Kebijakan Dtpk Utk Ppgd 300912 643s2r

KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL PERBATASAN DAN KEPULAUAN 2010-2014

KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK) SAMARINDA, 30 SEPTEMBER 2012

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR SUBDIT BPK DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN 1

PENDAHULUAN

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN

2

DTPK MENGAPA MENJADI PRIORITAS?

DO

1. Disparitas antar wilayah DTPK dan Non DTPK 2. Kondisi geografi dan Iklim 3. Luas wilayah DTPK besar 4. Sumber daya dan kekayaan alam di DTPK besar 5. Kedaulatan Negara 3

MASALAH KESEHATAN DTPK

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN

4

1.

Kondisi geografi yang sulit dan iklim/cuaca yang sering berubah;

2.

Status kesehatan masyarakat yang masih rendah;

3.

Beban ganda dan multi penyakit;

4.

Terbatasnya jumlah, jenis, dan mutu SDM kesehatan;

5.

Sarana dan Prasarana kesehatan terbatas

6.

Pembiayaan kesehatan terbatas & tidak terkoordinir

7.

Rujukan terbatas 5

1.

Kondisi geografi yang sulit dan iklim/cuaca yang sering berubah  akses terbatas

2.

Status kesehatan masyarakat yang masih rendah;

3.

Beban ganda;

4.

Terbatasnya jumlah, jenis, dan mutu SDM kesehatan;

5.

Pra dan sarana terbatas

6.

Pilihan rujukan terbatas

MASALAH DI DTPK

PERMASALAHAN UMUM KESEHATAN DTPK

6

05/06/2011

1. Kondisi Geografi yang sulit dan iklim/cuaca yang sering berubah;

7

0,48 DBK

0,399 DBKB

8

3.Beban Ganda a. Infeksi (ISPA, Diare, TBC, Malaria, DBD,

Penyakit spesifik di daerah, misalnya Fasciolopsis buski di Kab HSU, dll) b. Non-infeksi (Gizi Kurang /BBLR, Perdarahan kehamilan , DM, Hipertensi, jantung, stroke, kanker, KLL, B3, jiwa) c. Re-emerging (Chikungunya, Leptospirosis, Framboesia, dll) d. New emerging (Flu burung, Flu Babi, HIV/AIDS, dll) 9

4. Terbatasnya Jumlah, Jenis, dan Mutu SDM Kesehatan; Pembagian Regional DTPK sesuai KEPMENKES No. 156/MENKES/SK/I/2010

 Regional I:

 Regional II:



Prop. Papua



Prop. Sumut



Prop. Papua Barat



Prop. Kepri



Prop. Maluku



Prop. Bengkulu



Prop. Maluku Utara





Prop. NTT

Prop. Kalbar



Prop. Sulteng



Prop. Kaltim



Prop Sulut (kab. Sangihe, Talaud, Minahasa Utara dan Sitaro)

10

5. Sarana dan Prasarana kesehatan terbatas DTPK BIASA

TERPENCIL

SANGAT TERPENCIL

SEBATIK BADAU

WAMENA

NAPAN

Jumlah Puskesmas sudah cukup, tetapi akses yang sulit sehingga dikembangkan : PUSTU, PUSLING, Team Mobile dan melengkapi peralatan.

BOUWOBADO

Pra dan sarana kesehatan terbatas

05/06/2011

konsep utuh prngingkatan akses DTPK

12

6. Pilihan rujukan terbatas

KALIMANTAN

05/06/2011

konsep utuh prngingkatan akses DTPK

PAPUA?

13

7. Rujukan Terbatas KALIMANTAN 91(7,2%)

SULAWESI 115 (9,1%) MALUKU 23(1,8%)

SUMATERA 308 (24,3%)

JAWA 635 RUMAH SAKIT (50%)

TOTAL RUMAH SAKI Rasio TT

BALI 33 (2,6%)

NUSATENGGARA 38 (3%)

PAPUA 25 (2%)

1,292 (100%) Th 2005

Jakarta: 1:1503, NTB 1: 3635

14

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN 15

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN ARAH & STRATEGI NASIONAL DLM RPJMN 2010-2014

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN

UPAYA REFORMATIF & AKSELERATIF DLM MENINGKATKAN AKSES & YANKES

Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Dilakukan melalui : (a) Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal; (b) Pengembangan Instrumen untuk Memonitor Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Tingkat Sosial Ekonomi ; (c) Peningkatan Advokasi dan Capacity Building Bagi Daerah Tertinggal. 16

PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2010 - 2014 8 FOKUS PRIORITAS BANGKES

PRIORITAS PADA PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

REFORMASI KESEHATAN

17

7 REFORMASI KESEHATAN 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar Penyediaan , distribusi dan retensi SDM Kesehatan Penyediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) dan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Jamkesmas dan pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta Reformasi Birokrasi Kesehatan Pengembangan World Class Health Care. 18

TUJUAN 1.

UMUM

2.

KHUSUS a.

Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di DTPK

b.

Adanya dukungan operasional bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di DTPK

c.

Terlayaninya kasus-kasus berat atau gawatdarurat yang terjadi pada masyarakat di DTPK

05/06/2011

TUJUAN

Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di DTPK

19

STRATEGI

• • • • • •

Menggerakan dan memberdayakan masyarakat di DTPK Meningkatkan akses masyarakat DTPK terhadap yankes yang berkualitas Meningkatkan pembiayaan yankes di DTPK Meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan di DTPK Meningkatkan ketersediaan obat dan alkes Meningkatkan sistim survailance, monev dan SIK di DTPK Meningkatkan manajemen kesehatan di DTPK

STRATEGI

•

20

SASARAN 2010 -2014 Umum 

Daerah terpencil



Daerah Perbatasan dgn negara tetangga



Daerah Kepulauan (PPKTB)



Daerah tertinggal

Khusus  101 Puskesmas

(perbatasan Darat & PPKTB)  45 Kab Perbatasan &

PPKTB  50 Kab yang akan

dientaskan dari 183 kab tertinggal

Dasar penetapan kabupaten dan puskesmas prioritas kemnekes di dtpk ta 2010 – 2014 : 

Sasaran Nasional Kemenkes di DTPK TA 2009 – 2014 yaitu 101 Puskesmas di 35 Kabupaten, 12 Provinsi



130 Kabupaten DBK



111 Kecamatan di 38 Kabupaten di 12 Provinsi yang merupakan Sasaran BNPP



39 Puskesmas di 20 Kabupaten di 10 provinsi yang bertanggungjawab terhadap Pula-Pulau Kecil terluar Berpenduduk.



183 kabupaten Tertinggal KPDT



38 Kabupaten/kota prioritas dan sangat prioritas dikawasan perbatasan dan PPKT



20 kota yang akan dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)oleh Bappenas

DATA 45 KAB/KOTA PRIORITAS NASIONAL DTPK KABUPATEN

KABUPATEN

KABUPATEN

KABUPATEN TAMBAHAN

Nias Selatan

Kapuas Hulu

MBD

Kota Sabang

Bengkulu Utara

Bengkayang

Morotai

Kab Serdang Berdagai

Natuna

Kutai Barat

Raja Ampat

Kab Bengkalis

Kota Batam

Berau

Kota Jayapura

Kab Rokan Hilir

Karimun

Malinau

Merauke

Kab Meranti

Kupang

Nunukan

Supiori

Kota Dumai

TTU

Sangihe

Sarmi

Kab Roten Dao

Belu

Talaud

Keerom

Kab Bintan

Alor

Sitaro

Peg Bintang

Kab Anambas

Sambas

Minahasa Utara

Boven Digul

Kab Lingga

Sintang

Toli-toli

Raja Ampat

Sanggau

MTB

PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA 183 KABUPATEN TERTINGGAL

SEBARAN 183 DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN WILAYAH : •Kawasan Timur Indonesia : 128 Kab •Kawasan Barat Indonesia : 55 Kab (Jawa, Sumatera)

DATA 38 KABUPATEN PERBATASAN Peraturan BNPP NO 2 /2011 TTG RENCANA INDUK PENGELLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA Dan KAWASAN PERBATASAN 2011-2014 BENGKAYANG, SINTANG, SANGGAU,, SAMBAS KAPUAS HULU, (KALBAR)

MALINAU, KUTBAR NUNUKAN, (KALTIM)

MOROTAI (MALUT)

BELU, , KUPANG, TTU ALOR ROTENDAO (NTT)

DATA 45 KABUPATEN PRIORITAS BIDANG KESEHATAN DID PERBATASAN DARAT DAN PPKTB SK Menkes No. 758/2011 : 45 Kab PRIORITAS BENGKAYANG, SINTANG, SANGGAU,, SAMBAS KAPUAS HULU, (KALBAR)

MALINAU, KUTBAR NUNUKAN, BERAU (KALTIM)

MOROTAI (MALUT)

BELU, , KUPANG, TTU ALOR ROTENDAO (NTT)

SASARAN TAHUN 2011-2014 NO

WILAYAH

2011

2012

2013

2014

1

PROVINSI

14

14

14

14

2

KABUPATEN

37

44

45

45

3

KECAMATAN

111

130

151

151

4

PUSKESMAS

111

130

151

151

Catatan ; Adanya perubahan sasaran jumlah Puskesmas didasarkan pada sasaran di Perbatasan khususnya terkait sasaran BNPP yang harus diikuti oleh Kementerian/lembaga terkait) Beberpa data BNPP perlu diklarifikasi karena lokasinya di

INDIKATOR NASIONAL 2010-2014 2009

2010

2011

201 2

2013

2014

Jml Puskesmas prioritas nasional yg menjadi puskesmas perawatan*)

68

76

81

86

91

96

Terselenggaranya yankes di 101 Pusk prioritas di perbatasan dan PPKTB**)

101

101

101

101

101

101

Jumlah Kabupaten/Kota dilayai RS Bergerak di sebanyak 18 RS

yang DTPK

Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK sebanyak 1700 orang Jumlah Residen Senior yang di dayagunakan dan diberi insentif

14

1200

700

18

1245

1375

800

1000

1500

1100

1700

1200

POLA PELAYANAN Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terpencil dan sangat terpencil dilaksanakan dengan pola : 1.Pelayanan Puskesmas

Pelayanan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Poskesdes. Pelayanan dilakukan baik di dalam gedung dan kegiatan di luar gedung yang dekat sarana pelayanan kesehatan 2.Pelayanan Kesehatan Bergerak (Tim Pelayanan Kesehatan

Bergerak)

Pelayanan yang dilakukan oleh Tim untuk menjangkau masyarakat di kampung, desa yang letaknya jauh dari sarana pelayanan kesehatan seperti daerah terpencil/terisolir 29

KEGIATAN Pelayanan Kesehatan yang dapat dilakukan Tim Mobile Clinic meliputi 1.Dukungan Pelayanan Kesehatan Dasar - Pelayanan Promotif dan preventif dengan prioritas KIA, Gizi, Imunisasi, HIV dan AIDS, TB dan Malaria - Pelayanan Kuratif termasuk gadar - Survailance *)

2.Dukungan kegiatan pemberdayaan masyarakat − Pemberdayaan Masyarakat (pembinaan Kader)*) − Pengembangan Toga 30

SARANA Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak dapat TRANSPORTASI dilakukan dengan: 1.Kendaraan Roda 4 2.Perahu 3.Pesawat Terbang 4.Kombinasi antara : a. b. c.

Pesawat dgn Kendaraan Roda 4/Roda 2 Perahu dgn kendaraan Roda 4/Roda 2 Pesawat/Perahu dgn jalan kaki

SARANA TRANSPORTASI FUNGSI SARANA TRANSPORTASI Kendaraan Roda 4, Pesawat dan Pusling Air : 1. Mengantar dan menjemput Tim 2. Menjemput dan mengantar pasien (Elektif, dan

gadar)

3. Membawa obat dan logistik  Karena kasus yang dapat dilayani melalui FHC

umumnya kasus elektif.

 Pada KLB dapat dilakukan pemanfaatan FHC 05/06/2011

32

SARANA PENDUKUNG

Sarana Pendukung meliputi 1.Logistik 2.Peralatan Komunikasi 3. Peralatan Keselamatan bagi Pelaksana 4. Peningkatan

33

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu.

34

Revitalisasi Kebijakan Dasar Puskesmas

Fungsi Puskesmas Penekanan pada promotif dan preventif, kesehatan memberi warna dalam setiap kegiatan pembangunan

RS Pratama

Profesional, bermutu, dan menjamin keselamatan pelanggan

Masyarakat mempunyai kemampuan (berdaya) dalam pengambilan keputusan kesehatan, keterlibatan masyarakat secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

35

Azas Penyelenggaraan Puskesmas 1. Pertanggung jawaban wilayah 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Keterpaduan 4. Rujukan

36

Upaya Puskesmas

Upaya Puskesmas Upaya Kesehatan Wajib Ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Upaya Kesehatan Pengembangan Dapat bervariasi sesuai dengan kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. 37 37

Upaya Puskesmas

Upaya Kesehatan Wajib 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Promosi Kesehatan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Penyakit Pengobatan dan Penanganan Kegawat daruratan Perawatan Kesehatan Masyarakat

38

Upaya Puskesmas

Upaya Kesehatan Pengembangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kesehatan Sekolah Kesehatan Olah Raga Kesehatan Kerja Kesehatan Gigi dan Mulut Kesehatan Jiwa dan penanggulangan Napza Kesehatan Indera Kesehatan Usia Lanjut Kesehatan Matra Kesehatan Pengobatan Tradisional 39

 Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM

kesehatan di DTPK  Nakes di DTPK harus mampu mandiri  Pelayanan gadar sesuai SOP

1. Pemetaan kesehatan (Geo Mapping) 2. Melakukan koordinasi dengan lintas

sektoral 3. Pelayanan gawat darurat sehari-hari 4. Pemberdayaan masyarakat 5. Latihan kesiapsiagaan/ gladi 6. Melakukan pemantauan (Surveilans)

SPGDT-S (Sistim Pelayanan Gawat Darurat terpadu Terpadu-Sehari2) PENANGGULANGAN

PENCEGAHAN

MULTI DISIPLIN ANTARA LAIN - HELM - SABUK PENGAMAN

SUMBER DAYA MANUSIA

MULTI PROFESI MULTI SEKTOR

YANG MEMBERI PERTOLONGAN AWAM UMUM PETUGAS DOKTER AWAM KHUSUS AMBULANS PERAWAT

TUJUAN MENCEGAH MASYARAKAT AMAN / SEJAHTERA (SAFE COMMUNITY)

KOMUNIKASI

- KEMATIAN - KECACADAN

TRANSPORTASI

++ PASIEN

AMBULANS PUSKESMAS RS.KLAS C

PRA RS

INTRA RS

RS. KLAS A/B

INTRA RS

ANTAR RS PENDANAAN TIME SAVING IS LIFE SAVING RESPONSE TIME DIUPAYAKAN SEPENDEK MUNGKIN MERUJUK THE RIGHT PATIENT, TO THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME

44

X Siklus Penanggulangan Bencana Kesiapsiagaan

Mitigasi

Pencegahan

X

X

Tanggap Darurat

X

X

X

X

Pemulihan

Pembangunan

45

PERAN PUSKESMAS PRA BENCANA

PASCA BENCANA

GADAR RESPONSE

PENGOBATAN

46

SAAT BENCANA

KESIAPSIAGAAN

FUNGSI I FUNGSI II FUNGSI III

PUBLIC HEALTH

FUNGSI II FUNGSI III

FUNGSI I FUNGSI II FUNGSI III

PRABENCANA PEMETAAN

2.

KOORDINASI LINTAS SEKTOR

3.

PELAYANAN GAWAT DARURAT

4.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

5.

LATIHAN KESIAPSIAGAAN

6.

PEMANTAUAN SUMBERDAYA

7.

PEMANTAUAN DAERAH RAWAN

47

1.

SAAT BENCANA PERTOLONGAN KORBAN

2.

RAPID HEALTH ASSESMENT AWAL

3.

TRIASE LAPANGAN

4.

BERGABUNG DG SATGAS KESEHATAN

48

1.

PASCA BENCANA PENCEGAHAN BENCANA SKUNDER

2.

PELAYANAN KESEHATAN

•

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

49

1.