Juklak Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 5k6l5n
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report r6l17
Overview 4q3b3c
& View Juklak Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/jasa Pemerintah as PDF for free.
More details 26j3b
- Words: 4,312
- Pages: 25
-4-
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka percepatan pelaksanaan Belanja Negara/Daerah perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu
akuntabel, efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Salah satu metode pengadaan yang paling banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dengan Metode Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah. Dengan melihat banyak jumlah pengadaan langsung di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang proses pengadaan langsung, sehingga tujuan dari prinsip-prinsip pengadaan akan tercapai dengan baik. Dalam hal ini penulis mencoba membuat dan menyederhanakan bahasa dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahaannya, sehingga mudah dipahami bersama dan khususnya bagi semua pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rangkuman tersebut disusun didalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan Metode Pengadaan Langsung.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-5-
B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dalam membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Metode Pengadaan Langsung adalah agar semua pegawai dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memahami dan mengerti Proses Pengadaan Langsung yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahaannya.
C. Pengertian 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah/Institusi
yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperolehBarang/Jasa. 2. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-6-
5.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa Langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa
tanpa
melalui
Pelelangan/Seleksi/Penunjukan
langsung, Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Pengadaan langsung pada prinsipnya menggunakan prakualifikasi, dimana Pejabat Pengadaan sudah menentukan (pre-knowledge) calon penyedia yang akan ditugaskan. Namun proses prakualifikasinya lebih sederhana dibandingkan metoda prakualifikasi pada pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan komplek dan/atau pemilihan jasa konsultansi badan usaha. Calon penyedia tidak diwajibkan mengisi form isian kualifikasi. 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Pejabat Pengadaan harus bersertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa(pasal 1 angka 9), dan menetapkan penyedia untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 8. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-7-
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 11. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan Pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 13. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-8-
BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
A. METODE PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG
1.
Persiapan Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 1) Pemaketan pekerjaan; 2) Cara pelaksanaan Pengadaan; 3) Pengorganisasian pengadaan; dan 4) Penetapan penggunaan produk dalam negeri; b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi: 1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) latar belakang; b) maksud dan tujuan; c) sumber pendanaan; dan d) hal-hal lain yang diperlukan; 2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; 3) Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan 4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-9-
2.
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang
a. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan, PPK mengundang Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. a) PPK dan Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan sesuai dengan prinsip pengadaan. b) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan. b) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK) d) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara: apabila PPK dan Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali; apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final. b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: Spesifikasi Teknis dan Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
dan Penetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan c. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung Barang Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: 1) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain: a) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung; b) Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi: Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang; Melakukan transaksi; PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 10 -
Menerima barang; Melakukan pembayaran; Menerima bukti pembelian atau kuitansi; Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan; c) Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung. d) Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PPK. 2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik; b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga; d)Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; e) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi istrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; g) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; h) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: nama dan alamat Penyedia; harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); hasil negosiasi harga (apabila ada); keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara. 3) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK; 4) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: a) bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b) kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau c) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 11 -
B. METODE
PENGADAAN
LANGSUNG
PENGADAAN
JASA
KONSTRUKSI 1.
Persiapan Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Pengadaan; 3) pengorganisasian pengadaan; dan 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri; b. rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi: 1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) Latar belakang; b) Maksud dan tujuan; c) Lokasi kegiatan; d) Ruang lingkup; e) Keluaran yang diinginkan f) Jumlah tenaga dan peralatan yang diperlukan g) Sumber pendanaan; dan h) Hal-hal lain yang diperlukan; 2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; 3) Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan 4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 12 -
2.
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
a. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan, PPK mengundang Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. a) PPK dan Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan sesuai dengan prinsip pengadaan. b) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan. b) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK). c) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara: apabila PPK dan Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali; apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final. b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: Spesifikasi Teknis dan Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
dan Penetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan c. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: 1) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik; b) Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (apabila diperlukan);
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 13 -
c) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (apabila diperlukan); d) Negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (apabila diperlukan); e) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain. 2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik; b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga; d) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; e) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi istrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; g) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; h) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: nama dan alamat Penyedia; harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); hasil negosiasi harga (apabila ada); keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara. 3) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK; 4) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: a) Kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau b) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 14 -
C. METODE PENGADAAN KONSULTAN
1.
LANGSUNG
PENGADAAN
JASA
Persiapan Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 1) Pemaketan pekerjaan; 2) Cara pelaksanaan Pengadaan; 3) Pengorganisasian pengadaan; dan 4) Penetapan penggunaan penyedia dalam negeri; b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang digunakan pada saat pengajuan usulan anggaran 2.
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi
a. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan, PPK mengundang Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. 1) PPK dan Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap Kebijakan Umum Pengadaan sesuai dengan prinsip pengadaan. 2) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan. 3) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK). 4) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Penyedia Dalam Negeri. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara: apabila PPK dan Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan,
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 15 -
perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali; apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final. b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
dan Penetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan c. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi 1) Pengadaan Langsung adalah proses Pengadaan Jasa Konsultansi yang merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I dan/atau benilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada Penyedia (Badan Usaha/Perorang) dengan menggunakan SPK, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi yang akan dilaksanakan beserta biayanya, antara lain melalui media elektronik maupun non elektronik. b) Pejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia (Badan Usaha/Perorang) yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran istrasi, teknis, biaya, dan formulir isian kualifikasi. d) Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dan dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 16 -
e) Penyedia (Badan Usaha/Perorang) yang diundang menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan biaya secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada saat penawaran disampaikan. g) Ketentuan negosiasi biaya: - Dilakukan berdasarkan HPS, untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan Penyedia; - Dalam hal negosiasi biaya tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan diadakan Pengadaan Langsung ulang; - Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Biaya
i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
uraian singkat pekerjaan;
nama peserta;
biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;
unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
hasil negosiasi harga (apabila ada);
keterangan lain yang dianggap perlu; dan
tanggal dibuatnya Berita Acara.
3) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK;
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 17 -
D. METODE PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN JASA LAINNYA
1.
Persiapan Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 1) Pemaketan pekerjaan; 2) Cara pelaksanaan Pengadaan; 3) Pengorganisasian pengadaan; dan 4) Penetapan penggunaan penyedia dalam negeri; b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi : 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) latar belakang; b) maksud dan tujuan; c) sumber pendanaan; dan d) hal-hal lain yang diperlukan; 2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; 3) spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan 4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 18 -
2.
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
a.
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan, PPK mengundang Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. 1) PPK dan Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap Kebijakan Umum Pengadaan sesuai dengan prinsip pengadaan. 2) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan. 3) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK). 4) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara: apabila PPK dan Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali; apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final.
b.
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
dan Penetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan c.
Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung Jasa lainnya 1) Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah). 2) Proses Pengadaan Langsung: pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik; b) Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (apabila diperlukan); c) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (apabila diperlukan); PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 19 -
d) Negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (apabila diperlukan); e) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain. 3) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik; b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga; d) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumendokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; e) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi istrasi dan harga serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; g) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; h) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: Nama dan alamat Penyedia; harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara. 4) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK; 5) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: a) Bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b) Kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau c) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 20 -
BAB III PENUTUP
Demikian buku Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Metode Pengadaan Langsung ini disusun, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan jelas sehingga menambah pengetahuan dan mudah dilaksanakan semua pihak, khususnya untuk pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh karena itu penulis mohon saran dan masukan yang bersifat membangun demi penyempurnaan yang lebih baik, apabila buku petunjuk pelaksanaan ini ada yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 21 -
BAB IV LAIN-LAIN
A.
CONTOH SURAT SURVEI PERMOHONAN PERMINTAAN HARGA
PEMERINTAH PROVINSI BADAN ..................... Jln. ………………………………………………….…… Tlp./Faks. 0123456787 Nomor Tanggal
: :
……………………………………….. ………………………………………..
Lampiran
:
Perihal
:
1 (satu) lembar Permintaan Daftar Harga
Kepada Yth. ……………..…………………………………………………….. Di …………………………………….. Sehubungan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Instansi kami, dengan hormat dimohon kiranya dapat memberikan daftar harga, spesifikasi, dan gambar/brosur Barang sebagaimana terlampir. Demikian, atas kerja samanya disampikan terima kasih.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK
Drs. ……………………… NIP. 123456789…..
Tembusan : 1. Kepala Dinas ………………… 2. Arsip.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 22 -
B. CONTOH FORMAT SURVEI HARGA BARANG/JASA
Sumber Data Alamat Telp/Faks. Nama Hp.
……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ………………….……, …….. Hari/Tanggal : ………………….…………… 201….
No.
: : : : :
Nama Barang
Harga Satuan (belum termasuk PPN)
Merk
Tipe
Spesifikasi
Gambar/ Brosur Barang (Ada/Tidak)
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyedia Toko.......
……………………………………………...……………
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 23 -
C. CONTOH FORMAT REKAPITULASI SURVEI HARGA BARANG/JASA
DAFTAR HASIL SURVEY HARGA PA/KPA : K/L/D/I : Satker/SKPD : PPK : Pekerjaan : Lokasi : Tahun Anggaran :
Kepala Dinas ………………… Pemerintah Daerah ……………………….. Dinas ……………………………… Drs. ……………………… NIP. 123456789….. Pengadaan …………………………… Kota …………………………. …………… (Nama Sumber 1)
No.
Nama Barang
Harga Satuan (belum termasuk PPN)
Merk
Tipe
…………… (Nama Sumber 2) Harga Satuan (belum termasuk PPN)
Merk
Tipe
…………… (Nama Sumber 3, dst) Harga Satuan (belum termasuk PPN)
Merk
Tipe
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Harga Satuan (belum termasuk PPN)
1 2 3
PPK,
Drs.... NIP. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
Merk
Tipe
- 24 -
D.
CONTOH
FORMAT
HARGA
PERKIRAAN
SENDIRI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG PA/KPA : K/L/D/I : Satker/SKPD : PPK : Pekerjaan : Lokasi : Tahun Anggaran :
Kepala Dinas ………………… Pemerintah Daerah ……………………….. Dinas ……………………………… Drs. ……………………… Pengadaan …………………………… Kota …………………………. 201…….
CONTOH
N Harga Uraian Satuan Vol Jumlah (Rp) o. Satuan I Biaya Pengadaan Barang 1 Jenis Barang ………. (sesuai spesifikasi) Buah 1 2 Jenis Barang ………. (sesuai spesifikasi) Set 2 3 Jenis Barang ………. (sesuai spesifikasi) Unit 3 4 dst……………….. (sesuai jumlah barang yang akan ….. diadakan) 4 Jumlah Sub I II Biaya Pemasangan Dan Uji Coba 1 Tenaga ahli pemasangan Org 1 2 Tenaga pendukung Org 2 3 Sewa Peralatan Bantu ….. 3 4 Pembelian bahan/ material yang diperlukan …. 4 Jumlah Sub II III Biaya Transportasi 1 Transportasi Kapal ….. 1 2 Transportasi Lokal …. 2 Jumlah Sub II IV Biaya Pelatihan 1 Biaya pelatihan …. 1 Jumlah Sub II Jumlah Total (I+II+III+IV) PPN 10% Jumlah Biaya Dibulatkan Terbilang : …………………………, ….. …………………… 201…. Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
(HPS
- 25 -
E.
CONTOH FORMAT SPESIFIKASI BARANG/JASA
SPESIFIKASI PENGADAAN BARANG PA/KPA K/L/D/I Satker/SKPD PPK Pekerjaan Lokasi Tahun Anggaran
No.
: : : : : : :
CONTOH
Uraian 1 Nama barang …………………………………
Spesifikasi
2 Nama barang …………………………………
3 Nama barang ………………………………… dst
…………………………, ….. …………………… 201…. Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Uraian PA/KPA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 26 -
E. CONTOH FORMAT NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
Nama Paket Nilai HPS Tahun Angg.
: : :
Pengadaan Pakaian Selam
Contoh
2015
Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis
a
NO. 1 2
ASPEK TEKNIS YANG DIKLARIFIKASI DAN DINEGOSIASI Jadwal waktu pelaksanaan Spesifikasi teknis
HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS Sesuai Penawaran Sesuai Penawaran
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
KETERANGAN
- 27 -
B.
Contoh
Klarifikasi Dan Negosiasi Biaya
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) NO
URAIAN PEKERJAAN Vol.
Sat.
HARG A SATU AN (Rp)
JUMLAH HARGA (Rp)
HARGA PENAWARAN HASIL KOREKSI ARITMATIK
Vol.
Sat.
HARGA SATUAN (Rp)
JUMLAH HARGA (Rp)
Pakaian Selam 1
Mask
2
Unit
2
Snorkel
2
Unit
Sub Total PPn 10% Jumlah Total Pembulatan Terbilang
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI BIAYA
Vol.
Sat.
HARGA SATUAN (Rp)
JUMLAH HARGA (Rp)
- 28 -
BAB V DAFTAR PUSTAKA
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN
KEEMPAT
ATAS
PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 4. PERATURAN KEPALA LKPP RI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka percepatan pelaksanaan Belanja Negara/Daerah perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu
akuntabel, efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Salah satu metode pengadaan yang paling banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dengan Metode Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah. Dengan melihat banyak jumlah pengadaan langsung di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang proses pengadaan langsung, sehingga tujuan dari prinsip-prinsip pengadaan akan tercapai dengan baik. Dalam hal ini penulis mencoba membuat dan menyederhanakan bahasa dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahaannya, sehingga mudah dipahami bersama dan khususnya bagi semua pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rangkuman tersebut disusun didalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan Metode Pengadaan Langsung.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-5-
B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dalam membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Metode Pengadaan Langsung adalah agar semua pegawai dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memahami dan mengerti Proses Pengadaan Langsung yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahaannya.
C. Pengertian 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah/Institusi
yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperolehBarang/Jasa. 2. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-6-
5.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa Langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa
tanpa
melalui
Pelelangan/Seleksi/Penunjukan
langsung, Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Pengadaan langsung pada prinsipnya menggunakan prakualifikasi, dimana Pejabat Pengadaan sudah menentukan (pre-knowledge) calon penyedia yang akan ditugaskan. Namun proses prakualifikasinya lebih sederhana dibandingkan metoda prakualifikasi pada pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan komplek dan/atau pemilihan jasa konsultansi badan usaha. Calon penyedia tidak diwajibkan mengisi form isian kualifikasi. 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Pejabat Pengadaan harus bersertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa(pasal 1 angka 9), dan menetapkan penyedia untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 8. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-7-
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 11. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan Pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 13. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-8-
BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
A. METODE PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG
1.
Persiapan Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 1) Pemaketan pekerjaan; 2) Cara pelaksanaan Pengadaan; 3) Pengorganisasian pengadaan; dan 4) Penetapan penggunaan produk dalam negeri; b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi: 1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) latar belakang; b) maksud dan tujuan; c) sumber pendanaan; dan d) hal-hal lain yang diperlukan; 2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; 3) Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan 4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
-9-
2.
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang
a. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan, PPK mengundang Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. a) PPK dan Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan sesuai dengan prinsip pengadaan. b) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan. b) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK) d) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara: apabila PPK dan Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali; apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final. b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: Spesifikasi Teknis dan Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
dan Penetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan c. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung Barang Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: 1) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain: a) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung; b) Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi: Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang; Melakukan transaksi; PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 10 -
Menerima barang; Melakukan pembayaran; Menerima bukti pembelian atau kuitansi; Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan; c) Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung. d) Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PPK. 2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik; b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga; d)Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; e) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi istrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; g) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; h) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: nama dan alamat Penyedia; harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); hasil negosiasi harga (apabila ada); keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara. 3) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK; 4) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: a) bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b) kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau c) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 11 -
B. METODE
PENGADAAN
LANGSUNG
PENGADAAN
JASA
KONSTRUKSI 1.
Persiapan Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Pengadaan; 3) pengorganisasian pengadaan; dan 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri; b. rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi: 1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) Latar belakang; b) Maksud dan tujuan; c) Lokasi kegiatan; d) Ruang lingkup; e) Keluaran yang diinginkan f) Jumlah tenaga dan peralatan yang diperlukan g) Sumber pendanaan; dan h) Hal-hal lain yang diperlukan; 2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; 3) Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan 4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 12 -
2.
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
a. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan, PPK mengundang Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. a) PPK dan Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan sesuai dengan prinsip pengadaan. b) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan. b) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK). c) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara: apabila PPK dan Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali; apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final. b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: Spesifikasi Teknis dan Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
dan Penetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan c. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: 1) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik; b) Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (apabila diperlukan);
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 13 -
c) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (apabila diperlukan); d) Negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (apabila diperlukan); e) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain. 2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik; b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga; d) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; e) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi istrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; g) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; h) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: nama dan alamat Penyedia; harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); hasil negosiasi harga (apabila ada); keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara. 3) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK; 4) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: a) Kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau b) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 14 -
C. METODE PENGADAAN KONSULTAN
1.
LANGSUNG
PENGADAAN
JASA
Persiapan Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 1) Pemaketan pekerjaan; 2) Cara pelaksanaan Pengadaan; 3) Pengorganisasian pengadaan; dan 4) Penetapan penggunaan penyedia dalam negeri; b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang digunakan pada saat pengajuan usulan anggaran 2.
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi
a. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan, PPK mengundang Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. 1) PPK dan Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap Kebijakan Umum Pengadaan sesuai dengan prinsip pengadaan. 2) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan. 3) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK). 4) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Penyedia Dalam Negeri. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara: apabila PPK dan Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan,
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 15 -
perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali; apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final. b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
dan Penetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan c. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi 1) Pengadaan Langsung adalah proses Pengadaan Jasa Konsultansi yang merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I dan/atau benilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada Penyedia (Badan Usaha/Perorang) dengan menggunakan SPK, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi yang akan dilaksanakan beserta biayanya, antara lain melalui media elektronik maupun non elektronik. b) Pejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia (Badan Usaha/Perorang) yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran istrasi, teknis, biaya, dan formulir isian kualifikasi. d) Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dan dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 16 -
e) Penyedia (Badan Usaha/Perorang) yang diundang menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan biaya secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada saat penawaran disampaikan. g) Ketentuan negosiasi biaya: - Dilakukan berdasarkan HPS, untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan Penyedia; - Dalam hal negosiasi biaya tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan diadakan Pengadaan Langsung ulang; - Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Biaya
i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
uraian singkat pekerjaan;
nama peserta;
biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;
unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
hasil negosiasi harga (apabila ada);
keterangan lain yang dianggap perlu; dan
tanggal dibuatnya Berita Acara.
3) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK;
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 17 -
D. METODE PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN JASA LAINNYA
1.
Persiapan Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 1) Pemaketan pekerjaan; 2) Cara pelaksanaan Pengadaan; 3) Pengorganisasian pengadaan; dan 4) Penetapan penggunaan penyedia dalam negeri; b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi : 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) latar belakang; b) maksud dan tujuan; c) sumber pendanaan; dan d) hal-hal lain yang diperlukan; 2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; 3) spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan 4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 18 -
2.
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
a.
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan, PPK mengundang Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. 1) PPK dan Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap Kebijakan Umum Pengadaan sesuai dengan prinsip pengadaan. 2) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan. 3) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK). 4) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara: apabila PPK dan Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali; apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final.
b.
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
dan Penetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan c.
Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung Jasa lainnya 1) Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah). 2) Proses Pengadaan Langsung: pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik; b) Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (apabila diperlukan); c) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (apabila diperlukan); PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 19 -
d) Negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (apabila diperlukan); e) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain. 3) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik; b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga; d) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumendokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; e) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran istrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi istrasi dan harga serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; g) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; h) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: Nama dan alamat Penyedia; harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara. 4) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK; 5) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: a) Bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b) Kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau c) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 20 -
BAB III PENUTUP
Demikian buku Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Metode Pengadaan Langsung ini disusun, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan jelas sehingga menambah pengetahuan dan mudah dilaksanakan semua pihak, khususnya untuk pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh karena itu penulis mohon saran dan masukan yang bersifat membangun demi penyempurnaan yang lebih baik, apabila buku petunjuk pelaksanaan ini ada yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 21 -
BAB IV LAIN-LAIN
A.
CONTOH SURAT SURVEI PERMOHONAN PERMINTAAN HARGA
PEMERINTAH PROVINSI BADAN ..................... Jln. ………………………………………………….…… Tlp./Faks. 0123456787 Nomor Tanggal
: :
……………………………………….. ………………………………………..
Lampiran
:
Perihal
:
1 (satu) lembar Permintaan Daftar Harga
Kepada Yth. ……………..…………………………………………………….. Di …………………………………….. Sehubungan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Instansi kami, dengan hormat dimohon kiranya dapat memberikan daftar harga, spesifikasi, dan gambar/brosur Barang sebagaimana terlampir. Demikian, atas kerja samanya disampikan terima kasih.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK
Drs. ……………………… NIP. 123456789…..
Tembusan : 1. Kepala Dinas ………………… 2. Arsip.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 22 -
B. CONTOH FORMAT SURVEI HARGA BARANG/JASA
Sumber Data Alamat Telp/Faks. Nama Hp.
……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ………………….……, …….. Hari/Tanggal : ………………….…………… 201….
No.
: : : : :
Nama Barang
Harga Satuan (belum termasuk PPN)
Merk
Tipe
Spesifikasi
Gambar/ Brosur Barang (Ada/Tidak)
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyedia Toko.......
……………………………………………...……………
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 23 -
C. CONTOH FORMAT REKAPITULASI SURVEI HARGA BARANG/JASA
DAFTAR HASIL SURVEY HARGA PA/KPA : K/L/D/I : Satker/SKPD : PPK : Pekerjaan : Lokasi : Tahun Anggaran :
Kepala Dinas ………………… Pemerintah Daerah ……………………….. Dinas ……………………………… Drs. ……………………… NIP. 123456789….. Pengadaan …………………………… Kota …………………………. …………… (Nama Sumber 1)
No.
Nama Barang
Harga Satuan (belum termasuk PPN)
Merk
Tipe
…………… (Nama Sumber 2) Harga Satuan (belum termasuk PPN)
Merk
Tipe
…………… (Nama Sumber 3, dst) Harga Satuan (belum termasuk PPN)
Merk
Tipe
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Harga Satuan (belum termasuk PPN)
1 2 3
PPK,
Drs.... NIP. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
Merk
Tipe
- 24 -
D.
CONTOH
FORMAT
HARGA
PERKIRAAN
SENDIRI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG PA/KPA : K/L/D/I : Satker/SKPD : PPK : Pekerjaan : Lokasi : Tahun Anggaran :
Kepala Dinas ………………… Pemerintah Daerah ……………………….. Dinas ……………………………… Drs. ……………………… Pengadaan …………………………… Kota …………………………. 201…….
CONTOH
N Harga Uraian Satuan Vol Jumlah (Rp) o. Satuan I Biaya Pengadaan Barang 1 Jenis Barang ………. (sesuai spesifikasi) Buah 1 2 Jenis Barang ………. (sesuai spesifikasi) Set 2 3 Jenis Barang ………. (sesuai spesifikasi) Unit 3 4 dst……………….. (sesuai jumlah barang yang akan ….. diadakan) 4 Jumlah Sub I II Biaya Pemasangan Dan Uji Coba 1 Tenaga ahli pemasangan Org 1 2 Tenaga pendukung Org 2 3 Sewa Peralatan Bantu ….. 3 4 Pembelian bahan/ material yang diperlukan …. 4 Jumlah Sub II III Biaya Transportasi 1 Transportasi Kapal ….. 1 2 Transportasi Lokal …. 2 Jumlah Sub II IV Biaya Pelatihan 1 Biaya pelatihan …. 1 Jumlah Sub II Jumlah Total (I+II+III+IV) PPN 10% Jumlah Biaya Dibulatkan Terbilang : …………………………, ….. …………………… 201…. Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
(HPS
- 25 -
E.
CONTOH FORMAT SPESIFIKASI BARANG/JASA
SPESIFIKASI PENGADAAN BARANG PA/KPA K/L/D/I Satker/SKPD PPK Pekerjaan Lokasi Tahun Anggaran
No.
: : : : : : :
CONTOH
Uraian 1 Nama barang …………………………………
Spesifikasi
2 Nama barang …………………………………
3 Nama barang ………………………………… dst
…………………………, ….. …………………… 201…. Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Uraian PA/KPA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
- 26 -
E. CONTOH FORMAT NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
Nama Paket Nilai HPS Tahun Angg.
: : :
Pengadaan Pakaian Selam
Contoh
2015
Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis
a
NO. 1 2
ASPEK TEKNIS YANG DIKLARIFIKASI DAN DINEGOSIASI Jadwal waktu pelaksanaan Spesifikasi teknis
HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS Sesuai Penawaran Sesuai Penawaran
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
KETERANGAN
- 27 -
B.
Contoh
Klarifikasi Dan Negosiasi Biaya
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) NO
URAIAN PEKERJAAN Vol.
Sat.
HARG A SATU AN (Rp)
JUMLAH HARGA (Rp)
HARGA PENAWARAN HASIL KOREKSI ARITMATIK
Vol.
Sat.
HARGA SATUAN (Rp)
JUMLAH HARGA (Rp)
Pakaian Selam 1
Mask
2
Unit
2
Snorkel
2
Unit
Sub Total PPn 10% Jumlah Total Pembulatan Terbilang
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI BIAYA
Vol.
Sat.
HARGA SATUAN (Rp)
JUMLAH HARGA (Rp)
- 28 -
BAB V DAFTAR PUSTAKA
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN
KEEMPAT
ATAS
PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; 4. PERATURAN KEPALA LKPP RI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG
Related Documents 171j1w
Juklak Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 5k6l5n
April 2020 32
Contoh Kuitansi Pengadaan Langsung 5f614g
April 2020 32
Dokumen Pengadaan Langsung (spk) 2o1f6f
April 2020 17
4 - Contoh Dokumen Pengadaan Langsung 4j125z
November 2019 33
Format Evaluasi Pengadaan Langsung Konsultansi 412q4c
August 2020 0
Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Langsung Obat 2019 304j41
April 2020 25More Documents from "Yogi Cahyo Ginanjar" 5en5h
Juklak Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 5k6l5n
April 2020 32
Bab 4 Bse Bhs Inggris Kls 8 By Gie f4ru
April 2022 0
Garnis Maharani 5k1e5d
June 2020 5
Heir Of Light Tier List.xlsx 6j634j
October 2021 0
Ven.docx 2o4b38
April 2020 27