7. Ticmi-mpe-peraturan Keanggotaan.pdf 2px6l

MEKANISME PERDAGANGAN EFEK PERATURAN KEANGGOTAAN

Didukung

Gedung Bursa Efek Indonesia , Tower II Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 | Telp (021) 515 0 515 ext. 8102, 8103 www.ticmi.co.id

Modul WPPE | MPE

DAFTAR ISI PERATURAN KEANGGOTAAN .................................................................................. 1 I.

PERIZINAN KEANGGOTAAN BURSA ............................................................................ 1

II.

IT OFFICER REMOTE TRADING (RT) AB ..................................................................... 2

III.

PERIZINAN FASILITAS ONLINE ANGGOTA BURSA.................................................... 3

IV.

PERIJINAN ANGGOTA BURSA KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ........................... 5

V.

KEWAJIBAN PELAPORAN ANGGOTA BURSA ............................................................... 6

VI.

PEMERIKSAAN ANGGOTA BURSA ................................................................................ 9

VII. SANKSI ............................................................................................................................ 9 VIII. SUSPENSI ANGGOTA BURSA ..................................................................................... 11 IX.

PENCABUTAN PERSETUJUAN KEANGGOTAAN BURSA ............................................ 12

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

i

Modul WPPE | MPE

PERATURAN KEANGGOTAAN I.

PERIZINAN KEANGGOTAAN BURSA

Perusahaan Efek yang telah memeperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak serta merta dapat langsung melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (Bursa), melainkan harus menjadi Anggota Bursa Efek Indonesia (AB) dan Anggota Kliring KPEI (AK) serta Partisipan KSEI (Partisipan) terlebih dahulu. Proses perizinan menjadi AB, AK dan Partisipan KSEI dapat dilakukan secara parallel. Dalam Undang Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek dan atau Pihak lain yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia telah mengatur persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi AB melalui Peraturan Bursa nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa. Persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa meliputi persyaratan sistem dan istrasi, antara lain yaitu: 1. Memiliki saham Bursa; 2. Memiliki calon IT Officer RT; 3. Memiliki Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan OJK; 4. Memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sesuai dengan Peraturan OJK nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan; 5. Memiliki bagian atau fungsi sesuai dengan Peraturan OJK nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek; 6. Memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; 7. Memiliki rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang; 8. Memiliki sistem pengendalian risiko yang handal; 9. Memiliki Brokerage Office System (BOFIS) yang mendukung pelaksanaan Remote Trading; 10. Memiliki sarana dan prasarana, seperti: a. perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek dan B Remote Trading Anggota Bursa Efek; b. ruangan untuk menyimpan server dan ketentuan bagi pihak yang diberikan kewenangan untuk memasuki ruangan tersebut; c. prosedur operasi standar pengoperasian Perangkat Remote Trading dan B Remote Trading. 11. Memiliki Perjanjian Pembukaan Rekening Efek dengan nasabah; 12. Memiliki hasil review atas kesiapan sistem Remote Trading dari Independent Reviewer atau pernyataan dari pihak Mediator apabila sistem Remote Trading menggunakan jasa Mediator; 13. Memiliki prosedur penyimpanan data transaksi dan catatan kejadian (log file), data base nasabah, data base transaksi (daftar order termasuk perubahan-perubahannya beserta catatan waktu kejadian) yang dilakukan secara elektronik. Penyimpanan data transaksi dan catatan kejadian (log file) dilakukan selama 5 (lima) tahun; 14. Dalam hal calon Anggota Bursa Efek yang tidak dapat menyediakan sendiri sistem Remote Trading (Anggota Bursa Efek Koneksi Tidak Langsung), maka harus

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

1

Modul WPPE | MPE

menggunakan jasa Mediator Remote Trading yang telah menandatangani kontrak penyediaan sarana dan prasarana dengan Bursa. Prosedur untuk menjadi AB dimulai dengan penyampaian permohonan AB kepada Bursa disertai dengan dokumen pendukung (persyaratan) dan selanjutnya Bursa melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas kelengkapan dan isi dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Bursa dan kesiapan operasional AB (termasuk sistem Remote Trading, BOFIS dan B). Jangka waktu yang diperlukan Bursa untuk melakukan pemeriksaan adalah paling lama 10 Hari Bursa. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan Bursa dinyatakan bahwa calon AB tersebut telah memenuhi persyaratan dan siap operasional maka dalam waktu maksimum 10 Hari Bursa, Bursa akan menerbitkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB). Namun apabila calon AB tidak memenuhi persyaratan dan atau belum siap operasional maka Bursa akan memberikan surat penolakan disertai dengan alasannya. Calon AB dapat mengajukan kembali permohonan menjadi AB. Selama proses permohonan menjadi AB maka AB tersebut wajib mengajukan permohonan menjadi Anggota Kliring untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di KPEI dan mengajukan permohonan menjadi Partisipan di KSEI. Guna menciptakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien maka Bursa menetapkan kewajiban-kewajiban kepada AB baik berupa tindakan maupun pelaporan, yaitu: 1. melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa pada setiap Hari Bursa secara aktif sebagaimana layaknya suatu Perusahaan Efek; 2. membayar biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa; 3. melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan Efek baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri; 4. melaporkan segera kepada Bursa apabila dari hasil pemantauan yang dilakukan terdapat indikasi adanya transaksi perdagangan Efek yang tidak wajar; 5. secara terus menerus menjaga kondisi perusahaan agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek, termasuk menjaga kondisi perusahaan agar selalu layak operasional, dan memenuhi batasan MKBD sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5. tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan; 6. menyampaikan laporan kepada Bursa sesuai dengan peraturan Bursa nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek Dan Dealer Partisipan.

II.

IT OFFICER REMOTE TRADING (RT) AB

Bursa Efek Indonesia menetapkan agar setiap AB memiliki IT Officer RT yang didaftarkan di Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa. Hal ini antara lain untuk memudahkan koordinasi AB dengan Bursa apabila terdapat hal-hal yang memerlukan tindak lanjut atas sistem Remote Trading, B maupun BOFIS AB, misalnya terkait dengan pengembangan sistem, pengujian dan permasalahan-permasalahan sistem AB yang memerlukan koordinasi dengan Bursa

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

2

Modul WPPE | MPE

untuk penyelesaiannya. IT Officer RT bertanggung jawab untuk menjaga kesiapan dan kelancaran operasional Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek. Dalam hal IT Officer RT tidak lagi bertugas atau berhenti bekerja pada Anggota Bursa Efek, maka Anggota Bursa Efek tersebut wajib melaporkan ke Bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal efektif IT Officer RT tersebut tidak lagi bertugas atau sejak IT Officer RT berhenti bekerja pada Anggota Bursa Efek, dan Anggota Bursa Efek wajib menunjuk penggantinya. Dalam hal IT Officer RT berhalangan tetap atau berhalangan sementara dengan alasan apapun, maka Direksi AB bertanggungjawab atas fungsi dan tugas dari IT Officer RT tersebut selama proses penunjukan IT Officer RT pengganti atau selama IT Officer RT berhalangan sementara dan AB tersebut wajib melaporkan ke Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak IT Officer RT berhalangan tetap atau berhalangan sementara. Persyaratan IT Officer RT yang dapat didaftarkan di Bursa: a. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III (D-III) di bidang Teknologi Informasi dan atau keahlian di bidang Teknologi Informasi; b. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di bidang Teknologi Informasi; dan c. memahami dan mematuhi Peraturan Bursa serta menguasai Teknologi Informasi. Prosedur untuk pendaftaran IT Officer RT dimulai dengan penyampaian permohonan AB kepada Bursa disertai dengan dokumen pendukung (persyaratan) selanjutnya Bursa akan melakukan penelaahan dokumen dan dalam waktu paling lambat 3 Hari Bursa sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan calon IT Officer yang didaftarkan memenuhi persyaratan maka Bursa akan menerbitkan surat persetujuan pendaftaran IT Officer RT.

III.

PERIZINAN FASILITAS ONLINE ANGGOTA BURSA

AB yang akan mengembangkan dan memberikan fasilitas penyampaian pesanan secara langsung (online) untuk nasabahnya, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa. Untuk itu Bursa menetapkan persyaratan bagi AB, yaitu: a. Menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek dengan nasabah. b. Memiliki prosedur baku kelangsungan operasi Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung bagi Nasabah. c. Memiliki redundant link Remote Trading ke Bursa dengan mekanisme automatic switching. d. Memiliki sistem dan database manajemen risiko yang digunakan untuk menjalankan pemantauan dan pengelolaan risiko. e. Memiliki pelaksana (pejabat) yang bertugas melakukan pemantauan dan pengelolaan risiko serta memiliki otorisasi penuh terhadap sistem manajemen risiko yang berkedudukan di Indonesia. f. Memiliki prosedur penanganan dan penyelesaian serta petugas khusus yang membantu nasabah dalam melakukan hal-hal yang terkait dengan instruksi nasabah dan kendala sistem dalam Penyampaian Pesanan Secara Langsung bagi Nasabah. g. Memiliki sistem pengawasan dan petugas yang dapat mengawasi pola transaksi nasabah di luar kewajaran; Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

3

Modul WPPE | MPE

h.

Memiliki atau dapat menyediakan catu daya alternatif untuk mengantisipasi putusnya pasokan listrik; i. Memiliki prosedur pemeliharaan terhadap sistem Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung bagi Nasabah. j. Memiliki sistem pengamanan (security system) yang teruji, dibuktikan dengan hasil review yang dilakukan oleh Independent Reviewer sesuai ruang lingkup yang ditetapkan oleh Bursa. k. Memiliki sistem pengaturan mengenai tatacara konfirmasi transaksi dan sistem pelaporan rekening Efek nasabah yang setiap saat dapat disajikan jika diperlukan oleh nasabah. l. Pernyataan secara tertulis kepada Bursa bahwa Anggota Bursa Efek bertanggung jawab atas seluruh pesanan jual dan atau beli dan transaksi yang terjadi melalui Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung bagi Nasabah. m. Memiliki prosedur untuk menjamin bahwa transaksi bersifat nirsangkal (non repudiation) oleh nasabah. n. Menunjuk Independent Reviewer. o. Memiliki rancangan kontrak dengan nasabah yang mengatur tata cara perdagangan melalui Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung bagi Nasabah, yang sekurang-kurangnya memuat: 1. persetujuan nasabah terhadap hal-hal sebagai berikut: a. cara kerja sistem serta catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Anggota Bursa Efek sebagai bukti aktivitas yang dilakukan nasabah. b. persyaratan dan mekanisme perdagangan melalui Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung bagi Nasabah yang ditetapkan oleh Anggota Bursa Efek. c. kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan atau ditujukan kepada Anggota Bursa Efek. d. pesanan yang diterima melalui Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat nasabah dan Anggota Bursa Efek. e. menyepakati bahwa transaksi bersifat nirsangkal (non repudiation). 2. tanggung jawab nasabah untuk menjaga kerahasiaan -ID dan atau . 3. kesepakatan dan prosedur penyelesaian dalam hal terjadi penyalahgunaan ID dan . Prosedur untuk menjadi AB yang menyediakan fasilitas online bagi nasabah dimulai dengan penyampaian permohonan AB kepada Bursa disertai dengan dokumen pendukung (persyaratan) selanjutnya Bursa akan melakukan penelaahan dokumen selama paling lama 5 Hari Bursa dan dalam waktu paling lambat 5 Hari Bursa sejak diterimanya dokumen secara lengkap maka apabila AB memenuhi persyaratan Bursa akan menyampaikan jadwal pengujian teknis (sistem) online AB. Independent Reviewer yang ditunjuk oleh AB wajib menyampaikan laporan hasil review mengenai kesiapan operasional sistem AB termasuk sistem pengamanan (security system) sesuai ruang lingkup yang ditetapkan oleh Bursa. Berdasarkan laporan Independent Reviewer, Bursa memberikan pernyataan bahwa AB tersebut dapat atau tidak dapat memberlakukan fasilitas online bagi Nasabah

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

4

Modul WPPE | MPE

Dalam rangka manajemen risiko dan pengawasan terhadap pesanan online nasabah, AB dapat melakukan intervensi terhadap pesanan nasabah tersebut, apabila pesanan nasabah tersebut dapat mengakibatkan: a. terlampauinya batas transaksi (trading limit) nasabah; b. sistem perdagangan Efek di Bursa dan atau Anggota Bursa Efek tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk dapat melakukan intervensi sebagaimana diatas, AB harus memiliki prosedur intervensi dan parameter trading limit.

IV.

PERIJINAN ANGGOTA BURSA KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI

Produk yang diperdagangkan di Bursa Efek, selain Efek berifat ekuitas juga turunan (derivative) dari Efek berupa produk Kontrak Berjangka dan Opsi. Saat ini hanya produk Kontrak Berjangka yang telah diperdagangkan di Bursa, sedangkan Opsi masih dalam proses pengembangan produk oleh Bursa. Untuk dapat memperdagangkan Kontrak Berjangka dan atau Opsi, AB diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor III-B tentang Anggota Bursa Yang Dapat Memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi. Agar dapat mengajukan permohonan persetujuan memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi, Bursa menetapkan persyaratan antara lain sebagai berikut: a.

b. c.

d. e. f. g.

h.

Memiliki Brokerage Office System, pengendalian risiko dan Business Continuity Plan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa dan ketentuan Bursa lainnya, yang mengakomodasi perdagangan Kontrak Berjangka dan Opsi. Memiliki kebijakan khusus dalam rangka pengendalian risiko untuk memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi. Memiliki prosedur penyimpanan data transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, catatan kejadian (log file), database nasabah, database transaksi (daftar order termasuk perubahan-perubahannya beserta catatan waktu kejadian) yang dilakukan secara elektronik Memiliki Prosedur Operasi Standar terkait dengan tatacara perdagangan Kontrak Berjangka dan Opsi. Memiliki Prosedur Operasi Standar mengenai kriteria nasabah yang dapat memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi. Memiliki perjanjian pembukaan rekening Kontrak Berjangka dan Opsi dengan nasabah memiliki hasil review dari auditor teknologi informasi profesional atau hasil review dengan mekanisme Control Self Assessment (CSA) atas kesiapan sistem Remote Trading Anggota Bursa Efek yang telah mengakomodasi perdagangan Kontrak Berjangka dan Opsi, yang sekurang-kurangnya meliputi: 1. kriteria fungsional (aplikasi); 2. kriteria non fungsional; 3. kesiapan operasional; 4. kesesuaian terhadap Order Routing Interface (ORI); dan 5. kesesuaian terhadap Quote Routing Interface (QRI). Bagi AB yang menggunakan jasa Mediator Remote Trading, wajib:

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

5

Modul WPPE | MPE

1. memiliki perjanjian dengan Mediator Remote Trading yang menyediakan jasa Mediator Remote Trading untuk perdagangan Kontrak Berjangka dan Opsi; dan 2. memiliki surat pernyataan dari Mediator Remote Trading atas kesiapan sistem Remote Trading Anggota Bursa Efek yang telah mengakomodasi perdagangan Kontrak Berjangka dan Opsi. Prosedur untuk menjadi AB yang dapat memperdagngkan Kontrak Berjangka dan Opsi dimulai dengan penyampaian permohonan AB kepada Bursa disertai dengan dokumen pendukung (persyaratan) selanjutnya Bursa akan melakukan evaluasi dokumen dan pemeriksaan kesiapan operasional dalam waktu paling lama 10 Hari Bursa dan dalam waktu paling lambat 5 Hari Bursa sejak selesainya pemeriksaan, apabila AB memenuhi persyaratan maka Bursa akan menerbitkan surat persetujuan memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi. Apabila AB tidak memenuhi persyaratan maka Bursa menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasannya. Selama permohonan menjadi Anggota Bursa Efek yang dapat memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi diproses oleh Bursa, Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan menjadi Anggota Kliring untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi di KPEI. Anggota Bursa yang telah memperoleh surat persetujuan memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi dapat bertindak sebagai Liquidity Provider. Persyaratan dan prosedur serta kewajiban Liquidity Provider diatur dalam peraturan Bursa.

V.

KEWAJIBAN PELAPORAN ANGGOTA BURSA

Untuk menjaga keteraturan dan keamanan perdagangan Efek, Bursa mewajibkan AB untuk menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu kepada Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa nomor III-D tentang Kewajiban Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan sebagaimana dijelaskan dibawah ini. AB wajib menyampaikan laporan berkala kepada Bursa, yang meliputi: a. Laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5. tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. b. Laporan kegiatan transaksi harian atas Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan format yang ditentukan oleh Bursa dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai: 1. transaksi untuk kepentingan nasabah baik nasabah lokal maupun nasabah asing; 2. transaksi untuk kepentingan Anggota Bursa Efek; 3. transaksi nasabah dengan pembiayaan dari Anggota Bursa Efek (Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling); 4. transaksi nasabah tanpa pembiayaan dari Anggota Bursa Efek. c. Laporan posisi portofolio harian nasabah dan Anggota Bursa Efek sesuai dengan format yang ditentukan oleh Bursa. d. Laporan bulanan kegiatan usaha Anggota Bursa Efek dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir X.E.1-3 Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek, selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (dua belas) bulan berikutnya. e. Laporan Akuntan atas MKBD tahunan, yaitu laporan pemeriksaan atas perhitungan MKBD dengan mengambil sampel sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Hari Bursa secara acak selama satu tahun buku yang diperiksa dan memberikan pendapat bahwa MKBD telah didasarkan atas informasi yang benar dan dihitung serta dilaporkan dengan cara yang benar (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

6

Modul WPPE | MPE

Bapepam dan LK Nomor X.E.1. tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek). f. Laporan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III unaudited selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Keuangan Triwulan dimaksud. 2. Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dilakukan sebagai berikut: a. Laporan Keuangan yang tidak disertai laporan Akuntan, disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan dimaksud; b. Laporan Keuangan yang disertai laporan Akuntan, dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-2 (dua) setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan dimaksud; atau c. Laporan Keuangan yang disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan, disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan dimaksud. g. Laporan Keuangan Tahunan dalam bentuk Laporan Keuangan audited, selambatlambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan. h. Laporan MKBD wajib disampaikan ke Bursa sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5. tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. i. Laporan kegiatan transaksi harian dan laporan posisi portofolio harian nasabah wajib disampaikan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa selambat-lambatnya sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan MKBD. j. Laporan Akuntan atas MKBD tahunan wajib disampaikan kepada Bursa dengan ketentuan sebagai berikut: 1. MKBD tahunan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan. 2. Pemeriksaan atas perhitungan MKBD tahunan dilakukan oleh Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Anggota Bursa Efek. k. Laporan Keuangan wajib disusun dan disajikan meliputi komponen-komponen sebagai berikut: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; 2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode; 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 4. Laporan arus kas selama periode; 5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika Perusahaan Efek menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika melakukan reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. l. Laporan Keuangan AB wajib memiliki kualitas pengungkapan yang setara dengan pengungkapan yang terdapat pada Laporan Keuangan audited terakhir. Yang dimaksud dengan setara adalah bahwa uraian tentang kebijakan akuntansi, pos-pos yang material dan penjelasan lainnya pada catatan atas Laporan Keuangan wajib mengikuti format dan kualitas penjelasan yang dimuat pada Laporan Keuangan audited terakhir. m. Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan wajib disampaikan ke Bursa sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli yang ditandatangani oleh semua anggota direksi dan salah satu anggota Dewan Komisaris.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

7

Modul WPPE | MPE

n.

Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan, Tengah Tahunan dan Tahunan bagi Anggota Bursa Efek yang merupakan Perusahaan Tercatat di Bursa mengacu pada Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Selain terkait Laporan diatas, AB wajib menyampaikan laporan ke Bursa, selambatlambatnya 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak: a. terjadinya perubahan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. terjadinya hubungan Afiliasi atau perubahan hubungan Afiliasi dari anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anggota Bursa Efek, atau Pemegang Saham Pengendali, atau Pemegang Saham Pengendali dari pemegang saham Anggota Bursa Efek apabila pemegang saham dimaksud merupakan badan hukum sesuai dengan format yang ditetapkan Bursa; c. terjadinya penambahan atau pengurangan karyawan yang mempunyai izin orang perseorangan dari Bapepam dan LK sebagai Wakil Perusahaan Efek, yang sesuai dengan format yang ditetapkan Bursa; d. terjadinya perubahan yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan: 1. struktur permodalan; 2. pemegang saham; 3. anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris; 4. struktur organisasi; 5. nama dan alamat perusahaan. Dalam hal AB melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan, maka AB yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan ke Bursa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diperolehnya bukti persetujuan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai dengan format yang ditentukan Bursa. Anggota Bursa Efek wajib menyampaikan laporan kepada Bursa pada Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya transaksi di Luar Bursa atas: a. transaksi REPO/Reverse REPO dan SLB atas Efek Bersifat Ekuitas. b. transaksi atas Efek Bersifat Utang, Sukuk dan Efek Beragun Aset yang tercatat di Bursa. Pelaporan kepada Bursa juga diwajibkan apabila AB mengalami permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi AB tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. AB wajib menyampaikan laporan kepada Bursa dengan tembusan ke OJK dengan batas waktu penyampaian dan isi laporan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Apabila AB menyerahkan pelaksanaan fungsi pemasaran, pembukuan, fungsi Kustodian, dan atau fungsi teknologi informasi kepada Pihak lain (outsourcing) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, maka AB wajib melaporkan secara tertulis kepada Bursa mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Implementasi penyerahan pelaksanaan fungsi tersebut kepada Pihak lain (outsourcing), selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah implementasi. b. Terjadinya permasalahan sehingga fungsi outsourcing tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadinya permasalahan. Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

8

Modul WPPE | MPE

c.

Pengakhiran penyerahan pelaksanaan fungsi kepada Pihak lain (outsourcing), selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadinya pengakhiran penyerahan pelaksanaan fungsi tersebut.

Laporan oleh AB wajib disampaikan kepada Bursa dalam bentuk dokumen tercetak dan atau dokumen elektronik (softcopy) sesuai dengan ketentuan Bursa. Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur maka AB wajib menyampaikan laporan dimaksud selambat-lambatnya pada Hari Bursa terakhir sebelum hari libur tersebut. VI.

PEMERIKSAAN ANGGOTA BURSA

Dalam menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa berwenang melakukan pengawasan terhadap AB yang dapat dilakukan dengan cara Pemeriksaan terhadap AB sesuai dengan Peraturan Bursa nomor III-E tentang Pemeriksaan Anggota Bursa Efek. Jenis Pemeriksaan terhadap AB berupa pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu. Pemeriksaan berkala bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan Anggota Bursa Efek dengan Peraturan OJK dan Peraturan Bursa. Sedangkan pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan Bursa bertujuan antara lain sebagai berikut: a. untuk aktivasi Anggota Bursa Efek yang mengalami suspensi; b. Pemeriksaan atas terjadinya dispute dan atau potensi dispute antara Anggota Bursa Efek dengan nasabah atau antar Anggota Bursa Efek; c. hasil monitoring terkait kegiatan Anggota Bursa Efek; d. Pemeriksaan atas indikasi ketidakwajaran transaksi; e. Pemeriksaan Anggota Bursa Efek dalam hal gagal memenuhi batas minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan; f. Pemeriksaan terhadap pemenuhan kembali Modal Kerja Bersih Disesuaikan; g. Pemeriksaan dalam hal Anggota Bursa Efek mengalami gagal bayar; h. pemeriksaan terhadap keamanan rekening Efek nasabah apabila Anggota Bursa Efek bermaksud mengakhiri kegiatannya sebagai Anggota Bursa Efek. Adapun pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di Bursa atau di lokasi Anggota Bursa Efek. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan di lokasi AB, maka Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah memenuhi tata cara sebagai berikut: a. Pemeriksaan dilakukan oleh satuan pemeriksa Bursa didasarkan pada Surat Tugas dari Bursa; b. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam surat tugas. Bursa melaporkan hasil pemeriksaan atas masalah-masalah material yang ditemui dalam proses pemeriksaan untuk disampaikan kepada OJK, Dewan Komisaris dan Direksi Bursa serta dapat memberikan hasil pemeriksaan berkala kepada AB yang diperiksa. VII.

SANKSI

Bursa berwenang melakukan tindakan yang diperlukan terhadap AB dalam rangka mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. AB yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa dan atau melakukan perbuatan yang dapat merusak citra Bursa Efek pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya, dan atau

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

9

Modul WPPE | MPE

yang dapat menghambat perdagangan di Bursa, dapat dikenakan sanksi oleh Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa Nomor III-F tentang Sanksi. Dalam hal Bursa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melakukan perbuatan yang dapat merusak citra Bursa Efek pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya yang dilakukan oleh Direktur, IT Officer RT dan atau pegawai Anggota Bursa Efek, maka Bursa melaporkan hal tersebut kepada OJK. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur, IT Officer RT dan atau pegawai AB mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai AB, maka Bursa dapat mengenakan sanksi kepada AB tersebut. Bursa dapat mengenakan sanksi terhadap AB apabila AB melanggar peraturan Bursa. Jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa terhadap pelanggaran Peraturan Bursa adalah sebagai berikut: a. teguran tertulis; b. peringatan tertulis; c. denda sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); d. larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (Suspensi) bagi Anggota Bursa Efek; e. pencabutan persetujuan memperdagangkan Efek tertentu; f. pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa Efek. Sanksi-sanksi sebagaimana diatas bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi akan tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi dan dapat dikenakan secara sendirisendiri maupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan pedoman internal Bursa. Dalam hal AB dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka pembayaran denda tersebut harus telah efektif di rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila AB tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka AB yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi suspensi. Setiap pengenaan sanksi diumumkan di Bursa. AB dapat mengajukan keberatan kepada Bursa atas sanksi yang dikenakan oleh Bursa dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah Bursa mengenakan sanksi. Pengajuan keberatan oleh AB tidak mengakibatkan penundaan pengenaan sanksi oleh Bursa kepada AB yang bersangkutan dan AB tetap memenuhi kewajibannya kepada Bursa termasuk kewajiban pembayaran denda. Dalam hal AB mengajukan keberatan maka: a. Apabila Bursa menerima keberatan tersebut maka Bursa akan mengubah atau mencabut sanksi yang dikenakan kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan. b. Apabila Bursa menolak keberatan yang diajukan oleh Anggota Bursa Efek tersebut, maka Anggota Bursa Efek dapat mengajukan keberatan kepada OJK dengan menyampaikan tembusan kepada Bursa. c. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah Bursa mengenakan sanksi dan AB tidak mengajukan keberatan, maka AB dianggap menerima pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Bursa. d. Apabila pengajuan keberatan kepada OJK dan dikabulkan oleh OJK dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. AB wajib menyampaikan laporan kepada Bursa mengenai keputusan OJK yang menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh AB.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

10

Modul WPPE | MPE

2. 3. 4.

Bursa mencabut atau memperbaiki sanksi yang dikenakan kepada AB tersebut sesuai dengan keputusan OJK; segala tindakan yang telah dilakukan Bursa berkenaan dengan pengenaan sanksi kepada AB tetap sah dan mengikat sejak dikenakannya sanksi tersebut oleh Bursa sampai dengan tanggal diterimanya informasi dari AB; Bursa mengumumkan melalui Pengumuman Bursa mengenai penerimaan permohonan keberatan oleh OJK serta pencabutan atau perbaikan sanksi yang telah dikenakan kepada AB yang bersangkutan.

Dalam hal AB dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek oleh OJK maka Bursa sesegera mungkin melakukan suspensi terhadap AB tersebut dan AB yang bersangkutan tidak dapat melakukan pesanan titipan jual dan atau beli. VIII. SUSPENSI ANGGOTA BURSA Dalam rangka menjaga terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa dapat Bursa dapat melakukan Suspensi terhadap AB berdasarkan: a. permintaan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Permohonan Suspensi harus diajukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif Suspensi yang diminta oleh AB yang bersangkutan; 2. Bursa memberikan konfirmasi menyetujui atau menolak permohonan Suspensi atas permintaan sendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan Suspensi tersebut. b. sanksi yang dikenakan oleh Bursa apabila AB dalam kondisi: 1. Brokerage Office System tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor III-A Tentang Keanggotaan Bursa; 2. tidak lagi mempunyai sarana dan prasarana Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek; 3. modal sendiri (ekuitas) negatif berdasarkan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan atau laporan keuangan triwulanan; 4. Laporan Keuangan Auditan tahunan mendapat opini adverse atau disclaimer; 5. hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bursa dapat dikenakan sanksi Suspensi. 6. tidak menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan c. adanya perintah dari OJK untuk melakukan Suspensi atau OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek terhadap AB atau mengenakan pembatasan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek terhadap AB; atau menghentikan sementara kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek terhadap AB. Selain hal diatas Bursa dapat mengenakan suspensi kepada AB apabila AB dinyatakan gagal bayar oleh KPEI atau AB diajukan pailit oleh OJK. Sanksi Suspensi dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengetahui terjadinya kondisi yang menyebabkan suspensi dan berlaku sesuai waktu yang ditetapkan oleh Bursa. Apabila Bursa mengenakan sanksi Suspensi atau pencabutan atas Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SPAB), maka AB yang bersangkutan tidak dapat memperdagangkan seluruh Efek di Bursa;

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

11

Modul WPPE | MPE

Apabila Bursa mengenakan sanksi Suspensi atau pencabutan atas Persetujuan Memperdagangkan Efek Derivatif dan atau Efek Bersifat Utang, Sukuk dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap, maka AB yang bersangkutan dapat memperdagangkan Efek lain yang tidak dikenakan sanksi Suspensi atau pencabutan. AB yang dikenakan Suspensi wajib memberitahukan kepada seluruh nasabahnya mengenai Suspensi yang dilakukan oleh Bursa dan dapat membuktikannya kepada Bursa jika diperlukan. Bursa mengumumkan melalui Pengumuman Bursa mengenai Suspensi dan AB yang bersangkutan wajib menyelesaikan Transaksi Bursa yang telah dilakukannya sebelum Suspensi dimaksud dan tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Bursa. Dalam rangka menyelesaikan kewajibannya atas Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum dikenakan Suspensi, AB yang bersangkutan dapat melakukan transaksi melalui Anggota Bursa Efek lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Untuk dapat mencabut Suspensi tersebut, Bursa dapat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dan Bursa dapat mencabut sanksi Suspensi apabila AB yang bersangkutan telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan AB tersebut dikenakan sanksi Suspensi.

IX.

PENCABUTAN PERSETUJUAN KEANGGOTAAN BURSA

Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa dapat dilakukan karena permintaan AB yang bersangkutan atau sanksi yang dikenakan oleh Bursa. Bursa dapat mengenakan sanksi pencabuatan persetujuan keanggotaan Bursa apabila AB mengalami salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut: Selain hal diatas, Bursa mencabut Persetujuan Keanggotaan Bursa apabila AB: a. diputuskan pailit oleh Pengadilan dan tidak lagi diajukan upaya hukum lebih lanjut oleh Anggota Bursa Efek; b. dicabut izin usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek oleh Bapepam dan LK; c. RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan memutuskan pembubaran perusahaan; d. sebagai badan hukum tidak lagi beroperasi sebagai Perusahaan Efek akibat melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh Perusahaan lain.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

12

Modul WPPE | MPE

Ketentuan apabila AB mengajukan permohonan pencabuatan keanggotaan Bursa adalah berikut: a. permohonan pencabutan persetujuan keanggotaan Bursa harus diajukan selambatlambatnya 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta Anggota Bursa Efek yang bersangkutan; b. berdasarkan permohonan tersebut diatas, Bursa melakukan pemeriksaan guna memastikan keamanan rekening Efek nasabah; c. pencabutan persetujuan keanggotaan Bursa atas permohonan AB dilakukan oleh Bursa setelah AB menyelesaikan seluruh rekening Efek nasabah dan kewajiban kepada Pihak ketiga yang terkait dengan penyelesaian transaksi di Bursa, jika ada. Dalam hal AB dicabut persetujuan keanggotaan Bursanya, maka: a. Bursa mengumumkan melalui Pengumuman Bursa mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan Bursa tersebut; b. Bursa menonaktifkan seluruh -ID dan ; c. Bursa menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada AB; d. AB yang dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursanya wajib memberitahukan kepada seluruh nasabahnya mengenai pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursanya. Bursa melarang Perusahaan Efek yang tidak menjadi Anggota Bursa Efek untuk mencantumkan kata-kata “Anggota Bursa Efek Indonesia” atau “Member of Indonesia Stock Exchange” pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama Perusahaan Efek.

X.

KEANGGOTAAN MARJIN DAN SHORT SELLING

Yang dapat melakukan T r an s ak s i Ma r ji n dan atau Transaksi Short Selling adalah AB yang telah memperoleh persetujuan melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling dari Bursa. AB dapat memperoleh persetujuan dari Bursa untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki ketentuan atau kebijakan internal secara tertulis mengenai Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek, yang meliputi antara lain: 1. kriteria untuk penetapan limit pembiayaan untuk masing- masing n asabah ; 2. batas waktu untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menambah jaminan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek; 3. batas waktu untuk eksekusi jaminan nasabah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek; 4. kriteria Efek yang dapat dibiayai dan dapat dijaminkan, dalam hal AB menetapkan kriteria yang lebih ketat daripada yang ditetapkan oleh Bursa; 5. Rumusan perhitungan nilai pasar wajar Efek Jaminan dan rumusan haircut (jika AB menetapkan haircut lebih besar dibandingkan dengan haircut pada perhitungan MKBD yang ditetapkan dalam Peraturan OJK); Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

13

Modul WPPE | MPE

b.

c.

d. e.

6. kriteria nasabah yang berhak untuk mendapatkan fasilitas Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling termasuk namun tidak terbatas pada lamanya nasabah yang bersangkutan membuka rekening Efek reguler; 7. rasio antara total keseluruhan Exposure Marjin terhadap MKBD; 8. cara penyelesaian pembiayaan apabila Efek Marjin dan atau Efek Short Selling dikeluarkan dan atau tidak dicantumkan oleh Bursa dalam daftar Efek Marjin, Efek Short Selling dan atau Efek Jaminan. Memiliki SOP untuk pelaksanaan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling, yang memuat antara lain: 1. tata cara penerimaaan calon nasabah Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling; 2. pemantauan terhadap limit dan pelaksanaan pembiayaan terhadap setiap nasabah yang akan melakukan Transaksi Marjin; 3. pemantauan terhadap Efek Marjin, Efek Short Selling dan atau Efek Jaminan; 4. pemantauan terhadap pelaksanaan kewajiban untuk melakukan tambahan jaminan (margin call); 5. pemantauan terhadap penyelesaian Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling; 6. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling. Memiliki sistem BOFIS yang telah terintegrasi antara front office dan back office secara real time yang sekurang-kurangnya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. memisahkan rekening Efek reguler, Rekening Efek pembiayaan Transaksi Marjin dan atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling untuk setiap nasabah yang sama; 2. menghitung rasio pembiayaan Marjin dan atau Selling secara real time sesuai ketentuan yang berlaku; 3. memberikan alert terhadap rekening Efek nasabah apabila telah mendekati rasio margin call, rasio kewajiban segera menjual Efek (forced sell) dan atau rasio kewajiban segera membeli Efek (forced buy); 4. memberikan alert terhadap rekening Efek nasabah apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah permintaan pemenuhan jaminan, nasabah tidak memenuhi permintaan tersebut guna dilakukan forced sell atau forced buy; 5. melakukan proses penolakan secara otomatis terhadap pesanan nasabah yang melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling yang dapat meningkatkan saldo debit dan atau short apabila rasio pembiayaan dari nasabah tertentu telah mencapai rasio margin call; 6. melakukan proses blocking secara otomatis terhadap Efek dan atau dana di dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dan atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling yang menjadi jaminan atas Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling kecuali untuk penyelesaian transaksi rekening itu sendiri; 7. front office system memiliki tanda short yang dapat disampaikan ke sistem perdagangan Bursa. Memiliki Bagian Pengawasan Internal secara khusus yang mengawasi operasional pengendalian risiko terkait pelaksanaan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, khususnya berkaitan dengan ketentuan dana dan Efek nasabah, yaitu: 1. dana dan atau Efek nasabah tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan nasabah yang bersangkutan atau atas instruksi tertulis dari nasabah tersebut, kecuali untuk forced sell sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

14

Modul WPPE | MPE

Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek; 2. seluruh nasabah pemilik Rekening Efek di Perusahaan Efek telah dibukakan subrekening Efek pada KSEI dan seluruh Efek milik nasabah telah disimpan pada masingmasing sub-rekening Efek secara konsisten; 3. dana nasabah telah ditempatkan dalam rekening Bank yang terpisah dengan dana milik Perusahaan Efek dan dilaksanakan secara konsisten. f. Khusus untuk Anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Marjin, wajib memiliki cukup sumber pembiayaan untuk membiayai penyelesaian transaksi pembelian Efek. g. Khusus untuk Anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Short Selling, wajib memiliki perikatan dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perusahaan Efek lain, Bank Kustodian, dan atau Pihak yang disetujui Bapepam dan LK untuk meminjam Efek yang diperlukan bagi penyelesaian Transaksi Short Selling. Prosedur untuk menjadi AB yang dapat melakukan transaksi marjin dan atau transaksi short selling dimulai dengan penyampaian permohonan AB kepada Bursa disertai dengan dokumen pendukung (persyaratan) Bursa melakukan review dan pemeriksaan ke lokasi untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan telah memiliki kesiapan sistem operasional terutama terkait dengan sistem manajemen risiko atas pembiayaan penyelesaian transaksi Efek bagi nasabah. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Bursa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Anggota Bursa Efek tersebut melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling, maka Bursa mengeluarkan Surat Persetujuan melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling. Bursa mengumumkan nama-nama AB yang telah diberikan persetujuan untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling.

AB yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling wajib menyampaikan laporan harian atas kegiatan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling paling lambat pada hari Bursa berikutnya sesuai dengan format yang ditentukan Bursa. Apabila terjadi masalah dengan sistem manajemen risikonya AB wajib melaporkan ke Bursa selambatlambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah diketahuinya permasalahan tersebut. Bursa melakukan pemeriksaan terhadap AB yang telah memperoleh persetujuan Marjin dan atau Short Selling secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk memastikan bahwa: a. AB masih memiliki sistem operasional terutama sistem manajemen risiko yang memadai untuk dapat melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling. b. Dalam pelaksanaan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling, Anggota Bursa Efek yang bersangkutan telah mematuhi seluruh ketentuan mengenai Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling. c. Anggota Bursa Efek masih memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling sebagaimana di atas. AB yang telah memperoleh persetujuan dari Bursa untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling, maka bagian pengawasan internal AB tersebut wajib melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dengan rentang waktu antar pemeriksaan paling cepat 5 (lima) bulan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh AB tersebut wajib tersedia pada saat Bursa melakukan pemeriksaan.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

15

Modul WPPE | MPE

AB yang belum memperoleh persetujuan dari Bursa untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling dilarang untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling tersebut di Bursa. AB yang telah memperoleh persetujuan melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling dilarang untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling: a. untuk kepentingan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Utama dan atau pegawai dari AB tersebut; b. untuk kepentingan 1 (satu) nasabahnya dimana Transaksi Marjin tersebut dapat mengakibatkan saldo debit dan atau posisi short melebihi 15% (lima belas perseratus) dari MKBD Anggota Bursa Efek dimaksud; c. dengan nilai Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling lebih dari 10 (sepuluh) kali nilai MKBD dari AB yang bersangkutan; d. atas Efek yang tidak termasuk dalam daftar Efek Marjin dan atau daftar Efek Short Selling. Dalam hal AB tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II di atas, maka Bursa melakukan pencabutan persetujuan untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling bagi AB yang bersangkutan. XI.

PELELANGAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM BURSA

Saham Bursa yang dijual secara lelang oleh Bursa terdiri dari 3 (tiga) kategori sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek, yaitu: a. Kategori A adalah Saham Bursa yang belum dikeluarkan atau telah dibeli kembali oleh Bursa. b. Kategori B adalah Saham Bursa yang dimiliki oleh Pihak yang bukan AB dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan ditawarkan untuk dijual atas permintaan Pihak dimaksud. c. Kategori C adalah Saham Bursa yang dimiliki oleh Pihak yang bukan AB lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Pihak tersebut tidak lagi menjadi AB. Saham Bursa Kategori A dan Kategori C hanya dapat dialihkan melalui mekanisme lelang yang diselenggarakan. Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi AB wajib mengalihkan Saham Bursa yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain atau mengajukan permintaan penjualan Saham Bursa dimaksud kepada Bursa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Persetujuan Keanggotaan Bursanya dicabut oleh Bursa. Perusahaan Efek yang akan menerima pengalihan Saham Bursa harus memenuhi persyaratan sebagai AB dan telah memperoleh surat konfirmasi dari Bursa. Perusahaan Efek yang dapat memperbaiki kondisi perusahaannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB sehingga memenuhi kembali persyaratan menjadi AB, maka Perusahaan Efek tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Bursa untuk menjadi AB sesuai dengan Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa. Saham Bursa beralih menjadi Saham Kategori C, apabila:

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

16

Modul WPPE | MPE

a. Saham tersebut tidak berhasil dialihkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pemilik Saham Kategori B tersebut tidak lagi memenuhi syarat menjadi AB; atau b. Perusahaan Efek Pemilik Saham Bursa tidak berhasil memperbaiki kondisi Perusahaannya. Bursa tidak menyelenggarakan pelelangan apabila: a. jumlah pemegang saham telah mencapai 200 (dua ratus); atau b. tidak terdapat calon Peserta Lelang. Bursa melaporkan kepada Bapepam dan LK mengenai tidak diselenggarakannya pelelangan oleh Bursa karena kondisi tersebut diatas. Untuk dapat mengikuti pelelangan Saham Bursa, Pemilik Saham Kategori B menyampaikan permohonan penjualan sahamnya kepada Bursa selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sebelum pelaksanaan pelelangan dengan menyebutkan batasan harga terendah yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Harga Pembukaan Lelang saham Kategori B tersebut dan dapat mengubah batasan harga terendah tersebut selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pelelangan sepanjang permohonan itu diajukan dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB dari Pemilik Saham yang bersangkutan. Berdasarkan konfirmasi Bursa kepada Pemilik Saham Kategori B, Bursa melakukan pelelangan atau buy back atas Saham Bursa tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Bursa menerima permohonan penjualan saham Kategori B dari Pemilik Saham yang bersangkutan. Perusahaan Efek yang telah mengajukan permohonan penjualan saham Kategori B kepada Bursa, dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lelang kepada Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pelelangan. Permohonan penundaan tersebut dapat dilakukan sepanjang permohonan itu diajukan dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB dan Bursa tetap memperhitungkan berlakunya batas waktu 6 (enam) bulan. Apabila permohonan penundaan ini diajukan setelah pengumuman pelaksanaan pelelangan, Bursa mengenakan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke rekening Bursa. Persetujuan atas permohonan penundaan pelaksanaan pelelangan berlaku efektif setelah Bursa mengeluarkan surat persetujuan penundaan pelaksanaan pelelangan dan denda tersebut telah disetor ke rekening Bursa. Pemilik Saham Bursa yang sahamnya akan dilelang dapat mengajukan keberatan tertulis atas rencana pelelangan Saham Bursa miliknya kepada OJK dengan tembusan kepada Bursa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelelangan dilaksanakan. Apabila Pemilik Saham yang mengajukan keberatan tidak memberitahukan kepada Bursa mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan yang diajukan kepada OJK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum jadwal pelaksanaan pelelangan atau buy back Saham Bursa, maka Bursa tetap melakukan pelelangan atas saham tersebut atau tetap melaksanakan buy back pada harga nominal. Dalam hal OJK menerima keberatan yang diajukan oleh Pemilik Saham maka Bursa membatalkan pelaksanaan pelelangan atau membatalkan pelaksanaan buy back Saham Bursa tersebut dan mengumumkan di Bursa segera setelah Bursa menerima surat pemberitahuan dari Pemilik Saham dimaksud Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, maka KPEI dapat meminta Bursa untuk menjual Saham Bursa milik pemegang Saham Bursa yang telah diagunkan kepada KPEI sesuai dengan akta pengikatan agunan Saham Bursa dan peraturan yang berlaku, melalui pelelangan Saham Bursa yang dilakukan oleh Bursa. Dalam hal yang demikian segala akibat yang timbul dari keputusan KPEI untuk melelang Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

17

Modul WPPE | MPE

Saham Bursa tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab KPEI. Permohonan lelang untuk saham yang diajukan oleh KPEI wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pelelangan dengan menyebutkan batasan harga terendah dan dapat diubah sebelum Saham Bursa tersebut terjual dalam pelelangan. Pihak yang dapat menjadi Peserta Lelang adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh surat konfirmasi dari Bursa untuk melakukan pembelian Saham Bursa dan tidak memiliki Saham Bursa. Saham Bursa yang akan dilelang diumumkan di Bursa dan diberitahukan secara tertulis oleh Bursa kepada Perusahaan Efek yang memenuhi kondisi tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan pelelangan. Batas waktu pengumuman dan pemberitahuan paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan pelelangan dikecualikan bagi pelelangan Saham Bursa yang diajukan KPEI. Perusahaan Efek yang berminat untuk menjadi Peserta Lelang wajib mengajukan permohonan tertulis ke Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pelelangan dengan melampirkan surat konfirmasi dari Bursa untuk melakukan pembelian Saham Bursa dan Bursa menyampaikan surat jawaban dengan tembusan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan dimaksud. Calon Peserta Lelang yang telah mendapat jawaban dari Bursa, wajib menyetor uang jaminan lelang sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pelelangan dan Calon Peserta Lelang tidak diperkenankan mengikuti pelelangan, apabila uang jaminan lelang belum efektif tersedia di rekening Bursa pada 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pelelangan. Setiap Peserta Lelang hanya dapat membeli 1 (satu) Saham Bursa. Peserta Lelang yang memenangkan pelelangan wajib membayar Biaya Lelang kepada Bursa sebesar 1 % (satu perseratus) dari Harga Lelang. Prioritas pelaksanaan pelelangan Saham Bursa dilakukan berdasarkan urutan berikut: a. pertama, saham Kategori C sesuai urutan tanggal jatuh tempo; b. kedua, saham Kategori B apabila seluruh saham Kategori C telah dilelang; c. ketiga, saham Kategori A, apabila semua saham Kategori C dan Kategori B telah selesai dilelang. Dalam hal KPEI mengajukan permintaan untuk dilakukannya pelelangan Saham Bursa, maka pelaksanaan pelelangan Saham Bursa yang dimintakan oleh KPEI tersebut didahulukan dari pelaksanaan pelelangan Saham Bursa lainnya. KPEI dapat mengajukan penundaan atau pembatalan proses pelaksanaan pelelangan Saham Bursa yang telah dimintakan oleh KPEI untuk dijual melalui pelelangan di Bursa ni, dengan ketentuan permintaan penundaan atau pembatalan tersebut harus telah

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

18

Modul WPPE | MPE

diterima oleh Bursa sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan atas Saham Bursa tersebut. Pelelangan dilakukan sesuai dengan tata tertib lelang yang ditetapkan oleh Bursa dan bertempat di kantor Bursa pada hari kerja pertama setiap bulan. Bursa menetapkan Harga Pembukaan Lelang dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk saham Kategori A tidak lebih rendah dari harga nominal saham; b. untuk saham Kategori B berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. sesuai permintaan Pemilik Saham apabila saham tersebut dilelang dalam periode 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB dari Pemilik Saham. 2. ditetapkan oleh Bursa dengan tidak lebih rendah dari harga nominal saham apabila saham tersebut dilelang dalam periode lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB dari Pemilik Saham dengan tetap memperhitungkan batas waktu 6 (enam) bulan sejak diajukannya permohonan penjualan saham ke Bursa. c. untuk saham Kategori C ditetapkan oleh Bursa dengan tidak lebih rendah dari harga nominal saham. Penentuan Harga Lelang Saham Bursa: a. untuk Kategori A dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal saham; b. untuk Kategori B dan Saham Bursa yang diajukan oleh KPEI dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan ketentuan tidak lebih rendah dari batasan harga terendah yang ditetapkan oleh Pemilik Saham; c. untuk Kategori C dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal saham. Bursa melaporkan hasil pelaksanaan pelelangan Saham Bursa secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada KPEI dan Dewan Komisaris Bursa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pelelangan Saham Bursa diumumkan di Bursa selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah pelaksanaan pelelangan Saham Bursa tersebut. Peserta Lelang yang memenangkan pelelangan wajib membayar Biaya Lelang dan melunasi Harga Lelang setelah dikurangi uang jaminan lelang. Biaya Lelang dan pelunasan Harga Lelang dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa terhitung setelah terjadinya pelelangan. Peserta Lelang yang memenangkan pelelangan wajib menyampaikan ke Bursa bukti pembayaran Harga Lelang selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa terhitung setelah terjadinya pelelangan dan Bursa akan menyerahkan pembayaran Harga Lelang yang diterima dari Peserta Lelang kepada Pemilik Saham yang Saham Bursanya dibeli oleh Peserta Lelang tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya pelunasan Harga Lelang dari Peserta Lelang. Dalam hal Pemilik Saham Kategori B dan Kategori C masih memiliki kewajiban kepada KPEI dan atau Bursa, maka penyerahan pembayaran Harga Lelang kepada Pemilik Saham Kategori B dan Kategori C dilakukan setelah dikurangi dengan kewajiban tersebut. Penyerahan hasil pelelangan kepada KPEI tersebut (setelah dikurangi kewajiban kepada Bursa, jika ada) dilakukan oleh Bursa berdasarkan permintaan tertulis dari KPEI dan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

19

Modul WPPE | MPE

segala akibat yang timbul atas penyerahan hasil lelang tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab KPEI. Apabila pembayaran Harga Lelang tidak dilakukan secara penuh (lunas) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka: a. pelelangan tersebut menjadi batal; b. uang jaminan lelang yang telah disetorkan oleh Peserta Lelang menjadi hak Pemilik Saham yang Saham Bursanya dibeli oleh Peserta Lelang tersebut setelah dikurangi biaya istrasi yang dikenakan oleh Bursa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang jaminan lelang; c. Harga Lelang yang sudah disetorkan ke rekening Bursa akan menjadi milik Bursa; dan d. Peserta Lelang yang tidak melakukan pelunasan Harga Lelang tidak diperkenankan mengikuti pelelangan berikutnya. Bursa akan mengumumkan pembatalan pelelangan dan melaporkan pembatalan tersebut secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bursa dan Bursa mengembalikan uang jaminan lelang kepada Peserta Lelang yang tidak memenangkan pelelangan, yang diserahkan tanpa bunga selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan pelelangan. Bursa melakukan buy back Saham Bursa pada harga nominal atas Saham Bursa Kategori B yang tidak berhasil dijual dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Bursa menerima permohonan penjualan dari pemilik Saham Kategori B tersebut atau Saham Bursa Kategori B yang langsung dimintakan oleh pemiliknya untuk dilakukan buy back oleh Bursa serta Saham Bursa Kategori C yang tidak berhasil dijual melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh Bursa dalam 6 (enam) kali pelelangan berturut-turut. Pelaksanaan buy back Saham Bursa dilakukan pada penutupan pelelangan ke-6 (enam) untuk saham Kategori C atau selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah dilampauinya jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Bursa menerima permintaan penjualan dari Pemilik Saham Kategori B. Pemilik Saham Kategori B dan Kategori C dapat mengajukan permohonan untuk buy back sahamnya kepada Bursa dengan harga nominal sebelum berakhirnya batas waktu yang ditetapkan. Pelaksanaan buy back Saham Bursa dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak Bursa menerima permohonan buy back dari Pemilik Saham tersebut dan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pelelangan Saham Bursa ke-6 (keenam), Bursa mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemilik Saham Bursa yang menjelaskan bahwa apabila Saham Bursa yang dimilikinya tidak berhasil dijual melalui pelelangan ke-6 (keenam) yang dilakukan oleh Bursa maka Saham Bursa tersebut di buy back oleh Bursa. Tembusan surat pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Bursa kepada KPEI. Dalam melakukan buy back Saham Bursa, maka pembayaran atas pembelian Saham Bursa tersebut dilakukan dengan cara penyetoran ke rekening Pemilik Saham Bursa yang bersangkutan. Apabila rekening Pemilik Saham Bursa tidak diketahui dan atau alamat Pemilik Saham Bursa tersebut tidak diketahui maka uang pembayaran atas buy back Saham Bursa tersebut dititipkan di KPEI. Bursa membuat Berita Acara buy back Saham Bursa, sebanyak 3 (tiga) rangkap masingmasing 1 (satu) rangkap untuk Pemilik Saham Bursa, 1 (satu) rangkap untuk KPEI dan 1 (satu) rangkap untuk Bursa dan melaporkan pembelian Saham Bursa ke OJK dengan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

20

Modul WPPE | MPE

tembusan kepada KPEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah Bursa melakukan pembayaran atas nilai Saham Bursa tersebut dengan melampirkan Berita Acara pembelian. Pada Hari Bursa berikutnya setelah menyampaikan laporan kepada OJK, Bursa meminta KPEI untuk menyerahkan kepada Bursa Saham yang telah dibeli oleh Bursa. Selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah permintaan Bursa tersebut, KPEI wajib menyerahkan sertifikat Saham PT Bursa Efek Indonesia tersebut kepada Bursa.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

21