Makalah Sistem Ekonomi Islam 5i3b39

DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN EKSISTENSI EKONOMI ISLAM MAKALAH Ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah “Sistem Ekonom Islam”

Dosen Pengampu: Sulistyowati, SHI., M.HI. Nama Kelompok: 1. 2. 3. 4.

Abdul Majid Achmad Fathoni Agus Winarko Ahmad Khoiruddin

C03212001 C03212002 C03212004 C03212005

PROGRAM STUDI SIYASAH JINAYAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2014

BAB II PEMBAHASAN 1.1 Pengertian Ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan Sunah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bi’ah (lingkungan) dan setiap zaman. Pada definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi islam, yaitu Al-Quran dan Sunah Rasulullah. Hukumhukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan dimana saja), tetapi pada praktiknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes atau murunah dan ada pula yang tidak mengalami perubahan.1 Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 1, ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Definisi Ekonomi Islam Menurut Para Ahli 1.1.1 Nasution at all (2007:11) mengemukakan: Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, yang bersmber pada Al-Qur’an, AsSunnah, Ijma dan Qiyas atau sumber lainnya.2 1.1.2 Menurut Mr. Syarifuddin Prawiranegara, Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran 1

Izzan, Ahmad, Referensi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 32. Nawawi, Ismail, Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm42 2

1

Islam. Atau Sistem Ekonomi Islam adalah pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat untuk memuaskan berbagai keperluan manusia.3 1.1.3 Dr. Muhammad Abdullah al-‘Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang yang kita simpulkan dari itlaf,

Al-Quran

dan

As-Sunnah,

dan

merupakan

bangunan

perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.4 1.1.4 Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.5 1.1.5 Menurut M.A Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.6 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik benang merah bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (Al-Quran dan As-Sunnah/ Al-Hadits) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Hukum-hukum yang diambil dari sumber nash Al-Quran dan Al-Hadits yang merupakan nash qath’i itu secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan dimana pun), tetapi dalam hal yang berhubungan dengan nash yang bersifat zhanni, itu dapat berubah yang dipengaruhi oleh waktu, tempat dan keadaan. 1.2 Ruang Lingkup Ekonomi Syariah7

3

Syarifuddin Prawiranegara, Apa yang dimaksud Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Publicita, 1976), hlm. 27. 4 Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam: Prinsipprinsip dan Tujuan-tujuannya (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 11. 5 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4. 6 M.A Manan, Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek, Penerjemah Potan Arif Harahap, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 19. 7 Dr. Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 2-5.

2

Bila kita perhatikan cukup bab dab pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka ruang lingkup Ekonomi Syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: ba;i, akad-akad jual beli, syirkah mudharabah, murabahah, muzara’ah, dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi’ah, gashb, dan itlaf, wakalah, sulhu, pelepasan hak, ta’min, obligasi, syariah mudharabah, pasar modalreksanada syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qard, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah. Bila kita perhatikan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, maka dapat kita ketahui bahwa rung lingkup Ekonomi Syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah. Perlu penulis jelaskan istilah-istilah diatas sebagai berikut: 1) Ba’i adalah jual-beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. 2) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 3) Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentudengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 4) Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 5) Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan. 6) Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak.

3

7) Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-maal (pemilik harta) dengan pihak yang membutuhkan melaui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. 8) Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukan. 9) Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. 10) Istishna’ adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. 11) Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga / pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/ peminjam. 12) Hawalah adalah pengalihan utang dan muhil al-ashil kepada muhal ‘alaih. 13) Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. 14) Ghasb adalah pengambilan hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa niat untuk memilikinya. 15) Itlaf/perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang. 16) Wadi’ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. 17) Ju’alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. 18) Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

4

19) Obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 20) Reksadana syariah adalah lembaga jasa keuangan non-bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga. 21) Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif efek beragun aset syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yangtimbul dikemudian hari, jual beli aset kepemilikan aset fisik oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 22) Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam janka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsipprensip syariah. 23) Ta’min/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta’min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerysakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 24) Syuuq maaliyah/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengn efek. 25) Waraqah Tijariah/surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. 26) Salam adalah jasa pembiayaan yang bergantian dengan jual beli yang pembayaranya dilakukan bersama dengan pemesanan barang.

5

27) Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 28) Sunduq mu’asyat taqa’udil/dana pensiun syariah adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 29) Hisabat jariyat/ rekening koran syariah adalah pembiayaan yang dananya ijarah pada setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. 30) Ba’i al-wafa/ jual-beli dengan hak membeli kembali adalah jual-beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Berdasarkan pengertian ekonomi syariah dan ruang lingkup ekonomi syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah, di antaranya: a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral islam (QS. AlBaqarah ayat 2 dan 168, al-Maidah ayat 87-88, al-Jumuah ayat 10). b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS. Al-Hujurat ayat 13, al-Maidah ayat 8, asy-Syu’araa ayat 183). c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An’am ayat 165, an-Nahl ayat 71, az-Zukhruf ayat 32). d. Menciptkan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra’du ayat 36, Luqman ayat 22) Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, memiliki nilai-nilai yang berfokus kepada ‘amar ma’ruf dan nahi mungkar (memerintahkan atau mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang). Karena itu, ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut:

6

a) Ekonomi Ilahiyah (ketuhanan) Ekonomi ilahiyah mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. b) Ekonomi Akhlak Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain. c) Ekonomi Kemanusiaan Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat “khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui peranannya sebagai “khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi. d) Ekonomi Keseimbangan Ekonomi keseimbangan adalah pandangan islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzhalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun penganut ajaran islam sendiri seringkali tidak menyadari hal tersebut. Hal ini terjadi karena mereka masih berfikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad dijajah oleh bangsa barat, dan juga bahwa pandangan dari barat selalu dianggap lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata didunia

7

barat sendiri sudah banyak negara yang mulai mendalami dan mempraktikkan sistem perekonomian yang berbasis syariah. 1.3 Sumber Ekonomi Syariah a. Al-Quran Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual-beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275: “...padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya, (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” b. As-Sunnah an-Nabawiyah As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang undangan Islam. Didalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perekonomiann syariah. Diantaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak

boleh

mengambil

yang

bukan

miliknya,

“sesungguhnya

(menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (mengganggu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini,..”(HR. Bukhari). c. Ijtihad Menurut alSyaukani dalam kitabnya Irsyad al-Fuhuli, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar’i yang bersifat ‘amali melalui cara Istinbath. Menurut Ibnu Syubki, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar’i, sedangkan al-amidi memberikan definisi ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang

8

hukum syara’ dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu. 1.4 Eksistensi Ekonomi Islam Penerapan ekonomi Syariah secara historis di Indonesia sejak Kebijakan Menteri Keuangan pada desember 1983. dilanjutkan pada oktober 1988 yang intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan bank bank baru.8 Pada tahun 1991 lahir bank berdasarkan prinsip Syariah yaitu bank muamaalat Indonesia ( BMI). Hasilnya dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI 22-25 Agustus 1990. untuk mendirikan bank Syariah Indonesia.9 Pada tahun 1992 di Undangkan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit memberikan alternatif operasional bank mengunakan prinsip bagi hasil . dilanjutkan pada tahun 1998 diubah dengan UU No 10 tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip prinsip syariah . dan dimulailah sistem perbankan. 10 Perkembangan Eksistensi ekonomi syariah di indonesia, baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga non bank. Praktik ekonomi islam di indonesia tersebut berdasarkan fatwa dewan syariah Nasional, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia, Badan pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan, dan peraturan keuangan. Komitmen ekonomi islam

adalah

untuk

pengentasan

Kemiskinan,

penegakan

keadilan,

pertumbuhan ekonomi, pengapusan riba,dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Ekonomi Islam yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten dimasa krisis. Sistem Ekonomi Islam yang diwakili lembaga keuangan syariah telah

8

Abdul ghofur anshori , Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, lembaga pembiayaan dan perusahaan bembiayaan,( Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008 ), hlm. 9 9 heri sudarsono, Bank dan lembaga keuangan syariah, ( Yogyakarta : Ekonisia, 2003) hlm 31 10 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia pasca UU. No 3 tahun 2006, (Yogyakarta : UII press, 2007 ) halm 57.

9

menunjukkan ketangguhkan bisa bertahan karena menggunakan Sistem bagi hasil Keistimewaan dan Karakteristik Ekonomi Islam Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi islam :11 1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis ( memeberikan penghargaan terhadap

prinsip hak milik dan sosialis )

memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan ) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. 2. Membantu para ekonom miuslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. 3. Membantu para peminat studi fiqh muammalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi islam dengan ekonomi konvensional. Sedangkan sumber karakteristik ekonomi islam adalah islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok : 1. Asas akidah 2. akhlak 3. Asas Hukum ( Muamalah )

Ada berapa keistimewaan dan karakteristik ekonomi Islam

sebagaimana

disebutkan dalam Al- Mawsu’ah Al-ilmiyah wa al- amaliyah al islamiyah sebagai berikut 1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu : 11

Edwin Nasution, Mustofa, Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam,( Jakarta : Kencana 2006) , hlm 17

10

a) Pertama, Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik ( Kepunyaan allah ) , b) Kedua, Manusia adalah Khalifah atas harta miliknya diantara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta 2. Ekonomi Terikat dengan akidah, syariah ( Hukum ), dan Moral Hubungan ekonomi islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam islam menjadi ibadah. Sedangkan diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam islam.12 a) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. b) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. c) Larangan menimbun ( Menyimpan ) emas dan perak atau sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang , karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat . d) Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat

3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat , setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat, Oleh karena itu , kativitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehipunan akhirat. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan

12

Edwin Nasution, Mustofa, Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam,( Jakarta : Kencana 2006) , hlm 22

11

akhirat apa yang kita lakukan didunia ini hakikatya adalah untuk mencapai tujuan akhirat . 4. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.13 Arti keseimbangan dalam sistem sosial islam adalah , islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan batsan tertentu , termasuk dalam bidang hak milik. hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan batasan yang ditetapkan dalam sistem islam untuk kepimilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilaukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. 5. Kebebasan Individu dijamin dalam Islam Individu dalam perekonomian islam diberikan kebebasan untuk beraktifitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. namun kebebasan tersebut tidak boleeh melanggar aturan aturan yang digariskan Allah SWT. Dalam al quran maupun Al hadis . dengan demikian dengan kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. 6. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian . Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarkat baik secara individu maupun sosial dalam terpenuhui secara proposional.

dalam islam

negara berkewajiban melindungi

kepentingan

masyarakat dari ketidakakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain . negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak 7. Bimbingan konsumsi. 13

Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, Referensi ekonomi Syariah : Ayat ayat al quran yang berdimensi ekonomi , ( Bandung : Rosdakarya , 2007 ) , hlm 33

12

8. Petunjuk investasi Ada lima kriteria yang sesuai dengan islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi yaitu : a) Proyek yang baik menurut islam b) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. c) Memberantas kekafiran , Memberbaiki pendapatan, dan Kekayaan d) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta . e) Melindungi kepentingan anggota masyarakat 9. Zakat Zakat adalah salah satu karakteristik islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain . sistem perekonomian di luar islam tidak mengenal yuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. 10. Larangan riba.14 Islam menekankan pentingnya mengfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sabagai aktifitas transaksi dan alat penilaian barang. diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga ( Riba ) Menurut Marthon karaktereristik ekonomi islam Karakteristik ekonomi islam , Hal hal yang membedakan ekonomi sosialis maupun Kapitalis adalah : a) Dialektika Nilai-nilai Spritualisme dan Materialisme Sistem perekonomian kontemporer hanya peduli terhadap peningkatan utilitas dan nilai nilai materialisme suatu barang, tanpa menyentuh nilai nilai spiritualisme dan etika kehidupan masyarakat. sistem kapitalisme memisahkan intervensi agam dari berbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi padahal pelaku ekonomi 14

veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Ekonomics, ( Jakarta : Bima Aksara , 2009 ) 2009 ), hlm 168

13

merupakan penggerak utama bagi perkembangan peradaban dan perekonomian masyarakat. Dalam ekonomi islam terdapat dielektika antara nilai nilai spritualisme dan materialisme. Berbagai kegiatan ekonomi , khususnya transaksi harus berdasarkan keseimbangan dari kedua nilai tersebut. b) Kebebasan Berekonomi Dalam konsep sosialisme masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikitpun dalam melakukan kegiatan ekonomi. kepemilikan individu di hilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan. Ekonomi

islam

tidak

menafikkan

intervensi

pemerintah.

kebijaksanaan

pemerintah merupakan sebuah keniscahyaan ketika perekonomian dalam kondisi darurat , selama hal itu di benarkan secara syara’ . pada sisi lain kepemilikan dan kebebasan individu dibenarkan sepanjang tetap pada koridor syariah. kebebasan tersebut akan mendorong masyarakat untuk meramal dan berproduksi demi tercapainya kemaslahatan hidup bermasyarakat c) Dualisme kepemilikan Hkikatnya, pemilik alam semesta serta isinya hanyalah allah semata. manusia hanya wakil allah dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan alam semesta. kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. untuk itu, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang di gariskan oleh Allah yang maha memiliki. d) Menjaga Kemaslahatan Individu dan bersama Kemaslakatan individu tidak boleh dikorbannkan demi kemaslahatan bersama atau sebaliknya. untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan masyarakat diperlukan sebuah instansi yang mendukung. Al- hisbah merupakan isntansi keuangan dalam pemerintahan islam. yang berfungsi sebagai pengawas atau segala kegiatan ekonomi. lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi infrastruktur yang terlibat dalam mekanisme pasar. selain itu mempunya

14

wewenang untuk mengatur tataletak kegiatan ekonomi, juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas kegiatan ekonomi demi kemaslahatan bersama. Dasar-dasar ekonomi Syariah 1) Mengakui hak milik ( baik secara individu maupun umum ) Sistem ekonomi syariah mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang barang produksi. Dalam hal ini ekonomi syariah memajukan antara maslahat individu dan maslahat umum. 2) Kebebasan Ekonomi bersyarat Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjual-beli dan menentukan upah atu harga dengan berbagai macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagaiman juga halnya setiap pribadi bebas untuk memindahkan harta yang ada di bawah kepemilikannya kepada orang yang dikehendakinya baik semasa ia hidup dengan cara hibah atau hadiah ataupun setelah ia meninggal dengan cara wasiat sesuai dengan syariat islam.

Juga demikian halnya setiap individu memiliki kebebasan dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, tetapi harus meninggalkan praktek perdagangan yang diharamkan, baik dengan cara riba maupun dengan cara menimbun dan yang sejenisnya, dan juga sejumlah kebebasan-kebebasan lainnya.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan-kebebasan sebagai berikut: a. Memperhatikan halal dan haram, misalnya tidak tabzir (boros), dan israf (berlebih-lebihan). b. Komitmen terhadap kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat islam, misalnya: komitmen terhadap kewajiban zakat, komitmen terhadap kewajiban member nafkah terhadap istri, orangtua yang fakir, 15

anak-anak laki-laki hingga mandiri, anak perempuan hingga menikah, dan juga keluarga dekat c. Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang bodoh , kurang akal (gila) dan lemah. Islam melarang orang-orang bodoh, kurang akal (gila) dan lemah untuk mengelola hartanya sendiri karena dikhawatirkan orang tersebut tidak baik dalam mengurusiaya hingga ia mengalami kerugian. Oleh karena itu islam mencegah jangan sampai kurugian menimpanya, dengan kata lain islam melindungi milik orang tersebut d. Hak untuk berserikat (saling memiliki) dengan tetangga atu mitra kerja. Hak ini berlaku pula apabila seseorang ingin menjual sesuatu milik bersama, maka penawaran pertama harus diberikan kepada sesama teman (baik itu tetangga atu mitra kerja) yang punya saham atau yang ikut andil dalam memiliki sesuatu tersebut dengan harga sesuai kesepakatan. Asas-asas Ekonomi Syariah Ada tiga pokok asas ekonomi syariah 1. Asas yang menjelaskan bahwa dunia dan seluruh isinya, termasuk alam semesta, adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendaknya. 2. Asas menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan pencipta semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. 3. Asas yang menjelaskan tentang iman pada hari kiamat akan memengaruhi pola pikir dan tingkah laku ekonomi manusia15 Transaksi yang Dilarang Dalam Ekonomi Syariah Ada tiga faktor yang mengakibatkan haramnya Ekonomi Syariah 15

Abdul Ghofur Ansori, Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia, (bandung: Refika Adi Tama, 2008), hlm, 46.

16

1. Haram zatnya yaitu transaksi karena objeknya (barang dan/ jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang islam, misalnya transaksi miras, daging babi dan sebagainya 2. Haram selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prisip “an taradhin minkum”, artinya adalah prinsip-prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha) yang didasarkan pada informasi yang sama (complete information), atau dengan kata lain tidak didasarkan pada informasi yang tidak sama (assyimetrikk) 3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dikarenakan ta’alluq (adanya dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua) Dengan demikian system ekonomi Islam tidak menghemdaki adanya riba (usuri dan interest), gharar (uncertainty), masyir (spekulatif/judi), ryswah (suapmenyuap), serta kebathilan yang sering di sebut al-magrib. Prinsip-prinsip ekonomi syariah Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai berikut16: a. Siap menerima resiko Prinsip ekonomi syariah yang dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pkerjaanya itu. b. Tidak melakukan penimbunan Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun barang. Tidak boleh menyimpan barang tanpa berjual belikandengan kata lain syariat oslam tidak membolehkan barang dagangan yang menganggur tanpa diperrjual belikan oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi merek yang menimbun barang daganganya. 16

Adi Warman , Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan (Jakarta: Raja Gafindo, 2004), hlm. 27

17

c. Tidak monopoli Dalm sisitem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis melakukan monopoli. d. Pelarang interest (riba) Ada orang yang berpendapat bahwa AL-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga dan bunga yang di praktekkan oleh bank konfensional bukan riba. Namun jumhur (mayoritas) ulam’ mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. e. Solidaritas sosial Solidaritas sosial muslim tehadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seoarang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainya untuk menolong orang muslim itu. f. Keadilan distribusi pendapatan Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen islam terhadap persaudaraaan dan solidaritas serta keadilan soaial g. Kebebasab individu dalam konteks kesejahteraan sosial Konsep islam sangat jelas mengakui pandangan yunifersal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan di batasi oleh kebebasan individu orang lain17. Manfaat ekonomi syariah Abanila

ekonomi

syariah

diaplikasikan

dalam

kehidupan,

maka

akan

mendatangkan manfaat yang besar bagi umat islam itu sendiri 1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah

17

M.Zaid Abdad, Lembaga Prekonomian Ummat di Dunia Islam, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 59

18

2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syaiah melaui bank syariah. 3. Praktek ekonomi syariah berdasarkan syariat islam bernilai ibadah. 4. Mengamalkan ekonomi syariah melalu bank syariah mendukung lembaga ekonomi umat islam 5. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan. 6. Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar mar’uf nahi mungkar Kepemilikan dalam islam Kepemilkan pribadi dalam pandangan islam tidaklah bersifat mutlak atau absolute (bebas tanpa kendali dan batas). Ajaran islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan seseorang untuk mimiliki sesuatu, selama tidak bertenrtangan dengan syariat islam. Adapun beberapa prinsip kepemilikan dalam islam yaitu: 1. Tidak mendatangkan mudharat kepada orang lain 2. Berfungsi sosial 3. Tidak berbuat monopoli 4. Harus halal.

19

KESIMPULAN

Dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam Masalah ekonomi merupakan masalah yang umum. Oleh karena itu, seluruh dunia menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan ekonomi. Dalam pandangan Islam, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan secara instan, diperlukan perubahan yang bersifat mendasar mulai dari tatanan filosofi yang akan membentuk teori ekonomi Islam, yang kemudian akan membentuk prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam sehingga pada akhirnya akan terbentuk secara otomatis perilaku Islami dalam ekonomi. Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggungjawabkan.

20

DAFTAR PUSTAKA

Izzan. Ahmad,2006.

Referensi Ekonomi Syariah: PT Remaja Rosdakarya,

Bandung Nawawi. Ismail, 2009 Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum, ITS Press, Surabaya. Syarifuddin Prawiranegara. 1976. Apa yang dimaksud Sistem Ekonomi Islam, Publicita. Jakarta Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya, PT. Bina Ilmu, Surabaya. Zainuddin Ali, 2008. Hukum Ekonomi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta. M.A Manan, 1992 Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek, Penerjemah Potan Arif Harahap, PT. Intermasa, Jakarta. Dr. Mardani, 2011. Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung M.Zaid Abdad, 2003. Lembaga Prekonomian Ummat di Dunia Islam, Angkasa, Bandung.

Abdul Ghofur Ansori, 2008. Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia, Refika Adi Tama, Bandung. Adi Warman , 2004 Analisis fiqih dan keuangan. Bank Islam. Raja Gafindo, Jakarta

21