Trips 665z24

Paper

TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs) Diajukan untuk Ujian Akhir Semester mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual

Pengajar : Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D. Herlitha Novianty, S.H., M.H.

Oleh : Mutiara Indah Utami 110110100370

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN Bandung 2012

A.

Latar Belakang Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) adalah sebuah

perjanjian yang diprakarsai oleh WTO (World Trade Organization). Berbeda dengan kebanyakan perjanjian mengenai hak kekayaan intelektual yang tidak diprakasai oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) sebagai badan hak kekayaan intelektual dunia. Inti dari TRIPS ini adalah upaya penyatuan Hak-Hak Kekayaan Intelektual yang ada dalam kedalam ketentuan GATT atau hak dan kewajiban negara WTO. Tujuan dan sasaran dari perjanjian ini yang disebut pada pasal 7 terdapat pada mukamidah dan sasaran objektif yaitu: 1 -

General Goals: 1. Pengurangan atau distorsi dan kesulitan untuk melakukan perdagangan internasional ; 2. Mendorong perlindungan efektif untuk Hak Kekayaan Intelektual; 3. Memastikan langkah-langkah untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual ini tidak akan 4. menjadi penghalang sahnya sebuah perdagangan.

-

Objectives: 1. Mendorong inovasi dalam teknologi; 2. Penyebaran teknologi; 3. Keuntungan bersama dari pembuat dan pengguna pengetahuan teknologi dalam segi sosial dan ekonomis; 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

TRIPs merupakan suatu instrumen hukum internasional yang dimana kita ketahui bahwa TRIPs adalah sebuah perjanjian internasional, dan perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. TRIPs bukanlah perjanjian yang inisiasi atau mengawali tumbuhnya konsep daripada hak kekayaan intelektual, karena sebelumnya telah diadakan konvensi-konvensi mengenai hak kekayaan intelekual ini yang kemudian dijadikan patokan dalam TRIPs. Misalnya saja Paris Convention dan Berne Convention. Negara-negara berkembang cenderung hanya melakukan perlindungan dengan standar minimum dari TRIPs kemudian membuat peraturan mengenai hak kekayaan intelektual dengan berlandaskan prinsip-prinsip dalam TRIPs tersebut.

1

Professor Phillip Griffith, Disampaikan dalam Kuliah Umum “Sources and Main Principles of

International Intellectual Property Rights” dan Seminar Internasional, Pada tanggal 10-11 Desember 2012. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Hak kekayaan intelektual dewasa ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dan sistematik. Hal itu dapat kita lihat dari pertumbuhan transaksi perdagangan dan transaksi bisnis antar negara. Perjanjian mengenai bidang perdagangan terkait hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hal yang dibahas dalam TRIPs. Dalam salah satu jurnal internasional disebutkan bahwa: Intellectual property laws have shown great progress and development in the recent times. The reason is the growth of trade and business transactions especially inter country transactions. As a consequence, there was need felt for protection of intellectual property across National Borders and strengthening National Laws regarding the same. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights is one such effort in this respect. TRIPS is an agreement under the WTO. entered into by its at Marrakesh in Morocco in 1994. It lays down the minimum standards for the protection of intellectual property rights as well as the procedure and remedies for their enforcement, which are to be adopted by all the of the WTO. in their National Laws governing IPRs. This Agreement came into force from 1st January 1995. Prior to TRIPS, intellectual property laws varied across Nation–states, with local laws formulated to suit the needs of each society.2 Hubungan antara WIPO dengan WTO sebenarnya tidak terlalu baik, dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangann. Misalnya saja WIPO, WIPO memiliki banyak pengalaman dibandingkan dengan WTO, memiliki

diplomatic skills

dan

strong

representation dari negara berkembang, tetapi kelemahan dari WIPO adalah mereka tidak memiliki kekuatan untuk persuasif untuk memberikan sanksi kepada negara atau subjek hukum internasional yang melanggar suatu hak kekayaan intelektual. Sedangkan WTO, mereka memiliki sedikit pengalaman dan kesekratariatan yang kecil, namun mereka mempunyai kekuatan untuk menerapkan trade sanction system. Padahal apabila WIPO dan WTO bekerja bersama-sama, keduanya dapat menjadi satu sistem yang kuat dan mengisi satu sama lainnya.

B.

Isi atau Content dalam TRIPs Sistem HaKI dewasa ini menjadi cukup signifikan karena keterkaitannya dengan

perdagangan internasional. Setiap negara yang ikut meratifikasi TRIPs secara moral 2

Bhavya Nain, TRIPS : IMPACT ON DEVELOPING COUNTRIES, Guru Gobind Singh Indraprastha (GGSIP) University - Amity Law School, October 20, 2006, page 1.di akses dari : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1021962# Tanggal 14 Desember 2012. Pukul 20.05 WIB.

mematuhi isi daripada perjanjian TRIPs ini, bagaimanapun TRIPs memang dianggap sebagai alat untuk dapat meregulasikan perdagangan dan mencegah terjadinya pelanggaan hak kekayaan intelektual yang marak terjadi dimasa globalisasi ini. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam TRIPs adalah sebagai berikut: a. Standar Minimum3 TRIPs hanya memuat ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para negara anggota, sehingga negara anggota tersebut dapat menerapkan ketentuan yang lebih luas lagi asalakan sesuai dengan ketentuan TRIPs dan prinsip hukum Internasional. b. National Treatment4 Pada pemberian perlakuan dalam kaitan perlindungan kekayaan intelektual haruslah sama, baik diberikan kepada warga sendiri ataupun warga negara lain. c. Most-Favoured-Nation Treatment5 Most-Favoured-Nation Treatment adalah istilah untuk perlakuan sebuah negara terhadap negara tertentu yang dianggap melebihkan hak-haknya dari negara lain, perlakuan seperti ini dilarang oleh TRIPS. National Treatment mewajibkan setiap negara untuk memperlakukan setiap pendaftar hak kekayaan intelektual dari negara manapun sama seperti bagaimana negara tersebut akan memperlakukannya pada warga negaranya. d. Teritorialitas Sistem hak kekayaan intelektual bernaung dalam yuridiksi masing-masing negara dalam titik tolak pelaksanaanya. e. Alih Teknologi6 Dengan Hak kekayaan Intelektual diharapkan terjadi alih teknologi dengan tujan untuk pengembangan inovasi tekonolgi serta peyemaian teknologi untuk kepentingan bersama. TRIPs mengaharuskan negara-negara anggota untuk mematuhi ketentuan dalam Art. 1 sampai dengan 12, serta 19 dari Paris Convention. Yang berisi mengenai : (i) Paten; (ii) Utility Models; (iii) Merek; (iv) Desain Industri; (v) Persaingan Curang; (vi) Instansi Hak Kekayaan Intelektual; (vii) Persetujuan-persetujuan Khusus. To be certain, there are still many problems with the dispute settlement process, such as the lack of transparency of the institution, limited access by non- to the dispute 3 4 5 6

TRIPs Art. 1.1 TRIPs Art. 3 TRIPs Art. 4-5 TRIPs Art. 7

settlement process, the technical and financial difficulties confronting less developed countries in their implementation of the treaty obligations, the insensitivity and undemocratic nature of the decision-making process, and the lack of ability of policymakers to the global citizenry. The United States‟ recent attempt to substitute compensation for compliance in its dispute with the European Communities over the Fairness in Music Licensing Act of 1998 also raises concerns that the WTO system might not equally protect developed and less developed countries. Indeed, as one commentator noted, the United States‟ approach might encourage other WTO member states “to replace effective enforcement of intellectual property rights with a cynical „exemptions plus compensation‟ approach to TRIPS.” Such an approach, therefore, might undercut the minimum standards of intellectual property protection under the TRIPs Agreement while creating instability in the international trading system.7 Jika terjadi sengketa antar anggota mengenai masalah hak kekyaan intelektual ini, maka sengketa itu menjadi subjek prosedur penyelesaian sengketa yang ada di WTO seperti yang tertera pada pasal 63 dan 64. Peraturan dan tata cara penyelesaian sengketa ini terdapat pada annex 2. Jika persetujuan antara kedua pihak tidak bisa dicapai maka akan diadakan pemberitahuan untuk meminta persetujuan para pihak sebelum dibentuknya untuk diadakan persidangan oleh itu agar dibentuk keputusan dari tersebut mengenai persengketaan yang tidak selesai itu. tersebut hanya dapat menyelesaikan sengketa di antara para anggotanya sehingga untuk masalah pribadi dari anggota masyarakat atau unsur dari masyarakat negara anggota tersebut maka masalah tersebut harus diangkat menjadi masalah nasional dari negara yang menjadi kewarganegaraan dari para pihak. TRIPS memberikan waktu adaptasi bagi negara yang akan menerima TRIPS.8 Sebuah dewan untuk TRIPS dibentuk berdasarkan pasal 68 yang diberi tugas untuk menyediakan bantuan pada penyelesaian sengketa, mencari informasi dan dalam menyelenggarakan kerja sama. Serta mengembangkan kerja sama dan pertukaran informasi mengenai barang palsu atau bajakan juga mengulas pelaksanaan dari persetujuan TRIPS. Hak-hak kekayaan yang dilindungi oleh TRIPS adalah hak cipta dan hak terkaitnya (9-14); merk dagang dan merk usaha (pasal 15-21); Indikasi geografis (penyebutan) dari asal suatu barang (22-24); Desain industry (25-26); paten termasuk perlindungan varietas tanaman (277

Peter K. Yu , TRIPs and Discontent, Drake University Law School Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 10, pp. 369-410, 2006 MSU Legal Studies Research Paper No. 03-03 . Di akses dari : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=578577 pada tanggal 14 Desember 2012, pukul 22.37 WIB. 8

Professor Phillip Griffith, loc. cit.

34); penampakan dan desain dari sirkuit terpadu (integrated circuit)(35-38); informasi rahasia termasuk rahasia dagang (39).9 Furthermore, Article 27.3 (b) of the TRIPS Agreement provides that member countries may exclude certain subject matter – mainly animals, plants or biological processes from the patent regime. At the same time it makes a distinction between animals and plants, on one hand, and microorganisms, on the other, and provides patent protection to the latter. A number of MNCs have used this distinction to obtain broader patents, which enable then to have controlled over lands and animals even though their exclusive marketing rights or actually restrictive to the patented microorganism, which is only apart of the plant or animal as a whole.10 TRIPs sebagai lampiran WTO Agreement merupakan dokumen yang mengikat Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Berdasarkan hukum internasional, persetujuan international yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara itu sendiri. Vienna Convention on Law of Treaties 1980 memperkenalkan prinsip pacta sunt servanda yang berbunyi: “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”

C.

Isu HaKI dalam TRIPs Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 27 TRIPs: Patentable subject matter:11 “any inventions, whether products or process, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial applications…” “Member may exclude from patentability:plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than nonbiological process for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes.“ Pasal 29 TRIPs mengatur mengenai kewajiban pemohon paten untuk mengungkapkan invensinya dengan jelas sehingga banyak pihak yang memandang bahwa perlunya amandemen TRIPs dengan juga memasukkan jasad renik sebagai subject matter yang tidak dapat dipatenkan. 9

Professor Phillip Griffith, Ibid,. Bhavya Nain , Op. Cit. Page 5. 11 Dede Mia Yusanti, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PENGERTIAN DAN ISU TERKINI, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2010. Di akses dari : repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/31029/HKI dan isu terkini_Dede.ppt?sequence=1 - - Pada tanggal 15 Desember 2012 pukul 10.11 WIB. 10

Ketentuan Pasal 29 TRIPs mensyaratkan bahwa permohonan paten harus mengungkapkan secara lengkap dan jelas invensinya, karenanya dipertimbangkan bahwa pengungkapan asal SDG dan/atau pengetahuan tradisional dalam permohonan paten diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini . Negara yang mendukung amandemen ini adalah: Kelompok negara berkembang seperti Brazil, Cina, Colombia, Cuba, India, Pakistan, Peru, South Africa, Thailand dan Tanzania. sementara negara yang menolak amandemen ini adalah Amerika, Jepang dan Australia. Hal-hal yang berkenaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional (Folklor) lebih dikaitkan dengan Hak Cipta, bukan dengan sistem Paten. Pembahasan mengenai hal ini dilakukan di berbagai forum internasional yaitu: The Council for TRIPs of the WTO dan WIPO, yang meliputi Standing Committee on the Law of Patents, Working Group on Reform of the Patent Cooperation Treaty (PCT), Intergovernmental Committee on GRTKF.

DAFTAR PUSTAKA Professor Phillip Griffith, Disampaikan dalam Kuliah Umum “Sources and Main Principles of International Intellectual Property Rights” dan Seminar Internasional, Pada tanggal 10-11 Desember 2012. Universitas Padjadjaran, Bandung. Bhavya Nain, TRIPS : IMPACT ON DEVELOPING COUNTRIES, Guru Gobind Singh Indraprastha (GGSIP) University - Amity Law School, October 20, 2006, page 1.di akses dari : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1021962# Tanggal 14 Desember 2012. Pukul 20.05 WIB. Peter K. Yu , TRIPs and Discontent, Drake University Law School Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 10, pp. 369-410, 2006 MSU Legal Studies Research Paper No. 03-03 . Di akses dari : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=578577 pada tanggal 14 Desember 2012, pukul 22.37 WIB. Dede Mia Yusanti, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PENGERTIAN DAN ISU TERKINI, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2010. Di akses dari : repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/31029/HKIdanisuterkini.Dede.ppt

Pada

tanggal 15 Desember 2012 pukul 10.11 WIB. Prof. Ahcmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung : Alumni. 2005 TRIPs Agremeent. On http://www.wto.org