Hak Dan Kewajiban Pasien 5n3r38

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam perkembangan dunia informasi yang begitu pesat ini membuat banyak orang mulai terbuka wawasan dan makin membaiknya tingkat sosial ekonomi sehingga kebutuhan terhadap kualitas layanan penyedia jasa baik secara personal maupun kelompok atau institusi, termasuk dokter dan rumah sakit sebagai andalan penyedia jasa dibidang medis makin meningkat. Namun demikian tidak semua orang sesungguhnya mengetahui atau setidaknya mengerti akan hakhak dan kewajiban yang mestinya mereka dapatkan ketika sedang menerima penanganan dari petugas medis di tempat-tempat pelayaan kesehatan, seperti tempat praktek pribadi, klinik, rumah sakit dan lain-lainnya. Di bidang kesehatan hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting dan mutlak untuk dilaksanakan. Mengingat kelalaian untuk memenuhi hak dan kewajiban akan menimbulkan akibat yang tidak kecil, yakni berupa tuntutan ganti kerugian ataupun dapat diduga melakukan tidak pidana yang diancam dengan sanksi pidana seperti hukuman mati, penjara maupun denda bahkan sanksi pencabutan hak-hak yang melekat pada setiap individu tersebut. Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktek profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan. Hak pasien yang lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Selain itu, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi kepentingan pasien tersebut. Salah satu contoh kewajiban yang penting untuk dilakukan yaitu memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai penyakitnya sehingga dokter lebih mudah untuk menangani pasien tersebut.

1

Hubungan dokter - pasien sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Hubungan antara dokter dengan pasien berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti hubungan bapak dan anak. Dokter di sini berupaya bertindak sebagai ”bapak yang baik” yang cermat, berhati – hati dengan bekal pengetahuan dan pengalaman untuk kesembuhan pasien. Dalam hubungan ini kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien. Sekarang hubungan antara dokter dan pasien semakin berkembang menjadi kontrak terapeutik dimana dalam hubungan itu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. UUD 1945 yang telah diamandemen, secara jelas dalam pasal 28 H menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Dan terkait hak dan kewajiban pasien sendiri sudah diatur diantaranya dalam UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, KODEKI dan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain itu hak dan kewajiban pasien juga diangkat dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pelayanan Medis Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan RS; serta Deklarasi Muktamar IDI mengenai Hak dan Kewajiban pasien dan Dokter. Sementara untuk kewajiban pasien diatur dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Perlindungan Konsumen. Mengingat pentingnya hak dan kewajiban pasien dalam rangka melindungi kepentingan pasien maka setiap Rumah Sakit maupun pasien harus mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban pasien.

BAB II

2

TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Hak, Kewajiban, dan Pasien 1. Hak Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain atau lembaga tertentu. Hak tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang. Dalam menuntut suatu hak, tanggung jawab moral sangat diperlukan agar dapat terjalin suatu ikatan yang merupakan kontrak sosial, baik tersurat maupun yang tersirat, sehingga segala sesuatunya dapat memberikan dampak positif. Pada kamus Bahasa indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat, atau martabat. Hak menurut C. Fagin ( 1975) mengemukakan bahwa hak adalah tuntutan terhadap sesuatu, dimana seseorang berhak seperti kekuasaan dan hak-hak istimewa yang berupa tuntutan yang berdasarkan keadilan, moralitas atau legalitas. Semakin baik kehidupan seseorang atau masyarakat, semakin perlu pula pemahaman tentang hak-hak tersebut agar terbentuknya sikap saling menghargai hak-hak orang lain dan tercipta kehidupan yang damai dan tentram. 2. Kewajiban Sebagai imbangan atas hak-hak yang dimiliki seseorang, maka kepadanya juga dibebani kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi karena pada hakikatnya keseimbangan hak dan kewajiban adalah tolok ukur rasa keadilan terhadap diri seseorang. Dalam hal hubungan dari dua pihak, maka hak pihak yang satu akan diimbangi oleh kewajiban pihak yang lain, demikian pula sebaliknya. (Achadiat, 2007) . yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti 3

keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. 3. Pasien Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari bahasa Inggris. Patient diturunkan dari bahasa Latin yaitu patiens yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja pati yang artinya "menderita”. Pasien juga dapat didefinisikan dengan seseorang yang menerima perawatan medis. Sedangkan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit, pasien didefinisikan dengan setiap orang yang melakukkan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

B. Klasifikasi Hak Pasien Hubungan kontraktual yang terjadi antara pasien dan dokter terjadi sejak dokter menyatakan kesediannya yang dinyatakan secara lisan atau secara tersirat. Konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat disepakatinya hubungan terapeutik antara dokter dan pasien adalah timbulnya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hubungan dokter dan pasien secara khusus diatur antara lain dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen secara umum mengatur hak-hak konsumen, sedangkan Undang-undang Praktik Kedokteran secara khusus mengatur hak-hak pasien. Masing-masing pasal dari kedua undang-undang tersebut ternyata pada prinsipnya mengatur hal yang sama, yaitu bahwa pasien sebagai konsumen berhak untuk mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha yang dalam hal ini adalah dokter. Untuk itu dokter mempunyai kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat 4

(3) Undang-undang Praktik Kedokteran. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara jelas dan terperinci mengenai implementasi hak-hak pasien atas informasi dokter sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Praktik Kedokteran. Sofwan Dahlan membagi hak pasien ini kedalam dua bagian yaitu : 1.

Hak primer Yang dimaksud dengan hak primer disini adalah hak memperoleh pelayanan medik yang benar dan layak, berdasarkan teori kedokteran yang

2.

telah teruji kebenarannya. Hak sekunder Hak sekunder adalah hak dimana pasien : a. Memperoleh informasi medik tentang penyakitnya. b. Memperoleh informasi tentang tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter. c. Memberikan konsen ( informed consent ) atas tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter. d. Memutuskan hubungan kontraktual setiap saat (sesuai azas kepatutan dan kebiasaan). e. Memperoleh rahasia kedokteran. f. Memperoleh surat keterangan dokter bagi kepentingan pasien yang bersifat non yustisial; seperti misalnya surat keterangan sakit, surat keterangan untuk kepentingan asuransi, surat kematian dan sebagainya. g. Hak atas second opinion Hak pasien menurut World health Organization (WHO) yaitu : a. Mendapatkan pelayanan medis tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan

ras, suku, warna kulit, asal, agama, bahasa, jenis

kelamin, kemampuan fisik, orientasi seksual, aliran politik, pekerjaan, dan sumber dana untuk membayar; b. Menerima atau menolak untuk dilibatkan dalam penelitian, dan jika bersedia ia berhak memperoleh informasi yang jelas tentang penelitian tersebut; c. Mendapat penjelasan tentang tagihan biaya yang harus dia bayar.

5

Sedangkan menurut The American Hospital Association dalam pernyataan hak-hak pasien (Patient’s Bill of Rights) pada tahun 1992 tujuannya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemahaman hak-hak pasien yang akan dirawat Rumah Sakit berupa : 1. .Pasien mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan keperawatan atau keperawatan yang akan diterimanya. 2. Pasien berhak memperoleh informasi lengkap dari dokter yang memeriksanya berkaitan dengan diagnosis, pengobatan dan prognosis dalam arti pasien layak untuk mengerti masalah yang dihadapinya. 3. Pasien berhak untuk menerima informasi penting dan memberikan suatu persetujuan tentang dimulainya suatu prosedur pengobatan, serta resiko penting yang kemungkinan akan dialaminya, kecuali dalam situasi darurat. 4. .Pasien berhak untuk menolak pengobatan sejauh diizinkan oleh hukum dan diinformasikan tentang konsekuensi tindakan yang akan diterimanya. 5. Pasien berhak mengetahui setiap pertimbangan dari privasinya yang menyangkut program asuhan medis, konsultasi dan pengobatan yang dilakukan dengan cermat dan dirahasiakan 6. Pasien berhak atas kerahasiaan semua bentuk komunikasi dan catatan tentang asuhan kesehatan yang diberikan kepadanya. 7. .Pasien berhak untuk mengerti bila diperlukan rujukan ketempat lain yang lebih lengkap dan memperoleh informasi yang lengkap tentang alasan rujukan tersebut, dan Rumah Sakit yang ditunjuk dapat menerimanya..Pasien berhak untuk memperoleh 8. informasi tentang hubungan Rumah Sakit dengan instansi lain, seperti instansi pendidikan atau instansi terkait lainnya sehubungan dengan asuhan yang diterimanya.

6

9. Pasien berhak untuk memberi pendapat atau menolak bila diikutsertakan sebagai suatu eksperimen yang berhubungan dengan asuhan atau pengobatannya. 10. .Pasien

berhak

untuk

memperoleh

informasi

tentang

pemberian delegasi dari dokternya ke dokter lainnya, bila dibutuhkan dalam rangka asuhannya. 11. Pasien berhak untuk mengetahui dan menerima penjelasan tentang biaya yang diperlukan untuk asuhan keehatannya. 12. .Pasien berhak untuk mengetahui peraturan atau ketentuan Rumah Sakit yang harus dipatuhinya sebagai pasien dirawat. C. Hak Pasien Ditinjau dari Perundang – Undangan di Indonesia 1. Undang – Undang Tentang Hak Pasien Dalam hubungan penyedia pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan merupakan hubungan kontraktual dimana dalam hubungan tersebut muncul pula hak dan kewajiban dari pihak-pihak tersebut. Pihak pemberi pelayanan kesehatan wajib memberikan layananan medik. Selain itu hak-hak pasien juga diatur dan dilindungi dalam berbagai undang-undang antara lain : a. Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28H (1)“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 (3)” Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” b. Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan 1) Pasal 4 ”Setiap orang berhak atas kesehatan”. 2) Pasal 5

7

(1) ”Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”. (2) ”Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. (3) ”Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. 3) Pasal 6 ”Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. 4) Pasal 7 ”Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”. 5) Pasal 8 ”Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”. 6) Pasal 56 (1) ”Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. (2) ”Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada. a.penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b.keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c.gangguan mental berat”. (3) ”Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 7) Pasal 57 (1) ”Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. (2) ”Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c.izin yang bersangkutan; d.kepentingan masyarakat; atau

8

e.kepentingan orang tersebut”. 8) Pasal 58 (1) ”Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. (2) ”Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”. (3) ”Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. c. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 Setiap pasien mempunyai hak : 1) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; 3) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; 4) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 5) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; 6) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; 7) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 8) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit; 9) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

9

10) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; 11) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; 12) didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 13) menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; 14) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; 15) mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; 16) menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; 17) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan 18) mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Undang – Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 1) Pasal 45 (1) ”Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”. (2) ”Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap”. (3) ”Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup : a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; 10

b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain dan risikonya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan”. (4) ”Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan”. (5) ”Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”. (6) ”Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri”.

2) Pasal 46 (1) ”Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis”. (2) ”Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan”. (3) ”Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan”. 3) Pasal 47 (1) ”Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien”. (2) ”Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”. (3) ”Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”. 4) Pasal 52 ”Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

11

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; d. menolak tindakan medis; dan e. mendapatkan isi rekam medis”. 2. Hak Pasien menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia 1) Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya dan hak untuk mati secara wajar 2) Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan 3) 4) 5) 6) 7)

standar profesi dokter Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan Memperoleh penjelasan tentang riset Menolak dan menerima keikutsertaannya dalam riset Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan dan dikembalikan

kepada dokter yang merujuk 8) Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi 9) Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya

E. Kewajiban Pasien Ditinjau dari Perundang – Undangan di Indonesia Kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum. Di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit ada 3 (tiga) pelaku utama yang berperan, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Ketiga pelaku utama tersebut adalah pasien, dokter dan rumah sakit. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut, telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundangundangan antara lain : 1

UU no. 44 Tahun 2009 : UU tentang Rumah Sakit pasal 31 dan 32 a Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas b

pelayanan yang diterimanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri.

2

UU no. 29 Tahun 2004 : UU tentang Praktik Kedokteran pasal 50 dan 51

12

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai

3

a

kewajiban : Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah

b c d

kesehatannya; Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; Memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima.

Surat

Edaran

Direktur

Jenderal

Pelayanan

Medik

No.

YM.02.04.3.5.2504 Tahun 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit a

Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah skait

b

Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya.

c

Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat.

d

Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter

e

Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

4

UU Kesehatan no 23 tahun 1992 a Memberi keterangan yang jujur tentang penyakit dan perjalanan b c d

5

penyakit kepada petugas kesehatan. Mematuhi nasihat dokter dan perawat Harus ikut menjaga kesehatan dirinya. Memenuhi imbalan jasa pelayanan.

Kode Etik Kedokteran Indonesia a. Memeriksakan diri sedini mungkin 13

b. c. d. e. f.

Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter Menandatangani surat PTM dan lain-lain Yakin pada dokter dan yakin akan sembuh Melunasi biaya perawatan, pemeriksaan, pengobatan serta honorium dokter.

BAB III PEMBAHASAN Saya telah melakukan observasi mengenai hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta pada tanggan 23 Mei 2015. Observasi ini dilakukan dengan cara wawancara dan melihat keadaan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta. Berikut ini hasil observasi mengenai hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta. 1. Memperoleh Informasi Mengenai Tata Tertib Dan Peraturan Yang Berlaku Di Rumah Sakit. Informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta juga sudah dipasang di seluruh Rumah Sakit. Saat saya berkeliling di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta hampir di setiap ruangan diberikan peraturanperaturan yang berlaku. Namun, meskipun demikian masih ada beberapa pasien yang melanggar peraturan yang ada, begitulah yang diucapkan oleh dr. Sigit.

14

Gambar 1. Contoh Peraturan-Peraturan

2. Memperoleh Informasi Tentang Hak Dan Kewajiban Pasien. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpemharuh pada perkembangan kebutuhan manusia, yang salah satu diantaranya di bidang teknologi informasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 28F dan 28J bahwa hak mempertoleh informasi merupakan hak asasi manusia.Mulai saat itulah ditentukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang. Di bidang pelayanan kesehatan ada tiga pelaku utama yang berperan yaitu Pasien, dokter, dan Rumah Sakit. Masing masing dari pelaku tersebut memiliki hak dan kewajiban. Mengacu kepada UU KIP, maka sudah seharusnya pelaku utama pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yaitu Pasien, Dokter dan Rumah Sakit secara terbuka mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Bagi pasien informasi ini sangat penting untuk diketahui sehingga pasien mengetahui apa saja hak yang berhak dia dapatkan dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Di Rumah Sakit Umum

15

Daerah Surakarta informasi mengenai hak dan kewajiban pasien ini sudah dicantumkan pada lembar persetujuan pasien dan pasien harus menandatangani lembar ini sehingga pasien mengerti betul tentang hak dan kewajiban pasien.

Gambar 2. Informasi Mengenai Hak dan Kewajiban Pasien 3. Memperoleh Layanan Yang Manusiawi, Adil, Jujur, Dan Tanpa Diskriminasi. Hasil wawancara saya dengan dr. Sigit, beliau mengatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik walaupun masih banyak kekurangan tapi tetap berusaha untuk melayani pasien dengan manusiawi, adil, dan jujur. Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta juga melayani pasien tidak membeda-bedakan pasien baik pasien umum maupun asuransi, baik ras, suku, warna kulit, asal, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan fisik, orientasi seksual, aliran politik, pekerjaan, dan sumber dana untuk membayar 4. Memperoleh Layanan Kesehatan Yang Bermutu Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Operasional Prosedur. Rumah Sakit Umum Daerah Surakrta sudah memiliki Standar Operasional Prosedur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas Rumah Sakit. Menurut dr. Sigit Rumah Sakit yang disahkan menjadi Rumah Sakit tipe C pada Desember 2015 16

kemarin belum dapat sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban pasien karena belum terakreditasi oleh pihak yang berwenang. 5. Memperoleh Layanan Yang Efektif Dan Efisien Sehingga Pasien Terhindar Dari Kerugian Fisik Dan Materi. Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta sudah memiliki Standar Operasional Prosedur sehingga secara tidak langsung sudah memberikan terapi yang efektif dan efisien sehingga tidak merugikan pasien. Selain itu, karena banyak pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta adalah pasien asuransi baik BPJS dan PKMS sehingga harus melakukan terapi sesuai dengan diagnosis pasien yaitu menggunakan Case Based Group ( INA CBG). Hal ini juga menghindari pihak Rumah Sakit untuk memberikan terapi yang berlebihan dan sebenarnya tidak dibutuhkan untuk pasien sehingga pelayanan yang diberikan efektif dan efisien serta tidak merugikan pasien. 6. Mengajukan Pengaduan, Usul, Saran, Perbaikan Atas Kualitas Pelayanan Dan Perlakuan Rumah Sakit Yang Didapatkan. Untuk layanan penerima pengaduan, usul, saran, perbaikan kualitas di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta dapat diajukan dalam berbagai cara, yaitu bisa di masukkan pada kotak saran yang tersedia di Rumah Sakit, kemudian bisa juga melalui website Kota Solo di Unit Layanan Aduan Surakarta nanti akan ditujukan langsung kepada Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta dan pihak Rumah Sakit wajib membalasnya dalam 1x24 jam. Selain itu bisa juga langsung melakukan pengaduan atau saran kepada petugas Rumah Sakit. Sayangnya, belum ada call center atau layanan telepon untuk menerima pengaduan, kritik atau saran.

Gambar 3. Kotak Saran

17

Gambar 4. Website Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) 7. Memilih

Dokter

Dan

Kelas

Perawatan

Sesuai

Dengan

Keinginannya Dan Peraturan Yang Berlaku Di Rumah Sakit. Saat saya menuju bagian pendaftaran saya melihat pasien ada pasien yang mendaftar kemudian menanyakan apakah dr. X sedang bertugas kemudian bagian pendaftaran memberikan penjelasan bahwa dr. X tidak berrtugas kemudian memberikan

18

pilihan dokter yang bertugas. Hal ini menandakan bahwa pasien dibebaskan untuk memilih dokter. Untuk kelas perawatan, penjelasan dari bagian pendaftaran pasien umum dapat memilih kelas sesuai keinginannya, tetapi untuk pasien PKMS hanya diperbolehkan di ruang perawatan kelas 3, jikas ruangan kelas 3 penuh maka pasien harus menginap sebagai pasien umum dan nantinya jika kelas 3 sudah tersedia bisa pindah ke kelas 3. Untuk pasien BPJS, bila pasien ingin menaikkan kelas perawatan bisa, tetapi selisih harga kelas perawatan yang diinginkan dan yang harusnya diterima merupakan tanggungan dari pasien. Tetapi jika memang ternyata tidak tersedia kelas yang sesuai pasien dapat dirawat di kelas di atasnya sampai ada ruangan di kelas yang sesuai tanpa terkena biaya tambahan 8. Meminta Konsultasi Tentang Penyakit Yang Dideritanya Kepada Dokter Lain (Second Opinion) Yang Mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) Baik Di Dalam Maupun Di Luar Rumah Sakit. Menurut penuturan dr. Sigit jika ada pasien yang ingin meminta second opinion tentang penyakit yang ingin dideritanya diperbolehkan karena hal ini sudah menjadi hak dari pasien tersebut. Untuk meminta second opinion kepada dokter lain yang berada di dalam Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta belum pernah terjadi karena menurut dr. Sigit tidak etis jika pasien dirawat dengan 2 dokter untuk keluhan yang sama. Untuk meminta konsultasi terhadap dokter lain yang berada di luar Rumah Sakit lebih sering terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta. 9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya, termasuk data – data medisnya. Setiap pasien memiliki hak untuk dirahasiakan segala informasi tentang dirinya. Rumah Sakit umum Daerah Surakarta sangat menjunjung tinggi hal ini. Rekam medis merupakan catatan dan

dokumen

yang

berisi

tentang

identitas,

pemeriksaan

19

pengobatan, dan pelayanan lain yang didapatkan pasien. Rekam medis sangat dijunjung tinggi kerahasiaannya oleh pihak Rumah Sakit. Surat kuasa atau surat perintah dari pihak yang berwajib untuk membuka isi rekam medik pasien. Keluarga pasien tidak diperbolehkan melihat isi rekam medik tanpa persetujuan atau surat kuasa pasien. Untuk wabah atau KLB, pelaporan ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan form khusus, dan hanya mencantumkan jumlah kasus, tidak diisertai identitas pasien. Selain itu, pihak media tidak diberikan informasi tentang rekam medik pasien kecuali dengan persetujuan oleh pasien itu sendiri. 10. Mendapat Informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan serta perkiraan biaya pengobatan Sebelum melakukan tindakan, pasien sudah diberikan informasi selengkap-lengkapnya yaitu meliputi diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan beserta prosedur tata cara tindakan medis, tujuan tindakan, risiko yang mungkin terjadi serta akternatif tundakan lainnya yang dapat dilakukan, prognosis dan biaya pengobatan.Setelah pasien mendapatkan informasi dan sudah mengerti tentang tindakan medis yang akan dilakukan kemudian pasien menandatangani informed consent. Biaya pengobatan hanya diinformasikan pada pasien umum sementara pasien asuransi seperti

BPJS

dan

PKMS

tidak

karena

sudah

dijamin

pengpbatannya. Alternatif pengobatan diberikan jika pasien merasa keberatan dengan prosedur yang dilaksanakan misalkan alergi terhadap obat seperti antibiotik. Prognosis diberitahukan untuk perkiraan kesembuhan pasien agar keluarga pasien mengetahui keadaan pasien membaik atau memburuk. 11. Memberikan Persetujuan atau Menolak atas Tindakan yang Akan dilakukan oleh Tenaga Medis Terhadap Penyakit yang dideritanya.

20

Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak setiap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Bila pasien dalam keaadaan tertentu misalnya tidak sadarkan diri keluarga pasien berhak untuk menentukan menolak atau menerima tindakan tersebut. Hal ini didukung dengan lembar informed consent atas persetujuan atau penolakan yang diberikan pasien.Meskipun pasien menolak atas tindakan yang akan dilakukan, pasien tetap harus menandatangani sehingga Rumah Sakit memiliki bukti bahwa sudah menyarankan terapi tetapi pasien menolak.

Gambar 5. Cap Pernyataan Persetujuan/Penolakan Tindakan

21

Gambar 6. Blangko Persetujuan Rawat Inap

Gambar 7. Blangko Informed Consent 12. Didampingi Keluarganya Dalam Keadaan Kritis. Pasien dalam keadaan kritis sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarganya. Dalam masa kritisnya pasien berhak untuk didampingi oleh keluarganya. Hal ini diperbolehkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta selama hal itu tidak mengganggu ketenangan dari pasien lain dan dibatasi 1 pasien hanya boleh ditunggu oleh satu orang.

Gambar 8. Peraturan 1 Pasien 1 Penunggu

22

13. Menjalankan Ibadah Sesuai Agama Atau Kepercayaan Yang Dianutnya Selama Hal Itu Tidak Mengganggu Pasien Lainnya. Menganut setiap agama merupakan kewajiban seluruh Warga Negara Indonesia. Hak untuk menjalankan Ibadah sesuai agama ini sangat diperbolehkan oleh Rumah Sakit Daerah Surakarta. Di Rumah Sakit Daerah surakarta disediakan Mushola atau tempat beribadah bagi umat Islam. Pihak Rumah Sakit menawarkan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien yang mau untuk didoakan, tetapi hal ini baru diterapkan pada pasien yang beragama Islam, untuk agama yang lain belum disediakan bimbingan rohani karena keterbatasan SDM. 14. Memperoleh Keamanan Dan Keselamatan Dirinya Selama Dalam Perawatan Di Rumah Sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta sudah memiliki keamanan yang cukup baik dilihat dari pak Satpam yang aktif untuk keliling mengontrol keamanan Rumah Sakit dan menegur jika ada pengunjung yang tidak menaati aturan. Gambar 9. Satpam

yang Selalu

Siaga Selain keamanan,

Rumah

Umum

Daerah

Surakarta

memiliki

Sakit

sistem K3RS yang cukup baik yaitu meliputi: a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran. Apar dan hydrant di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta sudah

dipasang

dengan

baik

untuk

pencegahan

dan

pengendalian kebakaran. Apar bahkan ditempatkan pada banyak tempat dan mudah dijangkau apabila terjadi kebakaran.

23

Tanda jalur evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta sudah ada. Akan tetapi, posisi tanda ini terlalu di atas sehingga apabila terjadi kebakaran yang penuh asap para pekerja dan pasien rumah sakit sulit untuk melihatnya. Tanda untuk tangga darurat juga sudah tersedia di Rumah Sakit Daerah Umum Surakarta ini. Jadi, apabila ada kebakaran pasien dan pekerja tidak kebingungan.

Gambar 10. APAR

Gambar 11. Jalur Evakuasi

Gambar 12. Tanda

Tangga Darurat b. Keamanan Pasien , Pengunjung, dan Petugas. Handsrub di rumah sakit sudah tersedia sehingga baik pasien, pengunjung maupun petugas dapat mencegah penularan penyakit satu sama lain. Selain itu, para petugas juga

sudah

menggunakan

alat 24

pelindung diri seperti masker ketika mereka melakukan pemeriksaan pada pasien. Gambar.13. Handsrub c. Sanitasi Rumah Sakit Sanitasi di rumah sakit ini sudah cukup baik. Pembersihan dilakukan oleh cleaning service dimana rumah sakit bekerja sama dengan pihak luar yang menyediakan jasa kebersihan. Namun demikian, hasil pemeriksaan usap lantai masih belum memenuhi syarat sanitasi yang baik. Cara mengatasinya adalah dengan memisahkan alat untuk ihkan daerah yang infeksius dan non-infeksius.

d. Pengelolaan limbah. Di RSUD Surakarta pengelolaan limbah

sudah

menggunakan

IPAL

(Instalasi Pengolahan Air Limbah). Hal ini bermanfaat untuk menghindarkan warga sekitar dari pencemaran lingkungan. Gambar 14. IPAL e. Pelatihan dan Pendidikan K3. Pelatihan K3 sudah dilakukan oleh petugas rumah sakit dengan mengikuti training mengenai K3. Manajemen mengenai K3 di rumah sakit ini belum ada. Walaupun demikian, setiap instalasi sudah diusahakan untuk menerapkan K3. 15. Menolak Pelayanan Bimbingan Rohani Yang Tidak Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Yang Dianutnya. Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta menyediakan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien yang menginginkan layanan tersebut. Layanan bimbingan rohani ini baru mencakup 25

pasien yang beragama Islam. Hal ini tidak bersifat wajib atau diharuskan. Setiap pasien yang beragama Islam akan ditawarkan. Namun, bagi yang tidak menginginkan jasa layanan bimbingan rohani ini berhak menolak bimbingan rohani tersebut. 16. Hak Tuntut Ganti Rugi Akibat Salah Atau Kelalaian. Hak tuntut ganti rugi akibat kelalaian rumah sakit atau sering disebut juga malpraktek belakangan ini sering menjadi hal yang sering marak diperbincangan. Selama Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta ini berdiri belum ada yang menuntut untuk ganti rugi akibat malpraktek. Namun, ada beberapa pasien yang komplain mengenai pelayanan Rumah Sakit. Salah satu contoh yang diberikan oleh dr. Sigit adanya pasien komplain akibat tidak dapat dilakukannya sectio caesaria pada malam hari ketika ada pasien yang harus segera dioperasi. Namun komplain inibukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian. Menurut pasien, hal tersebut merupakan kesalahan atau kekurangan, namun sebenarnya semua karena sumber tenaga yang terbatas pada malam hari dikarenakan rumah para petugas yang jauh dari Rumah Sakit sehingga sampai saat ini operasi hanya dilakukan pada pagi hari sampai sore hari. 17. Mendapatkan Isi Rekam Medis. Rekam medis merupakan catatan tentang segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Meskipun dokumen rekam medis adalah milik Rumah Sakit tetapi isi dari rekam medis itu sendiri merupakan milik pasien. Paasien berhak mengetahui isi dari rekam medis miliknya sendiri. Jika suatu saat atas alasan yang jelas pasien ingin melihat isi rekam medis miliknya maka pihak Rumah Sakit mengijinkan untuk membuka rekam medis. Begitupula dengan keluarga pasien, jika pasien memberi kuasa kepada keluarga pasien maka Rumah Sakit akan memberikan rekam medis pasien.

26

Gambar 15. Pasien di Bagian Pendaftaran 18. Mengeluhkan Pelayanan Rumah Sakit Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Melalui Media Cetak Dan Elektronik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rumah Sakit Umum Daerag Surakarta sangat terbuka dengan kritik maupun saran yang membangun. Jika ada keluhan pihak Rumah Sakit sudah menyediakan wadah seperti kotak saran dan website Unit Layanan Aduan Surakarta atau ULAS. Dari sumber dan dasar hukum diatas dapat diambil kesimpulan kewajiban – kewajiban pasien sebagai berikut 1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya Untuk dapat menentukan diagnosis pasien serta terapi yang tepat untuk pasien, dokter perlu melakukan pemeriksaan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan.

Anamnesis

memegang

peranan

penting

untuk

menentukan diagnosis pasien. Oleh karena itu dibutuhkan kejujuran serta informasi yang lengkap dari pasien. Menurut dokter yang berada di IGD terkadang masih ada pasien yang tidak lengkap

27

dan jujur contohnya saja pasien yang tidak menyebutkan memiliki alergi obat tertentu, hal ini sangat berbahaya karena bisa terjadi alergi obat sampai dengan syok anafilaktik. 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan atau dokter gigi Petugas kesehatan baik dokter dan dokter gigi berusaha memberikan pelayanan dan terapi yang terbaik untuk pasiennya. Perlu kerja sama antara dokter dan pasien untuk kesembuhan pasien. Di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta terdapat banyak pasien yang tidak mematuhi nasehat dan petunjuk dokter ataupun dokter gigi. Dokter tidak dapat memaksakan hal ini, dokter hanya bisa mengingatkan betapa pentingnya untuk menaati nasehat yang telah diberikan dokter, selanjutnya semua kembali lagi kepada ketaatan pasien tersebut. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Setiap pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit memiliki peraturan dan ketentuan yang berlaku. Setiap orang yang berada di Rumah Sakit diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu pengunjung maupun petugas kesehatan. Menurut dr. Sigit masih ada pasien maupun keluarga pasien yang tidak mematuhi peraturan misalnya saja buang sampah sembarangan padahal sudah banyak papan yang bertuliskan dilarang buang sampah lewat jendela. Hal yang dilakukan dari pihak Rumah Sakit adalah mengingatkan pasien agar tidak mengulanginya lagi. 4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima Setiap pasien wajib memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta banyak pasien yang merupakan pasien asuransi baik PKMS maupun BPJS. Dengan sistem asuransi ini seharusnya lebih memudahkan pihak rumah sakit maupun pasien. Menurut pihak istasi yang mengurus asuransi, masih ada pasien yang tidak

28

memberikan imbalan jasa atau pelayanan yang diterimanya. Sebagai contoh, ada pasien yang merupakan pengguna kartu PKMS silver kemudian sudah diinformasikan bahwa penggunaannya sudah

melewati

limit

dan

diminta

menandatangani

surat

persetujuan untuk melanjutkan sebagai pasien umum. Sesudah pulang dari Rumah Sakit, pasien tersebut keberatan untuk membayar dan membawa salah satu anggota DPRD untuk membantu mengurus permasalahan ini. Solusi yang ditawarkan oleh pihak Rumah Sakit yaitu kalau amggota DPRD tersebut bisa mengubah status pasien X ini menjadi PKMS gold atau membantu mendanai. Akhirnya, kesepakatan dari kedua belah pihak pasien X tetap membayar dengan cara di cicil tanpa ada batas terakhir membayar dan sampai saat ini setelah 2 tahun biaya perawatan ini belum terselesaikan. 5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/ perjanjian yang telah dibuatnya Saat pasien mendaftar pada suatu pelayanan kesehatan, akan ada beberapa hal yang harus disepakati terlebih dahulu dan ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani sebagai tanda pasien sudah sepakat dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Contohnya saja informed consent dan hal-hal lain yang perlu disepakati.

29

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber dari hak dasar individual dalam bidang kesehatan, Meskipun sama fundamentalnya, hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pemenuhan layanan kesehatan tersebut, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Hak – hak pasien dan pengaturannya sudah tercantum dalam Undang – Undang Dasar maupun Undang – Undang tentang kesehatan yang intinya menjelaskan dan mengatur setiap pelanggaran – pelanggaran Hak Pasien yang terjadi. Jadi setiap adanya pelanggaran yang terjadi dapat di selesaikan secara hukum. Rumah Sakit dan tenaga kesehatan harus mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku untuk menghargai hak dan kewajiban yang dimiliki pasien sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan yang baik, teratur dan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dan pasien seharusnya juga mengetahui

30

hak dan kewajiban dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dalam pelaksaannya di Rumah Sakit Umum Daerah secara keseluruhan hak pasien sudah terpenuhi, tetapi untuk kesadaran pasien melaksanakan kewajiban pasien masih kurang. B. Saran 1. Bagi pemerintah Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat tentang undang-undang atau peraturan yang mencakup hak-hak serta kewajiban pasien melalui berbagai media, seperti televisi, koran, ataupun radio. Penjelasan tentang undang-undang atau peraturan tersebut disertai dengan contoh konkrit tentang peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata agar masyarakat lebih menyadari tentang hak dan kewajiban sehingga peristiwa-peristiwa yang menyangkut tentang pelanggaran hak pasien dapat berkurang. Melakukan pengawasan terhadap instansi kesehatan terkait agar dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat tidak mengabaikan hak-hak dan kewajiban pasien sehingga kasus-kasus yang dialami oleh pasien seperti dijelaskan di atas tidak terjadi. 2. Bagi tenaga kesehatan atau mahasiswa kedokteran atau akademi perawat Sadar akan profesinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang wajib menghormati hak-hak setiap pasien yang di tanganinya. Dokter mempunyai kewajiban memberikan informasi yang jelas kepada pasien tentang penyakit yang di dertita ataupun tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasiennya. Mempelajari lebih mendalam tentang keilmuan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga kualitas penanganan terhadap pasien dapat ditingkatkan. Mempelajari atau minimal mengetahui tentang undang-undang dan peraturan pemerintah yang mencakup tentang hak-hak pasien sehingga dalam melakukan pelayanan kesehatan memenuhi hak yang dimiliki pasien. 3. Bagi pasien dan Bagi masyarakat Agar pasien menyadari hak dan kewajiban pasien, sehingga dapat terjadi hubungan terapetik yang baik antara dokter dan pasien. Pasien diharapkan dapat memahami akan hak sebagai pasien, hak dokter, hak rumah sakit sehingga muncul sikap saling menghargai hak-hak orang lain dan tercipta kehidupan yang damai dan tentram. Selain itu diharapkan pasien juga

31

tidak lupa menjalankan kewajibannya sebagai pasien demi kepentingan pasien tersebut. 4. Bagi Rumah sakit Pasien sebagai konsumen hendaknya diperhatikan terus hak-hak yang harus didapatkan. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta diharapkan lebih tegas jika ada pasien yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. DAFTAR PUSTAKA

American Hospital Association. (1992). A patients’ Bill of Rights. Chicago: Author. Achadiat, C.M. (2007). Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman. Jakarta: EGC Dahlan, Sofwan. (2002), Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, Badan Penerbit, Universitas Dipenogoro, Semarang. Depdikbud. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia. (2002). Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. YM.02.04.3.5.2504 Tahun 1997

tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah

Sakit Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Kesehatan no 23 tahun 1992 Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit World

Health

Organization.

Patients

Rights.

http://www.who.int/genomics/public/patientrights/en/ diakses pada 6 Juni 2015

32

33