Makalah Kasus Etika Pemerintahan 303k35

TUGAS INDIVIDU MATA KULIAH : ETIKA PEMERINTAHAN

TUGAS MAKALAH KASUS ETIKA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

DISUSUN OLEH :

WAODE ALFIANI 27.0627 S1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 2017

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang penulis sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini penulis membahas “Kasus Etika Pemerintahan di Indonesia”, suatu permasalahan yang sangat penting mengingat bahwa praja perlu mengetahui kasus mengenai etika pemerintahan agar tidak terjerumus ke hal seperti itu lagi, sehingga perlu pembelajaran tentang hal tersebut agar nantinya dapat bermanfaat di dunia kerja. Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman dan penerapan masalah pemerintahan desa dalam lingkup pemerintahan dan sekaligus untuk menyelesaikan tugas matakuliah “Etika Pemerintahan”. Semoga makalah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Jatinangor, 22 Oktober 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

Cover .....................................................................................................................1 Kata Pengantar .......................................................................................................2 Daftar Isi ................................................................................................................3 Bab I Pendahuluan .................................................................................................4 Latar Belakang .................................................................................................4 Rumusan Masalah ...........................................................................................4 Bab Ii Pembahasan .................................................................................................5 Kasus Korupsi Yang Melanggar Etika Pemerintahan ............................................ 5 Dampak Negatif Kasus Korupsi Yang Melanggar Etika Pemerintahan .................. 7 Hukum Posistif Dalam Kasus Korupsi .............................................................. 10 Bab Iii Penutup ..................................................................................................... 16 Kesimpulan ................................................................................................... 16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali lagi. Banyak kasus-kasus korupsi yang mulai terkuak. Tidak tangung-tanggung, kasus korupsi banyak melibatkan pejabat tinggi negara dan menjamur dihampir semua kalangan. Kasus korupsi di Indonesia dalam berbagai macam survei, Indonesia masuk dalam salah satu daftar negara terkorup di dunia. Berbagai macam kasus korupsi mulai dari yang besar, sedang hingga kasus korupsi kecil terjadi secara terus menerus tanpa bisa dihentikan. Hukum tindak pidana korupsi yang tidak ada efek jera bagi pelaku, menyebabkan para koruptor tetap menjalankan aksi korupsi. Ditambah hukum di Indonesia yang bisa dibeli. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat hukum yang terlibat kasus suap. Dalam kasus ini, negara pun menanggung kerugian materiil yang sangat besar. Kerugian ini terjadi di berbagai bidang baik demokrasi, ekonomi dan kesejahteraan umum negara. Akhir-akhir ini kasus korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik. Kasus korupsi sengketa pemilukada Kabupaten Lebak, Banten yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Selain kasus ini, Akil diduga terlibat dalam 14 kasus suap lainnya. Sejumlah rekor pun tercatat. Ini adalah pertama kalinya JPU KPK mendakwa seorang hakim dengan 15 dugaan suap sekaligus. Saat penggeledahan di ruang kerja Akil di gedung Mahkamah Konstitusi, penyidik KPK menemukan narkoba dan obat kuat. Hal ini menunjukkan seorang Ketua Mahkamah Konstitusi pun dapat melakukan praktek korupsi yang tidak mencerminkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan makalah mengenai kasus ini yaitu: 1. Bagaimana kasus korupsi yang melanggar etika pemerintahan? 2. Bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan dari kasus korupsi yang melanggar etika pemerintahan? 3. Bagaimana pandangan hukum positif terkait kasus korupsi?

BAB II PEMBAHASAN

A. KASUS KORUPSI YANG MELANGGAR ETIKA PEMERINTAHAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai PT Billy Indonesia, Susan, dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Susan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sultra selama 2008-2014. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA," ucap Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Selasa (20/9/2016). Pada kasus ini, KPK resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam sebagai tersangka. Gubernur Sultra periode 2008-2013 dan 2013-2018 itu diduga menyalahgunakan wewenang untuk menerbitkan SK yang tidak sesuai aturan perundangan. Nur Alam mengeluarkan tiga SK kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) selama 2008-2014. Tiga SK itu yakni, SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, SK Persetujuan IUP Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi. KPK menduga ada kickback atau imbal jasa yang diterima Nur Alam dalam memberikan tiga SK tersebut. KPK pun menjerat Nur Alam dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. PT AHB diketahui merupakan perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di bekas lahan konsensi PT Inco. PT AHB juga diketahui berafiliasi dengan PT Billy Indonesia. Hasil tambang nikel oleh PT Billy Indonesia kemudian dijual kepada Richcorp International Limited, perusahaan yang berbasis di Hongkong. Perusahaan yang bergerak di bisnis tambang tersebut kemudian diduga mengirim uang sebesar US$ 4,5 juta atau sekitar Rp 60 miliar kepada Nur Alam lewat sebuah bank di Hongkong. 1.1 KORUPSI Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan

kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:    

perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah     

memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. 1.2 Kondisi yang mendukung munculnya korupsi 

   

Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".

   

Lemahnya ketertiban hukum. Lemahnya profesi hukum. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B Soedarsono yang menyatakan antara lain " pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....." namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orangorang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak di antaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007)



Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".



B.

Dampak negative 

Demokrasi Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.



Ekonomi Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan.

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. [1] (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi pada masa depan.



Kesejahteraan umum Negara Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering





menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Bentuk-bentuk penyalahgunaan Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan. Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan. Duabelas negara yang paling minim korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan tentang korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional pada tahun 2001 adalah sebagai berikut:             

Australia Kanada Denmark Finlandia Islandia Luxemburg Belanda Selandia Baru Norwegia Singapura Swedia Swiss Israel

Menurut survei persepsi korupsi , tigabelas negara yang paling korup adalah:

        

Azerbaijan Bangladesh Bolivia Kamerun Indonesia Irak Kenya Nigeria Pakistan

   

Rusia Tanzania Uganda Ukraina

Namun, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada. 





Sumbangan kampanye dan "uang haram" Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis. Tuduhan korupsi sebagai alat politik Sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Tiongkok, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawanlawan politik mereka. Mengukur korupsi Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaanperusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.

C. Korupsi Menurut Hukum Positif 1. Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 Rumusan Korupsi menurut perundang-undangan di atas, dikelompokkan menjadi dua, yakni: 1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomiannegara.

2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya. 3) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/013/Peperpu/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (BN No. 40 tahun 1958). Rumusan korupsi dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat tersebut di atas, dikelompokkan menjadi dua kelompok besar dan tiap kelompok dibagi lagi menjadi sub kelompok, sehingga menjadi lima kelompok jenis korupsi, yakni: 1. Pada kelompok besar pertama Yang disebut korupsi pidana, adalah: Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan keuangan atau daerah dan badan hukum lain, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. a. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. b. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP. 2. Pada kelompok besar kedua Perbuatan korupsi lainnya Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi lainnya, adalah: a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 72 tahun 1960). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 (Prp) tahun 1960, atau juga disebut sebagai Undang-undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan.

Sifat Undang-undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. Undang-undang Anti Korupsi tahun 1960, mengandung hal-hal baru yang belum ada dalam undang-undang korupsi yang sebelumnya, yakni: o Delik percobaan dan delik pemufakatan; o Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; o Ada delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri; o Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji; o Rumusan pegawai negeri diperluas. Rumusan delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua kelompok besar, sebagai berikut: Kelompok besar pertama, terdiri dari: a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat jabatan atau kedudukan itu. e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat singkatnya setelah menerima pemberi atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Kelompok besar kedua ada satu ketentuan, yakni: Barang siapa melakukan percobaan atau

permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini. 4. Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 19 tahun 1971). Rumusan delik korupsi pada Undang-undang No. 3 tahun 1971 mengambil oper rumusan delik korupsi dari UU No. 24 (Prp) tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Sehingga karena itu ada dua kelompok delik korupsi, yaitu delik korupsi yang selesai (voltooid) dan delik percobaan (poging) serta delik permufakatan (convenant). Delik korupsi ini dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1971 ada enam kelompok, yaitu: 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (pasal 1, sub (1) 2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi 3) Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri (sub (1) d). 4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d). 5) Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)). 6) Tindak pidana korupsi permufakatan (sub (2). Pengelompokan sifat korupsi tersebut diasumsikan demikian, berdasarkan sifat korupsi saja, tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut: Kelompok kesatu Rumusan pasal 1 sub 1 a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan pasal 1 sub 1 b Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Rumusan pasal 1 sub c Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP. Rumusan pasal 1 sub 1 d Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. Rumusan pasal 1 sub 1 e Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian itu atau janji tersebut kepada yang berwajib. Kelompok kedua Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau permufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam pasal 1 sub 2. ketentuan ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya. 5. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik

korupsi undang-undang no. 3 tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut: Memperluas subjek delik korupsi. Memperluas pengertian pegawai negeri. Memperluas pengertian delik korupsi. Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara. Delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas delik korupsi sanksi pidana berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, penuntut, dan hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas. Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Delik Korupsi, dua tahun mendatang. Delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua kelompok besar, yakni kelompok pertama, Bab II tentang tindak pidana korupsi terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 20, dan kelompok kedua, Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdiri dari pasal 21 sampai dengan pasal 24. Defenisi umum tentang korupsi tidak diberikan oleh undang-undang. Delik korupsi menurut undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Delik korupsi dirumuskan normatif dalam pasal 2 (1) dan pasal 3. 2) Delik dalam KUHP pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3) Delik penyuapan aktif, dalam pasal 13 4) Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam pasal 14. 5) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan dalam pasal 15. 6) Delik korupsi dilakukan di luar teritori negara Republik Indonesia dalam pasal 16. 7) Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam pasal 20. 6. Undang undang No. 20 tahun 2001 (LNRI No. 134 tahun 2001 Jo TLNRI No. 4159) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini sebagai perubahan dan menyempurnakan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusan deliknya sebagai berikut: 1. Tetap memperlakukan semua ketentuan pasal-pasal dalam undang undang No. 31 tahun 1999 dengan perubahan-perubahannya. 2. Perumusan Tindak Pidana korupsi diatur dalam Bab II mulai pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. undang-undang No. 20 tahun 2001. 3. Perumusan tindak pidana lain yang diatur berkaitan dengan tindakanmpidana korupsi diatur dalam Bab III mulai pasal 21, 22, 23, 24, UU No. 20 tahun 2001 (Saleh, tanpa tahun : 6)

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN Korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Saat ini banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Latar belakang terjadinya korupsi karena lemahnya tertib hukum, profesi hukum, masih rendahnya gaji pegawai, kampanye-kampanye yang mengeluarkan uang berlebihan sehingga timbul rasa untuk mengembalikan uang tersebut dengan jalan korupsi.