Makalah Sistem Pemerintahan Inggris 436n17

MAKALAH

SISTEM PEMERINTAHAN INGGRIS

Oleh : Kelas XII IPA 1 Kelompok 7 Alvian Dwi Putranto

(04)

Mahardhika Angga S.

(13)

Nurul Fitri Fika S.

(18)

Septi Tri Widiastuti

(25)

SMAN 1 Rembang Tahun Ajaran 2013/2014

Britania Raya Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (bahasa Inggris: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland atau United Kingdom, UK) atau secara umum dikenal sebagai Britania Raya, atau Inggris Raya, adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di lepas pantai barat laut benua Eropa. Britania Raya adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari Pulau Britania Raya, bagian timur laut Pulau Irlandia dan sejumlah pulau-pulau yang lebih kecil. Irlandia Utara adalah satu-satunya bagian dari Britania Raya yang berbagi perbatasan darat dengan negara berdaulat lain, yaitu Republik Irlandia. Selebihnya, perbatasan darat Britania Raya dikelilingi oleh Samudera Atlantik, Laut Utara, Selat Inggris dan Laut Irlandia. Inggris adalah sebuah negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri dari: England, Wales, dan Irlandia Utara. Pemerintahannya berbentuk Monarki dan sistem kenegaraan yang terdesentralisasi. Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri (bisa juga disebut kabinet). Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan Ratu. Seperti teori dari sistem pemerintahan parlementer, Ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena Ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara.

Peta lokasi Britania Raya (hijau tua)

Britania Raya adalah sebuah negara kesatuan yang diatur di bawah monarki konstitusional dan sistem parlementer, dengan kursi pemerintahannya berada di ibu kota London. Terdapat empat negara dalam kedaulatan Britania Raya yang masing-masingnya berdiri sendiri, yaitu: Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. Tiga negara terakhir memiliki pemerintahan tersendiri yang berbeda-beda kekuasaannya, dan berpusat di ibu kota masing-masing, yaitu Belfast, Edinburgh, dan Cardiff.

Pembagian Negara

Lambang Negara

Bendera Negara

Pemerintahan Ratu Elizabeth II merupakan kepala negara Britania Raya dan juga 15 Negara-Negara Persemakmuran lainnya. Kerajaan memiliki "hak untuk mengkonsultasikan, hak untuk menganjurkan dan hak untuk memperingatkan”. Negara yang terbentuk pada 1 Mei 1707 ini menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional (monarki parlementer). Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen atau biasa disebut House of commons dan House of Lords. Di negara ini yang berhak untuk membubarkan parlemen adalah badan eksekutif yang anggotanya terdiri dari Raja/ratu serta kabinet. Negara Inggrs ini juga menerapkan sistem dua partai (two party system), yaitu partai konservatif dan partai buruh. Kedua partai ini selalu bersaing. Berikut ini adalah skema sistem pemerintahan yang berjalan di Negara Inggris :

Keterangan : # House of Lords Anggotanya sekitar 1200 orang yang terdiri dari Uskup Agung gereja Inggris, para keluarga

bangsawan,

serta

orang-orang

yang

dianggap

berjasa

terhadap

negara.

# House of Commons Anggotanya berjumlah sekitar 659 orang yang dipilih dengan equal size districts (sistem distrik dengan porsi yang sama). Masa tugasnya selama 5 tahun. Atas dasar kebutuhan politik, Perdana Menteri akan menetapkan pemilihan dan jika kabinet mendapat mosi tidak percaya atau gagal, maka kabinet tersebut harus membubarkan diri. Partai yang memenangkan pemilu berhak untuk membentuk kabinet. # Mahkamah Agung Merupakan badan peradilan yang ditunjuk oleh kabinet namun dalam menjalankan tugasnya mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pokok - Pokok Pemerintahan Inggris a.

Inggris adalah negara kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan

(monarki). b. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri beserta para menteri), sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala negara. Dengan demikian, pelaksanaan c.

pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri. Raja/ratu/mahkota memimpin tapi tidak memerintah dan hanyalah tituler dengan tidak memiliki kekuasaan politik. Ia merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara.

d. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu House of

Commons dan House of Lord. House of Commons atau Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik. House of Lord atau Mejelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord. Inggris menganut Parliament Soverengnity, artinya kekuasaan yang sangat besar pada diri parlemen. e. Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kabinet inilah yang benar-benar menjalankan praktek pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons. Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi f.

tidak percaya. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilihan. Para pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet

jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintah. g. Inggris menganut sistem dwipartai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. h. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet sehingga tidak ada hakim yang dipilih. Meskipun demikian, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak, termasuk memutuskan sengketa antara warga dengan pemerintah. Inggris sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada Council (dewan) yang dipilih oleh rakyat di daerah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga daerah, yaitu England, Wales dan Greater London. Kelebihan



Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet

 

menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai.

Kekurangan 

Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan- jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk



menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka



yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir



sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu- waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer.

DAFTAR PUSTAKA http://carapedia.com/sistem_pemerintahan_inggris_info215.html

diakses

pada

tanggal

20

September 2013. http://deviastuti-pkn.blogspot.com/2012/11/sistem-pemerintahan-inggris.html#!/2012/11/sistempemerintahan-inggris.html diakses pada tanggal 20 September 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Britania_Raya#Politik diakses pada tanggal 20 September 2013. http://www.slideshare.net/dewiiayu/sistem-pemerintahan-negara-inggris diakses pada tanggal 20 September 2013. http://www.slideshare.net/harasarsor/sistem-pemerintahan-inggris# diakses pada tanggal 20 September 2013.