Mtrx Prt 31f3a

PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL DILAPANGAN NO 1

2

3

1

PERTANYAAN JAWABAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN & SOSIALISASI - Penetapan SK Lokasi terlambat - Identifikasi B di desa sekitar yang masuk dalam SK Dirjen - Penggantian desa belum ditetapkan SK Dirjen - KMProv memberikan fasilitasi untuk TFL agar dapat melengkapi dokumen dan mendatangi lokasi yang sulit Apakah Kepala Desa dengan gaji dibawah/setara Agar dipastikan besaran penghasilan per bulannya berdasarkan UMP dan memiliki RTLH bisa mendapatkan penghasilan tahunan kepala desa (hasil bumi,dll) jika nilainya program BSPS? diatas UMP, tidak boleh Bila ada program daerah tentang rumah tidak layak Bisa saja, asalkan outputnya berbeda. huni apakah bisa berhasil dikombinasikan dengan Program BSPS? VERIFIKASI B - Kompetensi Korfas dan TFL Pembinaan dan evaluasi berkala melalui kunjungan lapangan - Koordinasi antara Korfas dan TFL tidak baik dan koordinasi mingguan

2

- Akses lokasi sulit - Intervensi Tim Teknis dalam penentuan B

3

Masalah lokasi bergerak/pindah lahan?

4

5

6

7

8

-

Identifikasi B di desa sekitar yang masuk dalam SK Dirjen KMProv memberikan fasilitasi untuk TFL agar dapat melengkapi dokumen dan mendatangi lokasi yang sulit

Dapat berpindah selama masih dalam 1 kavling dan rumah lama dibongkar. Batasan jangka waktu terhadap masyarakat yang Batasan jangka waktu pernah menerima bantuan tidak diatur, pernah mendapatkan program lain? jika melihat pada usia bangunan yang mengalami penurunan (pada tahun 2009 -2011 mendapat bantuan gempa kualitas (diperkirakan 10 tahun), perlu koordinasi lebih lanjut dari pemerintah tetapi menggunakan bahan dengan PPK. kualitas rendah dan masih RTLH) Bagaimana jika pelaksanaan konstruksi tidak Dalam verifikasi B, TFL harus sudah dapat memprediksi menghasilkan output rumah layak huni pada tahun kemampuan B menyelesaikan konstruksi rumahnya menjadi anggaran berjalan akibat keswadayaan rendah layak huni. Oleh karena itu TFL harus mampu mengidentifikasi keswadayaan dari berbagai sisi dan mengarahkan rencana konstruksi sesuai kemampuan. Bukti kepemilikan dengan alas hak yang sah. Alas hak yang sah atas kepemilikan tanah merupakan alat bukti Mohon lebih rinci dalam perlakuan, contoh: dasar seseorang dalam pembuktian hubungan hukum antara Kab. Kepulauan Mentawai tanah dimiliki oleh dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Sehingga tidak perlu beberapa orang ketua adat -> masyarakat lain dalam bentuk sertifikat tanah, cukup dengan pembuktian dari secara turun-temurun dan sudah beberapa pihak yang berwenang atau ketetntuan adat setempat. tingkatan generasi menetap ditanah tersebut dengan status hak pakai. Bagaimana perlakuan untuk bukti kepemilikan karena masyarakat Mentawai tetap mendapat lokasi dari program BSPS. Terkait pembuktian sudah/belum pernah Untuk data penerima BSPS dapat berkoordinasi dengan tim menerima BSPS mohon bantuan untuk pengiriman teknis setempat untuk memastikan tidak ada calon penerima data masyarakat yang sudah pernah menerima bantuan telah mendapat bantuan BSPS di tahun-tahun BSPS dari pertama kali BSPS diluncurkan. Ini akan sebelumnya. digunakan untuk bahan verifikasi mulai dari TFL sampai ke KMProv/PPK. Apabila seseorang memiliki upah lebih dari UMP Tidak boleh. Karena yang diatur adalah penghasilan secara tetapi pendapatan bersihnya kurang dari UMP dan umum. memiliki RTLH, apakah dia berhak menjadi B?

NO 9

10

11

12

13

14

1

2

3 4

5

6

1

PERTANYAAN JAWABAN Apakah dibutuhkan keswadayaan mengingat BSPS  Swadaya untuk upah diganti Swadaya untuk bahan bangunan membutuhkan MBR? karena pada permen baru BSPS ada dana untuk upah pekerja.  TFL diberi format identifikasi keswadayaan sebagai janji B.  Alokasi T-1 : pada RAB dimasukan Upan Tukang sehingga akan ada perubahan proposal nantinya. Bagaimana penjelasan B tidak mendapat  Bila sudah mendapat bantuan BSPS tidak diperkenankan untuk bantuan karena sudah mendapat bantuan? mendapat bantuan. Tidak diperkenankan dua sumberdana bantuan dalam satu rumah.  Bila ada program yang mendukung program BSPS dananya digunakan untuk membayar upah pekerja, sehingga dana BSPS tetap untuk bahan bangunan. Bagaimana mekanisme pergantian B?  Apabila rumahnya masih bagus maka tidak ada bantuan.  B diverifikasi terlebih dahulu dan dipilih yang memenuhi syarat.  Membuat surat penyataan bahwa tidak akan menuntut diakhir bila tidak terpilih dalam SK.  Besaran bantuan akan disesuaikan dengan e-KK  TFL diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat yang butuh penanganan program yang mana dan memberi rujukan program. Bagaimana bila dana Swadaya yang habis Setiap B harus bertanggung jawab atas janji kesediaan dikarenakan menunggu penetapan SK yang terlalu keswadayaannya lama? Bagaimana dengan pasangan muda yang memiliki  Bila rumah terdiri dari 2 KK maka dipilih salah satu karena tidak tanah tetapi tidak memiliki rumah? diperkenankan 2KK dalam satu rumah mendapatkan bantuan.  Mencari program pemerintah yang lain. Bagaimana dengan daerah yang sudah di data Lokasi T-1 yang tidak mendapat SK akan dibantu untuk diusulkan tetapi tidak masuk dalam SK lokasi? untuk bahan pertimbangan agar dapat terus dilanjutkan. KESEPAKATAN B - Tidak ada data RTLH - Identifikasi B di desa sekitar yang masuk dalam SK Dirjen - Pergantian B - KMProv memberikan fasilitasi untuk TFL agar dapat - Pelengkapan dokumen teknis melengkapi dokumen dan mendatangi lokasi yang sulit Proposal perlu diperbaiki atas temuan pemeriksaan 1. KMProv memfasilitasi TFL dalam perbaikan proposal KMProv 2. Rapat koordinasi mingguan untuk memantau progress Apakah boleh nama tukang dan B sama?

Tidak boleh penerima bantuan menerima upah kerja untuk rumah sendiri. Pemetaan apakah menjadi bagian proposal yang Tidak harus masuk dalam proposal sebagai pegangan TFL dalam harus dilampirkan? yang menentukan potensi lokasi melalui legenda dan simbol. Apakah pemetaan dilakukan setelah SK atau Pemetaan digunakan untuk mengetahui potensi dan sebelum? permasalahan dilapangan, oleh karena itu seyogyanya di awal kegiatan atau sebelum SK. Sebagai alat bantu TFL dan Korfas dilapangan. Dengan berubahnya PERMEN yang berlaku Proposal yang sudah diterima masih bisa digunakan, tetapi RAB(PERMEN 07/2018) apakah B yang telah terpilih nya harus disesuaikan di proposal T-1. Bila ingin menggunakan pada Januari 2018 (PERMEN 13/2016) masih bisa alternatif 1 harus menyertakan alasan yang jelas dan berdasar. menggunakan proposal yang terdahulu? PENYALURAN BANK Bank dilokasi hanya tersedia Bank Kaltim, Bank pelaksana adalah yang ditunjuk dan MOU/PKS dengan PPK sedangkan MOU sudah dilakukan dengan Bank Agar dipastikan MOU/PKS tertulis tindakan bank penyalur yang Mandiri disepakati terhadap lokasi yang sulit

NO 2 3 4 5

PERTANYAAN Apakah boleh alternatif penyaluran dana diseragamkan? Bagaimana dengan rujukan bank di Kediri apakah menggunakan BRI? Bagaimana menyepakati alternatif pencairan dana SPPn terlambat Create rekening penerima bantuan terlambat

JAWABAN Alternatif akan diseragamkan berdasarkan hasil pengamatan perwakilan dan ditetapkan oleh Satker. Lakukan konfirmasi dengan PPK setempat, kemungkinan menggunakan bank Jatim karena BRI tidak memenuhi syarat. Alternatif harus disampaikan terlebih dahulu kepada Direktorat lalu disampaikan kepada Kabupaten kota. Penyampaian SK yang dilengkapi dengan DPB dan SPPN segera setelah penetapan SK ke Bank Penyalur Koordinasi dengan Bank secara intensif Pantau melalui CMS

PENARIKAN UANG 1

1. Petugas bank kurang 2. Kebijakan setiap unit bank berbeda 3. Harus ada pembuktian foto PB menerima material

1

Intervensi pemilihan toko dari pengusul

2

Fasilitasi format untuk penetapan toko bahan Alasan dipersyaratkan izin usaha pada toko/penyedia bahan bangunan yang tidak mempunyai izin bangunan adalah untuk memastikan bahwa bahan bangunan yang dijual legal dan telah memenuhi ketentuan perdagangan membayar pajak terhadap bahan bangunan yang dijual. Jika ada toko bahan bangunann belum berizin namun selama telah dikenal oleh masyarakat umum maka harus diurus izinannya, atau Kepala Satker melakukan analisis kelayakan dan memberikan surat penetapan bahwa toko/penyedia bahan bangunan tersebut dapat dipilih/tunjuk penerima BSPS. Harga material toko lebih tinggi dari harga satuan Upayakan mencari toko lain, jika sudah tidak ada maka; kabupaten/kota - Langkah pertama dibuatkan berita acara oleh para pihak terkait. - Langkah kedua dilaporkan secara berjenjang - Langkah ketiga tim teknis kabupaten/kota bermohon kepada bupati/walikota untuk mereview harga satuan kab/kota. Apakah toko harus memiliki NPWP? Hanya izin dan SIUP yang dibutuhkan bila ada boleh-boleh saja.

3

4 5

6

1 2

1. PPK berkoordinasi dengan kantor pusat/wilayah Bank Penyalur penandatangan PKS untuk meminta tambahan SDM 2. Tim Teknis aktif memantau dan memastikan material diterima oleh PB dan aktif melaporkan ke PPK 3. Evaluasi kembali prosedur penarikan bantuan TOKO BAHAN BANGUNAN

Bila sulit menemukan Toko Bahan Bangunan, KPB bisa melakukan kontrak dengan 2 toko, dan bisa meng-subapakah bisa di Sub-Kon? kontrak, tetapi toko yang terdaftar yang akan bertanggung jawab. 1. Toko material mundur 1. Tim Teknis memastikan material didistribusikan tepat waktu, 2. Modal toko terbatas tepat sasaran sesuai dengan DRPB melalui perhitungan 3. Ketersediaan material tidak cukup kapasitas armada 4. Kurangnya armada 2. Droping material saat cuaca mendukung bila perlu dalam satu 5. Banjir/cuaca tahap 100% 6. Akses lokasi PB sulit dijangkau 3. Tim Teknis berkoordinasi dengan BMKG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Apa saja syarat pencairan penarikan upah kerja? Penarikan upah dilakukan jika telah ada progres pekerjaan minimal 30%. Bagaimana bila dalam proses pembangunan, istri Kekurangan ditanggung B, dan laporan harus tetap berjalan B harus melahirkan dengan operasi bagaimana dan sesuai. keswadayaan nantinya?

NO 3

1

2

1

2

1 2

PERTANYAAN JAWABAN Material apa yang bisa mengganti kayu untuk Dikerahkan kepada masing-masing wilayah kota dan tidak rumah panggung pada daerah bukan penghasil dibatasi materialnya asalkan memenuhi standar rumah layak kayu? huni. PENGIRIMAN MATERIAL 7. Toko material mundur 4. Tim Teknis memastikan material didistribusikan tepat waktu, 8. Modal toko terbatas tepat sasaran sesuai dengan DRPB melalui perhitungan 9. Ketersediaan material tidak cukup kapasitas armada 10.Kurangnya armada 5. Droping material saat cuaca mendukung bila perlu dalam satu 11.Banjir/cuaca tahap 100% 12.Akses lokasi PB sulit dijangkau 6. Tim Teknis berkoordinasi dengan BMKG Material yang dikirim belum lengkap 13.Sinkronisasi jadwal pengiriman material dengan kesiapan tukang PELAPORAN Bagaimanakah prosedur dan dokumen selain Pembuktian pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi kuitansi untuk upah kerja? dianggap cukup, jika mau ditambahkan dengan laporan harian kerja dipersilakan atas persetujuan PPK. 1. Kurang koordinasi dalam pelaporan 1. Ultimatum kepada Korfas dan TFL 2. Akses telekomunikasi sulit 2. Pembayaran gaji berbasis pelaporan dengan bobot pekerjaan 3. Tidak ada internet yang riil sesuai tahapan 4. Akurasi laporan 3. Reward dan punishment kepada Korfas dan TFL PEMBINAAN FASILITATOR - TFL mengundurkan diri Pembinaan dan evaluasi berkala melalui kunjungan lapangan dan - Integritas Korfas dan TFL koordinasi mingguan Mengusulkan sebaiknya TFL berasal dari kota atau  TFL memang dari kabupaten setempat, dan bila ada yang dari daerah setempat luar mungkin TFL dari daerah setempat tidak memenuhi kriteria.  TFL memenuhi kompetensi dan siap tinggal dan berlokasi di daerah dampingannya.  Seleksi dilakukan berdasarkan kualifikasinya.

1.

Masalah lokasi bergerak/pindah lahan?

2.

Poin pengembangan dilanjutkan oleh siapa?

3. 4.

Aplikasi Sirus, apakah sudah final? Apakah boleh nama tukang dan B sama?

5.

Apa saja syarat pencairan penarikan upah kerja?

6.

Apakah pencairan bisa tunai atau hanya melalui bank penyalur?

7.

Bagaimanakah prosedur dan dokumen selain kuitansi untuk upah kerja?

8.

Terkait masalah B yang menjadi tukang, apakah keluarga dari B yang menjadi tukang harus diupah? Batasan jangka waktu terhadap masyarakat yang pernah mendapatkan program lain? (pada tahun 2009 -2011 mendapat bantuan gempa dari pemerintah tetapi menggunakan bahan kualitas rendah dan masih RTLH) Fasilitasi format untuk penetapan toko bahan Alasan dipersyaratkan izin usaha pada toko/penyedia bahan bangunan yang tidak mempunyai izin bangunan adalah untuk memastikan bahwa bahan bangunan yang dijual legal dan telah memenuhi ketentuan perdagangan membayar pajak terhadap bahan bangunan yang dijual. Jika ada toko bahan bangunann belum berizin namun selama telah dikenal oleh masyarakat umum maka harus diurus izinannya, atau Kepala Satker melakukan analisis kelayakan dan memberikan surat penetapan bahwa toko/penyedia bahan bangunan tersebut dapat dipilih/tunjuk penerima BSPS. Bagaimana jika pelaksanaan konstruksi tidak Dalam verifikasi B, TFL harus sudah dapat memprediksi menghasilkan output rumah layak huni pada tahun kemampuan B menyelesaikan konstruksi rumahnya anggaran berjalan akibat keswadayaan rendah menjadi layak huni. Oleh karena itu TFL harus mampu mengidentifikasi keswadayaan dari berbagai sisi dan mengarahkan rencana konstruksi sesuai kemampuan.

9.

10.

11.

12

13.

Bukti kepemilikan dengan alas hak yang sah. Mohon lebih rinci dalam perlakuan, contoh: Kab. Kepulauan Mentawai tanah dimiliki oleh beberapa orang ketua adat -> masyarakat lain secara turun-temurun dan sudah beberapa tingkatan generasi menetap ditanah tersebut dengan status hak pakai. Bagaimana perlakuan untuk bukti kepemilikan karena masyarakat Mentawai tetap mendapat lokasi dari program BSPS. Terkait pembuktian sudah/belum pernah

Dapat berpindah selama masih dalam 1 kavling dan rumah lama dibongkar. Pengembangan mandiri pasca kegiatan dapat dilakukan oleh penerima bantuan sebagai pemilik rumah atau mendapat fasilitasi dari pemda kabupaten/kota. Sedang disempurnakan. Tidak boleh penerima bantuan menerima upah kerja untuk rumah sendiri. Penarikan upah dilakukan jika telah ada progres pekerjaan minimal 30%. Pemanfaatan dana bantuan untuk upah dilakukan dengan slip penarikan, kemudian diberikan ke orang lain yang menjadi tukang dapat berupa uang tunai atau ditransfer ke rekening tukang atau pekerja. Pembuktian pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi dianggap cukup, jika mau ditambahkan dengan laporan harian kerja dipersilakan atas persetujuan PPK. Bisa saja jika bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan adalah berprofesi sebagai tukang, dan telah teridentifikasi dalam berita acara KPB tentang rencana tukang dan pekerja. Batasan jangka waktu pernah menerima bantuan tidak diatur, jika melihat pada usia bangunan yang mengalami penurunan kualitas (diperkirakan 10 tahun), perlu koordinasi lebih lanjut dengan PPK.

Alas hak yang sah atas kepemilikan tanah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam pembuktian hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Sehingga tidak perlu dalam bentuk sertifikat tanah, cukup dengan pembuktian dari pihak yang berwenang atau ketetntuan adat setempat.

Untuk data penerima BSPS dapat berkoordinasi dengan tim

14.

menerima BSPS mohon bantuan untuk pengiriman data masyarakat yang sudah pernah menerima BSPS dari pertama kali BSPS diluncurkan. Ini akan digunakan untuk bahan verifikasi mulai dari TFL sampai ke KMProv/PPK. SK penetapan lokasi yang menyatakan bahwa PERMEN No.13 Tahun 2016 dicabut dan tidak berlaku.

teknis setempat untuk memastikan tidak ada calon penerima bantuan telah mendapat bantuan BSPS di tahuntahun sebelumnya.

Tertuang dalan ketentuan penutup bahwa dengan berlakunya Permen No.7 tahun 2018 maka Permen No.13 tahun 2016 tidak berlaku, hal ini semua ketentuan sebelumnya disesuaikan dengan peraturan baru. Upayakan mencari toko lain, jika sudah tidak ada maka; - Langkah pertama dibuatkan berita acara oleh para pihak terkait. - Langkah kedua dilaporkan secara berjenjang - Langkah ketiga tim teknis kabupaten/kota bermohon kepada bupati/walikota untuk mereview harga satuan kab/kota. Bank pelaksana adalah yang ditunjuk dan MOU/PKS dengan PPK Agar dipastikan MOU/PKS tertulis tindakan bank penyalur yang disepakati terhadap lokasi yang sulit Upayakan komunikasi dengan berbagai cara Efektifkan wasdal dengan memanfaatkan peran tim teknis di daerah.

15.

Harga material toko lebih tinggi dari harga satuan kabupaten/kota

16.

Bank dilokasi hanya tersedia Bank Kaltim, sedangkan MOU sudah dilakukan dengan Bank Mandiri Jaringan internet di lokasi tidak ada Untuk ke lokasi hanya menggunakan lewat udara dengan landasan tanah dan penerbangan ke lokasi hanya sedikit, tidak tiap hari. Apakah Kepala Desa dengan gaji dibawah/setara Agar dipastikan besaran penghasilan per bulannya UMP dan memiliki RTLH bisa mendapatkan berdasarkan penghasilan tahunan kepala desa (hasil program BSPS? bumi,dll) jika nilainya diatas UMP, tidak boleh

17. 18.

19.

20.

Apabila seseorang memiliki upah lebih dari UMP Tidak boleh. Karena yang diatur adalah penghasilan secara tetapi pendapatan bersihnya kurang dari UMP dan umum. memiliki RTLH, apakah dia berhak menjadi B?

21.

Pemetaan apakah menjadi bagian proposal yang Tidak harus masuk dalam proposal sebagai pegangan TFL harus dilampirkan? dalam yang menentukan potensi lokasi melalui legenda dan simbol.

22.

Apakah pemetaan dilakukan setelah SK atau Pemetaan digunakan untuk mengetahui potensi dan sebelum? permasalahan dilapangan, oleh karena itu seyogyanya di awal kegiatan atau sebelum SK. Sebagai alat bantu TFL dan Korfas dilapangan.

23.

Bagaimana bila dalam proses pembangunan, istri Kekurangan ditanggung B, dan laporan harus tetap B harus melahirkan dengan operasi bagaimana berjalan dan sesuai. keswadayaan nantinya?

24.

Apakah toko harus memiliki NPWP?

Hanya izin dan SIUP yang dibutuhkan bila ada boleh-boleh saja.

25.

Bagaimana mekanisme pencairan untuk daerah terpencil, apakah bisa dibuatkan SK untuk satu kali pencairan?

 Kalau terpaksa untuk mengendalikan penggunaan dana tetapi semua harus mengacu pada Padat Karya Tunai sehingga B harus melakukan review RAB agar tidak terjadi masalah.  Akan ada penetapan khusus bahwa uang harus benar-

benar dimanfaatkan dan dipantau sehingga hasilnya bisa maksimal. 26.

Dengan berubahnya PERMEN yang berlaku (PERMEN 07/2018) apakah B yang telah terpilih pada Januari 2018 (PERMEN 13/2016) masih bisa menggunakan proposal yang terdahulu?

Proposal yang sudah diterima masih bisa digunakan, tetapi RAB-nya harus disesuaikan di proposal T-1. Bila ingin menggunakan alternatif 1 harus menyertakan alasan yang jelas dan berdasar.

27.

Apakah boleh alternatif penyaluran dana diseragamkan? Bagaimana dengan rujukan bank di Kediri apakah menggunakan BRI? Apakah dibutuhkan keswadayaan mengingat BSPS membutuhkan MBR?

Alternatif akan diseragamkan berdasarkan hasil pengamatan perwakilan dan ditetapkan oleh Satker. Lakukan konfirmasi dengan PPK setempat, kemungkinan menggunakan bank Jatim karena BRI tidak memenuhi syarat.  Swadaya untuk upah diganti Swadaya untuk bahan bangunan karena pada permen baru BSPS ada dana untuk upah pekerja.  TFL diberi format identifikasi keswadayaan sebagai janji B.  Alokasi T-1 : pada RAB dimasukan Upan Tukang sehingga akan ada perubahan proposal nantinya.  Dengan terbatasnya program yang ada, maka tim verifikasi mengkroscek ulang data yang masuk, apakah data yang diberikan sesuai dengan kriteria atau tidak.  Masing-masik PPK merekap data yang akurat untuk pengajuan anggaran. Bila tidak ada optimalisasi maka tidak akan ada penambahan anggaran.  Lokasi T-1 yang tidak mendapat SK akan dibantu untuk diusulkan untuk bahan pertimbangan agar dapat terus dilanjutkan.  Daerah SK lokasi (masalah SNVT) harus membuat koordinasi yang jelas.  Daerah SK Strategis diusahakan untuk diusulkan anggarannya asalkan proposal ada dan lengkap (lokasi benar-benar ada pada T-1 2017).  TFL memang dari kabupaten setempat, dan bila ada yang dari luar mungkin TFL dari daerah setempat tidak memenuhi kriteria.  TFL memenuhi kompetensi dan siap tinggal dan berlokasi di daerah dampingannya.  Seleksi dilakukan berdasarkan kualifikasinya.  Bila sudah mendapat bantuan BSPS tidak diperkenankan untuk mendapat bantuan. Tidak diperkenankan dua sumberdana bantuan dalam satu rumah.  Bila ada program yang mendukung program BSPS dananya digunakan untuk membayar upah pekerja, sehingga dana BSPS tetap untuk bahan bangunan.  Apabila rumahnya masih bagus maka tidak ada bantuan.  B diverifikasi terlebih dahulu dan dipilih yang memenuhi syarat.  Membuat surat penyataan bahwa tidak akan menuntut diakhir bila tidak terpilih dalam SK.  Besaran bantuan akan disesuaikan dengan e-KK  TFL diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat yang

28. 29.

30.

Bagaimana dengan lokasi yang sudah diproposalkan tetapi hilang di SK, sedangkan rumah sudah dibongkar?

31.

Mengusulkan sebaiknya TFL berasal dari kota atau daerah setempat

32.

Bagaimana penjelasan B tidak mendapat bantuan karena sudah mendapat bantuan?

33.

Bagaimana mekanisme pergantian B?

34.

35.

36.

37.

38.

39. 40.

41.

butuh penanganan program yang mana dan memberi rujukan program. Bagaimana bila dana Swadaya yang habis Setiap B harus bertanggung jawab atas janji kesediaan dikarenakan menunggu penetapan SK yang terlalu keswadayaannya lama? Apa saja kriteria daerah tertinggal, karena ada Akan dilakukan pendataan secara menyeluruh dengan daerah di Bone Balango yang juga sulit dijangkau? bantuan kabupaten/desa yang bersangkutan. (sebaiknya penilaian objektif dan melibatkan kabupaten/desa) Bagaimana dengan pasangan muda yang memiliki  Bila rumah terdiri dari 2 KK maka dipilih salah satu karena tanah tetapi tidak memiliki rumah? tidak diperkenankan 2KK dalam satu rumah mendapatkan bantuan.  Mencari program pemerintah yang lain. Bagaimana dengan daerah yang sudah di data Lokasi T-1 yang tidak mendapat SK akan dibantu untuk tetapi tidak masuk dalam SK lokasi? diusulkan untuk bahan pertimbangan agar dapat terus dilanjutkan. Material apa yang bisa mengganti kayu untuk Dikerahkan kepada masing-masing wilayah kota dan tidak rumah panggung pada daerah bukan penghasil dibatasi materialnya asalkan memenuhi standar rumah layak kayu? huni. Bagaimana menyepakati alternatif pencairan dana Alternatif harus disampaikan terlebih dahulu kepada Direktorat lalu disampaikan kepada Kabupaten kota. Bila ada program daerah tentang rumah tidak layak Bisa saja, asalkan outputnya berbeda. huni apakah bisa berhasil dikombinasikan dengan Program BSPS? Bila sulit menemukan Toko Bahan Bangunan, KPB bisa melakukan kontrak dengan 2 toko, dan bisa mengapakah bisa di Sub-Kon? sub-kontrak, tetapi toko yang terdaftar yang akan bertanggung jawab.