Pph Pasal 24 24664o

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

KELOMPOK 8 Anugrah Denata Cristian, M. (14 13 165) Patria Antonio

(14 13 173)

Windy Anastysia, H.

(14 13 010)

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR 2016

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan izin-Nyalah, kami dapat menyelesaikan makalah berjudul “Pajak Penghasilan Pasal 24”.

Melalui makalah ini, kami berharap teman-teman

mahasiswa/I dapat lebih memahami materi ini, dan bisa menghitung PPh Pasal 24 sesuai aturan yang ditetapkan. Kami menyadari makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman mahasiswa/i dan dosen agar makalah ini dapat lebih disempurnakan dimasa mendatang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, selamat membaca.

Makassar, 2 Mei 2016 Penyusun,

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................. 2 DAFTAR ISI ................................................................................................................. 3 BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah .......................................................................... 4

1.2

Rumusan Masalah .................................................................................. 4

1.3

Tujuan ..................................................................................................... 5

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.

PENGERTIAN PPh PASAL 24 ........................................................................ 6

2.2.

PERMOHONAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI ............................................. 6

2.3.

PENGGABUNGAN PENGHASILAN ............................................................... 6

2.4.

PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN ........................................................ 8

2.5.

BESARNYA KREDIT PAJAK YANG DIPERBOLEHKAN ..................................... 8 2.5.1. Ketentuan Kredit Pajak Luar Negeri ................................................ 8 2.5.2. Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian

Usaha Dalam Negeri ........................................................................ 9 2.5.3. Penghitungan PPh Pasal 24 Jka Terjadi

Kerugian Usaha Luar Negeri ............................................................ 9 2.5.4. Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan

Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara ..................................... 9 2.6.

PENGURANGAN/PENGEMBALIAN PPH LUAR NEGERI .................................................................................................................. 10

BAB III

PENUTUP

3.1

Penutup ........................................................................................................................11

3.2

Kesimpulan .................................................................................................................11

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 12

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pajak penghasilan Pasal 24, Selanjutnya disingkat PPh Pasal 24, merupakan pajak yanh dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, PPh Pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Namun, jumlah pajak yang dibayar atau terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, besarnya pajak atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Syarat apa saja yang diajukan dalam permohonan kredit pajak luar negeri 2. Apa saja langkah – langkah dalam menghitung total PPh pasal 24 terutang dalam suatu tahun pajak

3. Apa saja sumber penghasilan kena pajak PPh Pasal 24 4. Seberapa besar kredit pajak yang diperbolehkan 5. Bagaimana perhitugan jika terjadi pengurangan/pengembalian PPh luar negeri

4

1.3. Tujuan Tujuannya adalah mengurangi dampak pajak berganda, dengan cara mengatur pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri pada akhir tahun, dengan dasar bahwa besarnya kredit pajak luar negeri tersebut tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24 Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) pada dasarnya adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia.

2.2. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib paajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan : 1. Laporan keuangan tenang penghasialan yang berasal dari luar negeri; 2. Fotokopi Surat Pemberitahua Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Direktur Jenderal Pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

2.3. Penggabungan Penghasilan Langkah pertama dalam menghitung total PPh terutang dalam suatu tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan (baik penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri) yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri, berikut ini ketentuan-ketentuan atas penggabungan penghasilan tersebut

6

1. Penghasilan yang berasal dari usaha. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis) 2. Penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalty dan lain-lain. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis) 3. Penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib Pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama sama dengan jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dengan penggabungan dalam tahun pajak saat dividen diperoleh. Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu :Pada bulan keempat 1. Pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau 2. Jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT PPh, saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak terakhir. Penentuan besarnya dividen yang digabungkan dengan penghasilan lainnya dihitung berdasarkan besarnya proporsi pemilikan saham pada badan usaha di luar negeri atas lana setelah pajak, jika nantinya terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihie perhitungan atau terjadi pembagian dividen, maka kelebihan tersebut wajib dilaporkan dalam SPT pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut. Tetapi, jika sudah dibagikan sebelum jangka waktu tersebut, maka dividen yang digabungkan menjadi sebesar dividen yang dibagikan. Dividen yang menjadi hak Wajib Pajak harus sebanding dengan pernyertaan Wajib Pajak pada badan usaha di luar negeri, jika terjadi pembagian dividen selain dividen yang dibagikan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada tahun pajak dibagikan dividen tersebut. Badan usaha tersebut adalah badan usaha yang berkedudukan di Negara atau tempat berikut ini. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Argentina Bahana Bahrain Belize Bermuda British Isle Kepulauan Virgin Inggris Cayman Island C. Island Greensey C. Island Grensey

k. l. m. n. o. p. q. r. s. t.

Zambia Cook Island El. Savador Estonia Hong kong Liechtenstein Litunia Makau Mauritius Meksiko

u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc. dd.

Antilla Belanda Nikaragua Panama Paraguay Peru Qatar St. Lusia Arab Saudi Venezuela Vanuatu

7

2.4. Penentuan Sumber Penghasilan Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut: 1. pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya; 2. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan hartabenda bergerak; 3. penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda tidak bergerak; 4. penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; 5. pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri; Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut pengertian penghasilan yang luas. Oleh karena itu, jika terdapat sumber penghasilan selain yang disebutkan di atas, penentuan sumber penghasilan tersebut menggunakan prinsip yang sama dengan di atas.

2.5. Besarnya Kredit Pajak Yang Diperbolehkan Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang‐Undang Pajak Penghasilan, maka dari itu ada beberapa ketentuan untuk menentukan besarnya kredit pajak yang diperbolehkan.

2.5.1.

Ketentuan Pajak Luar Negeri Berikut ini ketentuan tentang jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan.

1. Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri tersebut. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri, sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan sebagainya

8

2. Besarnya kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah nilai terendah di antara tiga perhitungan berikut ini: a. Total PPh terutang. b. Penghasilan neto luar negeri ÷ Total penghasilan dalam luar negeri x Total PPh terutang c. PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri Jika jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan bersama dengan PPh yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi

2.5.2.

Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri Jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri maka sejumlah kerugian yang diderita

tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia (dalam negeri), dengan cara membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimun dikeditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian, dipilih nilai terendah di antara ketiganya.

2.5.3.

Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri Jika terjadi kerugian yang diderita di luar negeri maka kerugian tersebut tidak boleh

digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, Jumlahmya diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimun dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilih nilai terendah di antara ketiganya.

2.5.4.

Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar negeri Berasal dari Beberapa Negara Jika diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa Negara maka

besarnya batas maksimun kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing Negara (per country limitation).

9

2.6. Pengurangan/Pengembalian PPh Luar Negeri Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan, jumlah tersebut dimasukkan dalam induk SPT Tahunan setelah menghitung PPh yang terutang sebelum menentukan jumlah PPh yang terutang.

10

BAB III PENUTUP

3.1. Penutup Demikianlah makalah Pengantar Bisnis kami tentang “Masalah Pengangguran” Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, kekurangan dalam pengusunan makalah ini, mohon dimaklumi

3.2. Kesimpulan Pajak penghasilan pasal 24 mengatur pajak yang dibayarkan atau terutang yang berasal dari penghasilan luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar dapat dikreditkan tetapi wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada. Penghasilan yang berasal dari luar negeri dapat digabungkan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang ada. Sumber penghasilan kena pajak dapat digunakan untuk memotong hutang pajak dari pendapatan yang berupa bunga, royalty, sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak dan tidak bergerak, saham surat berharga, imbalan dan pendapatan dari BUT di luar negeri. Besarnya pajak penghasilan tidak boleh melebihi perhitungan pajak berdasarkan undang-undang pajak penghasilan sehingga ada beberapa ketentuan yang digunakan untuk menentukan besarnya kredit pajak yang diperbolehkan.

11

DAFTAR PUSTAKA Resmi, Siti. 2016. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 9. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Thole Cunha. 2015 PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri), http://www.kabarpajak.com/ Online Pajak. 2015 Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24), http://www.online-pajak.com/id

12