Surat Perjanjian Kerjasama 3t2s68

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEPALA SMK NEGERI 8 SEMARANG SELAKU PENANGGUNG JAWAB LSP-P1 DI SMK NEGERI 8 SEMARANG DAN KEPALA SMK ........................................... SEMARANG SELAKU SMK JEJARING NOMOR : 423./630/2018 TENTANG PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI KERJA SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI II .......................................................................... TAHUN AJARAN 2018 / 2019

Pada hari ini ………, tanggal ……………. bulan ………. tahun …………………., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat Selaku

: : : :

Drs. Luluk Wibowo, S.ST, MT. Kepala SMK NEGERI 8 SEMARANG Jalan Pandanaran II No.12 Semarang Penanggung jawab LSP-P1 Di SMK NEGERI 8 SEMARANG

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 821.3/374/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan sebagai Kepala SMK NEGERI 8 SEMARANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU. 2. Nama Jabatan Alamat Selaku

: ………………………………… : Kepala SMK ........................................... Semarang : ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. : Penanggung jawab Uji Kompetensi Sertifikasi Skema Sertifikasi Kualifikasi II .......................................................................... SMK ........................................... Tahun Ajaran 2018 / 2019 sebagai sekolah jejaring.

Berdasarkan ................................................. Nomor: ……………………… tanggal ………………. tentang Pengangkatan sebagai Kepala SMK ........................................... Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN DAN JENIS KERJASAMA 1. Kerjasama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertujuan melaksanakan Uji Kompetensi Sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Kualifikasi II .......................................................................... SMK Tahun Ajaran 2018 / 2019, atas peserta uji/asesi dari SMK ........................................... Semarang. 2. Jenis Kerjasamanya adalah SMK NEGERI 8 SEMARANG sebagai LSP-P1 menjadi Pelaksana Uji Kompetensi Sertifikasi Skema Sertifikasi Kualifikasi II .......................................................................... SMK Tahun Ajaran 2018 / 2019, dan SMK ........................................... Semarang selaku sekolah jejaring.

Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Kerjasama ini untuk melaksanakan Uji Kompetensi Sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Kualifikasi II .......................................................................... SMK Tahun Ajaran 2018 / 2019, atas peserta uji/asesi dari SMK ........................................... Semarang sejumlah ………….. peserta/asesi (daftar terlampir). Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Kualifikasi II .......................................................................... SMK Tahun Ajaran 2018 / 2019 oleh LSP-P1 SMK NEGERI 8 SEMARANG mengacu pada Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Ajaran 2018 / 2019.

Pasal 4 PEMBIAYAAN 1. Jumlah dana pekerjaan uji kompetensi berikut pajak-pajak tertanggung lainnya adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-peserta uji dari PIHAK KEDUA diperuntukkan sesuai pasal 2. 2. Jumlah dana tersebut pada pasal 4 ayat 1, dengan asumsi jika biaya Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) digratiskan. 3. Apabila biaya Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Kualifikasi II .......................................................................... dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) harus membayar, maka dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Pasal 5 PEMBAYARAN 1. Pembayaran paket pekerjaan pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU. 2. Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi. Pasal 6 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Kualifikasi II .......................................................................... SMK Tahun Ajaran 2018 / 2019 oleh LSPSMK NEGERI 8 SEMARANG, akan dilaksanakan pada rentang waktu ………………………… (jadwal menyusul). 2. Tempat pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSPSMK NEGERI 8 SEMARANG atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 7 KEWAJIBAN 1. PIHAK KESATU melaksanakan Uji Kompetensi Sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Kualifikasi II .......................................................................... SMK Tahun Ajaran 2018 / 2019 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan waktu pelaksanaan dan jumlah peserta sesuai dengan pasal 2 dan pasal 6. 2. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sesuai pasal 4 kepada PIHAK KESATU. 3. PIHAK KEDUA wajib menaati ketentuan yang berlaku selama Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Kualifikasi II .......................................................................... SMK Tahun Ajaran 2018 / 2019 oleh LSPSMK NEGERI 8 SEMARANG.

4. PIHAK KESATU akan menyerahkan sertifikat Uji Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kepada PIHAK KEDUA, bagi peserta uji/asesi yang dinyatakan kompeten. Pasal 8 SANKSI 1. Kecuali karena Force Majeure, bilamana PIHAK KESATU telah dinyatakan gagal oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Uji Kompetensi Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA akan menerima pengembalian uang pembayaran tersebut pada pasal 4 dari PIHAK KESATU.

2. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pembatalan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi, dan telah melakukan pembayaran sebagaimana tersebut pada pasal 4, maka PIHAK KEDUA tidak akan menerima pengembalian uang pembayaran dari PIHAK KESATU. Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus berusaha untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya dengan musyawarah secara langsung setiap terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan yang timbul diantara kedua belah pihak menurut atau terkait dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. Apabila telah dilaksanakan musyawarah, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak dapat atau gagal menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah pihak bersepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan melalui pihak penengah (Arbitrasi).

Pasal 10 PENUTUP 1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). 2. Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

……………………….. NIK. -

DRS. LULUK WIBOWO, S.ST, MT NIP. 19670408 199702 1 002

SAKSI-SAKSI: 1. KETUA LSP NEGERI 8 SEMARANG,

AGUNG SETIAWAN, S.KOM. NIP. 19760222 200903 1 001

2.KETUA KOMITE SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

………………………………. NIP. ……………………..