INDIKATOR PENENTUAN TATA GUNA LAHAN: PENDAHULUAN /outline -
Definisi tata guna lahan menurut berbagai sumber Kesimpulan tata guna lahan
INDIKATOR PEMANFAATAN TATA GUNA LAHAN : 1. Proporsi Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari total luas suatu kota. - Penjelasan lahan terbuka hijau Peraturan menteri dalam negeri no 1 tahun 2007 pasal 1 : Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. - Argumen RTH Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, ini membawa konsekuensi setiap lahan yang kita tempati, idealnya minimal 70 persen digunakan untuk bangunan dan 30 persen untuk lahan hijau. -
Contoh penerapan Aceh = Green planning and design (Perencanaan dan rancangan kota hijau)
Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau) https://soniasworldd.wordpress.com/2014/10/24/uu-no-26-tahun-2007-tentang-rth-ruangterbuka-hijau/ 2. Dalam pengimplementasiannya dilakukan oleh multiple government agencies + partisipasi masyarakat untuk memfasilitasi dan memonitoring. -
-
-
-
Argumen PP RI No 16 th 2004 pasal 23 ayat 6 Dalam pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal (4) Pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Karena integrasi dengan peraturan diatasnya hal yang sangat penting agar tidak ada tumpang tindih, peran serta masyarakat bertujuan untuk memonitoring serta secara langsung mengawasi serta mengoreksi jika terjadi kesalahan seperti terjadinya tumpang tindih kebijakan. Karena penataan guna lahan ditujukan untuk kepentingan umum dan masyarakat lah yang secara aktif dan langsung berada dilapangan tempat implementasi dari peraturan yang dibuat. Contoh penerapan : musrenbang
3. Pemanfaatan lingkungan pembangunan harus berdasarkan pola berkelanjutan bukan pola konvesional - Penjelasan :
pola pembangunan konvensional memperlakukan sama terhadap sumber daya yang terbarui dan tidak terbarui Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan cara menjaga fungsi ekosistem, melestarikan komponen ekosistem, dan menjaga interaksi antarkomponen ekosistem. pembangunan dilaksanakan dengan memerhatikan daya dukung lingkungan, menghemat sumber daya alam tidak terbarui, dan tidak merusak sumber daya alam terbarui. Keberlanjutan pembangunan ditentukan oleh lima aspek, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. -
Kesimpulannya suatu pengelolaan pembangunan harus berwawasan lingkungan sebagaimana yang termuat dalam UU No. 4/1992 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://studipariwisata.com/analisis/lingkungan-hidup-tantangan-danpeluang/
http://www.materisma.com/2014/05/penjelasan-pemanfaatan-lingkungan-bagipembangunan-berkelanjutan.html 4. Memperhatikan Kondisi Daerah Aliran Sungai ( DAS ) - Penjelasan
Berbagai bencana alam dan penurunan kondisi DAS, merupakan indikator semakin menurunnya kualitas lingkungan pada wilayah tersebut. Pesatnya perkembangan pembangunan, yang mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penurunan fungsi hidrologis DAS pada wilayah ini. UU yang mendukung penjagaan DAS, adalah UU NOMOR 37 TAHUN 2012 -
Argumen: Penataan DAS perlu dilakukan dalam upaya rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan DAS prioritas di level yang keci, agar nantinya lahan yang ada di daerah aliran sungai tetap terjaga, tidak berkurang nya lapisan tanah organic sehingga produktivitas lahan pertanian tidak terganggu
-
Contoh: pada DAS Bengawan Solo yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang dilalui DAS, dengan banyaknya pembangunan permukiman baru, pengalihan fungsi lahan, dari lahan lindung menjadi lahan budidaya yang mengakibatkan penurunan kandungan organic sehingga terjadidegradasi lahan, menyebabkan tanah tidak subur dan
terbawa aliran sungai menjadi mengendap mengakibatkan menurunnya kualitas tanah dan banjir -
Solusi: penataan lahan permukiman, permodelan dalam lahan pertanian
5. penggunaan lahan sektoral mengacu pada sektor kebijakan, rencana, program, atau proyek yang memiliki implikasi untuk penggunaan lahan hutan (lindung), khususnya di sektor ekonomi yang signifikan berkontribusi degradasi hutan. Hal ini mengacu pada proses hukum menunjuk kawasan hutan sesuai dengan diinginkan& penggunaan optimal mereka. Misalnya, hutan dapat diklasifikasikan untuk perlindungan, penggunaan yang terbatas untuk berburu, ekstraksi kayu komersial, atau konversi untuk penggunaan lahan lainnya.
Kawasan Budidaya
Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi, dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. (PP No. 47/1997) . Berdasa rkan PP No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona l, kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, pertambangan, peruntukan industri, pariwisata, dan permukiman. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya di sepanjang jalan arteri primer antar kota meliputi:
KESIMPULAN KESELURUHAN: rencana tersebut mencakup/memenuhi prinsip prinsip zonasi: efisiensi, fleksibilitas: dimana ketika suatu rencana telah diimplementasikan dapat dikembangkan mengikuti kebutuhan masyarakatnya dimasa mendatang,, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dengan partisipasi dan keterbukaan komunikasi sehingga tidak terdpat penyalah gunaan lahan atau management lahan yang semenamena, sustainabilitas dengan pendekatan interdisipliner yang memeberikan perhatian terhadap semua pengguna lahan sehingga tercapai bentuk penggunaan lahan yang ramah lingkungan, secara sosial pun diterima, dan menguntungkan sedccara ekonomi