Makalah Isu-isu Pendidikan Kontemporer.docx 6l4r6f

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di ambang fajar globalisasi, gerak perubahan yang luas sekali cakupannya, kecepatan dan penetrasinya yang begitu instan, telah menimbulkan banyak problema, setidaknya telah memunculkan pendapat pro dan kontra. Bagi mereka yang merasa siap untuk menghadapi era tersebut, menganggap tidak ada permasalahan yang perlu ditakuti. Ini adalah sesuatu yang wajar, satu konsekuensi logis bagi perkembangan kecerdasan manusia yang ditandai dengan perkembangan segala aspek kehidupan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di sisi lain, bagi mereka yang belum atau tidak siap menghadapi era tersebut, menganggap globalisasi adalah momok yang sangat luar biasa beratnya, bahkan mereka menentang keras arus globalisasi dengan berbagai macam alasan. Sehingga terkait dunia pendidikan yang tidak terikat lagi oleh aturan-aturan zaman dulu, dan berkembang sesuai zaman sekarang atau disebut dengan isu-isu pendidikan kontemporer dari pengaruh faktorfaktor yang mendukung.

B. Metode Penulisan Penulis menyusun makalah ini sesuai dengan prosedur yang telah dilaksanakan, yaitu mengumpulkan data-data dan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, baik dari literatur buku pedoman maupun sumber referensi internet yang terpercaya pula. Lalu penulis menganalisis data dan informasi tersebut yang merupakan rangkuman atau penelitian para ahli. Selanjutnya tahapan yang dilakukan penulis yaitu memilah dan memilih serta membandingkan data dan informasi tersebut untuk dijadikan pembahasan sampai dengan daftar pustaka makalah ini.

1

C. Rumusan Masalah Dari penjabaran latar belakang di atas, penulis membatasi ruang lingkup rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah yang dimaksud dengan pendidikan dan kontemporer? 2) Apakah fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia? 3) Problem-problem apa yang terjadi dalam pendidikan? 4) Bagaimana proses dan strategi pembaharuan pendidikan? 5) Apa pembaharuan pendidikan saat ini ?

D. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan makalah “Isu-Isu Pendidikan Kontemporer” ini adalah: 1) Untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. 2) Untuk mengetahui definisi, fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia. 3) Untuk mengetahui problem-problem yang terjadi pada pendidikan Indonesia. 4) Untuk mengetahui proses dan strategi dalam pembaharuan pendidikan. 5) Untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif atau pro dan kontra daripada Pendidikan Kontemporer atau pembaharuan pendidikan saat ini.

2

BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Pendidikan dan Kontemporer Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kon.tem.po.rer [a] pd waktu yg sama; semasa; sewaktu; pd masa kini; dewasa ini B. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Fungsi dan tujuan pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan adalah memberikan pengalaman belajar yang meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bermakna, yang berfungsi menyiapkan siswa menjalani kehidupan dalam era global yang sangat kompleks. (e-learning Pasca Undiksha) C. Makna Pembaharuan Pendidikan Istilah yang sepadan dengan istilah pembaharuan adalah inovasi, reformasi, transformasi, dan pembaharuan. Inovasi dapat diartikan usaha nmenemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan invention dan discovery. Dalam kaitan ini Ibrahim (Idris HM. Noor, www.depdiknas.go.id) mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau masyarakat. Inovasi adalah hasil karya manusia yang dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah (Subandiyah 1992). Reformasi adalah kumpulan

3

dari sejumlah inovasi. Transformasi adalah proses perubahan yang berlangsung secara evolution maupun refolutif. Adapun perubahan (change) adalah proses mengacu kepada kelangsungan penilaian, penafsiran dan pengharapan kembali dalam perbaikan pelaksanaan sesuatu yang dianggap sebagai bagian aktivitas yang biasa.

D. Problem-problem Pendidikan Membicarakan pembaharuan pendidikan tidak terlepas dari problem pendidikan. Pembaharuan pendidikan muncul setelah ada problem pendidikan. Sehingga dapat dikatakn bahwa pembaharuan pendidikan merupakan upaya untuk mengatasi problem pendidikan. Aneka problem pendidikan tersebut muncul dikarenakan adanya kesenjangan antara hasil pendidikan yang ada tidak sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan, atau kesenjangan antara realitas dengan idealitas. Semakin jauh rentangan kesenjangan antara keduanya makan semakin besar dan rumit problem yang ada. Menurut Undang-undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokatis serta bertanggung jawab”. Rumusan tujuan pendidikan tersebut bisa menimbulkan problem pendidikan apabila tujuan yang dicanangkan semula tidak dapat diwujudkan. Sebagai contoh tidak semua anak usia sekolah bisa sekolah, padahal idealnya semua berhak mendapatkan pendidikan sekolah tanpa diskriminasi sebagaimana amanat konstitusi. Munculnya problem pendidikan selain bersumber dari tujuan pendidikan, juga dapat bersumber dari terjadinya perubahan social budaya yang semakin cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, perubahan struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, pergeseran nilai, da pengaruh globalisasi. Pemicu adanya problem :pertama, bahwa perjalanan kehidupan suatu bangsa mengalami lika-liku yang beraneka ragam. Misalnya, problem pendidikan anak-anak yang terlantar akibat kerusuhan antar etnis di Ambon, Sampit, serta Poso, yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Kedua, adanya tuntutan (expactitasion) yang lebih tinggi dari sekedar yang ada selama ini. Misalnya, akibat minimnya kesejahteraan guru yang berefek pada kandasnya upaya peningkatan mutu lulusan

4

pendidikan, membutuhkan trobosan kebijakan baru dari pemerintah dalam menaikkan anggaran pendidikan khususnya gaji guru. Memasuki era reformasi problem pendidikan di Indonesia menjadi semakin berkembang. Mengingat pada era tersebut terjadi pergantian paradigma pembangunan seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional dari kepemimpinan orde baru yang dipilih melalui siding umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi kepemimpinan Orde Reformasi yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Pada era reformasi telah terjadi desentralisasi dan otonomi pembangunan dalam beberapa segi kehidupan termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan. Menurut Fasil Jalal dan Dedi Supriyadi (2001), problem pendidikan pada era ini adalah : 1. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam pendidikan 2. Lemahnya kemampuan system pendidikan nasional 3. Belum adanya kesiapan ketika desentralisasi pendidikan mulai dilaksanakan 4. Relevansi pendidikan belum optimal 5. Akuntabilitas pendidikan masih tergolong rendah Untuk mengelola pendidikan yang baik banyak antara lain adalah sebagai berikut:

di negeri ini kendalanya memang cukup

a. Wilayah negara kita yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, sehingga sulit memanaj pendidikan. b. Kesadaran pendidikan masyarakat kita yang rendah, terutama daerah-daerah terpencil. c. Sebaran penduduknya yang tidak merata dan sebagian besar ekonomi lemah. d. Kebijakan pemerintah dalam memajukan pendidikan kurang mendukung. e. Kesejahteraan guru belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Hal itulah yang menjadikan kendala keprofesionalan guru dalam pengabdiannya. Kategori problem pendidikan yang bisa diberikan adalah kategori : substansial, manajerial, dan operasiobnal. Kategori substansial, yaitu problem-problem pendidikan yang berkaitan dengan hal-hal pokok. Kategori manajerial, yaitu problem-problem pendidikan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan. Kategori operasional, yaitu problem-problen pendidikan yang berkaitan dengan kesemrawutan system istrasi sekolah, tumpang tindihnya antara kegiatan intra dan ekstra di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana

5

pendidikan di sekolah, tingginya angka putusnya sekolah, perkelahian sekolah, robohnya gedung sekolah, dan lain-lain. E. Proses dan Strategi Pembaharuan Pendidikan Chin dan Benne (Idris HM. Noor, www.depdiknas.go.id) menambahkan bahwa strategi pembaharuan pendidikan mencakup tiga jenis strategi, yaitu pemaksaan (power coercive), empiric rasional (rational empirical), dan pendidikan yang berulang secara normative (normative re-educative).

1. Strategi pemaksaan Adalah strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan. Strategi menganut suatu pola yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah pembaharuan. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide dan pikiran serta situasi yang sebenarnya dimana pembaharuan akan dilaksanakan. Kekuasan memgang peranan yang sangat kuat pengaruhnya dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kehendak dan pikiran-pikiran dari pencipta pembeharunya. Pihak pelaksana yang sebenanrnya merupakan objek utama dari inovasi itu snediri sama sekali tidak dilibatkan baik dalam proses perncanaan maupun pelaksanaannya. Para pembaharu hanya menganggap bahwa pelaksana sebagai objek semata dan bukan sebagai subjek yang juga harus diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasiannya. 2. Strategi empiric rasional Strategi ini berangkat dari asumsi dasar bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akal sehatnya sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan pilihan rasionalnya. Dalam kaitan dengan ini pembaharu bertugas mendemonstrasikan pembaharuannya dengan menggunakan metode yang etrbaik untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Di samping itu, strategi ini juga didasarkan atas pandangan yang optimistic seperti apa yang dikatakan oleh Bennis, Benne, dan Chin yang dikutip dari Cece Wijaya dkk (Idris HM. Noor, www.depdiknas.go.id) 3. Strategi pendidikan yang berulang secara normative

6

Strategi pendidikan yang berulang secara normative ini adalah suatu strategi pembeharuan yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan yang menekankan bagaimana pelaku memahami seluk beluk pembaharuan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia F. Aneka Pembaharuan Pendidikan Berkaitan dengan ideologi pendidikan yang berlangsung di era reformasi saat ini, penulis dapat mengatakan, bahwa pendidikan kita saat ini cukup responsive dengan kehendak rakyat, artinya bahwa ideologi pendidikan yang dikembangkan pemerintah saat ini, hampir sama dengan apa yang menjadi kemauan dan kebutuhan masyarakat di era globalisasi, yakni sesuai konstitusi kita. Hal ini terbukti dengan berbagai upaya kemendiknas untuk memperbaiki proses pendidikan di negeri ini antara lain dengan: 1. Memperbarui kurikulum. Dari kurikulum KTSP ke Kurikulum tahun 2013. Dalam Kurikulum 2013 direncanakan untuk menghapus hafalan dalam proses pembelajaran, dan pendekatan yang diutamakan adalah observasi (Pikiran Rakyat,16 Nov.2012). Walaupun kurikulum 2013 yang rencananya dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2013-2014 banyak manuai pro- kontra di masyarakat, namun hal ini adalah merupakan suatu bukti bahwa pemerintah berupaya untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan di Indonesia, melalui perubahan pendekatan atau metode dan paradigma pembelajaran, sebagaimana yang letah dilakukan negara-negara maju saat ini. 2. Pembubaran RSBI Oleh MK. (Jawa Pos, 9 Januari 2013) Pembubaran ini adalah bukti, bahwa masalah pendidikan bukan lagi monopoli kemendiknas (pemerintah), tapi semata-mata untuk meluruskan hakekat pendidikan untuk semua rakyat sesuai dengan UUD 1945, demi keadilan dalam memperoleh pendidikan. Dengan demikian ideologi pendidikan di Indonesia masih mengacu kepada ideologi Negara, (pancasila). 1. Kurikulum 2013 Perlunya Pengembangan Kurikulum 2013 Penjelasan UU No. 20 Tahun 2003, Bagian Umum: Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi: ....., 2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi,.....; Penjelasan Pasal 35, UU No. 20 Tahun 2003: Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Yang melanjutkan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketera Kondisi Saat Ini A. Kompetensi Lulusan 1 Belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter

7

2 Belum menghasilkan Keterampilan sesuai kebutuhan 3 Pengetahuan-pengetahuan lepas B. Materi Pembelajaran 1 Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan 2 Beban belajar terlalu berat 3 Terlalu luas, kurang mendalam C. Proses Pembelajaran 1 Berpusat pada guru (teacher centered learning) 2 Sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks 3 Buku teks hanya memuat materi bahasan D. Penilian 1 Menekankan aspek kognitif 2 Test menjadi cara penilaian yang dominan E. Pendidikan dan tenaga Kependidikan 1 Memenuhi kompetensi profesi saja 2 Fokus pada ukuran kinerja F. Pengelolaan Kurikulum 1 Satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum 2 Masih terdapat kecenderungan satuan pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah 3 Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran Konsep Ideal A. Kompetensi Lulusan 1 Berkarakter mulia 2 Keterampilan yang relevan 3 Pengetahuan-pengetahuan terkait B. Materi Pembelajaran 1 Relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan 2 Materi esensial 3 Sesuai dengan tingkat perkembangan anak C. Proses Pembelajaran 1 Berpusat pada peserta didik (student centered active learning) 2 Sifat pembelajaran yang kontekstual 3 Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan D. Penilaian 1 Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional 2 Penilaian test dan portofolio saling melengkapi E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8

1 Memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal 2 Motivasi mengajar F. Pengelolaan Kurikulum 1 Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kendala kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan 2 Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah 3 Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman Penyiapan Buku Dalam rangka implementasi kurikulum ini akan disusun buku: –Buku Siswa (substansi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar)

–Buku Panduan Guru (panduan pelaksanaan proses pembelajaran dan panduan pengukuran dan penilaian has

–Dokumen Kurikulum (struktur kurikulum, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, d

Dalam Kurikulum 2013, beban guru untuk menyusun silabus akan hilang. Sebabnya, silabus merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Kurikulum 2013. Pada gilirannya, hilangnya kewajiban menyusun silabus ini akan mengurangi beban istratif para guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengungkapkan pelaksanaan kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap dan terbatas. Jika ada yang mengkritisi kurikulum tersebut, ia mengaku siap melakukan debat akademik. (Kamis, 16 Mei 2013 di Metrotvnews.com). Sebagai guru yang ikut mengkritisi kurikulum 2013 saya sangat menyambut baik ajakan debat secara akademik ini. Saya secara pribadi siap diundang untuk melakukan debat secara akademik dengan pak mendikbud. Sebab menurut saya, kurikulum 2013 belum tepat

9

diterapkan saat ini. Tundalah dahulu sampai semua perangkat kurikulum siap. Termasuk kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum 2013. Selain itu, kurikulum ini juga banyak ditentang oleh para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) komisi X. Baik dari sisi anggaran maupun isi kontennya. Pemerintah dalam hal ini kemendikbud selalu berubah-ubah dalam memberikan perencanaan anggaran kurikulum 2013. Juga proses sosialisasi yang terkesan dipaksakan dan belum merata di seluruh Indonesia. Di tingkat perguruan tinggi, banyak guru besar dan dosen yang juga ikut mengkritisi kurikulum 2013 ini secara akademik. Kita bisa baca tulisan Prof Acep Iwan Saidi, Prof Iwan Pranoto, dan guru besar lainnya. Kurikulum 2013 ini sebaiknya disosialisasikan secara merata ke seluruh Indonesia. Kenyataannya, masih banyak guru yang belum tahu dan memahami kurikulum 2013. Padahal guru adalah pemain inti dalam kurikulum. Tak salah bila media televisi mengangkatnya dalam tajuk kurikulum “simsalabim” di RCTI. Media sudah banyak menuliskan tentang kekurangan kurikulum ini, namun pemerintah nampaknya sulit sekali mendengarkan para praktisi dan pakar pendidikan bicara. Terus terang kami sangat menyambut baik tantangan pak Mendikbud, M. Nuh untuk melakukan debat secara akademik. 2. Penghapusan RSBI Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Putusan itu menguatkan sistem RSBI dan SBI harus dibubarkan. MK menyebut beberapa alasan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Ini mengacu pada tuntutan pemohon uji materi tersebut. Di antaranya dasar uji materi itu adalah satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan dualisme sistem pendidikan, satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk baru liberalisasi pendidikan, satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, serta satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Akhirnya, Majelis MK membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI). Konsekwensi dari putusan itu, semua sekolah yang berlabel RSBI/SBI harus dinyatakan bubar karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

10

Dalam putusannya, Mahkamah beranggapan pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Jadi, fakta penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI/SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Mahkamah menegaskan output pendidikan untuk menghasilkan siswa/i yang mampu bersaing dalam dunia global dan berbahasa asing tidak harus diberi label berstandar internasional. Istilah “internasional” dikhawatirkan dapat melahirkan produk pendidikan nasional yang lepas dari budaya bangsa. Lebih jauh, Mahkamah berpendapat keberadaan RSBI/SBI telah menimbulkan perlakuan diskriminatif dalam dunia pendidikan baik dalam hal sarana, pembiayaan, ataupun output pendidikan. Pembedaan perlakuan ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik, apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Dissenting Opinion Putusan ini tidak diambil dengan suara bulat. Salah satu Hakim Konstitusi Achmad Sodiki mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). Sodiki berpendapat penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional merupakan hak pemerintah/pemerintah daerah yang dijamin Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Sodiki beralasan, jika dalam praktik terdapat hal-hal tidak baik, seharusnya yang diperbaiki praktiknya dan atau pelaksanaannya, bukan membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Sebab, hal-hal yang didalilkan para pemohon adalah kasus-kasus konkret. Usai sidang, Juru Bicara MK, Akil Mochtar mengatakan dengan dibatalkannya Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas, maka keberadaan RSBI/SBI harus dibubarkan. Ditegaskan Akil, RSBI yang ada harus kembali menjadi sekolah biasa dan pungutan yang sebelumnya ada di RSBI juga harus ditiadakan. Para pemohon menilai Pasal 50 ayat (3) itu menimbulkan praktik perlakuan berbeda antara sekolah umum dan RSBI/SBI. Misalnya, sekolah umum fasilitasnya minim dan gurugurunya kurang memenuhi kualifikasi, sementara di RSBI fasilitas lengkap dan guru-gurunya

11

berkualitas. Untuk itu, para pemohon meminta MK membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas itu. Selain itu, ada diskriminasi pendidikan dalam sistem RSBI dan SBi tersebut. Dampak yang paling nyata adalah orang miskin tidak akan bisa mendapatkan kualitas sebagus RSBI dan SBI. Sebab untuk masuk ke sekolah itu harus membayar pungutan pendidikan yang tidak sedikit.

Selain itu, penggunaan bahasa asing dalam sekolah sebagai bahasa pengantar akan mengikis rasa nasionalisme dan mengikisan akar budaya Indonesia. Sebab pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia.

"Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah," katanya.

12

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Setelah penulis memaparkan dengan jelas pembahasan dalam Makalah Isu-Isu Pendidikan Kontemporer, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pendidikan sejak dahulu hingga sekarang sangat penting di kehidupan, namun seiring perkembangan zaman dengan adanya bidang informasi dan tekhnologi, sehingga sistem pendidikan sering terjadi perubahan terutama di Indonesia dari masa orde lama menuju orde baru. Dan hingga akhirnya pendidikan di Indonesia menimbulkan isu-isu pendidikan kontemporer yang mengakibatkan pro dan kontra antar masyarakat. Seperti hal yang sering dibicarakan saat ini tentang kurikulum 2013, lebih fokus pada tantangan masa depan bangsa, dan tidak memberatkan guru dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Namun terdapat pihak kontra yang berpendapat kurang fokus karena menggabungkan mata pelajaran IPA dengan Bahasa Indonesia di sekolah dasar sehingga terlalu ideal. Walapun terdapat isu-isu yang mengakibatkan pro kontra, sistem pendidikan tersebut tetap berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

B. Saran Walaupun terdapat pro dan kontra tentang isu-isu pendidikan kontemporer, sebaiknya masyarakat di berbagai pihak dari bidang pemerintah, pendidik dan peserta didik mengambil hal positif dengan menjalankan sistem masa kini tersebut demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan hidup.

13

BAB IV DAFTAR PUSTAKA http://edukasi.kompas.com/read/2012/12/21/09310129/Kurikulum.2013.Masih.ProKontr a http://hotmaidasari.blogspot.com/2011/04/faktor-yang-mempengaruhiperkembangan.html

14