Sk Kajian Ulang Uraian Tugas Ok 4d4c49

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MALILI KECAMATAN MALILI JL. DR. Sam RatulangiNomor

, Malili 92981 Telp (0474)321456 Faks (0474)321….

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MALILI NOMOR : 445/ 019.d /Pusk-Mll/5/I/2015

TENTANG KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS DI PUSKESMAS MALILI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS MALILI, Menimbang

: a. Bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat atau sasaran program serta perubahan regulasi dipandang perlu untuk melaksanakan kajian ulang uraian tugas di Puskesmas Malili Kabupaten Luwu Timur secara periodik ; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas, maka perlu menetapkan Puskesmas Malili tentang

Surat Keputusan Kepala

Kajian Ulang Uraian Tugas di

Puskesmas

Malili Kabupaten Luwu Timur ; Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsidan _emerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan

Tugas

dan

Wewenang

serta

kedudukan

keuangan

Gunernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 363 Tahun 1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada sarana pelayanan ; 10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran ; 11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis; 12.Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor

290

Tahun

2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008

tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/ Kota; 14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat struktural Kesehatan ; 15.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan; 16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan; 18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 19.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 20.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;

21.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga; 22.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2007

tentang

Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di

Puskesmas; 23.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan; 24.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan tindakan kedokteran; 25.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1157 Tahun 2008

tentang Daftar Alat Kesehatan yang berfungsi Sebagai Obat

Bagi pelayanan Program Kesehatan Pemerintah; 26.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857 Tahun 2009

tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia

Kesehatan di Puskesmas; 27.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 Tahun 2010

tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Dan Kelurahan

Siaga Aktif; 28.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); 29.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11 ; 30.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12); 31.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Kesehatan Gratis

( Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251); 32.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Pelayanan Publik

( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251); 33.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor

33

Tahun 2007

tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ( Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Berita

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1); 34.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Nomor 15,

Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5); 35.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 115); 36.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor

1

Tahun 2008

tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1) ; 37.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor

3

Tahun 2008

tentang Organiasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011

( Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35) ; 38.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor

11

Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2013 Nomor 11) ; 39.Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor

34

Tahun 2013 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 34) ; 40.Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten luwu Timur Nomor

tahun 2014 tentang susunan Tim Akreditasi Dinas

Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Memperhatikan :

Visi dan Misi Puskesmas Malili Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS

MALILI

TENTANG

DI PUSKESMAS MALILI

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015. Kesatu

: Bahwa kajian ulang uraian tugas perlu dilaksanakan secara periodic untuk

menetapkan

uraian

tugas

baru

yang

sesuai

dengan

kompetensi dan keterampilan staf puskesmas dipuskesmas malili kabupaten luwu timur.

Kedua

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga

:

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan

ditetapkan kemudian bila dipandang perlu.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: MALILI : 25 JANUARI

2015

KEPALA PUSKESMAS MALILI,

dr. BENNY Pangkat : Pembina NIP.19680608 200112 1 003

Tembusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar 2. Bupati Luwu Timur di Malili 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili 4. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili 5. Setkab. Luwu Timur di Malili 6. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili 7. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur di Malili 8. Kepala DPPKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili 9. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah & Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili 10.Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur di Malili 11.Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya 12. Pertinggal