksi investasi organisasi sektor publik umumnya rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi

AKUN KAS Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing – masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan: • Asersi keberadaan dan keterjadian

• Asersi kelengkapan • Asersi hak dan kewajiban • Asersi penilaian dan pengalokasian • Asersi pelaporan dan pengungkapan

SIKLUS AUDIT

SIKLUS AUDIT KEUANGAN SEKTOR PUBLIK A.

Perencanaan Audit Keuangan

Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Hal ini sangat penting karena saat ini audit sektor publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja tetapi juga lsporsn keuangan lainnya. Penentuan tujuan dan lingkup audit. Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup, auditor harus memastikan bahwa tujuan dan ruang lingkup audit yang ditetapkan telah sesuai dengan mandat serta wewenang lembaga audit dan pengawas yang bersangkutan Penilaian resiko. Kegiatan audit dilaksanakan melalui berbagai pengujian yang mengandung resiko kesalahan, sehingga penilaian risiko pengendalian (control risk), risiko bawaan (inherent risk), dan risiko deteksi (detection risk) harus dilakukan. Penyusunan rencana audit. Suatu rencana audit harus disusun berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan audit.

B.

Penetapan Regulasi Audit Keuangan

Bagian ini penting dalam proses audit karena dibutuhkan aturan untuk memberikan arahan yang jelas, dan sebagai kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat. C.

Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan Oleh Lembaga Auditor

Setelah ditetapkan aturan dan regulasi langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesukesan audit. D.

Temu Rencanaan Audit Tahunan

Setelah lembaga auditor selesai menyusun perencanaan audit tahunan. Kemudian mereka bertemu dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun.

E.

Penerbitan Regulasi Tentang Tim dan Kebijakan Audit Tahunan

Regulasi yang ditetapkan dalam tahap ini menyangkut tim atau personelyang akan melakukan audit terhadap organisasi sektor publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit

F.

Penerimaan Regulasi Organisasi yang Akan Diaudit

Regulasi yang telah diterbitkan tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa sehingga bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik G.

Survei Awal Karakter Industri/Organisasi yang Akan Diaudit

Tahapan selanjutnya dalam siklus audit sektor publik ini adalah survei awal terhadap karakter industri/organisasi yang akan diaudit H.

Pembuatan Program Audit

Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang dalam program audit

I.

Penerbitan Surat Tugas Audit

Pihak organisasi sektor publik segera mengeluarkan surat tugas kepada lembaga pemeriksa untuk melaksanakan audit. J.

Pelaksanaan Audit Keuangan

Dalam melaksanakan audit keuangan, auditor melakukan hal-hal berikut: • Menilai pengendalian internal • Melakukan prosedur analitis

K.

Pembuatan Daftar Temuan

Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan-temuan terkait dengan keuangan klien. Temuan-temuan tersebut kemudian didaftar sebagai bukti dalam penyampaian pendapat nantinya.

L.

Pembicaraan Awal Tentang Daftar Temuan

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan-temuan tersebut. Dalam tahapan ini, auditor akan melakukan cross-check atas hasil temuannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. M.

Penyusunan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan

Setelah hasil temuan auditor dibicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, auditor kemudian menyusun draft laporan hasil pemeriksaan.

N.

Pembahasan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Organisasi yang Diaudit

Dalam tahapan ini, auditor memastikan apa yang telah disusun didalam draft laporan hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

O.

Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan

Setelah melakukan pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dan dipastikan kelengkapan serta kesepakatan mengenai draft tersebut sudah tercapai, kemudian akan dilakukan peyelesaian atau finalisasi draft tersebut menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir. P.

Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain, memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik. Q.

Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan

Tahapan terakhir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah diaudit tersebut.

AUDIT KINERJA A. Perencanaan

Perencanaan audit seharusnya mencakup: 1. Sasaran audit, luas dan metodologi 2. Kriteria pengukuran kinerja 3. Koordinasi dengan auditor pemerintah lain jika dibutuhkan 4. Pengetahuan dan keterampilan staf audit 5. Kepatuhan dengan hukum dan peraturan serta aturan lain 6. Pengukuran pengendalian internal

Tahap perencanaan audit seharusnya menjabarkan program audit. Program audit mencakup hal-hal berikut ini: 1. Pendahuluan dan latar belakang informasi mencakup pihak berwenang dalam entitas yang diaudit, sejarah dan sasaran, lokasi penting, informasi lain yang dibutuhkan untuk menyusun program audit. 2. Tujuan audit 3. Luas pekerjaan audit 4. Metode audit yang digunakan seharusnya digambarkan secara jelas. Untuk audit kinerja langkah yang dianjurkan, prosedur dan perencanaan sampling seharusnya juga tercakup 5. Penjelasan pola khusus yang digunakan organisasi yang diaudit 6. Beberapa instruksi khhusus yang diperlukan untuk melengkapi audit 7. Format umum laporan audit Langkah yang dianjurkan dalam program audit seharusnya tidak digunakan prosedur checklist. Staf seharusnya memahami sasaran audit dan menggunakan inisiatifnya untuk menentukan prosedur yang diperlukan untuk audit kinerja.

B. Komponen Audit Kinerja 1. Identifikasi lingkungan manajemen 2. Perencanaan dan penetapan tujuan

3. Struktur organisasi 4. Kebijakan dan pelaksanaan 5. Sistem dan prosedur

6. Pengendalian dan metode pengendalian 7. Sumber daya manusia dan lingkungan fisik 8. Pelaksanan penempatan karyawan

9. Analisis fiskal 10.Investifgasi masalah khusus

C. Pelaporan Struktur laporan seharusnya serupa dengan laporan penelitian lainnya. Hal ini seharusnya terdiri atas tiga bagian : pembukaan, isi, dan referensi. Pembukaan seharusmya menunjukkan maksud laporan dan mencakup judul, daftar isi, dan daftar tabel.

Isi adalah laporan yang sebenarnya, berisi pendahuluan beberapa penjelasan, temuan, rekomendasi untuk tindakan koreksi, dan tanggapan manajemen. Bagian pendahuluan dari isi segarusnya mencakup pernyataan sasaran audit dan gambaran skop dan metodologi audit. Pernyataan bahwa audit ttelah dilaksanakan sesuai GAGAS seharusnya juga mencakup atau mengungkapkan bahwa standar telah dilaksanakan. Penemuan adalah laporan tentang apa yang ditemukan auditor. Temuan ini harus menunjukkan relevansi, temuan yang material selama audit. Temuan ini juga harus menjelaskan kecukupan, kelengkapan, informasi relevan. Laporan temuan dapat dimengerti, dan kesimpulan auditor dapat diterima. Penemuan seharusnya sebagai sumber rekomendasi untuk tindakan koreksi. Sebagai tambahan laporan temuan bahwa pengembangan dari sasaran audit, laporan seharusnya menunjukkan efektivitas pengendalian internal dan kelemahannya dapat ditemukan. Ketidakpatuhan dengan hukum, peraturan dan aturan lainnya juga harus dapat disampaikan dalam laporan. Laporan ini juga seharusnya menggambarkan catatan pelanggaran yang ditemukan selama proses audit. Bagian referensi berisi catatan kaki dan bibliografi.

REFERENSI

Bastian, Indra. Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 2006 http://my-ing.blogspot.co.id/2014/11/makalah-audit-sektorpublik.html