Makalah Pkn Hak Asasi Manusia Klmpk 3uv1e
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report r6l17
Overview 4q3b3c
& View Makalah Pkn Hak Asasi Manusia Klmpk as PDF for free.
More details 26j3b
- Words: 4,725
- Pages: 23
Kata Pengantar
Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.Kami membuat makalah ini dalam rangka membahas mengenai hal-hal yang perlu diketahui tentang hak asasi manusia di Indonesia. Makalah ini kami buat dengan menggunakan pencarian data, observasi,
dan
juga
dari
berita
mengenai
kejadian- kejadian menarik yang
berhubungan dengan hak asasi manusia, yang pernah terjadi. Selama proses pembuatan makalah ini, kami sangat berterima kasih atas bantuan dari orang-orang di sekitar kami. Kami berterima kasih kepada ibu Heni Hayat selaku pembimbing kami. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman dan keluarga yang telah memberi dukungan, dan juga membantu memberi ide kepada kami. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada orang-orang hebat yang telah menulis data ataupun artikel, di mana tulisan Anda sekalian kami jadikan referensi bagi karya makalah kami ini. Makalah ini kami buat secara sistematis agar pembaca dapat mengetahui sekilas tentang hak asasi manusia di Indonesia. Oleh sebab itu, kami berharap agar pembaca dapat memperoleh informasi yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sangat berharap agar pembaca memperoleh banyak manfaat dari makalah ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan senang hati.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
1
Daftar Isi
KATA PENGANTAR .................................................................................................1
DAFTAR ISI.............................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang...................................................................................................... 1.2 Rumusan masalah ................................................................................................. 1.3 Tujuan ...................................................................................................................
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................ 2.1 Pengertian dan ruang lingkup HAM 2.2 Sejarah HAM dan macam macam HAM 2.3 HAM pada tataran global 2.4 HAM di Indonesia ; Permasalahan dan Penegakannya 2.5 Hak asasi dalam undang-undang 1945 2.6 Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila Pancasila 2.7 HAM dalam UUD no.39 thn 1999
BAB III PENUTUP ........................................................................................................ 3.1 KESIMPULAN .................................................................................................. 3.2 SARAN ................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................................
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. HAM sendiri sebenarnya sudah tertuang dalam UUD 1945, namun pada kenyataannya antara penerapan dan teori sangat jauh perbedaannya. Walaupun, HAM itu sudah diatur secara mendetail dalam UUd, tapi pelanggaran pelanggaran HAM masih seringkali terjadi di Negara kita. Maka dari itu sebaiknya Pemerintah memperhatikan hal ini, jangan membiarkan UUD hanya sebagai sebuah pajangan saja. Pemerintah harus mencari jalan agar UUD benar-benar berfungsi sebagai dasar negara kita dan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupam sehari-hari, khususnya dalam penerapan penegakan HAM itu sendiri. Kasus pelanggran hak asasi manusia akan berlanjut ketika tidak ada penyelesaian dari kasus-kasus yang sudah terjadi. Semakin tidak jelas peran pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM maka Indonesia akan semakin disorot dunia Internasional. Untuk itu butuh keseriusan pemerintah untuk mempelopori penegakkan HAM di Indonesia. Tentu saja itu tidak cukup, hanya pemerintah namun,partisipasi dan kerja sama warga nemasih sangat dibutuhkan kerjasama warna Negara Indonesia yang semoga baik-baik saja. Kemudian secara sinergi merongrong Negara Indonesia yang adil.Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
3
1.2 Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: o Apa Pengertian dan ruang lingkup HAM ? o Jelaskan Sejarah HAM dan macam macam HAM! o Bagaimana pada tataran global? o Bagaimana HAM di Indonesia ; Permasalahan dan Penegakannya? o Jelaskan Hak asasi dalam undang-undang 1945! o Bagaimana Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila Pancasila? o Jelaskan HAM dalam UUD no.39 thn 1999!
1.3 Tujuan
Dapat menjelaskan Pengertian dan ruang lingkup HAM
Mengetahui Sejarah HAM dan macam macam HAM
Dapat mengetahui HAM pada tataran global
Mengetahui HAM di Indonesia ; Permasalahan dan Penegakannya
Dapat menjelaskan Hak asasi dalam undang-undang 1945
Dapat menjelaskan Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila Pancasila
Mengetahui HAM dalam UUD no.39 thn 1999
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
4
BAB II PEMBAHASAN 2.1.1Pengertian HAM Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Sedangkan hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era pasca reformasi dari pada sebelum reformasi. Beberapa pengertian Hak Asasi Manusia: a.
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh maunusia, sesuai dengan kodratnya (kaelan: 2002).
b. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). c. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerag-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh nagara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
5
d.
Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai Teaching human Rights, yang merumuskan HAM dengan pengertian, “Human Right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being”.
e.
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian dari manusia atau pengusaha. Hak asasi manusia sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup HAM meliputi: a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain; b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara. 2.2 Sejarah HAM Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
6
a. Magna Charta (1215) Piagam perjanjian antara Raja Johndari Inggris dengan para bangsawandisebut Magna Charta. Isinya adalahpemberian jaminan beberapa hak oleh rajakepada para bangsawan besertaketurunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagaibalasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh parabangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagiandari sistem konstitusional Inggris. b. Revolusi Amerika (1276) Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.
c. Revolusi Prancis (1789) Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (The Four Freedoms). Konsep ini pertama kali diperkenalkan olehPresiden Amerika Serikat, Franklin D. Rooselvelt. Keempat macam macam kebebasan itu meliputi: a. kebebasan untuk beragama (freedom of religion), b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech), c. kebebasan dari kemelaratan (freedom from want), dan d. kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).
Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya,ada tiga generasi hak asasi manusia. a. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia Barat (Eropa), contohnya, hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
7
kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. b. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh Negara-negara sosialis di Eropa Timur, misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. c. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang (Asia-Afrika). Misalnya, hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat saja. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Declaration Universal of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Bunyi Pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan: “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar minimum penegakan hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar setiap negara.Hasil rumusan mengenai hak asasi manusia oleh negara-negara di dunia, antara lain, dijabarkan dalam: Declaration on The Rights of Peoples to Peace (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) oleh negara-negara Dunia Ketiga pada tahun 1984; Bangkok Declaration, diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993; Deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun 1993; Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
8
African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981; Declaration on The Rights to Development (Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara-negara Dunia Ketiga; Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara-negara Tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1990. 2.2.1 Macam macam HAM a) Hak asasi pribadi / personal Right • Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat • Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat • Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan • Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing b) Hak asasi politik / Political Right yaitu ; • Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan • Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan • Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya • Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi c) Hak azasi hukum / Legal Equality Right • Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan • Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns • Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum d) Hak azasi Ekonomi / Property Rigths yaitu; • Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli • Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak • Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
9
• Hak kebebasan untuk memiliki susuatu • Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
e) Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights yaitu; • Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan • Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum. f) Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right yaitu ; • Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan • Hak mendapatkan pengajaran • Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat 2.3 HAM pada tataran global Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM ,yaitu: a. Ham menurut konsep Negara-negara Barat yaitu ; 1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak. 2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. 3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia. 4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara. b. HAM menurut konsep sosialis; 1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat 2) Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada. 3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
10
c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika: 1.Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. 2.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga 3.Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. d.HAM menurut konsep PBB; Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt
dan
secara
resmi
disebut
“
Universal
Decralation
of
Human
Rights”.Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:
badan
Hak untuk bebas memeluk agama
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
11
2.4 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku.Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut: 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 20042009 sebagai gerakan nasional 2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia 3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen 4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
12
5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. 6. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. 7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. 8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM. 9. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan. 10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 2.5 HAM dalam UUD 1945 Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) secara jelas diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen. Tapi, bukan berarti sebelum itu UUD 1945 tidak memuat masalah HAM. Hak asasi yang diatur saat itu antara lain hak tentang merdeka disebut pada bagian pembukaan, alinea kesatu. Kemudian, hak berserikat diatur dalam pasal 28, hak memeluk agama pada pasal 29, hak membela negara pada pasal 30, dan hak mendapat pendidikan, terdapat pada pasal 31.Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM secara khusus diatur dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
13
Pasal 28 C : (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hendak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuruninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
14
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **) Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **) (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **) Pasal 28H (1)Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **) (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **) (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **) (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. **) Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
15
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **) (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) (5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundanganundangan. **) Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)
2.6 Implementasi Hak Asasi Manusia Yang Berasakan Pancasila 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Hak Asasi meliputi di dalam sila ini tercermin bahwa warga negara Indonesia bebas memeluk agama yang di yakininya dan telah dibuat pasal kebebasan dalam memeluk agama ,yakni pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
16
2. Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Didalam sila ini berarti Hak Asasi Manusia dalam memeluk agama yang diyakininya telah dibebaskan asal warganya menganut agama yang diakui oleh negara.Kewajiban asasi meliputi Melaksanakan perintah dan larangan TYME menurut agama dan kepercayaan masing-masing 2.Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Hak asasinya adalah sila ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilandasi sikap adil dan beradab.Ini tercermin dalam pasal 28i,yakni: a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. b) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah e) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Kewajiban asasinya adalah saling membantu, saling menolong dan bekerja sama dengan sesame manusia 3.Sila Persatuan Indonesia Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
17
Yaitu sila yang dibuat agar seluruh rakyat Indonesia adalah suatu kesatuan dan bukan merupakan bangsa yang terpecah belah. Didalam sila ini meskipun begitu banyak hakhak pribadi yang ingin digapai atau didapatkan seseorang tetapi persatuan masyarakat Indonesia tidak boleh terpecah . Dan kewajiban asasinya adalah Mengutamakan kepentingan umum atau bersama daripada kepentingan golongan,suku,agama,kelompok atau kepentingan pribadi 4.Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial. Ini berarti negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden Dalam memilih seorang presiden diadakan pemilu,maka dalam sila ini hak asasi manusia dalam mengelurkan pendapat dan bebas memilih diakui. Kewajiban asasinya adalah Patuh dan taat kepada rambu-rambu hokum dalam kehidupan demokrasi 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini menunjukan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Didalam sila ini kita kembali ke dalam pasal 28i, a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. b) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
18
d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah e) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Kewajiban asasimya adalah E. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. a) Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya. b) Pancasila memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional. c) Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. d) Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. e) Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
19
melekat pada diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa f) Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara. g) Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila 2.7 UU tentang HAM Pengertian HAM, menurut UU 39/1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Pemikiran-pemikiran yang mendasari lahirnya UU ini, sebagaimana disebut pada bagian Umum Penjelasan Pasal demi Pasal, adalah sebagai berikut: a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya; c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa
hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
20
d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun; f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
21
BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN HAM adalah Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansihak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI dan undang undang yang mengatur tentang HAM adalah UU no 39, dan setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. 3.2 Saran-saran Sebagai
makhluk
sosial
kita
harus
mampu
mempertahankan
dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
22
DAFTAR PUSTAKA
Bindar Gultom, 2010, Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Majda, El-Muhtaj. 2007. Hak Asa Majda, El-Muhtaj. 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana Muljono, Pudji (ed.), 2003, Hak Asasi Manusia (Suatu Tunjauan Teoritis dan aplikasi), Jakarta: Restu Agung. MuzaffPrasetyohadi, Wisnuwardhani, Savitri. 2008. Penegakan HAM Dalam 10 Tahun Reformasi. Jakarta : Komnas HAM Saraswati, L. G. dan Rocky Gerung, Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, 2006, Jakarta: Filsafat-UI Press. www.wikipedia.com
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
23
Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.Kami membuat makalah ini dalam rangka membahas mengenai hal-hal yang perlu diketahui tentang hak asasi manusia di Indonesia. Makalah ini kami buat dengan menggunakan pencarian data, observasi,
dan
juga
dari
berita
mengenai
kejadian- kejadian menarik yang
berhubungan dengan hak asasi manusia, yang pernah terjadi. Selama proses pembuatan makalah ini, kami sangat berterima kasih atas bantuan dari orang-orang di sekitar kami. Kami berterima kasih kepada ibu Heni Hayat selaku pembimbing kami. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman dan keluarga yang telah memberi dukungan, dan juga membantu memberi ide kepada kami. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada orang-orang hebat yang telah menulis data ataupun artikel, di mana tulisan Anda sekalian kami jadikan referensi bagi karya makalah kami ini. Makalah ini kami buat secara sistematis agar pembaca dapat mengetahui sekilas tentang hak asasi manusia di Indonesia. Oleh sebab itu, kami berharap agar pembaca dapat memperoleh informasi yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sangat berharap agar pembaca memperoleh banyak manfaat dari makalah ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan senang hati.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
1
Daftar Isi
KATA PENGANTAR .................................................................................................1
DAFTAR ISI.............................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang...................................................................................................... 1.2 Rumusan masalah ................................................................................................. 1.3 Tujuan ...................................................................................................................
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................ 2.1 Pengertian dan ruang lingkup HAM 2.2 Sejarah HAM dan macam macam HAM 2.3 HAM pada tataran global 2.4 HAM di Indonesia ; Permasalahan dan Penegakannya 2.5 Hak asasi dalam undang-undang 1945 2.6 Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila Pancasila 2.7 HAM dalam UUD no.39 thn 1999
BAB III PENUTUP ........................................................................................................ 3.1 KESIMPULAN .................................................................................................. 3.2 SARAN ................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................................
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. HAM sendiri sebenarnya sudah tertuang dalam UUD 1945, namun pada kenyataannya antara penerapan dan teori sangat jauh perbedaannya. Walaupun, HAM itu sudah diatur secara mendetail dalam UUd, tapi pelanggaran pelanggaran HAM masih seringkali terjadi di Negara kita. Maka dari itu sebaiknya Pemerintah memperhatikan hal ini, jangan membiarkan UUD hanya sebagai sebuah pajangan saja. Pemerintah harus mencari jalan agar UUD benar-benar berfungsi sebagai dasar negara kita dan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupam sehari-hari, khususnya dalam penerapan penegakan HAM itu sendiri. Kasus pelanggran hak asasi manusia akan berlanjut ketika tidak ada penyelesaian dari kasus-kasus yang sudah terjadi. Semakin tidak jelas peran pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM maka Indonesia akan semakin disorot dunia Internasional. Untuk itu butuh keseriusan pemerintah untuk mempelopori penegakkan HAM di Indonesia. Tentu saja itu tidak cukup, hanya pemerintah namun,partisipasi dan kerja sama warga nemasih sangat dibutuhkan kerjasama warna Negara Indonesia yang semoga baik-baik saja. Kemudian secara sinergi merongrong Negara Indonesia yang adil.Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
3
1.2 Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: o Apa Pengertian dan ruang lingkup HAM ? o Jelaskan Sejarah HAM dan macam macam HAM! o Bagaimana pada tataran global? o Bagaimana HAM di Indonesia ; Permasalahan dan Penegakannya? o Jelaskan Hak asasi dalam undang-undang 1945! o Bagaimana Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila Pancasila? o Jelaskan HAM dalam UUD no.39 thn 1999!
1.3 Tujuan
Dapat menjelaskan Pengertian dan ruang lingkup HAM
Mengetahui Sejarah HAM dan macam macam HAM
Dapat mengetahui HAM pada tataran global
Mengetahui HAM di Indonesia ; Permasalahan dan Penegakannya
Dapat menjelaskan Hak asasi dalam undang-undang 1945
Dapat menjelaskan Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila Pancasila
Mengetahui HAM dalam UUD no.39 thn 1999
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
4
BAB II PEMBAHASAN 2.1.1Pengertian HAM Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Sedangkan hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era pasca reformasi dari pada sebelum reformasi. Beberapa pengertian Hak Asasi Manusia: a.
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh maunusia, sesuai dengan kodratnya (kaelan: 2002).
b. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). c. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerag-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh nagara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
5
d.
Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai Teaching human Rights, yang merumuskan HAM dengan pengertian, “Human Right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being”.
e.
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian dari manusia atau pengusaha. Hak asasi manusia sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup HAM meliputi: a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain; b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara. 2.2 Sejarah HAM Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
6
a. Magna Charta (1215) Piagam perjanjian antara Raja Johndari Inggris dengan para bangsawandisebut Magna Charta. Isinya adalahpemberian jaminan beberapa hak oleh rajakepada para bangsawan besertaketurunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagaibalasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh parabangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagiandari sistem konstitusional Inggris. b. Revolusi Amerika (1276) Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.
c. Revolusi Prancis (1789) Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (The Four Freedoms). Konsep ini pertama kali diperkenalkan olehPresiden Amerika Serikat, Franklin D. Rooselvelt. Keempat macam macam kebebasan itu meliputi: a. kebebasan untuk beragama (freedom of religion), b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech), c. kebebasan dari kemelaratan (freedom from want), dan d. kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).
Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya,ada tiga generasi hak asasi manusia. a. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia Barat (Eropa), contohnya, hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
7
kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. b. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh Negara-negara sosialis di Eropa Timur, misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. c. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang (Asia-Afrika). Misalnya, hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat saja. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Declaration Universal of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Bunyi Pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan: “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar minimum penegakan hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar setiap negara.Hasil rumusan mengenai hak asasi manusia oleh negara-negara di dunia, antara lain, dijabarkan dalam: Declaration on The Rights of Peoples to Peace (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) oleh negara-negara Dunia Ketiga pada tahun 1984; Bangkok Declaration, diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993; Deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun 1993; Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
8
African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981; Declaration on The Rights to Development (Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara-negara Dunia Ketiga; Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara-negara Tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1990. 2.2.1 Macam macam HAM a) Hak asasi pribadi / personal Right • Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat • Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat • Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan • Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing b) Hak asasi politik / Political Right yaitu ; • Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan • Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan • Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya • Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi c) Hak azasi hukum / Legal Equality Right • Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan • Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns • Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum d) Hak azasi Ekonomi / Property Rigths yaitu; • Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli • Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak • Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
9
• Hak kebebasan untuk memiliki susuatu • Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
e) Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights yaitu; • Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan • Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum. f) Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right yaitu ; • Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan • Hak mendapatkan pengajaran • Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat 2.3 HAM pada tataran global Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM ,yaitu: a. Ham menurut konsep Negara-negara Barat yaitu ; 1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak. 2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. 3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia. 4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara. b. HAM menurut konsep sosialis; 1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat 2) Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada. 3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
10
c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika: 1.Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. 2.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga 3.Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. d.HAM menurut konsep PBB; Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt
dan
secara
resmi
disebut
“
Universal
Decralation
of
Human
Rights”.Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:
badan
Hak untuk bebas memeluk agama
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
11
2.4 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku.Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut: 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 20042009 sebagai gerakan nasional 2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia 3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen 4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
12
5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. 6. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. 7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. 8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM. 9. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan. 10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 2.5 HAM dalam UUD 1945 Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) secara jelas diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen. Tapi, bukan berarti sebelum itu UUD 1945 tidak memuat masalah HAM. Hak asasi yang diatur saat itu antara lain hak tentang merdeka disebut pada bagian pembukaan, alinea kesatu. Kemudian, hak berserikat diatur dalam pasal 28, hak memeluk agama pada pasal 29, hak membela negara pada pasal 30, dan hak mendapat pendidikan, terdapat pada pasal 31.Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM secara khusus diatur dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
13
Pasal 28 C : (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hendak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuruninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
14
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **) Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **) (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **) Pasal 28H (1)Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **) (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **) (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **) (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. **) Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
15
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **) (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) (5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundanganundangan. **) Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)
2.6 Implementasi Hak Asasi Manusia Yang Berasakan Pancasila 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Hak Asasi meliputi di dalam sila ini tercermin bahwa warga negara Indonesia bebas memeluk agama yang di yakininya dan telah dibuat pasal kebebasan dalam memeluk agama ,yakni pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
16
2. Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Didalam sila ini berarti Hak Asasi Manusia dalam memeluk agama yang diyakininya telah dibebaskan asal warganya menganut agama yang diakui oleh negara.Kewajiban asasi meliputi Melaksanakan perintah dan larangan TYME menurut agama dan kepercayaan masing-masing 2.Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Hak asasinya adalah sila ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilandasi sikap adil dan beradab.Ini tercermin dalam pasal 28i,yakni: a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. b) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah e) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Kewajiban asasinya adalah saling membantu, saling menolong dan bekerja sama dengan sesame manusia 3.Sila Persatuan Indonesia Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
17
Yaitu sila yang dibuat agar seluruh rakyat Indonesia adalah suatu kesatuan dan bukan merupakan bangsa yang terpecah belah. Didalam sila ini meskipun begitu banyak hakhak pribadi yang ingin digapai atau didapatkan seseorang tetapi persatuan masyarakat Indonesia tidak boleh terpecah . Dan kewajiban asasinya adalah Mengutamakan kepentingan umum atau bersama daripada kepentingan golongan,suku,agama,kelompok atau kepentingan pribadi 4.Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial. Ini berarti negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden Dalam memilih seorang presiden diadakan pemilu,maka dalam sila ini hak asasi manusia dalam mengelurkan pendapat dan bebas memilih diakui. Kewajiban asasinya adalah Patuh dan taat kepada rambu-rambu hokum dalam kehidupan demokrasi 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini menunjukan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Didalam sila ini kita kembali ke dalam pasal 28i, a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. b) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
18
d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah e) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Kewajiban asasimya adalah E. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. a) Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya. b) Pancasila memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional. c) Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. d) Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. e) Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
19
melekat pada diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa f) Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara. g) Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila 2.7 UU tentang HAM Pengertian HAM, menurut UU 39/1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Pemikiran-pemikiran yang mendasari lahirnya UU ini, sebagaimana disebut pada bagian Umum Penjelasan Pasal demi Pasal, adalah sebagai berikut: a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya; c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa
hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
20
d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun; f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
21
BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN HAM adalah Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansihak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI dan undang undang yang mengatur tentang HAM adalah UU no 39, dan setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. 3.2 Saran-saran Sebagai
makhluk
sosial
kita
harus
mampu
mempertahankan
dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
22
DAFTAR PUSTAKA
Bindar Gultom, 2010, Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Majda, El-Muhtaj. 2007. Hak Asa Majda, El-Muhtaj. 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana Muljono, Pudji (ed.), 2003, Hak Asasi Manusia (Suatu Tunjauan Teoritis dan aplikasi), Jakarta: Restu Agung. MuzaffPrasetyohadi, Wisnuwardhani, Savitri. 2008. Penegakan HAM Dalam 10 Tahun Reformasi. Jakarta : Komnas HAM Saraswati, L. G. dan Rocky Gerung, Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, 2006, Jakarta: Filsafat-UI Press. www.wikipedia.com
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII
23
Related Documents 171j1w
Makalah Pkn Hak Asasi Manusia Klmpk 3uv1e
November 2019 50
Makalah Pkn Tentang Hak Asasi Manusia 4q652i
December 2019 20
Makalah Pkn Tentang Hak Asasi Manusia 4q652i
December 2020 0
Makalah Hak Asasi Manusia Ham b3f5j
May 2020 9
Hak Asasi Manusia Ppt 43y1l
December 2020 0
Pembangunan Kebebasan Dan Hak Asasi Manusia 6t4572
December 2020 0More Documents from "MNur Ashra" g1bs
Makalah Pkn Hak Asasi Manusia Klmpk 3uv1e
November 2019 50