Sk Kebijakan Icu 5h265j

PERATURAN DIREKTUR RS ROYAL PROGRESS NOMOR …………………/2007 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INTENSIF CARE UNIT DIREKTUR RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Royal

Progress, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Intensif Care Unit yang bermutu tinggi; b. bahwa agar pelayanan Intensif Care Unit di Rumah Sakit Royal Progress

dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Royal Progress sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Intensif Care Unit di Rumah Sakit Royal Progress; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b

,perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Royal Progress. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/2008 tentang Intensif Care Unit

3. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Sejahtera Progress Nomor ………. Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Royal Progress. 4. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Sejahtera Progress Nomor 021/YSP/10/ 2007 tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Royal Progress. MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pertama

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INTENSIF CARE UNIT RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS

Kedua

:

Kebijakan pelayanan Intensif Care Unit Rumah Sakit Royal Progress sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga

:

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Intensif Care Unit Rumah Sakit Royal Progress dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan Rumah Sakit Royal Progress.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di J a k a r t a Pada tanggal ................ 2010 Direktur Rumah Sakit Royal Progress,

Dr. Djoti Atmodjo, SpA , MARS

Lampiran Keputusan Direktur RS Royal Progress Nomor

:

Tanggal

:

KEBIJAKAN PELAYANAN INTENSIF CARE UNIT RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS

Kebijakan Umum 1.

Peralatan di unit harus selalu dilakukan pemeliharaan dan

kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.

Pelayanan di unit harus selalu berorientasi kepada mutu dan

keselamatan pasien. 3.

Semua petugas unit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. 4.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi

ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 5.

Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi,

standar prosedur opersinal yang berlaku, etika profesi, etikket, dan menghormati hak pasien. 6.

Pelayanan unit dilaksanakan dalam 24 jam.

7.

Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan.

8.

Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan

rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali. 9.

Setiap bulan wajib membuat laporan.

Kebijakan Khusus 1.

Ruang intensif penerimaan rujukan pasien dari rumah sakit lain

sesuai dengan standar dan fasilitas yang dimiliki dan bila pasien memerlukan perawatan insentif yang lebih tinggi tingkatannya dapat di rujuk ke rumah sakit lain sesuai dengan kondisi pasien.

2.

Setiap tindakan kedokteran (medis) yang akan dilakukan harus

ada informed consent. 3.

Pada keadaan darurat, untuk kepentingan terbaik pasien, dokter

jaga ICU atau dokter spesialis anestesi dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan dan informasi dapat diberikan pada kesempatan pertama. 4.

Apabila pasien berada dalam tahap terminal dan tindakan

resuitasi diketahui tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidup pasien, dokter dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan resusitasi. 5.

Dalam menghadapi tahap terminal, dokter ICU harus mrngikuti

pedoman penentuan kematian batang otak dan penghentian peralatan life – ing. 6.

Tindakan yang bersifat kedokteran harus dikerjakan oleh tenaga

medis tetapi dengan pertimbangan yang memperhatikan keselamatan pasien tindakan – tindakan tertentu dapat didelegasikan kepada tenaga kesehatan non medis yang terlatih. 7.

Kriteria dokter ICU adalah telah mengikuti pelatihan / pendidikan

perawatan ICU dan telah mendapat sertifikat Intensive care Medicine ( KIC, Konsultan Intensive Care) melalui program pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh perhimpunan profesi yang terkait. 8. •

Mampu melakukan prosedur Critical Care biasa, antara lain :

Mempertahankan jalan nafas termasuk intubasi tracheal dan ventilasi mekanis.

•

Fungsi arteri untuk mengambil sampel arteri.

•

Memasang kateter intravascular dan peralatan monitoring, termasuk : - Kateter arteri - Kateter vena perifer - Kateter vena central ( CVP ) - Kateter arteri pulmonalis

•

Pemasangan kabel pacu jantung transvenous temporer

•

Resuitasi kardiopulmoner

•

Pipa thoracostomy

9. Fungsi dan kewenangan Kepala unit intensif sebagai coordinator pengelolaan pasien : Fungsi : Melakukan evaluasi menyeluruh, menngmbil kesimpulan, member instruksi terapi dan tindakan secara tertulis dengan mempertimbangkan usulan anggota team.

Kewenangan / peran : Mampu berperan sebagai pimpinan tim dan memberikan pelayanan di ICU, menggabungkan dan titrasi layanan pada pasien berpenyakit kompleks atau cedera termasuk gagal organ multi sistem. Intervist memberi pelayanan sendiri atau dapat berkolaborasi dengan dokter pasien sebelumnya. Mampu mengelola pasien dalam kondisi yang biasa terdapat pada pasien sakit kritis seperti : 1. Haemodinamik tidak stabil 2. Gangguan atau gagal nafas, dengan atau tanpa memerlukan tunjangan ventilasi mekanis. 3. Gangguan neurologis akut termasuk mengatasi hipertensi cranial 4. Gangguan atau gagal ginjal akut 5. Gangguan endokrin dan / metabolic akut yang mengancam nyawa 6. Kelebihan dosis obat, reaksi obat atau keracunan obat 7. Gangguan koagulasi 8. Infeksi serius 9. Gangguan nutrisi yang memerlukan tunjangan nutrisi 10. Tata cara dan indikasi masuk / keluar ICU dari dalam rumah sakit dan luar rumah sakit :  Tata cara pasien masuk / keluar ICU Penanggung jawab pasien melakukan / pendaftaran di bagian ission.  Indikasi pasien masuk ICU

Pasien saat kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif seperti bantuan ventilasi, infus obat-obat vaso aktif kontinyu dan lain-lainnya  Indikasi pasien keluar ICU : Bila kebutuhan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi atau bila terapi intensif telah gagal atau tidak bermanfaat sehingga prognosis jangka pendek jelek 11. Setiap pengguanaan peralatan medis diinformasikan kepada penanggung jawab pasien 12. Seluruh fasililtas pelayanan yang ada di ICU baik medis maupun non

medis

menjadi

tanggung

jawab

Ka

Ru

termasuk

pemeliharaan dan perbaikan berkoordinasi dengan bagian teknisi. 13. Untuk

pencegahan

infeksi

nosokomial,

setiap

petugas

diwajibkan mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 14. Indikasi pemeriksaan laboratorium dan radiologi berdasarkan permintaan dari DPJP (Dokter penanggung Jawab Pasien) atau dokter konsulen lain berkoordinasi dengan dokter penanggung jawab ICU 15. Setiap permintaan

laboratorium dan radiologi dituliskan pada

formulir yang sudah ditentukan lalu di input oleh petugas istrasi untuk selanjutnya di informasikan pada bagian terkait 16. Prosedur konsul antar spesialis / konsulen :  Pada dasarnya DPJP pasien yang dirawat di ICU adalah dokter spesialis anestesi yang bertugas di ICU  Bila ada lebih dari satu DPJP, maka DPJP utama adalah dokter spesialis yang bertugas di ICU  DPJP pasien yang di rujuk langsung ke ICU oleh dokter jaga IGD ialah dokter spesialis anestesi yang bertugas di ICU  Bila dokter spesialis anestesi memerlukan rawat bersama dengan dokter spesialis lain, maka sebagai DPJP utama adalah dokter spesialis anestesi yang bertugas di ICU

 Pasien yang dirujuk oleh dokter spesialis untuk di rawat di ICU

harus jelas apakah akan rawat bersama atau di rujuk. Bila rawat bersama, maka DPJP utamanya ialah dokter spesialis anestesi yang bertugas di ICU  DPJ

Putama

berwenang

dalam

melaksanakan

praktek

kedokteran yang di bantu sepenuhnya oleh seluruh perawat dan staf ICU yang bertugas. Kewenangan tersebut harus dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan saran dari DPJP atau dokter spesialis lain yang terkait dengan parawatan pasien  Bila ada

keberatan DPJP lain atas pelayanan medis yang

diberikan oleh DPJP utama, maka masukan / keberatan harus dikomunikasikan langsung ke DPJP utama atau di tulis dalam Intensif Care Unit pasien  Bila tidak dicapai kesepakatan antara DPJP utama dengan

DPJP lain yang menangani pasien sejak awal perawatan, maka dapat ditetapkan ulang siapa DPJP utama pasien tersebut. Hal tersebut harus dicatat dalam Intensif Care Unit  Bila terjadi masalah dalam penepatan DPJP utama, maka hal tersebut dilaporkan kepada Manajer Pelayanan sesegera mungkin  Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, setiap hal yang terkait dengan mutu pelayanan dan kepentingan pasien akan di ajukan untuk dilakukan audit medis oleh Sub Komite Audit pasien

Direktur, Rumah Sakit Royal Progress

Dr. Djoti Atmodjo, SpA, MARS