Kerangka Acuan Pihak Ketiga 204x73

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK)

KERANGKA ACUAN SELEKSI PEMANTAU PIHAK KETIGA (PP3) THIRD PARTY MONITORING (TPM)

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

DAFTAR ISI

I. Latar Belakang...........................................................................................................1 II. Tujuan.........................................................................................................................3 III. Hal-hal Penting yang Perlu Dikuasai Oleh Pihak Ketiga....................................3 IV. Lingkup Kegiatan......................................................................................................4 V. Tenaga Ahli dan Kualifikasi Calon Pemantau ...........................................................6 VI. Prosedur dan Pengaturan Pelaksanaan ......................................................................7 VII. Pembiayaan .............................................................................................................11 VIII.Perjanjian Kerjasama..............................................................................................11 IX. Laporan...................................................................................................................11

i

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

KERANGKA ACUAN SELEKSI CALON PEMANTAU PIHAK KETIGA PADA TAHAP PELAKSANAAN FISIK (THIRD PARTY MONTORING-TPM) I.

Latar Belakang Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP), IBRD Loan No. 8043-ID senilai USD 250 juta pada tanggal 14 Desember 2011. Porsi Loan IBRD dan Government of Indonesia (GOI) adalah 70 : 30, atau total nilai proyek ini sebesar USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan pembangunan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di koridor strategis di pantai Barat Pulau Sumatera yaitu untuk penanganan konstruksi jalan dan jembatan. Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman atau Loan Agreement tersebut di atas, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menyepakati penerapan AntiCorruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek. Adapun tujuan RTAK WINRIP adalah untuk:  Mengidentifikasi resiko bagi pemerintah dan langkah-langkah pencegahan sehingga mencapai standard sistem kendali yang lebih baik dari yang telah dilakukan pada program-program sebelumnya  Mengatasi semua resiko dalam bentuk rencana tindak yang dikendalikan oleh Ditjen. Bina Marga  Mencapai pelaksanaan RTAK WINRIP yang sejalan dengan Pedoman Bank Dunia tentang Pencegahan dan Upaya Memerangi Penipuan dan Tindak Korupsi pada program-program yang didanai oleh Bank Dunia. Penerapan RTAK merupakan upaya peningkatan transparansi pelaksanaan WINRIP dengan melibatkan masyarakat/akademisi untuk ikut serta memantau. Dengan demikian, diharapkan RTAK WINRIP akan menjadi lebih baik dan lebih 1

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

efektif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya penyelewengan, penipuan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pelaksanaan WINRIP. Berdasarkan pelajaran dan pengalaman pada program sebelumnya, maka RTAK dikelompokkan menjadi lima area sebagaimana diformulasikan dalam Matrik Pemetaan Resiko Korupsi dan Rencana Tindak yaitu: 1. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Transparansi 2. Meningkatkan Pemantauan yang dilakukan oleh Masyarakat Madani 3. Meningkatkan Mekanisme Penanganan Pengaduan 4. Pencegahan Kolusi, Pemalsuan dan Resiko Penipuan 5. Penerapan Sanksi dan Tindakan Hukum

Penerapannya pada pelaksanaan RTAK WINRIP dikelompokkan menjadi empat kegiatan pokok yaitu:  Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)/ Community Representative Observers (CROs) dalam mengamati Proses Pengadaan (Procurement)  Pelibatan Pemantau Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) untuk memantau pelaksanaan pada tahap konstruksi  Penyebarluasan informasi kepada publik/Public Disclosure  Penanganan pengaduan masyarakat dan pengelolaannya dengan membentuk Complaint Handling Unit (CHU) Pada dasarnya penerapan Rencana Tindak Anti Korupsi tersebut merupakan upaya meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan WINRIP, melalui pelibatan masayarakat Pemantau Pihak Ketiga untuk melakukan pemantauan pelaksanaan proyek secara sukarela dan independen. Pemantau Pihak Ketiga atau Third Party Monitoring (TPM) adalah pihak-pihak diluar unsur Pemerintah dan tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan Pemerintah. Pihak Ketiga harus berupa institusi yang memiliki kompetensi dalam bidang pemantauan pekerjaan konstruksi jalan termasuk jembatan, yang dapat berupa institusi Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintahan/Lembaga Swadaya Masyarakat atau Media Massa yang mempunyai organisasi yang berbadan hukum serta memiliki alamat dan sekretariat yang jelas.

2

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

II.

Tujuan Keikutsertaan TPM untuk melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan pada paket-paket WINRIP bertujuan untuk:  Mendapatkan suatu kajian objektif yang independen tanpa intervensi dari pihakpihak lain berkenaan dengan aspek teknis pelaksanaan pekerjaan dan aspek lingkungan guna mngantisipasi kesalahan prosedur pelaksanaan konstruksi termasuk kesesuaian spesifikasi atau dokumen kontrak serta mutu pekerjaan agar tidak menimbulkan kerugian.  Membangun semangat kebersamaan untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan konstruksi, sehingga terbangun kepercayaan antara Pemerintah dan masyarakat.  Memberikan rekomendasi atau umpan balik positif dan konstruktif kepada PMU WINRIP. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan anti korupsi pada program-program yang didanai Bank Dunia di masa yang akan datang.

III. Hal-hal Penting yang Perlu Dikuasai Oleh Pihak Ketiga Terkait dengan pelibatan TPM untuk melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi WINRIP, TPM dipandang perlu untuk mengetahui terlebih dahulu gambaran umum yang dapat dipelajari dan diperoleh antara lain melalui dokumen berikut: 1.

Ringkasan singkat informasi pelaksanaan program per paket termasuk dokumen teknis yaitu Detailed Engineering Design – DED/Drawing, General Specification, Bill of Quantity /Engineer Estimate, Standard Biding Documents

2.

Peta lokasi atau peta situasi dan rona lingkungan dan sosial

3.

Copy Dokumen Kontrak Kontraktor dan Dokumen Kontrak Konsultan Supervisi pada paket yang akan dipantau

Data butir 1 dan 2 dapat diperoleh dari website WINRIP http://www.winrip-ibrd.com, atau dapat diperoleh (termasuk butir 3) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket terkait dengan sebelumnya mengajukan surat permohonan resmi Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) terkait.

3

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

IV. Lingkup Kegiatan Pemantauan bersifat makro dan dilakukan secara independen dan sukarela. Kegiatannya meliputi mengamati (observe),

mencatat (record), dan melaporkan (report) atau

Observe, Record and Report (ORR). Pemantauan dilakukan secara independen di luar sistem manajemen WINRIP. 1.

Observe, artinya memantau pelaksanaan pekerjaan yang sedang berlangsung dengan referensi dokumen kontrak atau spesifikasi teknik.

2.

Record, artinya mencatat dengan rinci apabila ada hal-hal yang menyimpang dari prosedur pelaksanaan dan jika ada yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

3.

Report, artinya menyusun laporan hasil pemantauan. Apabila berdasarkan hasil pemantauan

terdapat

indikasi

penyimpangan

prosedur

maka

akan

segera

ditindaklanjuti. 4.

Dalam melaksanakan ORR, Pihak Ketiga : a.

Memposisikan dirinya sebagai pemantau saja, Pihak Ketiga tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan atau menyatakan pendapat atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan konstruksi.

b. Dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait, Konsultan Supervisi, dan Pimpinan Kontraktor, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi tanpa harus menghentikan produktifitas program. c.

Dapat menyampaikan hasil analisa pengamatan jika ada unsur-unsur penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada Project Management Unit (PMU) WINRIP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diklarifikasi dan dilakukan penanganan segera.

5. TPM melakukan pengamatan merujuk pada dokumen kontrak paket yang bersangkutan. TPM dapat menentukan sendiri item pekerjaan dari yang ada dalam dokumen kontrak meliputi: a.

Umum antara lain:  Ringkasan pekerjaan  Jadwal pelaksanaan  Aspek lingkungan 4

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

b.

Pekerjaan drainase

c.

Pekerjaan tanah

d.

Pekerjaan pelebaran jalan dan bahu jalan

e.

Pekerjaan berbutir (lapis fondasi)

f.

Pekerjaan aspal

g.

Pekerjaan struktur

h.

Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor

i.

Pekerjaan harian

Catatan: TPM tidak perlu mengamati seluruh item pekerjaan, akan tetapi memilih beberapa item sesuai dengan kapasitas Tim dan bagian pekerjaan yang berpeluang terjadinya kecurangan/ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Jadwal pemantauan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan, sehingga momen-momen pengamatan tepat dengan memperhatikan jumlah hari pengamatan dalam proposal TPM. 6.

Dalam menyusun laporan atau opini, Pihak Ketiga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyampaikan pendapatnya, namun apabila menemukan hal-hal yang menjurus ke arah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memerlukan tindakan preventif, maka Pihak Ketiga diminta sebelumnya untuk menginformasikan hal tersebut kepada PMU untuk diteruskan ke PPK dan Satker terkait untuk klarifikasi. Hasil-hasil temuan Pihak Ketiga yang telah dituntaskan akan disampaikan oleh Project Management Unit (PMU) kepada Bank Dunia dan akan dipublikasikan melalui website WINRIP http://winrip-ibrd.com

7.

Guna mencapai tujuan pembentukan TPM, maka Pihak Ketiga (TPM) perlu melakukan hal-hal sebagai berikut (disesuaikan dengan tahap pelaksanaan konstruksi yang sudah tercapai): a.

Mempelajari paket kontrak yang bersangkutan, meliputi:  pemahaman isi dokumen kontrak berdasarkan Multilateral Development Banks (MDB) Harmonised Edition 2005 (amanded 2006) yang filosofinya sama dengan kontrak Federation Internationale des Ingenieur Conceils (FIDIC). 5

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

 pemahaman gambar teknik dan spesifikasi teknik b.

Memantau dengan menghadiri rapat koordinasi kemajuan pekerjaan secara berkala yang diadakan oleh Satker/PPK sesuai dengan undangan Satker/PPK.

c.

Mempelajari dan memahami rencana kerja kontraktor

d.

Memantau hasil pelaksanaan sampling pengukuran kuantitas dan volume oleh konsultan pengawas atau dapat dilakukan bersama-sama dengan konsultan pengawas, guna dibandingkan dengan spesifikasi atau kontrak.

e.

Memantau proses dan hasil uji kualitas material di lapangan maupun di laboratorium dengan meminta copy hasil tes terkait.

f.

Memantau proses pekerjaan di lapangan yang dilakukan kontraktor.

g.

Pelaksanaan pemantauan di atas dilaksanakan dengan menyampaikan usulan rencanan pemantauan dan persetujuan PPK dan/atau Kepala Satuan Kerja atau terkait.

V.

Tenaga Ahli dan Kualifikasi Calon Pemantau TPM adalah Lembaga/Institusi (bukan perorangan) yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Pers yang kompeten. Mengingat pekerjaan yang akan dipantau adalah Jalan Nasional dengan kualitas spesifikasi yang tinggi dan volume perkejaan yang cukup besar, maka calon yang akan diseleksi lebih diutamakan yang berasal dari Perguruan Tinggi. Dengan lingkup pekerjaan di atas, maka Pemantau Pihak Ketiga akan terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua) orang Pemantau Anggota dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Pemantau Utama dengan pendidikan minimal S2 Teknik Sipil, berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang pengawasan atau kontraktor di bidang pekerjaan jalan dan jembatan. Pemantau Utama mempunyai tugas: a.

Memahami isi dokumen kontrak berdasarkan Multilateral Development Banks (MDB) Harmonised Edition 2005 (amanded 2006) yang filosofi nya sama dengan kontrak FIDIC.

b.

Memahami tugas-tugas Enjinir/Konsultan Supervisi.

c.

Memahami rencana kerja kontraktor berdasarkan hasil Pre-Constraction Meeting (PCM).

d.

Memahami progress pelaksanaan pekerjaan. 6

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

e.

Menyusun laporan pengamatan secara periodik yang berisi; (i). hasil konsolidasi laporan atau catatan-catatan dari pemantau anggota; (ii). catatan-catatan apabila ada penyimpangan atau KKN dengan disertai bukti-bukti yang memadai (misalnya: foto hasil sampling/copy hasil test material, pengukuran kualitas dan volume pekerjaan dari Konsultan Pengawas); (iii). rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan di masa mendatang.

2.

Pemantau Anggota dengan pendidikan minimal S1 Teknik Sipil atau Lingkungan. Pemantau Anggota mempunyai tugas : a. Memahami gambar kerja kontraktor berikut perubahan-perubahan yang terjadi. b. Memahami spesifikasi teknik dan rencana kerja rinci kontraktor. c. Mengamati teknik-teknik konstruksi jalan raya dan jembatan . d. Mengamati dan memahami proses kegiatan uji kualitas material, baik yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan. e. Menyusun laporan pengamatan secara berkala dan menjadi input untuk Pemantau Utama.

3.

Apabila Tenaga Ahli yang diusulkan tidak tersedia dari lembaga yang bersangkutan, dimungkinkan untuk mengajukan Tenaga Ahli dari jaringan kerjasama (networking) antar lembaga.

4.

Tenaga Ahli yang tergabung dalam Pemantau Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan pada butir ketiga di atas berada di bawah koordinasi Lembaga Pengusul termasuk di dalamnya pembuatan dan pengiriman laporan.

5.

Guna efektivitas mobilisasi Tim TPM dan pelaksanaan pemantauan, maka calon TPM yang dapat mengajukan proposal diutamakan yang berdomisili berdekatan dengan lokasi paket yang dipantau atau setidaknya berada di provinsi yang sama.

VI. Prosedur dan Pengaturan Pelaksanaan 1.

PMU WINRIP mengirim surat pemberitahuan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait tentang pemilihan TPM untuk memantau pelaksanaan pekerjaan pada setiap proyek.

2.

PMU WINRIP mengirim surat pemberitahuan tentang Rencana Pemilihanan TPM kepada Perguruan Tinggi terkemuka yang dekat dengan paket WINRIP yaitu di Ibukota Provinsi atau di kota lainnya dalam provinsi tersebut dimana paket WINRIP 7

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

berada, seperti di Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Surat pemberitahuan tersebut dilampiri Kerangka Acuan Seleksi Pemantau Pihak Ketiga atau Third Party Monitoring (TPM). PMU sangat menghargai apabila calon Pemantau Pihak Ketiga dapat memenuhi Kerangka Acuan ini khususnya seperti yang tercantum pada bagian IV dan V. Namun demikian, PMU meminta kepada calon Pemantau Pihak Ketiga untuk mengukur kemampuan sendiri (self assessment) terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menyampaikan Surat Penyataan Minat dan mengajukan proposal kepada Prject Management Unit (PMU) WINRIP. 3.

Berdasarkan hasil self assessment tersebut, maka calon Pemantau Pihak Ketiga akan dapat merancang rencana kerja yang berisi lingkup pekerjaan dan metode observasi yang tepat sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Apabila Perguruan Tinggi berminat untuk mengikuti seleksi TPM, Perguruan Tinggi tersebut dapat menyampaikan Surat Pernyataan Minat atau Surat Konfirmasi Kesediaan mengikuti seleksi kepada Prject Management Unit (PMU) WINRIP, paling lambat sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam Surat Pemberitahuan sebelumnya.

4.

Selanjutnya apabila Surat Pernyataan Minat atau Surat Konfirmasi Kesediaan dari calon Pemantau Pihak Ketiga telah diterima sesuai batas waktu yang ditentukan, maka PMU WINRIP mengirim Surat Undangan kepada calon Pemantau Pihak Ketiga untuk mengikuti sosialisasi atau penjelasan Teknis dan istrasi Pelaksanaan Pemantauan Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM). Sosialisasi atau penjelasan tersebut dilaksanakan oleh Project Management Unit (PMU) WINRIP di Kantor Satker atau PPK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional pada provinsi terkait, atau di tempat lain sesuai dengan kesepakatan, dan dihadiri oleh unsur Satker atau PPK , Bidang Pelaksanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait, serta para calon Pemantau Pihak Ketiga.

5.

Setelah mengikuti penjelasan tersebut para calon Pemantau Pihak Ketiga menyusun Proposal, yang disajikan dalam bentuk Rencana Kerja yang dilengkapi dengan profil institusi antara lain visi, misi, maksud, tujuan, alamat yang jelas, jaringan kerja asosiasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, dan lain-lain. Proposal 8

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

tersebut juga harus dilengkapi dengan schedule pelaksanaan pemantauan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) operasional yang wajar dan sesuai kebutuhan. Apabila Perguruan Tinggi tidak mempunyai tim dengan kualifikasi seperti di atas, maka disarankan untuk berasosiasi dengan pihak lainnya yang independen dan memenuhi syarat. Proposal tersebut dikirimkan ke PMU WINRIP dan ditembuskan kepada Core Team Consultants (CTC) WINRIP sebelum batas waktu yang ditetapkan. Proposal dikirimkan kepada Ketua PMU WINRIP dengan alamat: Project Management Unit (PMU)-WINRIP Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga Gedung Sapta Taruna, Lantai-5 Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Telepon: 021-7399803, Fax 021-7399803. atau melalui : Core Team Consultants (CTC) WINRIP Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon: 021-7229823, Fax: 021-72796945. email: [email protected] 6.

PMU akan mengevaluasi setiap proposal yang diajukan, selanjutnya mengundang kembali calon Pemantau Pihak Ketiga yang telah mengirim proposal untuk diwawancarai. Pemantau Utama dan Pemantau Anggota yang diajukan dalam

proposal akan

diwawancarai oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh PMU, yang anggotanya terdiri dari unsur PMU dibantu oleh CTC. 7.

Hasil wawancara akan dilaporkan kepada PMU WINRIP, dan selanjutnya akan dievaluasi.

Bagi calon Pemantau yang memenuhi persyaratan, selanjutnya

ditetapkan sebagai Pemantau Pihak Ketiga dengan Surat Persetujuan Direktur Bina Program selaku Ketua PMU dan Surat Keputusan Direktur Bina Program, Ditjen. Bina Marga tentang Pembentukan Pemantau Pihak Ketiga atau Third Party Monitoring (TPM). 8.

Apabila berdasarkan hasil wawancara terdapat calon TPM yang tidak lulus, 9

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

Lembaga Pengusul dapat mengajukan permohonan calon pengganti kepada PMU dengan melampirkan curriculum vitae yang bersangkutan. Dan apabila proposal yang diajukan perlu perbaikan maka diberi kesempatan perbaikan. Batas waktu pengajuan perbaikan proposal dan calon pengganti paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat pemberitahuan kelulusan calon TPM. Pengajuan calon pengganti hanya diperkenankan sebanyak 1 (satu) kali. Jadwal wawancara bagi pemantau pengganti akan dikonfirmasi setelah Proposal dinyatakan memenuhi syarat. 9.

Sebelum melaksanakan tugas, Tim TPM terpilih diharuskan mengikuti pembekalan (preparatory training) mengenai masalah teknis dan istrasi yang diadakan oleh PMU dibantu oleh CTC WINRIP.

10.

Pihak Ketiga tidak diperbolehkan melakukan upaya-upaya atau rekayasa yang bertujuan untuk memeras atau meminta imbalan dan fasilitas selama dan sesudah melakukan kegiatan pemantauan tersebut. Upaya KKN yang dilakukan oleh semua pihak akan dituntut berdasarkan UU Anti Korupsi No.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, serta UU yang terkait lainnya.

11.

Lama waktu pemantauan adalah selama masa kontrak pelaksanaan fisik konstruksi, dan pemantauan langsung di lapangan ditentukan maksimum 12 hari per orang dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Jadwal pmantauan harus tercantum dalam proposal dan pentahapannya disesuaikan schedule pelaksanaan oleh kontraktor dalam masa kontrak paket yang bersangkutan. Jadwal pemantauan dilakukan secara bertahap agar dapat diketahui aktualisasi proses pelaksanaan di lapangan mulai dari awal pekerjaan sampai selesai untuk masing-masing item pekerjaan yang akan diamati.

12.

PMU bersama dengan Bank Dunia akan mengevaluasi laporan hasil pemantauan, dan apabila diperlukan klarifikasi maka Pemantau Pihak Ketiga (TPM) akan diundang untuk mendiskusikan hasil monitoring.

10

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

VII. Pembiayaan 1.

Biaya operasional yang dibutuhkan oleh Pemantau Pihak Ketiga berasal dari dana alokasi Technical Assistance Loan WINRIP, Kontrak Core Team Consultant (CTC) WINRIP.

2.

Segala pengeluaran harus mengacu kepada Standard Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan pada tahun berjalan.

3. Komponen biaya terdiri atas biaya transportasi (sewa kendaraan roda empat atau roda dua) untuk menghadiri rapat (jika diperlukan) dan tugas pemantauan ke lokasi, akomodasi, OSA, pengumpulan data, contingency, dan overhead lembaga. 4.

Contingency hanya dipergunakan untuk item-item yang sudah disetujui dan tidak diperkenankan melebihi jumlah yang telah ditetapkan.

5.

Biaya operasional pemantauan terlebih dahulu dikeluarkan oleh Pemantau Pihak Ketiga, kemudian rincian pengeluaran diajukan bersamaan dengan laporan pemantauan kepada PMU WINRIP untuk mendapatkan penggantian biaya (reimbursement) setelah diverifikasi CTC WINRIP.

6.

Reimbursement dapat dilakukan dengan syarat Laporan Hasil Pemantauan telah diterima dan disetujui oleh PMU WINRIP.

7. Kerangka Rencana Anggaran Biaya dapat dilihat pada Lampiran 1.

VIII. Perjanjian Kerjasama 1.

TPM ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Bina Program Ditjen. Bina Marga tentang Pembentukan Pemantau Pihak Ketiga atau Third Party Monitoring (TPM).

2.

PMU WINRIP Direktorat Bina Program, Ditjen. Bina Marga yang diwakili oleh CTC WINRIP sebagai Pihak Pemberi Tugas (Pihak Pertama) akan mengikat Perjanjian Kerjasama dengan Institusi TPM (Pihak Kedua) mewakili masyarakat sebagai Pelaksana Pemantauan Independen pada pelaksanaan konstruksi.

3.

CTC WINRIP, berdasarkan Perjanjian Kerjasama akan memobilisasi TPM untuk melaksanakan tugas pemantauan pada paket WINRIP terkait.

IX. Laporan 1.

Pemantau yang ditunjuk oleh TPM dan telah disetujui oleh PMU WINRIP diwajibkan membuat Laporan hasil pemantauan. Laporan disusun setelah selesai 11

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

melakukan pemantauan pada setiap tahap pekerjaan. Pemantau juga diwajibkan membuat Laporan Akhir Hasil Pemantauan dan disampaikan kepada Pimpinan TPM (lembaga pengusul yang telah disetujui). 2.

Laporan hasil pemantauan yang telah diterima oleh pimpinan TPM dari para pemantau, segera dikirimkan kepada PMU WINRIP Direktorat Bina Program, Ditjen. Bina Marga, tembusan kepada CTC WINRIP untuk dipelajari sekaligus sebagai back up data untuk penggantian biaya (reimbursement) bagi TPM.

3.

Laporan Kajian Independen Pemantau Pihak Ketiga ditulis dalam format A4 (Lihat Lampiran 2).

4.

Kerangka laporan yang tercantum dalam Kerangka Acuan ini bukan merupakan format baku, akan tetapi hanya sebagai acuan. Kepada para Pemantau diberikan keleluasaan dalam pembuatan laporan, sesuai dengan situasi dan hasil pemantauan di lapangan.

5. Apabila ditemukan adanya penyimpangan pelaksanaan yang signifikan dan memerlukan penanganan cepat, maka Pemantau harus menyampaikan laporan tertulis disertai fakta dan data kepada PMU WINRIP, ditembuskan kepada Satker atau PPK terkait untuk segera ditindaklanjuti. Mekanisme pengaduan menggunakan beragam saluran yaitu melalui Telepon/SMS, Faksimili, Surat, E-mail dan website. Dan PMU WINRIP juga sedang mengembangkan aplikasi berbasis web, yaitu CHS (Complaint Handling System) untuk mengatur, mengelola dan mengkompilasi semua laporan pengaduan yang diterima oleh PMU WINRIP. Hasil-hasil temuan TPM yang telah dituntaskan akan disampaikan oleh PMU kepada Bank Dunia dan akan dipublikasikan melalui website http://chs.winrip-ibrd.com.

12

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID Lampiran 1 Kerangka Rencana Anggaran Biaya Operasional Pemantauan Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) WINRIP Paket ______________________ Item Pengeluaran/ Komponen Biaya

Deskripsi Pengeluaran

Satuan

Dari kantor TPM ke tempat wawancara

Orang / Trip

3

Dari kantor TPM ke tempat rapat

Orang / Trip

33

ke lokasi proyek ke lokasi proyek ke lokasi proyek

Kend. / hari Kend. / hari Kend. / hari

12 12 12

di lokasi proyek di lokasi proyek di lokasi proyek

Orang / malam Orang / malam Orang / malam

9 9 9

Orang / hari Orang / hari

12 24

Jumlah

Proposal Unit Cost (Rp)

Total (Rp)

Jumlah

Evaluasi/Negosiasi Unit Cost (Rp) Total (Rp)

Keterangan

Rapat Koordinasi Menghadiri Wawancara oleh PMU / CTC Rapat Koordinasi dengan Employer, Contractor, Engineer (pre-construction meeting dan pada setiap pekerjaan)

Transportasi / Sewa Kendaraan (at cost) Pemantauan I (sewa kendaraan + BBM + Supir) Pemantauan II (sewa kendaraan + BBM + Supir) Pemantauan III (sewa kendaraan + BBM + Supir)

Akomodasi / Penginapan (at cost) Pemantauan I Pemantauan II Pemantauan III

Per diem (OSA) max kunjungan 12hari / orang Pemantau Utama Pemantau Anggota

Pengumpulan data Pra Pemantauan dan Pelaporan (at cost) Penggandaan Dokumen Kontrak dll Pembeliaan Kertas HVS Fotocopy Laporan Pemantauan tahap 1-3 Fotocopy Laporan Akhir Penjilidan Laporan Pembuatan Laporan Pengiriman Laporan Dokumentasi

Lembar Rim Lembar Lembar Buku Buku Buku

Total A ( 1 s/d 5) Biaya Telekomunikasi (5% ) dari Total A Total B (A+6) Contingency (5% ) dari Total B Total C (B+6)

3000 0 4500 1500 41 13 12 1

5% x Total A 5 % x Total B

Overhead Lembaga (10% ) dari Total C

10 % x Total C

Total Usulan (C+8) Dibulatkan

1

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

LAMPIRAN. 2 KERANGKA LAPORAN

Kepada Pemantau Pihak Ketiga diberikan Kerangka Laporan sebagai acuan. Kerangka laporan bertujuan membantu TPM dalam penyusun laporan hasil pemantauan. Kerangka laporan tidak bersifat baku tetapi cukup fleksibel, dan dapat menampung laporan hasil temuan para Pemantau sesuai kompetensi dan bidang pemantauan sebagaimana diusulkan dalam proposal. Garis besar kerangka laporan adalah sebagai berikut: I.

PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan dan konsultan supervisi yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. I.1. Pelaksana Pekerjaan  Nama, alamat dan nomor·telepon kontraktor;  Nama penanggungjawab pelaksana pekerjaan. I.2. Supervisi Pekerjaan  Nama, alamat dan nomor telepon konsultan supervisi;  Nama penanggungjawab konsultan supervisi.

II.

JENIS-JENIS PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (Lihat dokumen spesifikasi teknik dan dokumen kontrak kontraktor) II.1. Pekerjaan Umum antara lain:  Ringkasan pekerjaan  Jadwal pelaksanaan  Aspek lingkungan II.2. Pekerjaan Drainase II.3. Pekerjaan Tanah II.4. Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Bahu Jalan II.5. Pekerjaan Berbutir (lapis fondasi) II.6. Pekerjaan Aspal II.7. Pekerjaan Struktur II.8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 1

Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

II.9. Pekerjaan Harian III. PEDOMAN BAGI PEMANTAU  Item pekerjaan yang akan dipantau disesuaikan dengan kompetensi masing-masing pemantau;  Masing-masing item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor dicocokkan dengan item pekerjaan yang ada dalam kontrak pekerjaan kontraktor;  Apakah ada indikasi ketidaksesuaian (prosedur, kualitas dan kuantitas) antara hasil pemantauan dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak kontraktor. IV.

SARAN DAN REKOMENDASI  Menyampaikan saran yang dapat meningkatkan efisiensi sesuai hasil pemantauan;  Menyampaikan rekomendasi apa yang perlu ditindaklanjuti apabila ada indikasi penyimpangan dari spesifikasi teknis dan dokumen kontrak;  Melampirkan bukti-bukti nyata dan valid apabila ada indikasi penyelewengan dana.

V.

FORMAT LAPORAN  Kertas ukuran A4, spasi 1,5  Font Times New Roman, ukuran font tidak mengikat

LAMPIRAN-LAMPIRAN REFERENSI (Jika ada)

2