Contoh Laporan Prajab 2wi61

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi NS dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah menghasilkan sistem pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (NS) Kategori 1 dan Kategori 2 di Lingkungan Pemerintah. Karakteristik utama NS Kategori 1 dan Kategori 2 adalah telah memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaannya selama menjadi tenaga honorer dan sistem pengadaannya dilakukan dengan seleksi khusus, menuntut Lembaga istrasi Negara untuk menyiapkan Sistem Penyelenggaraan Diklat Prajabatan tersendiri bagi NS tersebut yaitu Diklat Prajabatan yang Diangkat dari Tenaga Honorer K1/K2. Diklat ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan NS dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan 1,2,3,4 pada tahun 2014.Diklat Prajabatan tersebut merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). B. Dasar Hukum Penyelenggaraan 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2; 4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/86/KTPS/013/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014; 5. Surat Keputusan Kepala

Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Nomor:

188.4/25552/205.5.1/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan K1/K2 Golongan III Angkatan 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 6. Surat Tugas kepala BKD Jombang Nomor : 893.3/3156/415.42/2014

C. Tujuan Penyelenggaran Tujuan Diklat Prajabatan NS Golongan III Angkatan 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah :

1

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipi sesuai dengan kebutuhan instansinya. 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarkat. 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. D. Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan Diklat Prajabatan NS Pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 Golongan III Angkatan 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur bertempat di PUSDIK BRIMOB Watukosek Japanan Pasuruan dan peserta diasramakan. E. Waktu Penyelenggaraan Diklat Prajabatan NS Pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 Golongan III Angkatan 1 Tahun 2014 diselenggarakan selama 6 hari, yaitu mulai tanggal 3 sampai dengan 8 November 2014. F. Pembiayaan Pembiayaan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan NS Pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 Golongan III Angkatan 1,2,3, dan 4 Tahun 2014 atas biaya APBD Kabupaten.

BAB II HASIL PELAKSANAAN A. Pelaksanaan Kegiatan Waktu Pemberangkatan: Minggu, 2 November 2014 pukul 08.00 WIB dari SMA Waktu Pelaksanaan Diklat: Tempat Diklat : Angkatan : Kelas/ Nosis :

Negeri 3 Jombang Senin s.d. Sabtu, 3 s.d 8 November 2014 PUSDIK BRIMOB Watukosek, Japanan, Pasuruan 2 II B/22

2

B. Kegiatan Harian Matadiklat yang diberikan pada Diklat Prajabatan ini adalah : 1. Dinamika Kelompok 2. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Keatuan Republik Indonesia 3. Manajemen ASN 4. Percepatan Pemberantasan Korupsi 5. Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil Metode Pembelajaran : Metode pembelajaran yang digunakan dalam semua matadiklat di atas adalah : 1. Ceramah dan tanya jawab; 2. Diskusi; 3. Simulasi Ringkasan matadiklat sebagai berikut : 1. Mata diklat : Dinamika Kelompok Penyaji : Dra.Istimijati,MSi Materi : Dinamika Kelompok menyiapkan peserta agar dapat saling percaya dengan yang lain (trust), memiliki sikap keterbukaan (openness), memiliki rasa tanggung jawab (responsibility) dan merasa bahwa dirinya bagian integral dari yang lainnya (interdependency).Ini semua dapat disiapkan melalui Dinamika Kelompok. Tingkat kesiapan peserta untuk memulai proses pembelajaran sangat ditentukan oleh Dinamika Kelompok yang pada akhirnya menentukan keberhasilan program diklat secara keseluruhan. Dalam pembelajaran Dinamika Kelompok diberikan beberapa simulasi yang terkait dengan pencairan kelas (bina suasana), mengenal diri dan orang lain, sosok PNS yang meliputi Citra Diri PNS, Disiplin PNS, Integritas Moral, dan Etos Kerja PNS. 2. Matadiklat : Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyaji : Anton Sujarwo Materi : Secara konseptual negara terbentuk karena adanya perjanjian atau kesepakatan diantara kelompok-kelompok manusia dalam suatu wilyah atau daerah tertentu untuk mewujudkan kepentingan atau tujuan bersama tanpa membedakan ras/ suku, bahasa, agama, adat istiadat, budaya dan kepentingan politik kelompok yang bersangkutan. Unsur yang dominan terbentuknya negara adalah rakyat yang bersatu sebagai satu bangsa, daerah tau wilayah yang jelas batas-batasnya, pemerintah yang berdaulat dengan tujun tertentu dan secara formal mendapat pengakuan dari negara lain dalam rangka memenuhi tata aturan pergaulan internasional. Wawasan kebangsaan harus dibina dan dipelihara untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Proses ini haruslah ditumbuhkembangkan dari nilai-nilai moralitas Pancasila yang diaktualisasikan dengan perkembangan zaman dan dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berciri konsepsi wawasan

3

nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk memperkuat ketahanan nasional. Yang merupakan 3 pilar kebangsaan adalah : 1. Pancasila;Sebagai dasar 2. UUD 1945 3. Bhinneka Tunggal Ika; 4. NKRI 3. Matadiklat Penyaji Materi

: Manajemen ASN : Tri Yuwono :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramengatur Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi.Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkatASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2) Pegawai Aparatur Sipil Negarayang selanjutnyadisebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahanatau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan. 3) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASNsecara tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan. 4) Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untukmenghasilkan Pegawai ASNyang professional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme. 5) Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada azas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan. 4. Matadiklat : Percepatan pemberantasan Korupsi Penyaji : H.Suratno Thohir,SH,MSi Materi : Peraturan Pemberantasan Korupsi :

4

1.Masa Peraturan Militer. Pada masa ini, diterbitkan beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957. 2.Masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 3.Masa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Masa Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang kemudian diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999

Tentang

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Badan-Badan Pemberantasan Korupsi Sejak tahun 1957, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi, yang diikuti dengan pembentukan badan-badan pemberantasan korupsi, antara lain : 1. Tim Pemberantasan Korupsi Dasar hukum pembentukan Tim ini adalah

Keppres No. 228 Tahun 1967

dan UU No. 24 Tahun 1960 Komite Anti Korupsi Komite ini dibentuk pada tahun 1970 Komite Empat Dasar hukum : Keppres No. 12 Tahun 1970 Opstib Dasar hukum : Inpres No. 9 Tahun 1977 Tim Pemberantasan Korupsi Dibentuk pada tahun 1982 KPKPN Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1999 dan Keppres No. 27 Tahun 1998

2. 3. 4. 5. 6.

tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara KPK Dalam pasal 43 UU PTPK, mengaamanatkan dibentuknya badan khusus

7.

yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Percepatan Pemberantasan Korupsi  Pada masa reformasi, upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi makin ditingkatkan melalui jalur kerja sama internasional, dengan ikut serta dalam Konvensi PBB Mengenai Korupsi (United Nations 

Convention Against Corruption), pada tahun 2003. Pada 9 Desember 2004, Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono) mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi. Empat Unsur Perbuatan Korupsi 1. Niat melakukan korupsi (desire to act) 2. Kemampuan untuk berbuat korupsi (ability to act) 3. Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi (opportunity to do corruption)

5

4. Target atau adanya sasaran yang bisa dikorupsi (suitable target)

5.

Pola Pikir ASN Matadiklat

: Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil

Penyaji Materi

: Anton Sujarwo :

•

Deskripsi singkat matadiklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi NS dalam hal meningkatkan pola pikir PNS agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan membentuk birokrasi aparatur pemerintah yang kuat.

•

Tujuan pembelajaran setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan mampu merancang kerangka kerja untuk memiliki pola pikir sebagai PNS dan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

•

Indikator keberhasilan setelah pembelajaran peserta diklat prajabatan dapat menjelaskan pengertian pola pikir,menguraikan proses terbentuknya pola pikir, menjelaskan pengertian citra diri PNS, menjelaskan terbentuknya konsep diri PNS, menjelaskan dengan kata-kata sendiri mengapa pola pikir perlu diubah, menguraikan hambatan-hambatan dalam mengubah pola pikir, menganalisis arah perubahan pola pikir PNS, menjelaskan pengertian potensi otak manusia, menjelaskan kaitan potensi otak dengan pola pikir. Contoh Pola Pikir : Beberapa contoh pola pikir yang menghambat : egois, bermalas-malasan, senioritas (lingkungan), sikap mental (ambtenar), negative thinking, konflik interest, like and dislike, kurang PD, tertutup, mencari kambing hitam, menunda pekerjaan, membuang waktu, dll. Pola pikir yang menunjang : kerja sebagai ibadah, selalu memotivasi diri, optimis, percaya diri, kreatif, kerja cerdas, jujur, ulet, dapat dipercaya, tekun, dll. PNS perlu melakukan perubahan pola pikir karena : a. Latar belakang PNS yang beragam; b. Image 6egativeterhadap PNS; c. Pola pikir bervariasi, ada positif dan negatif; Hambatan-Hambatan Perubahan Pola Pikir 2. Faktor Internal : a. Blok persepsi; b. Blok ego; c. Blok intelektual; d. Blok emosi 2. Faktor Eksternal : a. b. c. d.

Lingkungan Teman sejawat Anak buah Iklim kerja BAB III

6

PENUTUP A. Simpulan 1. Diklat Prajabatan NS Pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 Golongan III Angkatan 1Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Jombangdilaksanakan mulai tanggl 3 sampai dengan 8 November 2014 dan ditempatkan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur bertempat di PUSDIK BRIMOB Watukosek Japanan Pasuruan. 2. Matadiklat yang diajarkan adalah Dinamika Kelompok, Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Keatuan Republik Indonesia, Manajemen ASN, Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil. 3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam semua matadiklat adalah ceramah dan tanya jawab, diskusi, simulasi. 4. Semua rangkaian pelaksanaan diklat berjalan dengan lancar. B. Saran Setelah pelaksanaan Diklat Prajabatan NS Pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 Golongan III Angkatan 1Tahun 2014, diharapkan tetap terjalin komunikasi yang harmonis antara BKDdengan NSdemi terciptanya tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan NS dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

7