Rks Generator Inspection (revisi 1) 4z521h

Tanggal

: 7 Februari 2018

Disiapkan : Arif Wibisono PT. TPPI - TUBAN

REVISI 0

Disetujui : Parman

Judul Pekerjaan

Generator Reliability Inspection Program (GRIP) - Grade “C” CTG-103

Job Clasification & Risk Category

Major (C) Inspection / Sedang

Halaman 1 dari 15

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

DAFTAR ISI

1.

LAMPIRAN B

:

2.

LAMPIRAN B-1 :

LINGKUP PEKERJAAN I.

HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

II.

JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

III.

HEALTH, SAFETY, SECURITY, ENVIRONMENT (HSSE) DAN CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)

IV.

ASURANSI

V.

LAIN – LAIN

Halaman 2 dari 15

LAMPIRAN B LINGKUP PEKERJAAN

1.

MAKSUD dan TUJUAN Maksud dan tujuan dari pekerjaan Generator Reliability Inspection Program (GRIP) - Grade “C” CTG-103 untuk mengantisipasi terjadinya breakdown pada Rotor & Stator Generator agar kontinuitas produksi energi listrik (reliability dan availability) di Kilang PT.Trans-Pacific Petrochemical Indotama tetap handal & terjaga.

2.

TECHNICAL SPECIFICATION DATA SHEET Gas Turbine: Tag. Number Turbine S/N Service year Equip. model GE Model Frame size Fuel type Driven equip. Site Rating Base Control sistem Rpm Manufacture

: : : : : : : : : : : :

Generator: Service Year Manufacture Equipment Model Equipment Serial Rating

: 2005 : BRUSH. : DG185ZL04 : 402092 : 21 MW

Operation Current Last Overhaul MI Interval Current load Range Operation

: 48.234.4 Running Hours (24 Agustus 2017) : belum pernah Overhaul MI / sebelumnya : 24.000 Running Hours : 6, 8 MW : 6.4 ~ 14 MW (30 ~ 68% dari Base Load)

821-G-103 281964 2005 MS5001PA G06954 5 Dual fuel (Normally mixed gas) Generator 21000 KW Mk VI 5100 GE Nuvo.

Main Starting Diesel Engine Manufacture : DEUTZ Type : TBD 616 V8 Serial No : 2205159 Speed : 2100 rpm. Jacket water : 70 Liter. Power : 480 KW. Supply Power : Battery 24V, 12 cells, 500 Ah.

Halaman 3 dari 15

3.

LOKASI PEKERJAAN Lokasi pekerjaan Generator Reliability Inspection Program (GRIP) - Grade “C” ini berada di Utility - Power Plant / CTG Area

4.

LINGKUP PEKERJAAN Lingkup PEKERJAAN meliputi : 4.1 Persiapan yang meliputi pembuatan jadwal rencana kerja (time schedule) harian lengkap, kurva-S, serta prosedur pengetesan/pengujian generator secara rinci untuk setiap bagian pelaksanaan pekerjaan sesuai standar yang terupdate dan disampaikan pada saat kick off meeting sebelum pekerjaan dilaksanakan. 4.2 Kick off meeting dilaksanakan 30 hari sebelum Shutdown unit/overhaul dimulai 4.3 Mobilisasi tools, consumable, serta alat kerja disediakan oleh pihak pelaksana pekerjaan. 4.4 Melaksanakan pengujian Generator Reliability Inspection Program (GRIP) sesuai dengan standard manufacturer (BRUSH) dan di lakukan oleh Field Service Engineer BRUSH/OEM GENERATOR 4.5 Pekerjaan pull out dan pull in rotor serta mengganti bearing generator.

5.

URAIAN PEKERJAAN Secara teknis, keseluruhan uraian pekerjaan terdiri dari: 5.1 Pekerjaan Persiapan 5.1.1 Melakukan survey ke lapangan, melihat lokasi serta kondisi lapangan. 5.1.2 Membuat time schedule, proposal teknis pekerjaan yang terdiri dari antara lain: Inspection and Test Plan (ITP) dan Prosedur Kerja. Time schedule, proposal teknis pekerjaan akan di-review dan dievaluasi pada saat evaluasi penawaran. Sebelum pelaksanaan PEKERJAAN di lapangan, time schedule dan proposal teknis pekerjaan harus disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan. 5.1.3 Membuat Health Safety and Environmental (HSE) Plan, membuat Analisa Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis (JSA)) dan merencanakan peralatan Keselamatan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan. HSE Plan harus disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan. 5.1.4 Mengurus perijinan yang menyangkut peralatan kerja, material, tenaga kerja, transportasi material, ijin kerja yang diperlukan dalam PEKERJAAN tersebut. 5.1.5 Melakukan pemeriksaan special tools (rotor withdrawable), sekaligus melengkapi kekurangan dan mengganti part-part yang kemungkinan menghambat pekerjaan pull in & pull out rotor, sehingga special tools ini dapat berfungsi dengan baik. Untuk part-part diharuskan berasal dari OEM GENERATOR/ BRUSH 5.2

Scope pengujian Generator Reliability Inspection Program (GRIP) - Grade “C”, sesuai tabel berikut di bawah ini :

No 1

Peralatan Stator winding

Pengujian Visual Inspection Wedge Tightness Insulation Resistance dan Polarization Index AC leakage current test Dissipation Factor and Tip Up Partial Discharge Capacitance Mapping test Halaman 4 dari 15

Surge Test Comparison Winding Conductor Resistance RTD Test/Kalibration Bump test Bushing/Dieletric loss 2

Stator core

Visual Inspection ELCID test Core loop test Core tightness

3

Cooler

Hidrogen cooler leak test

4

Rotor winding

Visual Inspection Winding Conductor Resistance Turn Insulation Testing (pole drop and Impedance) Salient Pole Interconnection Test Insulation Resistance Locating Winding ground Turn short Blocking Coil Visual Inspection

5

Rotor mechanical component

Visual Inspection Penetrant Test Ultrasonic test Bore Leak Test Wedge check Centre Bolt Tight Retaining Ring Check Rotor Shaft Run Out Check Sloot teeth check Fan blade check Shaft journal check

6

General rotor

Visual Inspection Cooling Leak Test Air Leak Test Air Gap measurement visual

7

Bearing

Visual Inspection Penetrant Test Ultrasonic Test Clearance measurement Bearing Insulation

8

Slip ring

Visual Inspection Halaman 5 dari 15

Ovality NDT 9



Bushing

Penetrant inspection Visual inspection

Pekerjaan tersebut di atas diwajibkan menggunakan Field Service Engineer BRUSH/OEM GENERATOR dengan memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun.

5.3 Mengganti bearing DE & NDE Rotor dari Generator dan dilakukan oleh Field Service Engineer BRUSH 5.4

METODE & REFERENCE Metode & reference yang dijadikan acuan pekerjaan adalah sebagai berikut dan sekaligus juga bisa digunakan sebagai salah satu acceptance cirteria :

No 1

Pengujian Visual Inspection

Reference IEEE Std 62.2™-2004 Guide for Diagnostic Field Testing of Electric Power Apparatus Electrical Machinery.

2

Insulation Resistance & Polarization Resistance

IEEE Std 43 – 2000 (Revision of IEEE 43 – 1974) Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery.

3

Dissipation Factor

IEEE Std 286-2000 - Recommended Practice for Measurement of Power Factor Tip-Up of Electric Machinery Stator Coil Insulation VDE O530 PART 1‐1972 “Standard specification for rotating electrical machines”.

4

Partial Discharge

Reference : IEEE Std 1434™-2000 IEEE Guide to the Measurement of Partial Discharges in Rotating Machinery.

5

Wedges mapping

Reference : IRIS WTD manual book, design manufacture, commissioning book dan manual book.

6

Winding Resistance

Reference : ANSI/IEEE – C57.12.90 – 1987

7

ELCID

CIGRE, ELCID A1.01.06, 2004, Testing Of Large Steam-Turbine-Driven Generators.

8

RSO (Repetitive Surge Oscilloscope)

EPRI TR-114016: “On-line Detection of Shorts in Generator Field Windings - Sumatron Generator Rotor Shorted Turn Analyzer. Halaman 6 dari 15

9

AC Impedance

ANSI/IEEE – C57.12.90 – 1987 Winding Resistance

10

PT (Penetrant Test)

ASME BPV Sec. V-Non Destructive Examination Article 6-Liquid Penetrant Examination

11

UT (Ultrasonic Test)

ASME BPV Sec. V-Non Destructive Examination Article 4- Ultrasonic Examination Methods for Welds dan Article 5- Ultrasonic Examination Methods for Materials

12

HV (High Voltage) test

Rotating Electrical Machines—Part 1: Performance, IEC Standard 60034-1, 12th edition, Feb. 2010 IEEE Standard for High-Potential Test Requirements for Excitation Systems for Synchronous Machines, IEEE Standard 421.31997, Dec. 1997, reaffirmed Dec. 2004. NEMA MG 1-2003, High Potential Test, General Standart Applying to All Machines.

13

Surge Test Comparison

IEEE Std 522™-2004 (Revision of IEEE Std 522-1992) IEEE Guide for Testing Turn Insulation of Form-Wound Stator Coils for Alternating-Current Electric Machines

14

Leak Test

- Manual book dan manufacture design book

5.5

Pekerjaan Pelaporan Adapun isi dan ketentuan dari laporan hasil pekerjaan yang dibuat oleh pihak pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut: 5.5.1 Report harian pekerjaan. 5.5.2 Hasil pengujian GRIP dan rekomendasi 5.5.3 Laporan hasil pekerjaan diserahkan dalam bentuk hard copy sebanyak 3 rangkap (berwarna) dan soft copy dalam bentuk Flashdisk. 5.5.4 Meyampaikan dalam presentasi hasil asesment GRIP maksimal 10 hari setelah unit sinkron/beroperasi normal

5.6

Pekerjaan Pembersihan Adapun ketentuan pembersihan yang harus dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut : 5.6.1 Pihak pelaksana pekerjaan wajib ihkan area kerja dari sisa-sisa pelaksanaan pekerjaan jasa sehingga tidak mengganggu operasional Kilang TPPI - Tuban. 5.6.2 Semua sampah dan limbah bekas pekerjaan jenis logam maupun non logam harus ditempatkan di tempat pembuangan limbah yang tersedia di site Kilang TPPI - Tuban dan atau dibuang di luar area site Kilang TPPI - Tuban sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pihak PT. TPPI melalui Direksi Pekerjaan. Halaman 7 dari 15

5.6.3

5.6.4

5.6.5

Semua peralatan, bahan-bahan, dan fasilitas-fasilitas milik pihak pelaksana pekerjaan harus dibawa ke luar site. Pihak pelaksana pekerjaan wajib ihkan area pekerjaan, ihkan timbunan debu, serpihan-serpihan, minyak, grease, percikan-percikan las, serpihan bahan serta barang-barang lain yang tidak pada tempatnya. Permukaan yang rusak karena tumpukan-tumpukan dari isolasi, beton, cat, serpihan logam, atau barang-barang lengket lainnya harus diperbaiki pihak pelaksana pekerjaan. Bila suatu saat terjadi pertentangan antara pihak pelaksana pekerjaan sehubungan dengan tanggung jawab kebersihan seperti disebutkan pada poin 3 di atas, maka Direksi Pekerjaan akan menentukan tanggung jawab dan menyerahkan pekerjaan atas tanggung jawab tersebut. Keputusan Direksi Pekerjaan tersebut adalah final serta mengikat, dan pihak pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab harus segera mengerjakan pekerjaan tersebut. Apabila pihak pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab gagal memenuhi tuntutan kebersihan yang ditetapkan, atau gagal melakukan pekerjaan pembersihan yang ditugaskan oleh Direksi Pekerjaan, maka Direksi Pekerjaan berhak menunjuk pihak lain untuk melakukan pekerjaan pembersihan yang diperlukan, dan pihak pelaksana pekerjaan harus mengganti biaya untuk pembersihan tersebut kepada Direksi Pekerjaan.

6.

ACCEPTANCE CRITERIA Hasil PEKERJAAN KONTRAKTOR dapat diterima dan perkerjaan dinyatakan selesai oleh Pihak TPPI jika memenuhi kriteria : 6.1 Hasil pekerjaan, baik perbaikan, dan pengetesan sudah diterima/accepted oleh pengawas PERUSAHAAN melalui berita acara setelah dilakukannya commissioning dalam keadaan equipment running pada beban optimum load sesuai kondisi site tanpa adanya gangguan selama 3 hari kalender. Jika terjadi gangguan/interrupt pada saat masa comisioniing akibat kesalahan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak KONTRAKTOR maka dilakukan restart commissioning. 6.2 Quality Asurance Document sudah diterima / accepted oleh Pengawas PERUSAHAAN. 6.3 Kriteria penerimaan pekerjaan ini adalah : A. Progress pekerjaan telah mencapai 100% dan hasil performance test CTG 103 dinyatakan berhasil / baik sesuai dengan persyaratan pada Quality Plan dan diterima oleh pihak Perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara. B. Sudah menerima Final Report. 6.4 Parameter hasil dari pekerjaan ini adalah: A. KPI (Key Performance Indicator) HSE KONTRAKTOR. B. Quality Asurance Document sudah diterima/accepted oleh Pengawas PERUSAHAAN.

7.

Material, Peralatan, Service, dan Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Service yang disediakan oleh PERUSAHAAN 7.1

Material 7.1.1 Rotor Bearing (DE & NDE)

7.2

Peralatan Material dan peralatan yang diperlukan pada saat pelaksanaan pekerjaan antara lain: 7.2.1 Sarana penerangan seperti lampu, kabel, rol kabel, dan sebagainya disediakan oleh pihak pelaksana pekerjaan. 7.2.2 Sarana berupa catu daya listrik untuk mengoperasikan peralatan atau air untuk pembersihan di lokasi pekerjaan disediakan oleh Pihak TPPI. Halaman 8 dari 15

7.3

Service 7.3.1 First aid dalam hal terjadi kecelakaan 7.3.2 Alat pemadam kebakaran 7.3.3 Air bersih 7.3.4 Power listrik apabila diperlukan (kabel dari KONTRAKTOR) Material, Service, Peralatan dan Mobilisasi/Demobilisasi yang disediakan oleh KONTRAKTOR 7.4 Material 7.4.1 Consumable Material 7.5

Service KONTRAKTOR wajib menyediakan peralatan keselamatan standar termasuk obat-obatan untuk P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) bagi PERSONIL KONTRAKTOR yang meliputi: 7.5.1 APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 7.5.2 Kotak P3K 7.5.3 Peralatan lainnya yang diperlukan. Sebelum digunakan harus diperiksa dan di-tagging untuk kelaikannya oleh HSSE.

7.6

Peralatan 7.6.1 Peralatan Kerja A. GE’s proprietary Miniature Air Gap Inspection Crawler (MAGIC) system  MAGIC Visual Inspection  Stator Wedge Tightness Assessment  Electromagnetic Core Imperfection Detection (EL CID)  Borescope Inspection B. Remote Capacitance Probe C. Retaining Ring Non-Destructive Evaluation (NDE) Scanner D. Other tests and inspections, including electrical testing and hydraulic testing 7.6.2

Peralatan Safety Peralatan safety merupakan peralatan yang harus dimiliki oleh setiap PERSONIL KONTRAKTOR sehingga peralatan ini akan diperhitungkan sebagai komponen Harga Kontrak. A. Pakaian Kerja (Coverall) lengan panjang matang bahan katun (Japan Drill) B. Safety Helm (SNI Standard) C. Safety Shoes Panjang (SNI Standard) D. Sepatu Boot Karet, apabila diperlukan (SNI Standard) E. Safety Belt/Full Body Harnessdouble hook dilengkapi live line dan fall arrester (SNI Standard) F. Dust Masker G. Sarung Tangan Kulit (SNI Standard) H. Sarung Tangan karet, apabila diperlukan (SNI Standard) I. Safety Goggle untuk menggerinda (AWS Standard) J. Peralatan safety lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN ini. Peralatan safety / APD yang digunakan oleh PERSONIL KONTRAKTOR harus diperiksa standar/ kelaikannya oleh HSE.

7.6.3

Mobilisasi/Demobilisasi & Lain-Lain A. Mobil Pick Up (minimal keluaran tahun 2012 berbahan bakar Solar). B. Mobil Inova (minimal keluaran tahun 2012 berbahan bakar Solar) Halaman 9 dari 15

8.

SYARAT-SYARAT KERJA 8.1 Melaksanakan PEKERJAAN sesuai peraturan keselamatan kerja yang berlaku di PERUSAHAAN. 8.2 Melaksanakan PEKERJAAN sesuai petunjuk dan peraturan PERUSAHAAN 8.3 Melakukan/mengikuti Safety Talk yang dikoordinir oleh HSSE (Health, Safety dan the Environment), dan melakukan safety review setiap tenggang waktu yang ditentukan (minimal sekali dalam 1 (satu) minggu) dan diikuti oleh seluruh PERSONIL KONTRAKTOR dan Direksi/Pengawas Pekerjaan PERUSAHAAN yang terlibat di dalam PEKERJAAN ini. 8.4 Apabila KONTRAKTOR tidak membuat Health Safety and Environmental (HSE) Plan dan Analisa Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis (JSA)) maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti PEKERJAAN ini. 8.5 Menyiapkan tenaga Safetyman yang sudah direkomendasikan oleh Safety-HSE, serta harus melakuan tool box meeting setiap akan melakukan PEKERJAAN. 8.6 Sebelum pelaksanaan PEKERJAAN di Lokasi Pekerjaan, KONTRAKTOR harus terlebih dahulu menghubungi/mendapatkan ijin dari Bagian Operasi dan Direksi/ Pengawas Pekerjaan PERUSAHAAN yang ditunjuk. 8.7 Prioritas pelaksanaan PEKERJAAN di LOKASI PEKERJAAN ditentukan oleh Bagian Operasi masing-masing area. 8.8 Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas mengenai pelaksanaan PEKERJAAN tersebut, maka KONTRAKTOR harus menghubungi serta minta petunjuk Direksi/ Pengawas Pekerjaan PERUSAHAAN yang ditunjuk. 8.9 Untuk item PEKERJAAN yang volumenya tidak dapat dipastikan sebelumnya, pada saat pelaksanaan akan dilakukan pemeriksaan bersama terhadap item-item tersebut dan dibuat berita acara. Sehubungan dengan hal tersebut akan dilakukan Addendum (perhitungan kerja tambah/kurang). 8.10 KONTRAKTOR bertanggung jawab sepenuhnya terhadap biaya yang timbul dari penyediaan jasa-jasa, peralatan tambahan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pemulihan pencapaian progress PEKERJAAN akibat keterlambatan yang disebabkan karena hal-hal seperti namun tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman Peralatan, Material dan/atau kekurangan tenaga kerja. 8.11 Dalam hal terdapat pekerjaan TAMBAH dan/atau pekerjaan KURANG, maka yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan penambahan/pengurangan HARGA KONTRAK adalah harga yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK. KONTRAKTOR dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam harus menyampaikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan PERUSAHAAN atas perhitungan volume dan perubahan HARGA KONTRAK akibat kerja TAMBAH dan/atau kerja KURANG. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tersebut belum tercapai kesepakatan harga, maka untuk pekerjaan TAMBAH harga yang dipakai adalah Nilai yang Terendah sedangkan untuk pekerjaan KURANG harga yang dipakai adalah Nilai yang Tertinggi antara penawaran KONTRAKTOR dengan Owner Estimate PERUSAHAAN. 8.12 Pekerjaan tambah tidak boleh dikerjakan sebelum ada kesepakatan perhitungan addendum (kerja tambah/kurang) antara PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menandatangani berita acara dan perhitungan addendum kontraknya. 8.13 Pada prinsipnya spesifikasi material yang digunakan adalah sesuai dengan yang diatur dalam RKS, kecuali ditentukan lain berdasarkan perintah perubahan dari Direksi/ Pengawas Pekerjaan berdasarkan rekomendasi Fungsi Engineering terkait pekerjaan tersebut. 8.14 Pada saat penawaran KONTRAKTOR agar mencantumkan spesifikasi material yang akan digunakan dengan jelas dan didukung dengan standar yang dijadikan acuan dan dilengkapi dengan brosur-brosur sebagai pendukung. 8.15 Material dan peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus mendapat persetujuan Inspection Engineer PERUSAHAAN terlebih dahulu untuk memastikan bahwa material tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan disertai sertifikat apabila diperlukan. 8.16 Apabila peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR dinilai tidak mencukupi dan atau tidak layak, PERUSAHAAN berhak memerintahkan penambahan dan/atau penggantian alat Halaman 10 dari 15

8.17 8.18

8.19

8.20

8.21 8.22

8.23 8.24 8.25

8.26

8.27

8.28 8.29 8.30

tersebut tanpa menjadikan kerja tambah, dan apabila KONTRAKTOR tidak mengindahkan perintah ini maka PERUSAHAAN berhak mendatangkan peralatan yang diperlukan dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR. Setiap tahap pelaksanaan PEKERJAAN agar melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan agar dikirim ke bagian Inspection Engineer PERUSAHAAN untuk persetujuan. Setiap hasil pemeriksaan KONTRAKTOR agar membuat pelaporan yang diketahui oleh Direksi/ Pengawas Pekerjaan/ Inspection Engineer PERUSAHAAN yang menyaksikan dengan menggunakan format formulir sesuai arahan dan petunjuk PERUSAHAAN. Apabila progress PEKERJAAN menurut PERUSAHAAN (berdasarkan jadwal yang sudah disepakati PARA PIHAK) mengalami keterlambatan, maka KONTRAKTOR diwajibkan melaksanakan kerja lembur dan apabila masih dirasakan terlambat, maka PERUSAHAAN berhak menunjuk kontraktor lain untuk membantu PEKERJAAN tersebut dengan pembayaran ditanggung oleh KONTRAKTOR. Apabila progress pelaksanaan PEKERJAAN mengalami keterlambatan maka akan dikenakan denda keterlambatan yang besarannya sebagaimana ditentukan pada Lampiran B-1 RKS ini dan/atau kontrak. KONTRAKTOR diwajibkan menyiapkan/mengumpulkan arsip-arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN (dibuat 3 bundle/dijilid) dan diserahkan ke PERUSAHAAN. Setiap material dan peralatan yang masuk ke dan keluar dari area PERUSAHAAN harus disertai surat pengantar dan melalui pemeriksaan Security dengan mencantumkan jenis dan jumlahnya dengan jelas dan diketahui oleh Direksi/Pengawas Pekerjaan PERUSAHAAN. Selama pelaksanaan PEKERJAAN, KONTRAKTOR harus selalu koordinasi dengan Pengawas Pekerjaan PERUSAHAAN yang ditunjuk. KONTRAKTOR harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan berhati-hati di dalam bekerja sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. KONTRAKTOR harus menyetorkan dan menyerahkan tanda bukti pembayaran BPJS yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN tersebut kepada PERUSAHAAN. Pembayaran BPJS harus sudah dilakukan sebelum pelaksanaan PEKERJAAN di lapangan. Apabila pembayaran BPJS tidak sesuai dengan item-item dan/atau perhitungan menurut aturan BPJS, maka akan diberikan sanksi : MERAH. Dalam melaksanakan PEKERJAAN, PERSONIL KONTRAKTOR untuk menuju Lokasi Pekerjaan harus melalui jalur yang ditentukan, dilarang melewati unit-unit operasi. KONTRAKTOR harus bertanggung jawab atas seluruh PERSONIL KONTRAKTOR, apabila ada kelalaian dan menyebabkan terganggunya unit operasi, KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Semua alat kerja yang dipakai harus baik dan menurut standar yang ditetapkan PERUSAHAAN. Apabila terdapat kelalaian dan/atau kesengajaan berkaitan dengan hal tersebut yang menyebabkan terganggunya Unit Operasi dan atau kerusakan-kerusakan, KONTRAKTOR wajib bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. KONTRAKTOR harus melaksanakan PEKERJAAN sesuai penawaran yang telah disetujui. Apabila dari hasil pemeriksaan/pengetesan terdapat kekurangsempurnaan hasil PEKERJAAN, maka KONTRAKTOR harus bersedia untuk memperbaikinya sampai dengan kondisi yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN. PEKERJAAN dinyatakan selesai dan diterima, apabila telah melalui pemeriksaan/pengetesan dari Direksi/ Pengawas Pekerjaan dan Engineering PERUSAHAAN serta memenuhi acceptance criteria.

Halaman 11 dari 15

9.

10.

HARI DAN JAM KERJA 9.1 Hari kerja sesuai dengan hari kerja yang berlaku di PERUSAHAAN dengan perincian sebagai berikut: 9.1.1 Hari kerja adalah : Senin s/d Jumat 9.1.2 Hari libur adalah : Sabtu, Minggu dan hari libur nasional 9.2

Jam kerja sesuai dengan jam kerja yang berlaku di PERUSAHAAN dengan perincian sebagai berikut: 9.2.1 Jam kerja hari Senin s/d Kamis adalah : 07.00 s/d 16.00 9.2.2 Jam kerja hari Jumat adalah : 07.00 s/d 16.00 9.2.3 Jam istirahat hari Senin s/d Kamis adalah : 11.30 s/d 12.30 9.2.4 Jam istirahat hari Jumat adalah : 11.30 s/d 13.00

9.3

Khusu untuk pekerjaan Generator Reliability Inspection Program (GRIP) - Grade “C”, ini adalah 12 (dua belas) jam kerja dan dimulai pada jam 07.00 s/d 19:00

9.4

Apabila progress dinilai kurang dan atau diperlukan adanya pekerjaan diluar jam/hari kerja maka KONTRAKTOR harus bersedia bekerja lembur dan/atau menambah tenaga dan peralatan.

PERSYARATAN KHUSUS PEKERJAAN (KETENTUAN TAMBAHAN) 10.1 PERSONIL KONTRAKTOR yang melaksanakan PEKERJAAN harus yang mengerti dan berpengalaman dalam pelaksanaan PEKERJAAN dengan menggunakan peralatan sebagaimana tersebut di atas. 10.2

Dalam melaksanakan PEKERJAAN, KONTRAKTOR akan diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dari PERUSAHAAN, petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan Pengawas Pekerjaan dari PERUSAHAAN tersebut harus dianggap merupakan salah satu dari isi ruang lingkup PEKERJAAN atau merupakan syarat kerja yang harus dipatuhi dan dituruti, selama tidak menyimpang dari ruang lingkup PEKERJAAN.

11.

LAPORAN (apabila diperlukan) Selama pelaksanaan PEKERJAAN, KONTRAKTOR diwajibkan membuat laporan kemajuan hasil PEKERJAAN setiap hari dan pada setiap 2 minggu laporan tersebut di-bundle dan dikirim ke Direksi/ Pengawas Pekerjaan PERUSAHAAN.

12.

PERUBAHAN LINGKUP 12.1 Apabila terjadi perubahan lingkup PEKERJAAN dalam pelaksanaan KONTRAK, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KONTRAK. 12.2

Kondisi dan syarat-syarat untuk perubahan lingkup PEKERJAAN harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Halaman 12 dari 15

LAMPIRAN B-1 HARGA KONTRAK, KETENTUAN PEMBAYARAN, JANGKA WAKTU, JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN, HSSE, CSMS, ASURANSI DAN LAIN – LAIN

1

HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN 1.1 HARGA KONTRAK HARGA KONTRAK atas pelaksanaan seluruh PEKERJAAN yang harus dibayarkan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR adalah berdasarkan sistem Kontrak ……………………… dengan jumlah harga sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan Pemenang dan/atau kontrak, dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 2 Lampiran B-1 RKS. 1.2

TATA CARA PEMBAYARAN Pembayaran kepada KONTRAKTOR atas pelaksanaan PEKERJAAN ini dilaksanakan dalam 2 (dua) temin: (i) Termin pertama sebesar 95% setelah pekerjaan mencapai progres 100% dan diterima dalam keadaan baik oleh PERUSAHAAN; (ii) Termin kedua sebesar 5% setelah masa pemeliharaan dinyatakan selesai.

2

PENGENAAN DENDA DAN SANKSI 2.1 Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Apabila progress pelaksanaan PEKERJAAN mengalami keterlambatan maka untuk setiap hari keterlambatan, KONTRAKTOR akan dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari HARGA KONTRAK dengan jumlah maksimum denda adalah sebesar 5% (lima persen) dari HARGA KONTRAK. 2.2 Denda Performance (apabila ada) a. .................................................. b. .................................................. c. .................................................. 2.3 Pembayaran denda dari KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN akan dilaksanakan dengan cara dipotong sekaligus dari tagihan KONTRAKTOR. Pelaksanaan pemotongan akan dilaksanakan pada angsuran yang akan ditentukan sendiri oleh PERUSAHAAN. 2.4 Sanksi istratif a. Selain pengenaan denda, dalam hal KONTRAKTOR lalai atau tidak melakukan kewajibankewajibannya sebagaimana diatur dalam RKS ini, maka PERUSAHAAN dapat memberikan sanksi istratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. b. Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan denda atau sanksi lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi istratif tidak meniadakan hak PIHAK PERTAMA untuk juga melakukan pemutusan kontrak dan/atau pencairan jaminan pelaksanaan.

3

JAMINAN PELAKSANAAN (apabila diperlukan) 3.1 Sebelum pelaksanaan PEKERJAAN ini, KONTRAKTOR wajib menyerahkan asli jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) sebesar .....% (........... persen) dari HARGA KONTRAK yang berlaku sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan.

Halaman 13 dari 15

3.2

4

Mata uang Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan mata uang dalam Surat Penawaran. Apabila penawaran terdiri dari 2 (dua) mata uang maka jaminan pelaksanaan dibuat terpisah/ masing-masing untuk setiap mata uang.

JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 4.1 MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Seluruh lingkup PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B ini harus sudah selesai dan diserahterimakan kepada PERUSAHAAN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) HARI KALENDER terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Kick-Off Meeting atau dalam kontrak. b. MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PERUSAHAAN. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan PEKERJAAN dapat diberikan oleh PERUSAHAAN setelah KONTRAKTOR menyampaikan permohonan secara tertulis yang disertai dengan alasan kepada PERUSAHAAN paling lambat 14 (empat belas) HARI KALENDER sebelum jangka waktu pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud butir 1 di atas berakhir yang akan dituangkan dalam suatu Addendum. c. Segala bentuk persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan PEKERJAAN yang diberikan PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR merupakan perpanjangan dengan pengenaan denda terkecuali dinyatakan secara tegas bahwa surat persetujuan perpanjangan tersebut merupakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan PEKERJAAN tanpa pengenaan denda. 4.2

MASA PEMELIHARAAN a. Masa pemeliharaan PEKERJAAN selama 90 (sembilan puluh) HARI KALENDER terhitung setelah PEKERJAAN dinyatakan selesai dan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN. b. Apabila selama masa pemeliharaan terjadi kerusakan, maka KONTRAKTOR wajib segera memperbaiki dan/atau mengganti material yang rusak. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan masa pemeliharaan ini ditanggung sepenuhnya oleh KONTRAKTOR, kecuali kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh PERUSAHAAN dalam hal KONTRAKTOR tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. c. Masa pemeliharaan dapat lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan di atas apabila perbaikan dan/atau penyempurnaan hasil PEKERJAAN belum selesai dilakukan oleh KONTRAKTOR selama jangka waktu tersebut. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam kontrak, perpanjangan masa pemeliharaan hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN. d. Masa pemeliharaan dinyatakan selesai apabila seluruh perbaikan dan/atau penyempurnaan hasil PEKERJAAN telah selesai.

4.3

GARANSI KONTRAKTOR masih harus bertanggung jawab/tidak melepas tanggung jawab pada hasil PEKERJAAN dan/atau material yang dipasoknya selama masa garansi yaitu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hasil Pekerjaan. Apabila selama masa garansi tersebut terjadi kegagalan operasi yang disebabkan kerusakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta PERUSAHAAN (sesuai RAB) dengan yang dipasok, maka KONTRAKTOR harus bertanggung jawab atas semua dampak dari kesalahan material yang dipasok tersebut.

Halaman 14 dari 15

5

HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT (HSE) DAN CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS) Sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN ini KONTRAKTOR dan PERSONIL KONTRAKTOR wajib memenuhi komitmen terhadap aspek HSE yang akan diatur lebih lanjut dalam kontrak.

6

ASURANSI Tidak diperlukan asuransi dalam pelaksanaan PEKERJAAN ini.

7

LAIN – LAIN 7.1 PENGAWAS PEKERJAAN a. Pejabat yang mewakili PERUSAHAAN selaku Direksi PEKERJAAN PERUSAHAAN menunjuk ……………………………. bertindak sebagai Direksi Pekerjaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERUSAHAAN yang mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PEKERJAAN. b. Wakil KONTRAKTOR KONTRAKTOR wajib menunjuk seorang Pengawas PEKERJAAN untuk mewakili KONTRAKTOR dan mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap instruksi/ permintaan PERUSAHAAN dalam pelaksanaan PEKERJAAN. 7.2

KORESPONDENSI a. Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan PEKERJAAN ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat yang tercantum dalam kontrak. b. PARA PIHAK akan mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas tanpa dibuat addendum terhadap kontrak dan menjadi lampiran kontrak yang mengikat PARA PIHAK.

Halaman 15 dari 15