Pos Pendataan Paudni 1u4i5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDATAAN PENDATAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

I.

LATAR BELAKANG Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan Pendidikan Anak Usian Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) adalah pedoman teknis operasional pelaksanaan pendataan dari tingkat Ditjen PAUDNI sampai dengan unit terkecil yaitu Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), PAUD, Kursus, Dikmas. Pendataan yang bersifat terintegrasi dan individual merupakan upaya menjaring data satu pintu di lingkungan Ditjen PAUDNI. SOP Pendataan PAUDNI ini dirumuskan dengan peran dan fungsi setiap unit/lembaga di lingkungan Ditjen PAUDNI secara teknis operasional. Teknis yang digunakan adalah penjelasan secara naratif peran dan fungsi setiap unit, teknis diagram alur proses pendataan dan teknik tabulasi yang menggambarkan jadwal setiap proses kegiatan pendataan. Instrument yang digunakan dalam proses pendataan ini adalah format untuk PAUD, kursus, pendidikan masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI, serta dilengkapi dengan aplikasi pendataan. Sebagai penguatan pendataan PAUDNI akan dikemas dalam sistem on-line, sehingga setiap lembaga dapat meng-entry data dan secara langsung terkirim pada server Sekretariat Ditjen PAUDNI. SOP ini sebagai pedoman sistem pendataan PAUDNI (SIM PAUDNI) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi pendataan sebagai alat untuk menjaring data secara on-line di lingkungan Ditjen PAUDNI dan mempunyai kunci () untuk setiap unit.

II.

TUJUAN Tujuan SOP dan fungsi setiap unit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam koridor Ditjen PAUDNI sebagai berikut: a.

Mengatur alur proses pendataan dari unit terkecil sampai mengalir ke pusat dan pemanfaatannya oleh seluruh komponen yang terkait;

b.

Mengatur jadwal setiap tahap proses pendataan dari awal sampai akhir pendataan salam satu periode satu tahun;

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

1

III.

c.

Meningkatkan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Ditjen PAUDNI sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pendataan;

d.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendataan PAUDNI.

MANFAAT Manfaat dari penjaringan dan terintegrasi (on-line) data PAUDNI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan data yang tersebar di seluruh Indonesia dalam satu pintu pendataan yang dipusatkan di Setditjen PAUDNI. Pemanfaatan data yang terkumpul adalah untuk mendukung perencanaan, pembinaan, dan evaluasi tentang pelaksanaan program Kemdikbud maupun oleh unit lain terkait yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu pemanfaatan data tersebut antara lain: a. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk peserta didik PAUD, kursus, keaksaraan; b. Tunjangan pendidik dan insentif PTK PAUDNI; c. Sertifikasi pendidik PAUDNI; d. Akreditasi Lembaga dan program-program PAUDNI.

IV.

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT Implementasi program pendataan PAUDNI melibatkan seluruh komponen PAUDNI dari tingkat pusat sampai dengan unit terkecil di daerah yaitu: a. Sekretariat Ditjen PAUDNI; b. Direktorat Di lingkungan Ditjen PAUDNI; c. Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP); d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di Daerah; e. Dinas Pendidikan Provinsi; f. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; g. Lembaga/Organisasi Mitra.

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

2

V.

PERENCANAAN PENDATAAN Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan PAUDNI ini mencakup tahapan pelaksanaan pendataan PAUDNI yang dimulai dari uraian tugas unit kerja terkait meliputi: tahap persiapan, penjaringan, verifikasi sampai dengan data terkirim ke aplikasi pendataan PAUDNI. Data yang dikumpulkan yaitu data yang berkaitan dengan PAUD, Dikmas, Kursus, dan PTK PAUDNI. Sebagai bentuk integrasi telah tersedia aplikasi yang diintegrasikan ke dalam SIM PAUDNI. Data yang akan dijaring dengan menggunakan instrument adalah data identitas lembaga, peserta didik, dan PTK PAUDNI antara lain sebagai berikut. 1. Instrumen PAUD a. Identitas Lembaga PAUD 1) NPSN (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional) 2) Nama Satuan PAUD 3) Jenis Satuan PAUD 4) Status Satuan PAUD 5) Status Kepemilikan 6) Nama Yayasan/Badan hukum - Nomor Akte Pendirian - Kelompok Yayasan 7) Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri 8) Alamat Satuan PAUD 9) Data Rekening Bank atas nama lembaga/Satuan PAUD 10) NPWP atas nama lembaga/Satuan PAUD 11) Perijinan Satuan PAUD - Nomor Perijinan - Dikeluarkan oleh 12) Akreditasi, Nomor SK Akreditasi terakhir 13) Sumber Pendanaan Utama 14) Kepemilikan Bangunan 15) Luas tanah dan luas bangunan 16) Jumlah ruang belajar dan luas keseluruhan ruang belajar 17) Jenis Fasilitas lainnya 18) Kondisi Bangunan 19) Kekuatan Bangunan 20) Waktu Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

3

21) Kedudukan dalam Gugus PAUD b. Data Pengelola 1) Nama Lengkap 2) Jabatan 3) Pendidikan Terakhir 4) NISN 5) Jenis Kelamin 6) Pelatihan c. Data Pendidik 1) Nama Lengkap 2) Tempat/Tanggal Lahir 3) Agama 4) Pendidikan Terakhir 5) Diklat PAUD 6) Jenis Kelamin 7) Status Kepegawaian 8) Pengalaman Mengajar 9) NUPTK, jika sudah memiliki 10) NISN 11) Sertifikasi 12) Tunjangan d. e. f. g. h. i. j. k.

Jumlah Tenaga Ahli Jumlah Peserta Didik Frekuensi Layanan PAUD Sarana Layanan Kesehatan dan Gizi Program Parenting Bantuan sosial dan bantuan lain Daftar Nama Peserta Didik - Nama Lengkap - Jenis Kelamin - Tempat Tanggal Lahir - NISN - Nama Ibu Kandung - Berkebutuhan Khusus

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

4

-

Agama Pekerjaan Ortu Alamat Jarak Tempat Tinggal ke Sekolah

2. Instrumen Kursus dan Pelatihan a. Identitas Lembaga 1) Nama Lembaga 2) SK/Izin Pendirian Lembaga 3) Status Kepemilikan Lembaga 4) Bentuk Lembaga 5) Hasil Penilaian Kinerja Lembaga 6) Akreditasi Lembaga 7) Klasifikasi Lembaga 8) Status Bangunan 9) Penanggung Jawab Lembaga 10) Sertifikat Pelatihan b. Program Kursus 1) Program kursus yang diselenggarakan 2) Izin Penyelenggaraan Program Kursus 3) Akreditasi Program 4) Kurikulum yang digunakan 5) Bahan ajar yang digunakan 6) Lama Pembelajaran 7) Sarana pembelajaran yang dimiliki 8) Biaya perpaket/level/tingkat sampai lulus 9) Jenis uji kompetensi yang diikuti 10) Unsur Peserta didik 11) Jumlah peserta didik regular 3. Instrumen PTK PAUDNI a. Indentitas Lembaga 1) Nama Instansi/Lembaga 2) Jenis Instansi/Lembaga 3) Status Kelembagaan 4) NILEM/NILEK 5) Alamat lembaga 6) Nama Pimpinan Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

5

7) Tanggal Pendirian 8) Status kepemilikan 9) Akreditasi 10) Jumlah Tenaga Kependidikan/Pengelola 11) Jumlah Pendidik 12) Nama Yayasan 13) Alamat Yayasan 14) Jumlah kelas 15) Jumlah Rombel 16) Jumlah Peserta didik b. Identitas PTK PAUDNI 1) Nama Lengkap 2) Jenis Kelamin 3) NIY/NIK 4) NUPTK 5) NISN 6) Pendidikan terakhir 7) Jurusan 8) Tempat, tanggal lahir 9) No. KTP 10) Nama Bank, Alamat Bank, Rekening Atas Nama Pribadi 11) NPWP 12) Agama 13) Jenis PTK PAUDNI 4. Instrumen Pendidikan Masyarakat a. Identitas Lembaga PKBM 1) Nama Lembaga PKBM 2) Nomor Induk Lembaga (NILEM) 3) Alamat Lembaga PKBM 4) Kategori wilayah 5) No telpon dan faximili 6) Akses internet : alamat email, website 7) Status Lembaga PKBM 8) Status kepemilikan dan izin pendirian lembaga PKBM 9) Izin operasional Lembaga PKBM dan instansi pemberi izin 10) Klasifikasi lembaga 11) Akreditasi, SK Akreditasi 12) Nomor Rekening Bank, Nama Bank, Rekening Atas Nama Lembaga Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

6

13) Jenis Program yang dilaksanakan 14) Jumlah tenaga kependidikan/pengelola 15) Jumlah tenaga pendidik 16) Luas tanah 17) Jumlah bangunan dan luas bangunan 18) Nama yayasan/ormas/lainnya 19) Sumber dan daya listrik 20) Ruangan dan Sarana 21) Bantuan/Blockgrant. b. Identitas TBM 1) Nama TBM 2) Alamat TBM 3) No telpon dan faximili 4) Akses internet: alamat email dan website 5) Status kepemilikan 6) Nomor Rekening Bank, Nama Bank, Rekening Atas Nama Lembaga 7) Jumlah pengelola 8) Luas tanah 9) Jumlah bangunan dan luas bangunan 10) Identitas lembaga induk 11) Sumber dan daya listrik 12) Ruangan dan Sarana 13) Bantuan/Blockgrant

VI.

REVITALISASI TIM PENDATAAN PAUDNI

a. Pembentukan Pendataan PAUDNI dan Sekretariat Tingkat Pusat : 1. Sekretariat Jenderal Kemdikbud

Sekretaris Jenderal Kemdikbud menetapkan tim Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggungjawab pendataan kementerian meliputi jajaran pimpinan unit utama.

2. Sekretariat Ditjen PAUDNI

Dirjen PAUDNI menetapkan Tim Pendataan Ditjen PAUDNI untuk mengelola aplikasi, database, dan monitoring pendataan dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat teknis dan tim

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

7

teknis pendataan yang dikoordinir oleh Sekretaris Ditjen PAUDNI.

3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktur Pembinaan PAUD menetapkan Tim Pendataan Direktorat Pembinaan PAUD dan melakukan pengolahan data PAUD dari aplikasi SIM PAUDNI menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan.

4. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan Tim Pendataan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan melakukan pengolahan data Kursus dan Pelatihan dari aplikasi SIM PAUDNI menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan.

5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan Tim Pendataan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan melakukan pengolahan data pendidikan masyarakat dari aplikasi SIM PAUDNI menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan.

6. Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI

Direktur Pembinaan PTK PAUDNI menetapkan Tim Pendataan Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI dan melakukan pengolahan data PTK PAUDNI dari aplikasi SIM PAUDNI menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan.

b. Revitalisasi Pendataan P2PNFI dan BP PNFI Sekretariat Ditjen PAUDNI

1. Sekretaris Ditjen PAUDNI bersama Kepala P2PNFI dan Kepala BP PNFI melakukan revitalisasi Pendataan PAUDNI di wilayahnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

8

P2PNFI dan BP PNFI

2. Kepala P2PNFI dan Kepala BP PNFI membentuk Tim Pendataan masing-masing, dengan kriteria sebagai berikut: a. Berpengalaman dalam bidang manajemen pendataan b. Berpengalaman dalam bidang perencanaan PAUDNI c. Mampu melakukan koordinasi dan sosialisasi ke provinsi/ kabupaten/kota di wilayahnya d. Mampu mengoperasikan computer 3. Kepala P2PNFI dan Kepala BP PNFI mengeluarkan SK Penetapan Tim Pendataan dengan susunan organisasi sebagai berikut: a. Ketua : Kepala UPT b. Koordinator : Kepala Seksi Informasi c. Anggota : Staf UPT yang ditugaskan menangani data PAUD d. Anggota : Staf UPT yang ditugaskan menangani data Dikmas e. Anggota : Staf UPT yang ditugaskan menangani data Kursus f. Anggota : Staf UPT yang ditugaskan menangani PTK PAUDNI

c. Revitalisasi Pendatan Provinsi Sekretariat Ditjen PAUDNI

1. Sekretaris Ditjen PAUDNI bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan revitalisasi Pendataan PAUDNI di tingkat Provinsi.

Dinas Pendidikan Provinsi

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi membentuk Tim Pendataan Provinsi, dengan kriteria sebagai berikut : a. Berpengalaman dalam bidang manajemen pendataan b. Berpengalaman dalam bidang perencanaan PAUDNI c. Mampu melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Kabupaten/Kota d. Mampu mengoperasikan komputer 3. Dinas Pendidikan Provinsi mengeluarkan SK Penetapan Tim Pendataan Provinsi dengan susunan organisasi sebagai berikut: a. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan b. Koordinator : Kepala Bidang PNF/PLS c. Anggota : Kepala Subbag Penyusunan Program d. Anggota : Pejabat/staf yang menangani data PAUD e. Anggota : Pejabat/staf yang menangani Kursus f. Anggota : Pejabat/staf yang menangani Dikmas g. Anggota : Pejabat/staf yang menangani PTK PAUDNI

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

9

d. Revitalisasi Pendataan Kabupaten/Kota Sekretariat Ditjen PAUDNI

Sekretaris Ditjen PAUDNI Kabupaten/Kota melakukan Kabupaten/Kota.

bersama Kepala Dinas Pendidikan revitalisasi Pendataan di tingkat

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Tim Pendataan dengan kriteria sebagai berikut : a. Berpengalaman dalam bidang manajemen pendataan b. Berpengalaman dalam bidang perencanaan PAUDNI c. Mampu melakukan koordinasi dan sosialisasi ke lembagalembaga d. Mampu mengoperasikan komputer. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengeluarkan SK Penetapan Tim Pendataan Kabupaten/Kotadengan susunan organisasi sebagai berikut: a. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan b. Koordinator : Kepala Bidang PNF/PLS c. Anggota : Kepala Subbag Penyusunan Program d. Anggota : Pejabat/staf yang menangani data PAUD e. Anggota : Pejabat/staf yang menangani Kursus f. Anggota : Pejabat/staf yang menangani Dikmas e. Anggota : Pejabat/staf yang menangani PTK PAUDNI

e. Pembentukan Petugas Teknis Pendataan Kecamatan Petugas Teknis Pendataan di Kecamatan

Petugas Teknis pendataan dibentuk oleh dinas pendidikan kab/kota dengan tugas dan fungsi sebagai berikut 1. Menyebarkan instrument dan mengumpulkan data PAUDNI dari seluruh lembaga/satuan PAUDNI 2. Mengirimkan data hasil penjaringan ke tim pendataan kab/kota

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

10

f. Pemetaan kemampuan infrastrukur IT Lembaga Pendataan Kabupaten/Kota

Kemampuan infrastruktur IT Lembaga di bagi menjadi 2 kategori : 1. Lembaga Online Adalah Lembaga yang memiliki komputer dan jaringan internet sehingga mampu untuk mengentry data menggunakan aplikasi sistem pendataan pendidikan PAUDNI secara mandiri. 2. Lembaga tanpa teknologi Adalah lembaga yang tidak memiliki komputer sehingga tidak dapat melakukan entry data ke dalam sistem pendataan PAUDNI. Lembaga ini melakukan pengumpulan dan pengiriman data hasil penjaringan.

7. Pembagian Tugas dan Peran a. Peran Kecamatan -- Maret s.d September 2012 Petugas Kecamatan

Petugas Pendataan di Kecamatan mempunyai peran sebagai berikut : 1. Mengkonsolidasikan dan memobilisasi pengisian formulir pendataan di lembaga 2. Melakukan verifikasi data 3. Mengingatkan semua proses berkenaan dengan PTK (tunjangan, kenaikan pangkat, dll) melalui sistem aplikasi tersebut sebagai data awal sebelum pemberkasan.

b. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Maret s.d September 2012 Pendataan Kabupaten/Kota

Tim Pendataan Kabupaten/Kota memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut : 1. Menginformasikan kepada seluruh lembaga/organisasi mitra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data PAUDNI 2. Memberikan bantuan teknis kepada lembaga/organisasi yang kesulitan dalam melakukan pengisian instrumen PAUDNI. 3. Melakukan verifikasi data yang sudah terkirim dari lembaga/organisasi mitra 4. Melakukan entry data PAUDNI hasil penjaringan dari lembaga/organisasi mitra 5. Melakukakan monitoring pendataan dan menegur lembaga/organisasi mitra yang belum mengirimkan data.

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

11

c. Peran Dinas Pendidikan Provinsi, Maret – September 2012 Pendataan Provinsi

Tim Pendataan Provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Merevitalisasi kembali pendataan PAUDNI Provinsi 2. Melakukan koordinasi pendataan dengan kab/kota 3. Mensosialisasikan sistem pendataan pada setiap kesempatan ke seluruh stakeholder pendidikan. 4. Memberikan layanan informasi/panduan teknis 5. Melakukan monitoring ke kab/kota tekait dengan pelaksanaan pendataan 6. Mengkompilasi pendataan kab/kota yang berada di wilayah provinsi masing-masing.

d. Peran PDSP Maret – September 2012 Peran PDSP

1.

2. 3. 4. 5.

Penyediaan data ware house kementerian dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data unit utama Menentukan dan menyediakan data referensi wilayah, satuan PAUDNI, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Melakukan koordinasi pendataan PAUDNI tingkat pusat Melakukan pengolahan data statistik pendidikan periodik tahunan dan pemetaan wilayah satuan PAUDNI Mempublikasikan data PAUDNI.

e. Peran P2 PNFI dan BP PNFI Maret – November 2012 P2 PNFI dan BP PNFI 1. 2.

3. 4.

Melakukan koordinasi pendataan dengan provinsi/kab/kota di wilayahnya Mendorong Dinas Pendidikan provinsi/Kab/kota/lembaga/organisasi mitra untuk melakukan penjaringan data dengan instrument pendataan. Melakukan penguatan SDM pendataan di tingkat provinsi dan kab/kota Melakukan pendampingan pendataan di tingkat provinsi dan kab/kota

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

12

f. Peran Direktorat Teknis - Maret – September 2012 Peran Direktorat Teknis

1. Menyusun, menggandakan, dan mengirimkan instrument pendataan PAUDNI ke provinsi/kabupaten/kota/lembaga/organisasi mitra 2. Mendorong P2 PNFI dan BP PNFI, Dinas Pendidikan provinsi/Kab/kota/ lembaga/organisasi mitra untuk melakukan penjaringan data dengan instrument pendataan. 3. Melakukan pengolahan data untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan program.

g. Peran Setditjen PAUDNI Januari – Desember 2012 Peran Setditjen PAUDNI

1. Menyediakan infrastruktur pendataan pusat dalam bentuk server dan menyiapkan ruangan untuk pendataan 2. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pendataan PAUDNI 3. Melakukan pengembangan aplikasi dan instrumen pendataan 4. Melakukan sosialisasi kepada tim pendataan pusat, P2 PNFI dan BP PNFI dan prov/kab/kota terkait dengan penggunaan sistem aplikasi pendataan PAUDNI 5. Melakukan bimbingan teknis sistem pendataan PAUDNI kepada P2 PNFI dan BP PNFI dan prov/kab/kota 6. Melakukan workshop pendataan dengan P2 PNFI dan BP PNFI dan prov/kab/kota 7. Melakukan monitoring online aplikasi pendataan 8. Melakukan pengolahan, validasi dan quality control database hasil penjaringan dan mengirimkan data ke PDSP untuk dilakukan validasi dan integrasi pendataan kementerian 9. Melakukan perawatan dan pemeliharaan software maupun hardware pendataan PAUDNI 10. Melakukan koordinasi internal Ditjen PAUDNI dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pendataan PAUDNI 11. Melakukan monitoring progress pengiriman data melalui mekanisme online (paudni.kemdiknas.go.id) 12. Menyusun laporan kemajuan/rekapitulasi pendataan/executive report bulanan/mingguan) prosentase data terkumpul ke pimpinan (progress report) dan melaporkan ke Setditjen PAUDNI 13. Memberikan layanan informasi kepada tim pendataan PAUDNI 14. Melakukan inventarisasi permasalahan yang sering timbul di kab/kota/kecamatan dan melaporkannya ke tim pengembang untuk

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

13

ditindaklanjuti 15. Melakukan evaluasi dan pengembangan sistem.

8. Tahapan Pelaksanaan Pendataan a. Kegiatan Pendataan PAUDNI Setditjen PAUDNI

1.

Menerbitkan surat edaran Dirjen PAUDNI kepada seluruh unit baik Dinas Provinsi, Kab/kota untuk melakukan pendataan melalui aplikasi 2. Mengembangkan sistem pendataan secara online 3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pendataan 4. Melakukan sosialisasi sistem pendataan 5. Mencetak dan mengirimkan instrumen pendataan PAUDNI ke prov/kab/kota dengan tujuan agar kecamatan/lembaga dapat mandiri untuk melakukan pendataan. 6. Melakukan bimbingan teknis pendataan melalui telepon, mailinglist, bimbingan online, dll 7. Melakukan workshop pendataan 8. Melakukan monitoring online aplikasi pendataan 9. Melakukan pengolahan, validasi dan quality control database hasil penjaringan dan mengirimkan data ke PDSP 10. Melakukan enaluasi dan pengembangan sistem

Dinas Provinsi

11. Mengikuti sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis pendataan 12. Melakukan kordinasi pendataan dengan kab/kota 13. Melakukan monitoring pengiriman data lewat online dan mengingatkan kecamatan yang belum mengirmkan data 14. Memverifikasi data Kab/kota yang sudah masuk secara online

Dinas Kab/Kota

15. Mengikuti sosialisasi dan workshop pendataan 16. Memberikan instruksi kepada lembaga/organisasi mitra untuk pengisian dan pengiriman data individual 17. Mensosialisasikan ke lembaga/organisasi mitra terkait dengan sistem pendataan PAUDNI pada berbagai kesempatan pertemuan dengan lembaga/organisasi mitra.

Lembaga/Organisasi 18. Mengikuti koordinasi pendataan Mitra 19. Melakukan penjaringan data 20. Mengirimkan hasil penjaringan data ke tim pendataan kab/kota.

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

14

b. Waktu Pelaksanaan Pendataan Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pendataan PAUDNI di agendakan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Koordinasi dan konsolidasi pendataan PAUDNI, Januari 2012 Finalisasi Pengembangan sistem dan Instrumen Pendataan, Februari 2012 Sosialisasi sistem Pendataan PAUDNI Maret-April 2012 Pengiriman instrument pendataan ke prov/kab/kota, Maret-April 2012 Pembimbingan teknis sistem pendataan lembaga oleh Kab/kota Maret –September 2012 Melakukan monitoring online, Juli-Agustus 2012 Melaksanakan workshop pendataan PAUDNI, Agustus-September 2012 Melakukan pengolahan, validasi dan quality control database hasil penjaringan dan mengiriman data ke PDSP, Oktober - November2012 Evaluasi dan pengembangan sistem online, Desember 2012

a. Pelaksanaan Monitoring dan Bimbingan teknis Pendataan Sekretariat Ditjen PAUDNI

1. Sekretariat Ditjen PAUDNI melakukan monitoring traffic data online untuk memantau progress dan prosentase pengiriman data dari Kab/kota 2. Melakukan bimbingan teknis online di situs pendataan: “paudni.kemdiknas.go.id”

Provinsi

3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pendataan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan Kab/kota 4. Melakukan validasi dan verifikasi data 5. Dinas Kab/Kota melakukan monitoring ke lembaga/organisasi mitra yang sudah mengirimkan pendataan dan mengingatkan lembaga yang belum mengirimkan data. 6. Dinas Kab/Kota melakukan pendampingan/bimbingan teknis entry data lembaga/organisasi mitra jika mengalami kesulitan entry data 7. Melakukan validasi dan verifikasi data

Kabupaten/Kota

Standar Operasional Prosedur (SOP)Pendataan PAUDNI

15