Ibu Ernest Instrumen Ham, Penegakan Ham 54351a

CAKUPAN MATERI INSTRUMEN HAM :

INTER+ NAS TERMINOLOGI PELANGGARAN HAM

MEKANISME PENANGANAN HAM : INTER + NAS

Bahasan 1 INSTRUMEN-INSTRUMEN HAM

TRAGEDI KEMANUSIAAN

INSTRUMEN HAM

INSTRUMEN

INSTRUMEN

INTERNASIONAL

NASIONAL

BANGUNAN INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA

KEWAJIBAN NEGARA (Pasal 28-30)

KOVENAN HAK-HAK SIPIL & POLITIK 1966 HAK-HAK SIPIL (Pasal 1-11)

HAK-HAK SOSIAL (Pasal 12-17)

Atap & plafonnya banyak bocor!!!

KONVENSI INT’L

Bangunannya sudah sekomplit ini, hak-hak kita koq masih belum terlindungi, ya?

KONVENSI INT’L

KONVENSI INT’L

KONVENSI INT’L

RATIFIKASI UNDANG-UNDANG NASIONAL

KOVENAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA 1966 HAK-HAK POLITIK (Pasal 18-21)

DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA

HAK-HAK EKONOMBUDAYA (Pasal 22-27)

PENGATURAN HAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Hak2 Sipil & Politik

HAM UNIVERSAL

Hak2 Ekososbud

Hak2 Pembangunan

HUKUM NASIONAL Hukum Substantif

Hukum Prosedural

UUD 1945, UU HAM, UU Anti Penyiksaan, UU KDRT, UU Penghapusan diskriminasi Perempuan, dll.

Pengadilan HAM, Hukum Acara Pidana, dll

HAK SIPIL DAN POLITIK • • • • •

Hak2 Sipil : Hak menentukan nasib sendiri Hak untuk hidup Hak untuk tidak dihukum mati Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang Hak atas peradilan yang adil

• • •

•

Hak Politik : Hak untuk menyampaikan pendapat Hak untuk berkumpul dan berserikat Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum Hak untuk memilih dan dipilih

HAK SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA • •

• • • • • •

Hak Sosial-Ekonomi: Hak untuk bekerja Hak untuk mendapat upah yang layak Hak untuk tidak dipaksa bekerja Hak untuk cuti Hak atas makanan Hak atas perumahan Hak atas kesehatan Hak atas pendidikan

Hak di bidang budaya: • Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan • Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan • Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)  Hak cipta tradisional?

HAK-HAK PEMBANGUNAN • Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat • Hak untuk memperoleh perumahan yang layak • Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai

Nasionalisasi Instrumen Internasional • Berbagai perjanjian intrnasional yang dihasilkan melalui kesepakatan antar negara2 di dunia tersebut, kemudian dinasionalisasikan oleh masing2 negara, dengan dua pola 1 : – Nasionalisasi melalui ratifikasi  Negara mengesahkan sebuah perjanjian HAM internasional setelah sebelumnya ikut menandatangani perjanjian internasional tersebut – Nasionalaisasi melalui aksesi  Sebuah negara menandatangani sebuah perjanjian HAM tanpa menandatangani terlebih dahulu perjanjian tersebut – Nasionalisasi melalui reservasi dan deklarasi  Sebuah negara menyatakan beberapa pasal dari perjanjian tersebut sebuah perjanjian

Bahasan 2 TERMINOLOGI PELANGGARAN HAM

TRAGEDI KEMANUSIAAN

NEGARA & PELANGGARAN HAM • Konsep pelanggaran HAM tidak dapat dipisahkan dengan konsep kewajiban negara • Tiga jenis kewajiban negara : (1) kewajiban untuk menghormati; (2) kewajiban untuk melindungi; dan (3) kewajiban untuk memenuhi • Apabila sekalian kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh negara, maka negara dianggap melakukan pelanggaran HAM

KEWAJIBAN MENGHORMATI • NEGARA MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA DENGAN TIDAK CAMPUR TANGAN (INTERVENSI) INDIVIDU WARGA NEGARA DALAM MENJALANKAN HAK YANG BERSANGKUTAN • NEGARA MENGAKUI HAK YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

• NEGARA TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA AKSES TERHADAP HAK YANG BERSANGKUTAN

KEWAJIBAN MELINDUNGI • NEGARA MENJAMIN BAHWA PIHAK KETIGA (INDIVIDU ATAU ENTITAS LAIN) TIDAK MELANGGAR HAK-HAK INDIVIDU LAIN • NEGARA MEMBERI SANKSI TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MELANGGAR HAK INDIVIDU LAIN • TERMASUK DI DALAMNYA MEMASTIKAN TERSEDIANYA PERATURAN UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN HAK-HAK INDIVIDU YANG EBRSANGKUTAN

KEWAJIBAN MEMENUHI • NEGARA HARUS MELAKUKAN INTERVENSI (TINDAKAN / LANGKAH-LANGKAH POSITIF) SESUAI DENGAN MAKSIMAL SUMBERDAYA YG TERSEDIA • NEGARA HARUS MENGERAHKAN SUMBERDAYA UNTUK MEMENUHI HAK INDIVIDU WARGA NEGARA • MENJAMIN SETIAP INDIVIDU UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA YANG TIDAK DAPAT DIPENUHI SENDIRI

PELANGGARAN HAM? • Seorang warga disiksa oleh aparat kepolisian? • Seorang warga dipukul oleh seorang yang non-negara?

JENIS PELANGGARAN HAM OLEH NEGARA • Pelanggaran BY COMMISSION : Apabila negara secara langsung melakukan pelanggaran HAM – Misalnya : pengingkaran hak Ekososbud terhadap kelompok tertentu melzlui undang2 atau tindakan diskriminasi • PELANGGARAN OMMISION : Apabila negara melakukan pembiaran – Negara tidak mencabut UU yang nyata2 melanggar HAM – Negara gagal menghentikan individu atau kelompok tertentu yang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain.

Bahan diskusi Kelompok • Negara sebagai pemangku kewajiban, bertanggungjawab atas pelanggaran HAM, Namun dalam perkembangan dewasa ini peranan swasta (korporasi) sudah semakin besar dan bahkan menggusur kewenangan negara. • Pertanyaan : Siapa yang bertanggung jawab, negara atau sperusahaan swasta.

TERMINOLOGI PELANGGARAN HAM MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA PELANGGARAN HAM  Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak atau karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku [Pasal 1 butir 6 UU Peradilan HAM No. 26/2000].

UNSUR2 PELANGGARAN HAM 1. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk perbuatan aparat negara; 2. Perbuatan yang disengaja atau tidak atau karena kelalaian yang secara melawan hukum; 3. Perbuatan yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang yang dijamin oleh UU; 4. Perbuatan yang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

KATEGORI PELANGGARAN HAM 1. PELANGGARAN HAM BERAT  Mencakup KEJAHATAN GENOCIDE (Pemusnahan Etnis), dan KEJAHATAN2 KEMANUSIAAN 2. PELANGGARAN HAM RINGAN  Mencakup kejahatan2/pelanggaran2 yang tidak termasuk KEJAHATAN GENOCIDE, dan KEJAHATAN KEMANUSIAAN dengan dampak yang tidak terlalu meluas dan mengkhawatirkan.

KEJAHATAN KEMANUSIAAN Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa [Kf. Pasal 7 yo 9 UU Pengadilan HAM]:  Pembunuhan, Pemusnahan, Perbudakan, dan Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.  Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional  Penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara  Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau lasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional  Menghilangkan orang secara paksa (penangkapan, penahanan, penculikan tanpa ada informasi ttg nasib atau keberadaannya, dan Kejahatan apartheid (kejahatan genecide untuk mempertahankan rezim yang berkuasa).

KEJAHATAN GENOSIDE Perbuatan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok agama dengan cara [Pasal 7 yo 8 UU HAM]:  Membunuh anggota kelompok;  Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota2 kelompok;  Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan pemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya  Ancaman, teror, menghentikan pemasukan makanan/obat2an.  Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok  Pemasangan alat kontrasepsi secara paksa, pengguguran, dll;  Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

DISKO

DISKO Masing-masing kelompok ditugaskan untuk mengidentifikasi dan diseskripsikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan bagaimana mekanisme penangananya. 1. HAM ringan dalam bidang SIPOL (Sipil dan Politik) dan hak Ekososbud (Ekonomi, sosial, dan budaya) 2. HAM Berat dalam bidang SIPOL (Sipil dan Politik) dan hak Ekososbud (Ekonomi, sosial, dan budaya). 3. Beri opini singkat tentang potret penegakan ham ini dalam perspektif tanggungjawab negara

PENGANTAR DISKO

HAK SIPIL DAN POLITIK • • • • •

Hak2 Sipil : Hak menentukan nasib sendiri Hak untuk hidup Hak untuk tidak dihukum mati Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang Hak atas peradilan yang adil

• • •

•

Hak Politik : Hak untuk menyampaikan pendapat Hak untuk berkumpul dan berserikat Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum Hak untuk memilih dan dipilih

HAK SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA • •

• • • • • •

Hak Sosial-Ekonomi: Hak untuk bekerja Hak untuk mendapat upah yang layak Hak untuk tidak dipaksa bekerja Hak untuk cuti Hak atas makanan Hak atas perumahan Hak atas kesehatan Hak atas pendidikan

Hak di bidang budaya: • Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan • Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan • Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)  Hak cipta tradisional?

HAK-HAK PEMBANGUNAN • Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat • Hak untuk memperoleh perumahan yang layak • Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai

TERMINOLOGI PELANGGARAN HAM MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA PELANGGARAN HAM  Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak atau karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku [Pasal 1 butir 6 UU Peradilan HAM No. 26/2000].

UNSUR2 PELANGGARAN HAM 1. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk perbuatan aparat negara; 2. Perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara melawan hukum; 3. Perbuatan yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang yang dijamin oleh UU; 4. Perbuatan yang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

KATEGORI PELANGGARAN HAM 1. PELANGGARAN HAM BERAT : (1) KEJAHATAN GENOCIDE (Pemusnahan Etnis), (2) KEJAHATAN2 KEMANUSIAAN

2. PELANGGARAN HAM RINGAN  Mencakup kejahatan2/pelanggaran2 yang tidak termasuk KEJAHATAN GENOCIDE, dan KEJAHATAN KEMANUSIAAN dengan dampak yang tidak terlalu meluas dan mengkhawatirkan.

KEJAHATAN GENOSIDE Perbuatan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok agama dengan cara [Pasal 7 yo 8 UU HAM]:  Membunuh anggota kelompok;  Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota2 kelompok;  Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan pemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya  Ancaman, teror, menghentikan pemasukan makanan/obat2an.  Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok  Pemasangan alat kontrasepsi secara paksa, pengguguran, dll;  Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Bahasan 3 MEKANISME PENANGANAN HAM

Ilustrasi : REKAMAN TRAGEDI KEMANUSIAAN DI TIMOR TIMUR

MEKANISME PENANGANAN HAM NASIONAL

• MAHKAMAH KONSTITUSI • PENGADILAN HAM • PERADILAN UMUM • LEMBAGA NAS. HAM

INTERNAS

• MAHKAMAH PIDANA INTERNAS • PENGADILAN PIDANA INTERNAS AD HOC • PENGADILAN CAMPURAN

MEKANISME REGIONAL EROPA

• MEKANISME REGIONAL AMERIKA • MEKANISME REGIONAL AFRIKA • ASEAN?

MEKANISME PENANGANAN HAM NASIONAL

MAHKAMAH KONSTITUSI • Kewenangan : – Menguji UU (dalam hal ini yang mengatur tentang HAM) terhadap UUD • Membatalkan UU No. 24 Thn 2005 ttg Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi • Membatalkan berlakunya Pasal 134, 136 bis, dan 137 yang mengatur mengenai penghinaan terhadap presiden & wakil presiden (2006)  Bertentang dengan konstitusi karena menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berpendapat, kebebasan akan informasi,

– Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD  Misalnya, sengketa kewenangan antara pengadilan HAM dengan Peradilan umum berkaitan dengan penanganan perkara HAM)

PENGADILAN HAM • Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat : Kejahatan genocide dan kejahatan kemanusiaan – Pelanggaran HAM yang ditangani : Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum dan sesudah pengadilan HAM dibentuk pada tahun 2000  Tidak memberlakukan asas retroaktif yang berlaku dalam hukum pidana • Mekanisme pertanggungjawaban : – Pertanggungjawaban komando : Komandan Militer – pasukan di bawah komando – Tanggung jawab atasan : Spoliselaku atasan polisi maupun sipil bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahannya.

Lanjutan.... • Prosedur penanganan : – Proses penyelidikan : Komnas HAM – Proses penyidikan dan penuntutan : Kejaksaan Agung – Proses peradilan: Majelis Hakim Pengadilan HAM – Khusus untuk kasus HAM berat sebelum adanya Pengadilan HAM (UU No 26/2000), ditangani oleh Pengadilan ad hoc atas usul DPR-RI  Mis : Kasus Tim2, dan kasus Tanjung periok.

PROSEDUR PENANGANAN KASUS HAM BERAT

PENYELIDIKAN : KOMNAS HAM

SIDIK & TUNTUT : JAGUNG

PENGADILAN HAM Kasus sesudah 2000 PENGADILAN HAM AD HOC : Kasus sebelum 2000

Penyelidikan • Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM • Dilakukan oleh KOMNAS HAM dengan membentuk tim penyelidik Ad Hoc

Penangkapan & Penahanan • Dilakukan oleh Jaksa Agung  Berbeda dengan Peradilan umum (KUHAP) di mana penangkapan dan penahanan dilakukan oleh pihak Polri • Tersangka tidak mempunyai hak untuk dikeluarkan dari tahanan selama proses penyidikan dan penuntutan  Dalam peradilan umum hal itu dimungkinkan.

Penyidikan dan Penuntutan • Penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan membentuk tim penyidik dan penuntut ad hoc • Penyidikan dilakukan dalam rangka pembuatan BAP, dan apabila cukup bukti maka kasus tersebut segera diteruskan ke tahapan penyidikan • Apabila tidak ditemukan cukup bukti dalam proses penyidikan, maka Jaksa Agung segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)

Pemeriksaan Sidang Pengadilan • Dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 2 hakim pengadilan HAM, dan 3 orang hakim HAM Ad hoc (punya profesionalisme, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita2 negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati HAM) Berlaku bagi proses d I PN, PT, dan Kasasi • Pemeriksaan hanya sampai pada tahap kasasi  Tidak ada ketentuan untuk peninjauan kembali

Ilustrasi : REKAMAN TRAGEDI KEMANUSIAAN DI TIMOR TIMUR

SEMANGAT MERAH PUTIH TETAP BERKOBAR, SEKALIPUN DI TENGAH BADAI PEPERANGAN

INILAH KONDISI PERMUKIMAN WARGA PENGUNGSI

KEMANA WARGA PENGUNSI HARUS MELANGKAH?

MASIH ADAKAH JALAN YANG HARUS DILALUI UNTUK KELUAR DARI KEMELUT INI??

MEKANISME LAIN PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT

 Selain melalui mekanisme Litigasi (proses peradilan), terdapat pula mekanisme lain melalui Proses Non-litigasi  Dilakukan melalui proses di luar pengadilan dengan lebih menekankan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi:  Penanganan proses non-litigasi : 1. Komnas HAM [Pasal 89 ayat (4) UU pengadilan HAM]  Termasuk juga Komnas HAM Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [Pasal 47 UU Pengadilan HAM]  Masih belum berlaku karena UU KKR No 24 tahun 2005 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI

PERADILAN UMUM • Berwenang menangani kasus2 “pelanggaran HAM ringan” yang tidak termasuk dalam kategori HAM berat • Peran Peradilan umum : – Melalui mekanisme peradilan pidana : kasus2 pelanggaran HAM ringan itu masuk dalam kategori tindak pidana biasa  Menangani perkara2 pidana yang dilakukan oleh korps kepolisian dan TNI, maka mekanisme penanganannya melalui peradilan militer – Melalui mekanisme peradilan perdata, terutama untuk kasus pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya melalui gugatan class action oleh LSM mewakili masyarakat yang dirugikan  Ex : Gugatan untuk menegakan hak2 masyarakat adat berkaitan dengan SDA

MEKANISME PENANGANAN HAM INTERNASIONAL

PROSES PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT PELANGGARAN HAM BERAT

MEKANISME NASIONAL PENGADILAN HAM

REKONSILIASI?

TIDAK MAMPU TIDAK MAU (PEMBIARAN)

PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL

Statuta Roma 1998 Indo blm ttd