Soal Akuntansi Rumah Sakit 1n413m

Nama

:Citrawati Baby Litone

Kelas

:A

NIM

: 12030117420080

Dosen Pengampu

: Dr. Warsito Kawedar, Ak, CA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK RESUME MATERI AKUNTANSI RUMAH SAKIT 1. Mengapa terdapat perbedaan karakteristik pengelolaan keuangan antara BLU Rumah Sakit dengan BUMN/BUMD padahal sama-sama merupakan unit pemerintah yang dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi, dan produktivitas? Jawaban: Rumah sakit berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan BLU adalah meningkatkan pelayangan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik yang sehat (PP No. 23/2005 tentang pengelolaan keuangan BLU). Rumah sakit berbentuk BLU antara lain, RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Makassar, RS Karyadi Semarang, RS Sanglah Denpasar, RS Padang, RS palembang, dan RS Dr. Sadjito Yogyakarta. Sedangkan RSUD yang sudah dialihkan menjadi BLUD antara lain RSUD Budi Asih, RSUD Tarakan , Koja, Duren Sawit, RSUD Haji, dan RSUD Pasar Rebo. Rumah sakit milik pemerintah ini dibedakan menjadi rumah sakit milik pemerintah pusat yang dikenal Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dan rumah sakit milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yaitu RSUD. Perbedaan keduanya ada pada kepemilikan dimana RSUP merupakan milik pemerintah pusat yang mengacu pada Departemen Kesehatan (DepKes), sedangkan RSUD merupakan milik pemerintah provinsi dan kabupaten atu kota dengan

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 1

pembinaan urusan kerumahtanggaan dari Departemen Dalam Negeri. Namun, RSUD tetap berada di bawah koordinasi Departeman Kesehatan. Berikut dua jenis rumah sakit milik pemerintah : a. Rumah sakit milik pemerintah yang tidak dipisahkan Adalah rumah sakit yang dimiliki oleh kekayaan pemerintah. Contoh : RSUD Banyumas dan RSUD Tangerang b. Rumah sakit milik pemerintah yang dipisahkan Adalah rumah sakit yang dimiliki oleh kekayaan pemerintah yang dipisahkan, misalnya milik BUMN PT Aneka Tambang, PT Pelni dan beberapa perusahaan perkebunan. Karena rumah sakit tersebut merupakan bagian dari BUMN, keadaannya sangat bergantung pada kondisi keuangan BUMN yang menjadi induknya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan kepemilikiannya, rumah sakit di Indonesia perlu dibedakan. Rumah sakit pemerintah dituntut untuk menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Dalam pengelolaannya rumah sakit pemerintah memiliki peraturan pendukung yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasar PP No. 23 tahun 2005 tersebut rumah sakit pemerintah telah mengalami perubahan sebagai badan layanan umum. Perubahan kelembagaan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan bukan lagi kepada departemen kesehatan tetapi kepada departemen keuangan. Oleh karena itu, sekalipun BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi, namun terdapat beberapa karakteristik lainnya yang membedakan pengelolaan keuangan BLU dengan BUMN/BUMD, yaitu: 1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada msyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan; 3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan; 4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 2

kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan; 5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan; 6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah; 7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah; 8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan; 9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain; 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah (dhi. PP No. 23 Tahun 2005).

2. Mengapa rumah sakit sebagai BLU perlu mempersiapkan persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan istratif

dalam tuntutan sebagai rumah

sakit yang murah dan bermutu dalam pengelolaan? Jawaban: Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa ruma sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehinga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu, mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. Sesuai dengan syarat-syarat BLU bahwa yang dimaksud dengan persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan nistratif adalah berkaitan dengan standar layanan, penentuan tarif layanan, pengelolaan keuangan,tata kelola semuanya harus berbasis kinerja. Hal-hal yang harus dipersiapkan bagi rumah sakit untuk menjadi BLU dalam aspek teknis keuangan adalah: 1. Penentuan tarif harus berdasar unit cost dan mutu layanan. Dengan demikian rumah sakit pemerintah harus mampu melakukan penelusuran (cost tracing) AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 3

terhadap penentuan segala macam tarif yang ditetapkan dalam layanan. Selama ini aspek penentuan tarif masih berbasis aggaran ataupun subsidi pemerintah sehingga masih terdapat suatu cost culture yang tidak mendukung untuk peningkatan kinerja atau mutu layanan. Penyusunan tarif rumah sakit seharusnya berbasis pada unit cost, pasar (kesanggupan konsumen untuk membayar dan strategi yang diipilih. Tarif tersebut diharapkan dapat menutup semua biaya, diluar subsidi yang diharapkan. Yang perlu diperhatikan adalah usulan tarif jangan berbasis pada presentase tertentu namun berdasar pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum tahapan penentuan tarif harus melalui mekanisme usulan dari setiap divisi dalam rumah sakit dan aspek pasar dan dilanjutkan kepada pemilik. Pemilik rumah sakit pemerintah adalah pemerintah daerah dan DPRD. 2. Penyusunan anggaran harus berbasis akuntansi biaya bukan hanya berbasis subsidi dari pemerintah. Dengan demikian penyusunan anggaran harus didasari dari indikator input, indikator proses dan indikator output. 3. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 yang disusun oleh organsisasi profesi akuntan dan siap diaudit oleh Kantor Akuntan Independen bukan diaudit dari pemerintah. 4. Sistem remunerasi yang berbasis indikator dan bersifat evidance based. Dalam penyusunan sistem remunerasi rumah sakit perlu memiliki dasar pemikiran bahwatingkatan pemberian remunerasi didasari pada tingkatan, yaitu tingkatan satu adalah basic salary yang merupakan alat jaminan safety bagi karyawan. Basic salary tidak dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan dua adalah incentives yaitu sebagai alat pemberian motivasi bagi karyawan. Pemberian incentives ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan yang ketiga adalah bonus sebagai alat pemberian reward kepada karyawan.Pemberian bonus ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan rumah sakit. Implementasi aspek teknis keuangan bagi rumah sakit ini akan menjadi nilai plus dalam upayanya untuk peningkatan kualitas jasa layanan dan praktik tata kelola

yang

transparan.

Perhitungan

dan

penelusuran

terhadap unit

cost memerlukan persyaratan sebagai berikut: 1. Menuntut adanya dukungan dari para stakeholder,

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 4

2. Memiliki keinginan yang kuat dari rumah sakit untuk berbenah, tanpa meninggalkan misi layanan sosial tetapi harus tetap mengunggulkan rumah sakit sebagai alat bargaining position; 3. Kesanggupan untuk mewujudkan desakan akuntabilitas dari publik kepada rumah sakit, khususnya mengenai pola penentuan tariff; 4. Dukungan dari seluruh tim ahli, baik ahli medis, komite medis, sistem informasi rumah sakit, akuntansi dan costing; Dengan implementasi perubahan kelembagaan menjadi badan layanan umum, dalam aspek teknis keuangan diharapkan rumah sakit akan memberi kepastian mutu dan kepastian biaya menuju pada pelayanan kesehatan yang lebih baik.

3. Mengapa rumah sakit pemerintah perlu dijadikan Badan Layanan Umum (BLU) dan apa saja keuntungan BLU bagi rumah sakit? Jawaban: Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Jenis BLU disini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit milik pemerintah, sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 5

kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat,dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Standar Pelayanan dan Tarif Layanan Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU / BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga /gubernur /bupati /walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Keuntungan BLU Bagi Rumah Sakit Keuntungan BLU bagi rumah sakit yaitu : 1. Tata kelola keuangan RS lebih baik dan transparan karena menggunakan pelaporan standar akutansi keuangan yang memberi informasi tentang laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. 2. RS masih mendapat subsidi dari pemerintah seperti biaya gaji pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi atau modal. 3. pendapatan RS dapat digunakan langsung tidak disetor ke kantor kas Negara, hanya dilaporkan saja ke Departemen Keuangan. 4. RS dapat mengembangkan pelayanannya karena tersedianya dana untuk kegiatan operasional RS. 5. Membantu RS meningkatkan kualitas SDM nya dengan perekrutan yang sesuai kebutuhan dan kompetensi. 6. Adanya insentif dan honor yang bisa diberikan kepada karyawan oleh pimpinan RS. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 6

4. Mengapa akuntansi rumah sakit sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan pengembangan rumah sakit serta adakah kendala dan hambatan akuntansi rumah sakit pemerintah? Jawaban: Manfaat Akuntansi Rumah Sakit Fungsi utama akuntansi di Rumah sakit adalah sebagai sumber informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan perencanaan untuk keberhasilan pengembangan Rumah Sakit. Secara umum akuntansi tidak lepas dari biaya (cost), dengan perhitungan biaya yang berbeda akan menghasilkan akuntansi biaya yang berbeda pula serta berdampak pada pengambilan keputusan yang berbeda. Dengan demikian untuk pengambilan keputusan yang tepat serta keberhasilan perencanaan diperlukan sistem dan pelaksanaan akuntansi Rumah Sakit secara optimal. Sistem akuntansi Rumah Sakit Pemerintah bertujuan untuk memberikan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya keuangan rumah sakit, terlebih lagi saat ini Rumah Sakit telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ataupun sebagai Badan Layanan Umum yang penerimaannya harus disetor ke Negara melalui Kantor Kas Negara. Dan membantu dalam upaya memantau peningkatan perkembangan kinerja dan nilai Rumah Sakit. Kendala dan Hambatan Akuntansi Rumah Sakit Pemerintah a. Ketepatan waktu; Laporan yang tertunda dapat menghasilkan informasi yang kurang relevan. Sebaliknya untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu seringkali mengurangi keandalan informasi. Untuk mengimbangkan antara relevansi

dan

keandalan,

kebutuhan

pengambil

keputusan

merupakan

pertimbangan yang menentukan. b. Keseimbangan biaya dan manfaat; Biaya membuat informasi jelas harus lebih rendah dari manfaatnya. Pertimbangan ini jelas berdampak pada cara pencatatan dan penyajian laporan akuntansi yang dipilih. c. Masih minimnya kesadaran pegawai rumah sakit untuk menerapkan pelaporan keuangan secara bersih dan transparan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan. d. Rumah Sakit sebagai unit sosial dihadapkan pada semakin langkanya sumber dana untuk membiayai kebutuhannya, padahal di lain pihak Rumah Sakit AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 7

diharapkan dapat bekerja dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas. e. Masih sulitnya Rumah Sakit Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajemen rumah sakit f. Dalam Rumah Sakit Masih banyak terdapat Earning management merupakan praktek yang membuat laporan keuangan dapat diatur karena disajikan menurut tujuan dari penyusunnya.

5. Mengapa imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan RS pemerintah daerah yang telah menjadi BLU/BLUD ditentukan berdasarkan tarif unit cost dan mutu layanan? Jawaban: Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh rumah sakit kepada menteri keuangan/menteri kesehatan/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan/kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan/peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kontinuitas dan pengembangan layanan; 2. Daya beli masyarakat; 3. Asas keadilan dan kepatutan; dan 4. Kompetisi yang sehat. Penentuan tarif harus berdasar unit cost dan mutu layanan. Dengan demikian rumah sakit pemerintah harus mampu melakukan penelusuran (cost tracing) terhadap penentuan segala macam tarif yang ditetapkan dalam layanan. Selama ini aspek penentuan tarif masih berbasis aggaran ataupu subsidi pemerintah sehingga masih terdapat suatu cost culture yang tidak mendukung untuk peningkatan kinerja atau mutu layanan. Penyusunan tarif rumah sakit seharusnya berbasis pada unit cost, pasar (kesanggupan konsumen untuk membayar dan strategi yang diipilih. Tarif tersebut diharapkan dapat menutup semua biaya, diluar subsidi yang diharapkan. Yang perlu AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 8

diperhatikan adalah usulan tarif jangan berbasis pada prosentase tertentu namun berdasar pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum tahapan penentuan tarif harus melalui mekanisme usulan dari setiap divisi dalam rumah sakit dan aspek pasar dan dilanjutkan kepada pemilik. Pemilik rumah sakit pemerintah adalah pemerintah daerah dan DPRD BLU di sini beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah bertujuan memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk bersangkutan. Sesuai dengan asas yang diamanatkan, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/ BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Dalam hal rumah sakit pemerintah di daerah (RSUD) maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu : 1. Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLU/ BLUD; 2. Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 3. Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya; 4. Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLU/ BLUD; dan 5. Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

6. Mengapa mekasnisme pertanggungjawaban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tidak akan pernah ditinggilkan dalam pelaksaanaan seluruh aktivitas organisasi kesehatan serta bagaimana karakteristik pertanggungjawaban untuk rumah sakit dan puskemas? Jawaban: Pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan seluruh kegiatan di dalam sebuah AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 9

organisasi atau lembaga. Dan setelah itu,mekanisme pertanggungjawaban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tidak akan pernah ditinggalkan dalam pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi kesehatan tersebut. Dalam konteks idealita secara umum, tidak ada satu organisasi kesehatan pun yang berorientasi pada ketidakjujuran, pelanggaran terhadap amanah, maupun pelarian dari tanggung jawab. Apabila program sudah dijalankan, pertanggungjawaban harus dilakukan. Jadi, seluruh aspek pengelolaan organisasi kesehatan menjadi bahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab program atau pelaku organisasi. Di organisasi kesehatan dengan status milik negara atau organisasi publik, pertangggungjawaban dilakukan berdasarkan birokrasi yang ada. Sebagai contoh, RSUP berada dibawah naungan pemerintah provinsi, sehingga RSUP bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi. Sedangkan RSUD yang berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian pula, Puskesmas Poliklinik, Polinders, dan organisasi kesehatan publik lainnya bertanggung jawab kepada badan/divisi yang membawahinya. Di organisasi kesehatan dengan staus milik swasta atau nonpemerintahan, pertanggungjawaban akan dilakukan ke badan/divisi yang menaunginya. Sebagai contoh, untuk rumah sakit di bawah sebuah yayasan atau sekelompok pribadi, pertanggungjawabnya dilakukan oleh dewan/bagian yang berwenang. Dalam situasi tertentu, seperti saat bencana, Rumah Sakit semi-permanen didirikan oleh sebuah organisasi sosial tertentu dalam rangka memberikan layanan sosial. Dalam hal ini, pertanggungjawabn dilakukan ke pihak pemberi dana atau organisasi yang menaunginya. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Sebagai bukti pertanggungjawaban unit pelayanan rumah sakti pemerintah daerah, setiap unit Rumah Sakit berkewajiban memberikan laporan akhir sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan usaha selama suatu periode pelaporan. Laporan tersebut meliputi laporan alokasi dana, laporan pendapatan, dan laporan pengeluaran ke pemerintah daerah setempat. Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pemerintah daerah berhak menerima laporan pertanggungjawaban akhir dari unit Rumah Sakit Pemerintah. Dana yang digunakan sebagai biaya operasional untuk pelayanan kesehatan juga berasal dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan untuk unit pelayanan kesehatan AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 10

nonpemerintah, modal berasal dari pemilik yang biasanya berbentuk yayasan. Oleh karena

itu,

yayasan

merupakan

pemilik

unit

tersebut

sehingga

laporan

pertanggungjawaban diserahkan kepada pimpinan yayasan. Pertanggungjawaban Puskesmas Karena puskesmas mendapatkan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Puskesmas mempunyai tanggung jawab penuh untuk melaporkan kegiatan usahanya ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui SP2TP atau Sisstem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesma. SP2TP adalah pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang memiliki beberapa tujuan seperti: Tujuan Umum Semua data tentang hasil kegiatan Puskesmas dan data lainnya yang berkaitan serta pelaporan ke jenjang yang lebih tinggi Tujuan Khusus (a) Tercatatnya semua data hasil kegiatan Puskesmas (b) Dilaporkannya data ke jenjang yang lebih tinggi (c) Terolahnya data menjadi informasi di Puskesmas (d) Diperolehnya kesamaan pengertian SP2TP (e) Tercatatnya mekanisme pencatatan di Puskesmas (f) Tercatatnya alur data dari Puskesmas sampai pusat (g) Mantapnya pelaksanaan SP2TP

7. Mengapa unsur-unsur manajemen sangat penting diterapkan dalam peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan dalam siklus aktivitas puskesmas? Jawaban: Aktivitas dalam Puskesmas terdiri dari berbagai pelayanan kesehatan untuk masyarakat, seperti melayani pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan terhadap pasien, dari memberikan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan dalam rangka peningkatan kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan. Selain itu, penyuluhan juga dilakukan untuk mensukseskan program pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pencegahan penyakit dan penanggulangan wabah, dan lain-lain.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 11

Puskesmas merupakan lembaga pemerintahan yang berada di bawah naungan dinas kesehatan. Oleh karena itu, berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Instansi Puskesmas menyusun laporan pemakaian dan penerimaan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berbasis standar akuntansi pemerintahan yang telah berlaku. Sistem pencatatan yang dipergunakan oleh Puskesmas adalah metode akrual. Dalam rangka peningkatan manajemen di tingkat Puskesmas, unsur-unsur manajemen yang terdiri atas perencanaan, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian dan penilaian telah dikembangkan. Perencanaan Perencanaan di tingkat Puskesmas atau yang disebut juga Microplanning, dikeluarkan pada tahun 1986. Microplanning atau perencanaan mikro di tingkat Puskesmas adalah penyusunan rencana di tingkat Puskesmas untuk lima tahun, termasuk rincian tiap tahunnya. Microplanning ini dirasakan kurang berisfat operasional, karena kurun waktu rencana yang disusun berjangka waktu lima tahunan. Disamping itu, belum semua Puskesmas melaksanakan microplanning dan hasil microplanning kurang dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan II. Oleh karena itu, Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) dikembangkan dengan memuat petunjuk penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Hasil penyusunan rencana tingkat Puskesmas ini dapat seragam, sehingga pengelolaan selanjutnya di tingkat Kabupaten dapat menjadi suatu rencana tahunan kesehatan daerah. Di samping itu, Perencanaan Tingkat Puskesmas ini diharapkan menjadi nilai tambah, berupa peningkatan kemampuan manajemen Puskesmas dalam perencanaan kegiatan Pokok Puskesmas. Penyusunan Rencana Tingkat Puskesmas dilakukan dalam 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap analisis situasi, tahap penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK), dan tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Penggerakan Pelaksanaan (P2) Dalam rangka manajemen Puskesmas yang terdiri dari Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan (P2) dan Pengawasan serta Pengendalian dan Penelitian (P3), Loka Karya Mini Puskesmas merupakan pedoman bagi penggerakan pelaksanaan. Loka karya mini Puskesmas tediri dari empat komponen: 1. Penggalangan Kerja Sama dalam Tim

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 12

Yaitu loka karya yang dilaksanakan sebulan sekali pada lingkungan Puskesmas sendiri, dalam rangka kerja sama antarpetugas Puskesmas untuk peningkatan fungsi Puskesmas. 2. Penggalangan Kerja Sama Lintas Sektoral Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sektor-sektor yang bersangkutan, dilakukan penggalangan kerja sama lintas sektoral berupa pertemuan lintas sektoral setahun sekali. Untuk itu, perlu dijelaskan manfaat bersama dari pembinaan upaya peran serta masyrakat dalam bidang kesehatan bagi sektor-sektor yang bersangkutan. Hasil dari pertemuan itu adalah kesepakatan rencana kerja sama lintas sektoral untuk membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. 3. Rapat Kerja Bulanan Puskesmas Sebagai tindak lanjut dari rapat penggalangan kerja sama dalam Tim, setiap akhir bulan diadakan pertemuan antartenaga Puskesmas untuk membandingkan rencana kerja bulan lalu dengan hasil kegiatannya. Apabila ada masalah yang dijumpai, hal itu akan dibahas bersama untuk dipecahkan bersama, sehingga rencana kerja bulan berikutnya dapat disusun. 4. Rapat Kerja Triwulan Lintas Sektoral Tindak lanjut dari pertemuan penggalangan kerja sama lintas sektoral adalah pertemuan lintas sektoral setiap 3 bulan sekali untuk mengkaji hasil kegiatan kerja sama lintas sektoral selama 3 bulan yang lalu, dan memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian menyusun rencana kerja sama lintas sektoral bulan berikutnya. Pengawasan, Pengendalian, dan Penelitian (P3) Dalam manajemen, data yang akurat, tepat waktu, dan berkelanjutan serta mutakhir diperlukan secara periodik. Berdasarkan SK Mentri No. 63/Menkes/II/1981, berlaku Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). SP2TP adalah tata cara pencatatan dan pelaporan yang lengkap untuk pengelolaan Puskesmas yang meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana, dan kegiatan pokok yang dilakukan serta hasil yang dicapai oleh Puskesmas. Dengan melakukan SP2TP yang baik, diperlukan data dan informasi untuk membuat perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian penampilan Puskesmas serta situasi kesehatan masyarakat umumnya. SP2TP dilakukan oleh semua Puskesmas antara lain Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 13

Dalam upaya peningkatan fungsi Puskesmas, suatu pola pembinaan Puskesmas melalui stratifikasi Puskesmas telah dikembangkan. Penilaian prestasi kerja Puskesmas dilakukan dengan menggunakan pedoman Stratifikasi Puskesmas, di mana Puskesmas dikelompokkan dalam 3 strata, yaitu: a. Strata Puskesmas dengan prestasi kerja baik; b. Strata Puskesmas dengan prestasi kerja cukup; dan c. Strata Puskesmas dengan prestasi kerja kurang

8. Mengapa pelayanan yang berkarakter dalam rumah sakit menjadi salah satu isu terpenting dan menjadi fokus perhatian pihak manajemen rumah sakit? Jawaban: Pelayanan rumah sakit saat ini merupakan salah satu isu terpenting dalam meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan dan rawap inap di suatu rumah sakit. Dengan dibangunnya rumah sakit baru yang lebih megah dengan peralatan yang lebih canggih serta tenaga lebih terampil, rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah yang ada harus meningkatkan kepuasan pasiennya. Selain peningkatan mutu pelayanan teknis medis, peningkatan mutu pelayanan yang paling mudah dan murah adalah peningkatan mutu pelayanan yang berhubungan dengan emosi pasien. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang ramah, sopan dan santun, gesit, terampil, serta peduli dengan keluhan pasien. Pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkarakter. Hal-hal tersebut harus menjadi fokus perhatian pihak manajemen rumah sakit, sehingga dapat menarik pasien baru dan mempertahanan pasien lama. Hal sepele akan memberikan dampak yang sangat bedar dalam menggambarkan citra suatu pelayanan rumah sakit. Pelayanan yang berkarakter itu dimulai dari tingkat paling bawah seperti satpam, petugas kebersihan, sampai tingkat manjerial: kepada bagian, direktur, para dokter dan perawat. Untuk menghasilkan suatu pelayanan yang berkarakter, pihak manajemen harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Terhadap karyawan: melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pembentukan karakter yang baik, terutama di bidang pelayanan pasien. Pihak manajemen harus melakukan pengawasan terhadap perilaku karyawannya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan langsung dapat diperbaiki.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 14

2. Terhadap pasien: pasien mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga ia tahu mana yang merupakan haknya dan apa yang mejadi kewajibannya. Pihak manajemen harus mencantumkan atau memasang peraturan-peraturan tersebut, sehingga pasien mudah membacanya. 3. Terhadap pihak manajemen sendiri: pihak manajemen harus membuka diri untuk menerima saran dan kritikan dari karyawan serta dari pihak pasien. Pihak manajemen harus dapat memenuhi hak dan kewajiban untuk mensejahterahkan karyawannya, seingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Pihak manajemen harus secara terus menerus memperbaiki dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat, sesuai dengan prinsip “good governance”. Suatu Langkah Terobosan Baru Dalam Manajemen Rumah Sakit Diperlukan Dalam era keterbukaan saat ini, suatu langkah terobosan baru dalam manajemen rumah sakit sangat diperlukan, dimana peranan kesehatan sekarang sudah berorientasi pada profit, bukan lagi berorientasi sosial. Searang perlu diketahui bagaiaman gejala ini disikapi, karena sudah terjadi pergeseran arah pandang tentang kesehatan. Padahal kesehatan tidak bisa lepas dari peranan sosialnya, mengingat profesi kedokteran yang berhubungan dengan hal-hal kemanusia, dimana kode etik yang masih harus dijunjung tinggi dikembangkan untuk menghindari komersialisasi yang terlalu berlebihan. Banyak rambu-rambu yang ada pada kode etika sekarang telah dilanggar. Karena itu, pendidikan karakter, terutama bagi para pengambil keputusan kebijakan pendidikan di negeri ini sangat diperlukan. Sebenarnya kesehatan adalah hak setiap warga negara, teruma masyarakat miskin. Pemerintah harus dapat melindungi warganya untuk dapat hidup layak sehat sejahtera. Pemerintah juga harus dapat memberikan gaji yang layak bagi para dokter dan paramedis, agar pelayanan yang baik dan berkarakter dapat diberikan. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus melibatkan semua sektor yang merupaka tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam membuat kurikulum pendidikan dan swasta sera peroragan. Sifat serta perilaku yang baik itu bersifat universal dalam artian tidak memandang agama, ras, suku, bangsa, dan sebagainya. Semua agama mengajarkan kebaikan dan tidak ada satu pun agama yang mengajarkan keburukan, kecuali ajaran tersebut telah diselewengkan. Dengan mengubah ini semua, keluhankeluhan tentang pelayanan rumah sakit dapat berkurang, dan rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan terbaiklah yang akan memenangkan persaingan.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 15

9. Mengapa sistem pembiayan jasa pelayanan kesehatan perlu dibedakan menjadi pembayaran restrospektif dan pembayaran prospektif? Jawaban: Dalam UU Kesehatan No. 23 tahun 1992, kesehatan merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia. Sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengadakan dan mengatur upaya pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat dari semua lapisan. Terkait dengan pembiayaan kesehatan, Pasal 65 UU No. 23 tahun 1992 tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dibiayai oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dalam hubungan dengan jaminan pemeliharaan kesehatan, pada pasal 66 disebutkan bahwa pembiayaan dilaksanakan secara praupaya, berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah juga mempunyaii implikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah, di mana rumah sakit dituntut kemampuannya untuk menggali sumber-sumber dana yang ada dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Makanya dalam suatu pelayanan jasa kesehatan terdapat dua metode pembiayaan jasa pelayanan kesehatan yang perlu dibedakan antara lain: 1. Pembayaran Retrospektif Pembayaran yang disetujui dan dilakukan setelah jasa dilakukan. a. Fee for sevice payment – payment per items Merupakan metode pembayarn dengan cara pasien atau penanggung dana membayar secara penuh kepada penyedia layanan kesehatan (provider) setelah layanan selesai dilakukan. Metode ini sering disebut sebagai pembayaran per item pelayanan, misalnya berupa tindakan diagnosis, terapi, dan pelayanan kesehatan. Jumlah yang dibayar sesuai dengan pa yang tertera pada tagihan. Pembayaran dihitung per hari perawatan dngan cara lump sum per hari yang dimulai ketika pasien melakukan isi di rumah sakit. Skema pembayaran mengikuti skedul yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa layanan kesehatan dengan pembayar. Metode ini merupakan bentuk pembayaran yang paling tidak efisien karena menyebabkan kenaikan biaya perawatan kesehatan. b. Fee for service payment – payment per day Metode ini menyatukan semua jasa yang dilakukan setiap harinya sehingga pembayaran dilakukan secara lump sum untuk tiap hari rawat inap. Tidak adanya AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 16

insentif untuk melakukan prosedur yang mahal, namun ada insentif untuk memperpanjang waktu tinggal di pusat layanan kesehatan atau lenght of stay (LOS).

2. Pembayaran Prospektif Metode pembayaran yang disetujui dan dilakukan lebih lanjut sebelum provisi atas jasa yang dilakukan, tanpa mempedulikan berapa biaya aktual yang dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan. (a) Pembayaran Kapitasi (capitation payment) Pembayaran kapitasi merupakan pembayaran yang dilakukan dalam jumlah yang tetap per orang selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Formula metode kapitasi berasarkan karakteristik penduduk, misalnya demografi atau jenis penyakit yang signifikan. (b) Pembayaran dengan Anggaran Global(payment by global budget) Dalam pembayaran dengan anggaran global ini, penyedia layanan kesehatan diberi suatu anggaran, biasanya pada awal tahun, untuk menutup semua layanan, yang tersedia. Anggaran tersebut biasanya didasarkan pada anggaran pengeluaran tahun sebelumnya. (c) Pembayaran Case-Mix Pembayaran case-mix adalah pembayaran bagi paket pelayanan atau episode pelayanan. Daftar pembayaran mungkin tidak berkaitan dengan biaya pelayanan sesungguhnya yang diberikan kepada pasien tertentu, biasanya di rumah sakit atau poliklinik dengan fasilitas rawap inap.

10. Mengapa perlu adanya penyeimbangan biaya, kualitas dan akses dalam sistem pengolaan jasa pelayanan kesehatan? Jawaban: Semua sistem pengelolaan mencoba menyeimbangkan biaya, kualitas, dan akses. Pembayar menginginkan minimalisasi biaya yang sesuai dengan kualitas dan aksesnya. Pada saat yang sama, penyedia layanan menginginkan kepastian apakah mereka menerima pembayaran seimbang dengan penyediaan layanannya. Terkait keseimbangan di antara isu yang berkembang, terdapat perubahan yang dramatis dari cara pembayaran yang dibuat oleh penyedia layanan. Dalam pertengahan abad ini, sistem pembayaran di AS telang berkembang dari sistem fee for service menuju satu AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 17

peningkatan berdasarkan pembayar pajak perorangan. Perubahan-perubahan tersebut mencakup pentingnya biaya, siapa yang mengatur harga, siapa yang mengasumsikan risiko, dan bentuk serta dasar pembayaran. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman terkait prosedur pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan sistem yang digunakan. Prosedur Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Mekanisme pembayaran (payment mechanism) yang dilakukan selama ini adalah provider payment melalui sistem budget, kecuali untuk pelayanan persalinan yang oleh bidan di klaim ke Puskesmas atau kantor pos terdekat. Alternatif lain adalah “s empowerment” melalui sistem kupon. Kekuatan dan kelemahan alternatif – alternatif tersebut perlu ditelaah dengan melibatkan para pelaku di tingkat pelayanan. Informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing cara tersebut juga merupakan masukan penting untuk melengkapi kebijakan perencanaan dan pembiayaan pelayanan kesehatan. Secara tidak langsung bida dilakukan perhitungan kasar tentang kebutuhan pembiayaan kesehatan, kemudian dibandingkan dengan total anggaran pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah). Khusus pembiayaan bagi penduduk miskis, tahun 2011 muncul gagasan menerapkan sistem “matching grant” untuk membiayai pendudukan miskin. Dalam hal ini daerah diberi sebagian tanggung jawab sesuai dengan kemampuan fiskalnya. Analisis awal perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana kapasitas daerah untuk “berbagi” pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di daerahnya. Sistem Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Beberapa jenis prosedur sistem pembayaran yaitu sistem berdasarkan charge (chargebased system), sistem pembayaran berdasarkan biaya (cost based payment) da sistem pembayaran yang tetap (flat fee system). Masing –masing prosedur sistem pembayaran memiliki pertimbangan dalam menentukan berapa charge yang dikeluarkan. Pada sistem berdasarkan charge (charge-based system) penyedia layanan tidak mengharapkan keuntungan yang berlebih, dimana pengaturan biaya tergantung pada aspek operasi, peluang, kemungkinan, dan pengembalian investasi. Misalnya, sebuah rumah sakit yang beru beroperasi bulan Desember ingin meraih pasar/pelanggan. Maka selaian memberikan fasillitas dan pelayanan yang baik, rumah sakit itu juga memberikan harga yang murah. Artinya, total biaya sama dengan total pendapatan (break even point). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 18

Dalam sistem pembayaran berdasarkan biaya (cost based payment), hal yang mempengaruhi pemberian charge pada pasien adalah unit pelayanan yang telah dijalankan/dipakai dan beberapa isu-isu penting: reasonables, case mix, service mix, staff mix, dan efisiensi. Kelemahan sistem pembayaran ini adalah apabila pasien mengabaikan pembayaran padahal pelayanan telah diberikan, maka penyedia layanan harus melakukan penggeseran biaya (cost shifting) kepada pasien lain. Sedangkan pada flat fee system, pembayaran dapat ditentukan oleh payor atau hasil negosiasi antara payor dan penyedia layanan kesehatan. Pator membayar jumlah yang pasti, yang meliputi biaya setiap prosedur, pasien rawat inap, hari, isi, discharge, dan diagnosis.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Page 19