Perkembangan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin 5y4v3m

KELOMPOK 5: AGUS D. HARTANTO DENNIS BARANSANO JUNIAR G. PRATAMA NUR A. WAHYUNINGTYAS RAHMAH A.H. BASRI

PERKEMBANGAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Membahas tentang Sistem Ekonomi Terpimpi n

Tujuan deklaras i ekonomi

Peran Pemerinta h Mengatasi Permasala han Ekonomi

Kebijaka n devalua si mata uang Rupiah

Kebijakan pemerintah dalam menasional isasikan perusahaan Belanda

Tugas Bappena s

Pengertia n Sistem Ekonomi Terpimpin

Sistem ekonomi terpimpin adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sitem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi terpimpin, perilaku ekonomi ditentukan oleh pemerintah yang mengambil keputusan atas sebagian besar masalah ekonomi tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan siapa yang mengonsumsinya. Sistem perekonomian terpimpin ditunjukkan dengan sentralisasi pengambilan keputusan. Para pemimpin pemerintahan selaku pengambil keputusan tersentralisasi biasanya menetapkan rencana yang rinci dan kompleks sehingga memberikan komando ekonomi kepada segenap bawahan dan rakyat.

Peran Pemerintah Mengatasi Permasalahan Ekonomi

a. Membentuk Dewan Perancang Nasional b. Devaluasi Mata Uang Rupiah c. Menekan Laju Inflasi d. Deklarasi Ekonomi (Dekon) e. Dana Revolusi

a. Membentuk Dewan Perancang Nasional

Untuk mempercepat pembangunan nasional, pada tanggal 15 Agustus 1959, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernes). Depernes dipimpin oleh Muhammad Yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan.

b. Devaluasi Mata Uang Rupiah

Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi).

c. Menekan Laju Inflasi

Kekacauan politik pada tahun 1959 terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi sehingga menimbulkan inflasi. Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 tahun 1959. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara.

d. Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, maka pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau disingkat dekon. Tujuan dibentuk dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisasisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

e. Dana Revolusi

Dana Revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang (deffered payment). Jusuf Muda (Menteri Urusan Bank Sentral) kemudian melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan. Perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Hasil pengumpulan Dana Revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden, yang bersifat prestise politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENASIONALI SASIKAN PERUSAHAAN BELANDA

Dalam rangka mengambil alih penguasaan ekonomi oleh negara dari tangan pengusaha asing, pemerintah menasionalisasi perusahaan – perusahaan asing, terutama milik pengusaha belanda. Pemerintah menargetkan mampu menasionalisasi 80% aset perusahaan – perusahaan belanda. Akan tetapi, dalam praktiknya pemerintah hanya mampu menasionalisasi sekitar 20%. Ketidakmampuan ini disebabkan para pemilik perusahaan sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia. Dengan demikian, kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda mengalami kegagalan. Bahkan, dalam perkembangannya perekonomian indonesia memburuk akibat adanya pergolakan politik dalam Negeri.

1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. 2. Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

Tugas Badan Perencanaan Perkembang an Nasional (Bappenas)

Devaluasi Mata Uang Rupiah Kebijakan devaluasi mata uang rupiah diterapkan pada tanggal 24 Agustus 1959. Nilai mata uang Rp 1.000,00 dan Rp 500,00 berubah menjadi Rp 100,00 dan Rp 50,00. Mata uang pecahan seratus ke bawah tidak didevaluasi. Tujuan devaluasi mata uang rupiah adalah meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Dalam upaya membendung inflasi, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1959. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki kondisi keuangan dan perekonomian negara. Pada akhir tahun 1965, untuk pertama kalinya dalam sejarah keuangan, Indonesia sudah habis membelanjakan cadangan emas dan devisa, serta memperlihatkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS. Walaupun demikian, aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia tidak diatur lagi oleh bangsa asing melainkan telah diatur oleh bangsa Indonesia sendiri.

Tujuan Deklar asi Ekono mi

- Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisasisa imperialisme. - Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

! Any question?

THANKS FOR YOUR ATTENTION