Panduan Pengelolaan Keuangan Bangsongan.docx 4s6rh

PANDUAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS BANGSONGAN

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Panduan Pengelolaan Keuangan UPTD Puskesmas Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Buku ini disusun sebagai acuan bagi pengelola Keuangan di UPTD Puskesmas Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dalam memanfaatkan dana pendapatan BLUD (DAU, DAK, Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) tahun anggaran. Pendapatan BLUD sebagai sumber pembiayaan operasional Puskesmas diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian indikator pembangunan kesehatan secara nasional melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas. Demikian pula terkait dengan pencapaian tujuan SDGs, pendapatan BLUD dapat berkontribusi secara maksimal sehingga pada penilaian akhir akan menunjukkan hasil yang maksimal. Pengelolaan pendapatan BLUD pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan. Panduan ini telah disusun melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai komponen yang terkait. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan Panduan ini. Untuk penyempurnaan dan perbaikan ke depan masukan dari semua pihak tetap kami harapkan.

Penyusun,

 | 

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/298/418.32/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada 37 puskesmas. Pemerintahan Kabupaten Kediri sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh puskesmas telah ditetapkan sebagai Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. Dengan demikian puskesmas mendapat keleluasaan dapat menggunakan langsung pendapatan puskesmas untuk biaya operasionalnya. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pimpinan BLUD (Kepala Puskesmas) harus menyelenggarakan penatausahaan keuangan BLUD yang dikelolanya, maka muncul Peraturan Bupati Kediri Nomor 46 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman dalam penatausahaan dimaksud, yang meliputi penatausahaan penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi keuangan nonkas. Panduan pengelolaan keuangan ini digunakan untuk penatausahaan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Sedangkan penatausahaan untuk penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,mengacu pada Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. B. TUJUAN 1. Tujuan Umum Mewujudkan tertib istrasi dan tertib pelaksanaan sesuai dengan prinsip pengendalian intern

yang

baik

atas

transaksi-transaksi

keuangan

puskesmas,

memudahkan

pendokumentasian dan monitoring serta evaluasi penggunaan anggaran keuangan dalam mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target program kesehatan prioritas nasional.

2. Tujuan Khusus  | 

a. Panduan keuangan PPK BLUD bagi petugas Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan Operasional Puskesmas. b. Panduan keuangan Dana JKN bagi petugas pengelola keuangan JKN. c. Panduan keuangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi petugas pengelola keuangan BOK. d. Panduan keuangan Dana Jampersal bagi petugas pengelola keuangan Jampersal. C. RUANG LINGKUP 1. Bendahara Penerimaan Pembatu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu 3. Pengelola Keuangan Operasional 4. Pengelola Keuangan JKN 5. Pengelola Keuangan BOK 6. Pengelola Keuangan Jampersal D. BATASAN OPERASIONAL 1. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. 2. DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. 3. Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) adalah dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kinerja puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen puskesmas yang baik. 4. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan. 5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 6. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

 | 

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN A. DANA ALOKASI KHUSUS KESEHATAN 1. BOK (BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN) a. Pengalokasian BOK Dana BOK yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Non fisik dialokasikan kepada setiap kabupaten dengan peruntukan bagi puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagai unit  | 

pelaksana teknis bila ada, dan instalasi farmasi Kabupaten. Distribusi dana BOK yang dialokasikan setiap kabupaten dengan rincian untuk masing-masing kegiatan terdapat pada lampiran. 1) Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder menerima alokasi dengan besaran sesuai yang ditetapkan dalam lampiran. 2) Setiap puskesmas yang menjadi sasaran Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberikan tambahan alokasi sebesar Rp7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa STBM per tahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk puskesmas. 3) Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk puskesmas disetiap kabupaten setelah dikurangi untuk kebutuhan Desa STBM diatas didistribusikan kepada semua

puskesmas

secara

proporsional

dengan

mempertimbangkan

beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain: luas wilayah kerja puskesmas; jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab puskesmas; jumlah UKBM, jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang diterima; jumlah tenaga pelaksana UKM. b. Penggunaan Dana BOK Dana BOK yang diterima dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan promotif dan preventif serta kegiatan dukungan manajemen yang meliputi : 1) Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga sehat maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada keluarga 2) Upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan meliputi pelayanan kesehatan

keluar

sulit/terpencil,

gedung

pemberdayaan

khususnya

untuk

masyarakat,

menjangkau

dan

inovasi

daerah

pelayanan

kesehatan. 3) Kegiatan STBM dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di keluarga. Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM di

desa oleh

sanitarian/tenaga

kesehatan lingkungan

puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye higiene sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS). Daftar desa STBM (PAMSIMAS) sebagaimana terlampir. Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.  | 

c. Pemanfaatan Dana BOK Dana BOK yang tersedia disetiap jenjang dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan disetiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK, meliputi : 1) Transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader; 2) Perjalanan dinas atau transport PNS dan non PNS; 3) Pembelian barang pakai habis; 4) Belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT 5) 6) 7) 8)

penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal; Belanja cetak dan penggandaan; Belanja makanan dan minuman; Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi,pertemuan; Honorarium PNS dan non PNS;

Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan dll) belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan, biaya transportasi rujukan. Dalam upaya untuk peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan mewujudkan program STBM, dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pembayaran honor pegawai yang dikontrak untuk kegiatan tersebut dengan ketentuan : a) Pembayaran honor 1 (satu) orang tenaga promotor kesehatan yang ditempatkan di setiap puskesmas. Tenaga tersebut dikontrak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Biaya honor berasal dari dana BOK untuk Puskesmas. Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promotor kesehatan adalah: 1) Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/peminatan Kesehatan Masyarakat utamanya jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Ilmu Perilaku, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya. 2) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten yang berlaku, dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance). 3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya 4) Diberikan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(JKN)

untuk

yang

bersangkutan saja. 5) Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya 2. JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) a. Pengalokasian Dana Jampersal  | 

Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin resiko tinggi yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran. Alokasi dana Jampersal per kabupaten merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas. Dana jampersal di Kabupaten dipergunakan untuk kegiatan meliputi : 1. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi : 1) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi : a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier. b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas 2.

pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.

Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL). Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. b. Pemanfaatan Dana Jampersal Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk : 1. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader; 2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan; 3. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) Sewa rumah, 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan air, listrik, kebersihan; 4. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan; 5. Honor PNS dan non PNS;  | 

6. 7. 8. 9.

Penyelenggaraan rapat, pertemuan Penyediaan barang habis pakai; Belanja pencetakan dan penggandaan; Belanja jasa pengiriman spesimen.

B. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi

untuk

pembayaran

dukungan

biaya

operasional

pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala

Daerah

atas usulan

Kepala

SKPD

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

dengan

mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. Pembagian jasa pelayanan

kesehatan kepada

tenaga kesehatan

dan tenaga

non

kesehatan

sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel : a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran. Alokasi

Dana Kapitasi

untuk

dukungan

biaya operasional pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam dimanfaatkan untuk : a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dapat

dilakukan melalui

SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; dan b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, meliputi : 1) upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, 2) 3) 4) 5)

dan rehabilitatif lainnya; kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; operasional untuk puskesmas keliling; bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau istrasi keuangan dan sistem informasi.

 | 

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III PROSEDUR PENERIMAAN KAS A. DEFINISI Penerimaan kas adalah transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas, yaitu penerimaan kas dari pendapatan jasa layanan kesehatan, alokasi dana APBD, pinjaman, tagihan piutang, dan/ atau pendapatan investasi lainnya. Prosedur Penerimaan Kas adalah serangkaian proses mulai

penerimaan kas di kasir,

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pertanggungjawaban penerimaan kas atas pendapatan. Prosedur penerimaan kas ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua penerimaan kas telah dicatat dengan benar dan lengkap sesuai

dengan

peraturan/tarif yang berlaku, diklasifikasikan secara tepat serta untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas keamanan fisik uang kas itu sendiri. Prosedur penerimaan kas dirancang dengan semaksimal mungkin menerapkan prinsipprinsip pengendalian intern yang baik dan handal dengan melibatkan semua fungsi yang terkait dan menggunakan dokumen/bukti transaksi sebagai berikut : 1. Fungsi yang terkait Fungsi yang terkait pada prosedur penatausahaan penerimaan kas, antara lain : a.

Pengguna Anggaran

b.

Kuasa Pengguna Anggaran

c.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

d.

Bendahara Penerimaan  | 

e.

Pejabat Keuangan BLUD

f.

Bendahara Penerimaan Pembantu

g.

Bendahara Pengeluaran Pembantu

h.

Kasir

2. Bukti transaksi yang digunakan Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas mencakup : a.

Surat tanda bukti pembayaran (nota pembayaran) / karcis

b.

STS dan atau slip setoran,

c.

Bukti transfer

d.

SP2D/bukti penerimaan (untuk penerimaan dari alokasi dana APBD)

3. Buku-Buku Yang Digunakan Buku yang digunakan dalam penatausahaan penerimaan kas : a.

BKU;

b.

Buku Pembantu Rincian Obyek Penerimaan (untuk pendapatan non APBD);

c.

Rekapitulasi Penerimaan Harian (untuk pendapatan non APBD).

d.

Buku kasir

B. Penerimaan kas dari jasa pelayanan kesehatan Penerimaan kas dari pendapatan jasa pelayanan kesehatan merupakan penerimaan yang diperoleh dari penerimaan pembayaran/tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum dan peserta JKN yang berupa rawat jalan, rawat inap, obatobatan/farmasi, laboratorium, pemanfaatan ambulance, sebagai berikut: 1.

Penerimaan Rawat Jalan / Unit Tindakan.

Penerimaan dari Rawat Jalan / Ruang Tindakan adalah penerimaan jasa pelayanan rawat jalan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian sesuai layanan yang dituju. Prosedur : a.

Pelanggan rawat jalan datang mendaftar .

b.

Untuk pelanggan baru, petugas pendaftaran mendata identitas pasien serta unit layanan yang dituju dengan mencatat dalam buku Pelanggan serta membuat nota pembayaran, kartu berobat dan memberikan nomor antrian sesuai dengan layanan yang dituju, sedangkan untuk pelanggan

lama,

pelanggan mendaftar dengan menunjukkan kartu berobat. c.

Pasien

menuju

layanan

yang

dimaksud

untuk

mendapatkan

pemeriksaan/pelayanan kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pasien tidak memerlukan tindakan lebih lanjut, maka pasien diberi resep dan  | 

diarahkan untuk mendapatkan obat di unit obat Puskesmas dan apabila pasien mendapat tindakan medik di layanan yang bersangkutan, maka pasien dikenakan biaya tambahan sesuai rincian tindakan, ditulis di nota pembayaran dan dibayar di Kasir. d.

Apabila menurut keterangan dokter masih diperlukan pelayanan penunjang (pemeriksaan laboratorium) maka pasien diberi surat pengantar ke

e.

laboratorium (beserta nota pembayaran). Setelah dilaksanakan pelayanan laboratorium, petugas tempat pelayanan menulis rincian biaya tersebut di nota pembayaran dan petugas

laboratorium mempersilahkan pelanggan kembali ke unit perujuk. f. Apabila menurut dokter yang memeriksanya pelanggan masih perlu dikonsultasikan kepada dokter lain yang tidak dapat dilakukan di puskesmas, maka kepada pasien diberi surat pengantar ke dokter pada fasilitas kesehatan lanjutan dengan dibuatkan surat rujukan. g. Pasien membayar istrasi karcis dan tindakan jika ada sesuai dengan tarif layanan yang dituju di kasir. h.

Atas pembayaran g,

Kasir

menyobek karcis sesuai dengan tarif

layanan dan diberikan kepada pelanggan. Secara harian pada akhir jam pendaftaran, kasir membuat rekap penerimaan, yaitu jumlah pasien (berdasarkan jumlah karcis) dan jumlah uang yang diterima, kemudian dicocokan antara jumlah uang yang diterima dengan yang sesungguhnya (antara catatan hasil rekap dan fisik uangnya) untuk kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dan disetor ke Bank Jatim Kediri (rekening BLUD) dengan Surat Tanda Setoran (STS) atau slip setoran selambat-lambatnya 1x24 jam.

2.

Penerimaan Laboratorium

Penerimaan

jasa

pelayanan

pembayaran/tarif atas

kesehatan

pelayanan

dari

pemeriksaan

laboratorium penunjang

merupakan

penerimaan

diagnostik yang

meliputi

pemeriksaan laboratorium kepada pasien dari dalam Puskesmas (pelanggan rawat jalan/unit tindakan) dan dari luar atas permintaan sendiri untuk melengkapi penegakan diagnosis atau terapi. Prosedur : a.

Untuk pasien dari dalam Puskesmas (pelanggan rawat jalan/unit tindakan) mendapat surat pengantar dari dokter yang memeriksanya, sedangkan untuk pasien dari luar Puskesmas mendaftar di pendaftaran dan langsung menuju unit pelayanan umum.

b.

Pasien menuju ruang laboratorium dengan membawa surat pengantar dan kemudian mendapatkan pelayanan.

 | 

c.

Setelah melakukan tindakan pelayanan, petugas laboratorium

menulis

rincian pemeriksaan di nota pembayaran untuk diserahkan ke kasir. d.

Petugas kasir menyobek karcis sejumlah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. i.

Untuk pasien JKN mendapat pelayanan laboratorium dan tidak dikenakan biaya,namun biaya akan ditagihkan kepada BPJS (Non Kapitasi).

a. Pengajuan klaim (Non Kapitasi) diajukan oleh Pemimpin BLUD kepada BPJS setelah diverifikasi oleh petugas yang menangani JKN. b. BPJS mentransfer ke rekening Kas BLUD dan mengirimkan laporan pembayaran klaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri cq Seksi JPKM c. Bendahara penerimaan pembantu mengambil bukti transfer pembayaran klaim dari BPJS ke Seksi JPKM Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

3.

Penerimaan pemakaian mobil Ambulance.

Penerimaan Jasa Layanan Ambulance merupakan penerimaan dari pemakaian mobil Ambulance milik Puskesmas oleh masyarakat. Prosedur: a.

Untuk pasien dari dalam Puskesmas (pengantar pasien), petugas ruangan membuat surat pengantar dan diberikan pada keluarga pasien. Sedangkan untuk pasien dari luar Puskesmas (menjemput pasien), keluarga pasien memberitahukan ke Puskesmas (antara lain melalui telepon).

b.

Keluarga pasien membayar biaya penggunaan jasa pemakaian mobil Ambulance di kasir. Untuk

penjemputan pasien, keluarga pasien membayar

setelah pasien sampai di Puskesmas atau di rumah (pasien umum). c.

Petugas kasir membuat kuitansi rangkap tiga: 1) Lembar ke 1 (warna putih) untuk pasien. 2) Lembar ke 2 (warna merah) untuk unit dimana pasien dirawat. 3) Lembar ke 3 (warna kuning) Kasir/Bendahara Penerimaan Pembantu.

d.

Untuk pasien yang membayar dirumah, sopir membawa kuitansi pembayaran dan setelah dibayar, kuitansi ditandatangai keluarga pasien, lembar ke 1 untuk pasien, lembar ke 2, dan ke 3 dibawa petugas mobil Ambulance (sopir) untuk diserahkan ke kasir/bendahara penerimaan pembantu berikut uangnya.

4.

Penerimaan kas dari jasa pemanfaatan fasilitas / aset PUSKESMAS

Pemanfaatan fasilitas/aset PUSKESMAS merupakan pemanfaatan fasilitas/aset milik PUSKESMAS antara lain dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan.

 | 

Penerimaan kas dari pendapatan jasa pemanfaatan fasilitas/aset PUSKESMAS adalah penerimaan kas Puskesmas karena adanya pemanfaatan fasilitas/aset PUSKESMAS oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa pemanfaatan fasilitas/aset. Prosedur : a. Calon pemakai mengirim surat permohonan menyewa fasilitas/aset kepada Pemimpin BLUD b. Pemimpin BLUD meneliti permohonan serta mempertimbangkan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. c. Apabila permohonan ditolak, dibuat surat jawaban penolakan atas permohonan tersebut. d. Apabila permohonan diterima, selanjutnya dibuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak/perjanjian pemanfaatan fasilitas/aset. e. Berdasarkan kontrak tersebut, calon penyewa melakukan pembayaran ke Kasir/Bendahara Penerimaan Pembantu. f. Petugas kasir menyiapkan kuitansi rangkap tiga ( lembar pertama untuk penyewa; lembar ke 2 untuk Sub Bagian Tata Usaha, lembar ke 3 untuk Kasir/Bendahara Penerimaan Pembantu)

5.

Penerimaan Kas dari Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Penerimaan kas dari kerjasama dengan pihak ketiga adalah penerimaan kas yang diperoleh dari hasil kerjasama operasional maupun kegiatan tertentu yang didukung dengan adanya surat perjanjian kerjasama maupun nota kesepakatan. Prosedur : a. Calon mitra mengajukan proposal kegiatan/kerjasama operasional kepada Pemimpin BLUD atau sebaliknya. b. Pemimpin BLUD menelaah proposal tersebut dan apabila mempunyai prospek yang bagus, maka dilakukan pembicaraan dengan calon mitra. c. Pembahasan dengan calon mitra meliputi bentuk kegiatan, pembagian biaya dan hasil dari masing-masing pihak. d. Setelah

dicapai

kesepakatan

maka

dibuat

surat

perjanjian

kerjasama

operasional/nota kesepakatan. e. Hasil dari kegiatan disetor oleh mitra kerja ke bendahara penerimaan (untuk kegiatan) dan atau transfer ke rekening Kas BLUD (Kerjasama operasional).

6.

Penerimaan Kas dari Kapitasi JKN

 | 

Penerimaan kas dari kapitasi adalah penerimaan kas yang diperoleh dari BPJS sesuai dengan jumlah kepesertaan JKN yang terdaftar di puskesmas. Prosedur : a.

BPJS melakukan transfer ke rekening puskesmas di Bank Jatim (Rekening Kas BLUD) sejumlah nilai yang di sesuaikan dengan jumlah kepesertaan setiap bulan.

b.

Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat sejumlah dana kapitasi yang diterima di buku kas umum penerimaan.

Terhadap penerimaan kas dari pendapatan tersebut di atas (poin A, B), bendahara penerimaan pembantu melakukan penatausahaan sebagai berikut: a.

Bendahara penerimaan pembantu membukukan seluruh penerimaan setiap hari pada buku kas umum, buku pembantu per rincian obyek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian.

b.

Bendahara penerimaan pembantu setiap hari pada hari yang sama menyetor seluruh penerimaan retribusi umum ke rekening kas BLUD di Bank Jatim Kediri dengan membuat bukti setor/Surat Tanda Setoran (STS) rangkap dua (lembar ke 1 untuk Bank dan lembar ke 2 untuk Arsip) dan melaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

c.

Setiap bulan paling lambat tanggal 1, bendahara penerimaan pembantu membuat laporan bulanan penerimaan dan disampaikan kepada bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, melalui Kuasa Pengguna Anggaran (Pemimpin BLUD).

7.

Penerimaan kas dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Kediri

Penerimaan kas dari alokasi dana APBD merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari penarikan dana APBD untuk membiayai kegiatan operasional Puskesmas. Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu mengajukan RPK kegiatan kepada Bendahara pengeluaran. Prosedur : 1. Berdasarkan SP2D yang diterima, bendahara pengeluaran meng-uangkan SP2D tersebut ke Bank Jatim Kediri. 2. PPTK mengajukan panjar kepada bendahara pengeluaran pembantu sejumlah nominal yang tertera dalam RPK. 3. Bendahara pengeluaran pembantu mengeluarkan cek sesuai dengan jumlah panjar dari PPTK 4. Cek panjar diberikan kepada pimpinan BLUD untuk mendapat persetujuan

 | 

5. Berdasarkan dokumen penerimaan kas tersebut, bendahara pengeluaran mencatat dalam BKU.

BAB IV PROSEDUR PENGELUARAN KAS A. DEFINISI Pengeluaran kas adalah transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas, misalnya pengeluaran kas untuk pembayaran belanja pegawai dan belanja operasional Puskesmas lainnya, pembayaran utang, penyetoran kepada pihak ketiga, penyertaan modal ataupun pengembalian pendapatan. Prosedur pengeluaran kas ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pengeluaran kas telah dicatat dengan benar sesuai dengan klasifikasi pengeluaran ataupun anggaran yang tersedia serta untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas pengeluaran kas itu sendiri.

Prosedur pengeluaran kas dirancang dengan semaksimal mungkin

menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik dan handal dengan tetap memperhatikan fungsi yang terkait dan dokumen/bukti transaksi yang digunakan, sebagai berikut :

1. Fungsi yang terkait

 | 

Fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur pengeluaran kas baik yang berasal dari dana Fungsional (penerimaan dari pendapatan Puskesmas) maupun dana yang bersumber dari APBD ditetapkan, antara lain: a. Pengguna Anggaran b. Kuasa Pengguna Anggaran/pemimpin BLUD c. PPK Puskesmas d. Pejabat keuangan BLUD / Sub Bag Tata Usaha e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Teknis f. Bendahara Pengeluaran g. Bendahara Pengeluaran Pembantu

2. Bukti transaksi yang digunakan Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas mencakup: a. SPP GU,LS,TU b. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya

B. Pengelolaan dan Penatausahaan Pengeluaran Kas Yang Berasal Dari Dana Fungsional (Pendapatan PUSKESMAS) 1. Pembayaran Belanja dengan SPP-UP/GU/TU Pembayaran untuk suatu kegiatan/belanja yang dilakukan melalui pengajuan SPPUP/GU/TU. Pembayaran ini dilakukan langsung

oleh bendahara pengeluaran pembantu

kepada PPTK atas suatu kegiatan yang dilakukan tidak atas kontrak atau SPK.

Prosedur: a. Pada awal tahun anggaran bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP-UP sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 bulan kepada pemimpin BLUD (KPA) melalui Pejabat Keuangan (Kepala Sub Bagian Tata Usaha) b. Setelah uang persediaan tersedia (lihat prosedur penerimaan kas) dan berdasarkan permintaan dana dari PPTK, bendahara pengeluaran pembantu mendistribusikan dana kepada PPTK untuk melakukan kegiatan opersional dan membuat kuitansi (Panjar) rangkap 2 (satu lembar untuk PPTK dan satu lembar arsip) kemudian bendahara pengeluaran pembantu mencatat dalam buku panjar..

 | 

c. Setelah melakukan kegiatan dan pembayaran, PPTK mempertanggungjawabkan pengeluaran definitif ke bendahara pengeluaran pembantu dengan menyerahkan bukti-bukti asli beserta sisa uangnya (jika ada) dan kuitansi panjar dicap sudah dipertanggungjawabkan. d. Atas pertanggungjawaban pengeluaran definitif tersebut bendahara pengeluaran pembantu mencatat pengeluaran tersebut dalam BKU serta kendali kegiatan dan menyiapkan SPP-GU sebesar pengeluaran definitif. e. SPP-GU disampaikan kepada Pejabat Keuangan untuk diterbitkan SPM-GU, setelah SPM-GU disetujui oleh Pemimpin BLUD maka diterbitkan cek untuk pencairan dari Kas BLUD, kemudian setelah dana dicairkan maka diberikan kepada PPTK untuk operasional berikutnya. f. Apabila terdapat kegiatan yang memerlukan dana banyak dan melebihi dari kebutuhan yang telah direncanakan maka PPTK dapat mengajukan permintaan tambahan dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu. g. Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP-TU kepada pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan, Tambahan uang tersebut harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan kemudian. h. Pada akhir kegiatan apabila masih terdapat saldo uang maka saldo tersebut disetorkan ke Kas BLUD. i. Pada akhir tahun anggaran apabila masih terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran pembantu, harus di setor ke kas BLUD.

2. Pembayaran Belanja dengan SPP-LS a. Pembayaran Jasa Pelayanan 1) Petugas pembuat daftar penerima Jasa Pelayanan setiap bulan membuat daftar dan perhitungan Jasa Pelayanan. 2) Berdasarkan

daftar

tersebut

maka

bendahara

pengeluaran

pembantu

mengajukan SPP-LS kepada pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan. 3) Setelah SPP-LS disetujui oleh pejabat keuangan dan pemimpin BLUD menandatangani SPM-LS maka diterbitkan cek. 4) Cek tersebut dicairkan dari Kas BLUD (PUSKESMAS) oleh bendahara pengeluaran pembantu dan kemudian dibayarkan kepada penerima sesuai daftar. b. Pembayaran kepada pihak ketiga Pembayaran langsung kepada pihak ketiga adalah untuk pembayaran suatu kegiatan/belanja yang dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan atau Surat Perintah Kerja.

 | 

Prosedur : 1) Pihak ketiga setelah menyelesaikan sebagian atau seluruh pekerjaan mengajukan tagihan sesuai yang diatur dalam Kontrak atau SPK kepada PPTK dengan dilampiri bukti-bukti pendukungnya antara lain berita acara kemajuan pekerjaan/berita acara penyelesaian pekerjaan, laporan kemajuan kegiatan dan atau berita acara serah terima barang/jasa. 2) PPTK meneliti terlebih dahulu kelengkapan tagihan, setelah lengkap maka PPTK

mengajukan

kelengkapan

dokumen

tagihan

kepada

bendahara

pengeluaran pembantu. 3) Tagihan tersebut terlebih dahulu diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta dibuatkan kartu kendali kegiatan, setelah dinyatakan lengkap maka bendahara pengeluaran pembantu membuat SPP-LS. 4) SPP-LS diajukan kepada pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan BLUD untuk diterbitkan SPM-LS, setelah disetujui oleh pejabat keuangan dan pemimpin BLUD, maka diterbitkan Cek untuk diberikan kepada pihak ketiga.

BAB V PELAPORAN A. DANA ALOKASI KHUSUS KESEHATAN 1. Jenis Pelaporan Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan terdiri: Laporan setiap bulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK a. Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Trasfer ke Daerah yang berlaku. b. Disamping laporan triwulanan, untuk DAK Nonfisik BOK dan Jampersal diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra 2015-2019 dan RBA Tahun 2017), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan.  | 

2.

Laporan tahunan DAK yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi: realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada Menteri Kesehatan (melalui Sekretaris Jenderal) pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.Pelaksana Pelaporan a. Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten dan Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai (pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember). b. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian hasil kompilasi meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran paling lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember). c. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan

laporan

triwulanan

dijadikan

pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. 3.

Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang

memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran DAK kepada: a. Menteri Kesehatan b. Menteri Dalam Negeri c. Menteri Keuangan 4. Alur Pelaporan a. Pelaksanaan di Puskesmas Kepala puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Untuk laporan keuangan, Kepala Puskesmas menyampaikan pelaporan penyerapan keuangan melalui BKU, SPTJ (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban), Laporan evaluasi penyerapan dana BLUD, maksimal setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Untuk pelaporan keuangan berdasarkan sistim akuntansi keuangan (SAK), yang terdapat dalam lampiran.

 | 

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI A.

DANA ALOKASI KHUSUS KESEHATAN 1. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi DAK mencakup kinerja program dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi : a. Kesesuaian antara kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). b. Kesesuaian pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan. c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. b. Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output. c. Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan sesuai dengan target unit teknis, RKP 2017 dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019. 2. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi DAK dilakukan oleh organisasi pelaksana dan atau tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. Pemantauan dan evaluasi capaian indikator program dilakukan secara terpadu di setiap jenjang istrasi. Puskesmas mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja program dengan menggunakan format yang ada sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi a. Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan b. Pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK dan Jampersal mengacu pada capaian indikator program (RBA Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes Tahun  | 

2015–2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai panduan umum Sistem Informasi Puskesmas. Puskesmas mengirimkan laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten mengirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan. c. Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan/mem hasil pelaksanaan penerapan aplikasi e-logistik/aplikasi logistik obat dan BMHP setiap triwulan melalui bank data pusat (bankdataelog.kemkes.go.id/e-logistics). d. Review atas laporan yang diterima secara berjenjang. Review perlu dilakukan untuk mencermati laporan yang telah masuk dan melihat kembali perkembangan pelaksanaan DAK di lapangan. Review dilakukan oleh forum koordinasi di masing-masing tingkat pemerintahan. Hasil dari review menjadi dasar untuk memberikan umpan balik kepada daerah. B.

DANA KAPITASI JKN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 | 

BAB VII PENUTUP Panduan ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAU dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan DAU dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan pada tahun selanjutnya. DAK nonfisik bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Menu kegiatan dalam petunjuk teknis penggunaan DAU dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenisnya. Tiap kegiatan DAU dan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran ataupun kegiatan antar DAK Nonfisik, baik antara BOK, Jampersal dan Akreditasi Pukesmas. Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAU dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Pemilihan kegiatan DAU dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan seharusnya merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Daerah sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

 |