Modul 04 - Manajemen Dan istrasi K3.pdf 1v4l3

@ ~.i~~.>

LEMBAGA PENDIDtKAN & PELATtHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA

BAS. 1. PENDAHULUAN Dalam pelaksanaan proses pekerjaan konstruksi dituntut penggunaan tenaga kerja yang sangat dominan. Pada. kenyataannya, tingkat pendidikan pekerja dalam sektor konstruksi relatif rendah bila dibandingkan sektor lain, misalnya sektor manufaktur. Keadaan ini terjadi di Indonesia pada khususnya, maupun di ne- gara­ negara lain pada umumnya. Tenaga kerja ini perlu untuk dilindungi, bukan hanya karena peraturan yang mengharuskan, akan tetapi karena tenaga kerja adalah modal usaha yang perlu dijaga dan dibina agar dapat memberi manfaat dan keuntungan perusahaan. Penggunaan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat pendidikan relatif rendah telah membukti kan bahwa sektor ini mempunyai andil yang' cukup dominan dalam hal timbulnya kecelakaan dan penya kit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tingkat pengetahuan pekerja yang kurang, kebiasaan buruk yang melekat pada diri pekerja, kurang disiplin, kondisi tempat kerja yang kurang terawat dengan baik. Hal ini bisa dicegah, diken dalikan, diminimalisir dan ditindaklanjuti dengan baik bila perusahaan menggunakan suatu sistem terten tu, berupa sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Manajemen K3) merupakan rangkaian proses pekerjaan yang mempunyai siklus yang dimulai dari suatu perencanaan, dilanjutkan dengan aplikasi, pemantauan terhadap aplikasi dan peninjauan kembali terhadap perencanaan yang telah dibuat. Rangkaian tersebut merupakan rangkaian tertutup dan mempunyai semangat adanya perbaikan berkesinambungan. Bila pro ses tersebut diperhatikan dengan lebih seksama, maka akan terlihat adanya perpaduan yang serasi anta ra pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan pekerjaan istrasi di atas meja. Pihak-pihak yang berkompeten dafam bidang K3 telah menyusun manajemen K3 secara sistematis menja di suatu sistem manajemen K3. Ada beberapa sistem manajemen K3 telah diperkenalkan kepada masya rakat secara luas, diantaranya : a

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permenaker No. 5/1996,

b

Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999 (OHSAS 18001 :1999),

Tujuan dari penyusunan tulisan' adalah para pembaca agar memahami konsep dasar sistem manajemen K3.

z. C.

,0

z.

m

-

~CJ)

1 :-·.'::,~_··,,\:,,,,,':.'.'S·'.l,' .....·.~,.,,,,_'-;'; .. ,

..

·.'__

.~

~1_,'_''.''---:''

,

.'.,

"._,

.

.t";f

Pelat~h/J'!.~t!.{i.J.'!Atl9,;t:!<3.!l<:qn~truksi .. : ; , . ~L"-2. K3 L ' A 2 K4 - .1 NDO NES 1~tt .,,~

.

'-~"""~:="'.;3,,:.

",-'

,.

. ': _

_to

••

@ ~ e_~,

LEMBAGA PENDID.KAN • "LATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA& L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 -INDONESIA

BAS. 2.

SISTEM MANAJEMEN K3 SECARA UMUM DAN PROSEDUR PENGENDALIAN

SISTEM MANAJEMEN K3 Secara umum dan singkat, pengembangan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bisa dilihat sebagaimana uraian berikut.

1.a.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permenaker ~Io. 5/1996 adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang me rupakan penjabaran dari UU NO.1 thn 1970 dan dituangkan kedalam suatu Peraturan Menteri. Sistem ini terdiri dari 12 elemen yang terurai kedalam 166 kriteria.

Penerapan terhadap SMK3 ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu : 1.

Perusahaan kedl atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 (enam puluh empat) kriteria,

2.

Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kriteria,

3.

Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (sera tus enam puluh enam) kriteria.

Keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja diukur dengan cara berikut: 1.

Untuk tingkat pencapaian penerapan 0% - 59% dan pelanggaran peraturan perundangan akan dikenai tindakan hukum,

2.

Untuk tingkat pencapaian penerapan 60%-84% diberikan sertifikat dan bendera perak,

3.

Untuk tingkat pencapaian penerapan 85%-100% diberikan sertifikat dan bendera emas

Sistem ini bisa digunakan untuk semua jenis industri, berupa industri manufaktur, Industri jasa konstruk si, industri produksi, dll.

l.b.

Sistem Mana;emen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi OHSAS 18001:1999 (Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999) 2

..

~ LEMBAGA PENDIDIKAN & PELAlIHAN ~' §>.\

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

Sebagaimana diterangkan didepan bahwa, pada dasarnya secara umum ketiga sistem dari SMK3 yang dimaksud diatas mengandung 5 prinsip dasar yang $ama yang terdiridari 5 (lima) prinsip dasar (elemen u tama) yaitu : 1.

kebijakan K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA policy)

2.

Perencanaan (Planning)

3.

Penerapan dan Operasi (Implementation and operation)

4.

Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (Checking and corrective action)

5.

Tinjauan Manjemen (Management review)

6.

Perubahan perbaikan Berkelanjutan (Perbaikan berkelanjutan)

Pertbaikan berke/anjutan

(Continual improvement) Kebijakan (Policy) mjauan Manajemen

Perencanaan

(Management review)

(Planning) Penerapan dan

Pemeriksaan dan tindakan perbaikan(Checking and corrective action

operasionil (Implementation

Andoperation)

Untuk memudahkan dan menyamakan pengertian,' secara umum sebagaimana diamanatkan Undang - undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 87 ayat 2 yang menyebutkan setiap perusahaan wajib menjalankan SMK3. yang dimaksudkan disini tentunya adalah SMK3 sesuai dengan Perrnennaker No. 5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berkaitan dengan yang tersebut terakhir ini maka penjelasan detail ke stiap elemen SMK3 berikut ini, diberikandengan tetap mengacu pada SMK3 yang dimaksudkan oleh Undang -undang.

-=:Il ~

5 Prinsip dasar pelaksanaan SMK3 sesuai Permennaker No. 5/MEN/1996 tentang pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Terdiri dari. : 1. 2.

Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3 Perencanaan (Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3)

4

PelatihanAiJjj.fVf,jdji~k3.;:Konstruksi.":> :/~\'L'P2 K'3'L .•... .: . ._,', - .• --, .;. ", ; •. -.. ' .,' •• ,'. . ~

'..i:,_"_"~:?~~~'_.J;.~_->~,:~:-:~},~~~J_\.ic:'

.~:"

~

':~

;A2 K4 ~ '1 N. 0 '

lEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN ¥\j:'E'-=:E'l'~Y lP2K3l A2K4 -INDONESIA

3.

4.

5.

Penerapan Rencana K3 secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3 Pemeriksaan dan tindakan perbaikan meliputi ; Pengukuran, Pemantauan dan pengendalian K3 Peninjauan Secara Teratur dan Peningkatan Penerapan SMK3 secara

Berkesinambunga, melalui evaluasi Kinerja dan penerapan kebijakan K3

Sedangkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Ke~a, diberikan dalam 12 elemen audit yang diberikan sebagai berikut : 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 2. Pendokumentasian Strategi 3. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak 4. Pengendalian Dokumen 5. Pembelian 6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 7. Standar Pemantauan 8. Pelaporan dan PertJaikan Kekurangan 9. Fangelolaan Material dan Perpindahannya 10. Pengumpulan dan Penggunaan Data 11. Audit internal SMK3 12. Tinjauan Manajemen

..

~

m.

iI:...otO

~--.

Penjabaran ke 5 prinsip pedoman pelaksanaan penerapan SMK3 tersebut diatas akan diberikan sebagai sebagaimana penjelasan berikut ini :

1.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN K3 Dalam suatu organisasi harus dibuat Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3, atau secara umum dikenal juga dengan istilah "OH&S Policy" oleh top management, secara jelas menyatakan tujuan Komitmen dan Kebijakan K3, serta adanya kommitmen terhadap perbaikan (perubahan) berkelanjutan (pertJaikan berkelanjutan) dalam kine~a K3 L

Tinjauan Manajern (Management Review)

.

•

Umpan Balik ( from)

Komitmen dan

Audit (Pengukuran kine~a Imeasuring performance)

4­

Kebijakan

I

I

~

Perencanaan (Planning)

5

. ,;

........

... ~ ~

:

..

-

~

-'

.

.

N

@ o 0\\

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

LP2K3L A2K4 - INDONESIA

Beberapa hal harus diperhatikan berkaitan dengan kebijakan (policy) organisasi

.. 2.

a.

sesuai dengan iklim organisasi dan tingkat resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dihadapi organisasi,

b.

mengandung komitmen dalam hal perbaikan berkelanjutan,

c,

mengandung komitmen dalam hal pemenuhan terhadap peraturan perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku maupun persyaratan-persyaratan lainnya,

d.

didokumentasikan, diterapkan dalam aktifitas organisasi dan dipelihara,

e.

dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara intensif sehingga seluruh karyawan peduli terhadap kewajiban-kewajibannya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

f.

mudah dijangkau oleh pihak-pihak lain (pihak luar organisasi)/

g.

dievaluasi secara periodik urtuk menjamin bahwa policy organisasi ini masih relevan dan sesuai dengan aktifitas organisasi

'1

~:' N

« ..J: M:

o

:z m en

-»

r­

"'D I\)

"r­ CN

PERENCANAAN K3 Dalam perencanaan K3 haruslah memenuhi Pemenuhan terhadap Kebijakan yang ditetapkan yang memuat Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja penerapan K3 dengan mempertimbangkan penelaahan awal sebagai bag ian dalam mengidentifikasi potensi sumber bahaya penialaian dan pengendalian resiko atas permasalahan K3 yang ada dalam perusahaan atau di proyek atau tempat kegiatan kerja konstruksi berlangsung.

.~

z

c

,»

Dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta tantangan yang dihadapi, akan sangat mempengaruhi dalam menentukan kondisi perencanaan K3 perusahaan.

~/

N:'

Q;;

Untuk hal tersebut haruslah ditentukan oleh Isu Pokok dalam Perusahaan dalam identifikasi bahaya :

..J~

II"!II

I\)

" ~

z c

o

z en

m

»

Frekewensi dan tingkat keparahan Keceiakaan Kerja

«.

-

Keceiakaan Lalu Lintas

(f)"

Kebakaran dan Peledakan

.W:

Z

Keselamatan Produk (Product Safety)

O~

Keselamatan Kontraktor

'Oi Z')

Emisi dan Pencemaran Udara Limbah lndustri

z c o z m en

­»

6

Pelatihan Ah'/i'Muda.K3KOfJstruksi . I.':'~

• ~.

-"L .'.

•

"-."

LP2K3L A2K4 - INDONESIA

lEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN

Y'~'Y LP2K3l A2K4 • INDONESIA

«.

-

en

.,WII,~

IZ:I

0')

Tujuan dan Sasaran

C

Berdasar telaan awal ditetapkan target atau tujuan serta sasaran yang akan

dicapai dalam bidang K3. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan

tingkat resiko yang ada.

,z':, j "

-.::t

.

~.

Sasaran Penerapan SMK3, meliputi :

(\I,

e:(

•

Sumber Daya Manusia

o

Sistem dan Prosedur

(\I~

•

Sarana dan Fasilitas

,..J

•

Pencapaian prespektif di Lingkungan internal dan ektenal

•

Pemberdayaan, pertumbuhan dalam penerapan K3

;

...Jj

(f)' ~.

i

0,;::

~

Organisasi harus menyusun KESEHATAN KERJA yang meliputi :

..

DAN

b.

pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya,

C.

penentuan tujuan dan sasaran ,

d,

program kerja secara umum dan program kerja secara khusus.

e.

Indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja K3

t(

•

Policy) , Umpan balik & pengukuran kinerja

Perencanaan (Planning)

:

KESELAMATAN

identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian dan pengendalian resiko (risk assessment and risk control) yang dapat diukur

, Audit

planning

a.

Kebijakan

II

I

( measuring performance

from

~

~'r.

,." "tJ

N

Penerapan dan opetsionil (Implementation and operation)

-,' I

2.1.

.W

-»

Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko

I\)

Organisasi harus menyusun dan memeJihara prosedur tentang perencanaan identifikasi bahaya, peniiaian resiko dan pengendaliannya, dalam memenuhi kebijakan K3 yang ditetapkan. Prosedur perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko pengendaJiannya harus ditetapkan,dikendalikan dan didokumentasikan

dan

" ~

z c

o

Z m

en

-»

7

Pelatiha'n AhlrMlji:Fa'·'k3,'K~n~truksi ' ·':t...• - . :

.< ·:.::,····~~'. . .{i-'·;i.~~-;:.'-~~·~·_.::',·~;{.: /1·:~·:_ . ;::..~...~'. ';'!.,:~ ~.•...

",;.:

,,/' LP21<3L A2K4 - INDONESIA ' '

-

@ ~_~~:'

<EMBAGA PENDIDIKAN &PELAT'HAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN lP2K3l A2K4 • INDONESIA

'LP2K3L A2K4 - INDONESIA r

"tJ N

Assessment dan pengendalian resiko ini harus telah dipertimbangkan dalam penetapan target K3. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam menyusun identifikasi bahaya :

" (,,)

r

»N

a.

identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya bersifat proaktif, bukan reaktif,

"

b.

buat identifikasi dan klasifikasi resiko kemudian dikontrol diminimalisir, dikaitkan dengan objective dan program kerja,

c.

konsisten diterapkan,

d.

bisa memberi masukan dalam penentuan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh drganisasi, identifikasi pelatihan dan pengembangan kontrol terhadap operasi organisasi,

z c o z m en

e.

dan

bisa menjadi alat pemantau terhadap tindakan-tindakan yang diperlukan, sehingga terwujud efektifitas dan efisiensL

~

-

»

r

\J

2.2.

Peraturan dan Perundang - Undangan dan Persyaratan Lainnya. Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan organisasi. Organisasi tersebut harus memelihara ketersediaan dokumen-dokumen ini, mensosialisasikan kepada karyawan maupun kepada pi hak luar terkait. Organisasi harus memastikan dapat mengendalikan tinjauan peraturan dan perundang-undangan. standar / acuan terkini sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah, perubahan keadaan / peralatan / teknologi yang terjadi diluar organisasi

2.3.

Tujuan dan Sasaran . Organisasi harus menyusun dan memelihara tujuan dan sasaran K3, bila memungkinkan berupa tujuan dan sasaran K3 yang telah dikuantifisir, pada setiap fungsi dan level dalam organisasi. Ketika menetapkan maupun meninjau kembali tujuan dan sasaran ini, organisasi harus mempertimbangkan peraturan perundangan dan persyaratan­ persyaratan lainnya, bahaya dan resiko, teknologi yang digunakan, kemampuan keuangan, persyaratan dalam pengoperasian organisasi dan pandangan pihak luar terkait. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran sekurang - kurangnyua harus rnemenuhi kualifikasi :

I

N

" (,,)

r

.» N

"

~

z c

o

z m en »

-

r­

\J N

"r­ (,,)

» N

a.

Dapat diukur.

"

b.

Satuan / indikator pengukuran,

-

Z

c.

Sasaran pencapaian,

C

d.

Jangka waktu pencapaiannya

z m en »

~

8

t4~,"" 'p~/atihiiQY~!Iiil[;Jud~i/K3iK;'~struksii" '~LP2K3L ,~-"t:l;l;.: ,q.~~~~i~;:;;:l~":,>,.;/·,-,,.;'·i::·· . .

o

-

A2K4 - INDONESIA

@ r( ~~\

LEMBAGA PENOIOIKAN' PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 -INDONESIA

'LP2K3L A2K4~INDONES1A.:

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3 harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, Ahli K3, dan pihak - pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Tujuan dan sasaran ini harus konsisten terhadap kebijakan K3 termasuk kebijakan tentang perbaikan berkelanjutan.

2.4.

~

Indikator Kinerja . Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja Keselamatan dan kesehatan kerja, yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian system manejemen Keselamatan dan kesehatan kerja.

2.5.

Program - Program Manajemen K3 . Program manjemen Keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung, Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka organisasi harus menyusun dan memelihara program kerja Keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan . kondisi Keselamatan dan kesehatan kerja. Disesuaikan dengan kondisi, sumber daya yang tersedia dan tingkat prioritasnya. Program kerja memuat penanggung jawab dan otoritas pada fungsi-fungsi dan

level dalam organisasi dan target waktu dalam pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi tersebut.

I

I

II:::=;l

Program kerja ini harus dievaluasi secara periodik dan terencana, bila diperlukan, bisa diamandemen sehubungan dengan pergeseran aktifitas, hasil produksi, hasil jasa atau kondisi operasi dalam organisasi. Elemen Program K3

a.

b.

Untuk menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja disusun program implementasi atau elemen Keselamatan dan kesehatan kerja, dengan menetapkan system pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengna fungsi dan tujuan dari tingkatan manajemen perusahaan yang bersangkutan Elemen Keselamatan dan kesehatan kerja disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing perusahaan berdasarkan hasH telaah awal dan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan termasuk dalam menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan . sasaran tersebut ~

ilIIJ

3.

PENERAPAN RENCANA K3 K3

,

"

9

II

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN ~~.¥ LP2K3L A2K4 • INDONESIA

'LP2K3L

'A2K4,~

INDONESIA;c'

secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan kesehatan kerja

Perencanaan K3 (Planning)

t

I

Audit

•

jJmpan balik & pengukuran kinerja ( measuring performance

Penerapan dan

Operasional

from

of

(Implementation and

operation)

1

Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan (Checking and corrective action)

3.1.

Jaminan Kemampuan

3.1.1. Sumber Daya

-

~anusia,

Sarana Dan Dana

Organisasi (Perusahaan)' harus menyediakan Sumber daya manusia (SDM), sarana dan dana yang memadai untuk menjamin pelaksanaan SMK3 sesuai dengan persyaratan system SMK3 yang ditetapkan. Dalam memenuhi ketentuan diatas, organisasi harus membuat prosedur dan menyediakan biaya, sehingga dapat dipantau ke efektiffannya, diantaranya : a. Sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat keperluannya, b. Melakukan identifikasi kompetensi ke~a termasuk pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan, c. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif, d. Membuat ketentuan / peraturan untuk mendapatkan saran ­ saran dari para ahli e, Membuat ketentuan / peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja.

~

~

"'C

N

"... e".)

l>

N

" .a:::.

3.1.2. Integrasi Organisasi menjamin system SMK3 yang dilaksanakan dapat terintegrasi dengan system manajemen perusahaan secara selaras dan seimbang

10

® ~0 \.

"MBAGA "NOIOIKAN & "tAli HAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA

3.1.3.

-.:LP2K3LA2K4 ':. INDONESIA/"

Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat •

Organisasi Organisasi harus menentukan aturan main, kewenangan dan otoritas personil-personil yang mengatur, menjalankan dan memantau aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan resiko K3 dalam kaitan dengan aktifitas, fasilitas dan proses dalam organisasi secara keseluruhan. Dokumen-dokumen tersebut harus di tetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan.

!I'll

Penanggung jawab tertinggi dalam K3 adalah top management. Bila organisasi berupa perusahaan berskala besar, mempunyai anak-anak perusahaan, maka yang dimaksud top management harus didefi nisikan dengan jelas. Manajemen organisasi harus menyediakan sumber daya utama, termasuk didalamnya sumber daya manusia, spesialis­ spesialis, teknologi maupun keuangan dalam rangka pelaksanaan; kontrol dan perbaikan ma najemen K3. Organisasi mampu mengembangkan Organisasi K3 yang handal dan berkualitas dalam hal Implementasi : • Pengembangan Job Description K3 • Penerapan Job Safety Analysis •

.. •

'

",

,'" "Wl

.. c:(~ Cii'~1 ;W i

'~'

l

. Z: "·' -0 '

.,0:' '·Z!

a.

menjamin bahwa persyaratan-persyaratan dalam sistem manajemen K dibangun, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan spesifikasi dalam OHSAS,

b_

menjamin bahwa laporan performance sistem manajemen K33 disampaikan kepada top manage- ment dalam rangka evaluasi dan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen K3.

-' 3.1.4.

,

..

Peran Tenaga Ahli Untuk mengembangkan, menerapkan dan memelihara eara kerja, prosedur, sistem, pengaman dan standar untuk menghilangkan, mengendalikan dan mengurangi bahaya Kecelakaan kerja terhadap manusia, prasarana dan Iingkungan, pembinaan SOM K3 Penanggung jawab K3 dalam manajemen organisasi harus mempunyai aturan main, tanggung jawab dan wewenang dalam rangka :

Konsu Itasi, Komunikasi, dan Kesadaran Organisasi harus mempunyai prosedur yang menjamin bahwa informasi-informasi K3 dikomunikasikan kepada dan dari karyawan maupun pihak lain terkait. Keterlibatan dan konsultasl karyawan harus

11

1­

@

:-'<).

~,.~ '\

LEMBAGA PENDIDI..N& PELATINAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 ' - . - . / Ll'lK:R AlK4 ·INDONESIA 'INUUNt:lIA

didokumentasikan berkepentingan.

dan

disampaikan

kepada

pihak

lain

yang

Dalam hal ini pengurus organisasi harus dapat menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan konsultasi, komunikasi dan penyadaran pekerja kan pelaksanaan K3, dengan melibatkan seluruh unsur pekerja dan pihak - pihak lain yang terkait akan pelaksanaan dan penerapan, pemeliharaan dan pengembangan SMK3, untuik hal ini maka, Karyawan harus : a. a.

berperan aktif dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan dan prosedur berkaitan dengan pengen dalian resiko,

b. b.

diberi informasi tentang wakil karyawan dalam bidang K dan penanggung jawab manajemen da lam bidang K.

3.1.5. 3.1.5. Pelatihan Kompetensi Kerja Pengurus organisasi harus mempunyai dan menjamin kompetensi ke~a dan pelatihan setiap tenaga kerja yang cukup dalam rangka menjalankan tugasnya dalam unit-unit ke~a yang terkait dengan K3. Kompetensi harus didefinisikan sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk menjamin karyawan-karyawannya bekerja pada pad a fungsi-fungsi dan level yang relevan, dalam kaitan dengan : ' a. a.

menjamin kesesuaian sistem yang dijalankan dengan kebijakan, prosedur dan persyaratari-persyaratan dalam sistem K3,

b. b.

konsekwensi-konsekwensi K3, baik aktual maupun potensial, dalam menjalankan aktifitas kerja,

aturan main dan tanggung jawab dalam pencapaian kebijakan K3 dan prosedur 3.2.

Kegiatan Pendukung

3.2.1. 3.2.1. Komunikasi

,

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting pelaksanaan SMK3, semua kegiatan ini harus didokumentasikan, prosedur yang ada harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut : a. a.

Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan SMK3, pemantauan, audit dan tinjauan ulang manajemen kesemua pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam kinerja K3,

b. b.

Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 yang terkait dari luar perusahaan,

c. c.

Menjamin informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang - orang diluar perusahaan yang membutuhkannya

12

@ d.fj)~

lEM'AGA PENVIVIKAN & PEtAlIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LP2K3L A2K4 ·INDONESIA

1IIIIIIII

3.2.2. Pelaporan Sistem pelaporan internal penerapan SMK3 perlu ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa SMK3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan, Hal tersebut untuk menangani : a.

Pelaporan identifikasi sumber bahaya,

b.

Pelaporan terjadinya insiden,

c.

Pelaporan ketidaksesuaian,

d.

Pelaporan Kinerja SMK3, dan

e.

pelaporan lainnya yang dipersyaratkan oleh maupun oleh peraturan - perundang undangan

HI

perusahaan

_O;l ~

3.2.3. Pendokumentasian Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam bentuk cetak (kertas) atau elektronik. Dokumen-dokumen disusun sepraktis mung kin, sehingga bisa mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam be kerja.

3.2.4. Pengendalian Dokumen Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengontrol seluruh dokumen dan data--data untuk menjarnin : a.

seluruh dokumen diarsip dengan baik,

b.

secara periodik dievaluasi, direvisi sesuai kebutuhan dan disetujui, disesuaikan dengan kecukupannya oleh personil yang berko mpeten,

c.

revisi yang berlaku memerlukannya,

d.

dokumen-dokumen yang tidak terpakai dipisahkan dengan baik dan aktifitas yang sedang berjalan

tersedia

di

semua

lokasi

I I

yang

•

,

3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menglaemlTlKaSf, memelihara memellnara aan dan mendespo menaespo sisi S1S1 CalaIan catatan K, t'\, IermaSUK termasuk hasil audit dan evaluasi. ' Catatan K3 harus sah, bisa diidentifikasi dan mempunyai kemampuan teiusur sehubungan dengan akti fitas tertentu. Catatan K harus disimpan dan dipelihara dengan eara tertentu, sehingga siap setiap sa at untuk didapatkan dan terlindung dari kerusakan atau hilang.

3.3.

Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko 13

•

~.;.~'·i~

@ ~'0~::'

eo·'

:::~~t\

LEM"G' PENDIDIKAN & PELATI"'N

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA

<:::LP2K3l: A2K4 ':;' INDONESIJ(4~'~.;.

>", ;, ".,:,., . ",

,-

!1r~~~

,

':Hi' r-' :....'.

'"«"'"

"-1

,en' :·W~ rzf

'N"

Identifikasi bahaya sebagaimana ditetapkan dalam bag ian / elemen 2.2.1, harus dinillai tingkat resikonya, yang merupakan tolok ukur mengetahui adanya kemungkinan terjadinya bahaya-kecelakaan kerja dan penyakit akibat ke~a.. yang selanjutnya akah dapat dikendalikan tingkat resikonya

f"'d~ 'CT' :'zj~

1-:;./

},' .')

,·11

'l::t)

'~.~

'N~

3.3.1.

«t

..I~ ~~,

a.

Kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya

b.

Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi

(W)~

,

lNt "CL

,~.~. ..

sumber

bahaya

dilakukan

dengan

;~ ~:.

3.3.2. Penilaian Penilaian resiko harus dilakukan setelah diketahui identifikasi potensi sumber bahaya, Penilaian resiko didasarkan pada :

a.

Tingkat kekerapan (frekwensi) terjadinya insiden / kecelakaan kerja

b.

Tingkat keparahan (consequences) yang terjadi akibat insiden / kecelakaan kerja

Penilaian resiko ini untuk memastikan dan menentukan adanya prioritas pengendalian resiko inseden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja

3.3.3. Tindakan Pengendalian Organisasi harus mengontrol seluruh aktifitas-aktifitas sesuai dengan identifikasi resiko yang telah disusun. Hal ini .bisa ditempuh dengan jalan:

di

a.

penerapan dan pemeliharaan prosedur, sehingga akan bisa mefihat adanya deviasi tertladap policy dan tujuan dan sasaran K3,

b.

menyusun kriteria-kriteria operasi dalam prosedur,

c,

penerapan dan pemeliharaan prosedur yang bertlubungan dengan resiko material, peralatan kerja dan tenaga kerja dan mengkomunikasikan prosedur-prosedur tersebut kepada pihak terkait lainnya,

d.

penerapan dan pemeliharaan prosedur dalam perencanaan areal ke~a, proses, instalasi lainnya.

"

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyekit akibat kerja dilakukan juga melalui metode e.

Pendidikan, peltihan, 14

,:(,,)1

!~,

.,:' ,

r~,:.

, .....l:

)."'..i.' '~~

~.&.

\Zi'

Identifikasi Sumber Bahaya Identifikasi potensi mempertimbangkan :

i"::~

-:,"".

!c·

~Oi, t~'Z"

m'

'·,00:'.

"'»-' ", "-.

~.\··I J;

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN '1f!.{'lE:t"·~_·::z·:¥V LP2K3L A2K4.INDONESIA

--

f.

Pembangunan kesadaran dan motivasi dengan pemberian penghargaan dapat berupa insentif / bonus, surat penghargaan dllnya,

g.

Evaluasi terhadap hasil inspeksi, audit, kecelakaan,

h.

Penegakkan hokum dan peraturan - peraturan K3,

i.

Pengendalian teknis / rekayasa yang meliputi : eliminasi, subtitusi bahaya, isolasi, ventitasi, higene dan sanitasi

~

rm

analis~;:jnsiden dan l'.

Ada suatu contoh siklus aplikasi K3 yang dibuat oleh Japan Construction Safety and Hearth Association (JCSHA), terdiri dari : a.

Siklus harian K3 (Daily Safety Work Cycle)

b.

Siklus mingguan K3 (Weekly Safety Work Cycle)

c.

Siklus bulanan K3 (Monthly Safety Work Cycle)

Ketiga siklus K3 (Iihat Bab 5) diatas penting sekali untuk secara konsisten dilakukan oleh organisasi proyek, mengingat pelaksanaan . proyek konstruksi mempunyai item-item pekerjaan yang berbeda dan dinamis, berganti dari waktu ke waktu. Satu jenis proyek konstruksi juga berbeda dari jenis proyek lainnya, sehingga mempunyai strategi penanganan yang berbeda pula.

3.3.4.

Perancangan (Design) dan Rekayasa

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakrt akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahapan perancangan dan perencanaan. Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi : a.

Pengembangan,

b.

Verifikasi tinjauan ulang,

c.

Validasi dan penyesuaian yang dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

,

Pada bag ian Perancangan (Design) dan Rekayasaini, personel yang menangani harus memiliki kompetensi kerja yang sesuai dan, diberikan wewenang serta tanggung jawab yang jelas untuk melakukan validasi persyaratan SMK3 L:"""'l'I

3.3.5.

Pengendalian istratif

a.

Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus mempertimbangkan segala aspek K3 pada setiap tahapan,

b.

Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus terdokumentasi,

15

~

@ ~§?~.

LEM'AGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN lP2K3l A2K4 • INDONESIA

c.

Rancangan, tinjauan ulang Prosedur dan instruksi kerja harus dibuat oleh personel yang mempunyai kompetensi kerja dengan melibatkan pelaksana yang terkait. Dalam hal ini personel yang melaksanakan harus diberikan pelatihan agar memiliki kompetensi yang sesuaidengan bidang pekerjaannya.

d.

Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus ditinjau secara berkala, untuk memastikan bahwa prosedur dan instruksi kerja tersebut terkendali sesuai dengan perubahan keadaan yang terjadi seperti pada peraturan - perundang undangan, peralatan, proses atau bahkan bahan baku yang digunakan.

3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak Pengadaan barang dan jasa harus ditinjau ulang untuk memastikan dan menjamin kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan - persyaratan K3 yang ditentukan 3.3.7. Pembelian Setiap pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja : a.

Dalam sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3, .

b.

Pada saat penerimaan barang dan jasa di tempat kerja , organisasi harus dapat n'lenjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi.

3.3.8. Prosedur Menghadapi KeadJiart Darurat atau Bencana Organisasi harus membuat dan memelihara perencanaan d~n prosedur untuk mengidentifik~si potensial bahaya dalam rangka ma.respon insiden dan situasi ke<1daan darurat dan dalam rangka tindakan prefentif dan reduksi terhadap kecelakaan dan sakit akibat kerja. Dokumen ini harus dievaluasi, terutama setelah mendapatkan insiden dan situasi keadaan darurat. Dokumen ini juga harus ditest / di uji secara periodic / berkala, untuk mengetahui kehandalan sistem yang ditetapkan, Pengujian sistem keadaan darurat harus dilakukan oleh orang / petugas yang mempunyai kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang besar harus rnendapatkan ijin dari / atau dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

16

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN ~===':>j LP2K3L A2K4 -INDONESIA

~~1 r.

~. ''lP2K3L A2K4 '- INDONESIA",~;"

3,3.9. Prosedur Menghadapi Insiden Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang dalam hal: a.

menangani dan menyelidiki kecelakaan kerja, insiden dan ketidak sesuaian,

b.

pengambilan tindakan dalam rangka mereduksi akibat yang timbul oleh kecelakaan, insiden atau keti dak sesuaian,

c.

konfirmasi dalam hal efektifitas dari tindakan tindakan prefentif yang telah dilakukan.

korektif dan

Penyediaan fasilatas guna melengkapi prosedur yang ditetapkan meliputi: d.

Penyediaan sarana dan fasilitas P3 K yang cukup sesuai dengan tingkatan besamya organisasi, guna menyakinkan dapat melaksanakan pertolongan medik dalam ke?daan darurat,

e.

Proses perawatan lanjutan setelah insiden I kecelakaan

Prosedur ini juga mengandung hal-hal dimana tindakan korektif dan tindakan prefentif harus dievaluasi dengan menggunakan proses penilaian resiko sebelum diimplementasikan

3.3.10.

Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan darurat Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab dalam hal PemuJihan Keadaan darurat, yang secara cepat dapat menangani dan mengembalikan pada kondisi normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

4.

~ fI

.~

• •

Prosedur pengendalian K3 Prosedur pengendalian disini maksudnya adalahsuatu tata cara yang mengatur bagaimana melaksanaan pengendalian penerapan K3 meliputi

pemeriksaan atas seluruh pelaksariaan penerapan K3, adakah terdapat

kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, dan bilamana terdapat

ketidaksasuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan tentunya harus

dilaksanakan perbaikan menuju ke standar yang telah ditetapkan, atau

melakukan pencegahan pada suatu kondisi yang akan mengarah terjadinya

insiden I kecelakaan kerja, hal - hal yang menyangkut perbaikan dan pencegahan inilah yang dinamakan dengan pengendalian. Prosedur pengendalian tersebut perlu ditetapkan dengan tujuan untuk tetap mempertahankan pe!aksanaan K3 secara konsisten terus - menerus, bahkan bilamana dianggap perlu, dapat ditindak lanjuti dengan pengembangannya guna mempertinggi ha.sil- hasil yanghendak dicapai

• .f

17

~

~~

y,~ . y

4.1.

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA

Prosedur Pengendalian

Pengendalian disini maksudnya adalah memantau dan mengukur pencapaian kinerja K3, yang meliputi proses K3 didasarkan dengan adanya : a.

Kinerja masing-masing proses kegiatan dan.

b.

Sasaran

Pengukuran (Evaluasi) dan peningkatan Kinerja K3 Pengukuran adalah Pengukuran kinerja dilakukan didasarkan pada ketentuan yang telC!h ditetapkan sebelumnya berupa parameter kinerja, cara penilaian dan pengukurannya. Misalnya mengukur : 1.

Tingkat pemahaman pengetahuan dan partisipasi pekerja dalam kegiatan K3, termasuk partisipasi pengunjung / tamu / sub kontraktor/ vendor / mitra kerja dll yang terkait pelaksanaan kerja konstruksi dilapangan

2.

statistilk angka insiden / kecelakaan, tingkat keparahan dan frekwensi insiden ataupun kecelakaan ,

3.

jumlah jam kerja hilang,

Penerapan dan Operasionil (Implementation and operation)

I

~

Audit

•

Checking And Corrective Action

•

Umpan balik pengukuran kinerja

dan

( from measuring performance )

1

Ti~jauan Manajemen (Management review)

Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3 Organisasi harus membuat dan memeiihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K seca ra teratur. Prosedur ini mengandung : a.

ukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan organisasi,

b.

pemantauan terhadap peningkatan tujuan dan sasaran K organisasi, 18

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN 't~'Y KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 -INDONESIA

c,

secara proaktif melakukan pengukuran terhadap kinerja pemenuhan program manajemen,

d.

secara reaktif melakukan pengukuran kinerja kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, insiden (termasuk near-miss) dan bukti-bukti historis K,

pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja dalam upaya analisa upaya korektif dan analisa upaya prefentif. Prosedur pengendalian jika di teliti dapat secara berturutan dibagi dalam pembagian sebagai berikut : Prosedur Pemeriksaan, inspeksi dan pengujian, Tindakan perbaikan

4.2.

Prosedur Pemeriksaan, inspeksi dan pengujian, Tindakan perbaikan

1.

Prosedur Pemeriksaan Prosedur pemeriksaan dapat berupa inspeksi dan audit yang bersifat intemal, pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang K3, khususnya K3 dibidang pekerjaan konstruksi, Pemeriksaan yang bersifat inspeksi dapat dilaksanakan secara harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), yang harus dijalankan secara tetap dan kontinyu untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai Pemeriksaan yang bersifat audit tentunya dilaksanakan secara berkala tiap 2 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam ) bulan sekali. ketentuan ini ber1aku mengikuti standar / ketentuan audit yang diberlakukan pada umumnya oleh badan intemal organisasi dan / atau badan auditor, Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang kerjanya dan mendapat pengesahan serta verifikasi oleh petugas yang mempunyai kompetensi K3 atau yang diberi kewenangan akan hal ini dalam bidang K3. Kegiatan pemeriksaan dapat dimulai dan pengendalian kegiatan pengendalian material dan pergudangan termasuk didalamnya penerimaan barang masuk, penyimpanan / penempatan, pengambilan / pengeluaran / pemindahan, pemasangan, pemeliharan, pengelolaan peralatana konstruksi dan fasilitas pekerjaan konstruksi lainnya serta penanganan kesehatan dan lingkungan, semuanya ini harus dipastikan terintegrasi dalam strategi pencegahan resiko kecelakaan yang akan terjadi dan / atau peny~kit akibat kerja, Pemeriksaan yang bersifat inspeksi maupun audit keduanya mempunyai sifat yang sama yakni, untuk memastikan bahwa penerapan pelaksanaan sistem manjemen K3 telah dijalankan sesuai kaidah ­ kaidah / standar K3. Sedangkan audit lebih ditekankan pada a.

Pencapaian Sasaran dan target

b.

Penanganan ketidaksesuaian (noncorforming)

19

V'~

LEMBAGA PENDIDIKAN & PElATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN \ LP2K3L A2K4 -INDONESIA I

c. .

2.

Tindak lanjut HasH inspeksi, tes dan comrnisioning, dll.

Inspeksi dan Pengujian Organisasi harus menetapkan inspeksi, pengujian dan pemantauan berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3 yang ditetapkan, frekwensi inspeksi, pengujian dan pemantauan harus disesuaikan dengan obyeknya, Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan meliputi:

3.

a.

Personel yang terlibat mempunyai kompetensi dan pengalaman yang cukup,

b.

Catatan, rekaman hasil inspeksi, pengujian, dan pemantauan dipelihara dan tersedia dengan baik bagi tenaga kerja, kontarktor yang terkait dan manajemen,

c.

Penggunaan peralatan dan metode memenuhi stan dar keselamatan

d.

Tindakan perbaikan segera dilakukan atas ketidaksesuaian yang ditemukan saat inpeksi, pengujian dan pemantauan,

e.

Penyelidikan yang memadai harus doilakukan untuk menemukan permasalahan suatu insiden,

f.

Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

pengujian

di jamin

Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan lebih ditujukan dan bersifat perbaikan keadaan dan pencegahan situasi terhadap bahaya yang akan timbul. Tindakan perbaikan yang dilaksanakan dilapangan secara umum menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerjanya, dan perbaikan yang dilakukan diantaranya : 1.

2.

perbaikan atas temuan ketidaksesuaian (nonconforming) K3 disemua tingkatan aktifitas, untuk mengeliminasi penyebab ketidak sesuaian potensial. " Pelaksanaan K3 L yang yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan/strandar yang ditentukan dalam sasaran dan program Kerja K3 L, sesuai dengan pengembangan kondisi pekerjaan dilapangan yang sebelumnya belum di antisipasi bahayanya atau belum ditinjau tingkat keseuaiannya, guna penyempurnaan untuk mencegah terjadinya kesafahan penggunaan bahan / material / prosedur opersionil sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. v

3.

Rekomendasi hasil inspeksi, termasuk pada pekerjaan pemasangan / perakitan kembali, Pengelolaan Alat 20

pengujian dan commissioning yang fase pemindahan, penempatan, dan pelepasan / pembongkaran Kerja dan Peralatan Konstruksi,

tEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

'f"'~~ LP2K3L A2K4 -INDONESIA

pelaksanaan pengetesan / pengujian ini didasarkan pada proses dan hasil kerja

Audit dan Sistem Manajemen K3 Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur audit dan program audit dalam rangka audit sistem manqjemen K3, agar: a.

mengetahui kesesuaian dengan sistem manajemen K3 : a.1.

kesesuaian dengan perencapaan manajemen K3 termasuk spesifikasinya,

a.2.

telah diterapkan dan dipelihara dengan benar,

a.3.

kesesuaian dengan kebijakan dan target dengan efektif

b.

evaluasi terhadap hasil audit sebelumnya,

c.

menyediakan organisasi

informasi

tentang

hasil

audit

kepada

Pelaksanaan audit dilaksanakan secara sistimatik terhadap pekerjaan yang menjadi obyek audit oleh personil independen yang mempunyai kompetensi kerja audit, dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan sistem manjemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan .. Prosedur audit mencakup Iingkup, frekwensi, metodologi, kompetensi, wewenang dan persyaratan-persyaratan untuk melakukan audit dan pelaporan hasil. Frekwensi audit harus ditentukan atas hasil tinjauan ulang audit sebelumnya oleh manajemen, rekaman hasil audit ini hal-us disebar luaskan ke unit - unit yang terkait dengan observasi audit. Hal ini guna memastikan agar tidak akan terjadi ketidaksesuaian yang sama pada unit - ynit lain yang belum dilaksanakan audit, dimana hasil audit sebelumnya menjadi acuan tindakan perbaikandah peningkatanpelaksanaan K3 yang berkelanjutan.

T1NJAUAN [JLANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN Tinjauan Manajemen harus dilakukan Peninjauannya Secara Teratur untuk Peningkatan Penerapan SMK3 'secara Berkelanjutan (continual improvement), hal ini harus dapat dipastikan dilakukan dan didokumentasikan serta mudah ditelusur bila diperlukan untuk kepentingan pengembangan SMK3.

21

~

[I

manajemen

Program audit lengkap dengan jadwalnya yang dilaksanakan secara berkala, harus didasarkan pada hasil dari penilaian resiko dari aktifitas organisasi dan hasil dari audit sebelumnya.

5.

1

10

~~

[J

I~

•

--

LEMBAGA PENDIDI.KAN & PELATI.HAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & UNGKUNGAN \{'~'Y LP2K3L A2K4 ·INDONESI.A

Pemerikasaan dan Tindakan perbaikan (Checking and corrective action)

~ -------.... Internal

(faktor internal)

Tinjauan Manajemen (Management

External Factors (faktor eksternal)

review

1 Kebijakan (Policy)

Pimpinan Puncak manajemen dalam organisasi harus rnengevaluasi manajemen sistem K3 secara periodik sesuai yang telah ditentukan, untuk menjamin kecocokan, kesesuaian dan efektifitasnya. Dalam proses evaluasi ini harus tersedia informasi yang memadai sehingga manajemen organisasi bisa melakukan evaluasi dengan tepat. Hasil evaluasi harus didokumentasikan. TinJauan manaJemen ditujukan untuk memungkinkan dilakukan perubahan policy, tUJuan dan sasaran dan hal-hal lain dalam sistem K didalam kerangka hasil audit sistem K3 dan perbaikan berkelanjutan.

•

•

@ l$~,

!.EMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 • INDONESIA . .

i

BAB.3.

I~

SIKLUS K3

~

..

~

u

5.1.

~

Siklus Harian K3. Siklus Harian K3 (Daily Safety Work Cycle) adalah suatu siklus aktifitas safety yang mempunyai periode ulang setiap hari. Ak ti fitas ini sebaiknya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil pekerja yang menangani pekerjaan sejenis, dipimpin langsung oleh kepala grup kerja.

-I

10 minutes safety talk morning

meeting

"I [l

LiSpecti-:Xl

prior to start of \NOrk

\

•

)

DAILY

I

•

SAFETY

WORK

CYCLE

1 ;

~J

~ [(

Secara mudah daily safety work cycle diuraikan sebagaimana tabel pada lampiran-1.

-c---

23

@

LEMBAGA PENDIDIKAN' PELATIHAN

~~~'\ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 - INDONESIA

5.2.

~

Siklu5 Mingguan K3. Siklu5 Mingguan K3 (Weekly safety work cycle) dilakukan periodik mingguan, biasanya pada akhir minggu. Hal ini perlu dilaku- kan untuk tujuan : a. evaluasi oleh manajemen proyek terhadap grup-grup kerja b. penyampaian informasi-informasi dari manajemen proyek kepada grup-grup kerja c. adanya interaksi satu gtup kerja dengan grup kerja lainnya, sehingga akan terjadi tukar menukar peng ala man yang diperoleh 5uatu grup kerja selama satu minggu berjalan,

Secara mudah weekly safety work cycle diuraikan sebagaimana tabel pada lampiran-2.a.

5.3.

Siklus Bulanan K3. Siklus Bulanan K3 (Monthly safety work cycle) dilakukan periodik bulanan, biasanya pada akhir bulan. Hal ini perlu dilakukan untuk tujuan : a. penyampaian informasHnformasi dari manajemen proyek kepada personil kunci proyek, b. evaluasi oleh manajemen proyek terhadap pelaksanaan proyek selama satu bulan, c. penentuan program-program kerja yang bersifat strategis

Secara mudah monthly safety work cycle diuraikan sebagaimana tabel pada lampiran-2.b.

,

24

Lampiran -1

Siklu5 Harian K3 (DAILY SAFETY WORK CYCLE)

NO I

URAlAN 10 Minutes safety Talk Meeting

WAKTUPELAKSANAAN a. Setiap hari kerja b. 08.00 - 08, 10 = 10 menit

KTiT~HI.IIJATAN a. . Sc'i 11 11;\' pckcljii b. Pckc~i;\ kOlllraklor lIl,lIlli! (i;111

c.

TEMPAT DILAKSANAKAN a. Di terbuka disite

sllb

kOlllraklm Dipilllpill olch: pcmimpill group kerja

b. c.

• ·II

Inspection Prior to Start of Work

a. b. c.

Setiaphari kerja 08.10 - 08.25 = 15 menit Sebe1um menggunakan peralatan

d. e. a. b.

c.

III

Patrol, Guidance and Supervision

a. b.

Setiap hari kerja 08.25 - 16.40

a.

Setiap grop kerja Pekerja kontrfl,ktor utama dan sub kontraktor Dipimpin oleh: Pemimpin Gmp Kerja Safety supervisor

a.

Tempat peralatan 'diparkir/di1etakkan

Site Check

a. b.

Setiap hari keIja 16.40 - 16.55 = 15 menit

a. b.

c.

V

Final Check

a. b.

Setiap hari keIja 16.55 -17.00 = 15 menit

a. b.

a. b.

~

~ r-;>

~..,m

~~~

~S;~

»~Gl

N»»

~>~ ,zZ

z .....

a.

Se1utuh areal proyek

a.

Setiap grup kerja Pekerja kontraktor utanla dan sub kontraktor Dipimpin a1eh: Pemimpin Gmp Kerja

a.

Kepala grup kerja Pekerja kontraktor utama dan sub kontraktor

a.

Tempat keIja

a.

b.

Tempat keIja

a. b.

Pemeriksaan pe1aksanaan pekeIjaan Bukti 1<egiatan: c1aftar hadir, risaIah, dll Pembersihari ternpat kerja dan alat keIja dari kotoran Bukti kegiatan: daftar hadir, risalall, dll

Pemeriksaan hasil site Clean Up Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll

5:2

0 .11>­ .,0 0 ..,;><

z::I:» ..,>z

!:!!>120

»z~

;><"'

~E

»X

120» c: Z

z

b.

25

MATERI Meng-absen pekerja & pemeriksaan kesehatan secara visual Senanl pagi Pengumuman informasi yang bersifat umum Pelatihan praktis Bukti kegiatan: daftar badir, risaIah, dB Pemeriksaan kesiapan alat Bukti kegiatan: daftar hadir, risaIah, dll

Gl ;><

".

IV

a.

c: Z

Gl

»z

Lalllpiran 2.il.

Siklus Mingguan K3 (WlmKLY SAFETY WORK CYCLE)

WAKTUPELAKSANAAN a. Setiap hari Sabtu b. 10.30 -11.30 = 60 menit

.

.

a.

TEMPAT DILAKSANAKAN Di kantor kontraktor utama

il.l. Sile 111; linger

b c

..

KETERLIB I\TI\N~

KOlltraktor I a IWI

a.2. Super\! SOl' a.3. SakI\' Ilper\! ,sor Kontraktor I lallla b. I ForCIll:1 DipiIllpin lldl Site Mclflager

._. __ .....

MATERI Pemantauan h~bersihan, 30 menit sebelum meeting b Materi meeting: b.l Evaluasi pelaksanaan '. daily meeting b:2 Kompiling data daily meeting' b.3 Informasi lainnya c. Bukti kegiatan: daftar haclir, risalah, dll a

~

URAIAN Weekly Meeting

_

NO I

r-:;>:;r­

"'tlmm

~~s

~>~

~sG'l

N):o,~

~);!~ ,ZZ

z .....

!!!);!f20 ~Z"'tl

:;>:;m

;E lOX f20~ r- Z

Z

G'l

:;>:;

La III pi 1':111 2.b. Siklus Bulanan K3 (MONTIILY SAFETY WORK CYCLE)

C Z G'l ~

Z

NO I

URAIAN Monthly Meeting

WAKTUPELAKSANAAN c. Setiap hari Sabtu pada rninggu terakhir d. 13.00 - 15.00 = 120 menit

KETERLIBATAN Kontraktor utUlllll Project a.1. manager Safety a.2. koordinator Constrctio a.3. nmanager Site a.4. manager Safety a.5. supervisor b. Dipimpin oleh: Project Manager

a.

52

omO m:;>:; '­ 0 " z:J:~ m):o,Z

TEMPAT DILAKSANAKAN Di kantor kontraktor utama

a. b.

c. d. e.

MATEJU Evaluasi peJaksanaan weekly meeting Kornpiling data daily meeting dan weekly meeting Penyusunan laporan kepada P2K3 Informasi lainnya Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll

@LEMBA.APENDIDIKAN & PElATiHAN r{~ "\ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

,· W '.,

~

.,.

MENTERI PEKERlAAN UMUM R~,pueYl< :lNPON~SY!

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 091PERJMJ2008

TENTANG

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (KJ)

KONSTRUKSIBIDANG PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib· penyelenggaraan peke~aan kontruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat-sya rat keamanan, keselamatan dan kesehatan ke~a pada tempat kegiatan konstruksi; b. bahwa agar penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan ·kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dapat terselenggara secara optimal, maka diperlukan suatu pedoman pembinaan dan pengendalian sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi Bidang Pekerjaan Umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Ke~a (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

Mengingat

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2.'" Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ; 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa KQnstruksi; 4. Undang-Undang N~mor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 6. Peraturan Pemerintah Nbmbr 29 tahun 2000 tentang Periyeleri9garaan Jasa Konstruksi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

2000

tentang

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN \('+==--'-Y LP2K3L A2K4 -INDONESIA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi NasionaJ; 9. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian negata Republik Indonesia; 11. Surat Kepl)wsan B~r$<;lma Ment~ri Tenag<;l Kerja dan Menteri Peke~aan Umum Nomor: 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi; 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02lMENI1992 tentang Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Ke~a. 13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja; 14. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 384/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Ke~a Pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan; 15. Peraturan Menteri Peke~aan Umum Nomor 43/PRTIMI2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN Menetapkan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: :;.. 1. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. 2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara kesefuruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan. prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.

2

@

LEMBA.APENDIDIKAN & PElATiHAN

~~~. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 ·INDONESIA

3. SMK3 Koilsfruksl Bidang Pekerjaail Umum adalah SMK3 pada sektor jasa konstruksi yang berhuburigan dengan kepelitiligan ur'num (masyarakat) alitai"a laili pekerjaan· konstruksi: jalan, jernbatan, bangunan gedung fasilitas umurn, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sisterri pengolahan air litnbah dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan lainnya. 4. Ahli K3 Konsfruksi adalah Ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam merencanakan. melaksanakan dan mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi sesuai pedoman ini di tempat penugasannya yang dibuktikan dengan sertifikat dari yang berwenang dan sudah berpengalaman 5ekurang-kurangnya 2 (dua) tahlJn dalam pelaksanaan K3 Konstruksi l.?iQ~ng P~k~rj~~!l l)mlJffi y~ng giPlJktik~n d~ng<:ln r~fer~m?i ~l1g<:ll<:lm<:l11 kerj~,

5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau Organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi Bidan!) Peke~aan Umum. 6. P2K3 (Panitia Pembina K3) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sarna saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dan Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia Jasa dan Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Konstruksi. 7. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber sumber bahaya baik didarat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan l1iJkLim Republik Indonesia. 8. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang tnelTiadai.

9. Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi.

10. Kategori Risiko K3 berupa tinggi; sedang atau keel!. Jika terjadi peroodaan pendapat tentang pernmtuan kategori ri~iko, harus diambil tingkat risiko yang lebih tinggi, 11. Risiko Tinggl mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta tergan9gunya kegiatan konstruksi. 12. Rislko Sedang rrfencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusiaserta terganggunya kegiatan konstruksi. 13. Risiko Kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda setta terganggunya kegiatan konstruksi. 14. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko.

3

......

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN '('~"Y LP2K3L A2K4 -INDONESIA

£

15. Peiiggulia Jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugss atau pemillk peke~aan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 16. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum.

17. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

melakukan

tindakan

yang

I ~ []

18. Penyedia barangJjasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasakonstruksi. 19. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat ~embuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komrtmen. 20. Jasa Konsuttansi adalah layanan jasa keahlian profeslonal dalam berbagai bidang yang meJiputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksl, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam. rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesual penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

21. Kegiatari Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan. dikerjakan/

dilciksancikan, dan diawasi sendiii oleh pengguna jasa.

-I I

22. Pemangku Kepentingan adalah .pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan konstruksi meJiputi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan pihak lain yang berkepentingan. 23. Audit Internal K3 Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen oleh Auditor K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam

~4. A",d~ 'rttem~1 K~ KOrl$~k$i ei
[]

Ymym

Q'~h P~n.Y~
Audit K3 Konstruksi BidangPekerjaan Umum yang dilakukan oleh auditor internal Penyedia Jasa.

25. Laporan Audit Internal K3 Konstruksl Bidang Pekerjaan Umum adalah hasil audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yangdilakukan oleh auditor yang berisi fakta yang didapatkan pada saatpelaksanaan Audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

27. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 1<3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meli~ti pengumpulan data, analisa. penilaian, kesimpulan dan rekomendasi tingkat penerapan K3 KonstfLiksi Bidaiig Peke~aaii UmiJm. 28. Teliaga Kerja adalah orang yang bekerja di stJatLJ petusahaan dan/atau di tampat kerja.

I ; []

•

•

I ~.<

~

kerangka pembinaan untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Peke~aan Umum di Iingkungan kerja.

26. RK3K (Rencana K3 Kontrak) adalah dokurnen rencana penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Peke~aan Umum yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanJutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

;

I

4

...

~

@ ~:?~~~

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LPZK3L AZK4 • INDONESIA

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal2 (1) Maksud Pedoman ini sebagai aGUan bagi P€lngunCi JClS;:l dan Penyedia J;:lsa dClICIm PlilnY~'~!1gg~rC!an SMK3 Kom,tryk$i Bic;:l;:1119 Pekerj;;l;:ln LJIT)\JIT) y;;lng dilakS;;InClkCln S€l~rCl sistemCltis, terenCClnCl, terpCldu dan terkoordinasi.

(2) TUjuan diberlakukannya Pedoman ini agar semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam Penyelen9garaan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja-konstTuksi serta menciptakan iingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang pada akhimya akan meningkatkan produktivitas kerja.

Pasal3 (1) Ruang lingkup Pedoman ini mengatur Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekedaan Umum bagi: ..... _.... . . a. p-engguna..Jasa khususnya di Iingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dan b. Penyedia Barang/Jasa. . (2) Untuk instansi di luar Departemen Pekerjaan Umum, perlu ada penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) KONSTRUKSI

Pasal4 (1) Kegiatan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Qleh pengguna jasalpenyedia jasa terditi dari Jasa Pemborongan, Jasa Konsultansi dan Kegiatan Swakelola yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelen9garakan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

(2) Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum wajib menggunakan Pedoman ini beserta lampirannya.

(3) PenyelenggarClan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, Yait!J ; a Risiko Tinggi;

b Risiko Sedang;

c Risiko Keeil.

(4) Kiherja penerapan Penyeleilggaraan SMK3 KoristfiJksi Bidailg Pekerjaail UmLim dibagi metijadi 3 (tiga), yaitu :

a. Baik, bila mencapai hasil penilaian > 85%; b. Sedang, bila menCClpai hasil penilaian 60 % - 85%; c. Kurang, bila mencapai hasil.Q~nilaian .: 60 %. (5)

Dalam rangka Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum harus dibuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa.

(6) Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dCln/atau bertanggung iawab. Qa!affi PertQlcmgan Pertama Pad a Ke~laka(;ln (P3.K).

5

."

•

lEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN

¥',.. . .-"'-_.'\/ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN y

lP2K3l A2K4· INDONESIA

(7) Untuk kegiatan swakelola, peHiJ adaperieritlJ<;lh tentang : a. Pihak yang berperan sebagai Penyelenggara Langsung; b. Pihak yang berperan sebagai Pengendali.

BABIV

TUGASj TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

e~gia!1 PQ$mlil

Departemen Pekerjaan Umum

Pasal5 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang MEinteri Pekerjaan Umutn meliputi:

(1) Menetapkan Kebijakan tentang SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan lJmum. (2) Membina Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Pasal6 Tugas, TanggLiiig Jawab dan Weweiiaiig Kepala Badan Peiilbinaaii KbnstfiJksi Dan Sumber Daya Mahusia (BPKSDM) meliputi : (1) Merumuskan Kebijakan tentang SMK3 Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. (2) Bertanggung jawab dalam Pembinaan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Urnum. (3) Menyusun Pedoman SMK3 Konstruksi dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. (4) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PekerjaanUmum. (5) ~elaksanakan Monitoring dan Evaluasl terhadap Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum di setiap Unit Kerja Eselon I secara acak. (6) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penilaian Aspek K3 Konstruksi Bidang Pekeijaan Umurii 5agi calor! Penyedia Jasa dalciiTl proses pengadaari Dararig/jasa sepaiijang tidcik bertentarigan der;gan peratLirari yang betlaku. (7) Melaksanakim rapatkoordinasi deng~hUnitEselon I tentang Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum: secara periodik, dan melaporkan hasil rapat koordinasi kepada Menteri Pekerjaan Umum.

6

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

'f'=~-¥ LP2K3L A2K4.INDONESIA

Pasal7 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala UnilEselon , meliputi:

(1) Menyusun prcisedur teknis pelaksanaan SMK3 Konstruksi, mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. (2) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Monitoring dan Evaluasi di Iingkungan Unit Eselon I yang bersangkutan. (3) Bertanggung jawab atas Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bldang Pekerjaan Umum di i1ngkungan Unit Eseion I yang bersangkutan. (4) Menggunakan data, analisa. penilaian. kesimpulan dan rekomendasi tingkat Penerapan SMK3 Koiistfuksi Bidarig Pekeijaan Urriuiii temadap hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanaki:ln olen Afasan Laiigsuiig Safuali Kefja sebagai b~ihaii tapat kobrdiiiasi teiitSrig PeiiyeJeiiggaraan SMK3 Konstitiksi. Bidaiig Peke~aaM Umlim deiigan BPKSDM. (5) Memasukkan program tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil Monitoring dan Evaruasi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam program kerja rutinnya.

PasalS Tugas; Tanggung Jawab dan Wewenang Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja meliputi:

(1)

e~rtgngglJng

jawab a~s Penye1e.nggaraan SMK3 KQnstrv.ksi 8idang P~k~rjaQn Uml,lm

Oi linglq.ln9an ke!ianya, (2) Mengevaluasi laporan Penyelenggaraan SM·K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang diterima dari Ungkungan Kerjanya. (3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Iingkungan kerjanya. (4) Melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Unit Eselon I. (5) Memasukkan hasil Monitoring dan Evaluasi dalam program kerja rutinnya.

Pasal9 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Satuan Kerja meJiputi: (1) Melaksaiiakan pengawasari dan evaluasi teihadap pengendalian Penyeleriggaraari SMK3 K6iistr'uKsi Bidang PeKerjaari Umum yang diiakLikali bleh Pejaoat Pembuat Kbriiitmen dan riielapbtkannya setiap bulan kepada Atasah Larigsling Kepala SaWari

.

~~.

(2) Membuat analisa, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap laparan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakilakibat kerja konstruksi yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja.··· .

7

lEMBAGA PENOIOIKAN & PElATIHAN

't.,..............y KESElAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN

LP2K3L A2K4 -INDONESIA

.

..

.

.

(3) Mempemituhgkan biiiya Periyel~riggaraafi SMK3 K6ristrUksi Bicarig Pekerjaali Umum

dalam orgariisasi Penggulia Jasa pada DIPA Scitlian Keija.

(4) Memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

oleh Penyedia Jasa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatai1

konstruksi untuk dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja. Perhitungan biaya

penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut sudah

merupakan satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan konstruksi, yang diperhitungkan dalam Analisa Harga Satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung risiko K3

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

I []

P~fia110

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi: (1) Dalam hal materi Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

dijadikan salah satu bahan evaluasi dalam proses Pemilihan Penyedia Jasa maka PPK

wBjib menyediakan a c u a n n y a . · .

(2) Dalam rangka menentukan kategori fisiko seluruh paket kegiatan yang dikendalikannya, wajib berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi. (3) Memberi penjelasan tentang Risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul daram pelak&;anaan pekerjaan pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang ditenderkan. .

(4) Memasukkan materi Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam Dokumen Kontrak dengan cara mewajibkan Penyedia Jasa untuk mengikuti Pedoman ini dalam pelaksanaan pekerjaannya.

I .

,I []

(5) Me!akukan pembahasan persetujuan tingkat risiko yang disusun penyedia jasa dalam

rangka menetapkan tingkat risikokegiatan yang akan dilaksanakan~

-

.

(6) Menyetujui RK3K yang disusun oleh Penyedia Jasa pada awal kegiatan.

I"""""'l

~ •

(7) Menetapkan Ahii K3 Konstruksi atau Petugas K3 Konstruksi untuk pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat risiko K3 pada paket kegiatan yang dikendaiikannya. (8) P~nggl,ll1a ja~a wajil;l me1iPat!
a. Ahli K3 koristruksi Pehgguna jasa tidak bOleh merangkap pada paket pekerjaari

yang lairi.

b. Ahli K3 konstruksi pengguna jasa dimaksud dapat berasal dari konsultan pengawas

atau pihak lain yang ditunjuk.

c. Ahli K3 Konstruksi Pengguna Jasa tidak diperkenankan berasal dari Penyedia Jasa

yang sedang terikat dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang ditangani, agar tidak

menimbulkan pertentangan kepentingan.

(9) Pengguna jasa wajib melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan keci!. a, Petl,lgp.$ K:3 kon!3.tru!
yang lain,

• 8

@ if} rel="nofollow">.>

lEMBAGA PENDIDIKAN & PELAnHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA

b. Petugas K3 koiisthJksi peiigguna jasa diniakSud dapat be ra sal dati kol1sultah supervisi atau pihak lain yang ditunjuk. e. Petugas K3 Konstruksi Pengguna Jasa tidak diperkenankan berasal dan Penyedia Jas9 yang sedang terikat dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang ditangani. agar tidak menimbulkan pertentangan kepentingan. (10) Menyetujui hasH tinjau uial1gRK3K yang dilakukan oieh Penyedia Jasa setiap bulan (untuk butir-butir yangperfu diadakim tinjauan ulang) dan melaporkannya kepada KepalaSatuan Ke~a. . .

..

(11) Men~rirnCl dan m~mpelajClri tenipljsan 4ClPOra.n Rutin K~iCltan P2K3 yang c;iiPLJa.t ol~h Penyedia Jasa ke Dinas Tenaga Kerja setempat. (12) Melaksanakan inspeksi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi / Petu9as K3 Konstruksi bersama Penyedia Jasa sesuai den~an RK3K. (13) Melakukan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan di bawah kendalinya, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja. (14) Memberi surat perlngatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa ~asa m~nyimpang dan ketentuan yang berkattan ciengan Pecioman Bidang Pekerjaan Umum dengan eara memberi surat peringatan ke-1 peringatan ke-~ tidak ditindaklanjuti, maka Pejabal Fiembuat menghentikan pekerjaan. Segala risiko akibat penghentian pekerjaan jawab Penyedia Jasa.

apabila Penyedia sMk3 ~onstruksi dan ke-2. Apabila Komitmen dapal menjadi tanggung

(15) BertaiiggUhg jawab atas tetjadiriya kecelakaaii kerja kbristrUksi dan penyakit cikibcit kerja kbnstruksi, apabila Pejabat Pembuat Kbmitrilen tidak nielakSahakaJi keterituari sebagaimana dimaksud pada ayat (14). (16) Memberi surat keterangan -tidak terjadi kecelakaan kerja- kepada Penyedia Jasa yang tetah menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tanpa terjadi kecelakaan kerja. (17) Ahli K3

Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi pada Pengguna Jasa rnelakukan ri$ikO K~ Kqn$tn,Jl<$i aid9ng Pe.k~dc;l(;m UlT1lJm; Y9ng melipyu ; in$p-~I<$i tempat kerja, perala~an, sarana pencegahan k~lakaan kerja konstrl;Jksi s~~l;lCli dengan RK3K. p~ng~n<,i<:lli(m

(18) Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung pada Kegiatan Swakelola wajib membuat RK3K Kegiatan Swakelola. (19) Wajib menggunakan Pedoman Teknis yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan untuk keperluan Pengendalian SMK3 Bidang Pekerjaan Umum terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.

9

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN 'l'.. -.'1 LP2K3L A2K4 -INDONESIA

Bagian Kedua

PenyediaJasa

Pasal11

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PElnyedia Jasa meliputi:

(1) Befnak memperolEih ir1f6fmasi dari Perigguna Jasa teriffing fisiko K3 K6iisfriiksi Bidang PeRerjaatl Uhiuitl tetmaslik ktitidisi dan potEHisi bahaya yang dapat terjadl. (2) Memasukkan biaya penyelenggaraan SMKJ Konstruksi eidang Pei<e~aan Umum dalam ha~~~ penawaran pengadaan lasa konstruksi. Perhitungan blaya penyeienggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekeriaan Umum tersebut sudah merupakan satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan konstruksi, yang diperhitungkan dalam Analisa Harga Satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung risiko 1<3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. (3) Wajib Illembuat "pra RK3K" sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam proses pengadaan barang I jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. (4) Wajib menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan PPK sebagaimana Lampiran 4 yang disusun pada awal kegiatan. (5) Wajib membuat RK3K sebagaimana Lampiran 1 dan Lampiran 2, dengan ketentuan: a. Dibuat pada awal kegiatan. b. HarUs mericantiJinkan kateg6ii risik6 pekeijaaii yang felah aitentl,ikan oersama PPK. c. Pada awal dimulainya kegiatan, Penyedia Jasa mempresentasikan RK3K kepada Pelabat Pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan. d. Tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bag ian yang' memang perlu dilakukan kaji ulang) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung. (6) Wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai . . risiko K3 tinggi. (7) Wajib meHbatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pe.ke.rjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan keel!. (8) Melakukan kerja sarna untuk membentuk kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bila ada dua atau lebih Penyedia Jasa yang bergabung dalam satu kegiatan. (9) Kerja sarna kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut dipimpin oleh penanggung jawab Lifariia Penyedia Jasa. (1 0) Wajib membentuk P2K3 bila: a. Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah palin!;! sedikit 100 orang, 9, M~ng~19Ia p~kerj<;lan Yang m~mp~k~rjakan pE;lk,E;lrja k,urang <,jan 100 on;lng, aka n tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaranradioaktif. (11) Wajib melapar ke Dinas Tenaga Kerja dan Jamsostek setempat sesuai ketentuan yang berlaku. (12) Wajib iileitlbuat Lapbran Rutin Kegiatari P2K3 Re DiMS Tehaga Kerja setempat dan tembosantW3 disampaikan kepada PPK. (13) Wajib melaksanakan Audit Internal k3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum . sebagaimana Lampiran 3.

10

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN V'~\1 KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 ·INDONESIA

(14) Wajib membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegialan pada akhir kegiatan. (15) Wajib melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Dinas Tenaga Kerja setempat teotang kejadiariberbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akiba.t kerja konstruksi yang telah terjadi pad~rkegiatan yang dilaksanakan. (16) Wajib rnenindaklanjuti sural peringatan yang diterima dan Pejabat Pembuat Komitmen. (17) Bertanggung jamb atas terjadinya keeelakaan kerja konstruksi. (18) Wajib melakUkan petlgeridalian risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang melitmti: jn~peksi tempat· kerja, peraiatan, sarana pencegahan kecelakaan kerja konstruksi seSuai dengan RK3K. (19) Penyedia Jl;lSc1 yang melaksanakari pekerjaan dengan tingkat fisiko tinggi wajib rtlertlilikl sertifikat K3 perusahaan yang dilE~rbitk~m oleh Iembaga sertifikasi yang lelah diakredilasi OIeh Komite Akreclitasi NasionaJ (KAN). . KETf;NTUAN PENUTUP

Pasal12 .

:

".:

:.

.

' , '

I

Peraturan ini rneliputi .ketentuim mengenai Tata Cara Penyusunan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, Format Re·ncana K3 Kontrak (RK3K), Format Audit Internal K3 Konstruksi Bagi Penyedia Jasci dan Tala Cara Penilaian tngkat Risiko berpedoman pada Lampiran 1, lampiran 2. lampifan 3 dan Lampiran 4 yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Perciiuran Meriteri ini.

Pasal13 (1) Pera\uran Menteri ini bertaku pada tanggal ditetapkan. (2) Peraluran ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk di1<etahui dan dilaksanakan.

Disahkari di Jakarta

II

--'

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN V'~'Y LP2K3l A2K4 -INDONESIA

LAMPIRAN 1

TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

• ..

•

lEMBAGA PENDIDIKAN & PElATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN ~="¥ lP2K3l A2K4 -INDONESIA

LAMPIRAN 1

TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI

BIDANG PEKERJAAN UMUM

BAGI PENYEDIA JASA

Elemen-elemen yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah : 1. Kebijakan K3

2. Perencanaan 2.1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya; 2.2. Pemenuhan perunda~ndangan dan persyaratan lainhya; 2.3. Sasaran dan Program; .

3. Penerapan dan Operasi 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Sumber Daya. Struktur Organisasi danPertanggungjawaban; Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian; . Komunikasi, Keterlibatan dan Konsliltasi; Dokumentasl; Pengendalian Dokurrien; Pengendalian Operasional; . Kesiagaan dan Tanggap Darurat;

4. Pemeriksaan 4.1. Pengukuran dan Pemantauan;

4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Evatuasi Kepatuhan: Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan; Pengendalian Rekaman; Audit Internal;

5. Tinjauan Manajemen 5.1. Tinjauan Manajemen.

Elemen-elemen sebagaimana tersebirt diatas meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Kebijakan K3 a. b. c.

Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. Pimpinan Penyedia Jasa harus mengesahkan Kebijakan K3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3 bagi Penyedia Jasa; 2) Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3; 3) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3; 4) Sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran K3; 5) Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara; 6) Dikomunikasikan kepada semua person;1 yang bekerja dibawah pengendalian Penyedia Jasa agar peduli terhadap K3;

7) Dapat diakS€s ofeh semua pihak yang berkepentingan; dan

Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

halaman 1 dari 10

.

,fiJj. @ \

.

LEMBAGA PENDIDIKAN &PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4· INDONESIA . .

8) DievaJuasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan sesuai. . Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 10 ketentuan. yaitu ketentuan : a; b; c.1); c.2); c.3); c.4); c.5); c.6); c.7); c.B); Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 10 ketentuan. yaitu ketentuan: a; b; c.1); c.2); c.3); c.4); c.5); c.6); c.7); c.B); Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 9 ketentuan. yaitu ketentuan : a; b; c.1); c.2); c.3); c.5); c.6); c.7); c.8);

2. Perencanaan 2.1.

Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya; a.

b.

c. d.

e.

Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya. penilaian risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan. Prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya harus mempertimbangkan: 1) Mengakomodasi kegiatan rutin. 2) Mengakomodasi kegiatan non rutin. 3) Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja. 4) Perilaku manusia. kemampuan dan faktor manusia lainnya. 5) Mengidentifikasi bahaya yang berasal dan luar tempat kerja yang dapat mempengaruhl kesehatan dan keselamatan personil di tampat kerja. 6) Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa. 7) Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia jasa atau pihak lain. 8) Modifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, proses dan kegiatannya. 9) Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendaliannya. 10) Desain Iokasi kerja, proses. instalasi, mesinJperalatan, prosedur operasi dan instruksi kerja termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia. Penyedia Jasa haros menerapkan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan. Penyedia Jasa haros memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya. penilaian risiko dan pengendaliahnya secara berkesinambungan. Penyedia jasaharus rnendokurnentasikan dan menjaga rekaman hasil identifikasi bahaya,penilaian risikodan pengendalian yang ditentukan selalu mutakhir.

Untuk PenyediaJasa ,yang melak.sanakanpekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 1.4 ketentlian, yaitiJ ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); b.4); b.5); b.6); b.7); b.8); b.9); b.10); c;d;

e. •.

'

.

.

Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 12 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.3); b.4); b.5); b.7); b.8); b.9); b.10); c; d; e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 8 ketentuan. yaitu ketentuan : a; b.1); b.3); b.7); b.9); c; d; e.

2.2.

Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; Penyedia Jasa wajib : a. Membuat prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan. if

Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

halaman 2 dari 10

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN ,,~>y LP2K3L A2K4 • INDONESIA

b. Menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan. c. Memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan. d. Mempematikan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dalam membuat, menerapkan dan memelihara SMK3. e. Memelihara informasi in; selalu mutakhir. f. Mengkomunikasikan informasi persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang relevan untuk personil yang bekerja dalam pengendalian Penyedia Jasa, dan pihak terkait lain yang relevan. g. Memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Peke~aan Umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi. h. Membuat "pra RK3K" sOOagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam proses pengadaan barang I jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. i. Menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan PPK yang disusun pada awa! kegiatan. j. Melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada setiap paket peke~aan yang mempunyai risiko K3 tinggi. k. Melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket peke~aan yang mehlpunyai risiko K3 sedang dan keci!. I. Melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bila ada dua atau Iebih Penyedia Jasa yang berfJabung dalam satu kegiatan. Ke~a sama kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pek.erjaan Umum tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama Penyedia Jasa. m. Membentuk P2K3 bila: 1) Mengelola peke~aan yang mempeke~akan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang, 2) Mengelola peke~aan yang mempeke~akan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai fisiko yang besar akan te~adinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif. n. Melapor ke Dinas Tenaga Ke~a dan Jamsostek setempat sesuai ketentuan yang berlaku. o. Membuat Laporan Rutin Kegiatan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK p. Melaksanakan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. q. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaai I SMK3 Konstruksi Bidang Peke~aan Umum sebagaibagian dan dokumen serah terima kegiatan pada akhir kegiatan. r. Melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Dinas Tenaga Kerja setempat tentangkejadian berbahaya, kecelakaan ke~a konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang telah te~adi pada kegiatan yang dilaksanakan. s. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen. t. Bertanggung jawab atas te~adinya kecelakaan ke~a konstruksi. u. Melakukan pengendalian risiko K3 Konstruksi Bidang Peke~aan Umum yang meliputi: inspeksi tempat kerja, peralatan. sarana pencegahan kecelakaan kerja konstruksi sesual dengan RK3K. v. Memiliki sertifikat K3 perusaha~n yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) apabila melaksanakan peke~aan dengan tingkat risiko tinggi. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 21 ketentuan, yaitu ketentuan: a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; I; m; n; 0; p; q; r; s; t;

u; v.

(r'

Lampiran 1: Pedoman Penyefenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

halaman 3 dari 10

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN V'~V KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 -INDONESIA ..

Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 19 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; d; e; f; g; h; i; k; I; m; n; 0; q; r; s;' t;

u. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekeljaan dengan Risiko K3 Kedl wajib menerapkan 16 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; e; g; h; i; k; I; m; n; 0; r; s; t; u.

2.3.

Sasaran dan Program; Penyedia Jasa wajib : a. Membuat Sasaran K3 yang terdokumentasi. b. Menyusuri Sasaran K3 dengan ketentuan: 1) Relevan pada fungsi dan tingkat yang di dalam perusahaan Penyedia Jasa. 2) Dibuat secara spesifik dan terukur; 3) Dideklarasikan secara eksplisit; 4) Disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan; 5) Sesuai dengan Kebijakan K3; 6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan berkelanjutan; c. Memelihara sasaran K3 yang terdokumentasi. d. Mengukur tingkat pencapaian sasaran. e. Mengkaji tingkat pencapaian sasaran. f. Membuat program untuk mencapai sasarannya. g. Menerapkan program untuk mencapai sasarannya. h. Memelihara program untuk mencapai sasarannya. i. Menyusun program dengan ketentuan: 1) Penunjukkan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan tingkat Penyedia Jasa yang relevan; dan

2) Cara dan jangka waktu tujuan untuk dicapai.

j. Mengkaji program secara rutin dan terencana, dan menyesuaikannya jika perlu, untuk memastikan sasaran itu tercapai. k. Membuat RK3K, dengan ketentuan: 1) Dibuat pada awal kegiatan. 2) Mencantumkan kategori risiko pekeljaan yang telah ditentukan bersama PPK 3) Pada awal dimulainya kegiatan, Penyedia Jasa mempresentasikan RK3K kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk rnendapat persetujuan. 4) Melakukan tinjauan ulang terhadap RK3K {pada bagian yang memang perlu dilakukan kaJi ulang} dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekeljaan konstruksi berlangsung. I. Membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 21 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); bA); b.5); b.6); c; d; e; f; g; h; i.1); i.2); j; k.1);k.2); k.3); .k.4); I. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 18 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2);. b.3); bA); b.6); c; d; e; f; g; i.1); i.2); k.1); k.2); k.3); kA); I. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekeljaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 14 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.2); b.3); c; d; f; g; i.1); i.2); k.1); k.2); k.3); kA); I.

3. Penerapan dan Operasi Kegiatan 3.1.

Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban; a. Pimpinan Puncak harus mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem manajemen K3 ' b. Pimpinan Puncak harus menunjukkan komitmennya dengan: 1) Menjamin ketersediaan sumber daya yang utama dalam membangun, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3;

Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

halaman 4 dari 10

•

•

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN \"....---..yKESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA

2) Menentukan peranan, pembagian tanggung jawab dan memberi kewenangan kepada pelaksana SMK3. 3) Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ketentuan pada angka 1) dan 2) di atas kepada personil yang diberi tanggung jawab dan wewenang. c. Penyedia Jasa harus menentukanpenanggungjawab K3 untuk: 1) Menjamin bahwa SMK3 dibuat. diterapkan dandipelihara sesuai dengan . . . .. . . .. pedoman in;; 2) Menjamin kinerja SMK3 dilaporkankepada Pimpinan Puncak untuk dikaji ulang . dan digunakan sebagai dasar peningkatan SMK3. d. Penyedia Jasa harus dapat memotivasi karyawan di tempat kerja untuk bertanggung jawab terhadap aspek K3. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 7 ketentuan. yaitu ketentuan a; b.1); b.2); b.3); c.1); c.2); d. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan a; b.1); b.2); b.3); c.1). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan a; b.1); b.2); b.3); c.1). 3.2.

Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian; a. Menjamin setiap karyawan yang tertibat dalam pekerjaan yang mengandung risiko K3 memiliki kompetensi atas dasar pendidikan. pelatihan atau pengalaman yang sesuai. b. Mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan K3 dan SMK3 sesuai dengan kebutuhannya. c. Mengevaluasi keefektifan pelatihan. d. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja karyawan. e. Prosedur peietihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkatan untuk: 1) Tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan; dan 2) Risiko Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 6 ketentuan. yaitu ketentuan a; b; c; d; e.1); e.2). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketpntuan d; e.1); e.2). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 1 ketentuan, yaitu ketentuan d.

3.3.

Komunikasi, Keterlibatan dan Konsultasi; 3.3.1. Komunikasi Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan SMK3, Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: . a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi Penyedia Jasa; b. Komunikasi denganpemasok, sub kon~ktor dan pengunjung lainnya yang datang ke tempat kerja; c. Menenma, mendokumentasikandan menanggapi kritik dan saran dari pihak luar yang terkait. 3.3.2.Keterlibatan dan Konsultasi

a.

Membuat, menerapkan dan memelihara keterlibatan peke~a dalam hal: 1) Identifikasibahaya, penifaian risiko dan menentukan pengendalian; 2) Penyelidikan insiden; 3) Pengembangan dan pengkajian kebijakan dan sasaran K3;

Lampiran 1: Pedorr.an Penyelenggaraan SMK3 Konslruksi Bidang Pekerjaan Umum

halaman 5 dan 10

@LEMBAGA PENDIDIKAN • PELATIHAN

~ §? ~\ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & l\NGKUNGAN

LP2K3l A2K4 • INDONESIA

4) Konsultansi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka; 5) Sebagai Perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3. b. Menginformasikan kepada pekerja tentang pengaturan keterfibatannya, termasuk siapa yang mewakili jika terkait dengan hal-hal K3. c. Konsultansi dengan pemasok, sub kontraktor jika ada perubahan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan K3. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 10 ketentuan, yaitu ketentuan : 3.3.1 huruf a; b; c; dan 3.3.2 huruf a.1): a.2); a.3); a.4); a.5); b; c. Untuk Penyedia Jasa yang rnelaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 8 ketentuan, yaitu ketentuan : 3.3.1 hUruf a; b: c; dan 3.3.2 hUruf a.1);

8.2); a.4); b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Keeil wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan : 3.3.1 huruf a; b; dan 3.3.2 huruf a.1 );a.2); c.

3.4.

Dokumentasi; Dokumentasi SMK3 harus meliputi: a. Kebijakan K3 b. Sasaran K3; c. Uraianlingkup SMK3; d. Uraian unsur-unsur utama dan SMK3 dan kaitannya, e. Acuan yang terkait; f. Rekaman yang diperlukan; dan g. Hal-hal penting untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasi dan pengendalian proses, dikaitkan dengan risiko K3. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib rnenerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; d; e; f; g. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pclcerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan : b; ~ d; e; t, g. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Keeil wajib rnenerapkan 4 ketentuan, yaitu ketentuan : b; d; f; g.

3.5.

Pengendalian Dokumen; Pengelolaan dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan sbb: a. Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 dan pedoman ini harus dikendalikan. b. Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: 1) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum dikeluarkan; 2) Mengkaji ulang dan memutakhirkan seperfunya dan menyetujui kernbali dokumen tersebut; 3) Menyimpan dokumen tersebut dan diidentifikasi (diberi penomoran) sehingga mempunyai kemampuan telusur; 4) Memastikan versi terbaru dari dokumen yang dipakai telah teridentifikasi dan tersedia di ternpat-tempat yang digunakan; 5) Memastikan dokumen ekster:nal asli yang penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya; dan 6) Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluarsa dan melakukan identifikasi yang sesuai jika dokumen ters.ebut disimpan untuk tujuan tertentu. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan" Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); bA); b.5); b.6). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); bA); b.5); b.6).

Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

halaman 6 dari 10

•

@ t.$_,>

LEM•••'''NDID'''N • "LAnHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 ·INDONESIA

Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan· dengan Risiko K3 Kedl wajib . menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan: a; b.1); b.3); bA);b.5); b.6).

3.6.

Pengendalian Operasional a. Penyedia Jasa harus menentukan jenis kegiatan yang bahayanya telah diidentitikasi, dan pada pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan .pengendalian operasional untuk mengelola risiko K3. b. Untuk kegiatan tersebut, PenyediaJasa harus menerapkan dan memelihara: 1) Pengendalian operasional harus· tennuat dalam SMK3 Organisasi Penyedia Jasa. .... . 2)· Mendokumentasikan semua prosedur pengendalian operasional; 3) Menentukan kritena pengendalian operasional. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 TInggi wajib menerapkan 4 ketentuan. yaitu keteiltuan: a; b.1); b.2); b.3). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Sedang wajib . menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1): b.2). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Keeil wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2).

3.7.

Kesiagaan dan Tanggap Carurat; a. Membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan memelihara prosedur pada situasi darurat b. Tanggap terhadap situasi darurat dan mencegah atau meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. e. Perencanaan tanggap darurat harus memperhitungkan keberadaan pihak-pihak terka;t antara lain pemadam kebakaran, kantor polisi dan rumah sakit d. Secara beaala menguji prosedur tanggap darurat dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang diperfukan, apakah masih dapat diterapkan dalam menanggapi situasi darurat e. Secara berka!a mengkaji ulang dan merevisi prosedur kesiagaan dan tanggap darurat, khususnya seteJah pengujian berkala dan sesudah te~adinya situasi darurat Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 TInggi wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; e; d; e. Untuk Penyedia Jasayang meJaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.

4. Pemeriksaan 4.1.

Pengukuran dan Pemantauan; a. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untLik pengukuran dan pemantauan kine~a K3 secara teratur, meliputi: 1) Pengukuran kualitatif dan kuantitatif; 2) Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan sasaran K3 Penyedia Jasa; 3) Pemantauan efektivitas pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan); 4) Pemantauan penyakit, insiden, (termasuk kecelakaan. hampir kena, dll), dan bukti historis lainnya akibat kine~a K3 yang kurang; 5) Pencatatan data, hasiJ pemantauandan pengukuran harus dapat mencukupi kebutuhan untuk analisa tindakan perbaikan dan pencegahan. b. Merencanakan dan memelihara prosedur kalibrasi peralatan.

Lampiran 1; Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang P"kerjaan Umum

halaman 7 dan 10

@LEMBAGAPENDIDIKAN & PEIATiHAN r-l~_\ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.2); a.3); a.4); a.5); b. . Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 4 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.3); a.5}; b. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kedl wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.3); b. 4.2.

Evaluasi Kepatuhan a. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur agar secara berkala dapat mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. b. Mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang diikuti. c. Penyedia Jasa dapat menggabungkan evaluasi ini dengan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, mengacu pada klausul 2.2. ataupun dibuat prosedur terpisah. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c. Untuk Penyedia Jasa yang· melaksanakanpekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 0 ketentuan. . . .

4.3.

Penyelidlkan Insiden, Ketidaksesualan, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan;

4.3.1. Penyelidlkaninsiden . a. Penyedia Jasaharus.· membua!; mEmerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisa insiden untuk: 1) Identifikasi kebutuhari tindakan perbaikan; 2} Identifikasi peluang untuk tindakan pencegahan; 3) Identifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan; 4} Mengkomunikasikan hasil penyelidikan kepada pernangku kepentingan. b. Penyelidikan harus tepat waktu c. Beberapa identifikasi memerlukan tindakan perbaikan atau peluang tindakan pencegahan harus sesuai dengan klausul 4.3.2 4.3.2. Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan potensi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan, dengan persyaratan : a. Mengidentifikasi, memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk mencegah risiko K3; b. Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk menghindari terjadi kembali; c. Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian; d. Mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil kepada pemangku kepentingan; dan e. Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 11 ketentuan, yaitu ketentuan : klausul 4.3.1 butir a.1); a.2); a.3); aA); b; c; dan klausul 4.3.2 butir a; b; c; d; e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 8 ketentuan, yaitu ketentuan : klausul 4.3.1 butir a.1); a.2); a.3); b; c; dan klausul 4.3.2 butir a; b; c.

Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konslruksi Bidang Pekerjaan Umum

halaman 8 dari 10

\('~

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN \ LP2K3L A2K4 -INDONESIA J

Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Keeil wajib menerapkan 6 ketentuan. yaitu ketentuan : klausul 4.3.1 butir a.1); a.2); b; c; dan klausul 4.3.2 butir a; b. 4.4.

Pengendalian Rekaman a. Membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan. b. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penyimpanan. pemeliharaan kemamputelusuran. masa simpan dan pemusnahan rekaman. c. Rekaman harus dapat terbaca. teridentifikasi dan rTludah diperoleh. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.

4.5.

Audit Internal a. Memastikan audit internal SMK3 dilaksanakan pada interval waktu yang teiah direncanakan untuk: 1) Mengendalikan kesesuaian SMK3. 2) Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen. b. Program audit harus direncanakan, dibuat, diterapkan dan dipelihara oleh Penyedia Jasa. c. Program audit didasarkan atas hasH penilaian risiko dan kegiatan Penyedia Jasa dan hasil audit sebelumnya. d. Prosedur audit harus dibuat, diterapkan dan dipelihara dengan mengacu pada: 1) Tanggung jawab. kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait; dan 2) Penentuan kriteria. lingkup, frekuensi dan metode audit. e. Pelaksanaan audit harus objektif dan auditor harus memiliki integritas. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.2); b; c; d.1); d.2); e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapi
5. Tinjauan Manajemen 5.1.

Tinjauan Manajemen. a. Pimpinan puncak harus melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan secara berkelanjutan. . b. Peninjauan harus memasukkan 'analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya perubahan SMK3, termasukkebijakan dan sasaran K3. c. Tinjauan manajemen mencakup: 1) Hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan persyaratan fainnya; 2) Hasil keterlibatan dan konsultasi; 3) Komun'jkasi dan pihak luar yang relevan, termasuk kritik dan saran; 4) Kine~a K3; 5) Perluasan sasaran yang telah dicapai;

Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

"

halaman 9 dari 10

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN 't-'===""JY LP2K3L A2K4 -INDONESIA

6) Status periyelidikali insiden, tiridakari pet'btiikan dan pencegahari; 7) Tindak larijut tirijauan riianajelileh sebelumnya; 8) Pertibahan Iingkup termasuk pengembangan dari persyaratan, peratutan dan persyaratan lainnya yang terl
K3;

4) Unsur-unsur lain dari SMK3. f. Hasil tinjauan manajemen harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan Untuk Periyedia Jasa yang iiielaksaMkan pekeijaan dengtin RiSiko K3 Tiilggi Wajib menerapkan 17 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.1); c.2); c.3); c.4); c.5); c.6); c.7); c.8); c.9); d; e.1); 9.2); e.3); e.4); f. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 5 ketentuan. yaitu ketentuan : a; c.4); c.6); e.1); f. Untuk Penyedia Ja.$a yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Keeil wajib rnener<:lpl
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

halaman 10 dari 10

@ fL~~;

LEM'AGA PENDIDIKAN • PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LP2K3L A2K4 ·INDONESIA .

Lampiran 2

FORMAT RENCANA K3 KONTRAK (RK3K)

@ ~---.:-"

LEMBAGA PENDIDIKAN' PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN lP2K3l A2K4 -INDONESIA

RENCANA K3 KONTRAK

KEGIATAN:

NOMOR:

.

: .

Lokasi Kegiatan

........................................................................

[Nama Perusahaan]

,~. "

h'

I ),

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4-INDONESIA

DAETARISt.RENCANAK3_.KONIRAK

LEMBAR PENGESAHAN

1 KI;QIJAKAN K~ PSRVSAHMN PENYEPIA JA$~

2 PERI;NCANAAN 2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendaliannya

2.2 Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

2.3 Sasaran dan Program

3 PENERAPAN DAN OPERASI 3.1 Sumber baya, Struktur Organisasi dan Perlanggung jawaban

3.2 Kompetensi, Peiatihan dan Kepeduiian

3.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

3.4 Dokumentasi

3.5 Pengendalian Dokumen

3.6 Pengendalian Operasional

3.7 KesiaQaan dan Tanl;}l;'Jap Darurat

4 PEMERIKSAAN 4.1 Pengukuran dan Pemanfauan

4.2 Evaiuasi Kepatuhan

4.3 Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan

4.4 Pengendlian Rekaman

4.5 Audit Internal

5 TIN~Al,JAN MANAJE;N1EN

5.1 Tinjauan Manajemen

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN ~~.J rel="nofollow">I LP2K3L A2K4 -INDONESIA

•

LEMBARPENGESAHAN

KEGIATAN LOKASI

...........

...........

•

Pihak Penvedia Jasa

Pinak PenQQuiia

Dibuat oleh, [Penanggung Jawab LapanganITearn

Diketahui oleh,

Leader]

[Pimpinan Perusahaan]

.

Jasa

Disetujui oleh,

(SatkerIPPK]

......................-.....

~,

(

........................... )

(

........................... )

(

........................... )

® 1

0\

LEMBAGA PENDIDtKAN & "LAT/HAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LP2K3l A2K4 • INDONESIA .

.............................

KEBIJAKAN K3 ..)

[Nama Perusahaan 1

*) Dilsi Kehijakan

K3

daiam melaksanakan kegiatan ini.

............ , ................................. [WI11Pi3(, tanggi'!.!l [Pimpinan Perusahaan J

(

...........................) [nama]

@

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELAliHAN ~_~:~. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 ·INDONESIA

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA Na~

Perusahaan

Kegiatan LOKASI Tanooal dibuat

hal: ..... / .....

...........

URAlAN PEKERJAAN

NO

PERALATAN KERJA

TENAGA

KERJA

PENllAlAN RESIKO RESIKO 100NTlFlKASI PELUANG AKIBAT

BAHAYA

PENGENDAUAN RESIKO

Penanggung Jawab

•

Dlbuat olEih. [Penanggung Jswab LaPangarilTeam Leader]

(

)

Penyedia Jasa

•

@[EM'AGAPENOIOIKAN&PELATIHAN ~_!?~:' KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LP2K3L A2K4 - INDONESIA

[Nama Perusahaan)

Nomor Dokumen

PEMENUHANPERUNDANG-UNDANGANDAN PERSYARATAN LAINNYA

Peraturan Perundang-undangan

@ l

\.EMBAGA PENDIDIKAN & PELAnHAN ~~:. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & llNGKUNGAN LP2K3l A2K4 -INDONESIA

SASARAN DAN PROGRAM

1.

SA$ARAN K3

2.

PROGRAM K3 DAlAM MENCAPAI SASARAN

•

-oJ

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

hal' o •

NO

URAIAN

JANUARI:

PEBRUARI

1 234 12 3 4

OKTOBER NOP DES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 <\ ; 1 234 1 234 12 3 .4 1 2 3 4; 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

MARET ~,

APRIL

MEl

JUUI'

JUNI

AGUSTUS'

SEPT

•••

'KI:;!

@

~~::;;

~~~

~);~

l>~CO)

Nl>l>

~~~ ,zz

z"

_.. f­

~..

-

S! me e V>­ m;;O:;

O z:I:l> ~~z

i

-l>1lO

"

l>Z~

;;o:;m

;

i

i i

i

~E

l>:E 1lOl>

,...z Z CO)

~

I

i

...

! ;

, ;

, i ; I ; ;

(

, i I

, !

Z

CO)

~

~ LEMBAGA PENDIDIKAN • PELATIHAN {
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA .

ORGANISASI KEGIATAN (DALAM HUBUNGAN ANTARA PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA)

Dibuat ofeh,

.................. ; Penyedia Jasa

Diperiksa oleh,

}

(

)

Pejabat Pembuat Komitmen

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN V(~'\1 KESELAMATAN( KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 • INDONESIA

ORGANISASI PENYEDIA JASA [INTERNAL PENYEDIA JASAJ

V'·

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN _.•. y LP2K3L A2K4 • INDONESIA

URJ\IAN TUGA$, WI;WI;NANG QAN TANGGUNG J.AWAe

No.

Nama

Jabatan

Tugas

Wewenang

Tanggung Jawab

PELATIHAN, hal: ..... / ..... NO ,I'

~I

URAIAN

JANUARI

I PEBRUARI!

MARET

I

APRIL

I

MEl

I

JUNI

I

JULI

I

AGUSTUS

SEPT

I

OKTOBER

1'12131411121314ItI213141112131<11112rH.411 1213141112131411121314 2131411121314

NOP

I

DES

213141112'1'314

KETERANGAN

.....

;:0:: ..... "Cm m

~l':S

~);~

looSe;')

N~l>

~~~ ,zz

2-:'- g

omO

0"'­

z~~ m~Z

!!!~l1" l>z"C ;:o::m

~E

loS: l1"1>

:I,

;Ii :I,.

:Ii

:1'

!Ii

:1;

:'1

iii ,I!

il:

''!

iii

:I!

ii'

l'

iii

iI',

ill

;u

;1:

iii

it! :I!

iii

il!

:I!

:Ii

~i

,Ii

~;

:Ii

;Ii

!U

'Ii

c ze;') l> Z

iii

~[

Z

e;') ;:0::

'I;

iii

..... z

'Ii

ii,

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN V'~V LP2K3L A2K4.INDONESIA .

KOMPETENSIKARYAWAN

No.

Nama

Kompetehsi

[ditulis sesuai dengan pendidikan, pelatihan atau pengalamannya ] .. . '

'.

"

..

,

@ fLe..~'..

LfMBAGA PENDIDIKAN' PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

RAPATHARIAN HariITanggal

Waktu

Tempat .

Peserta: [dattar hadirtedampir]·

"N-o'-'--'-~U~~~Mtt\:~[ARA~

·u'

r:~~~:~~~_~I~t5~~~-~~·~~·~~~~I·~:~~~~~·.·::u::~~C

-..

¥'-""­

I

'y

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

RAPAT MINGGUAN HarifTanggal Waktu Tempat Peserta NO

: {dattar hadir terlampir] PERMASALAI'iAN

RENCANA TINDAK LANJUT

........._

_

_

IWAKIu. L.._ I .

TARGET STATUS

PIC

•

@ ~~,

LEM'A.A PENDIDIt<.AN. PElATINAN

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 • INDONESIA

RAPATBULANAN HarifTanggal Waktu Tempat Peserta

NO

: [daftar hadir terlampir] PERMASAL:AHAN

RENCANA TINOAK LANJUT

..

.

.

I

I

TARGET STATUS

WAKTU

.

pic­

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN y"",,;,o--oyKESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 - INDONESIA

KOMUNIKASI, PARTISIPASI DAN KONSULTASI

No.

Media yanQ diQunakan

Informasi

[PQ~tQr; $p{!mjyk. pap-an

Pf'ngumllman Mf!dia EIf3ktmnik; P~mooritahuan Lisan; dill

..

,

@ ,~~_~,

LEM.AGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LP2K3L A2K4 ·INDONESIA

DAFTAR DOKUMEN

NO

NOMORrfANGGAL DOKUME;N

NAMA DOKUMEN

® , ... :::0:: ,...

~mm

~~s:

~>~

PENGENDALIAN DOKUMEN

l>S:Cl Nl>l>

~~~ ,ZZ z'":::o:: S2 OmO

NO

NOMORI TANGGAL

m:::O:: '­ 0 " Z::J:l>

DISTRIBUSI NAMA DOKUMEN

DOKUMEIiI

RENERBIT

DliERIMA PENERIMA TANGGAl

DITERIMA PARAF PENERIM! TANGGAL

DITERtMA PAAM PENERIW TANGGAl

DJ!r8RIMA PARAF IPENERIM! TANGGAl PARAF

~~Z _:r>1lO

l>Z~

:::o::m

~E

l>:J:

1lOl> ~Z Z Cl :::0::

"

C

Z

Cl

l> Z

@ ~. (1)~':

LEMBAGA PENDIDlKAN & PEIATiNAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

hal: ..... / .....

PROSEDLiR KERJA Nomor'

. .

'.. _.

.J.l)ni~J~~.I(@d~~.I1;_

'_'.'.'-"."'.'. '~..'.'-'.".'''''

.

Revisi ke Tanggal berfaku :

DIBUAT

[Pe/aksana TeknisJ

DISETUJUI [Penanggung Jawab Kegiatan]

Nama Tanggal Divisi:'

Nama Tanggal Divis(:

STATUS DOKUMEN

COpy~

Tanqqal:

Copy­

-..

.•TanQQal :

COpy" . ~ . . ._ TammaJ :._ _.

Copy : ._ TanqqaL_._.

Copy .. TaoQQal; ". _

.

Ookurnen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap "INDUK" atau "TERKENDAU"

yang asli. Bagi para pengguna dokumen yang "TIDAK TERKENDAU" disarankan untuk senantiasa melakukan pengecekan terhadap dokumen "INDUK" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dan isi dokumen tersebut.

KRONOLOGIS DOKUMEN NOMOR

REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

TANGGAL BERLAKU

PEMBUAT

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN V'~>V KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

PROSEDUR KERJA Pekerjaan: Nomor R~Vi$j k~

Tanggal berlaku :

1. Ruailg Iirigkup

(penjelasan ruang Iingkup pekerjaan)

2. Tujuan

3; De.finisi

4. Acuan

5. Ketentuan pelaksanaan

6. Wewenang dantailggling jawab

7. Kondisl khusus

8. Lampiran

9. Rekaman

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN \{'~Y LP2K3L A2K4 -INDONESIA

hal...... -­

--.-­

INSTRUKSI KERJA Pekerjaan : ...........•••••...••.•.••...• Nemer Revisi ke Tanggal berlaku :

[Pelaksana Teknis)

OISETUJUI [f'en8nggung Jawab Kegiatan J

Nama Tanggal : Direktorat :

Nama 1aoggal : Direktorat :

DtBUAT

•

....................

@ f1. $~,

LEMBAGA PENPIPI.KAN & P~LATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA

hal: ..... / .... ~

INSTRUKSI KERJA Pekerjaan : ;................... Nemer

Revisi ke Tanggal berlaku :

Tata cara pelaksanaan

[tulis urut-urutan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir secara jelas ]

..

. .

..

.­ _....... -

........... "._. -.. _.

..... _ ......

...• - ..... _.

_ ... --_.... , ......_.-,

-" .

@LEM'AGAPENDIDIKAN. PELATINAN ~§?~" KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

hal: .. ". I .....

PROSEDUR Kesiagaan dan Tanggap Darurat Nomor Revisi ke Tanggal berlaku :

,

DISETUJUI

DIBUAT

N~m~ T~ngg~! : Pirf!kto~t :

N~~ T~ngg~1 Oirl;!I

: :

$TATI)$ PQ~UMeN

.

COpy TanggC!! :

.

Cqpy Tl'mggal;

.

GPpy TC!nQQal;

.

COpy TanQdal;

COpy Tanaaal:

Dokumen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap "INDUK" atau "TERKENDALI" ycmg asli. 6ag i par~ ~nggum~ QokYm~n ycmg "TIOAK TJ;RKeNDA~I" gi::~cm;mkan untllk sencmtiasa melakukan pengecekan terhadap dokumen "INDUK" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dari isi dokumen tersebut.

KRONOLOGIS DOKUMEN NOMOR

REVISI

"

TANGGAL PENGESAHAN

,",

TANGGAL BERLAKU

PEMBUAT

•

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN ~='¥ LP2K3L A2K4 -INDONESIA

hal: ..... J .....

PROSEDUR Kesiagaan dan Tanggap Darurat Nemer Revisi ke T<mgggi ~r!f;lI
1. Ruang Iingkup

2. Tujuan

3.Definisi

4. Wacana

5. Ketentuan umum

6. Wewenang dan tanggung jawab

7. Kondisi khusus

8. Lampiran

9. Rekaman

@ ~L0.~\

LEMBAGA PENDIDIKAN & PEIATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA

hal: ..... / .....

PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA ..

Nomor .. Reifisike· Tanggalberlaku :

..

..

..

DIBUAT

DISETUJUI

N~m{:l

N':lmq

T~ngg<:ll

n~ngg9.'

, : Dirokt9fat :

Oir~l

~TATl)~

, COpy TanQQal:

; :

POKVMI;N

CQpy

Copy

Tanggal;

Tanggal :

CoPY , Tanggal:

COpy

TanQQal;

Dokumen ini dinyatakan sah dan terl<endali apabila telah dibubuhi cap "INDUK" atau "TERKENDAU" yang ash. Sagi para pengguna Ookumen yang "TlPAK TE~NDAU-d~rankan l,mtl,lk ~~nantiasa melakukan pengecekan teffia:ia;J dokumen "INDUK" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen guna memastikan dan meyaldnkan keabsahan dan isi dokumen tersebut KRONOLOGIS DOKUMEN

NOMOR

REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

TANGGAL BERLAKU

PEMBUAT

@ ~,t.1!~~\

LEM'AGA PENDIDIKAN & PELATINAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & UNGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

hal: ..... / .....

PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA pekerja'!n: , N6rrlor'~

Revisi ke

Tanggal berlaku :

1. Ruang Iingkup

(penjelasan ruang Iingkup pekerjaan)

2. Tujuan

3.Definisi

4. Acuan

5. Ketentuan petaksanaan

6. Wewenang dan tanggung jawab

7. Kondisi khusus

8. Lampiran

9. Rekaman

@ '!J.~p.~\

LEMBAGA "NDIDIKAN & "LATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 • INDONESIA

hal: ..... /

.....

PROSEDUR EVAlUASIKEPATUHAN Nomor Revisi ke Tanggal berlaku :

DIBUAT

DISETUJUI

N~m~

N<;Im~

, T~ngg?, : pir~ktorat ;

T~mgg~1 : OirektQf?t ;

sTATUS

Copy

,

T~nQQa! ;

Gopy

,

Tangg~' ;

.,

PQKUM~N

Copy

Tanm:Jal:

Copy Ti3nggal:

Copy Tanggal:

Dokumen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap "INDUK" atau "TERKENDALr' yang a~li, 6ag! ~~ p~ngguna dokl,l~n yang "TIPAK Te:Rt(ENDAU" disarankan vntl)k senantiCisa melakukan pengecekan terhadap dokumen "INDUK" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dari isi dokumen tersebut.

KRONOlOGIS DOKUMEN NOMOR

REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

,

TANGGAL BERLAKU

PEMBUAT

@ i.~>~

LEMBAGA "NDIDIKAN & "LATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

hal: ..... /

PROSEDUR EVALUASI KEPATUHAN Pekerjaan: Nomor Revisi ke T\';ll'lggal Perl(;ll
1. Ruang Iingkuf) ,

(pehjelasati ruanglingklip peke~aan)

2. TUjuan ",

3.Definisi

4. Acuan

5. Ketentuan pelaksariaaiil

6. Wewenang dan tanggl,mg j<:l~b

7. Kondisi khusus

8. Lampiran

9. Rekaman

'

"

.

.....

LAMPIRAN EVALUASI KEPATUHAN

................

hal' I 'NO

OBJEK YANG DIEVALUASI

PERSYARATANI PERUNbANGUNDANGAN

~.""

~ .~ I.~

..... A

.....

-.:lmm

HASIL EVALUSI KEPATUHAN

KETERANGAN

~~s:

~>~ l>s:Gl

",,»l>

~j;!~ ,ZZ

Z';..!2

OmO

O~;;:: Z:I:» m];>Z ,!!! j;! ! Z-.:l ",m m .....

~::;

l>:I: ! ..... Z

Z

Gl

'" C Z

Gl

l>

Z

Kesimpulan :

[berisiuraian kesimpl11an patuh/tJdak patuh dan tindakanperoaikanny,a ] Dibuat oleh,

)

(

Penyedia Jasa

lEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN Y'~'Y KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

..

fMengikuti ketentuan daliim : 1. Pennenaker No: Per.03lMEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

2. SK Oirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No ; Kep.84/BW/1 !)98 (entElng Carq Pengisian ForrT/f../fir Laporan dan Analisis $mti~tik K~flla!

3. Laporan Kecelakaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa (Pejabat Pem ­ buat Komitmen) dan Penyedia Jasa. 4. Bila terjad; kecelakaan kerja, maka Pengguna Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen) haros diikutsertakan dk1afam penyelidikannya. 5. Pennen PU tentang SMK3 Konstruksi Depanemen Pekerjaan Umum

•

.

•

z 0

:;u

m

S; ~ »z

"U

m Z

»Z

G> G>

c

Z G>

'­

» ~.

"'0

m

z

ro

(i')

=l

z c

m

s: »"U -l

m

Z

...»»

§:

:::0

"U

m

-<

»"U $z

z

m

$

:s:

» z »

"m (J)

(J)

s: » (J) »

•

(J)

§: "U » Z

A

~ m

z~ G)

» z

\1IS3NOGNI- t')ll\1 lE)lldl k==-l.. N\1~Nml~Nn'8 \1fH3)l N\11\1H3S3)l'N\11\11A1\1l3S3)l

N\1Hll\1l3d '8 N\1)llalGN3d \19\1111A131

@ fjf§J~,

LEMBAGAPENDIDI""N • PElATlHAN

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LPZK3L AZK4 ·INDONESIA

LAPORAN AUDIT

, NQ. Div. I Keaiatan N~mCl

,

No. AI,ll;lit

,

Piv, I K~'~t~n

No, l~P9nm

URAIAN TEMUAN:

,

Kategori :

Yang diaudit Nama Penanggung jawab Tanggaf Tanda tangan

Sesuai

0

Minor

0

Mayor

0

Auditor Nama Tanggal Tandatangan

RENCANA PERBAIKAN

"­

OUT PUTPERBAlkAN - ---­ --­ -_. ._ __ ._._ ...

..

.

TARGETWAKTU PER6AlKAN; Yang diaudit Nama Tanggal TandatanQan VERlflKASI HASIL PERBAIKAN

-

--

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Harifranggal Waktu Tempat Peserta

r-",,"'­

-cm m ~~s:

: [daftar hadir tenampir]

~S;:~

»S:G'l ...,):0»

NO

PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT

TARGET WAKTU

STATUS

PIC

~~~ ,zz

Z ~ 52

omO 11'1­ 0

m""

z::I:»

m):oZ

!!!~~ »z-c

""m 2!~

»3:

~»

...-Z

Z

G'l

""CZ

G'l

»z

@

LEMBAGA PENDIDIKAN' PELATI"AN

,0~ ~~.' KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LPZK3L AZK4 -INDONESIA I

. ' .. Lamplran 3 • FORMAt OAFTAR SIMAK

AUDIT INTERNAL PENYEDIA JASA

•

FORMAT DAFTAR SIMAK AUDIT INTERNAL PENYEDIA JASA NO (1)

1

URAI·AN

BOBOT

2

3)

KEBIJAKAN

7)

8)

NILAI (nsiko aedano)

(~)

(e)

50 50

100 100

0

0

a

50

0

(7)

(8) .

9)

(~O)

a

50 50

100

a

50

100

a a a

50 50 50

0 0

50

a

NlLAI (rlsll
(13)

(14)

a

100 100

a a

50 50

100 100

r-:>

50

100

0

50

100

l>SG) ",):ol>

0

50

100

a

60

100

100 100 100

a a a

50 50 50

100 100 100

a

50

100

OV m lA­

0

50

100

Z :;::!:i _»12"

Dikomunikesikan kE\P8da semua.personll yang beke~a dlbawah pengendallan Penyedia Jasa agar pedull terhsdap K3? D~pa! dlakses oleh semus I!lihak yana berkeoentlnaan? Dlevaluasl secara berkiila unluk memasUken bahwa kebljakan K3 mssih relevon dOll sesuai? .

O.

50

100 100

0

60 50

100 100

a a

50 50

100 100

50

100·

O·

50

lOa

0

50

100

NIA

I

(16)

Pereneanun IdentlAAaal bahays, penllilan rtalko dan penentuan pengendaliin a, dan oenaendallennva secara berkesinembunaen? b. mem >ertimbanakan: 1) Menllakomodasi keelalan rutin. 2) Mengakomodasl keglalan non rutin. 3) KEllllalan semua orana vana memiliki akses dl tempat keria, 4) Penlaku manusla, kemamouan dan laklor manusla lalnnya. Mengidentifikesi bahayayang beraaal dan luar lempel kerJa yang dlpal 5) mempsnaaruhl kesehalan dan keee/amalan personll dl1empal keria. Bahaya yang ada dl sakltsr tempat ke~a dlkaltkan dengsn kll9lalan ke~a pllnyAdla 6) ·asa. Sacane .dan prasarana, pecalalan dan 'bahan dl lempa! kerja yang dlsedleke" olsh 7) loenvedia la5a atau olhak lain. Modlfikesi pada SMK3 lenmasuk perubahan semenlara dan dampaknya plldll 8\ ooorasl, proses dan ketilalannva. Beberapa kewlijiban perundangan yang dlgunakan lerkal! dengan penllalan rillko 9) danioenerapan oenaentlaliannva. Desain Iokasi ke~e, proGes, instatasi, masin/peFlllalan, prOsedur operasl dan 10) InstnJksi ke~a tenmaeuk penyeaualan !erhadao kemamouan manusIe. c. risiko dan:oengendalillnnya secara berKesinambungan? d. fisiko dan!pengendallannve recara;berkeslnambunllan? e. bahaye oenllaian risiko dan oenaendallan yana ditentukan selalu mulakhlr.

~mm

~~S

~S;~ S~~ ,zZ

Z::.: !2 e mO

z:rl>

l>Z~

~~

l>:t: 12"l>

c

z G) A

,.

2.1

(16)

Am

Jumloh Total Nilallerhadap kebljakan=jumlah lotal ~umlah item yang dlnllol Nilai terlladep keseluruhsncNllai lerhadep keblJekan _ 7%

2

KET

12)

7.00%

a. Apakah Penyoola Jasa mempunyal kebilakan K3? b. Apakah Pimoinan oerusahasn Penyedls Jass menandatanlloni Kebiiokan K3? c. Apaksh Kebllaksn K3 Penyedls JO&a .telah memllnuhl ketenlusn sebsaal berikut: 1) Sesuai dengan sitat den kategorl rlsiko K3 baQilPenyoola Jasa1 Mencakup komllmen urilUk mencegah kecelakaan ke~a dan penysklt skiba! kerJa 2) serta oeninakatan berkelanlulan SMK3? Mencakup komilmen unluk mematuhi peraturan perundang-undangan dan 3) loersyaralan lain yang terkalt dengan K3? 4) Digunskan sebagai kerangke untuk menyusun dan ·menakliil sesaran K3? 5) Didokumenlasik.an, diterapkan dan dlpellhara? 6)

NlLAI !(risiko tlnQ~ l) (4

C

Z

G) l> Z

10.00% 0

50

100

0

0

100 100 100 100

0

0

50 50 50 50

0

50

100

0

50

100

0

50

100

a

50

100

0

50

100

0

50

100

a

50

100

a

50

100

a

50 50 50 50

100 100 100 100

a I a I a I

0

a

---~_

..

.­ ---­

a 0 0

a

50 50 50 50

100 100 100 100

.50

100

0

SO

100

0

NlA

a

50 50

100 100

a

50

100

a

;

a ,

50

100

I 50 I 100 NIA

N/A

NIA

0 0

100

N/A

0

a ,

50·

NIA

a

51il

100

N/A

50

100

NfA

60 I 100 50 I 100 50 I 100

Z

NO

URAIAN 2

(1)

BOBOT (3)

NlliA[ (fisiko tinlUli) (4)

(5)

(6)

NltAl (fisiko,sedanol (.7)

(S)

g)

(10)

~

500

1000

NILAI (risiko kacill (11)

(12)

(13)

(1~)

0

300

600

KET (15.

(16)

Jumlah Total Nllal terfladap IdentlOkasl bahaya, penllalan nslko &,penentuan penga~dallan"\lumlah total ~umlah Item yang ~inllal Nilai lerhadap keseluruhan=Nilai tarfladap IdanlJfikasi bahaya" penllalan ~8lko & penentuen pengendaUan x 10%

~

r-,.::r­

i

-omm

~~~

~>~

j

2.2.

Pamenuhan oerundana-undanoan dan oel1lvaratan lalnnYa Apakah, penyedla 'Jass ,telah membuat pl'08adur unluk mangldenUflkasl dan a. mengak6es peraturan dan perayaratan K3 !ainnya :yang digunakan. Apakah' penyedla jasa telah menerapkan prosedur untuk mengldentlOkas! dan mengakses peraturan dan ;persyaratan K3 (alnnya 'yang dlgunakan. b. Apakah penyedia jasa telah ~lihsra prosedur untuk mengidenUflkasl dan c, mengaksas peraturan danpersyaratan K31alnnyayong digunakan.

d. e.

f.

Apakah' penyedla jose, lelah memperhaUkan peraturan perundeng-undangen dan peraturan Isjn yang benaktl dalam'membuat. rnenerapkandan mernelihara SMK3. Apekah ,penyedia jasa ;talah memalihara Informasi 'ini selalu mUlakhir. Apakah' penyedla Jasa telah mengkomunlkaslkan, informasl persyaralan peraturan dan persyaratan lain y,ang releysn untuk personli yang bekerja dalam pengendallan Penyedia Jasa, dan piha~ teri
j.

Apakah penyedla Jase lelah nnemasukkan blaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksl Bidang Peka~aan Umum dalam harga penawaranlpengadaanjasa konstruksl. Apakah penyedla jass telah membuel "pra RK3K" t16bagal salah satu kelengkapan penawaran Ielang dalam proses pengadaan barang I Jasa yang dlikutl sepanjang tidak bertenlangan dangan peraluran.yang be~aku. Apakah penyedia jasa lelah mef1Yusun !tingkal fisiko keglalan yang akan dlleksanakan untuk dlbahas dengan PPK yang dlsusun peda awal keglatan. Apakah, penyedia Jasa telah melibatkan Ahli K3 Konstruksl pada seUap pa'ket , pekerjaan yang mempunyai fisiko K3 tinggi.

k.

Apakah penyedia jasa lelah melibatl
g. h. i.

I. m.

Apakah, penyedia jasa lelah melakukan keqa sama untuk membenluk keglslan SMK3 !KonSlruksi Bidang Pekerjaan Umum blla ada :due atau Ieblh Penyedla Jasa yang bergabung delam salu keglatan. !Kerja sama keglatan SMK3 KonstrukellBldang Peke~aan Umum lersebut'dipimpin oieh penanggung jeweb utama Penyedia Jase. Apakah penYedia iass ~etah membentuk P2K3 blla: Mangelola pekarjaan yang mempekarjakan peke~a dengan jumlah paling :sedlkll 100 1) orang, Mengelola ,pekerjaan yang mempekerjakan peke~a kurang da~ 100 orang. akan talapi manggunakan bahan. prosea dan !nslalasi yang mempunyal ~elko yang beBsr 2) akan lerjadinya peledakan. kebakaran. keracunandan penylnaran radioaktif.

,

1i.00oA 0

50

100

;

l rel="nofollow">~CO'

'N

:0

50

100

0

SO,

100

:0

50

100

0

SO

100

0"'­

100

!!!i>fiO l>z-o

;

0

50

100

!

omC

, 0

50

100

,

.0

50 50

100 100

100

0

50

Am

,m

:0

:

:0

50 50

100 100

0

5D

100

0

50

100

0

50

100

0

50

NlA' 100

l>X fiOl>

,....Z

Z

CO' A

C Z

:0

50

100

:0

50

100

0

50

100

,0

SO

100

0

50

100

'0

50

100

0

50

100

N/A

~

Z

0

50

100

0

50

100

N/A

0 0

50 50

100 100

, :

,

NlA

NJA

'0

50

100

0

50

100

:0

50 50

100 100

0 0

50 50

100 100

0

S;;

~'-I

j ;

z~S;

m~z

50

i 0 0

l> l>

~l:l~ ,zz z";.:g

r- A

r­

""mm

~~s:

~S;~

NO

URAIAN

1l01l0r

(1)

2

j

n. o.

p.

q.

r, s.

t.

.u,

v.

I

Apakah penye(lia jasa lelah melapor ke Dlnas Tenaga Ke~a dan Jamsoslek selempal sesuai ketenluan yang berlaku. Apakah penyedla jasa lelah membual Lsporan Rutin Keglatan P2K3 ka Dlnas :renagaIKe~a setllmpatdan !embusannya dlsampaikan kepada PPK Apakah penyedia Jasa lelah melaksanakan Audit Intemal K3 Konslruksl Bldang Peke~aan Umum. Apakah penyedia jasa telah membuat rangkuman ;akt!Otas pelaksana3n ·SMK3 Konstruksi Bidang PekerJaan Umum sebagai bagIan daTi dokumen sarah ~eTima keglalan pada akhlr keglalan, Apakah penyedla Ja88 ilelah melaporkan kepada Pejabat Pambual Komltmen dan Dinas Tenaga K~a s8tempal lenlang kejadian berbahaya, bcelakaan ka~a konslruksl dan penyakll aklbalkerja konslruksl 'Yang lalah te~adl pada lkeglalan yang dllaksanakan, Apakah penyedla jas3 lelah menlndaklanJutl aurat penngalan yang dllenma dan PejabaliPembual Komitmen, Apakah penyedla Jasa lelah bertanggung Jawab alaa teljadlnya kecelakaan kelja konstruksl. Apakah penyedla Jus 1elah melakukan pengendalian rlalko K3 Konslruksl Bldang Peke~aan Umum yang meliputl: Inspekai lempal karia, Peralatan, sarana pencegahan keeelakaan kerja konslrukalaesual dengan RK3K, Apakah penyedia jasa lelah memilikl sertifil
(4)

NILAI!(rI9ik~t1rig~ I) . (5) (6) .(7)

0

50

100

a

50

100 .

0

50

100

»s:Cl N rel="nofollow">)>

NlLAI (rislk~ sedana) (8)

(9)

(~O)

NILAI (rislko keel! (11).

('~

(13)

(14)

KET (15)

(16)

~):!~ ,Z2

z;" 2

a

50

100

a

50

100

omO o~~

,0

50

100

a

50

100

m>2 !!!);!2"

WA

2:I:»

»2"" Am

;J~

NJA

);5: 2"»

0

50

100

a

50

100

C 2

NfA

2

G'I A

C 2

G'I

a

50

100

a

50

100

a

50

100

a

50

100

a

, 50

100

a

50

100

0

50

100

a

50

100

0

50

100

a

50

100

a

50

100

a

50

100

a

50

100

,

NIA

NlA

» 2

NO

URAIAN

BOBOr

(1)

2

(3)

NILAHrlsiko lin'llII) 14)

(5)

(&)

NILAt (fisiko sedano) (7)

(8)

(9)

(~O

NILAI (fisiko keell (11)

1~)

13)

(1.)

KET (15)

(16) ~::o;:

2.3 Sauran dan Program a. Apakah 'Penyedla Jasa letah membuat Sasaran K3'yang 1erdokumenlasl.

b.

APakshiPenyedla Jasa lelah menyusun Sasaran K3 sesual dengan kelonlusn

1) Relevan pada fungel dan t1l1gkal yang dl dalampertlsahaan Penyedla Jasa. 2) Dibual secara spesifik dan terukur; 3) Dideklarasikan secara eksplislt; 4) Disosialisasikan kepada plhak lerkait yang relevan; 5) $Muai dengan Kebljakan K3; 6) Ditlnjau ulang dala"" rangka pettlngkalan berl<elanJutan; Apakah:Penyedla Jasa telah memellhara sasaran K3 yang terdokumenlasl. Apakah ;Penyedla Jasa lelah mengukur1llngkat pencapalan 113saran. Apakah lPenyodia Jasa lalah mengkaji t1ngkat pencapaian saseran.. Apakah iPenyedia Jasa telah membuat program unluk mencapal sasarannya.

c. d. o. f.

..

. -

-~.

ApakahlPenyedia Jasalelah menerapkan program untuk mllncapal sasarannya.

g. h. i.

j. k.

I

a

..

ApakahlPenyedla Jasa lalah memellhera program untuk mencapal aaaarannyo. Apakah iPenyedla Jasa lalah menyusun program seaual dengan kelentuan: Penunjukkan langgungjawab dan kawenangan unluk mencapai tujuan padafuII(Jsl 1) dan!lingkal Penyedla Jasa yang relevan; dan 2) Cara dan jangka waktu lujuan untuk dicapal. Apakah Penyedla Jass lelah mengkaJI program eecora rutin dan terencano, dan menye8ualkannya jlka pefiu, unluk memastikan 8asaran Itu tereopai. Apakah ,Penyedla Jasa lalah membuat RK3K, dengan kelentuan! 1) Dibu11 pada awal kegiatan. 2) Mencanlumkan kalegofi osika peke~aan yang !Blah dltenlukan bersama PPK. Pada awal dlmulainya kegiatan, Penyedia Jasa mempresanlasikan RK3K kepada 3) Pejabat!Pembual Komltmen untuk mendapat perslltuJuan. Melakukan linjauan ulang (Illview) terhadap RK3K~pada bagian yang memanllperlu dilakukan review) dilakukan· setiap bulan sacsra t>erkeslnambungan' salama 4) pelaksanaan peke~oan j(onatruksl ber1angaung. ;ApakahlPenyedia Jess lalah membual Jadwel Pelaksanaan Pekeriaan. Jumlall :Total Nilallerhadap Sasaran dan Program=jumlah lolal./jurnlah Item yang dlnilal Nilallerhadap keseluruhan=Nilal terhadaP SasaFan dan Program x 6%

-_.-..-.

_.

~.

-

_.'

__.. ~._.

.. --­

----­

---­

50

100

a

50

100

0

50

NVI~ :><;m

to

~~~

100

~~Cl Nl:>~

0

a

0 0

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.0 0 0 0

a

50

100

0

a

50

100

a a

50 50

100 100

0

5~

100

0

50 50

100 100

0 50 0 ;; 50

100 100

a a

50

a

50

100 100

a

50

100

0

50

100

0

50

100

0 0

50 50

100 100

0 0

50 ; 50

100 100

0

50

0

5~

100 100

a a a a a 0

a

-

50 50 50 50

0 0 0

100 100 100 100

0

o I

50 100 50 I 100 I

;

omO

o~;;: z:x:~ m:J:>;z

NfA NfA N/A

NJA

a

~~~ ,zz z-;"!2

N/A

~>2"

:t;.z."

::o;:m

50 50 50 50 50

100 100 100 100 100

0

a

50

100

50

100

0

50

100

a I

m~

C!!:i

50 I 100 I 100 50

~X

2"~ ~z

N/A

Z

Cl

::0;:

c::

z

Cl ~

Z

N/A

0

a

50 50

NJA

100 100

a a

100 100

50 50

N/A

N/A

•

L

~

"'mm

11.00\4

.­

NG

URAIAN

BOBOT

(1)

2)

(3)

3 Penerapan dan Operaal KeQlatan 3.1 SUrnber Dava, Struktur Ol'llanlaaal dan Pertanggungjawaban; Apakah Pimplnan Puneak lelah mengambil langgung jawab ulama unluk K3 dan a. sislem manajemen K3 b. Apakah Plmpinan Puncak harus menunjukkan komitmennya dengan:

c.

d.

(4)

NILAI (risiko tina,1i) (6) (5) .\

(8)

NILAI (rlslko:sedana) (10) (9) (11

(12)

NILAI (risiko keell (13) (14)

5.00% 0

50

100

:0

50

100

0

60

100

Menjamin ketersedlaan sumbar daya yang ulama dalam membangun. menorllpknn. 1) memelihara dan meningkalkan SMK3:

0

50

100

:0

50

100

0

60

100

Menentukan peranan. pembagian langgung jawab dan membel'l kewolllllluan 2) kepada pelakaana SMK3.

0

50

100

:0

50

100

0

50

100

Mendokumenlaslkan dan :mengkomunlkaslkan ketentuan pada angka 1) don 2) 01 3) alaa kepada personil yang diberllanggung Jawab dan wewenang.

0

50

100

~ ,..... '" ,..... -omm ~~s:

»s:G'l .....»» ~):!~ ,zz z;' 52

'0

50

100

0

50

100

'­ m'" 0 "

z:I:» m»z

!a):!1lO

Menjamln bahwa SMK3 dlbual. dilerllpkan dan dlpellhara 6eaual denaan pedoman 1) Inl;

0

60

100

Menjamin klnerja SMK3 dilapor1
0

50

100

NJA

N/A

0

50

100

NJA

N/A

»z-o

APakah Penyadla Jasa telah dapal memolivasl karyawan dl tempat kerja unluk bertanggung Jawab lemadap aspek K3.

:0

50

100

0

50

100

",m

~~ »:1:

1lO» Z C

z

G'l

'" C Z

G'l ~

--_. 11.00%

Kornoelensi. iPalelihan den KepeduUan "

a.

Apakah Penyedia Jesa lelah menjamln setlap karyewan yang torllbal
b.

Apakah Penyedia .Jua telah mengldentlflkasi dan melaksanakan pelallhan K3 dan SMK3 Beaual dengen kebuluhannya.

c.

Apakah Penyedia Jasa' le/atl mengevaluaal keefektlfan pelallhan.

e.

~

omO

Apakah Penyedia Jasa telah menentukan penanggungjawab K3 untuk:

Nihii lemadap keaeluruhan"Nilai lemadap Penerapan dan Operasl Kegl.tftn x 5%

d.

KET (16

~~~

Jumlah Totlll Nilalitemadap Penerapan dan Operasll<:eglalan"jumlah'lolal IJumlah lIem ynng ol"lInl

3.2

(r5)

_..-

--_.

Apakah Penyedia Jass lelah mernbuat. menarapkan dan memellhara proBedur kllrja karyawan. d0"ll.n Apakah ,Pelwedl. Jasa lalah menyusun prosetlur pelatlhen mempertimbangkan perbedaan lIngkatan untuk: 1) Tanggung jawab. kemampuan. keterampilan bahasa dan pendldikan 2) Risiko Jumlah TOlAI Nilal temadap 'Kompetensi. Pelalihan dan iKepedulian"jumlah tolal/jumlah item ynng dlnll.' Nllal temadap keseluruhan=Nllaitemadap Kampelensl. Pelatlhan dan Kepedullan )(

.

__

.

1\% _... _.­

0

50

100

NJA

N1A

0

50

100

N/A

N/A

0

flO

100

NJA

NlA

0

50

100

:0

50

0 0

50

100 100

D :0

50

100

50

50

100

100

0

50

100

N/A NIA

NO

U RAIAN

BOBOT

(I)

2)

(3)

3.3 Komunlkaal. K9tllrllbatan dan Konaultaal; 3.3.1 Komunlkaal Dalsm kallannya dengan bahaya K3 dan SMK3, :

NILAI (fisiko tince I)

(4)

(5)

(6)

NIlJ\1 lrisiko:sedanOl (7)

(8)

(9).

(10)

(11)

NILAl (risiko kecil (12)

(14)

(13)

KET (1:5)

(16)

6.00%

,....

a.

b

Apakah Panyedia Jasa talah mambual, menerapkan' dan memelihara prosedur unluk komunlkaslinlemlllantara berbaQaltlngkat dan fungsl PBnyedla Jasa; Apakah Penyedla Jasa telah membuat, monerapkan dan mernellhara prosedur unluJ< komunikasl dengan pemaaok, aub:kontraktor dan pengunjung lainnya yang dalang ke 1empat ke~a; ."

a

50

100

:0

50

100

a

a

.

50

100

:()

50

100

50

100

:0

50

100

50

100

a

50

100

100 100 100 100 100

:0 :0

50 50

100 100

z-'" Q 0,.,0 Z

NlA

a a

50

S!.~

,.,l rel="nofollow">Z

:0

100 100

50 NIA

N/A

50 I 100 I

Z ."

A'" ,.,r-

C!~

»3:

ItO» ,....Z

Z

N/A

G\

NIA

N/A

~

Z

50

100

:0

50

100

c.

Apakah f'enyedia Jasa teletl melakukan KOllsuJtansl dengan pema,ok. ·sub kontraktor Jlka ada perubahan pelakllanaan keglatan ya'ng berhubungan dengln K3.

a

50

100

:()

60

100

a

100 100 100 100 100 100

:0

50

a a a a

50 50 50 50 50 50

'0

50

a

50

100

G\

~

NlA

a

60

a

50

0

50

100

a

50

100

100

Jumlah Total Nllal tertladap Pemenuhan Komunlkaal, Kelerllbatan dan Konsunansl-jumllh total fJUmlah Item yang dlnllol Nilai terhadap keseluruhan=Nilal terhadap Pemenutlan Komunikaal, Kelertlbatan dan Konsu"ansl M fl% 3.4 Dokumentast

g.

~J;!~ ,zZ

»

50 50 50 50 50

0

d. e. f

»~G'l

!!!J;!1tO

b.

c.

~r;~

0"'­

Apakah Penyedla Jass telah menglnformaslkan kepada p6kelja tentang pangaluran kelerllbatannya, lenmasuk slapa yang mewaklll Jlke: hick'alt denganhal-hal K3..

a. b.

,....

Nl>)>

Apakah Penyedla Jaaa telah membuat, menerapkan dan memellhara prosedur untuk menelima, mendokumentaslkan dan menanggapl.krttlkdan saran dan plhak luar c yang lerhi!. a 3.3.2 Keterllbatan dan Konsultall a. IAoakah Penvedia Jass telah membual, menerapkandlin memelihara keterlibalan:PElkerlaodalam hal: 1) ldentifikasl bahaya, penllalan fisiko dan menentukllO p~ngei'ldalian; a 2) Penyelidlkan inslden; a 3) Pengembangan dan pengkajlan kebijakan,dan 88ssran!<3; a 4) KonsulIBnsljlka ada beberapa perubahan ya!1il.mBmpBogaruhIK3 mereka; a 5) Sebagal Perwakllan atas hal-hal yang beckallan denganK3. 0

Apekah Dokumentasl SMK3 telah melipuli: Kebijakan K3 Saaaren K3; Uraian Iingkup SMK3: Uraian unsur-unsur utamaodarl SMK3 dan kaitannya, Acuan yaog terkalt; Rekaman yang diperlukan; dan Hal-hal panting untuk menjamln afektivllas perencanaan, operesl dan pengendallan proll8S, dlkaltkan dengan rlslko K3 Juml..h Tot.., Nila; lerhadap Dokumenlasl:Jumlah totlll ~umlah ilem yang dk'ilal Nilai terhedepkeseluruhan=NHai terhadap Dokumentellk 6%

A

'I"'''' ~~~

11.000/.

0

"--' --~".

._--­

NlA

:0

50

:0

50

:0

50

100 100 100 100 100

:0

50

100

NJA

a

100 NlA

50

100 N1A

NO

URAIAN

OOOOT

(1)

2

(3)­

NILAli rlslko IInQ'II) 4)

(6)

(61

7)

(8

NllAl (rI,lko sedanal (.9) (no (11)

NllAl (rlslko keell) 12)

(13)

( 4)

KET (16)

(lS)

~ ~

... "' ... "Om'"

3.6 Pengendalla" Dokumen

a. b.

~:::::s:

'6.00%

i'lpakah Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 dan pedoman SMK3 talah dikendallkan. i'lpakah Penyadia Jasa Ililah membuat. menerllpkan dan rnemelihalll prosedur unWk: 1) Menyelu)ul dokum6n untuk kecukupannya sebEllum dlkeluarkan; Mengkajl ulang dan ,memlilakhirkan seperlunya da'n menyetuJul kemball dokumen 2) tersebul; Menylmpan dokumen lersebut dan dlidenUfikasl (dlberi penomoran) sshlngga 3) mempullysllkamampuan lelusur; Memastikan varsl 'lerbaru darl dokumen yang .dipakal tellih terldenlifikasl dan <4) lersedill di tampat-tempat yang digunakan; Memastikan dokurrien ekstemal asll yang pentlng untuk perencanaan dan operasl 5) SMK3 lelah.dildenljfikaiit dan dikendalikan pendislTibuslannya; MeriJaga penggunaan yang 'Udal< dlinglnkan darl dokumen kadaloarsa dan melakukan Identifika,sl yang se5ual Jlka dokumen tersebU1 d1sln1Pan unluk lUJuan 6) lerteritu. '

~);~ >S:G) N»>

a

50

100

0

50

100

100

0

50

100

oV>­

a

50

100

0

a

50

100

a

50

100

a

5a

100

0

50

100

a

50

100

a

50

100

0

50

100

a

50

100

a

50

100

a

50

100

0

50

100

a

50

100

!!!~Ra ",'"

~E >i:

j;!O>

... Z

2G)

'"CZ

G)

a

50

100

a

50

100

a

50

100

a

50

100

0

50

100

a

50

100

1) Pengendalian operasional harus lerrnuat da,lam SMK3 Organlsasl Penyedia Jasa. 2) Mendokumentasikan semua prosedur pengendalian operasional;

a a

50

0

50 ' 50

100 100

a a

5tl

a

100 100

3) Menenll:lkon krileria oenaendallan operosional.

0

50

100 100 100

Nilalterhadap Pengendallan Operasionat:jumlah lolalljumlah Item yang dlnllal Nlisl terhadap keaeluruhan=NIIaI terhadap l<ebllakan x 7%

:z~~

",»Z

>z-o

N/A

Total Nllallerhadap PengendaUan Dokumenajumlah total ~umlah Ilem yang dlnllel Nilai terhadap keseluruhan"Niiallerhadap Pengendalian Dokumen x 5'%

Jumlah J otal

~zz 2;' 52 0,"0

, ' 50

Jumla~

3.5 Pengendallan Operaalonal Apekah Penyedia Jasa \Blah menentukim jenls keglatan yang bahayanya telah diidenliflkasl. dan peda pelaksanaarinya dianggap perlu unluk melakukan pengendallan operasl untuk mengelola rlsiko K3. a. Apakah iPenyedla Jasa lelah menerapkan dan memellhara: b.

",~"O

.7.00'.4

50

N/A

50 NtA

> Z

NO

URAIAN

(1)

(2

3.7 KeslsnQaan dsn Tanaasp Darura! Apakah Penyedia Jasa lelah membuat, a. memelihars prosadur psds sltus&l:darursl.

II(IIIOT

-_. -­ --W.

NILAI (rlslko tinac I~)

(S)

8)

NILAI (rislko,s8dsna)

f)

(7)

(s)

(9)

10)

NILAl (risiko keell 11)

(12)

(13)

(14)

menorspkan

dan

-.....

a

50

100

1)

50

100

a

50

100

a

50

100

:0

50

100

a

50

100

b.

Apakah Panyedla Jass tEilah .anggap torhadsp slluasl .darurs! dan men~.h atAll memlnimalkan keruglan yang d~ln1bulkan.

e.

Apakah Penyedia Jasa telah melalcukan peruncanaan tanggap darural dRIIl/nn memperhltungkan keberadaan pihsk-plhsk terlesn sntsrs Isln pemsdsm keboknran. kantor poliSI dan rumah aekJl.

a

50

100

d.

Apakah Penyedla Jasa lelah secara berkala menguJI prosedur langgsp darurol dangan msllbalkan pihak-plhak lerkslt yang dlper1ukan, apsksh msslh dllPol dllerapkan dalam menanggapl slluasl darural.

a

50

100

NIA

e.

Apakah Penyedia .Jasa lelah secara berkala mengkajl ulang ,dan merevlsl prosudur kesiagaan dan tanggap darurs!. khususnya selelah pengujian bsrksls dsn 8UlIdah te~adinys situasi darural.

a

50

100

N/A

Pemeriksaan Pengukuran dan Pemanmuan

a.

_.­

:0

50

100

a

50

100

b.

z:J:» ml>!Z !!!J;!!

~~

»3: !
NJA

Z

Gl

» Z

a

50

2) Pemanteuan Iebih !uas·terhadap kesesualan dengan sSsarari K3 PenyedJa Jalla;

a

5D

100

3) Pemanteuan elek1Jvitss pengendaUan (u.otuk kesehatan dan keselamatan);

0

5D

100

Pemanlauan penyakll, Insldan. (Iennuuk kacelekaan, hsmplr kena, dll), dan bukU 4) hlatoris Ial.onya akiba! klllB~a K3 yang kurang;

a

50

100

a a

5D 5D

100

:0

50

100

100

0

50

100

Jumlah Total Nllal terhadap Pemeriksaan=Jumlah lotal/Jumlah ilem yang dinilal Nilel terhadsp keselunJhen=Nllal terhadep Pemeriks8l1T1 x 6%

'1:l

omO m;><: '­ 0 "

Gl ;><: C

Apakah Penyedla Jasa lalah membuat, menerapklln dan rnemellhara prosedur untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara terstur. melipuU: 1) Pangukuran. kualilatlf dan kuanUtaUf,

Merencenaka.o dan memellhara prosedur kallbrllsl peralaten.

»

~J;! m '?­ Z

»Z'1:l ;><:m

NIA

6.oil·~

Pencalalan data, hBSII pemanteuan dan pengukursn harus dal'st IIllB"cukupl 5) kebutuhan untuk analisa t1ndakan pernalkan dan pencegahan.

~ ""~

z;><:Q

NlIsl terhadap keseluruhan=Nilai lerhsdap·Kesiagaan dan Tanggap DaNral x 7%

4.1.

~S; »~

Nl>!

Jumloh Toml Nlisl terhadap Keslagasn dsn Tsnggap Darursl "'Jumlah'lolal ~umlah Item yang / . ·dlnltal

4.

(16)

..... ;><: '1:l m N '" ;><:m

1.00% mengidenliflllali,

KET (IS)

100

Xl

50

100

a

50

0

50

NJA 100

0

50

100

NJA

NJA

I

100

N/A

a

NIA 50

100

NO

URAIAN

BOBOT

(1)

2

(3)

4.2.

b.

(5)

(8)

NILAI (rislko'sed.ong) (.7)

(8

9)

(10)

NILAJ {risiko kecill. (11)

(12)

I

(13)

(14)

KET 15)

(18)

I

5.00%

Evaluaei:Kepaluhan

a.

NILAllrlsiko Ilnn'lll (4

Apakah' Penyedla Jasa.lelah mambuat. menerapkan dan memellhara proeedu, -oal seCllrn bor\(ala dapal mongovaluasi kopsluhan lemadap pernluran perulld_ng. undllngan. Apakah Penyedia Jsssielah mengevaluaei kepaluhan temadap per8yaralnn .I11110Y8 yang diikuti.

@

,.."",.. ~m'" ~~$:

0

50

100

:0

50

100

NIA

50

100

N/A

~>~

»$:G'l

N»,»

0

50

100

:0

""J;!~

:-Z~

Jumlllh Tolnl NlIsi lemadap Evaluasl Kepaluhsn"jumlah totaillumiah Ilem yano dlnllal Nllal terhadap keseluruhan"Nllal lemadap Evsluasi Kopatuhan x 5%

z;'; 2 0

... 0 Vl-

m""

O z:J:» m»,Z

!!!J;!I!O 4.3. 4.3.1

.... 1I.00'k Penyelidikan InsidEm', Killidaksesueien, Tindekan Perbaikan dan Penooaahan; Penyelldlkan.lnsl(lan . . Ap"l
»Z~

",,'"

__ _-­

~E »:1:

I!O» ,..z 50 50 50 50 50

100 100 100 100 100

:0

50

0

­

0 0

50 50

50

100 100 100

0 0

100

50 50

100 NIA

Kelidakseaualan, Tlndakan Perbaikan dan Penceaahan .. Apakah-Penyedia Jass telah membual, menerapkan dan memellhara prosedur untuk menenl\lkan potenSi ketldaks88uaian, tindakan pjlrbaikan dan pencegahan, dengB" persyaratan : Mengidentiflkasl, memperbaikl kalldakseauaian dan mengambil tlndekan unluk mencagah ri'iko K3; s. .. MenYelidiki ketidaksesualan. menentukan penyebab dan ,mengambil ,Undaken unluk menghindari le~sdl kemball; b. --" Mengevaluasl t1ndakan perbalkan dan pjlncegahan agar tldak I&!JRdl c, ketidaksesualan; Mengkomunlkasikan hasil 'lindakan' perbalkan·dan pencagahan yang dlembll kopadll pjlmangku kapenUngan; dan d.

-_

NJA

:0

0

50

100

100

:0

50

100

0

50

100

50

100

:0

50

100

0

60

100

0

50

100

':0

50

100

0

60

100

0

50

100

:0

50

100

e

Mengkaji ulang keef9ktifan tindekan perbaikan dan pjlncegshan yang dlambll, Jumlah Total Nllallemadap Penyelidlkan Insiden, KetidakseSll8ian, Tlndakan,Perbalkan dan Pencegahan"jumlah total ~umlah Ilem yang :dinitai

0 0

50 50

100 100

'Nilaiterhadap keseluruhanzNilai lsrhsdap Penyelidlksn Inslden, Kellrlsksesuaian. Tlndakan :Pertlaikan,dan Pencegahan x 6%

NIA NIA

NIA

NJA NIA

Z

G'l

""CZ

G'l

N/A 50 100

... 4.3.2

.' .

»Z

r- ; rel="nofollow"><; , ­

~mm

NO

U RAIAN

BOBOT

(1)

(2

3

4.4 Pengendallan rekaman a.

a

I I I

a a

NILAI (rialko kecil (14 (m

50

100

:0

50

100

a

(15)

KET (16)

~>~ »S:C'1

N»»

~~~ ,zZ z';.;S!

100

50

omO

o~;;:

50

50

100 100

:0 • 0

50 50

100 100

a

50

0

50

100 100

!!!~l!" »Z~ ;><;m

~~

l!"»

,-Z

Z

C'I

c.

Apakah program audit telah dlrencanaken. dibuat. diterapksn dan dlpellhara oleh Penyedla Jass. Apakah program audit: telah didassr1
d.

Apakah Prosedur audit lelah dlbuat. dUerapkan dan. dlpellhara dengan mengacu pads: Tanggung

jawab.

kompatensl,

dan

persyaralan

untuk

merancanakan

a a

100 100

:0

50

50

.0

50

100 100

a a

50 50.

100 100

a

60

100

:0

50

100

a

50

100

a

50

100

'0

50

100

a

50

100

0 0 0

50

100

100

a

50

100 100

:0 '0 .0

50

60

50

100

NIA

50

100

NJA

50

dAn

Pelaksanaan audit harua objektlf dan aUdrtor harua memlllklintearitaa. Jumlllh T01,,1 Nile; terhadap Aud~ Intemal=Jumleh tolalljumlah Item vang 1l1"11~1 M !I%

-

-_.•. _--

-.

__

.

_. __ ._--

.. _--

•

C Z

C'I

2) Penentuan krlleria, IIngkup.• frekuenai dan metoda audll

Nilai larhadap keselunJhan=Nilal tarhadap Audlliniarnol

; rel="nofollow"><;

5.00%

1) melaksanakan aUdit, melaporkan hasll dan menylmpan'rekaman yang lerkall; dan

I

t12)

»:I:

1) Mengandalikan kesaauaian ,sMK3. 2) Memberikan informasiihasil·hasll audit kepada manajamen.

e.

NILAI (rialko'sedana) 10 9 11)

Jumlah Toiol Nllai lerhadap Pengendalian Rakaman=Jumlah lotal ~uml8h Item yang dlnllal Nlla; lemadap keaeluruhan=Nilallerhadap Pengendallan Rekaman x 5%

Audit Intemal Apakah' Penyedia Jasa lelah memaatikan audit Internal SMK3 dilakaanakan padR a. interval waklu yang !elah direncanakan untuk:

b.

6)

z:I:» m»Z

Apekah' PeriyedJa Jaaa telah membuat, menerapkan dan memallhara llroeedur. untuk idantifikasl. penylmpanan, pemeliharaan kemamputelusuran, maaa slmpan dan pemuanahan rekaman. Apakah rekaman dapat terbaca. teridentiflkasi:dan mudah,dlperoleh.

c.

m

5.00%

. Apekah'Penyedla Jasa lelah membuat dall memellharerekaman yang dlperlukan.

b.

4.5.

NILAI (rialko timllli) (4) (5) (6)

~~s:

50

100

»Z

NG

URAIAN

BOBOT

(1)

2)

3)

S.

NILAI (risiko tinocl\ (4)

(5

(6)

a.

a

50

100

b.

Apakah peninjsuan lelah memasukkan anlinsa peluang, unluk peningkal8n dan perllmya perubahan SMK3. lennasuk kebijakan dan sasarsn K3.

a

50

100

e.

Apakah lInjauan manajennen telsh,mencakup:

d,

Kine~a K3;

2) Kebijekan den ,aasaran 1<3:

3) Sumber Dayn; dan 4) Unsur-Onsur lain dari SMK3. f.

Apakah hasil Uniausn manajemen leleh'dlKomunlkeslkan kepsda pemangku kepenUn an Jumlah Total NilallElfhadap iT,inJauan ManaJemen=jumlah lotal ~umlah Item yang dlnllal Nilei terhedep keSeluruharFNllai lerhadep Tlnjauan·M'IO.jemen

KETERANGAN: penilaian a.

a = bile Ildak menerapkan pedoman,lnl

b. e.

50

10)

NILAI (risiko keeil (11

(12)

(13)

(14)

= bile sudllh menerapkan lelapi bEllum sesual dengan pedoman Inl

100 = bile sudah menerapkan dan sudeh sesual dengan pedoman Inl

x 6%

KET (15)

(16)

.... "" ....m -ern

~~~

J>~CO)

50

:0

a a a a

100

0

100 100 100 100 100 100 100

0

50

a

50

100 100

NlA

a

50

100

NIA

a a a 0

50 50 50 50

a

50

100 100 100 100 100

a

I 50 I 100 I

N/A N/A

NlA

NIA

N1A

:0

:0

I 50 I 100 I

, NfA

NlA

" NIP.

NIA

NJA NIA

N1A

NIA

NIA

NlA

N/A

.0

50

100

""m

,~,~, J>:i:

~J>

.... z Z

,CO)

,~

CO) J> Z

N/A N/A N/A

I 50 I 100

NlA

a

50

,zZ

omO '­ rn"" 0 " zxJ> m>Z !!!~~ J>z-e

NJA NJA

N1A

NJ>J>

~~~

z;'S2

N/A

NIA

:0

100

60

I

50 50 50 50 50 50 50

0

a

NIA

I

Hasll-hasll aud~ ,Intemsl dan lIvaluSlI kepatuhan terhadap perayaraten peraturen dan peraysrsl8n lalnnys;

2) Hasit partislpasl dan konsullasl; 3) Komunikasl darl pihak luar yang relevan, termasuk krllik dan saran; 4) Kinerja K3; 5) Perluasan aasaran yang Illiah dlcapal; 6) Status!penyelldlkan"lnslden, t1ndakan perbalkan dan pencagahan; 7) Tlndak lanjut Iinjausn manajemen sebelumnya; Perubahan Hngkup lermasuk pengembangan ,darf persyaralan, peraluran dan 8) persyaratan lainnya yang lerkait deflQan 1<3; dan 9) Rekomendasl bagi penlngkatan. Apakah MsU dart tinJauan menajemen lelah 'sesuai dengan komitmen perusahaan untlJ!< peningkatari berkelanjutan. . Apekah'hasil darlllnJeuan nnanajeman berupa,kepulusan unluk perbalkan:

1)

(9

~>~

Apakah Pimpinan puncak lelah melakukan t1njauan manajennen SMKS.. pada Inlerval waktu yang lelah dinancenaken, untuk memasllkan keseaualan. kecukupan dan keefektifan secara berkelanjuliln.

e.

NILAI (rmko,sedang) 8)

6.00"10

Tin Susn Mana/emen

1)

m

100

@ vL§>~':

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATINAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LPZK3L AZK4 • INDONESIA

FORMAT HASll AUDIT INTERNAL PENYEDIA JASA

•

NO

NILAI

BOSOr

ELEMEN

TOTAL

SUB TOTAL

1

..

KE6IJAKAN.......... K3 PERUSAliMN PENYEPIAJASA .

..

.....

PERENCANAAN Identifikasi Bahava, Penilaian Risiko dan Penoendaliannva 2.2 Pemenuhan Perundana-undanaan dan Persvaratan Lainnva

.... .7.00% .

. _.

....

...

..". _

2

2.1

2.3 3 3.1

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

3.7 4

10.00% 5.00% 6.00%

Sasaran daR PiOOmm

PENERAPAN DAN OPERASI Sumber Dava Struktur Ol]:lanisasl dan Pertanoauno lawaban Komoeterisi Pel8tiha,; dan KeOOdliliaii Komunikasi Partisioasi dan Konsultasi .. ,,. Dokumentasi ....... : Penaendatian Dokurnen Penaendalian Qperasional Kesiaaaan dan Tanoaao Darurat

5.00%

5.00% 5.00% . 5.00% 5.00% . 7.00% 7.00%

PEMERlKSAAN

4.1 Penaukuran dan Pemanlauan .4.2. Eva!u8siKeoatuhan ........_, .... __ . ..... - ..... ,.". ,"._ ... ......... -'4.3' PenyeiiCiikciii Insideri: Ke(idaksesliaiaii~·Tiridakan 'Pertlaikan dan ........-. "

4.4 4.5

5 5.1

Penceaahan PenQendalian Rekaman Audit Internal

...•

6.00% .".5.00%.. _ ._. ·_·_····'M._ .• .. _._....

..

"'-

... _... - _........

... ..

6.000/. 5.00% 5.00%

TlNJAUAN MANAJEMEN Tiniauan Manaiernen TOTAL

6.00% 106.00010

Dilak=akan oleh, Aucitor Intemal Penyedfa Jasa

(

..

)

Penyedia Jasa

(

)

_.. ,'--"."-"

@ l '!!~:

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 ·INDONESIA. . .

'.

.

Lampiran 4

FORMAT TATA CARA PENENTUAN TINGKAT RISIKO KEGIATAN

•

@

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN

fl' .'p~.

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN LP2K3L A2K4 -INDONESIA

PENENTUAN TINGKAT RISIKO KEGIATAN Nama Perusahaan Kegiatan Lokasi

T. _..

_. _._-- ..

NO

a

URAIAN PEKERJAAN

.

••••••••••

PERALATAN KERJA

TENAGA KERJA

IDENTIFIKASI BAHAYA

PENII-AIAN RISIKO PELUANG AKIBAT RISIKO

"" .'

•

bibuat oleh•.

(

Diperiksa oleh,

(

)

Penjelasan: 1.

nitai 1 =

Peluang

mlai 2 nilai 3

=

=

nilai 1= nilai 2 nilai 3 =

Jarang terjadi Kadang-kadang terjadi

Sering terjadi luka ringan luka sedang luka berat, cacat, kematian

2.

Akibat

~.

Risiko = pl;lluang

4.

Tingkat Risiko Kegiatan adalah nilai rata-rata risiko Risiko kecil nilai 1-3 = Risiko sedang nilal 4-6 = nilai 7-9 Risiko tinggi

=

X

)

Pejabat ;::embuat Komitrnen

Penyedia Jasa

akibat

=