Rule Of Law Dan Hak Asasi Manusia 2t5715

RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA

• •

• • •

Harits Wahyu Fahlevi (10113094) Derrin Fauzan (10113113) Steevan Chandra (10113118) Muhamad Rizal Ramdhan (10113124) Tata Rahayu (10113056)

DEFINISI RULE OF LAW Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom  Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man. 

DEFINISI HAK ASASI MANUSIA  

HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia. secara filosofis, pandangan menurut hak asasi manusia adalah, "jika wacana publik masyarakat global di masa damai dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu adalah hak asasi manusia." Meskipun demikian, klaim yang kuat dibuat oleh doktrin hak asasi manusia agar terus memunculkan sikap skeptis dan perdebatan tentang sifat, isi dan pembenaran hak asasi manusia sampai dijaman sekarang ini. Memang, pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan "hak" itu sendiri kontroversial dan menjadi perdebatan filosofis terus (Shaw, 2008)

PRINSIP – PRINSIP RULE OF LAW 

Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD 1945 dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.

 



 

Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)

HUBUNGAN RULE OF LAW DAN NEGARA HUKUM 

Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep rechtsstaat atau Rule Of Lawyang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di eropa abad ke – 19 dan ke – 20. Oleh karena itu , Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum . cirri Negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum , jaminan hak asasi manusia dan legalitas hokum. Di Negara hukum , peraturan perundang – undangan yang berpuncak pada undang – undang dasar ( konstitusi ) merupakan satu kesatuan system hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan.

HAK ASASI MANUSIA PENJABARAN DALAM UUD 1945 

Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia, secara resmi Deklarasi Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 telebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia dari pada Deklarasi Universal Hak-hak Asassi Manusia PBB. Fakta sejarah menunjukan bahwa pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada 18 Agustus 1945, sedangkan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Hal ini menunjukan kepada dunia bahwa sebenarnya bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia beserta convenantnya, telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara.

Hak Dan Kewajiban Warga Negara 



Syarat-syarat utama berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan yang berdaulat. Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal disuatu wilayah negara tertentu. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara.

Hak Dan Kewajiban Menurut UUD 1945 

Pasal-pasal UUD 1945 yang menetakan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

    



Pasal 27 ayat 1, menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan Pasal 27 ayat 2, menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layaka bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat 3, dalam perubahan ke-2 UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 28, menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan Pasal 29 ayat 2, menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya Pasal 30 ayat 1, dalam perubahan ke-2 UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pasal 31 ayat 1, menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran



Sekian dan terimakasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan 