B1a111141 Sitedi Fistarisma Ishak j5t6p

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE

Oleh: FISTARISMA ISHAK Stb. B1A1 11 141

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE

Oleh: FISTARISMA ISHAK Stb. B1A1 11 141

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2016

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Ekonomi

Oleh

FISTARISMA ISHAK Stb. B1A1 11 141

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2016 Tanggal 04 Februari2016

KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur bagi Alah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe”. Salam dan Shalawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah yang menuntun ummatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu dan ajarannya. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, untuk memberikan pengalaman kepada penulis dalam meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari seluruh pihak untuk membantu dan memotivasi penulis agar lebih baik di masa yang akan datang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik materil maupun moril. Khususnya untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Ishak Naimdan Ibu Hasmaya yang selalumendoakan, memotivasi, mendukung pilihan saya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas doa, motivasi, dan dukungannya serta telah menjadi orang tua terbaik bagi saya. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggitingginya kepada semua pihak yang mendukung tercapainya karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS, Selaku Rektor Universitas Halu Oleo Kendari. 2. Bapak Prof. Dr. H.Muh. Syarif, SE., MS, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 3. Ibu Dr. Rosnawintang, SE., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 4. Ibu Dr. Hj. Rostin, SE., MS, dan Bapak Dr. Ambo Wonua Nusantara, SE., M.Si, Selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan saya saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen Tim penguji, yang juga telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

vii

6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan motivasi selama saya berada di bangku perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. 7. Sahabat-sahabat saya, Nia Daniati, Muhamad Rudi Samuji S.E, Nurwanti S.E, Sariati S.E, Hasriani, Jusna, Trisnawati, Fatmawati Safitri, Sri Agustinaserta sahabat-sahabat yang tidak sempat penulis sebutkan, saya ucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan dorongan kalian 8. Rekan-Rekan mahasiswa FEB UHO yang selalu memberikan dukungan dan dorongan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 9. Saudara-Saudara sayaEkko Saputra, Indah Noviana, Nur Fitra, Isnaliatiyang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi serta canda tawa dan keceriaan, saya ucapkan banyak terima kasih. 10. Pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta sumbangsih dan pemikiran bagi seluruh pihak yang membacanya.

Kendari,

Februari 2016

Penulis

viii

ABSTRACT Fistarisma Ishak, B1A1 11 141, Analysis of Public Participation In ing Rural Development In District Tongauna Konawe, guided by Rostin and Ambo Wonua Nusantara. This study aims to determine the level of public participation and to determine the factors that affect the level of community participation in development in Sub Tongauna Konawe. In this study using qualitative descriptive and the population in this study are families (KK) with 60 respondents using data collection techniques of observation, interviews, questionnaires and documents, The sampling technique deliberately chosen with consideration of the respondents considered to know how much the level of community participation, then analyzed descriptively. Public participation is an important part, therefore the involvement of community in development is expected to provide a less significant effect in the implementation as well as providing opportunities that the broader authority to the public. Participation in this study is that community participation in ing rural development. Rural development is a process of development activities taking place in the village that covers all aspects of life and livelihoods. The results showed that community participation in development in Sub Tongauna still considered good enough. Keywords: Public Participation, Development

ix

ABSTRAK Fistarisma Ishak, B1A1 11 141, Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, dibimbing Oleh Rostindan Ambo Wonua Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunandi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) dengan sampel 60 responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, kuisioner dan dokumen. Teknik penarikan sampel secara sengaja dengan pertimbangan responden yang dipilih dianggap mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting, oleh karena itu keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan efek yg lebih signifikan dalam pelaksanaan serta memberikan kesempatan kewenangan yg lebih luas kepada masyarakat. Dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksud yaitu partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tongauna masih dikategorikan cukup baik. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan

x

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL .................................................................. HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................. HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA ........................ HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................... HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ...................... HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .................................. KATA PENGANTAR ..................................................................... ABSTRACT ..................................................................................... ABSTRAK ....................................................................................... HALAMAN DAFTAR ISI ............................................................. HALAMAN DAFTAR TABEL .................................................... HALAMAN DAFTAR GAMBAR .................................................

i ii iii iv v vi vii ix x xi xiii xiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1.2 Rumusan Masalah ................................................................ 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................. 1.4 Manfaat Penelitian ............................................................... 1.5 Ruang Lingkup ....................................................................

1 6 7 7 8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teoritik .................................................................. 2.1.1 Konsep Partisipasi Masyarakat ........................................ 2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 2.1.2.1 Faktor Pendukung ...................................................... 2.1.2.2 Faktor Penghambat ..................................................... 2.1.3 Konsep Pembangunan ...................................................... 2.1.3.1 Konsep Pembangunan Nasional .................................. 2.1.3.2 Konsep Pembangunan Daerah ..................................... 2.1.3.3 Konsep Pembangunan Desa ......................................... 2.2 Kajian Empirik ....................................................................... 2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................... BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian .................................................................. 3.2 Populasi dan Sampel ............................................................. 3.3 Teknik Pengumpulan Data ................................................... 3.4 Jenis dan Sumber Data ......................................................... 3.5 Definisi Operasional ............................................................. 3.6 Teknik Analisis Data ............................................................

xi

9 9 11 14 15 19 21 23 26 28

29 29 29 30 31 33

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................. 4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Tongauna ................ 4.1.2 Letak Dan Luas Wilayah Kecamatan Tongauna ........... 4.1.3 Pemerintahan ................................................................. 4.1.4 Kependudukan .............................................................. 4.1.5 Pendidikan ..................................................................... 4.1.6 Ketenagakerjaan ............................................................ 4.1.7 Agama ........................................................................... 4.1.8 Suku ............................................................................... 4.2 Karakteristik Responden ..................................................... 4.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Desa ............................................................. 4.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Mayarakat ... 4.4.1 Faktor Pendukung ........................................................... 4.4.2 Faktor Penghambat ......................................................... BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ........................................................................... 5.2 Saran .....................................................................................

35 35 36 39 41 43 46 47 47 48 51 64 65 75

78 79

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................

xii

DAFTAR TABEL Halaman 4.1 Luas Wilayah (Ha) dan Persentase Luas wilayah Menurut Desa/Kelurahan .......................................................................... 4.2 Jarak Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dengan Desa/Kelurahan Tahun 2014 ..................................................... 4.3Pembagian Wilayah istratif Pemerintahan Menurut Desa/KelurahanTahun 2014 ...................................................... 40 4.4 Kondisi Demografis Kecamatan Tongauna Tahun 2013-2014 ... 4.5 Struktur Umur Penduduk Kecamatan Tongauna Tahun 2014 ..... 4.6 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014 ............................................................................................. 4.7 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Sekolah Tahun 2014 ................................................................................ 4.8 Jumlah Guru Per Sekolah, Murid Per Sekolah, dan Murid Per Guru Menurut Tingkat Sekolah Tahun 2014 ............................. 4.9 Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tongauna Tahun 2014 ............................................ 4.10 Sumber Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tongauna Tahun 2014 ............................................................................... 47 4.2.1 Menurut Usia Responden ........................................................ 4.2.2 Menurut Jenis Kelamin Responden ......................................... 4.2.3 Menurut Tingkat Pendidikan ................................................... 4.2.4 Menurut Jenis Pekerjaan Responden ....................................... 4.3.1 Partisipasi Dalam Bentuk Sumbangan Ide/Pikiran .................. 4.3.2 Partisipasi Dalam Bentuk Bantuan Keuangan ......................... 4.3.3 Partisipasi Dalam Bentuk Bantuan Material ............................ 4.3.4 Partisipasi Dalam Bentuk Bantuan Tenaga ............................. 4.3.5 Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat ....................................... 4.4.1.1 Faktor Pendukung Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan ....................................................................... 4.4.1.2 Menurut Umur Masyarakat Di Kecamatan Tongauna ......... 4.4.1.3 Menurut Jenis Kelamin Masyarakat Di Kecamatan Tongauna 4.4.1.4 Menurut Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan Tongauna .............................................................................. 69 4.4.1.5 Menurut Tingkat Penghasilan Masyarakat Di Kecamatan Tongauna .............................................................................. 71 4.4.1.6 Berdasarkan Menetapnya Masyarakat Di Kecamatan Tongauna 4.4.1.7 Dukungan Pemerintah Dengan Partisipasi Masyarakat ........ 4.4.2.1 Berdasarkan Pola Pikir Masyarakat Di Kecamatan Tongauna 4.4.2.2 Berdasarkan Waktu Luang Masyarakat Di Kecamatan Tongauna 4.4.2.3 Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Di Kecamatan Tongauna

xiii

37 38

41 42 43 44 44 45

48 49 50 51 55 57 59 61 62 65 67 68

72 74 75 76 77

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran ............................................ Gambar 2 Persentase Luas Wilayah Terhadap Kecamatan Tahun 2014 .................................................................................

xiv

28 39

1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan merupakan pencerminan kehendak rakyat, guna pencapaian taraf hidup yang layak. Dengan demikian, pembangunan daerah merupakan wahana dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spritual, disamping itu untuk menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah. Usaha untuk mempercepat terwujudnya kehendak rakyat tersebut, maka Pemerintah Pusat memberikan hak otonom kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang memberikan isyarat bahwa pelaksanaan pembangunan didaerah harus ditunjukkan pada penyusunan strategi yang relevan dengan potensi yang ada didalamnya, guna meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan pada masa yang akan datang. Pembangunan disuatu daerah akan berjalan dengan baik apabila dipadukan antara kebijaksanaan dan strategi pembangunan dengan kondisi serta aspirasi masyarakat dan wilayah yang bersangkutan. Dalam era pembangunan sekarang ini, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana seluruh wilayah pemerintahan termasuk wilayah Kecamatan diberikan kewenangan yang semakin luas dalam mengurus kepentingannya, maka pemerintahan dalam hal ini 1

2

pemerintahan Kecamatan selaku penyelenggara dari penanggung jawab utama, mengatur dan mengarahkan segala sumber-sumber faktor sosial ekonomi diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Terkait dengan masalah pembangunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan

satu

kesatuan

tata

cara

perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang diharapkan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 5 dalam Ketentuan Umum disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan Kepala Daerah terpilih dan diikuti penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan SKPD. Menurut Bratakusumah (1991:65) bahwa paradigma pembangunan sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partispasi

masyarakat.

Masyarakat

ditempatkan

sebagai

pelaku

utama

pembangunan dan pemerintah tidak lagi sebagai Provider, melainkan lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap kegiatan pembangunan,

3

artinya pemerintah seharusnya memberi kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat, didalam menumbuh-kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya. Dengan kata lain, bagaimana mengkondisikan agar pembangunan menjadi bagian integral dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai

subyek

pembangunan

yang

dominan

menetukan

keberhasilan

pembangunan (Kartasasmita, 1991:45). Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung program dan tujuan pemerintah yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat. Model pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola oleh masyarakat lokal dalam wadah pembangunan yang dimilikinya, dengan

menekankan

memberdayakan

upaya

pengembangan

kapasitas

masyarakat

masyarakat,

Sumodiningrat

(1991:34)

dalam

untuk

paradigma

pembangunan partisipatif menuntut akan adanya pelibatan masyarakat dalam pemilihan,

perancangan,

perencanaan,

dan

pelaksanaan

program

yang

berhubungan langsung terhadap kehidupan mereka. Kemudian harapan Pemerintah daerah dukungan masyarakat dalam arah kebijaksanaan kegiatan Pemerintah dan pembangunan itu sendiri.Perkembangan masyarakat sebagai hasil dari adanya proses perubahan sosial yang terjadi sebagai

4

akibat pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya semakin ditunjang oleh teknologi yang maju sehingga menuntut adanya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan untuk menangani proses pembangunan itu sendiri. Siklus interaksi antara Pemerintah dan masyarakat pada gilirannya mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru dalam memahami, menelaah dan memecahkan berbagai masalah pembangunan didaerah. Seperti wilayah lainnya, Kecamatan TongaunaKabupaten Konawe sebagai salah satu wilayah yang terus tumbuh dan berkembang telah melaksanakan berbagai pembangunan disegala sektor seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, sosial politik, serta kebersihan. Namun masih cukup banyak implementasi pembangunan yang belum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan oleh para perencana (Bappeda Kecamatan Tongauna 2008).Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat diKecamatan Tongauna ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi dan keacuhan antar masyarakat. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat ataupun sebaliknya.Dalam pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Tongauna tingkat dan bentuk partisipasinya berbeda-beda. Pemberian partisipasi masyarakat lebih cenderung memberikan bantuan tenaga saja. Namun dipihak lain, partisipasi masyarakat ini tidak selamanya

5

tinggi, disuatu waktu adakalanya masyarakat sangat kurang berpartisipasi, baik itu dalam bentuk bantuan tenaga, sumbangan pikiran, waktu dan bantuan material.Lebih lanjut dikatakan bahwa aspek keterlibatan (partisipasi) masyarakat masih minim sehingga mempengaruhi implementasi dari pembangunan yang direncanakan. Gagalnya tujuan dan sasaran pembangunan diakibatkan oleh berbagai macam faktor, baik teknis maupun non teknis yang penyebabnya juga dapat berasal dari Pemerintah daerah juga sebagai perencana pembangunan maupun masyarakat sebagai pelaku dan eksekutor pembangunan. Menurut peraturan tersebut penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap yang pada prinsipnya mengacu pada sistem perencanaan dari bawah (Bottom up Planning). Melalui sistem ini diharapkan terjadi peningkatan mutu perencanaan yang komprehensif dan terpadu serta dapat menjaring aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam koridor pembangunan nasional. Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe. Kecamatan ini merupakan salah satu Kecamatan yang menjadi sasaran pembangunan di Kecamatan Tongauna. Berdasarkan pengamatan awal penulis terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Kecamatan TongaunaKabupaten Konawe belum terkoordinasi secaraoptimal oleh aparat pemerintah penyelenggara pembangunan, sehingga penyelenggara pembangunan di Kecamatan Tongauna belum didukung oleh pertumbuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan harapan masyarakat.

6

Pelaksanaan pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat masih banyaknya fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang belum diperbaiki seperti jalanraya dan jembatan, sarana dan prasaranateknis lainnya seperti perbaikan kantor camat, perbaikan kantor PKK yang terlihat belum memadai.Kondisi pembangunan di Kecamatan Tongauna seperti yang diuraikan diatas, tentunya akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rendahnya tingkat pertumbuhan pembangunan yang terdapat di Kecamatan tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tongauna, dengan kurangnya sosialisasi dan koordinasi tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing desa. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tongauna. 1.2. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalahnya antara lain: 1) Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tongauna? 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tongauna?

7

1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan teliti seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tongauna. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan diKecamatan Tongauna. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapakan memberi manfaat sebagai berikut: 1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perencanaan pembangunan. 2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada pembangunan diKecamatan Tongauna.

8

1.5. Ruang Lingkup Penelitian Mengingat keterbatasan peneliti, maka perlu untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkupnya yaitu partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunandesa di Kecamatan Tongauna yang ditujukan pada keterlibatan masyarakat.

9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teoritik 2.1.1 Konsep Partisipasi Masyarakat Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Untuk lebih jelasnya, definisi partisipasi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu sebagai penciptaan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan, mempengaruhi proses pembangunan itu dan turut menikmati hasilnya (Anonim, 1999). Sementara menurut Badudu dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991), secara etimologi, partisipasi merupakan kata saduran dari bahasa Belanda (participatie) dan bahasa Inggris (participation) yang berarti ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi menurut Conyers adalah alat yang berguna untuk memperoleh akses informasi, sikap, harapan dan kebutuhan masyarakat, pemberian usul serta representatif kehadiran karena tanpa kehadiran masyarakat, maka pengembangan pembangunan akan gagal (Conyers, 1991:154-155).Hal senada juga dikemukakan oleh Tikson (2001:1) bahwa partispasi dalam pembangunan merupakan suatu proses

dimana

masyarakatsebagai

stakeholder

terlibat,

mempengaruhi,

mengendalikan pembangunan ditempat mereka masing-masing. Disamping itu

9

10

mereka juga turut serta secara aktif dalam memprakarsai perbaikan kehidupan mereka melalui

proses pembuatan keputusan dan sumber daya

serta

penggunanannya. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan(I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46). Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi

yang

terjadi

apabila

individu

mendelegasikan

hak

partisipasinya. Menurut Inu Kencana Syafiie, partisipasi masyarakat adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian

tujuan

organisasi

serta

mengambil

bagian

dalam

setiap

11

pertanggungjawaban bersama (Syafiie, 2001:142). Partisipasi dapat menentukan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam organisasi, sehingga

dapat

mendorong masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.Partisipasi akan berjalan apabila adanya kemauan dari setiap individu dan organisasi untuk ikut berperan serta dalam partisipasi. Sementara itu menurut Conyers (1994) mengemukakan ada tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu: 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiran pembangunan dan proyek-proyek akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3. Merupakan suatu hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, masyarakat mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang dilaksanakan didaerah mereka. 2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 2.1.2.1Faktor pendukung Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keseluruhan unsur

12

tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan itu sendiri. Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 1) Faktor Kesadaran/Kemauan Partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat, hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri. 2) Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 3) Jenis kelamin Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunanadalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. 4) Pendidikan Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap

13

lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 5) Pekerjaan dan penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang

untuk

berpartisipasi

dalam

kegiatan-kegiatan

masyarakat.

Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. 6) Lamanya tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. 7) Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Pemerintah

selakupengemban

amanat

rakyat

untuk

membangun

memanglah harus berperan, terutama pemerintahdaerah dalam hal ini Camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakatuntuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, mendatangi masyarakatuntuk menghimbau dan usaha lainnya.Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan

14

memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat. 8) Peralatan/Fasilitas Dalam

pelaksanaan

tugas

kepala

Kecamatan

dan

perangkatnya,

dibutuhkan kantorKecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. 2.1.2.2Faktor penghambat Upaya mencapai tujuan dari suatu kelompok atau organisasi baik yang bersifat normal maupun bersifat informal, maka yang menjadi faktor pertimbangan pokok adalah tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuan pendirian organisasi itu belum tercapai atau sangat sulit dicapai itulah yang menjadi hambatan. Hambatan atau kendala dalam partisipasi tergantung kepada situasi setempat,ada kendala penting dalam partisipasi (Bappenas, 2001) yaitu : a. Pola Pikir Masyarakat Pola pikir masyarakat yang masih “masa bodoh” yang merasa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan fisik. Pola pikir masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi suatu pembangunan, pola pikir yang tertutup, pasif merupakan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

15

b. Waktu Masyarakat

akan

meluangkan

waktunya

untuk

proyek

apabila

merekamerasa bahwa proyek berguna. c. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan Dominasi sektor pertanian sebagai matapencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan, sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian.Aktivitas usaha dan matapencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik.Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha. 2.1.3 Konsep Pembangunan Pembangunan merupakan proses peningkatan dan pertumbuhan seimbang pada segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, pemerintahan, pertahanan keamanan maupun aspek ideologi. Pembangunan juga sebagai satu proses menuju kearah yang lebih baik. Proses tersebut dalam rangka

16

pencapaian hakekat tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tjokroamidjojo dan Musropadidjaja (1998:19) memberikan definisi bahwa pembangunan adalah terjadinya suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pembangunan adalah orientasi atau kegiatan usaha tanpa akhir, lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya adalah suatu proses perubahan sosial budaya. Supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya. Siagian (1996:3) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa.Sedangkan Mansour (2002:63) menyatakan bahwa pembangunan dapat diinterprestasikan dalam dua kategori berdasarkan pengertian yaitu: 1) Pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia. 2) Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana. Siagian (1990:56) mengatakan bahwa dibeberapa daerah yang sedang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai tujuan yang meliputi beberapa hal yaitu: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Meningkatkan pemerataan

17

pendapatan masyarakat, 3. Meningkatkan kesempatan kerja, dan 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk terlaksananya pembangunan diseluruh daerah dengan benar sesuai tujuan yang akan dicapai harus dimulai dengan perencanaan yaitu: a. Mengadakan penelitian sumber-sumber yang dibutuhkan dana tersedia bagi pembangunan, khususnya sumber pembiayaan dan tenaga-tenaga yang penting untuk sektor-sektor prioritas. b. Menyusun suatu kebijakan pembangunan yang konsisten guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Menurut Usman (2003:12) bahwa pembangunan daerah seharusnya diupayakan menjadi prioritas penting dalam pembangunan negara saat ini. Upaya demikian sekurang-kurangnya perlu memperhatikan tiga hal penting yaitu: 1. Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar, 2. Aspirasi masyarakat daerah sendiri terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah, 3. Keterkaitan antar daerah dalam menata perekonomian dan politik. Terdapat empat aspek penting dalam rangka perencanaan pembangunan (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja 1998:23): 1) Terlibat dan ikut sertanya masyarakat sesuai mekanisme proses politikdalam suatu negara untuk menentukan arah, strategi dan kebijaksaan pembangunan dilakukan pemerintah.

18

2) Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan dan sebaliknya. 3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan rencana yang ditentukan dalam proses politik. 4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana. Cohen dan Uphoff (1990:104) menguraikan tiga tahapan dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu: 1. Tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahapini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana danstrategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melaluipertemuanpertemuan yang diadakan. 2. Tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi

padatahap ini

maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaansuatu proyek.

Masyarakat

disini

dapat

memberikan

tenaga,

uang

ataupunmaterial/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. 3. Tahap pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa

19

tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Dampak dari partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan menurut Abe (2001:117) adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat. 2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan program masyarakat. 3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. 2.1.3.1 Pembangunan Nasional Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta perhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini diarahkan kepada terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur, baik material maupun

20

spritual. Dalam Garis-Garis Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa pembangunan Nasional itu adalah: “Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis. Serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai ’’. Masyarakat yang adil dan makmur masih jauh dari jangkauan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, masih diperlukan usaha-usaha disegala bidang yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

dan

menyukseskan

kegiatan

pembangunan selanjutnya.Uraian ini tidak bermaksud untuk menyatakan kapan masyarakat adil dan makmur itu dapat diwujudkan, karena pada dasarnya tidak seorang pun yang dapat memastikan hal itu itu akan terjadi tetapi yang penting bahwa kegiatan pembangunan itu harus dilaksanakan secara berencana, sadar, terus menerus menuju sasaran akhir. Peran aktif Pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan pembangunan Nasional dilakukan melalui perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan pembangunan adalah arah kegiatan yang ditetapkan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan Nasional.Dengan perencanaan pembangunan yang dimaksud agar pembangunan dapat terlaksana secara berencana yaitu secara sadar, teratur, sistematis dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan

21

pembangunan

Nasional

yang

telah

dijabarkan

oleh

Badan

Perencana

Pembangunan Nasional (BAPPENAS), perlu adanya koordinasi dengan badan pengawasan pembangunan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pembangunan Nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana, transportasi dan sebagainya. Sedangkan

contoh

pembangunan

yang

bersifat

batiniah

adalah

pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.Usaha dan hasil pembangunan Nasional memang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Namun tidak dapat dihindari kemungkinan timbulnya dampak negatif karena proses pembangunan dan perubahan. 2.1.3.2 Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya. Pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya

22

sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:  Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.  Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah  Menyusun konsep straregi bagi pemecahan masalah (solusi)  Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia. Tujuan pembangunan daerah itu sendiri adalah mengurangi disparsi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan), memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sehingga pembangunan di daerah perlu ditingkatkan agar terus tampak adanya kemampuan yang nyata bagi penduduknya, dalam rangka partisipasi masyarakat dan dukungannya terhadap pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. Dari uraian diatas, jelas bahwa keikutsertaan masyarakat dalam keberhasilan pembangunan daerah tersebut dapat sukses apabila ditunjang dengan dana. Disamping itu aparatur Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah

23

semaksimal

mungkin

sehingga

dapat

mempercepat

laju

pertumbuhan

pembangunan, khususnya pembangunan dipedesaan. 2.1.3.3 Pembangunan Desa I Nyoman Beratha menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk didaerah pedesaan (Beratha, 1981:16). Pembangunan pedesaan ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi masyarakat didaerah pedesaan untuk berkembang atas atas kekuatan dan kemampuan sendiri. Sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan, bimbingan, dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya yang berdasarkan atas kegotong royongan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya dikatakan pula bahwa pembangunan desa adalah upaya pembangunan yang secara langsung berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa secara merata, menyeluruh dan meliputi berbagai hidup dan kehidupan masyarakat.Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah didaerah, menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan diwilayah pemerintahan terendah yaitu tingkat desa atau kelurahan (Kansil, 1991:193). Rahardjo (1978:11) mengemukakan bahwa pembangunan desa adalah suatu atau rangkaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan lingkungan orang desa agar potensi sosial, ekonomi dan politik

24

wilayah pedesaan mendukung ketahanan nasional didesa.Ndraha (1980:3) mengatakan bahwa pembangunan desa sebagai suatu proses didalam mana masyarakat desa berkenan mengambil bagian secara aktif atau bagian perkataan lain berpartisipasi dan memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan. Sedangkan menurut Sondang P.Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010:20), pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012). Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001 :47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai harapan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat,

25

seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Yumono (2001 : 54). Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan, dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembanguan fisik adalah: a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll. b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar. c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas. Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa : 1. Pembangunan bidang keagamaan 2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana 3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban 4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP,pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran 5. Pembuatan surat keterangan berdomisili. Dari

pendapat

tersebut

diatas,

dapat

pula

disimpulkan

bahwa

pembangunan desa adalah pembangunan yang berlangsung didesa dengan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan sifat kedaerahan dan keyakinan. Oleh karena itu, salah satu ciri utama pembangunan desa adalah keikutsertaan seluruh masyarakat.

26

2.2 Kajian Empirik Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulisbaca diantaranya : Penelitian yang dilakukan oleh Edi Gunawan tahun 2011 dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Pada penelitian ini menunjukkan kurang berpengaruhnya faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Karena masyarakat sibuk bekerja untuk mencari kehidupan sehari-hari dan juga masyarakat beranggapan pembangunan adalah tugas pemerintahan daerah kabupaten. Sehingga mereka merasa dimanjakan oleh pembangunan yang sudah ada. Penelitian yang dilakukan oleh Sugih Mulyana tahun 2013 dengan judul partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Banjar Panjang Kecamatan

Kerumutan

Kabupaten

Pelalawan.

Pada

penelitian

tersebut

menunjukanbahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: usia, dimana usia yang dominan. Berdasarkan penelitian yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan/penghasilan,dan lamanya tinggal. Penelitian yang dilakukan oleh Sutami tahun 2009 dengan judul partisipasi masyarakat

pada

pembangunan

prasarana

lingkungan

melalui

Program

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara pada penelitian tersebut menunjukkan adanya antusiasme keterlibatan

27

masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan dalam berbagai bentuk. Keikutsertaan responden pada setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa responden sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program PPMK. Indikasi adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat kemitraan (partnership), sedang keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara berada pada tingkat therapy.

28

2.3 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tongauna

Pemerintah Partisipasi Masyarakat

 Sumbangan ide/pikiran  Bantuan Keuangan  Bantuan Material  Bantuan Tenaga

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

 Faktor Pendukung  Faktor Penghambat

Analisis

Kesimpulan dan Rekomendasi

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

 Pusat  Kabupaten  kecamatan

 Anggaran  Program Pembangunan

29

BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, yang dimana Kecamatan Tongauna merupakan salah satu Kecamatan yang terindikasi mengalami keterbelakangan dilihat dari sektor pembangunannya. 3.2 Populasi Dan Sampel 3.2.1Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Tongaunayang pada saat penelitian dilakukan berjumlah sebanyak 4.520 KK. 3.2.2Sampel Mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan yang dimiliki penulis maka sampel penelitian ini ditetapkan secara purposive sampling (sengaja). Dengan menetapkan klasifikasi sampel berdasarkan jenis pekerjaan yaitu pegawai, petani, pedagang dan wiraswasta. Sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 60 responden. 3.3 Teknik Pengumpulan Data a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan.

29

30

b. Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah dipilih dalam hal pengumpulan informasi yang akurat. c. Kuisioner, yaitu memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat tingkat partisipasi masyarakat. d. Dokumen, yaitu data-data pendukung yang dibutuhkan dalam penulisan ini berupa kemajuan pembangunan. 3.4 Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data primer, diperoleh langsung dari responden dan informan penelitian dengan cara melaksanakan observasi terhadap berbagai macam pelaksanaan pembangunan, dan wawancara dengan menggunakan kuisioner kepada responden. Data primer antara lain: tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berupa pelaksanaan gotong royong, sumbangan dalam bentuk materi dan tenaga, serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir. 2) Data sekunder, diperoleh dari berbagai sumber dengan cara menelaah bukubuku, dokumen, laporan pelaksanaan pembangunan, serta mengutip dan mencatat berbagai informasi dalam bentuk yang sudah jadi.

31

Data sekunder antara lain: keadaan wilayah, jumlah penduduk, struktur umur, jumlah Kepala Keluarga, jenis mata pencaharian penduduk, dan berbagai laporan hasil kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat. 3.5 Definisi Operasional Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah pelaksanaan program pembangunan fisik, maka perlu adanya batasan penelitian yang dioperasionalkan sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok dalam hal pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat di operasionalkan sebagai berikut : a. Sumbangan pemikiran atau ide-ide, merupakan partisipasi berupa buah pemikiran atau pendapat, baik untuk proses perencanaan maupun untuk memperlancar program pembangunan. b. Bantuan keuangan, merupakan bentuk partisipasi anggota masyarakat yang suka rela menyumbangkan uang untuk pembangunan. c. Bantuan material, merupakan partisipasi dalam bentuk menyumbangkan bantuan material yang diperuntukkan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan masjid, jembatan, perbaikan jalan dan sarana umum lainnya. d. Bantuan tenaga, merupakan partisipasi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

32

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan di Kecamatan Tongauna dapat dioperasionalkan sebagai berikut: a. Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala sesuatu yang sifatnya membantu atau mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ada di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. b. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau yang menghalangi keikutsertaan masyarakat di dalam pembangunan yang ada di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. 3. Pelaksanaan pembangunan yaitu menyangkut program pembangunan yang dibiayai anggaran negara, termasuk didalamnya kebijaksanaan serta prosedur yang

mendukung

keikutsertaan

masyarakat

dalam

melaksanakan

pembangunan. Adapun pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan masjid di lima desa diwaktu yang berbeda didirikan pada tahun 2010, pembangunan jembatan yang menghubungan antara desa Ambopi dan desa Waworoda jaya yang didirikan pada tahun 2011, perbaikan jalan di Kelurahan Mataiwoi pada tahun 2011, perbaikan kantor Camat dan kantor PKK pada tahun 2012, dan pembangunan beberapa sekolah di Kecamatan Tongauna. 4. Anggaran dan Program Pembangunan a. Anggaran Pembangunan yaitu menyangkut pembangunan untuk kemajuan dan kemudahan hidup yang biasanya menyangkut hajat hidup orang banyak.

33

Contohnya pembangunan jalan raya, pasar, sekolah, dan sebagainya. Anggaran pembangunan ini berkutat di pembangunan infrastruktur. Anggaran pembangunan tidak selalu ada setiap bulan/tahun, tapi hanya ketika pembangunannya masih berjalan. b. Program Pembangunan yaitu unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program pembangunan dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai: 1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 5. Strategi pelaksanaan. Melalui program pembangunan maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. 3.6 Teknik Analisis Data Data yang di kumpulkan akan di analisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Pada analisis kualitatif, kata-kata di bangun dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk di deskripsikan dan dirangkum. Analisis tersebut di dukung oleh tabel frekuensi pada beberapa variabel pendukung yang di jadikan indikator dalam penelitian ini. Analisis data untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel secara tunggal dilakukan

34

dengan tabel frekuensi dengan analisis deskriptif dengan menentukan rentang skala. Adapun rumus yang digunakan (Sumber: Pasaribu dalam Suryawan Adib, 2004:73) adalah : 1. Nilai Skor

= Frekuensi x Nilai Bobot

2. Rata-rata Skor

= Nilai Skor N

Berdasarkan perhitungan hasil analisis partisipasi masyarakat dan berbagai usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat dilihat dengan menggunakan Rentang Skala Nilai Mutu dengan sebutan sebagai berikut: 1. Tinggi

:

>3

2. Sedang

:

2–3

3. Rendah

:

<2

Analisa ini di maksudkan agar temuan-temuan dari berjalan tidaknya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di lokasi penelitian dapat di kaji lebih mendalam dari fenomena yang ada dapat di gambarkan secara lebih terperinci.

35

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pada Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Bab ini menguraikan tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa. 4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Tongauna Kecamatan Tongaunadulunya merupakanKecamatan Abuki yang terdiri dari 35 desa dan 5 kelurahan yaitu Kelurahan Puosu, Kel.Sendang Mulia Sari, Kel. Mekar Sari, Kel. Mataiwoi, Kel. Tongauna, desaAsao, Sanuanggamo, Puundompi, Ambopi, Waworoda Jaya, Lalonggowuna, Olua Ao, Momea, Anggohu, Ambepulu, Andeposandu, Olo Onua, Nambeaboru, Barowila, Andalambe, Arubia, Kumapo, Walay, Epeea, Kasuwura, Sambeani, Punggaluku, Abuki, Asolu, SP A, SP B, SP C, SP D, SP E, Alosika, Garuda, Asinua Tua, Latoma Tua, Tongalino, dan Laramo. Setelah terjadinya pemekaran, Kecamatan ini membentuk menjadi Kecamatan baru yaitu Kecamatan Tongaunayang mencakup 15 desa dan 5 kelurahan yakni Kelurahan Puosu, Kel.Sendang Mulia Sari, Kel. Mekar Sari, Kel. Mataiwoi, Kel. Tongauna, desa Asao, Sanuanggamo, Puundompi, Ambopi, Waworoda Jaya, Lalonggowuna, Olua Ao, Momea, Anggohu, Ambepulu, Andeposandu, Olo Onua, Nambeaboru, Barowila, Andalambe. Kecamatan Tongaunapada saat itu terbentuk pada tahun 2008 dengan sebab kepadatan

35

36

penduduk saat itu yang terlalu banyak, selain alasan luas wilayah serta keinginan masyarakat yang telah dimusyawarakan dan di sepakati bersama dengan alasan mendasar untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga issu pemekaran yang di dengungkan akan mencapai tujuannya dan tidak akan terhenti pada kepentingan politik semata. 4.1.2 Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Tongauna Kecamatan Tongauna dengan ibu kotanya kelurahan Tongauna, berjarak 73 km dari kota Kendari, terletak pada 3049.406 LS dan 121000.419 BT. Kecamatan Tongauna mempunyai batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara



Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Unaaha dan Kecamatan Anggaberi



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Uepai



Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abuki Kecamatan Tongauna memiliki luas sebesar 22.377 Ha atau 3.35 persen

dari luas Kabupaten Konawe. Desa dengan luas wilayah Kecamatan Tongauna dan yang terkecil adalah Desa Andalambe dengan luas 130 Ha atau 0.58 persen dari luas wilayah kecamatan.

37

Tabel 4.1 Luas wilayah (Ha) dan Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2014 No Desa/Kelurahan Luas (Ha) Persentase (%) (1) (2) (3) (4) Puosu 1.098 4,91 1 Sendang Mulia Sari 474 2,12 2 Mekar Sari 546 2,44 3 Mataiwoi 535 2,39 4 Tongauna 6.212 27,76 5 Asao 3.200 14,3 6 Sanuanggamo 301 1,35 7 Puundompi 696 3,11 8 Ambopi 402 1,8 9 Waworoda Jaya 265 1,18 10 Lalonggowuna 3.748 16,75 11 Olua Ao 296 1,32 12 Momea 1.553 6,94 13 Anggohu 327 1,46 14 Ambepulu 428 1,91 15 Andeposandu 375 1,68 16 Olo Onua 250 1,12 17 Nambeaboru 244 1,09 18 Barowila 1.298 5,8 19 Andalambe 130 0,58 20 Jumlah 22.377 100 Sumber: Desa/Lurah

38

Tabel 4.2 Jarak Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dengan Desa/Kelurahan Tahun 2014 No

Desa/Kelurahan

(1) (2) Puosu 1 Sendang Mulia Sari 2 Mekar Sari 3 Mataiwoi 4 Tongauna 5 Asao 6 Sanuanggamo 7 Puundompi 8 Ambopi 9 Waworoda Jaya 10 Lalonggowuna 11 Olua Ao 12 Momea 13 Anggohu 14 Ambepulu 15 Andeposandu 16 Olo Onua 17 Nambeaboru 18 Barowila 19 Andalambe 20 Sumber: Desa/Lurah

Jarak Ke Ibukota (Km) Kecamatan Kabupaten Provinsi (3) (4) (5) 4,1 2,5 78,4 5,4 1,3 77,7 6,5 2,1 79,2 2,6 5,1 82,3 0,4 7,0 84,2 1,8 8,2 86,2 7,4 14,4 97,7 7,4 14,4 97,7 7,2 14,2 97,2 6,8 13,8 94,6 3,1 9,2 90,2 7,1 14,1 97,6 4,2 10,1 83,6 7,2 14,1 94,6 4,4 2,9 78,1 0,89 7,3 85,8 8,0 15,0 96,0 11,2 17,0 90,1 11,9 18,0 99,9 8,9 14,6 94,8

39

Gambar 2 Persentase Luas Wilayah Terhadap Kecamatan Tahun 2014 Puosu Sendang Mulia Sari Mekar Sari 1%

1%

1% 2% 2%

6%

2% 5%

Mataiwoi 2% 2%

Tongauna Asao

7%

1%

Sanuanggamo 28%

17%

Puundompi Ambopi Waworoda Jaya Lalonggowuna

15% 1%

2% 3%

Olua Ao Momea Anggohu

1%

Andeposandu Olo Onua Nambeaboru Barowila Andalambe

Sumber: Desa/Lurah 4.1.3 Pemerintahan Pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang diwilayah tertentu. Wilayah

istrasi

pemerintahan

Kecamatan

Tongauna

berkedudukan

Kelurahan Tongauna yang terdiri dari desa/Kelurahan yaitu 5 kelurahan dan 15 desa definitif.

40

Dua desa yang baru definitif adalah Desa Barowila hasil pemekaran dari Desa Asao, dan Desa Andalambe hasil pemekaran dari Desa Momea, yang keduanya definitif pada tahun 2014. Dari setiap desa/kelurahan terdiri antara 3 sampai 5 dusun/lingkungan dengan membawahi antara 6 sampai 10 RT. Data lengkap jumlah dusun/lingkungan dan RT setiap desa/kelurahan terdapat pada tabel berikut. Tabel 4.3 Pembagian Wilayah istratif Pemerintahan menurut Desa/Kelurahan Tahun 2014 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Jumlah (1) (2) (3) (4) Puosu 5 10 15 Sendang Mulia Sari 5 10 15 Mekar Sari 4 8 12 Mataiwoi 4 8 12 Tongauna 3 6 9 Asao 3 6 9 Sanuanggamo 3 6 9 Puundompi 3 6 9 Ambopi 3 6 9 Waworoda Jaya 3 6 9 Lalonggowuna 3 6 9 Olua Ao 3 6 9 Momea 3 6 9 Ambepulu 3 6 9 Anggohu 3 6 9 Andeposandu 3 6 9 Olo Onua 3 6 9 Nambeaboru 3 6 9 Barowila 3 6 9 Andalambe 3 6 9 Jumlah 67 134 201 Sumber:Desa/Lurah

41

4.1.4 Kependudukan Jumlah penduduk Kecamatan Tongauna tahun 2011 sebanyak 15.785 jiwa. Penduduk Kecamatan Tongauna pada tahun 2014 berjumlah 16.667 jiwa, mengalami kenaikan sebesar 882 jiwa.Secara umum, kepadatan penduduk Kecamatan Tongauna mengalami peningkatan dari 72,51 jiwa per kilometer persegi tahun 2013 menjadi 74,48 jiwa pada tahun 2014. Jumlah rumah tangga sebesar 3.676 rumah tangga dengan rata-rata 4-5 orang per rumah tangga. Dari 16.667 jiwa penduduk Kecamatan Tongauna, sebanyak 8.732 (52,42 persen) adalah laki-laki dan 7.935 (47,58 persen) adalah perempuan. Berarti jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kecamatan Tongauna adalah sebesar 110,86. Artinya jika terdapat 100 penduduk perempuan maka terdapat 110 penduduk lakilaki. Tabel 4.4 Kondisi Demografis Kecamatan Tongauna Tahun 2013-2014 Tahun Kategori 2013 2014 Penduduk 16.226 16.667 laki-Laki 8.506 8.732 Perempuan 7.720 7.935 Rasio Jenis Kelamin 110,18 110,86 Rumah Tangga 3.548 3.676 2 Kepadatan(Jiwa/Km ) 72,51 74,48 Penduduk Per RT 4,51 4,54 Sumber: BPS Konawe, proyeksi Supas SP 2011 Berdasarkan tingkat usia, penduduk dapat dibagi atas anak-anak (dibawah usia 15 tahun), lanjut usia (65 tahun keatas) dan dewasa anak-anak dan lanjut usia disebut kelompok usia tidak produktif, sedangkan dewasa (15 tahun s.d 64 tahun)

42

disebut kelompok usia produktif. Perbandingan penduduk produktif dan tidak produktif

merupakan

angka

ketergantungan

(dependency

ratio).

Rasio

ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Pada tahun 2014, komposisi penduduk anak-anak sekitar 35,14 persen atau 5.702 jiwa, penduduk dewasa 61,43 persen atau 9.967 jiwa dan penduduk usia lanjut sekitar 3,43 persen atau 571 jiwa. Dengan demikian Angka Beban Ketergantungan sebesar 62,8 persen. Artinya dalam 100 penduduk produktif masih dibebani oleh sekitar 62 hingga 63 penduduk tidak produktif. Tabel 4.5 Struktur Umur Penduduk Kecamatan TongaunaTahun 2014 Kelompok Umur L P Jumlah 0-14 tahun 3.098 2.760 5.858 65 tahun + 289 282 571 Usia non Produktif 3.387 3.042 6.429 15-64 tahun 5.283 4.893 10.238 Usia Produktif 5.283 4.893 10.238 Sumber: BPS Konawe, proyeksi Supas SP 2011

43

Tabel 4.6 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014 Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) 00-04 1.075 952 2.027 05-09 1.065 951 2.016 10-14 958 857 1.815 15-19 804 724 1.528 20-24 712 677 1.389 25-29 780 718 1.498 30-34 697 646 1.343 35-39 628 575 1.203 40-44 515 474 989 45-49 414 380 794 50-54 352 325 677 55-59 264 206 470 60-64 179 168 347 65-69 127 115 242 70-74 81 85 166 75 + 81 82 163 Jumlah 8.732 7.935 16.667 Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe 4.1.5 Pendidikan Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar dalam kehidupan sebagai faktor yang sangat dominan dalam pembentukan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan mutlak untuk kemajuan suatu daerah. Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa jumlah partisipasi murid untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi semakin berkurang. Rasio guru per sekolah menunjukkan rata-rata banyaknya guru untuk satu sekolah. Jumlah tenaga pengajar yang ada sudah cukup memadai.

44

Tabel 4.7 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Sekolah Tahun 2014 Tingkat Sekolah Sekolah Guru PNS GTT Murid (1) (2) (3) (4) (5) TK 7 9 26 324 SD 18 104 96 2.325 SMP 5 28 65 693 SMA 2 23 39 652 Sumber: Dinas Cabang Pendidikan Nasional Kecamatan Tongauna Seperti tabel diatas dapat dilihat bahwa di wilayah Kecamatan Tongauna terdapat 7 unit Taman Kanak-kanak dan diketahui mempunyai murid sebanyak 324 orang. 18 unit Sekolah Dasar dimana mempunyai murid sebanyak 2.325 orang. 5 unit Sekolah Menegah Pertama dan mempunyai murid sebanyak 693 orang dan 2 Unit Sekolah Menengah Atas yang mempunyai murid sebanyak 652 orang. Tabel 4.8 Jumlah Guru Per Sekolah, Murid Per Sekolah dan Murid Per Guru Menurut Tingkat Sekolah Tahun 2014 Tingkat Guru Per Murid Per Murid Per Sekolah Sekolah Sekolah Guru (1) (2) (3) (4) TK 5 36 9,26 SD 11,11 129,17 11,63 SMP 16,6 136,6 7,28 SMA 31 326 10,58 Sumber: Dinas Cabang Pendidikan Nasional Kecamatan Tongauna

45

Tabel 4.9 Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan TongaunaTahun 2014 Jumlah Sekolah No Desa/Kel. Ket. TK SD SMP SMA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Puosu 1 1 SLTP Swasta 2 Sendang Mulia Sari 1 1 1 1 SMK 3 Mekar Sari 2 4 Mataiwoi 1 5 Tongauna 2 2 6 Asao 1 1 1 7 Sanuanggamo 1 2 8 Puundompi 1 9 Ambopi 1 10 Waworoda Jaya 1 2 1 Tsanawiah 11 Lalonggowuna 1 1 12 Olua Ao 13 Momea 1 14 Anggohu 15 Ambepulu 1 16 Andeposandu 17 Olo Onua 1 18 Nambeaboru 1 1 19 Barowila 20 Andalambe Jumlah 7 18 5 2 Sumber:UPTD Pendidikan Kecamatan Tongauna SMP terdapat di Desa Asao, Sendang Mulia Sari dan Desa Olo Onua. Terdapat pula satu SLTP Swasta di Kelurahan Puosu, serta satu Madrasah Tsanawiah Swasta di Desa Waworoda Jaya. Terdapat tujuh taman kanak-kanak (TK) yang berkedudukan di Desa Sendang Mulia Sari, Tongauna, Asao, Sanuanggamo, Waworoda Jaya dan Nambeaboru.

46

Partisipasi sekolah untuk umur 13 tahun keatas masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah di Kecamatan Tongauna adalah delapan tahun. Sehingga program wajib belajar 9 tahun belum terlaksana dengan baik. 4.1.6 Ketenagakerjaan Bidang ketenagakerjaan merupakan masalah nasional akhir-akhir ini yang sangat menonjol karena banyak penduduk yang memasuki pasar kerja. Dalam hal ini, pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja.Kecamatan Tongauna memiliki berbagai sumber mata pencaharian. Sebagian besar penduduk Kecamatan Tongauna petani tanaman pangan yang mencapai 76,72 persen disusul petani tanaman perkebunan sebesar 4,40 persen. Tidak ada penduduk yang bekerja pada sektor industri besar maupun nelayan. Hal ini disebabkan tidak adanya industri besar di wilayah Kecamatan dan bukan merupakan daerah laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

47

Tabel 4.10 Sumber Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan TongaunaTahun 2014 No Desa/Kel. Orang % 1 Petani Tanaman Pangan 8.657 76,72 2 Petani Tanaman Perkebunan 497 4,40 3 Nelayan 4 Peternakan 90 0,80 5 Pedagang 451 4,00 6 Industri Mikro Kecil 262 2,32 7 Industri Mikro Besar 8 Angkutan Darat 80 0,71 9 PNS 327 2,90 10 POLRI-TNI 76 0,67 11 Pensiunan PNS/POLRI/TNI 69 0,61 12 Buruh Perkebunan 159 1,41 13 Jasa-Jasa 53 0,47 14 Pertukangan 352 3,12 15 Perbengkelan 77 0,68 16 Wiraswasta 99 0,88 17 Lain-Lain 35 0,31 Jumlah 11.284 100,00 Sumber: Kantor Camat Tongauna 4.1.7 Agama Agama merupakan hak asasi manusia dan diberikan kebebasan untuk menganut agama menurut kepercayaan masing-masing dan di Kecamatan Tongauna terdapat beberapa agama diantaranya Islam, Kristen, adapun Kristen terbagi atas Kristen Katolik dan Kristen Protestan, dan Hindu. 4.1.8 Suku Dilihat dari jenis suku bangsa, penduduk yang mendiami Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe cukup beragam, seperti suku Tolaki, suku Jawa, suku Bugis, suku Bali dan lain-lain yang berdomisili di Kecamatan Tongauna.

48

4.2 Karakteristik Responden Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu secara sengaja dengan memilih responden yang mengetahui tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa, dengan jumlah sebanyak 60 responden. Responden dalam penelitian ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun jenis pekerjaan. 4.2.1 Menurut Usia Responden Tabel 4.2.1 Menurut Usia Responden Di Kecamatan Tongauna No Umur/Usia Frekuensi (f) Persentase (%) 1 20-24 4 6,67 2 25-29 7 11,67 3 30-34 5 8,33 4 35-39 15 25 5 40-44 10 16,67 6 45-49 10 16,67 7 50-54 3 5 8 55-60 6 10 Jumlah 60 100 Sumber: Data Primer Di Olah 2015 Karakteristik Responden berdasarkan umur diperoleh rata-rata 39 tahun, dimana usia terendah 20 dan yang tertinggi adalah 58 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa dari 60 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini berada pada tingkat usia produktif, dimana pada usia tersebut sangat diharapkan bahwa jawaban atau penilaian yang diberikan responden pada kuisioner yang

49

diberikan penulis adalah benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi atau sementara berlangsung selama ini mengenai partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa usia dengan frekuensi 35-39 tahun yang banyak menjadi responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 15 orang atau 25% dan usia 50-54 tahun yang sedikit yaitu 3 orang atau 10%. 4.2.2 Menurut Jenis Kelamin Responden Tabel 4.2.2 Menurut Jenis Kelamin Responden Di Kecamatan Tongauna No Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 1 Laki-Laki 48 80 2 Perempuan 12 20 Jumlah 60 100 Sumber: Data Primer Di Olah 2015 Pada tabel diatas menunjukkan distribusi responden, berdasarkan jenis kelamin berjumlah 60 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 48 orang atau 80%, sedangkan perempuan berjumlah 12 orang atau 20% sehingga dapat dikatakan bahwa didominasi oleh responden laki-laki karena masyarakat yang dipilih hanya sebagian kecil perempuan.

50

4.2.3 Menurut Tingkat Pendidikan Responden Tabel 4.2.3 Menurut Tingkat Pendidikan Responden Di Kecamatan Tongauna No Tingkat Pendidikan Frekuensi % 1 SD 7 11,67 2 SMP 11 18,33 3 SMA 20 33,33 4 Diploma 9 15 5 Sarjana 13 21,67 Jumlah 60 100 Sumber: Data Primer Di Olah 2015 Berdasarkan pada tabel di atas di jelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Tongauna beragam, dari mereka yang tamat SMA sebanyak 20 orang dengan persentase 33,33% dan masyarakat yang berpendidikan SD sebanyak 7 orang dengan persentase 11,67%. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kecamatan Tongauna sudah cukup memahamiarti sebuah pendidikan dan dari segi pengalaman diharapkan dapat memberikan informasi secara obyektif. Tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pembangunan karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka makin besar pula sumbangsi pemikiran yang diberikan dalam pelaksanaan pembangunan.

51

4.2.4 Menurut Jenis Pekerjaan Responden Tabel 4.2.4 Menurut Jenis Pekerjaan Responden Di Kecamatan Tongauna No Pekerjaan Utama Frekuensi (f) Persentase (%) 1 PNS 3 5 2 Guru 3 5 3 Wiraswasta 14 23,33 4 Aparat Desa 3 5 5 Petani 29 48,33 6 Tukang Kayu 1 1,67 7 Ibu Rumah Tangga 7 11,67 Jumlah 60 100 Sumber: Data Primer Di Olah 2015 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pekerjaan yang banyak ditekuni oleh responden di Kecamatan Tongauna yaitu petani sebanyak 29 orang atau 48,33% selanjutnya yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 14 orang atau 23,33% dan Ibu Rumah Tangga berjumlah 7 orang atau 11,67% selanjutnya yang berprofesi sebagai PNS, Aparat Desa dan Guru masing-masing berjumlah 3 orang atau 5% serta yang bekerja sebagai tukang kayu berjumlah 1 orang atau 1,67%. Sehingga dapat dikatakan jenis pekerjaan responden yang banyak ditekuni adalah petani. 4.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Desa Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat terintegrasi dan sangat penting

dalam

proses

dinamika

pembangunan,

karena

secara

prinsip

pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh

52

karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu didapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu : a. Partisipasi sebagai titik awal perubahan b. Partisipasi dalam memperhatikan,menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi. c. Partisipasi dalam perencanaan. d. Partisipasi dalam melaksanaan operasional. e. Partisipasi dalam menerima dan mengembangkan hasil pembangunan. f. Partisipasi dalam menilai pembangunan. Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi masyarakat Kecamatan Tongauna dengan corak kehidupannya untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari Pak Iskandar (tanggal 17 November 2015) yakni seorang warga Kecamatan Tongauna yang mengatakan bahwa: “…tidak semua program pembangunan yang ada bisa terlaksana di Kecamatan Tongauna, pembangunan di Kecamatan Tongauna tetap memperhatikan kondisi masyarakat, lingkungan, dan manfaat dari pembangunan yang akan di laksanakan, selain itu tidak semua pembangunan yang ada, kita “Masyarakat’ bisa berpartisipasi aktif, karena memang harus melihat apakah pembangunan di tujukan untuk kami atau tidak…”

53

Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut yang secara umum mewarnai masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi tersebut apabila diklasifikasikan secara ideal. Maka menurut penulis ada empat aspek yang bentuk ideal partisipasi masyarakat Kecamatan Tongauna dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan ide-ide/pemikiran (non fisik), bantuan keuangan, bantuan material, dan partisipasi secara langsung (tenaga). Keempat aspek tersebut dapat dilihat melalui serangkaian uraian hasil penelitian sebagai berikut: 4.3.1 Partisipasi Non Fisik (Sumbangan Ide-Ide/Pemikiran) Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringangkan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera. Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan. Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah di kategorikan ke dalam pengertian partisipasi. Oleh sebab itu dalam partisipasi non fisik masyarakat sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan

54

keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan wawancara pada tanggal 19 November 2015 dengan bapak Camat Tongauna Kabupaten Konawe yakni mengemukakan bahwa: ”…pembangunan yang ada di Kecamatan Tongauna sebagian besar adalah hasil musrembang yang telah di laksanakan bersama masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat Kecamatan Tongauna, jadi mereka ’masyarakat’ memang sudah berpartisipasi…” Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah bagaimana masyarakat

terlibat

dalam

memberikan buah pikirannya

dalam

proses

pembangunan. Salah satu contohnya adalah ide perluasan jalan menuju area persawahan serta pembuatan aliran irigasi menuju area persawahan warga terutama saat musim kemarau yang terjadi. Penyaluran ide-ide atau sumbangan pemikirannya dapat di salurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Kecamatan Tongauna dalam pembangunan dengan bentuk ide/pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan. Berikut ini dapat dilihat keaktifan

55

responden dalam menyumbangkan ide/saran dalam proses pembangunan di Kecamatan Tongauna. Tabel 4.3.1 Partisipasi Dalam Bentuk Sumbangan Ide/Pikiran Di Kecamatan Tongauna Responden Bobot Nilai Frekuensi Jumlah Skor % Sangat Aktif 4 15 60 35,93 Aktif 3 25 75 44,91 Kurang Aktif 2 12 24 14,37 Tidak Aktif 1 8 8 4,79 Jumlah 60 167 100 Sumber: Data Primer Di Olah Tahun 2015 Berdasarkan pada tabel 4.3.1 tersebut, menunjukkan partisipasi responden dalam memberikan ide-ide/pemikirannya untuk pembangunan di Kecamatan Tongauna. Responden yang memberikan jawaban aktif sebanyak 25 responden dengan persentase 44,91%. Hal ini di dukung oleh jumlah skor yang dicapai yaitu 2,78 berarti pada kategori sedang dengan cara perolehan rata-rata skor sebagai berikut : F x Bobot Nilai 15 x 4

= Jumlah Skor = 60

Jumlah Skor Keseluruhan = Rata-Rata Skor Jumlah Responden 167 60

= 2,78

Berdasarkan wawancara langsung terhadap beberapa responden maka diketahui bahwa rata-rata responden yang menyatakan sangat aktif mengikuti rapat dan memberikan pendapat dan sarannya karena mereka selalu di undang oleh pemerintah Kecamatan untuk rapat. Selain itu karena adanya kesadaran pribadi untuk membantu terlaksananya pembangunan. Alasan lain yang diperoleh

56

sehingga responden kurang aktif dan tidak aktif dalam memberikan saran atau pendapatnya karena mereka tidak pernah diundang, di samping itu ada juga masyarakat yang pasif mengikuti rapat karena tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan umum. Hal ini sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh ibu Hasmiah, sekertaris Desa Momea, (wawancara tanggal 18 November 2015) yang mengatakan bahwa: “…kami sering mengundang masyarakat jika ada pembangunan yang akan di laksanakan tapi terkadang yang datang hanya itu-itu saja, yaitu orang-orang yang bisa bicara, dan orang-orang yang kurang aktif itu biasanya terkendala, karena mereka hanya datang dan mendengarkan. Tapi mereka biasa aktif jika pelaksanaan pembangunan di lapangan..” Walaupun tingkat partisipasi non fisik masyarakat dalam kategori sedang, tidak berarti dalam pemikiran yang bersumber dari masyarakat tidak diakomodasi secara proporsional. 4.3.2 Partisipasi Dalam Bentuk Bantuan Keuangan Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah tak terkecuali Kecamatan Tongauna. Untuk mengantisipasi fenomena tersebut di atas, berbagai upaya di lakukan termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah desa/kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat

57

Kecamatan Tongauna dalam bentuk bantuan keuangan adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Tongauna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe menghabiskan biaya yang cukup besar dan dana yang digunakan lebih banyak dari swadaya masyarakat dibandingkan dengan dana yang berasal dari bantuan Inpres Kecamatan. Sesuai dengan penjelasan pak camat Tongauna yakni: “…dalam pembangunan juga kami biasanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk pembangunan dapat membantu dalam bentuk bantuan keuangan dalam bentuk swadaya masyarakat, namun kami tidak memaksakan, hal ini karena kami tidak bisa mengharap sepenuhya terhadap dana yang ada dari kabupaten. Respon masyarakat yang kami liat cukup baik.” (wawancara tanggal 21 November 2015). Untuk mengetahui lebih jelas partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan di Kecamatan Tongauna dapat di lihat pada tabel 4.3.2. Tabel 4.3.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Bantuan Keuangan Di Kecamatan Tongauna Partisipasi Responden Frekuensi Persentase Sangat Sering 18 41,38 Sering 25 43,11 Jarang 10 11,49 Tidak Pernah 7 4,02 Jumlah 60 100 Sumber : Data Primer di Olah Tahun 2015 Data pada tabel 4.3.2 memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan. Responden lebih banyak memberikan penilaian sering yaitu sebanyak 25 responden dan didukung oleh jumlah skor yang dicapai 2,9 itu berarti berada pada kategori sedang. Oleh sebab

58

itu, dapat dikatakan masyarakat sadar akan pentingnya pembangunan, karena tanpa adanya swadaya dari masyarakat dan hanya mengandalkan bantuan Kecamatan maka pembangunan tidak akan berjalan lancar. Adapun masyarakat yang tidak pernah memberikan bantuan keuangan untuk membangun, menurut beberapa responden karena kebutuhan hidup mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan mereka yang rendah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui responden dalam penelitian serta pengalaman langsung peneliti, diketahui bahwa partisipasi dalam bentuk bantuan keuangan mencapai frekuensi sedang karena untuk menyumbang dalam bentuk bantuan keuangan sangat mudah prosedurnya dan tidak banyak menyita waktu maupun tenaga. Kenyataan seperti itu memberikan indikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan sebagai suatu bagian partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan bahwa kesadaran akan pembangunan membutuhkan dana yang cukup. 4.3.3 Partisipasi Dalam Bentuk Bantuan Material Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelengaraan pembangunan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk bantuan material. Tidak semuanya masyarakat menyumbang dalam bentuk bantuan keuangan tetapi ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk bantuan materialseperti batu, pasir, semen, kayu balok, kayu papan bahkan ada masyarakat yang menyumbangkan

59

kedua-duanya (uang atau material). Hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Bantuan material biasanya dilakukan secara langsung. Dimana bantuan material tersebut diperuntukkan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan masjid, jembatan, perbaikan jalanan dan sarana-sarana umum lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan material dapat dilihat pada tabel 4.3.3. Tabel 4.3.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Bantuan Material Di Kecamatan Tongauna Patisipasi Responden Frekuensi Persentase Sangat Sering Sering Jarang 45 85,71 Tidak Pernah 25 14,29 Jumlah 60 100 Sumber : Data Primer Di Olah Tahun 2015 Dengan melihat pada tabel 4.3.3 tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan material di Kecamatan Tongauna, dari 60 responden, yang menjawab sangat sering tidak ada. Responden lebih banyak menjawab jarang yaitu 45 responden dengan persentase 85,71%, sedangkan skor yang dicapai adalah 1,75 berarti berada pada kategori rendah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan material berada dalam kategori rendah, karena berdasarkan wawancara langsung dengan responden mengatakan bahwa masyarakat lebih banyak menyumbangkan dalam bentuk bantuan keuangan. Alasan lain yang diungkapkan responden bahwa untuk menyumbang dalam bentuk bantuan material prosedurnya agak dan menyita

60

waktu dan tenaga. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh bapak Basrin yang mengatakan bahwa: “…jarang sekali masyarakat yang memberikan sumbangan dalam bentuk bantuan material. Mereka lebih memilih memberikan uang, karena mereka tidak repot. Namun ada juga yang memang memberikan material seperti kayu, pasir, batu dan lain-lain…” (wawancara tanggal 21 November 2015). 4.3.4 Partisipasi Dalam Bentuk Bantuan Tenaga Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut hasil pengamatan bakti atau gotong royong sekali dalam seminggu atau minimal dua kali dalam sebulan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

yaitu seperti

ihkan saluran air, perbaikan

jalan,

ihkan kantor Kecamatan, serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menjelaskan bahwa: “…kalau partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu biasanya membantu pembersihan atau kerja bakti daerah yang akan di bangun. Tapi terkadang hanya orang-orang yang ada disekitar daerah itu yang hadir yang lain tidak. Begitu juga kalau di daerah mereka kami juga kadang tidak datang…” (wawancara 21 November 2015).

61

Waktu yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong hanya dua sampai tiga jam saja dan setelah itu mereka melanjutkan pekerjaan rutin mereka seperti turun ke sawah dan ke kebun. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Tongauna dalam bentuk bantuan tenaga dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan kerja bakti. Seperti data yang diperoleh melalui responden, diketahui bahwa kegiatan yang melibatkan tenaga masyarakat seperti gotong royong dalam ihkan saluran air, perbaikan langsung masyarakat. Partisipasi pembangunan tidak hanya pada saat pelaksanaan. Tapi juga perawatan dan pemeliharan bangunan juga tetap merupakan partisipasi dari pembangunan. Gambaran jelas tentang partisipasi masyarakat secara langsung atau fisik dapat dilihat pada tabel 4.3.4 yakni menggambarkan tentang bagaimana tingkat partisipasi dalam bentuk pembangunan fisik. Tabel 4.3.4 Partisipasi Dalam Bentuk Bantuan Tenaga Di Kecamatan Tongauna Partisipasi Responden Frekuensi Persentase Sangat Sering 20 42,10 Sering 30 47,37 Jarang 10 10,53 Tidak pernah Jumlah 60 100 Sumber: Data Primer Di Olah Tahun 2015 Tabel 4.3.4 menunjukkan partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan tenaga. Dari 60 responden yang memberikan jawaban, 30 responden menjawab sering. Hal ini didukung oleh jumlah skor yang dicapai yaitu 3,17 yang berarti dalam kategori tinggi. Ini disebabkan karena adanya kesadaran yang cukup tinggi

62

dari masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam bentuk bantuan tenaga untuk pembangunan kecamatan. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti data yang diperoleh melalui responden dalam penelitian ini diketahui bahwa partisipasi dalam bentuk bantuan tenaga yang sifatnya seperti gotong royong adalah merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun bagi masyarakat kecamatan/desa. Alasan lain adalah adanya suatu kebersamaan bagi masyarakat untuk membangun daerahnya. Berdasarkan penguraian tentang empat bentuk partisipasi masyarakat tersebut, maka secara umum dapat kita menganalisa bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Tongauna dalam menunjang pembangunan desa dengan mengukur partisipasinya dalam bentuk sumbangan ide/pikiran, bantuan keuangan, bantuan material dan bantuan tenaga yang disebutkan terdahulu. Untuk lebih jelasnya bagaimana tingkat partisipasi masyarakat tersebut, dapat kita lihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.3.5 Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Tongauna Bentuk Partisipasi Skor Ide-Ide/Pikiran 2,78 Keuangan 2,9 Material 1,75 Tenaga 3,17 Jumlah 10,6 Skor Rata – Rata 2,65 Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2015

63

Tabel 4.3.5 menunjukkan bahwa skor tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tongauna yang mencapai posisi paling tinggi adalah partisipasi dalam bentuk bantuan tenaga, dimana rata-rata skornya mencapai 3,17. Ini menandakan bahwa ada masyarakat yang tidak mampu menyumbang dalam bentuk bantuan keuangan karena faktor pendapatan tetapi dia dapat berpartisipasi dalam bentuk bantuan tenaga, menyusul partisipasi dalam bentuk bantuan keuangan dengan rata-rata skor 2,9. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar masyarakat lebih menyukai menyumbang dalam bentuk bantuan keuangan maka prosesnya akan lebih mudah dibanding dengan material, kemudian partisipasi dalam bentuk non fisik melalui pemberian ide-ide/saran dengan ratarata 2,78 dan yang paling rendah adalah partisipasi dalam bentuk bantuan material dengan mencapai skor 1,75. Berdasarkan hasil penelitian beberapa responden mengatakan bahwa partisipasi dalam bentuk bantuan material terkesan rumit dan melalui proses yang lama. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tongauna dalam pembangunan adalah tergolong sedang yakni mencapai rata-rata skor sebesar 2,65 yang berarti harus ada perhatian yang lebih maksimal terhadap pembangunan di Kecamatan Tongauna agar dimasa yang akan datang lebih dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan ungkapan dari Bapak Camat Tongauna yang memang mengatakan bahwa: “…kalau ditanyakan tentang bagaimana masyarakat tanggap terhadap pembangunan yang ada saya katakan bahwa partisipasinya memang tidak terlalu besar namun tidak boleh juga dikatakan kecil. Saya melihat warga masyarakat saya memiliki partisipasi yang baik…mereka masih mau

64

membantu pemerintah untuk membangun daerahnya…”(wawancara 19 November 2015). 4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan Kecamatan Tongauna merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan kecamatan. Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan diwilayah kecamatan, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat kecamatanlah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan. Menurut penulis faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tongauna adalah faktor pendukung yang meliputi faktor kesadaran/kemauan, ikut-ikutan dan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi tingkat pendidikan yang rendah, tingkat penghasilan yang rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan.

65

4.4.1 Faktor Pendukung Meliputi: 4.4.1.1 Faktor Kesadaran/Kemauan Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat Kecamatan Tongauna yang merupakan lokasi penelitian ini. Untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Tongauna dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.4.1.1 Tabel 4.4.1.1 Faktor Pendukung Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Di Kecamatan Tongauna Faktor Pendukung Frekuensi Persentase (%) Kesadaran Pribadi 36 60 Ikut-ikutan Pengaruh Orang Lain 15 25 Pemerintah 9 15 Jumlah 60 100 Sumber: Data Primer Diolah 2015 Dari tabel 4.4.1.1 diperoleh gambaran bahwa masyarakat Kecamatan Tongauna berpartisipasi dalam pembangunan disegala bentuk (ide/pikiran, keuangan, material, dan tenaga) adalah merupakan bagian besar dari kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Dimana terlihat bahwa kesadaran pribadi yang

66

mendorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan mencapai frekuensi yang tinggi yaitu sebanyak 36 orang lain hanya mencapai 15 orang, sedangkan karena pemerintah yang memberikan dorongan mencapai frekuensi 9 orang dan tidak ada seorang responden pun menyumbang hanya karena ikut-ikutan, hal ini membuktikan bahwa masyarakat telah mengetahui dengan jelas mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Alasan responden memberikan jawaban faktor kesadaran pribadi yang merupakan pendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara yakni menggambarkan bahwa: “…alasan kami ikut berpartisipasi karena kami masih punya rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat untuk saling membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong. Tapi terkadang terkendala karena ada yang kerja…” (wawancara tanggal 19 November 2015) 4.4.1.2 Usia Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakatterdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senoritas, sehingga akan memunculkangolongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnyamenyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi, dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan. Untuk melihat

67

bagaimana usia masyarakat di Kecamatan Tongauna dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.4.1.2 Tabel 4.4.1.2 Menurut Umur Masyarakat Di Kecamatan Tongauna No Umur Frekuensi % 1 < 30 tahun 9 15 2 30-50 tahun 41 68,33 3 > 50 tahun 10 16,67 Jumlah 60 100 Sumber: Data Primer Di Olah 2015 Pada tabel di atas memberikan gambaran mengenai keadaan serta perkembangan penduduk di Kecamatan Tongauna, nampak umur 30-50 tahun merupakan kelompok umur yang terbanyak dibanding kelompok umur lainnya yaitu 41 orang dengan persentase 68,33% yang terdiri dari laki-laki 30 orang dan perempuan 11 orang. 4.4.1.3 Jenis Kelamin Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunanadalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Golongan priamemiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian makakecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi. Untuk melihat bagaimana jenis kelamin masyarakat di

68

Kecamatan Tongauna dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.4.1.3 Tabel 4.4.1.3 Menurut Jenis Kelamin Masyarakat Di Kecamatan Tongauna No

Jenis Kelamin

Frekuensi

1 2

Laki-Laki 48 Perempuan 12 Jumlah 60 Sumber: Data Primer Di Olah 2015

% 80 20 100

Pada tabel diatas menunjukkan distribusi responden, berdasarkan jenis kelamin berjumlah 60 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 48 orang atau 80%, sedangkan perempuan berjumlah 12 orang atau 20% sehingga dapat dikatakan bahwa didominasi oleh responden laki-laki karena masyarakat yang dipilih hanya sebagian kecil perempuan. 4.4.1.4 Pendidikan Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya

mempunyai

perhatian

yang

besar

terhadap

kegiatan-kegiatan

pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan dalam bentuk ide dan pikiran biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang

69

memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. terhadap partisipasinya dalam pembangunan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula partisipasinya dalam pembangunan, khususnya dalam pemberian ide-ide/pikiran. Pembangunan dalam bentuk ide dan pikiran biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga banyak di antara yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan pembangunan yakni orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi sesuai dengan ungkapan bapak Rahmat mengenai pembangunan Kecamatan Tongauna. “….orang-orang yang datang saat pembahasan pembangunan yang terkadang lebih banyak yakni orang-orang yang mengerti. Dan juga orang-orang yang mampu bicara. Dan dari data yang kami peroleh memang mereka termasuk kategori orang yang berpendidikan….”(wawancara 20 November 2015). Untuk melihat bagaimana pendidikan masyarakat di Kecamatan Tongauna dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.4.1.4 Tabel 4.4.1.4 Menurut Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan Tongauna No 1 2 3 4 5

Tingkat Pendidikan

Frekuensi

SD SMP SMA Diploma Sarjana Jumlah Sumber: Data Primer Di Olah 2015

7 11 20 9 13 60

% 11,67 18,33 33,33 15 21,67 100

Berdasarkan pada tabel di atas, di jelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Tongauna beragam dari mereka yang tamat SMA sebanyak 20 orang dengan persentase 33,33% dan masyarakat yang berpendidikan

70

SD sebanyak 7 orang dengan persentase 11,67%. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kecamatan Tongauna sudah cukup memahamiarti sebuah pendidikan, dari segi pengalaman diharapkan dapat memberikan informasi secara obyektif.

Tingkat

pendidikan

masyarakat

sangat

berpengaruh

terhadap

pelaksanaan Pembangunan karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka makin besar pula sumbangsi pemikiran yang diberikan dalam pelaksanaan pembangunan. 4.4.1.5 Penghasilan Setelah mengetahui bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadappartisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka berikut ini akan diterangkan

pula

bagaimana

pengaruh

penghasilan/pendapatan

dalam

pembangunan, khususnya dalam bentuk bantuann keuangan. Berdasarkan penghasilan masyarakat di kecamatan Tongauna yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Samping penghasilan/pendapatannya

yang tidak sama

juga

tingkat

kesibukannya

(waktu/kerja) berbeda-beda pula, semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan. Hal tersebut adalah merupakan pantauan penulis selama melakukan penelitian yang ditegaskan oleh beberapa responden yang diinterview secara langsung.Sesuai dengan penjelasan dari bapak Iksan (Lurah Mataiwoi) yang mengatakan:

71

“…kebanyakan jika di tinjau dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang kebanyakan dari masyrakat yang berpenghasilan lebih, atau dikatakan orang berada. Jika orang-orang yang berpenghasilan rendah terkadang lebih memilih menyumbangkan tenaga mereka guna pembangunan…” (Wawancara tanggal 17 November 2015). Menurut keterangan dari beberapa responden, maka diketahui bahwa penyebab perbedaan tingkat partisipasi adalah perbedaan jumlah penghasilan dan kestabilan dari pada masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi penghasilan seseorang maka memungkinkan untuk partisipasi dalam pembangunan semakin tinggi pula, akan tetapi jika penghasilan/ pendapatan tidak stabil atau tidak rutin maka jelas akan menghambat orang untuk partisipasi, alasan yang lain diperoleh penulis sehingga responden jarang atau tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk bantuan keuangan karena biasanya perhitungan hidupnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan.Untuk melihat bagaimana penghasilan masyarakat di Kecamatan Tongauna dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.4.1.5 Tabel 4.4.1.5 Menurut Penghasilan Masyarakat Di Kecamatan Tongauna No 1 2 3

Tingkat Penghasilan

< 500.000 500.000 - 2.000.000 > 2.000.000 Jumlah Sumber: Data Primer Di Olah 2015

Frekuensi

%

28 14 18 60

46,67 23,33 30 100

Karasteristik responden berdasarkan penghasilan sesuai dengan tabel 4.4.1.5 responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp.500.000 yaitu sebanyak 28 orang dengan persentase 46,67%, sedangkan responden yang yang

72

berada pada interval penghasilan Rp.500.000 sampai dengan Rp.2.000.000 sebanyak 14 orang dengan persentase 23,33% dan responden yang berpenghasilan di atas Rp. 2.000.000 sebanyak 18 orang dengan persentase 30%.Jumlah pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap keaktifan memberikan sumbangan dalam bentuk bantuan keuangan. 4.4.1.6 Lamanya Tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.Untuk melihat seberapa lama masyarakat tinggal di Kecamatan Tongauna dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.4.1.6 Tabel 4.4.1.6 Berdasarkan Menetapnya Masyarakat Di Kecamatan Tongauna No 1 2 3

Lama Tinggal

Frekuensi

< 5 tahun 5 - 20 tahun > 20 tahun Jumlah Sumber: Data Primer Di Olah 2015

12 23 25 60

% 20 38,33 41,67 100

Pada tabel di atas memberikan gambaran mengenai lamanya tinggal masyarakat di Kecamatan Tongauna, dapat dilihat masyarakat yang telah menetap lebih dari 20 tahun sebanyak 25 orang dengan persentase 41,67%, sedangkan masyarakat yang baru menetap kurang dari 5 tahun sebanyak 12 orang dengan

73

persentase 20%. Menetapnya masyarakat di Kecamatan Tongauna tersebut sangat berpengaruh terhadap keaktifan masyarakat dalam menyumbangkan bantuan tenaga dan sumbangan pikiran/ide. 4.4.1.7 Adanya Dukungan Dari Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan di Kecamatan Tongauna pada khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberepa faktor dan salah satunya adalah dukungan pemerintah setempat dan masyarakat. Karena masyarakat adalah merupakan paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat/karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Kecamatan. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya. Untuk melihat dukungan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat di Kecamatan Tongauna, dapat dilihat pada tabel 4.4.1.7

74

Tabel 4.4.1.7 Dukungan Pemerintah Dengan Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Tongauna Tanggapan Responden Frekuensi Persentase Sangat berpengaruh 15 25 Berpengaruh 39 65 Kurang berpengaruh 6 10 Tidak berpengaruh Jumlah 60 100 Sumber: Data Primer Diolah 2015 Berdasarkan data pada tabel 4.15 diketahui bahwa responden yang mengatakan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh terhadap berpartipasi masyarakat menempati frekuensi tertinggi sebanyak 39 responden dan jumlah skor yang dicapai 3,15 berarti berada kategori tinggi. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari partisipasi masyarakat tetapi juga kepemimpinan Pemerintah setempat dalam hal ini kepala Kecamatan dan aparatnya. Berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa merasa unsur paksaan atau keterpaksaan. 4.4.1.8 Peralatan/Fasilitas Dalam

pelaksanaan

tugas

kepala

Kecamatan

dan

perangkatnya,

dibutuhkan kantorKecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya.

75

4.4.2 Faktor Penghambat Meliputi: 4.4.2.1 Pola Pikir Masyarakat Pola pikir masyarakat yang masih “masa bodoh” yang merasa pembangunan merupakantanggung jawab pemerintah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan fisik.Untuk melihat pola pikir masyarakat dalam menghambat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tongauna, dapat dilihat pada tabel 4.4.2.1 Tabel 4.4.2.1 Berdasarkan Pola Pikir Masyarakat Di Kecamatan Tongauna No 1 2

Pola Pikir

Frekuensi

Masa Bodoh 20 Kurang Antusias 40 Jumlah 60 Sumber: Data Primer Di Olah 2015

% 33,33 66,67 100

Berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran bahwa pola pikir masyarakat di Kecamatan Tongaunayang menghambat pembangunan di Kecamatan tersebut bahwa untuk masyarakat yang kurang antusias sebanyak 40orang dengan persentase66,67%, sedangkan masyarakat yang bermasa bodoh sebanyak 20 orang dengan persentase 33,33%. Kondisi seperti ini akan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan, khususnya pembangunan fisik.

76

4.4.2.2 Waktu Masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek/suatu pembangunan apabila merekamerasa bahwa proyek berguna.Untuk melihat waktu luang masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tongauna, dapat dilihat pada tabel 4.4.2.2 Tabel 4.4.2.2 Berdasarkan Waktu Luang Masyarakat Di Kecamatan Tongauna No

Waktu Luang

Frekuensi

1 2

Jarang 32 Tidak ada 28 Jumlah 60 Sumber: Data Primer Di Olah 2015

% 53,33 46,67 100

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa masyarakat yang hanya meluangkan waktunya untuk suatu pembangunan jika pembangunan tersebut untuk desa mereka sendiri, dapat di lihat masyarakat yang jarang memiliki waktu luang terhadap proses pembangunan sebanyak 32 orang dengan persentase 53,33%, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki waktu luang sebanyak 28 orang dengan persentase 46,67%. 4.4.2.3 Terbatasnya Lapangan Pekerjaan Di Pedesaan Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan, sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis). Aktivitas usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha

77

pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik.Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.Untuk melihat lapangan pekerjaan masyarakat di Kecamatan Tongauna, dapat dilihat pada tabel 4.4.2.3 Tabel 4.4.2.3 Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Di Kecamatan Tongauna No

Peluang Kerja

1 2

Frekuensi

Dalam Daerah 25 Luar Daerah 35 Jumlah 60 Sumber: Data Primer Di Olah 2015

% 41,67 58,33 100

Berdasarkanpada tabel diatas digambarkan mengenai lapangan pekerjaan di pedesaan Kecamatan Tongauna, bahwa masyarakat yang bekerja di luar daerah sebanyak 35 orang dengan persentase 58,33%, sedangkan di dalam daerah sebanyak 25 orang dengan persentase 41,67%. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

78

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, maka dapat disimpulkan bahwa : Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan

Tongaunameliputi:

Tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan yang berbentuk sumbangan ide termasuk kategori cukup baik, hal ini dilihat dari keaktifan masyarakat dalam memberikan ide saat kegiatan Musrembang. Kemudian tingkat partisipasi dalam pembangunan yang berbentuk bantuan keuangan termasukjuga kategori cukup baik, dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang secara suka rela memberikan bantuan keuangan pada saat proses pembangunan. Selanjutnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan material termasuk kategori rendah, hal ini dikarenakanmasyarakat sebagian besar tidak memiliki bahan material yang dapat digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik. Dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk bantuan tenaga berada pada kategori sangat baik. Artinya bahwa masyarakat dalam keterlibatannya sebagai subjek pembangunan diwujudkan dalam bentuk tenaga/fisik. Hal ini sesuai dengan kondisi fisik masyarakat yang potensial kuat dan rata-rata usia yang masih relatif muda, serta sebagian besar adalah wiraswasta dan petani yang memiliki waktu luang yang cukup.

78

79

Berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dari keempat kategori tersebut diatas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tongauna adalah tergolong cukup baik. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Tongauna antara lain faktor pendukung, antara lain

kesadaran

pribadi

yang

merupakan

pendorong

masyarakat

untuk

berpartisipasi dalam pembangunan karena adanya kepedulian untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut, dan di dukung dengan sumbangan ide/pikiran serta bantuan keuangan. Sedangkan faktor penghambat, antara lain masih rendahnya pola pikir masyarakat, waktu serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Hal ini mendorong sebagian masyarakat kesehariannya tidak berada di desanya karena sedang mencari kerja atau bekerja didaerah lain. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. 5.2. Saran

Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tongauna yang kategorinya cukup baik,maka pemerintah Kecamatan Tongaunamemberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan. Disamping itu, perlu melakukan pembinaan secara intensif khususnya pada masyarakat yang masih kurang aktif dalam berpartisipasi pada pembangunan di wilayah mereka.

DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander.2001. Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta. Anonim. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah. Badan Pusat Statistik. 2014. Konawe dalam Angka 2014. Konawe: Badan Pusat Statistik Bratakusumah, D.S. 1991.Implikasi Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah. Bandung. Beratha, I Nyoman. 1981. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta. Cohen & Uphoff. 1990. The Amaquity Of Participation. Third World Quarterly. New York. Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. UGM, Yogyakarta. Gunawan, Edi. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Dipublikasikan. Kansil, C.S.T. 1991. Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah. Tarsito. Bandung. Kartasasmita, G. 1991. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. ITB. Bandung. Kuncoro, Mudjarad. 2010. Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM YKPN Yogyakarta. Mansour, Fakih. 2002. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar-Yogyakarta. Mulyana, Sugih. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Tesis. Universitas Padjadjaran. Dipublikasikan. Ndaraha, Talizuduhu. 1980. Hubungan Antara Partisipasi dan Hasil-Hasil Pembangunan. Yayasan Karya Darma II P. Jakarta.

Pemerintah Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. 2008. Kebijakan Pemerintah Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat, Makalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat. Kendari. Rahardjo, Dawan. 1978. Seminar Nasional Pembangunan Desa Makalah Prasarana. Yayasan Filsafat. Universitas Gadjah Mada. Ross, J. 1967. Personal Religious Orientation and Prejudice. Journal of Personality and Social. Psychology, 5, 432-443. Sondang P. Siagian. 1996. Fungsi-Fungsi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor. Sumodiningrat, Gunawan. 1991. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta. Sutami. 2009. Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Marunda Jakarta Utara. Tesis. Universitas Diponegoro. Dipublikasikan. Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Aditama. Tikson, D. 2001. Ekonomi Terpadu dan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Materi Kuliah Program Pascasarjana Unhas, Makassar. Tidak di publikasikan Tjokroamidjojo, B, dan Musropadidjaja. 1998. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Gunung Agung, Jakarta. Usman, Suntoyo. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan II, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Wresniwiro. 2012. Membangun Republik Desa. Visimedia. Jakata. Zain, Badudu. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran 1 KUISIONER PENELITIAN Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Identitas Responden : 1. Nama

:

2. Alamat

:

3. Jenis Kelamin

:

4. Umur

:

5. Pendidikan Terakhir : 6. Pekerjaan

:

Petunjuk Pengisian : 1. Berilah tanda silang (X) mengenai jawaban yang anda pilih 2. Identitas anda/responden kami jamin kerahasiannya Pertanyaan : 1. Bagaimana

menurut

Bapak/Ibu/Saudara,

tentang

bentuk

partisipasi

masyarakatyang sering dilakukan masyarakat desa padapelaksanaan pembangunan desa? a. Sumbangan pemikiran atau ide-ide b. Bantuan tenaga c. Bantuan keuangan dan material 2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara,pernah menyumbangan ide-ide dalam rapat yang membahas pembangunan desa? a. Pernah memberikan b. Jarang memberikan c. Tidak pernah 3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara, sering memberikan bantuan keuangan setiap dilakukannya pembangunan desa ? a. Iya b. Jarang c. Tidak

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara, tentang partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran atau ide-ide dalam pelaksanaan pembangunan desa? a. Antusias b. Masa bodoh c. Malu-malu 5. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu/Saudara, tentang bantuan tenaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa? a. Membantu b. Cukup membantu c. Kurang membantu 6. Kapan menurut Bapak/Ibu/Saudara, siap memberikan bantuan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan desa? a. Kapan saja b. Bila ada waktu c. Malas 7. Berapa banyak Bapak/Ibu/Saudara, memberikan bantuan keuangan dalam bentuk partisipasi masyarakat ? a. Seikhlasnya b. Ragu-ragu c. Tidak ada 8. Apa saja yang sering Bapak/Ibu/Saudara, sumbangkan dalam bentuk bantuan material pada pelaksanaan pembangunan desa ? a.

Semen atau batu karang

b.

Pakaian

c.

Makanan

9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara, dalam memberikan material pada pelaksanaan pembangunan desa ? a.

Membantu

b.

Cukup membantu

c.

Tidak membantu

10. Apakah Bapak/Ibu/Saudara, pernah memberikan bantuan material seperti semen, batu karang dan lain-lain dalam pelaksanaan pembangunan desa? a.

Iya

b.

Jarang

c.

Tidak

Lampiran 2 WAWANCARA 1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tongauna? 2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan ide/pikiran? 3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan? 4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan material? 5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara,bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan tenaga? 6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pembangunanyang di Kecamatan Tongauna? 7. Menurut

Bapak/Ibu/Saudara,bagaimana

tingkat

kesadaran/kemauan

masyarakat dalam pembangunan? 8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, berapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan? 9. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana partisipasi masyarakat jika ditinjau dari tingkat penghasilan/pendapatan?