Kekuasaan-kehakiman 6s465c

Kata Pengantar

Assalamua’alaikum warrahmatuallahhi wabarokatuh, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini, dalam bentuk maupu isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi penulis maupun pembacanya. Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi saya atau pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh karena itu saya harapkan kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Wa’alaikum sallam warallahmatuallahhi wabarokatuh.

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah B.Perumusan Masalah C.Tujuan Penelitian BAB II PEMBAHASAN A.Sejarah Kekuasaan Kehakiman B.Penjelasan BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada UUD 1945 C.Kedudukan Kekuasaan Kehakiman D. Pelaku Kekuasaan Kehakiman E.Struktur Organisasi Kehakiman F.Tugas dan Wewenang Pelaku Kekuasaan Kehakiman G.Prinsip Pokok Kehakiman H.Jaminan Keamanan & Kesejahteraan Hakim BAB III PENUTUP A.Kesimpulan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Hukum merupakan sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tegas dan fungsinya untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian, oleh karena itu maka diperlukan aparat/lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan/penegakan hukum tersebut. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, Negara Indonesia adalah negara hukum[1]. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka negara hukum itu di artikan sebagai, Negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya di dasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tidakan sewenangwenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.

B. Perumusan Masalah 1.Bagaiman sejarah Kekuasaan Kehakiman & apa pengertiannya? 2.Bagaimana penjelasan UUD 1945 pada BAB IX? 3.Apa saja Tugas dan Wewenang Pelaku Kekuasaan Kehakim?

C.Tujuan Penelitian 1.Mengetahui pengertian Kekuasaan Kehakiman. 2.Mengetahui penjelasan BAB IX pada UUD 1945. 3.Mengetahui Tugas dan Kewajiban Pelaku Kekuasaan Kehakiman.

BAB II PEMBAHASAN

A. Sejarah Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Namun demikian, sejarah juga mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia dari waktu ke waktu, baik yang bersifat istratif maupun yang bersifat teknis yustisi. Sejarah

lahirnya

kekuasaan

kehakiman

yang

merdeka

pernah

dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 19 UU tersebut ditentukan bahwa”demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan. Adanya penyelewengan dan intervensi kekuasaan lain pada institusi kekuasaan kehakiman yang telah terjadi tersebut baik disadari maupun tidak telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan dan semuanya itu merupakan penyebab kerusakan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Pada perkembangan berikutnya, muncul usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan dimulai dari terbitnya UU No. 14

Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, sebenarnya dapat dikatakan pada masa berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 ini lembaga peradilan masih belum independen sepenuhnya, karena menurut Pasal 11 UU tersebut, 4 (empat) lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, secara organisatoris istratif dan finansial berada di bawah kekuasaan masingmasing departemen yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan masih ada campur tangan dari pihak eksekutif. Namun demikian, perihal independensi, melalui perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah ditetapkan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, istrasi dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut “kebijakan satu atap”. Kemudian terbit lagi UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut kedua UU Kekuasaan Kehakiman sebelumnya. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 ini, proses peralihan (kebijakan satu atap) itu dipertegas lagi dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 UU tersebut bahwa pengalihan organisasi, istrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Untuk peradilan agama dan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Saat ini, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah mengalami pergantian lagi melalui UU No. 48 Tahun 2009 dengan judul sama.

B. Penjelasan BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada UUD 1945 Pasal 24 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***). Penjelasannya : Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah[3]. 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badanperadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***) Penjelasannya : Maksud dari peradilan yang di bawahnya yaitu seperti : 1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum. 2. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama. 3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. 4. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer[4]. 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Penjelasannya : Yang di maksud dengan badan-badan lain tersebut misalnya (a) Kepolisian

yang memegang kewenangan melakukan peneyelidikan dan

penyidikan kasus pidana, (b) Kejaksaan yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, (c) Komnas HAM untuk kasus pelanggaran, (d) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi, serta beberapa profesi hukum, seperti (e) Advokat dan Notaris yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan negara untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan oleh Polri, dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan organ di bawahnya yang meliputi kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri[5]. Pasal 24A (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. ***) (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***) Penjelasannya

: Hakim

pada Mahkamah

Agung

Agung adalah Republik

pimpinan

dan

Indonesia. Hakim

hakim agung

anggota ditetapkan

oleh Presiden Republik Indonesia dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan Komisi Yudisial. Usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun. Jumlah hakim agung menurut undang-undang maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karir atau sistem nonkarir[6].

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***) (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***) (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Pasal 24B (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***) (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***) (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***) Pasal 24C (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***) (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***) Penjelasannya : Dalam pasal 7B ayat 1 UUD 1945, pelanggaran yan di lakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu Penghiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, presiden dan/ wakil presiden tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/wakil presiden[7]. (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***) (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***) (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***) (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undangundang. ***)

Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. C. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda judicatie. Dalam

sistem

negara

modern,

cabang

kekuasaan

kehakiman

ataujudiciary merupakan cabang yang di organisasikan secara tersendiri. Baik di negara-negara yang menganut tradisi civil law maupun common law, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidentil, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (triadic relation) antara negara, pasar, dan masyarakat madani, kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara dan warga negara, hakim juga harus berada di antara keduanya secara seimbang. Oleh sebab itu, salah satu ciri yang di anggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and impartial). Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang (wet en wetboeken)

dimaksud. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dang bidang hukum yang terkait. Dalam sistem peradilan di Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing mempunyai lembaga-lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) sesuai pasal 24A ayat 1. Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam ke-empat lingkungan peradilan trersebut adalah: 1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum. 2. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama 3. .Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. 4. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.

Di samping itu, dikenal pula beberapa pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap maupun Ad Hoc, di antaranya yaitu : 1. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) 2. Pengadilan Hubungan Kerja Industrial 3. .Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 4. Pengadilan Pajak

5. Pengadilan Niaga 6. Pengadilan Perikanan 7. Pengadilan Anak 8. Pengadilan Adat di Papua. Pada Pengadilan HAM, TiPiKor, Niaga, Perikanan, Anak, Hubungan, Industrial serta Pengadilan Adat termasuk kedalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan Pengadilan Pajak dapat di golongkan termasuk lingkungan peradilan tata usaha negara. Untuk Mahkamah Syar’iyah di golongkan pada Peradilan Agama. Disamping itu, ada pula badan-badan quasi pengadilan yang berbentuk komisi-komisi yang bersifat Ad Hoc. Misalnya, KPPU, KPI, Komisi Banding Merek, dan sebagainya. D. Pelaku Kekuasaan Kehakiman 1. Mahkamah Agung (MA) MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang Kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MA membawahi

badan peradilan dalam

lingkungan peradilan

umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara[9]. 2. Komisi Yudisial (KY) KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan

cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat 3. Mahkamah Konstitusi (MK) MK adalah lembaga tinggi ketatanegaraan Indonesia yang

negara dalam merupakan

sistem

pemegang kekuasaan

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. E. .Tugas & Wewenang Pelaku Kekuasaan Kehakiman 1. Mahkamah Agung (MA) Mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan lain yang ada di bawahnya[12]. Wewenang 2. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi. 1.

Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

2. 3.

Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Komisi Yudisial

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung; 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; 3.

Menetapkan calon hakim agung;

4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. Wewenang

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang : 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersamasama dengan Mahkamah Agung; 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 4. Mahkamah Konstitusi (MK) 

Mengadili sistem dan institusi negara[16].

Wewenang : 1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD. 3) Memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu[17]. 4) Memberikan putusan atas pendapat DPR mrengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD

F. Struktur Organisasi Kehakiman Dalam strukutur organisasi kekuasaan kehakiman, terdapat beberapa fungsi yang dilembagakan secara internal dan eksternal. Terkait dengan jabatanjabatan kehakiman itu, terdapat pula pejabat-pejabat hukum yaitu : (a) pejabat penyidik; (b) pejabat penuntum umum; dan (c) advokat yang juga diakui sebagai penegak hukum. Di lingkungan pejabat penyidik, terdapat (i)polisi; (ii)jaksa); (iii)penyidik KPK; dan (iv)penyidik,pegawai negeri sispil, yang berjumlah kurang lebih 52 macam. Mereka yang menjalankan fungsi penuntutan adalah : (i) jaksa penuntut umum; (ii) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam lingkungan organisasi pengadilan, dibedakan dengan tegas adanya tiga jabatan yang bersifat fungsional yaitu : (i) hakim; (ii) panitera; (iii) pegawai istrasi lainnya. Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman. Panitera adalah pegawai negeri sipil yang menyandang jabatan fungsional sebagai istratur perkara yang berdasarkan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasian setiap perkara. Pegawai istrasi biasa adalah pegawai negri sipil yang tunduk pada ketentuan kepegawainegerian pada umunya. Hakim tidak bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Hakim, kepada Ketua Mahkamah Agung, ataupun kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Hakim memutus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan karena itu bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib diyakini dan di imani oleh setiap Hakim Indonesia. Panitera sebagai pejababat fungsional di bidang

istrasi tunduk dan bertanggung jawab kepada Ketua MK, Ketua Pengadilan, atau Kepada Ketua Majelis Hakim dalam bidang istrasi perkara. Dari segi istrasi kepegawaian tunduk kepada Sekretaris MA atau Sekretaris Jendral MK. G. Prinsip Pokok Kehakiman Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip yang di pandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu (a) the principle of judicial independence (Prinsip independesi peradilan) dan (b) the principle of judicial impartiality (Prinsip imparsialitas peradilan). Kedua prinsip ini di akui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang di sebut hukum modern atau modern constitutional state. Prinsip indepensi itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang di hadapinya. Disamping itu independensi juga tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengenmbangan karir, sistem pengajian, dan pemberhentian para hakim. Sementara itu, prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakkan

(principle

of

judicial

impartiality).

Dalam

praktik,

ketidakberpihakkan itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara imparsial (to be impartial), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (to appear to be impartial). Namun di samping prinsip kedua tersebut dari perspektif hakim sendiri berkembang pula pemikirian mengenai prinsip-prinsip lain yang juga di anggap

penting. Dalam The Banglore Principles of Judicial conduct , tercantum adanya enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, diantaranya yaitu : 1. Independensi (Independency Principle) Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. 2. Ketidakberpihakkan (Impartiality Principle) Ketidakberpihakkan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang di harapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakkan mencakup sikap netral , menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, disertai pengahayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. 3. Integritas (Integrity Principle) Intergritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

4. Kepantasan dan Kesopanan (Propriety Principle) Kepantasan dan Kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan. 5. Kesetaraan (Equality Principle) Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuaan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan kondisi fisik, 6. Kecakapan dan Kesaksamaan Kecakapan & Kesaksamaan hakim merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dlam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesunguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim. H. Jaminan Keamanan & Kesejahteraan Hakim Jaminan keamanan & kesejahteraan hakim di atur dalam UU NO.48 Tahun 2009 pada Bab VIII dalam pasal 48 dan pasal 49, yaitu : Pasal 48

1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelanggaran kehakiman. 2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 1) Hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di berikan tunjangan khusus. 2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga Yudikatif yang kedudukannya dalam urutan ke-3 setelah Lembaga Eksekutif dan Legistatif. Pada Kekuasaan Kehakiman juga telah di atur sendiri susunan organisasinya serta fungsinya. Yang tugas & kewenanganya sudah di atur dalam UUD 1945 ataupun UU NO.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam melaksanakan pengadilan hakim mempunyai kode etik yang di jadikan pedoman yaitu Prinsip, yang seperti telah di bahas di atas. Kemudian untuk menjamin keamanan & kesejahteraan hakim telah di atur kedalam UU NO.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab VIII pasal 48 & 49.

DAFTAR PUSTAKA http://islahilwathon.blogspot.co.id/2014/03/makalah-pthi-kekuasaankehakiman.html Penjelasan Bab IX UUD 1945 Amandemen ke-4 Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009 https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim_Agung_Indonesia Pasal 7 B ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke-3 https://id.wikipedia.org/wiki/ Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/ Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/ Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia http://fakta-inspiratif.blogspot.co.id/2015/10/tugas-dan-fungsi-mahkamahagung.html [1] Pasal 24 A ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke-3 http://www.komisiyudisial.go.id/statis-38-wewenang-dan-tugas.html http://www.negarahukum.com/hukum/tugas-dan-wewenang-mk.html Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat 2 UUD 1945 Amandemen ke-3 UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009