5. Spesifikasi Teknis Instalasi Listrik 5k614d

SPESIFIKASI TEKNIS I. Umum Spesifikasi teknis ini dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan instalasi Program Kegiatan Pekerjaan Lokasi Tahun Anggaran

: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : Pemasangan Instalasi Listrik di Lingkungan Kantor BPKAD, BKPP, DINSOS, BPBD, Gudang dan PAD : Ngabang, Landak : 2016

II. Syarat-syarat Teknis Spesifikasi ini dipergunakan sebagai batasan ketentuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Pemasangan Instalasi di Lingkungan Kantor BPKAD, BKPP, DINSOS, BPBD, Gudang dan PAD.

Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya yaitu sebagai berikut : a. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 beserta lampiran-lampirannya. b. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden voor De Uitvoering Bij Aanneming Van Open bare Werken (AV) 1941. c. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia ntuk Arbitrasi Teknik dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI). d. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI) 1971 e. Peraturan Umum tentang pelaksanaan Instalasi Listrik (PUIL) 1979 dan PLN setempat. f. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja. g. Peraturan Semen Portland Indonesia NI. 08. Ketentuan dan Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan/ Instansi Pemerintah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan. A. Personil Penyedia Barang/Jasa Personil inti penyedia barang/jasa terdiri dari : 1. Tenaga Ahli. Penyedia barang/jasa harus mempunyai tenaga ahli yang harus mempunyai Sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi serta diregistrasi oleh LPJK (dibuktikan dengan foto copy sertifikat).

2. Pelaksana Lapangan Di Lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor atau biasa di sebut PELAKSANA LAPANGAN yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang mendapat kuasa penuh dari Kontraktor, berpendidikan S1/D-III Teknik Listrik atau minimal STM dan memiliki Sertifikat Keterampilan Ahli (SKA) Sertifikat Keterampilan Kerja(SKK) dibidang listrik yang dikeluarkan oleh asosiasi serta diregistrasi oleh LPJK. Penunjukan atau penugasan tenaga ahli yang bertugas di lapangan tersebut dutujukan kepada Pemberi Tugas dan Direksi serta Pengawas sebagai tembusannya. Dengan adanya Pelaksana Lapangan tidak berarti Kontraktor lepas tanggung jawab sebagian ataupun keseluruhan kewajibannya. Kontraktor wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek dan Konsultan Pengawas, nama dan jabatan Pelaksana Lapangan untuk mendapatkan persetujuan. Bila dikemudian hari Pelaksana Lapangan dianggap kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis untuk mengganti Pelaksana Lapangan. Dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tersebut diterima oleh Kontraktor, Kontraktor sudah harus menggantinya.

B. Peralatan Kerja Penyedia Barang / Jasa Penyedia barang/jasa harus menyediakan peralatan kerja dan menerapkan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja), antara lain : 1. Alat Transportasi. Penyedia barang/jasa harus menyediakan alat transportasi yang digunakan untuk memobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan kerja/alat bantu minimal berupa mobil pick up. 2. Tool Kit Lengkap : Penyedia barang/jasa harus mempunyai tool kit lengkap antara lain: o Tang ( jepit, potong, press, kupas) o Obeng ( - , +) sesuai ukuran. o Test pen o Kunci pas lengkap. 3. Alat Ukur : Penyedia barang/jasa harus mempunyai alat ukur dengan akurasi yang berfungsi baik, antara lain: o Avometer. o Tang ampere.

o Meger o Alat pengukur jarak (meter). o Alat Pengukur Kuat Cahaya (Lux Meter) 4. Alat Bantu Kerja : Penyedia barang/jasa harus mempunyai alat bantu kerja antara lain: o Helm pengaman kerja o Sabuk pengaman o Senter o Seragam kerja o Sepatu pengaman kerja o Sarung tangan o Tangga Fiber o Takle o Rambu pengaman III. Defenisi A. Instalasi Penerangan Jalan dan Sarana Umum Instalasi Penerangan Jalan dan Sarana Umum adalah suatu instalasi listrik arus kuat yang seluruh perlengkapannya berada ditempat umum dan terbuka, identik dengan sistem jaringan tegangan rendah yang dipergunakan oleh PLN yaitu mencakup jaringan catu daya (opstiq), jaringan kabel udara penerangan jalan/jaringan kabel tanah, hubung bagi (PHB) induk/pembagi, tiang khusus dan beban berupa lampu-lampu Penerangan Jalan dan Sarana Umum. B. Jaringan Penerangan Jalan dan Sarana Umum Jaringan Penerangan Jalan dan Sarana Umum adalah system instalasi tegangan rendah 3 phase 220/380 Volt yang terdiri dari PHB Penerangan Jalan dan Sarana Umum dan perlengkapan listrik serta material Penerangan Jalan dan Sarana Umum lainnya. Untuk mengalirkan tenaga listrik sampai pada titik beban akhir menggunakan jaringan kabel tanah dan ducting atau jaringan kabel udara. C. Hubung Bagi (PHB) Penerangan Jalan dan Sarana Umum Hubung Bagi (PHB) induk dan Hubung Bagi (PHB) pembagi adalah alat pendistribusian daya sesuai dengan kelompok beban yang dipasang. 1. PHB Induk adalah tempat alat pengaturan menyala padamnya lampu-lampu Penerangan Jalan dan Sarana Umum yang dinyalakan secara otomatis, dengan pengamanan sistem jaringan melalui saklar-saklar pengaman/sekering serta memproteksi gardu distribusi PLN dari gangguan.

2. PHB Pembagi adalah Pendistribusian daya sesuai dengan kelompok beban Penerangan Jalan dan Sarana Umum yang dipasang serta memproteksi induk dari gangguan yang mungkin timbul. D. Luminer Penerangan Jalan dan Sarana Umum luminer adalah alat yang mendistribusikan, menyaring atau meneruskan cahaya yang dipancarkan dari satu lampu atau lebih, dan termasuk seluruh bagian yang diperlukan untuk menunjang, mengencangkan, melindungi lampu dan sirkuit untuk menghubungkannya dengan suplay daya. IV. Lingkup Pekerjaan Pekerjaan harus dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : A. Pekerjaan Pendahuluan. B. Pekerjaan Pengecoran Tapak Pondasi Tiang. C. Pekerjaan Tiang Penujang Kabel JTR . D. KWH 16.500VA. E. KWH 1.300VA. V. Rincian Pekerjaan A. Pekerjaan Persiapan Sebelum pekerjaan fisik dilapangan dimulai maka beberapa kegiatan harus dilaksanakan seperti : 1. Mengadakan koordinasi teknis tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan instansi terkait, antara lain dengan PLN, DPU, dan Dinas Pertamanan serta instansi lainnya sesuai keperluan. 2. Mempersiapkan gambar pelaksanaan di lapangan dan mengadakan pematokan sesuai dengan trace yang diterima. 3. Papan nama Kegiatan : Pada beberapa lokasi rencana pemasangan lampu yang ditetapkan, Penyedia Barang/Jasa diharuskan memasang papan nama kegiatan sesuai dengan ukuran dan penulisan ditentukan sesuai standar Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan ditempatkan pada tempat - tempat yang ditentukan oleh Pengawas Teknis. 4. Jadwal pelaksanaan (Kurva “ S “) Para penyedia barang/jasa diwajibkan untuk membuat jadwal pelaksanaan (Kurva “S“), ditanda tangani direktur perusahaan dan disetujui oleh PPK Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Landak. 5. Foto dokumen Kegiatan (kondisi fisik 0 %).

Sebelum mulai kegiatan fisik di lapangan para rekanan diwajibkan untuk membuat berita acara peninjauan awal dan foto dokumen (kondisi 0 %) yang selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi foto dokumen seluruh Kegiatan, dimana titik sudut pengambilan foto harus tetap sama pada setiap tahapan pemotretan pada kondisi kegiatan tiga Fase (Awal, Pelaksanaan, Akhir dalam kondisi berfungsi). 1. Jaringan kabel udara Proses pelaksanaan pemasangan jaringan KUPJ (Kabel udara penerangan jalan) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Langkah – langkah pemasangan jaringan KUPJ : Pemasangan wedge klem dengan pengikat bahan stainless steel ukuran standar. Penarikan jaringan kabel puntir / pilin (TC) dari tiang ke tiang dengan beberapa syarat – syarat seperti : 1.

KUPJ tidak diperbolehkan sejajar rapat/bersinggungan dengan kabel

- kabel

2. Bila terdapat persilangan dengan kabel – kabel telekomunikasi maka jarak minimum kedua kabel harus 30 cm. 3. Penarikan jaringan KUPJ harus mengikuti dan sesuai dengan jaringan TR – PLN ( batas – batas suplay gardu distribusi). 4. Jarak minimum jaringan KUPJ dihitung dari titik terendah rentang (lendutan/andongan) kabel terhadap permukaan tanah adalah minimal 3 meter . 5. Pada setiap persimpangan jalan, penyambungan dari ujung – ujung jaringan harus menggunakan sistem ting sesuai standar. 6. Pada setiap ujung jaringan KUPJ diharuskan menggunakan bundel protection set yang terdiri dari pipa paralon sepanjang 50 Cm dengan diameter 1” sedangkan setiap puntir diamankan oleh dop penutup. b. Penyambungan ujung kabel opstiq dilaksanakan dengan menggunakan kabel tanah Compression t LVTC sesuai dengan diameter kabel. C. Pekerjaan Pengecoran Tapak Pondasi Tiang Pekerjaan galian harus dikoordinasikan dengan instansi terkait, sehingga Tiang yang ditanam tidak mengganggu lalu lintas dan utilitas lainnya. Rincian pekerjaan Pengecoran Tapak Pondasi Tiang sebagai berikut : o o o o o o o o

Galian Tanah Pondasi (Tanah Biasa) Cerucuk Pasir Alas Lantai Kerja Pondasi Beton Bertulang Urug Bekas Galian Plesteran dan Acian 1 Pc : 2 Ps Tebal 1,5 cm Pengecatan

D. Pekerjaan Pemasangan Pondasi dan Tiang Pemasangan tiang dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pondasi tiang : Tinggi pondasi tiang disesuaikan dengan tinggi tiang pada lokasi yang akan dipasang, dengan memperhatikan kehandalan konstruksi (Gambar konstruksi terlampir). 2. Penempatan : Penempatan letak pemasangan tiang ditentukan setelah berkonsultasi dengan Instansi terkait agar memperhatikan : a. Penempatan tiang harus memperhatikan estetika keindahan tanpa mengabaikan kekuatan konstruksi pondasi. b. Kondisi Tiang harus tegak lurus dengan media jalan. c. Jarak antar tiang disesuaikan dengan kondisi lapangan. d. Tidak mengganggu pengguna jalan dan mudah dijangkau oleh petugas pengamanan dan perawatan.

untuk tujuan

E. Pekerjaan pemeriksaan instalasi (SLO) dan Kwh meter Proses pelaksanaan penyambungan daya listrik untuk keperluan lampu Penerangan Jalan dan Sarana Umum mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 1. Penyedia barang/jasa mempersiapkan dokumen permohonan penyambungan daya yang sudah ditandatangani oleh direktur dan penanggung jawab teknis. 2. Apabila ternyata ada daya yang sudah dipakai dilokasi, maka besaran daya yang diminta akan diperhitungkan pada daya yang terpasang (penambahan daya). 3. Dokumen permohonan selanjutnya disampaikan kepada PT.PLN yang bersangkutan untuk diproses sesuai ketentuan. 4. Sebelum tersambungnya daya listrik oleh PLN, Kehandalan Instalasi listrik yang dilaksanakan, dituangkan dalam bentuk Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan lembaga yang berwenang 5. Dengan tersambungnya daya listrik PLN, selanjutnya dilaksanakan test penyalaan dimana seluruh instalasi yang baru dipasang difungsikan, untuk mengecek nyala lampu. H. Pembuatan Foto Dokumen dan Gambar Teknis: 1. Foto Dokumen Penyedia barang/jasa diwajibkan membuat foto dokumen dari semua kegiatan pekerjaan/dibuat sebanyak 3 (tiga) tahapan (kondisi awal, waktu pelaksanaan dan kondisi akhir pelaksanaan), dimana foto-foto dokumen ini antara lain harus mencakup :

a. Foto lokasi rencana pemasangan sebelum pelaksanaan fisik dimulai. b. Foto pada waktu pelaksanaan pekerjaan jaringan udara/kabel tanah, pemasangan –, tiang, papan nama Kegiatan dll. c. Foto dalam kondisi lampu menyala. d. Titik sudut pemotretan/pengambilan foto dokumen harus tetap sama setiap tahapan kegiatan, ditambah foto yang lebih detail untuk keperluan kejelasan subtansi gambar.

2. Gambar Revisi Para penyedia barang/jasa diwajibkan untuk menyerahkan gambar revisi atau gambar pelaksanaan diatas kertas ukuran A3, dan blue printnya sebanyak 4 (empat) set yang ditanda tangani oleh Direktur perusahaan dan pengawas teknis yang disetujui oleh PPTK serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gambar harus memuat antara lain : o Gambar lokasi penempatan Tiang dan Kwh

I. Serah Terima Pertama: Apabila kegiatan telah selesai 100%, penyedia barang/jasa yang bersangkutan harus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tahapan sebagai berikut : 1. Membuat surat penyerahan pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2. Kelengkapan dokumen itrasi antara lain Buku Harian Lapangan (BHL), Bobot mingguan, foto proyek, gambar revisi, bukti pembayaran Biaya Penyambungan VA (BPVA)), berita acara bobot pekerjaan 100 % yang ditanda tangani oleh penyedia barang/jasa dan Pengawas teknis. 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menugaskan kepada Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa baik kelengkapan teknis maupun kelengkapan itrasi, hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam Berita Acara. 4. Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan menyerahkan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan membuat Berita Acara Serah terima Pertama yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur Perusahaan dan diketahui/disetujui oleh Kepala Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pengguana Anggaran dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat, Bappeda, dan instansi terkait dengan pekerjaan tersebut selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal berita acara serah terima pekerjaan.

Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kegiatan tersebut diatas akan kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Ngabang ...........................2016

Mengetahui : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Landak,

VINSENTIUS JIAN, Sos. MM Pembina Utama Muda NIP. 19560606 198003 1 047

H A R D I, ST NIP. 198111082009041001